REPUBLIKINDONESlA NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

REPUBLIKINDONESlA
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK FIJI
TENTANG
KERJASAMA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian
Pemuda dan Olahraga Republik Fiji, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";
MENGINGAT niat untuk mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama
antara kedua negara;
BERKEINGINAN untuk menjalin dan meningkatkan hubungan kerjasama
dibidang kepemudaan dan keolahragaan antara Para Pihak;
MENGAKUI pentingnya mendorong dan mengembangkan program-program
pertukaran pemuda dan olahraga untuk kepentingan kedua negara;
SESUAI dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku di negara
masing-masing.
Telah menyepakati sebagai berikut:
PASAL1
TUJUAN KERJASAMA
Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan
antara kedua negara dan untuk mengembangkan pembangunan pemuda dan
olahraga atas dasar timbal balik, saling pengertian dan saling menguntungkan.
PASAL 2
BIDANG-BIDANG KERJASAMA
Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dibidang sebagai berikut:
1. Bidang pemuda
a. Program pertukaran pemuda .
b. Pertukaran kunjungan pejabat pemerintah yang
pembuatan kebijakan kepemudaan.
c. Mendorong
negara.
kerjasama
antara
berwenang dalam
organisasi-organisasi
pemuda
kedua
d. Pertukaran dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.
e. Menyelenggarakan program-program pelatihan di berbagai bidang guna
meningkatkan kapasitas pemuda.
2. Bidang Olahraga
a. Kunjungan timbal balik olah para delegasi pejabat pemerintah.
b. Pertukaran kunjungan dan kerjasama antara pelatih, pakar, spesialis,dan
peneliti di bidang olahraga prestasi, olahraga masyarakat, ilmu olahraga,
kedokteran olahraga dan undang-undang olahraga.
c. Kerjasama antara organisasi olahraga kedua negara guna memfasilitasi,
seminar, riset, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertukaran bahanbahan informasi dan komunikasi lainnya.
d. Pengembangan industri olahraga.
e. Pertukaran informasi dan data mengenai olahraga sesuai dengan
peraturan-peraturan yang berlaku dikedua negara.
f. Kerjasama peningkatan prestasi olahraga kedua negara termasuk training
camp, pendampingan dan pemagangan.
g. Menyelenggarakan pertandingan persahabatan dibidang olahraga.
h. Mempromosikan dan mengembangkan olahraga tradisional.
3. Kegiatan-kegiatan kerjasama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
PASAL 3
HAK KEKA YAAN INTELEKTUAL
(1) Masing-masing Pihak harus melindungi, di dalam wilayahnya, hak kekayaan
intelektual Pihak lainnya sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku di
negara masing-masing.
(2) Jika pengaturan, program atau proyek tertentu akan menghasilkan
kekayaan intelektual, Para Pihak harus membuat pengaturan terpisah
sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing
PASAL 4
KETENTUAN KEUANGAN
Masing-masing Pihak harus menanggung biaya untuk mendanai kegiatankegiatannya guna melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan sumber dana
yang dialokasikan dalam anggarannya, sesuai ketersediaan, penaksiran
anggaran dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan nasionalnya.
PASAL 5
PELAKSANAAN
Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini melalui
pembuatan suatu pengaturan khusus . Pengaturan tersebut harus merinci
antara lain program-program dan kegiatan-kegiatan, masalah keuangan,
tanggung jawab Para Pihak yang terlibat dan persoalan-persoalan yang terkait
lainnya .
PASAL 6
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
(1) Para
Pihak wajib menjamin bahwa personilnya yang terlibat
dalam
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan
menghormati kebebasan politik, kedaulatan dan integritas wilayah negara
tuan rumah, dan personil tersebut dilarang mencampuri urusan dalam
negeri tuan rumah dan menghindari segala kegiatan yang tidak sejalan
dengan maksud dan tujuan Nota kesepahaman ini.
(2) Pelanggaran ayat 1 Pasal ini dapat mengakibatkan pernbatalan semua surat
izin personil yang bersangkutan dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan
sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
negara tuan rumah.
PASAL 7
KERAHASIAAN
(1) Masing-masing
Pihak harus berusaha untuk menjaga rahasia dan
kerahasiaan dokurnen, informasi dan data lain yang diterima dari atau
diberikan oleh Pihak lain dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman
ini;
(2) Jika salah satu Pihak ingin membuka dokumen dan informasi rahasia
kepada pihak ketiga, maka pihak tersebut harus memperoleh izin
sebelumnya dari Pihak lainnya;
(3) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan Pasal ini akan tetap
mengikat di antara Para Pihak meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.
PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap sengketa atau perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan
Nota Kesepahaman ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi
dan/atau negosiasi melalui saluran diplomatik antara Para Pihak.
PASAL 9
PERU BAHAN
Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau atau diubah setiap saat atas persetujuan
bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan tersebut akan mulai
berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Para Pihak dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
PASAL10
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya.
2. Nota Kesepahaman ini akan tetap berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun dan
secara otomatis di perpanjang untuk jangka waktu yang sama, kecuali salah
satu Pihak mengakhiri Nota Kesepahaman ini .
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini, dengan
memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain mengenai
keinginannya untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya
6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.
4. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi keabsahan dan
jangka waktu setiap pengaturan program dan kegiatan yang dibuat
berdasarkan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya pengaturan program
dan/ atau kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati cara lain.
PASAL11
DAMPAK HUKUM
Dengan tidak mengabaikan niat Para Pihak untuk melaksanakan Nota
Kesepahaman ini dengan itikad baik serta secara efektif dan efisien, Nota
Kesepahaman ini tidak akan menimbulkan kewajiban hukum bagi salah satu
Pihak.
SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan dibawah ini, telah menandatangani
Nota Kesepahaman ini.
Dibuat dalam rangkap dua di ~i, fiji
pad a tanggal de\Qfbn be'a~
bulan Jllnl
tahun dua ribu
empeft betaS
dalam Bahasa
Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama.
Jika terdapat perbedaan penafsiran atas Nota Kesepahaman ini, maka naskah
dalam Bahasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK KEMENTERii:AMUDA
DAN OLAHR
REPUBLIK IND0 SIA
Signed
ROY SURYO NOTODIPROJO
rt. :nteri
UNTUK KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA REPUBLIK FIJI
Signed
COMMANDER VILIAME NAUPOTO
Menteri
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS OF THE REPUBLIC OF FIJI
ON
YOUTH AND SPORTS COOPERATION
The Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia and The Ministry of
Youth and Sports of the Republic of Fiji (hereinafter referred to as "the Parties");
CONSIDERING the interest in strengthening the ties of friendship and cooperation
between both countries;
DESIRING to promote and enhance the cooperative relations in the field of youth
and sports between the Parties;
RECOGNIZING the importance of encouraging and developing youth and sports
exchange programs for the benefit of both countries;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries;
HAVE reached the following understanding:
ARTICLE 1
AIMS OF COOPERATION
This Memorandum of Understanding (MoU) aims at strengthening the ties of
friendship between both countries and to promote youth and sports development
on the basis of reciprocity, mutual understanding and benefit.
ARTICLE 2
FIELDS OF COOPERATION
The Parties agree to cooperate in the following areas :
(1) Youth matters
a. Youth exchange program.
b. Exchange of visit by government officials in charge of youth policy making.
c. Encouraging cooperation between youth organizations of both countries.
d. Exchange of information on youth matters.
e. Organizing training programs in various areas to increase youth capacity.
(2) Sports matters
a. Reciprocal visits by government officials.
b. Exchange of visits and cooperation between coaches, experts, specialists,
and trainers in the fields of competitive sports, sports for all, sports science,
sports medicine, and sports law.
c. Cooperation between sports organizations of the two countries to facilitate
seminars, researches, science and technology, as well as the exchange of
other information and communication materials.
d. Development of sports industry.
e. Exchange of information and data on sports in accordance with the law in
force in both countries.
f.
Cooperation to improve sports achievement of the two countries, including
training camp and attachments or internships.
g. Organizing friendly competition of various sports.
h. Promoting and developing traditional sports.
(3) Other cooperative activities agreed upon by the Parties .
ARTICLE 3
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
(1) Each Party shall protect, within its territory, intellectual property rights of the
other Party in accordance with the domestic law in force in their respective
countries.
(2) In case specific arrangement, programs or projects may result in intellectual
property, the Parties shall conclude separate arrangement in accordance with
their respective laws and regulations.
ARTICLE 4
FINANCIAL CONDITION
Each Party shall bear its cost to finance its activities to implement this MoU with the
resources allocated in its budgets, according to the availability, budgetary appraisal
and the provisions of its national legislation.
ARTICLE 5
IMPLEMENTATION
The Parties agree to implement this MoU through the development of a specific
arrangement. Such arrangement shall specify inter alia programs and activities, the
financial matters, responsibilities of the Parties involved and other related matters.
ARTICLE 6
LIMITATION OF ACTIVITIES OF PERSONNEL
(1) Each Party shall assure that its personnel involved in the activities related to
this MoU will respect political independence, sovereignty, and territorial integrity
of host country, and the personnel will have a duty not to interfere in internal
affairs of the host country and shall avoid any activitiy inconsistent with the
purposes and objectives of this MoU .
(2) The violation of paragraph 1 of this Article may result in revocation of all permits
of the personnel concerned and other necessary measures in accordance with
the prevailing laws and regulations of the host countries.
ARTICLE 7
CONFIDENTIALITY
(1) Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of
documents, information and other data received from or supplied by the other
Party for the implementation of this MoU;
(2) If either Party wants to disclose the confidential documents and information to
the third Party, that said Party shall have prior consent from the other Party;
(3) The Parties agree that the provisions of this Article shall continue to be binding
between the Parties notwithstanding the termination of this MoU.
ARTICLE 8
SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute or difference arising out of the interpretation or implementation of this
MoU shall be settled amicably through consultations and/or negotiations through
diplomatic channels between the Parties.
ARTICLE 9
AMENDMENTS
This MOU may be reviewed or amended at any time by mutually written consent of
the Parties.Such amendments will enter into force on the date as determined by
the Parties and shall form an integral part of this MoU.
ARTICLE 10
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
(1) This MoU will enter into effect on the date of its signing.
(2) This MoU will remain in force for a period of 3 (three) years and shall be
automatically extended for the same period, unless either Party terminates this
MoU .
(3) Either Party may terminate this MoU by giving written notification to the other
Party of its intention to terminate this MoU at least 6 (six) months prior to the
intended date of termination.
(4) The termination of the present MoU will not affect the validity and duration of
any arrangement, program and activity made under the present MoU until the
completion of such arrangement, program and/or activity, unless the Parties
agree otherwise.
ARTICLE 11
LEGAL EFFECT
Notwithstanding the intention of the Parties to implement the provisions of this MoU
with good faith and in effective as well as efficient manners, this MoU shall not
create legal obligations to either Party.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MoU.
Done in duplicate in
Nad\ , 'fiji
on this
e\~~
day of
Jure
in the year two thousand QV\d four$Y\
in the Indonesian and
English languages, all text are being equally authentic. In case of any divergence
of interpretation of this MoU, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF YOUTH AND
SPORTS OF THE REPUBLJei'OF
INDONESIA
Signed
ROY SURYO t/OTODIPROJO
Mi~ister
FOR THE MINISTRY OF YOUTH AND
SPORTS OF THE REPUBLIC OF FIJI
Signed
COMMANDER VILIAME NAUPOTO
Minister