Anas Terancam Dituntut Maksimal

SABTU, 6 SEPTEMBER 2014
Ribuan Bendera GAM Disita
SM/Kuswandi
SITABENDERAGAM : Komandan Kodim 0710/Pekalongan Letkol Inf Reza Anom Putranto, di dampingi Komandan Unit Intel Letda Arm Idris
dan sejumlah anggota Intel Kodim menunjukan hasil sitaan bendera separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari lokasi konveksi pejahitan bendera di Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jumat (5/9) siang. (88)
Anas Terancam
Dituntut Maksimal
● Dinilai Intervensi Saksi-Saksi
JAKARTA - Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) menilai tidak ada hal yang
meringankan Anas Urbaningrum, terdakwa
kasus dugaan korupsi proyek Hambalang
dan tindak pidana pencucian uang.
Karena itu, KPK mempertimbangkan untuk
mengenakan tuntutan
hukuman maksimal
terhadap mantan ketua umum Partai Demokrat itu.
’’Kalau pakai analisis
yang dipakai UNCAC (United
Nations Convention Against
Corruption atau Konvensi PBB
Antikorupsi), korupsi bisa menyebabkan proses demokratisasi
tidak berjalan sempurna. Apa
yang dilakukan Anas bisa dikualifikasi ke itu. Seharusnya jaksa
penuntut umum akan memberikan tuntutan maksimal,’’ kata
Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojanto, Jumat (5/9).
Pasal yang didakwakan ke
Anas yaitu Pasal 12 huruf a juncto
Pasal 18 Undang-Undang No 31
Tahun 1999 tentang
Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal
64 KUHP. Pasal itu
menyebutkan hukuman maksimal 20
tahun bagi pelaku.
’’Kita lihat nanti pertimbangan JPU, karena yang
melihat seluruh proses kan JPU,’’
kata Bambang.
Menurut dia, meski selalu
tampil sopan, Anas dinilai tidak
kooperatif dalam sidang. Anas
juga diduga berusaha memengaruhi saksi-saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor
Jakarta.
Wisanggeni
’’Sepengetahuan saya, tidak
ada hal yang meringankan. Bahwa dia berbicara sopan di pengadilan iya, dia belum pernah
dihukum iya. Tapi nanti JPU akan
mengajukan usulan dan akan
kami (pimpinan KPK) putuskan,’’imbuh Bambang.
Bambang juga menyebut Anas
memiliki wajah yang lugu. Namun, di balik keluguan itu, Anas
dinilai mengintervensi saksi-saksi
dalam perkaranya.
’’Di balik wajah innocent, ada
upaya sistematis untuk memengaruhi saksi-saksi,’’kata Bambang.
Dia berpendapat, tindakan
suami Athiyyah Laila itu bisa
dikualifikasikan sebagai obstruction of justice atau menghalangi
proses persidangan. Dalam sidang
pemeriksaan terdakwa, jaksa
KPK membeberkan bukti bahwa
Anas berusaha memengaruhi
saksi-saksi.
Bukti itu berupa pesan dalam
BlackBerry Messenger dengan
nama Wisanggeni yang diakui
Anas sebagai miliknya.
Atas fakta tersebut, Bambang
membuka kemungkinan penyidikan baru terkait kasus Anas.
’’Ada dua kemungkinan, apakah akan dibuka lagi penyidikan
untuk obstruction of justice atau
tindakannya dikualifikasi sebagai
bagian dari pemberatan tuntutan,’’
ujar Bambang. (J13-59)
Penyidikan Sri Endang Rampung
● Kasus Korupsi Ruilslag Nyatnyono
SEMARANG - Penyidikan
dugaan korupsi ruilslag tanah
Pemprov di Nyatnyono Ungaran
Barat Kabupaten Semarang,
tahun 2005, dengan tersangka Sri
Endang Handayani selesai.
Berkas perkara juga telah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Ambarawa ke Pengadilan Tipikor Semarang.
’’Sudah dilimpahkan 2 September dan tercatat dengan Nomor Perkara 94/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg,’’ kata Panitera
Muda Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tipikor Semarang Heru Sungkowo.
Dengan demikian, Sri yang
juga Komisaris I PT Handayani
Membangun itu segera disidang.
Asisten Tindak Pidana Khusus
(Aspidsus) Kejati Jateng Masyhudi membenarkan, berkas per-
kara notaris ternama itu telah dilimpahkan.
Dalam kasus tersebut, kejaksaan tidak menahan Sri, dengan
alasan sudah ada pengembalian
kerugian negara oleh tersangka
Rp 150 juta. Aspidsus yang didampingi Kepala Seksi Penyidikan Imang Job Marsudi mengatakan, audit Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Jateng sebagai dasar untuk mengembangkan kasus tersebut.
Dibebaskan
Sebelumnya, Kejaksaan telah
menetapkan sejumlah tersangka.
Mereka adalah mantan Kabag
Tata Usaha Dinas Cipta Karya
Provinsi Jateng Priyantono Djarot
Nugroho yang telah divonis 4,5
tahun dan denda Rp 200 juta.
Kemudian, Karyono dan Hari-
yanto, makelar tanah telah dijatuhi
4,5 tahun penjara. Sementara itu,
Direktur III PT Handayani Membangun Rustamaji kini buron dan
dihukum 6 tahun.
Mantan Kabid Pengukuran
Kanwil BPN DIY Wimbo Cahyono, Kabid Pengukuran Kanwil
BPN DKI Jakarta Yudi Riyarso,
dan mantan Kepala BPN Kabupaten Semarang M Thoriq dinyatakan bebas.
Terkait kasus ruilslag tersebut,
diduga terjadi penyelewengan.
Tanah hak pakai nomor 5 atasnama Dinas Pekerjaan Umum
(DPU) Pemprov Jateng seluas
32.928 m2 ditukar guling dengan
tanah 40.000 m2 sesuai HGB
Nomor 304 di Kalongan Ungaran
Barat Kabupaten Semarang milik
PTHandayani Membangun.
Ternyata baru diketahui, nilai
tanah di Kalongan tidak sesuai
dengan tanah Nyatnyono. (J14,
J17 - 61)
Eksepsi Siti Nurmarkesi Ditolak
SEMARANG - Ketua Mejelis
Hakim Gatot Susanto menolak
nota keberatan atau eksepsi terdakwa Siti Nurmarkesi, dalam sidang kasus dugaan korupsi dana
bantuan sosial (bansos) 2010 senilai Rp 1,3 miliar di Pengadilan Tipikor Semarang, baru-baru ini.
Dengan putusan itu, mantan
Bupati Kendal wajib tetap mengikuti lanjutan agenda persidangan.
’’Mengadili, menolak eksepsi
terdakwa Siti Nurmarkesi dan tim
penasihat hukum terdakwa,’’ tandas Gatot saat membacakan amar
putusan sela didampingi dua
anggota mejelis hakim Dwi Prapti
dan Kalimatul Jumroh.
Dalam sidang sebelumnya,
pengacara Siti Nurmarkesi menyatakan kliennya tidak diuntungkan atas pemberian dana bansos.
Berpindah
Keseluruhan dana Rp 1,3 miliar
itu telah disampaikan ke 164 tempat ibadah, 98 lembaga pendidikan keagamaan, dan 70 organisasi kemasyarakatan, profesi,
atau kelompok masyarakat.
Dakwaan kerugian negara yang
menyebutkan Rp 1,2 miliar atau
setidaknya Rp 310 juta, menurutnya, tidak jelas.
Sebagaimana dakwaan jaksa,
dana bansos semestinya disalurkan ke para penerima pada Januari-Februari 2010.
Namun saat pencairan, terjadi
penyelewengan karena dana berpindah dari rekening Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (DPPAD) Kabupaten Kendal ke rekening bendahara pembantu Bagian Kesra, 23
Februari 2010. (J17, J14 - 61)
PEKALONGAN - Aparat
Kodim 0710/Pekalongan menyita ribuan bendera Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) di Kelurahan Bener RT 6 RW 3, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten
Pekalongan, Jumat (5/9).
Bendera bergambar bulan
bintang dengan warna dasar
merah, putih, dan hitam itu disita dari Imam Kamaludin, pengusaha konfeksi.
Komandan Kodim 0710/Pekalongan Letkol Inf RezaAnom
Putranto menyatakan, pihaknya
menyita 1.257 bendera GAM
siap kirim dan 60 bendera dalam
kondisi rusak.
’’Pelaku menerima order dari
rekannya di Jakarta. Identitas
pemesan masih kami dalami,’’
ujar Reza.
Ia menjelaskan, berdasarkan
pengakuan Imam, order yang
diterima 5 ribu bendera. Yang
jadi dan siap kirim 1.257 bendera.
’’Sebanyak 50 bendera sudah
dikirim ke pemesan sebagai
sampel,’’ terangnya sambil
menambahkan, penyitaan itu
dilakukan setelah Kodim menerima informasi dari warga.
Ulang Tahun GAM
Reza menduga bendera tersebut pesanan anggota GAM di
Aceh. Jika melihat sejarah
GAM, tanggal 4 Desember
merupakan hari ulang tahun
organisasi itu.
’’Kemungkinan besar pesanan bendera ini terkait persiapan ulang tahun GAM,’’
imbuhnya.
Kodim akan berkoordinasi
dengan kepolisian untuk menindaklanjuti kasus itu.
Sementara itu, Imam Kamaludin belum bersedia menyebutkan nama temannya di
Jakarta yang memesan bendera
itu.
’’Saya dapat order 5 ribu bendera, yang sudah jadi 1.200-an,’’
tutur Imam yang hingga semalam masih menjalani pemeriksaan di Makodim. (H6359)
Korupsi Taman Sriwedari Dilimpahkan ke Pengadilan
SEMARANG - Kasus dugaan
korupsi pembangunan pagar dan
gapura Taman Sriwedari Surakarta 2008 senilai Rp 1 miliar
segera masuk persidangan.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta telah melimpahkan berkas
perkara berikut tersangka Direktur
PT Beringin Jaya Budi Yoga
Butsono (38), selaku pelaksana
proyek pembangunan. Korupsi
diduga merugikan negara Rp 61
juta.
’’Berkas perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor
Semarang. Kami terima, Kamis
(28/8),’’ kata Panitera Muda
Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tipikor Semarang Heru
Sungkowo, baru-baru ini.
Budi yang merupakan warga
Plumputan Duku Banyudono,
Kabupaten Boyolali itu telah ditahan penyidik Kejari Surakarta
sejak 22 Agustus 2013.
Berdasar berkas perkara
nomor BP/01/0.0.3.11/07/2014
tanggal 11 Juli 2014, tersangka
dijerat dakwaan primer Pasal 2
ayat 1 junto Pasal 18 ayat 1 huruf
b, ayat 2, dan ayat 3 UndangUndang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah
dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Dakwaan subsidernya Pasal 3
junto Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat
2, dan ayat 3 UU Tindak Pidana
Korupsi.
Tunggu Penetapan
Tukinu selaku kuasa hukum
Budi Yoga, masih menunggu
penetapan majelis dan jadwal persidangan. ’’Dia jadi tersangka
satu-satunya dengan kerugian Rp
61 juta,’’tandasnya.
Kasus korupsi yang dianggarkan pada APBD Kota Surakarta 2008 itu diusut Kejari Surakarta, akhir 2012.
Korupsi diduga terjadi karena
penyimpangan anggaran pada
volume pembangunan pagar dan
gapura. Dana yang telah dikeluarkan tak sesuai dengan rancangan anggaran biaya (RAB)
proyek pembangunan di Dinas
Tata Ruang Kota Surakarta. (J17,
J14 - 61)