MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN

REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA
MENG EN Al
KERJASAMA PENGEMBANCAN BERSAMA
ALATANGKUT UDARA STRATEGIS INDONESIA
BAGIAN 1
PENDAHULUAN
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Australia,
selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak,"
Mengakui Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Tentang Kerangka
Kerjasama Keamanan yang ditandatangani pada tanggal 13 November 2006 di
Mataram, Indonesia ("Perjanjian Lombok") dan Rencana Aksi Untuk ImpJementasi
Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Australia Tentang Kerangka Kerjasama
Keamanan yang ditandatangaru pada tanggal 12 November 2008 di Canberra, Australia;
Mengakui bahwa Para Pihak berharap untuk meningkatkan kapabilitas alat angkut udara
Indonesia dan kemampuannya untuk tanggap terhadap bencana kemanusiaan; dan
Mengakui bahwa Pihak berharap untuk bekerjasama dalam proyek khusus untuk
mengalihkan empat Pesawat Cl 30-H kepada Pemerintah Republik Indonesia
Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:
BAGIAN2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PROYEK
2.1
Pihak Australia, sejauh diizinkan oleh hukum dan peraturannya, serta
kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Se1ikat, akan mengalihkan
kepada Pihak Indonesia pesawat Angkatan Udara Royal Australia C130-H sampai
dengan empat unit yang merupakan surplus dari kebutuhan Kekuatan Pertahanan
Australia (ADF), (selanjutnya disebut dengan "Pesawat") untuk diperbaiki kembali dan
se1anjutnya digunakan oleh Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.
2.2
Pesawat dimaksud secara hukum akan dialihkan dari Pihak Australia kepada
Pihak Indonesia melalui Akta Pengalihan yang mengikat secara hukum berdasarkan
hukum Australian Capital Territory, dan selanjutnya disebut sebagai "Pengalihan".
Pengalihan atas empat Pesawat selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
"Bantuan Australia".
2.3
Pesawat akan diperbaiki di Australia berdasarkan kontrak yang dibuat oleh
Indonesia, dengan menggunakan pihak ketiga dari penyedia jasa setempat.
2.4
Para Pihak akan menentukan secara bersama-sama kegiatan lanjutan yang akan
dilaksanakan setelah Bantuan Australia selesai dilakukan.
2.5
Memorandum Saling Pengertian ini menjabarkan
dimaksud.
pengaturan terkait proyek
BAGIAN 3
PENGATURAN UNTUK AUSTRALIA
3.1
Pihak Australia menjamin bahwa Pihaknya akan mendapatkan dari otoritas
berwenang Pemerintah Amerika Serikat, seluruh persetujuan hukum yang diperlukan
bagi Pengalihan Pesawat kepada Pihak Indonesia.
3.2
Pihak Australia akan berusaha sebaik-baiknya membantu Pihak Indonesia untuk
memperoleh seluruh izin dan persetujuan pihak ketiga yang dibutuhkan merujuk pada
ayat 4.2 dan 4.3 dari Memorandum ini.
3.3
Akta Pengalihan akan memberlakukan Pengalihan Pesawat dan akan
dilaksanakan sebelum Pesawat dialihkan kepada Pihak Indonesia. T anggal dan
ketentuan dari pengalihan kepemilikan atas setiap Pesawat akan dinyatakan dalam Akta
Pengalihan.
3.4
Pihak Australia akan menjamin bahwa, apabila diberikan kewenangan dan
sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, panduan dan dokumen teknis yang
diperlukan bagi penggunaan, perawatan dan perbaikan Pesawat akan diberikan kepada
Pihak Indonesia.
3.5
Pihak Australia akan berusaha sebaik-baiknya untuk membantu Pihak Indonesia
menggunakanjasa pihak ketiga yang tepat untuk memugar Pesawat.
2
3.6
Pihak Australia akan berusaba sebaik-baiknya untuk membantu Pihak Indonesia
mendapatkan publikasi dan dokumentasi yang diperlukan untuk menggunakan, merawat
dan memperbaiki Pesawat dari penyedia jasa yang paling tepat.
3.7
Pibak Australia tidak akan menagih Pibak Indonesia atas biaya atau beban
pembayaran terkait penyimpanan Pesawat untuk jangka waktu tiga tahun dari tanggal
ditandatanganinya Akta Pengalihan.
BAGIAN 4
PENGATURAN UNTUK INDONESIA
4.1
Pihak Indonesia akan menjamin ketersediaan sumber daya yang cukup untuk
memugar, menggunakan, memperbaiki dan merawat yang tepat Pesawat yang d1alihkan
oleh Pihak Australia.
Pihak Indonesia akan memberikan kepada pihak yang berwenang dari
4.2
Pemerintah Amerika Serikat berupa "Surat Jaminan Pemerintah Asing Pendukung
Penjualan atau Pengalihan" atas setiap Pesawat.
4.3
Pihak Indonesia akan mendapatkan dari pihak berwenang Pemerintah Ame1ika
berbagai Serikat Persetujuan lain yang dibutuhkan untuk memugar Pesawat dan
memindahkan setiap Pesawat dari Australia.
4.4
Dengan berlakunya Akta Pengalihan, Pihak Indonesia akan mengambil alih
kepemilikan dan tangung jawab keuangan Pesawat di Australia.
4.5
Pihak Indonesia akan menjamin bal1wa Pesawat akan dipugar oieh pihak ketiga
yang disepakati oleh kedua belah Pihak.
4.6
Pihak Indonesia akan menyediakan semua sumber daya yang diperlukan untuk
menyelesaikan pemugaran tiap pesawat hingga pada tingkat perbaikan sesuai dengan
standar kelaikan terbang internasional.
Pihak Indonesia akan menjamin bahwa telah melakukan kontrak perbaikan
4.7
dengan pihak ketiga penyedia jasa yang layak untuk melakukan pemeliharaan dan
pemugaran pesawat dalam waktu 90 hari s~jak penandatanganan Akta Pengalihan.
4.8
P.ihak Indonesia akan menyelesaikan pemugaran pesawat yang dialihkan sesuai
dengan ayat 2.1 dari Memorandum inj, atau sebaliknya memindahkan pesawat dari
seluruh fasil itas Pertahanan Australia dalam jangka waktu tiga tahun sejak
penandatanganan kontrak dengan pada ayat 4. 7 dari Memorandum ini.
4.9
Pihak Indonesia akan menginforrnasikan kepada pihak Australia hal-hal
menyangkut kerangka waktu dan jadwal kerja yang disepakati dengan pihak ketiga yang
menjadi penyedia jasa yang melakukan pemugaran Pesawat. Setiap penundaan dari
kerangka waktu tersebut akan dikomunikasikan dengan pihak Australia secara tepat
waktu.
3
4.10 Apabila pihak Indonesia menghadapi permasalahan menyangkut sumber daya
yang dapat menyebabkan penundaan pemindahan Pesawat dari fasilitas Pertahanan
Australia, Para Pihak akan saling berkonsultasi secara tepat waktu dan bersama-sama
menentukan tindakan selanjutnya yang paling tepat.
4.11
Pihak Indonesia akan menyediakan semua publikasi dan dokumen yang
diperlukan untuk menggunakan, merawat dan memperbaiki pesawat dari sumber yang
paling tepat.
BAGIANS
PENGATURAN BERSAMA
5.1
Para Pihak secara bersama-sama akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap
Pesawat (Pemeriksaan) setelah pihak Australia memperoleh persetujuan dari
Pemerintah Amerika Serikat. Dengan Pemeriksaan tersebut selanjutnya akan dibuat
kesepakatan tentang kondisi Pesawat dan penentuan kondisi dasar perbaikan dan biaya
perbaikan.
Para Pihak akan saling berkonsultasi mengenai proses yang paling tepat guna
5.2
penerbitan sertifikat status terbang untuk tiap pesawat ketika telah diperbaiki.
5.3
Setiap perubahan atau penundaan dari jadwal pemugaran dan sertifikat status
terbang yang telah ditentukan bersama akan dikomunikasikan oleh para Pihak secara
tepat waktu.
Para Pihak akan mengembangkan rencana kerjasama terkait pemberitaan publik
5.4
mengenai proyek dan pengiriman Pesawat yang teJah diperbaiki dan layak terbang dari
Australia ke Indonesia
BAGIAN6
KEUANGAN
6.1
Sejak Pemberlakuan Akta Pengalihan, Pihak Indonesia akan:
(a) mengambil alih tanggung jawab keuangan dan hukum secara penuh untuk
tiap pesawat;
(b) menjadi penanggungjawab tunggal atas keseluruhan biaya perawatan dan
pemugaran tiap Pesawat; dan
(c) bertanggungjawab atas biaya lain apapun yang terkait dengan pesawat.
6.2
Pihak Australia tidak akan menyisihkan ataupun mengalokasikan sumber
keuangan maupun bersifat non-keuangan tertentu untuk mendukung kegiatan yang
dilakukan sesuai dengan Memorandum ini.
4
BAGIAN7
KEAMANAN INFORMASI
7.1
Seluruh informasi yang dimiliki oleh salah satu Pihak dan diberikan kepada
Pihak lainnya selarna kegiatan berlangsung berdasarkan Memorandwn ini akan
di lindungi sesuai dengan hukurn nasional, peraturan dan kebijakan dari para Pihak.
7.2
Selurub informasi yang diberikan oleh satu Pihak ke Pihak yang lain hanya
akan digunakan untuk tujuan pelaksanaan Memorandum ini dan tidak akan diberikan
kepada pihak ketiga tanpa adanya otorisasi tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang
menjadi sumber infonnasi.
7.3
Tidak akan terdapat pengalihan kepemilikan informasi diantara para Pihak yang
diatur dalam Memorandum ini.
Para Pihak akan rnenyelidiki seluruh kasus yang diketahui atau diduga telah
7.4
terjadi penyalahgunaan atau kebocoran infomasi dan akan segera menginforma.:;ikan
kepada Pihak lainnya mengenai rincian kejadian dimaksud, dan hasil akhir penyelidikan
serta tindakan yang diambil untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Para pihak akan saling berkonsultasi dan sefaham sebelum membuka setiap
7.5
informasi yang berhubungan dengan Memorandum atau kegiatan yang dilaksanakan
berdasarkan Memorandum ini dan sepakat untuk saling memberikan masukan terlebih
dahulu terkait rencana pemberitaan publik mengenai informasi yang berkaitan dengan
Memorandum ini.
BAGIAN8
KETENTUAN UMUM
8.1
Para Pihak akan mengizinkan, sejauh disepakati bersama, kehadiran personel
teknis yang terkait dari tiap organisasi pertahanan para Pihak untuk melakukan
peninjauan terhadap kegiatan yang dilakukan berdasarkan Memorandum ini.
8.2
Tanpa mengesampingkan ayat 8. I Memorandum ini, pihak Australia, melalui
konsultasi dengan pihak Indonesia, akan mengatur akses masuk dan kegiatan di dalam
fasilitas yang dimiliki dan dikuasai oleh organisasi pertahanan Australia atau yang
digunakan untuk menyimpan barang-barang pertahanan Australia.
Para pihak akan meninjau Memorandum ini setiap tahun atau pada jangka waktu
8.3
yang ditetapkan bersama.
8.4
Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
ditunjuk sebagai Pejabat Indonesia yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan
pengawasan Memorandum ini. Direktur Jenderal Asia Tenggara, Divisi Kebijakan
Internasional dari Departemen Pertahanan Australia ditunjuk sebagai Pejabat Australia
yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan Mernorandwn ini.
5
BAGIAN9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
9.1
Setiap perselisihan antara Para Pihak yang berkaitan dengan penafsiran atau
pelaksanaan Memorandum ini akan diselesaikan melalui konsultasi antara para Pihak
pada tingkat yang disepakati bersarna oleh para Pihak, dan penyelesaian dari
perselisihan dimaksud tidak akan merujuk pada suatu peradilan nasional, peradilan
internasional, atau pihak ketiga lainnya.
BAGIAN 10
TANGGUNG JAWAB DAN KLAIM
10.1 Kecuali ditentukan lain dalarn Memorandum ini, masing-masing Pihak
mengesampingkan setiap klaim yang mungkin diajukan terhadap Pihak lainnya atas
cedera (termasuk cedera yang mengakibatkan kematian) yang diderita oleh personel,
pegawai atau agen dan kerusakan atau kehilangan harta benda yang dimiliki olehnya,
personel, pegawai atau agen yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Pihak lain
atau personel, pejabat atau agen sebagai pelaksanaan tugas resmi yang terkait dengan
Memorandum ini.
I0.2 Pihak dimana di dalarn wilayahnya timbul klaim dari pihak ketiga akan
bertanggungjawab terhadap penanganan dan penyelesaian klaim yang tirnbul tersebut
dan terkait dengan Memorandum ini. Para Pihak akan saling membantu dalam
mendapatkan bukti terkait klaim dimaksud. Biaya penyelesaian klaim yang timbul
tersebut akan ditentukan diantara para Pihak sebagai berikut:
10.2. l apabila Para Pihak bersama-sama sepakat bahwa salah satu Pihak,
personel, pegawai atau agennya bertanggung jawab terhadap klaim tersebut,
maka biaya klaim akan ditanggung sendiri oleh Pihak tersebut;
10.2.2 apabila Para Pihak bersama-sama sepakat bahwa kedua belah Pihak
bertanggung jawab terhadap segala kerusakan, kehilangan, cedera atau kematian,
Para Pihak akan bersarna-sama menyepakati mengenai pengaturan pembagian
biaya penanganan dan penyelesaian klaim; dan
l 0.2.3 apabila tidak dimungkinkan untuk menentukan tanggung jawab terkait
dengan klaim tersebut, maka biaya klaim ditanggung bersama oleh Para Pihak.
I 0.3 Apabila para Pihak bersarna-sarna sepakat terkait segala gugatan yang diatur
dalam Bagian ini, bahwa kerusakan, kehilangan, cedera atau kematian yang diakibatkan
oleh perbuatan gegabah, kelalaian, kesalahan yang disengaja, maupun kealpaan oleh
hanya salah satu Pihak, personel, pegawai atau agennya, maka Pihak tersebut yang akan
bertanggungjawab terhadap penanganan dan penyelesaian klaim.
10.4 Pengaturan mengenai tanggung jawab dan klaim terhadap Pesawat akan diatur
dalam Akta Pengalihan yang berlaku.
6
I 0.5 Akta Pengalihan menyangkut Bantuan Australia akan mengatur, sejauh yang
dapat dilaksanakan, bahwa seluruh tanggungjawab akan beralih kepada pihak Indonesia
pada saat kepemilikan beralih ke Pihak Indonesia.
10.6 Pihak Australia tidak akan bertanggung jawab terhadap segala klaim yang
timbul dari segala aspek Memorandum ini setelah beralihnya kepemilikan Pesawat
terakhir kepada pihak Indonesia.
BAGIANll
PEMBERLAKUAN, PERUBAHAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKIIlRAN
11.1 Memorandum ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh para Pihak.
Memorandum dapat diakhiri setiap saat atas kesepakatan bersama para Pihak.
Memorandum dapat dihentikan oleh satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan
tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 180 hari sebelumnya.
11.2 Memorandum ini dapat diubah setiap saat dengan kesepakatan tertulis Para
Pihak.
11.3 Memorandum ini akan berakhir 30 harrsetelah Pesawat terakhir lepas landas
dari Australia, kecuali apabila ditentukan lain oleh Para Pihak secara tertulis.
11.4 Sekalipun menyangkut selesainya atau berakhimya Memorandum ini,
komitmen dan manfaat yang timbul di antara Para Pihak terkait Bagian 6 (Keuangan),
Bagian (Keamanan Informasi), Bagian 9 (Penyelesaian Perselisihan) dan Bagian 10
(Tanggung Jawab dan Klaim) akan tetap berlaku, sepanjang ketentuan komitmen dan
manfaat dimaksud timbul sebeium selesainya atau berakhimya Memorandum ini.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini telah diberikan kuasa oleh
pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum ini.
Dibuat di Darwin, Australia pada tanggal 2 Juli 2012 dalam dua rangkap asli, dalam
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang
sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang
berlaku.
UN'tuK DEPARTEMEN
UNTUK KEMENTERIAN
PERTAHANAN REPUBLIK
PF.RTA\HANAN AUSTRAL~A
INDONESIA
Signed
Signed
MARSDYA TNIERISHERRYANTO
Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertahanan
JENDERAL DAVIP HURLEY
Chief oftJ;(e Def~ce Force
Austrafian Defence Force
7
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE DEPARTMENT OF DEFENCE OF AUSTRALIA
CONCERNING
COOPERATlON FOR THE JOINT DEVELOPMENT OF INDONESIAN
STRATEGIC AIRLIFT
SECTION I
INTRODUCTION
The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Department of Defence of
Australia (ADOD), hereinafter referred to as "the Participants,"
Recognising the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the
Framework for Security Cooperation signed on 13 November 2006 in Mataram,
Indonesia ("Lombok Treaty'') and the Plan of Action for the Implementation of the
Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on Framework for Security
Cooperation signed on 12 November 2008 in Canberra, Australia;
Recognising that the Participants wish to enhance Indonesian airlift capability and its
ability to respond to humanitarian disasters; and
Recognising that the Participants wish to cooperate on a special project to transfer up to
four C 130-H Aircraft to the Government of the Republic ofindonesja
Have reached the following understandings:
SECTION2
PURPOSE AND SCOPE OF THE PROJECT
2.1
The Australian Participant will, to the extent permitted under its laws and
regulations, and authorisatiohs granted by the Government of the United States of
America. transfer to the Indonesian Participant up to four Royal Australian Air Force
(RAAF) Cl30-H Aircraft which are surplus to Australian Defence Force (ADF)
requirements, (hereinafter referred to as "the Aircraft") for restoration and return to
service by the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia.
2.2
Legal title in the Aircraft will be transferred from the Austra]i.an Participant to the
Indonesian Participant by a Deed of Transfer, which will be legally binding under the
laws of the Australian Capital Territory, and will be known as a "Transfer". The Transfer
of up to four Aircraft will be known collectively as "the Australian Contribution".
2.3
The Aircraft will be restored in Australia under a contract negotiated by
Indonesia, using a locally engaged third party service provider.
2.4
The Participants will mutually detennine what follow-up activities will occur once
the Australian Contribution is completed.
2.5
This Memorandum of Understanding (MOU) sets out the arrangements for the
project.
SECTION 3
ARRANGEMENTS FOR AUSTRALIA
3.1
TI1e Australian Participant will ensure that it obtains from the appropriate
authorities of the Government of the United States of America all necessary regulatory
approvals to enable the Transfer of the Aircraft to the Indonesian Participant.
3 .2
The Australian Participant will use its best efforts to assist the Indonesian
Participant obtain all necessary third party clearances and approvals referred to in
sections 4.2 and 4.3 ofthis MOU.
3.3
A Deed of Transfer will effoct the Transfer of the Aircraft and will be executed
before the Aircraft are transferred to the Indonesian Pa1ticipant. The date and
circumstances of transfer of ownership of each Aircraft will be stated in the Deed of
Transfer.
3.4
The Australian Participant will ensure that, where authorised and in accordance
with applicable laws and regulations, relevant manuals and technical documentation
necessary to operate, maintain and service the Aircraft will be provided to the ~ndonesian
Participant.
3.5
The Australian Participant will use its best efforts to assist the Indonesian
Participant engage the services of a suitable third party to restore the Aircraft.
2
3.6
The Australian Participant will use its best efforts to assist the Indonesian
Participant source all relevant publications and documentation necessary to operate,
maintain and service the Aircraft from the most suitable provider.
3.7
The Australian Participant will not charge the Indonesian Participant any fees or
charges in.relation to the storage of the Aircraft for the period of three years from the date
of signature of the Deed of Transfer.
SECTION 4
ARRANGEMENTS FOR INDONESIA
4.1
The Indonesian Participant will ensure that it has sufficient resources to restore,
return to service and suitably maintain the Aircraft transferred by the Australian
Participant.
4.2
The Indonesian Participant will provide to the appropriate authorities of the
Government of the United States of America a "Foreign Government Assurance Letter
Supporting Sale or Gifting", covering each Aircraft.
4.3
The Indonesian Participant will obtain from the appropriate authorities of the
Government of the United States of America any other necessary approvals to restore the
Aircraft and to export each Aircraft from Australia.
4.4
The Indonesian Participant will assume ownership of and financial responsibility
for the Aircraft in Australia with the enacting of the Deed of T ransfer.
4.5
The Indonesian Participant will ensure that the Aircraft are restored by a third
party service provider who is mutually acceptable to both Participants.
4.6
The Indonesian Participant will provide aU resources necessary to complete too
restoration of each Aircraft to a service delivery level that meets appropriate interri!artrmrtal
airworthiness standards.
4.7
The Indonesian Participant will ensure that it has executed a service contract with
a suitable third party service provider for the preservation and restoration of the Aircraft
within 90 days of executing the Deed of Transfer.
4.8
The Indonesian Participant will complete the restoration of the Aircraft t ransferred
pursuant to paragraph 2. l, or otherwise remove the Aircraft from a]] Australian Defence
facilities within 3 years of executing the contract referred to in paragraph 4. 7 above.
4.9
The Indonesian Participant will inform the Australian Participant of the timeframe and work schedule agreed with the third party service provider carrying out the
restoration. Any delay in the advised time-frame will be communicated to the Australian
Participant in a timely manner.
..,
.)
4.1 O
Should the Indonesian Participant encounter significant resource problems that
will delay the removal of the Aircraft from any Australian Defence facility the
Participants will consult in a timely manner and mutually determine the most appropriate
course of action.
4.11 The Indonesian Participant will source all relevant publications and
documentation necessary to operate, maintain and service the Aircraft from the most
suitable provider.
SECTION 5
MUTUAL ARRANGEMENTS
5.1
The Participants will conduct a joint inspection of each Aircraft (the
"Inspection") after the necessary the United States Government approval has been
obtained by the Australian Participant. The Inspection will establish the mutually
accepted condition of the Aircraft and will constitute a baseline for condition and cost of
restoration.
5.2
The Participants will consult on the most appropriate process for issuing a fleet
status certification for each Aircraft once restored.
5.3
Any alteration or delay in the mutually determined restoration and fleet status
certification schedule will be communicated to the other Participant in a timely manner.
5.4
The Participants will develop a cooperative plan for public announcements
concerning the project and the transport of restored and airworthy Aircraft from Australia
to Indonesia.
SECTION6
FINANCIAL
6.1
Upon execution of the Deed of Transfer, the Indonesian Participant wiJl:
(a) assume full financial and legal responsibility for each Aircraft;
(b) be solely responsible for the full cost of preserving and restoring each Aircraft;
and
(c) be responsible for all other costs whatsoever associated with the Aircraft.
6.2
The Australian Participant will not appropriate or otherwise allocate specific
financial or non-financial resources to support activities done pursuant to this
MOU.
4
SECTION 7
INFORMATION SECURITY
7.1
All information generated by either Participant and disclosed to the other in the
course of activities under this MOU will be safeguarded in accordance with the
Participants national laws, regulations and policies.
7.2
All information provided by one Participant to the other Participant will be used
only for the purpose of implementing this MOU and will not be released to any third
party without the prior written authorisation of the providing Participant.
7.3
No transfer of ownership of information will take place between the Participants
under this MOU.
7.4
The Participants will investigate all cases in which it is kno\Nn or suspected that
misuse or loss of information has occurred and will promptly inform the other Participant
of the details of any such occurrence, and of the final results of the investigation and of
the corrective action taken to preclude recurrences.
7.5
The Participants will consuJt and concur before disclosing any information
relating to this MOU or activities conducted under this MOU and undertake to advise
each other in advance of the proposed release to the public of information relating to this
MOU.
SECTION 8
GENERAL PROVISIONS
8.1
The Participants will permit, where mutually determined, the presence of relevant
technical personnel from each Participant's defence organisation to observe activities
done pursuant to this MOU.
8.2
Notwithstanding paragraph 8.1 of this MOU, the Australian Participant will, in
consultation with the Indonesian Participant, regulate the access to, and activities within,
facilities owned or controlled by the Australian Defence Organisation, or otherwise used
to store Australian Defence items.
8.3
The Participants will review this MOU annually, or at other intervals by mutual
consent.
8.4
The Director General South East Asia, International Policy Division, of the
ADOD is designated as the Australian official responsible for implementation and
oversight of this MOU. The Chief of Defence Facilities Agency of the Ministry of
Defence of the Republic of Indonesia is designated as the Indonesian official
responsible for implementation and oversight of this MOU.
5
SECTION 9
SETTLEMENT OF DIFFERENCES
9.1
Any differences regarding the interpretation or implementation of this MOU,
between the Participants, will be settled through consultation between the Participants at
an appropriate level as mutually determined by the Participants, and will not be referred
to a national court, an international tribunal, or other third party for resolution or
settlement.
SECTION 10
LIABILITY AND CLAIMS
10.1 Except as otherwise provided in this MOU, each Participant waives any claim it
may have against the other Participant for injury (including injury resulting in death)
suffered by its personnel, servants or agents and damage to or loss of property owned by
it, its personnel, servants or agents caused by the acts or omissions of the other
Participant or its personnel, servants or agents in the performance of official duties in
connection with this MOU.
10.2 The Participant in whose territory a third party claim arises will be responsible
for handling and settling such claims arising in connection with this MOU. The
Participants will assist each other in the procurement of evidence concerning such
claims. The cost of satisfying such a claim will be distributed between the Participants
as follows:
l 0.2.1 where the Participants mutually determine that one Participant, its
personnel, servants or agents are liable in respect of the claim, the cost of
the claim will be borne solely by that Participant;
10.2.2 where the Participants mutually determine that they are both responsible
for the damage, loss, injury or death, the Participants will mutually
determine how the cost of handling and settling the claim will be
apportioned; and
10.2.3 where it is not possible to attribute liability in respect of the claim
between the Participants, the cost of the claim will be borne equally by
both Participants.
10.3 Where the Participants mutually determine in respect of any claim under this
section, that damage, loss, injury or death was caused by reckless acts, reckless
omission, wilful misconduct or negligence of only one of the Participants, its personnel,
servants or agents, that Participant will be solely responsible for handling and settling
the claim.
10.4 Arrangements concerning liability and claims for the Aircraft will be provided
for in the applicable Deed of Transfer.
6
10.5 The Deed of Transfer for the Australian Contribution will provide, to the
greatest extent possible, that all liability for the Aircraft will pass to the Indonesian
Participant when ownership passes to the Indonesian Participant.
10.6 The Australian Participant will not be liable for claims arising from any aspect
of this MOU after ownership of the last Aircraft passes to the Indonesian Participant.
SECTION 11
ENTRY INTO EFFECT, AMENDMENTS, DURATION, AND TERMINATION
11.1 This MOU will come into effect on the date of signature by the Participants. It
may be terminated at any time with the mutual consent of both Participants. It may be
terminated by either Participant giving the other Participant 180 days notice in writing.
11.2 The MOU may be amended at any time with the written concurrence of both
Participants.
11.3 This MOU will expire 30 days after the last restored Aircraft departs Australia,
unless otherwise mutually determined by the Participants in writing.
11.4 Regardless of expiry or termination of this MOU, the commitments and benefits
arising between the Participants concerning section 6 (Financial), section 7 (Information
Security), section 9 (Settlement of Differences) and section 10 (Liability and Claims) will
remain in effect, providing such commitments and benefits arose prior to expiry or
termination.
IN WI1NESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective
Govenunents, have signed the present Memorandum of Understanding.
Signed in Darwin, Australia on 2 July 2012 in two originals, in Indonesian and English,
all texts are equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text
will prevail.
FOR THE MINISTRY OF DEFENCE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
AIR MARSHAL ERIS HERRYANTO
Secretary General
the Ministry of Defense
FOR 'l'Hl!l DEPARTMENT OF
DEF~NOE OF AUSTRALIA
Signed
GENERAL D&IDJIURLEY
Chief of tl1e D~nce Force
Austr~a~fence Force