Pedoman Umum Mahasiswa

Comments

Transcription

Pedoman Umum Mahasiswa
Kata Pengantar
Itenas sebagai institusi pendidikan tinggi bertujuan
membekali seluruh mahasiswa dengan kemampuan yang
mencakup aspek intelektual, emosional dan spiritual guna
kesuksesan lulusan di masyarakat. Oleh karena itu, selain
membekali mahasiswa dengan kompetensi di bidang kelimuan
yang dipilihnya, Itenas berupaya juga mempersiapkan seorang
mahasiswa menjadi insan yang mandiri serta mampu mengelola
kebutuhan dirinya dengan baik.
Institut telah mengembangkan pembelajaran yang komprehensif kepada mahasiswa untuk dapat digali potensinya dan
dibina prestasinya, yang mencakup pengembangan kemampuan
hardskill melalui Program Sistem Kredit Semester (SKS) dan
softskill melalui Program Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK).
Kedua program ini di susun dalam satu kurikulum program studi.
Implementasi kurikulum setiap program studi di Itenas
didukung oleh sistem dan tatakelola adminstrasi akademik,
sehingga mahasiswa secara terus menerus dilatih mentaati
peraturan dan prosedur administrasi akademik. Dengan demikian,
melalui kegiatan yang berulang ini diharapkan lulusan Itenas
memiliki watak yang mandiri, disiplin, dan mampu mengelola
kebutuhan dirinya dengan baik.
Sebagai langkah awal memperkenalkan Itenas secara umum
dan secara khusus tentang sistem administrasi dan tata kelola
akademik di Itenas, maka setiap mahasiswa baru menerima Buku
Pedoman di awal Tahun Ajaran. Buku Pedoman ini bertujuan
memberikan pedoman umum bagi mahasiswa baru dan sekaligus
menjadi pedoman tentang tatakelola administrasi akademik
selama studi di Itenas.
Buku Pedoman ini disusun dalam 9 Bab yang terdiri dari
ketentuan umum; falsafah, visi, misi dan tujuan; lambang dan
himne institut; akreditasi program studi; organ institut; identitas
mahasiwa; tata laksana administrasi akademik; fasilitas
i
pendukung; dan organisasi kemahasiswaan, serta dilengkapi
dengan lampiran tentang Peraturan Akademik, Peraturan
Kemahasiswaan, Program Sistem Kredit Kemahasiswaan,
Peraturan Yudisium, dan Peraturan Kelulusan Bahasa Inggris.
Buku Pedoman diterbitkan setiap awal tahun ajaran dan
selalu dilakukan evaluasi untuk kelengkapan dan kemutakhiran
informasi. Mulai tahun 2013 buku pedoman berjudul Pedoman
Umum Mahasiswa menggantikan buku Pedoman Administrasi
Akademik yang digunakan pada Tahun 2012 dan sebelumnya.
Buku Pedoman Umum Mahasiswa 2013 ini tidak lagi memuat tabel
matakuliah untuk setiap program studi, tetapi terdapat 3 bab baru
yaitu tentang lambang dan himne institut, fasilitas pendukung,dan
organisasi kema-hasiswaan. Tabel matakuliah akan menjadi bagian
dari buku kurikulum setiap program studi.
Kami mengharapkan buku Pedoman Umum Mahasiswa ini
dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya selama studi di Itenas dan
membantu mahasiwa dalam menyelesaikan studinya.
Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak
yang telah bekerja sungguh-sungguh dan tekun dalam penyusunan
buku pedoman ini. Tidak lupa pula pada kesempatan ini kami
mengharapkan semua pihak berkenan memberikan masukan dan
perbaikan untuk penyempurnaan pedoman ini.
Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan meridhoi Itenas
dan kita semua, sehingga upaya kecil ini memberikan manfaat
yang besar bagi seluruh sivitas akademika Itenas.
Sekian dan Terima Kasih.
Bandung, Juli 2013
Rektor,
ttd
Dr. Imam Aschuri,Ir.,M.T.
ii
Pedoman Umum Mahasiswa
Daftar Isi
Halaman
i
Kata Pengantar
Daftar Isi
iii
I.
Ketentuan Umum
1
II.
Falsafah, Visi, Misi, dan Tujuan
2.1 Falsafah
2.2 Visi
2.3 Misi
2.4 Tujuan
5
5
5
5
6
III.
Lambang dan Himne Institut
3.1 Lambang Institut
3.2 Himne Institut
7
7
8
IV.
Akreditasi Program Studi
9
V.
Organ Institut
11
VI.
Identitas Mahasiswa
6.1 Kartu Tanda Mahasiswa
6.2 Kartu Identitas Kegiatan Akademik
29
29
31
VII. Tata Laksana Administrasi Akademik
7.1 Perwalian
7.2 Pembayaran Uang Kuliah Dan Pencetakan KSM
7.3 Batal Dan Atau Tambah Matakuliah
7.4 Cuti Kuliah
7.5 Ujian Khusus
7.6 Ijazah
iii
37
37
41
47
52
55
57
Daftar Isi
Halaman
7.7 Transkrip
7.8 Pengunduran Diri Dari Itenas
58
60
VIII. Fasilitas Pendukung
8.1 Sistem Teknologi Informasi Dan
Infrastruktur Terkait
8.2 Laboratorium
8.3 Perpustakaan Institut
8.4 Student Center
8.5 Prasarana Olahraga
8.6 Poliklinik
8.7 Asuransi Kecelakaan
8.8 Mesjid
8.9 Kantin
8.10 BANK
63
IX.
71
71
72
Organisasi Kemahasiswaan
9.1 Himpunan Mahasiswa Jurusan
9.2 Unit Kegiatan Mahasiswa
Lampiran I
Peraturan Akademik
Lampiran II Peraturan Kemahasiswaan
63
66
66
67
67
68
68
68
68
69
75
97
Lampiran III Program Sistem Kredit Kemahasiswaan
119
Lampiran IV Peraturan Yudisium
137
Lampiran V
141
Peraturan Kelulusan Bahasa Inggris
iv
Pedoman Umum Mahasiswa
I. KETENTUAN UMUM
Yang dimaksud dengan:
1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.
Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan/
atau pejabat yang mewakili.
3.
Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi sebagai
pendiri dan badan penyelenggara Institut.
4.
Institut adalah Institut Teknologi Nasional.
5.
Statuta adalah peraturan dasar bagi perguruan tinggi yang
digunakan sebagai landasan untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan
akademik dan nonakademik perguruan tinggi. Statuta dipakai
sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan
akademik, dan prosedur operasional di Institut.
6.
Organ Institut, selanjutnya disebut organ, adalah unit
organisasi Institut yang menjalankan fungsi Institut, baik
sendiri maupun bersama-sama.
7.
Senat Institut adalah organ yang menjalankan fungsi
perencanaan dan pengawasan kebijakan akademik.
8.
Fakultas adalah organ pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dalam
satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni.
9.
Jurusan
adalah
organ
pelaksana
akademik
yang
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik,
1
Ketentuan Umum
dalam satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni.
10. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai
pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan
atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar mahasiswa
dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai
dengan tujuan dan sasaran kurikulum.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, evaluasi, serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan.
12. Ujian Akhir Program Studi adalah ujian komprehensif yang
cara dan bentuknya disesuaikan dengan karakteristik masingmasing program studi.
13. Sivitas Akademika adalah kelompok atau warga masyarakat
akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas
utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar
luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan
berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di
Institut.
16. Wali akademik adalah dosen yang ditugasi menjadi pembimbing akademik mahasiswa selama studi di Institut.
17. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Institut yang bertugas
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
2
Pedoman Umum Mahasiswa
18. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya
di Institut.
19. Biro adalah unsur penunjang dalam perencanaan dan
pengembangan, serta sebagai pelaksana administrasi Institut.
20. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang kegiatan
pendidikan di Institut.
21. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut
Tridharma, adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
3
Ketentuan Umum
Halaman ini sengaja dikosongkan
4
Pedoman Umum Mahasiswa
II. FALSAFAH, VISI, MISI, & TUJUAN
Pendiri dan penyelenggara Institut adalah Yayasan Pendidikan
Dayang Sumbi, sehingga berwenang menetapkan falsafah, asas,
visi, misi, tujuan pendidikan, dan fungsi Institut.
2.1 Falsafah
Institut menyelenggarakan seluruh kegiatan berdasarkan falsafah
sebagai berikut:
a. mengajarkan ilmu dan kemampuan bagi masyarakat dan
membuat masyarakat belajar mengenai hal-hal yang
diperlukannya dengan asas belajar sepanjang hayat;
b. membekali kemampuan yang mencakup aspek intelektual,
emosional dan spiritual, sesuai dengan kebutuhan guna
kesuksesan lulusan di masyarakat; dan
c. memberikan bekal kemampuan kepada pribadi yang
bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
2.2 Visi
Visi Institut adalah menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul
dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni
untuk pembangunan nasional.
2.3 Misi
Misi Institut adalah:
a. sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni untuk pembangunan nasional;
5
Falsafah, Asas, Visi, Misi, Dan Tujuan
b. mengembangkan sumber daya manusia yang berjiwa
kewirausahaan serta memiliki nilai moral dan etika yang tinggi,
mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan
belajar sepanjang hayat;
c. membangun sinergi dan kerjasama yang berkelanjutan dengan
Pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha (industri)
untuk pembangunan nasional; dan
d. membangun suasana kondusif yang dapat menghasilkan
penelitian berkualitas, termasuk yang berpotensi paten.
2.4 Tujuan
Tujuan pendidikan Institut adalah:
a. menghasilkan:
1. lulusan yang berwawasan luas, beretika, dan berkemampuan
melestarikan makna budaya nasional dalam menjawab
kebutuhan bangsa dan negara;
2. karya ilmiah, seni, dan budaya; dan
3. kegiatan pemanfaatan kemampuan Institut untuk kesejahteraan masyarakat.
b. mengembangkan potensi Institut untuk menunjang pembangunan nasional.
6
Pedoman Umum Mahasiswa
III. LAMBANG DAN HIMNE INSTITUT
3.1. Lambang Institut
Lambang Institut terdiri atas tiga buah bentuk geometri, yaitu
bujursangkar, lingkaran, dan segitiga seperti pada Gambar 3.1.
Ketiga bentuk geometri pada lambang Institut diartikan sebagai
berikut:
a. bujursangkar berwarna hitam
yang merupakan lambang keserbabisaan dan mencerminkan
potensi yang berkembang, mampu
menyelesaikan masalah, terampil
berkomunikasi dan bekerja sama,
serta mampu menyesuaikan diri
terhadap
perubahan-perubahan
Gambar 3.1 Lambang Institut
yang datang dengan cepat;
b. lingkaran berwarna putih di dalam bujursangkar yang
merupakan lambang kesinambungan yang tidak terputus
dalam menuntut ilmu demi peningkatan kemampuan ilmiah
dan profesionalisme untuk kesejahteraan masyarakat; dan
c. segitiga sama sisi berwarna hitam di dalam lingkaran yang
merupakan lambang kekokohan, mencerminkan kepribadian
yang kuat, nilai moral dan etika yang tinggi, baik budi
bahasanya, serta memiliki jiwa perjuangan dan kemandirian.
7
Lambang dan Himne Institut
3.2 Himne Institut
Himne Institut seperti pada Gambar 3.2 berjudul Himne Itenas
Gambar 3.2 Himne Itenas
8
Pedoman Umum Mahasiswa
IV. AKREDITASI PROGRAM STUDI
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program studi
dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan. Seluruh program studi telah di akreditasi oleh Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan hasil
seperti pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1. Akreditasi Program Studi di Lingkungan Itenas
Fakultas
Teknologi Industri
(FTI)
Teknik Sipil dan
Perencanaan
(FTSP)
Seni Rupa dan
Desain (FSRD)
Program Studi
Peringkat
Akreditasi
Teknik Elektro
B
Teknik Mesin
B
Teknik Industri
B
Teknik Kimia
B
Teknik Informatika
C
Teknik Arsitektur
B
Teknik Sipil
B
Teknik Geodesi
Perencanaan Wilayah Dan
Kota
Teknik Lingkungan
B
Desain Interior
A
Desain Produk
B
Desain Komunikasi Visual
B
Sumber: Biro Akademik, April 2013
9
B
B
Akreditasi Program Studi
Halaman ini sengaja dikosongkan
10
Pedoman Umum Mahasiswa
V. ORGAN INSTITUT
Organ Institut sesuai Statuta 2012 seperti digambarkan pada
Gambar 5.1 yang terdiri atas:
1. Pimpinan;
2. Senat Institut;
3. Pelaksana Akademik;
4. Penunjang dalam Perencanaan dan Pengembangan Institut,
serta Pelaksana Administrasi; dan
5. Penunjang Pendidikan.
1. Pimpinan yaitu:
a. Rektor sebagai pimpinan tertinggi Institut;
b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
(disingkat WRAK) sebagai organ yang membantu Rektor
dalam menjamin terlaksananya penyelenggaraan kegiatan
akademik dan kemahasiswaan;
c. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum (disingkat
WRKU) sebagai organ yang membantu Rektor dalam
menjamin terlaksananya penyelenggaraan kegiatan
keuangan dan umum.
2. Senat Institut adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi
di bidang akademik pada tingkat Institut.
3. Pelaksana Akademik Institut terdiri dari Fakultas, Senat
Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan Laboratorium/Studio.
Tabel 5.1 menunjukkan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi
yang ada saat ini di Institut.
11
Organ Institut
Gambar 5.1 Organ Institut
12
Pedoman Umum Mahasiswa
Tabel 5.1 Fakultas, Jurusan, dan Program Studi di Institut
Fakultas
Fakultas Teknologi
Industri (FTI)
Jurusan
Program Studi
1. Teknik Elektro
1. Teknik Elektro
2. Teknik Mesin
2. Teknik Mesin
3. Teknik Industri
3. Teknik Industri
4. Teknik Kimia
4. Teknik Kimia
5. Teknik Informatika 5. Teknik Informatika
Fakultas Teknik
Sipil dan
Perencanaan
(FTSP)
Fakultas Seni Rupa
dan Desain
(FSRD)
1. Teknik Arsitektur
1. Teknik Arsitektur
2. Teknik Sipil
2. Teknik Sipil
3. Teknik Geodesi
3. Teknik Geodesi
4. Perencanaan
Wilayah dan Kota
4. Perencanaan
Wilayah dan Kota
5. Teknik Lingkungan
5. Teknik Lingkungan
1. Desain Interior
1. Desain Interior
2. Desain Produk
2. Desain Produk
3. Desain Komunikasi 3. Desain Komunikasi
Visual
Visual
13
Organ Institut
Pimpinan Fakultas yaitu:
a. Dekan sebagai pimpinan tertinggi Fakultas;
b. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
(disingkat WDAK) sebagai organ fakultas yang membantu
Dekan dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan
pendidikan,
penelitian,
dan
pengabdian
kepada
masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di
tingkat Fakultas; dan
c. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum (disingkat
WDKU) sebagai organ fakultas yang membantu Dekan
dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan umum, serta
pembinaan dan pengembangan sumber daya tenaga dosen
dan kependidikan di tingkat Fakultas.
Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi
di bidang akademik pada tingkat Fakultas.
Pimpinan Jurusan adalah Ketua Jurusan yang bertanggung
jawab menjamin terlaksananya penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan akademik, dalam satu disiplin ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi yang
bertanggung jawab menjamin terlaksananya pengembangan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan
Program Studi.
Pimpinan laboratorium/studio adalah Kepala Laboratorium/
Studio yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai
dengan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni
tertentu sesuai dengan tugas Laboratorium tersebut.
14
Pedoman Umum Mahasiswa
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LP2M) adalah organ Institut yang menyelenggarakan sebagian
tugas pokok dan fungsi Institut di bidang penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
Pimpinan LP2M yaitu:
a. Kepala LP2M sebagai pimpinan tertinggi LP2M.
b. Wakil Kepala LP2M Bidang Penelitian sebagai organ LP2M
yang membantu Kepala LP2M dalam pelaksanaan tugas di
bidang penelitian, perolehan hak kekayaan intelektual, dan
pusat-pusat penelitian/studi.
c. Wakil Kepala LP2M Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
sebagai organ LP2M yang membantu Kepala LP2M dalam
pelaksanaan tugas-tugas di bidang pengabdian kepada
masyarakat.
d. Kepala Pusat Studi sebagai organ LP2M yang memimpin
penyelenggaraan kegiatan penelitian/pengkajian/studi
dalam bidang tertentu.
e. Kepala Unit Pengelolaan Kekayaan Intelektual (UPKI)
sebagai organ LP2M yang memimpin pelaksanaan
pengelolaan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh
sivitas akademika maupun masyarakat luas.
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah organ Institut yang
menyelenggarakan penjaminan mutu internal di lingkungan
Institut.
Pimpinan LPM yaitu:
a. Kepala LPM sebagai pimpinan tertinggi LPM.
b. Wakil Kepala LPM Bidang Penjaminan Mutu Akademik
sebagai organ LPM yang membantu Kepala LPM dalam
pelaksanaan tugas-tugas Kepala LPM dalam bidang
akademik.
15
Organ Institut
c. Wakil Kepala LPM Bidang Penjaminan Mutu Nonakademik
sebagai organ LPM yang membantu Kepala LPM dalam
pelaksanaan tugas-tugas Kepala LPM dalam bidang
nonakademik.
6. Biro adalah organ Institut yang menunjang dalam perencanaan
dan pengembangan, serta pelaksana administrasi Institut.
Setiap Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang terdiri
dari:
a. Kepala Biro Akademik sebagai organ Institut yang
mempimpin perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan, serta pelaksanaan administrasi akademik di tingkat
institut.
b. Kepala Biro Kemahasiswaan sebagai organ Institut yang
mempimpin perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan, serta pelaksanaan administrasi kemahasiswaan di
tingkat institut.
c. Kepala Biro Keuangan dan Umum sebagai organ Institut
yang mempimpin perencanaan, pengelolaan, dan
pengembangan, serta pelaksanaan administrasi dan sistem
keuangan dan umum di tingkat institut.
d. Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagai organ Institut
yang mempimpin perencanaan, pengelolaan, dan
pengembangan, serta pelaksanaan administrasi dan sistem
manajemen sumber daya manusia di tingkat institut.
e. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Pemasaran
sebagai organ Institut yang mempimpin penyusunan
perencanaan dan pengembangan Institut, memimpin
perencanaan dan pengelolaan kerjasama dengan berbagai
16
Pedoman Umum Mahasiswa
pihak, serta memimpin perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan pemasaran Institut.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah organ Institut sebagai
unsur penunjang yang merupakan perangkat pelengkap di
bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat, yang ada di luar fakultas dan program studi.
Setiap UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang terdiri
dari:
a. Kepala UPT Perpustakaan sebagai organ Institut yang
mempimpin UPT Perpustakaan Institut.
b. Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai
organ Institut yang mempimpin UPT Teknologi Informasi
dan Komunikasi
c. Kepala UPT Pengembangan Karir sebagai organ Institut
yang mempimpin UPT Pengembangan Karir.
Tabel 5.2 sampai dengan Tabel 5.24 menunjukkan nama pejabat
setiap organ Institut untuk periode 2012 – 2016.
Tabel 5.2 Nama Pimpinan Institut
Jabatan
Nama Pejabat
Rektor
Dr. Imam Aschuri, Ir., M.T.
Wakil Rektor Bidang Akademik
& Kemahasiswaan (WRAK)
Dr. techn. Aswandy, Ir., M.T.
Wakil Rektor Bidang Keuangan
& Umum (WRKU)
Yanti Helianty, Ir., M.T.
17
Organ Institut
Tabel 5.3 Nama Pimpinan Fakultas
Fakultas
Fakultas
Teknologi
Industri
(FTI)
Fakultas
Teknik Sipil
dan
Perencanaan
(FTSP)
Fakultas
Seni Rupa
dan Desain
(FSRD)
Jabatan
Nama Pejabat
Dekan
Ronny Kurniawan, S.T., M.T.
Wakil Dekan Bidang
Akademik &
Kemahasiswaan
(WDAK)
Yuniar, Ir., M.T.
Wakil Dekan Bidang
Keuangan & Umum
(WDKU)
Iwan Agustiawan, Ir., M.T.
Dekan
Abinhot Sihotang, S.T.,M.T.
Wakil Dekan Bidang
Akademik &
Kemahasiswaan
(WDAK)
Emma Akmalah, S.T., M.T. PhD
Wakil Dekan Bidang
Keuangan & Umum
(WDKU)
Theresia Pynkyawati, Ir., MT.
Dekan
Dr. Jamaludin, S.Sn., M.Sn.
Wakil Dekan Bidang
Akademik &
Kemahasiswaan
(WDAK)
Aldrian Agusta, S.Sn., MSn.
Wakil Dekan Bidang
Keuangan & Umum
(WDKU)
Edi Setiadi Putra, Drs.,MSn.
18
Pedoman Umum Mahasiswa
Tabel 5.4 Nama Pimpinan Jurusan & Program Studi Di FTI
Jurusan Teknik Elektro
Ketua Jurusan
Dr. Waluyo, S.T., M.T.
Ketua Program Studi
Decy Nataliana, Ir., M.T.
Jurusan Teknik Mesin
Ketua Jurusan
Dr. Tarsisius Kristyadi, Ir., MT.
Ketua Program Studi
Liman Hartawan, S.T.,M.T.
Jurusan Teknik Industri
Ketua Jurusan
Susy Susanti, S.T.,M.T.
Ketua Program Studi
Cahyadi Nugraha S.T., M.T.
Jurusan Teknik Kimia
Ketua Jurusan
Dyah Setyo Pertiwi, S.T., M.T., PhD.
Ketua Program Studi
Dicky Dermawan, S.T., M.T.
Jurusan Teknik Informatika
Ketua Jurusan
Youllia Indrawaty, S.T., M.T.
Ketua Program Studi
Muhammad Ichwan, Ir., M.T.
19
Organ Institut
Tabel 5.5 Nama Pimpinan Jurusan & Program Studi Di FTSP
Jurusan Teknik Arsitektur
Ketua Jurusan
Tecky Hendrarto, Ir., M.M.
Ketua Program Studi
Shirley Wahadamaputera, Ir.,M.T.
Jurusan Teknik Sipil
Ketua Jurusan
Kamaludin, Ir., M.T.,M.Kom
Ketua Program Studi
Bernardinus Herbudiman, S.T.,M.T.
Jurusan Teknik Geodesi
Ketua Jurusan
Hary Nugroho, Ir., M.T.
Ketua Program Studi
Rinaldy S.T., M.T.
Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota
Ketua Jurusan
Sony Herdiana, S.T., M Reg.Dev.
Ketua Program Studi
Achadiat Dritasto, Ir.,M.T.
Jurusan Teknik Lingkungan
Ketua Jurusan
Yulianti Pratama, S.T.,M.T.
Ketua Program Studi
Kancitra Pharmawati, S.T., M.T.
20
Pedoman Umum Mahasiswa
Tabel 5.6 Nama Pimpinan Jurusan & Program Studi Di FSRD
Jurusan Desain Interior
Ketua Jurusan
Detty Fitriany S.Sn., M.T.
Ketua Program Studi
Anastasha Oktavia Sati Zein, S.Sn.,
M.Sn.
Jurusan Desain Produk
Ketua Jurusan
Amirul Nefo, Drs., M.Ds.
Ketua Program Studi
Fred Soritua Rudianto, S.Sn., M.Ds.
Jurusan Desain Komunikasi Visual
Ketua Jurusan
Wiwi Isnaini, S.Sn., M.Ds.
Ketua Program Studi
Fanhas Atsar, S.Sn., M.Ds.
Tabel 5.7 Nama Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Jabatan
Nama Pejabat
Kepala LPM
Lisye Fitria, Ir.,M.T.
Wakil Kepala LPM Bidang
Penjaminan Mutu Akademik
Ni Made Rai Ratih C.P., Ir., M.Si.
Wakil Kepala LPM Bidang
Penjaminan Mutu
Nonakademik
Widji Indahing Tyas, Ir., M.T.
21
Organ Institut
Tabel 5.8 Nama Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LP2M)
Jabatan
Nama Pejabat
Kepala LP2M
Dr. Dewi Kania Sari, Ir.,M.T.
Wakil Kepala LP2M Bidang
Penelitian
Dr. Nursetiawan, S.T., M.T.
Wakil Kepala LP2M Bidang
Pengabdian kepada Mayarakat
Sumarno, Ir., M.T.
Kepala Pusat Studi
Transportasi
Zulfadly Urufi, S.T., M.Eng.
Kepala Pusat Studi Desain
M. Djalu Djatmiko, Drs.,M.Ds.
Kepala Pusat Studi Sumber
Daya Alam Dan Lingkungan
Ira Irawati, S.T.,M.T.
Kepala Pusat Studi Energi
Dr. Agus Hermanto, Ir.,M.T.
Kepala Unit Pengelolaan
Kekayaan Intelektual (UPKI)
Jasman Pardede, S.Si.,M.T.
Tabel 5.9 Nama Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Nama UPT
Kepala UPT
1. Perpustakaan
Agus Wardana, S.Sos
2. Teknologi Informasi &
Komunikasi (TIK)
Erwin Yuniar Rahadian, S.T., M.T.
3. Pengembangan Karir
Marsono, S.T.,M.T.
22
Pedoman Umum Mahasiswa
Tabel 5.10 Nama Pimpinan Biro
Nama Biro
Kepala Biro
1. Biro Akademik (BA)
Sartono,S.E.
2. Biro Kemahasiswaan (BK) Tito Shantika, S.T.,M.Eng
3. Biro Keuangan dan Umum
Bambang Rudianto, Ir., M.T.
(BKU)
4. Biro Sumber Daya
Manusia (BSDM)
Yoanita Yuniati, S.T., S.Psi .,M.T.
5. Biro Perencanaan,
Kerjasama, dan
Pemasaran (BPKP)
Tri Sigit Purwanto, S.T., M.T.
Tabel 5.11 Nama Pimpinan Laboratorium Umum
Laboratorium
Kepala Laboratorium
Lab.Bahasa Inggris
Bali Widodo, S.H., M.Si.
Lab. Komputer
Andre Widura, S.T., M.T.
Lab. Fisika
M.Ridwan ST., M.T.
Tabel 5.12 Nama Pimpinan Laboratorium di Teknik Elektro
Laboratorium
Kepala Laboratorium
Lab. Teknik Energi Elektrik
Lab. Teknik Elektronika
Syahrial, S.T., M.T.
Arsyad Ramadhan Darlis,
S.T.,M.T.
Ratna Susana, S.T.,M.T.
Lab. Sistem Otomasi
Sabat Anwari, S.T., M.T.
Lab Teknologi Informasi
Nana Subarna, Ir., M.T.
Lab. Tek.Telekomunikasi
23
Organ Institut
Tabel 5.13 Nama Pimpinan Laboratorium di Teknik Mesin
Laboratorium
Kepala Laboratorium
Lab. Teknik Produksi
Syahril Sayuti, Ir., M.T.
Lab Konversi Energi
Dr.Ing. Mohammad Alexin Putra
Lab. Konstruksi
Encu Saefudin, Ir.,M.T.
Lab. Material Teknik
DR. Agus Hermaanto, Ir., M.T.
Tabel 5.14 Nama Pimpinan Laboratorium di Teknik Industri
Laboratorium
Lab Komputasi Industri &
Sistem Informasi
Lab. APK & Ergonomi
Lab. Peranc. Tata Letak
Fasilitas
Lab. SSML
Lab. Sistem Produksi
Kepala Laboratorium
Arif Imran, S.Si.,M.T., PhD.
Arie Desrianty, S.T., M.T.
Abu Bakar, Ir.,M.M.
Rispianda, S.T., M.T., M.Phil.
Emsosfi Zaini, Ir.,M.T.
Tabel 5.15 Nama Pimpinan Laboratorium di Teknik Kimia
Laboratorium
Lab. Teknik Kimia &
Penelitian
Lab. Kimia
Lab. Rekayasa & Komputasi
Proses Teknik Kimia
Kepala Laboratorium
Carlina Noersalim, Ir., M.T.
Maya Rama Dianti, Ir.,M.T., PhD.
Marthen L. Doko, Ir.,M.T.
24
Pedoman Umum Mahasiswa
Tabel 5.16 Nama Pimpinan Laboratorium di Tek. Informatika
Laboratorium
Kepala Laboratorium
Lab. Basis Data
Dewi Rosmala, S.Si., M.Sc.
Lab. Jaringan Komputer
Milda Gustiana Husada, Ir., M.Eng.
Lab Dasar Komputer &
AI/Multimedia
Asep Nana Hermana, S.T.,M.T.
Tabel 5.17 Nama Pimpinan Laboratorium di Tek. Arsitektur
Laboratorium
Kepala Laboratorium
Lab Struktur Konstruksi
Bambang Subekti, Ir.,M.T.
Lab Perancangan Arsitektur
Dwi Kustianingrum, Ir.,M.T.
Tabel 5.18 Nama Pimpinan Laboratorium di Teknik Sipil
Laboratorium
Kepala Laboratorium
Lab. Geoteknik
Dr. techn. Indra Noer Hamdhan,
S.T.,M.T.
Lab. Mekanika Fluida &
Hidraulika
Nursetiawan, S.T.,M.T.,PhD.
Lab. Manajemen dan
Rekayasa Konstruksi
Hazairin, Ir.;M.T
Lab. Struktur dan Bahan
Priyanto Saelan, Ir.,M.T.
Lab. Transportasi
Elkhasnet, Ir.,M.T.
25
Organ Institut
Tabel 5.19 Nama Pimpinan Laboratorium di Teknik Geodesi
Laboratorium
Kepala Laboratorium
Lab. Sistem Informasi Spasial
M.A Basyid, Ir.,M.T.
Lab. Fotogrametri
M.A Basyid, Ir.,M.T.
Lab. Survey dan Pemetaan
Bambang Rudianto, Ir.,M.T.
Tabel 5.20 Nama Pimpinan Laboratorium di Perencanaan Wilayah
Dan Kota
Laboratorium
Kepala Laboratorium
Lab. Pengelolaan Fisik
Enni Lindia Mayona, S.T.,M.T.
Lab. Pengelolaan Sosial
Ekonomi
Zulfadly Urufi, S.T., M.Eng.
Tabel 5.21 Nama Pimpinan Laboratorium di Tek. Lingkungan
Laboratorium
Kepala Laboratorium
Laboratorium Udara
M.Rangga Sururi, S.T.,M.T.
Laboratorium Air
Siti Ainun, S.T., S.Psi.,M.Sc.
Lab. Mikrobiologi Lingkungan
Yulianti Pratama, S.T.,M.T.
26
Pedoman Umum Mahasiswa
Tabel 5.22 Nama Pimpinan Laboratorium di Desain Interior
Laboratorium
Kepala Laboratorium
Laboratorium Komputer
Isma Iskandar, Drs., M.Ds
Studio Perancangan Desain
Interior
Saryanto, S.Sn.,M.T.
Laboratorium Material & Bahan
Taufan Hidjaz, Drs.,M.Sn.
Tabel 5.23 Nama Pimpinan Laboratorium di Desain Produk
Laboratorium
Kepala Laboratorium
Lab. Model & Prototyping
M.Arif Waskito, S.Sn., M.Ds.
Lab. Ergonomi & Sistem
Informasi
R. Satriya Aditama, S.Sn.
Tabel 5.24 Nama Pimpinan Laboratorium di Desain Komunikasi
Visual
Laboratorium
Kepala Laboratorium
Lab. Audio Visual
Aditya Januarsa, S.Ds., M.Ds.
Lab. Fotografi
Ari Wibowo, S.Ds
27
Organ Institut
Halaman ini sengaja dikosongkan
28
Pedoman Umum Mahasiswa
VI. IDENTITAS MAHASISWA
Mahasiswa Institut memiliki dua kartu identitas yaitu:
1. Kartu Identitas Diri yang dikenal dengan nama Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM); dan
2. Kartu Identitas Kegiatan Akademik.
6.1 Kartu Tanda Mahasiswa
Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) diberikan pada saat pertama kali
mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Itenas.
Informasi yang ada pada KTM adalah identitas Institut, nama
mahasiswa, foto diri dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
NIM terdiri dari 9 angka, dimana setiap angka atau kelompok
angka mempunyai arti tertentu sebagai berikut:
 angka ke 1
: kode fakultas
 angka ke 2
: kode jurusan
 angka ke 3 sampai dengan ke 6 : tahun masuk
 angka ke 7 sampai dengan ke 9 : nomor urut di jurusan
Kode fakultas dan jurusan adalah sebagai berikut:
 Fakultas Teknologi Industri (FTI)
Jurusan Teknik Elektro (EL)
Jurusan Teknik Mesin (MS)
Jurusan Teknik Industri (TI)
Jurusan Teknik Kimia (TK)
Jurusan Teknik Informatika (IF)

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP)
Jurusan Teknik Arsitektur (AR)
Jurusan Teknik Sipil (SI)
Jurusan Teknik Geodesi (GD)
29
:
:
:
:
:
:
1
1
2
3
4
5
:
:
:
:
2
1
2
3
Identitas Mahasiswa

Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota (PL)
Jurusan Teknik Lingkungan (TL)
: 4
: 5
Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD)
Jurusan Desain Interior (DI)
Jurusan Desain Produk (DP)
Jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV)
:
:
:
:
3
1
2
3
Contoh : mahasiswa ke dua ratus dua puluh lima yang diterima di
jurusan Teknik Sipil pada tahun 2012 diberi NIM 222012-225.
22 - 2012 - 225
Nomor Urut
Tahun Masuk
Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Sipil Dan
Perencanaan
Contoh Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Seperti pada Gambar 6.1.
Tampak Depan
Tampak Belakang
Gambar 6.1 Contoh KTM
30
Pedoman Umum Mahasiswa
KTM diterbitkan atas kerja sama dengan Bank BNI, oleh karena itu
selain berfungsi sebagai identitas mahasiswa Itenas, KTM dapat
pula digunakan sebagai ATM Bank BNI. Oleh karena itu, KTM
diproses dan diterbitkan oleh Bank BNI.
KTM berlaku selama terdaftar sebagai mahasiswa Itenas, dan
harus dikembalikan ke BNI jika mahasiswa:
a. lulus dari program studi yang diikutinya; atau
b. mengundurkan diri dari Itenas.
6.2. Kartu Identitas Kegiatan Akademik
Kartu identitas yang digunakan untuk kegiatan akademik terdiri
dari:
1. Kartu Rencana Studi (KRS);
2. Kartu Studi Mahasiswa (KSM);
3. Kartu Hasil Studi (KHS).
1. Kartu Rencana Studi
Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang diberikan sebagai
rekaman hasil rencana studi yang dilakukan oleh mahasiswa
bersama dengan dosen wali sebelum semester yang dimaksud
dimulai (baca juga Bab VII).
KRS terdiri dari 2 jenis yaitu:
a. KRS barcode adalah KRS yang digunakan oleh mahasiswa
untuk merencanakan studinya pada semester tertentu bersama
dengan dosen wali; dan
b. KRS hasil cetakan adalah KRS hasil pendataan KRS barcode
oleh Biro Akademik.
Informasi yang terdapat pada KRS hasil cetakan adalah:
a. semester dimana rencana studi dilakukan;
b. identitas diri mahasiswa;
31
Identitas Mahasiswa
c.
d.
e.
f.
g.
batas studi;
mata kuliah yang diambil pada semester tersebut;
sks per mata kuliah, dan jumlah sks yang diambil;
jadwal kuliah dan kelas;
mata kuliah yang bentrok dengan jadwal mata kuliah lainnya.
Beberapa hal yang perlu diketahui tentang data yang ada pada KRS
hasil cetakan adalah sebagai berikut:
a. Nama mata kuliah yang panjang akan tertulis tidak lengkap.
Dalam sistem administrasi akademik Nomor Mata Kuliah
(NMK) lebih penting daripada nama matakuliah.
b. Kelas disesuaikan dengan pembagian kelas yang ditetapkan
oleh Jurusan.
c. Hari dan Jam menunjukkan jadwal kuliah matakuliah tersebut.
Hal-hal khusus untuk jadwal perkuliahan adalah sebagai
berikut:
1) KRS tidak memuat jadwal kegiatan responsi/asistensi/
studio dan jadwal ujian, sehingga mahasiswa wajib melihat
di papan pengumuman, di jurusannya masing-masing.
2) Untuk mata kuliah yang bentuk perkuliahannya bukan tatap
muka, tetapi lebih kepada konsultasi atau bimbingan
(seperti Praktikum, Seminar, Tugas akhir, dan lain-lain),
jadwal kuliah dibuat hari Minggu supaya tidak bentrok
dengan jadwal mata kuliah yang sifatnya tatap muka. Pada
pelaksanaannya, jadwal konsultasi/bimbingan tersebut
mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh laboratorium
atau dosen pembimbing masing-masing.
d. Keterangan yang terdiri dari:
1) diterima, artinya jadwal kuliah dari matakuliah yang
direncanakan akan ditempuh tidak ada yang bentrok;
2) bentrok, artinya jadwal kuliah dari matakuliah tersebut
bentrok dengan jadwal matakuliah lainnya, sehingga
32
Pedoman Umum Mahasiswa
mahasiswa wajib melakukan perubahan rencana studi pada
masa BDATM (baca juga Bab VII).
Contoh KRS barcode dan KRS hasil cetakan dapat dilihat pada Bab
VII.
2. Kartu Studi Mahasiswa
Kartu Studi Mahasiswa (KSM) adalah kartu yang diberikan kepada
mahasiswa yang telah menyusun rencana studi melalui kegiatan
perwalian, dan pendaftaran untuk aktif di semester tertentu
melalui pembayaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
(baca juga Bab VII).
Data yang ada dalam KSM menunjukkan:
a. Identitas diri, lengkap dengan foto mahasiswa.
b. Fakultas, jurusan, semester, tahun ajaran dimana KSM itu
berlaku.
c. Nama dosen wali.
d. Tanggal berlakunya KSM termaksud.
e. Batas studi mahasiswa di Itenas.
f. Daftar dan sks mata kuliah, beserta nomor kelas tempat
mahasiswa mengikuti matakuliah yang dimaksud, atau
informasi bahwa mahasiswa yang bersangkutan sedang cuti
kuliah.
KSM merupakan identitas diri bahwa mahasiswa tersebut berhak
mengikuti segala kegiatan dalam proses pembelajaran untuk mata
kuliah yang tercantum dalam KSM, selama yang bersangkutan
memenuhi peraturan akademik yang berlaku.
KSM wajib dibawa dan diperlihatkan pada saat:
a. mengikuti Ujian (UTS atau UAS)
33
Identitas Mahasiswa
b. melakukan proses administrasi akademik dalam semester
dimana KSM berlaku (perwalian, administrasi akademik, kerja
praktek, tugas akhir, dll). Oleh karena itu, KSM tidak boleh
dilaminasi.
Contoh KSM dapat dilihat pada Bab VII.
3. Kartu Hasil Studi
Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang diberikan kepada setiap
mahasiswa sebagai informasi tertulis dari hasil belajar selama satu
semester.
Informasi yang dapat diperoleh dari KHS adalah:
a. semester dimana hasil studi diperoleh;
b. identitas diri mahasiswa;
c. batas studi mahasiswa di Itenas;
d. Nomor, nama, dan sks matakuliah;
e. Nilai setiap matakuliah sesuai butir d;
f. Indeks Prestasi untuk semester yang dimaksud (IPS);
g. Indeks Prestasi Kumulatip (IPK) selama masa studi;
h. Total sks yang telah ditempuh selama masa studi;
i. Beban maksimum yang diperkenankan untuk semester yang
akan datang.
KHS wajib disimpan oleh mahasiswa sebagai arsip hasil belajar
selama masa studi, dan dapat digunakan sebagai dasar menyusun
rencana studi di semester yang akan datang.
Contoh KHS seperti pada Gambar 6.2.
34
Pedoman Umum Mahasiswa
Gambar 6.2 Contoh KHS
35
Identitas Mahasiswa
Halaman ini sengaja dikosongkan
36
Pedoman Umum Mahasiswa
VII. Tata Laksana
Administrasi Akademik
Selama proses pendidikan mahasiswa melakukan berbagai
kegiatan administrasi akademik yang terdiri dari:
1.
Perwalian
2.
Pembayaran uang kuliah dan pencetakan KSM
3.
Batal dan Atau Tambah Mata Kuliah (BDATM)
4.
Cuti kuliah
5.
Ujian Khusus
6.
Ijazah
7.
Permintaan transkrip
8.
Pengunduran diri dari Itenas
Setiap kegiatan administrasi akademik memiliki tata laksana
administrasi sehingga seluruh sistem administrasi akademik dapat
berjalan dengan tertib dan lancar. Oleh karena itu, setiap
mahasiswa wajib memahami dan mengikuti prosedur yang telah
ditentukan.
7. 1 Perwalian
Setiap mahasiswa perlu menyusun rencana studinya untuk setiap
semester agar dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
Untuk itu, dalam kegiatan akademiknya setiap mahasiswa
didampingi oleh seorang dosen yang bertindak sebagai dosen wali.
Perwalian adalah proses penyusunan rencana studi oleh
mahasiswa dengan bimbingan dan persetujuan seorang dosen wali
yang harus dilakukan setiap semester.
37
Tata Laksana Administrasi Akademik
1. Tujuan Perwalian
Perwalian bertujuan agar mahasiswa dengan bimbingan dosen
wali menyusun rencana studi untuk semester yang akan dihadapi
berdasarkan prestasi yang diperolehnya pada semester
sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk lulus tepat waktu.
2. Waktu Perwalian
Hal-hal penting terkait waktu perwalian adalah:
a. Perwalian dilakukan dua kali dalam satu tahun akademik
(semester gasal dan semester genap). Apabila pada tahun ajaran
tersebut diselenggarakan semester pendek, maka ada perwalian
untuk semester pendek.
b. Perwalian untuk semester yang akan dihadapi dilaksanakan
sesuai jadwal kegiatan akademik Institut.
c. Perwalian dengan dosen wali dilakukan pada jadwal yang sudah
ditetapkan oleh dosen wali, di dalam masa perwalian sesuai
jadwal kegiatan akademik Institut.
d. Perwalian bagi mahasiswa yang berhalangan hadir sesuai
jadwal yang ditetapkan, dapat diwakilkan kepada orang lain
dengan menggunakan surat kuasa bermeterai cukup, dan
dilengkapi dengan persyaratan yang ditetapkan. Kesalahan
pengambilan mata kuliah dan atau terkena sanksi karena
terlambat perwalian, akibat perwalian diwakili oleh orang lain,
menjadi tanggung jawab mahasiswa itu sendiri.
3. Prosedur Perwalian
Prosedur Perwalian seperti digambarkan pada Gambar 7.1.
Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. mahasiswa mengambil Kartu Rencana Studi (KRS) Barcode
seperti pada Gambar 7.2 dan Jadwal Kuliah & Ujian dengan
menunjukkan Kartu Studi Mahasiswa (KSM) dari semester
yang sedang berjalan di Biro Akademik;
38
Pedoman Umum Mahasiswa
Gambar 7.1 Bagan Alir Proses Perwalian
Gambar 7.2 Contoh Formulir KRS Barcode
39
Tata Laksana Administrasi Akademik
b. mahasiswa mengisi nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM),
nama dan nomor dosen wali pada KRS Barcode;
c. mahasiswa menemui dosen wali untuk menentukan mata
kuliah yang akan diambil dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1) jadwal kuliah, Ujian Tengah Semester(UTS), dan Ujian Akhir
Semester(UAS) masing-masing mata kuliah tidak bersamaan waktunya atau bentrok;
2) memprioritaskan matakuliah yang memiliki prasyarat atau
yang berkesinambungan, supaya mahasiswa dapat mengambil matakuliah Praktik Kerja dan atau Tugas Akhir tepat
pada waktunya;
3) mendahulukan menyelesaikan matakuliah di tingkat yang
lebih rendah; dan
4) jumlah matakuliah maksimum sesuai jumlah sks yang
diizinkan berdasarkan IPS yang dicapai pada semester
sebelumnya.
d. Dosen wali memberi paraf disamping setiap matakuliah yang
telah disetujui, dan memberi tanda silang pada setiap
matakuliah yang tidak diambil;
e. Perbaikan jika terjadi kesalahan dilakukan oleh dosen wali
yaitu dengan cara kesalahan dicoret, diperbaiki, dan hasil
perbaikan diparaf, tidak boleh menggunakan tip ex;
f. mahasiswa menandatangani KRS Barcode;
g. KRS Barcode dikumpulkan oleh dosen wali untuk diserahkan
kepada Ketua Program Studi, atau
h. mahasiswa menerima kembali KRS Barcode dari dosen wali
jika berdasarkan hasil diskusi dengan dosen wali diperkenankan mengambil matakuliah dengan total sks melebihi
batas maksimum yang diizinkan. Selanjutnya, mahasiswa
menemui Ketua Program Studi untuk mendapat persetujuan,
jika:
40
Pedoman Umum Mahasiswa
1) disetujui, maka Ketua Program Studi menandatangani KRS
Barcode. KRS Barcode yang telah ditandatangani
dikumpulkan oleh Ketua Program Studi untuk diserahkan
kepada Biro Akademik.
2) tidak disetujui, maka mahasiswa menemui kembali dosen
wali untuk merevisi rencana mata kuliah dan menyelesaikan proses perwalian.
4. Terlambat Perwalian
Mahasiswa yang terlambat melakukan perwalian sampai dengan
BDATM akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. Untuk semester gasal atau genap berupa denda sebesar 10 %
dari Uang Kuliah Tetap (UKT).
b. Untuk semester pendek dikenakan denda sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Mahasiswa yang terlambat melakukan perwalian setelah BDATM
disarankan untuk mengambil cuti kuliah.
7.2 Pembayaran Uang Kuliah Dan Pencetakan KSM
Pembayaran uang kuliah dilakukan setelah mahasiswa melakukan
perwalian untuk setiap semester yang akan ditempuh selama masa
studi di Itenas. Proses pembayaran uang kuliah dinyatakan selesai
jika mahasiswa telah menerima bukti pembayaran dari Bank dan
memiliki Kartu Studi Mahasiswa yang sah untuk semester terkait.
1. Waktu Pembayaran Dan Pencetakan KSM
Pembayaran uang kuliah dilakukan dua kali dalam satu tahun
akademik (semester gasal dan semester genap). Apabila pada
tahun ajaran tersebut diselenggarakan semester pendek, maka
ada pembayaran uang kuliah untuk semester pendek.
41
Tata Laksana Administrasi Akademik
Jadwal pembayaran dan pencetakan KSM untuk semester yang
akan dihadapi sesuai dengan jadwal kegiatan akademik
Institut.
2. Prosedur Pembayaran Uang Kuliah
Prosedur pembayaran uang kuliah seperti digambarkan pada
Gambar 7.3.
Gambar 7.3 Bagan Alir Pembayaran Uang Kuliah
Dan Pencetakan KSM
Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. mahasiswa mengambil Kartu Rencana Studi (KRS) hasil
perwalian (seperti pada Gambar 7.4) dan Bukti Pembayaran
(BP) rangkap empat (seperti pada Gambar 7.5) dengan
memperlihatkan KSM dari semester yang sedang berjalan di
Biro Akademik;
42
Pedoman Umum Mahasiswa
Gambar 7.4 Contoh KRS hasil perwalian
a. mahasiswa meminta kepada petugas Biro Akademik untuk
mencocokkan dengan KRS barcode apabila merasa bahwa
matakuliah dalam KRS hasil perwalian tidak sesuai dengan
mata kuliah yang telah disetujui oleh dosen wali pada waktu
perwalian;
b. mahasiswa membayar di Bank BNI sejumlah yang tertera pada
BP, dan menerima BP berwarna putih yang telah dicap oleh BNI
sebagai bukti bahwa bahwa pembayaran telah dilakukan.
43
Tata Laksana Administrasi Akademik
Gambar 7.5 Contoh Formulir Bukti Pembayaran
44
Pedoman Umum Mahasiswa
3. Pembayaran Untuk Matakuliah Bentrok
Matakuliah bentrok adalah matakuliah yang jadwal kuliahnya
bentrok dengan matakuliah lain. Uang kuliah variabel untuk mata
kuliah bentrok dihitung berdasarkan hal-hal berikut ini:
a. pada semester reguler (semester gasal atau semester genap)
uang kuliah variabel yang tercantum dalam BP dari matakuliah
yang bentrok (dapat dilihat pada KRS) termasuk dalam jumlah
uang yang tertera pada BP.
Mahasiswa dapat mengganti mata kuliah yang bentrok dengan
mata kuliah yang lain atau membatalkan mata kuliah yang
bentrok dan mengambil kembali uang kuliah variabel yang
telah dibayarkan pada masa BDATM sesuai jadwal yang telah
ditetapkan Institut.
b. Pada semester pendek uang kuliah variabel dari matakuliah
yang bentrok (dapat dilihat pada KRS) tidak termasuk dalam
jumlah uang yang tertera pada BP.
4. Prosedur Pencetakan KSM
Prosedur pencetakan KSM sebagai berikut:
a. mahasiswa menyerahkan lembar putih BP yang telah diproses
di Bank tempat pembayaran (BNI) ke Biro Akademik;
b. mahasiswa menerima KSM untuk semester bersangkutan dan
BP lembar putih yang telah dicap oleh Biro Akademik sebagai
bukti bahwa mahasiswa telah mengambil KSM.
c. Mahasiswa mengesahkan KSM dengan cara menempel foto
pada KSM (foto terbaru ukuran 2 x 3, dan bukan bekas pakai),
menandatangani, dan meminta cap kepada petugas Biro
Akademik.
45
Tata Laksana Administrasi Akademik
d. Dengan KSM yang telah lengkap seperti contoh pada Gambar
7.6 dan Gambar 7.7 mahasiswa berhak mengikuti semua
kegiatan akademik untuk semester yang bersangkutan.
KSM tanpa foto, tandatangan dan cap Biro Akademik (tidak
disahkan oleh Biro Akademik) dinyatakan tidak sah dan tidak
dapat digunakan sebagai identitas mahasiswa dalam mengikuti
seluruh kegiatan akademik pada semester sesuai KSM.
Gambar 7.6 Contoh KSM bagian depan
Gambar 7.7 Contoh KSM bagian belakang
46
Pedoman Umum Mahasiswa
5. KSM Tidak Boleh Dilaminasi
KSM tidak boleh dilaminasi karena KSM selain untuk kegiatan
akademik, digunakan juga untuk proses adminstrasi akademik di
Biro Akademik seperti pengambilan Formulir KRS barcode dan BP.
7.3 Batal Dan Atau Tambah Matakuliah
Masa dimana mahasiswa dapat mengubah rencana studinya
disebut masa Batal Dan Atau Tambah Mata Kuliah (BDATM).
BDATM adalah proses yang dapat dilakukan oleh mahasiswa
setelah perwalian dan atau pembayaran uang kuliah jika
ditemukan hal-hal sebagai berikut:
a. dua mata kuliah dengan jadwal kuliah, jadwal responsi/
asistensi, dan atau jadwal ujian bersamaan;
b. beban sks yang diambil dirasa terlalu berat;
c. diperlukan mengganti matakuliah yang diambil sebagai strategi
mempercepat masa studi; atau
d. biaya yang tersedia tidak mencukupi.
1. Tujuan BDATM
BDATM adalah kesempatan terakhir bagi mahasiswa untuk
melakukan perubahan rencana studi pada semester yang sedang
dihadapinya.
2. Waktu BDATM
Hal-hal penting terkait waktu BDATM adalah:
a. Perwalian dengan dosen wali untuk proses BDATM dilakukan
pada jadwal yang sudah ditetapkan oleh dosen wali di dalam
masa BDATM sesuai jadwal kegiatan akademik Institut.
b. Proses BDATM bagi mahasiswa yang berhalangan hadir sesuai
jadwal yang ditetapkan, dapat diwakilkan kepada orang lain
dengan menggunakan surat kuasa bermeterai cukup, dan
47
Tata Laksana Administrasi Akademik
dilengkapi dengan persyaratan yang ditetapkan. Kesalahan
melaksanakan proses BDATM dan atau terkena sanksi karena
terlambat BDATM akibat BDATM diwakili oleh orang lain
menjadi tanggung jawab mahasiswa itu sendiri.
3. Mahasiswa Yang Diperkenankan Melakukan BDATM
Mahasiswa yang diperkenankan melakukan BDATM adalah:
a. mahasiswa yang telah memiliki KSM semester sedang berjalan;
b. mahasiswa tahun pertama yang masuk melalui jalur
mahasiswa pindahan;
4. Prosedur BDATM
Prosedur BDATM seperti digambarkan pada Gambar 7.8.
Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Mahasiswa mengambil 1 lembar formulir BDATM seperti pada
Gambar 7.9 di Biro Akademik dengan menyerahkan KSM
semester yang sedang berjalan.
b. Mahasiswa mengisi nama, NIM dan nama dosen wali pada
formulir BDATM.
c. Mahasiswa menemui dosen wali untuk membatalkan dan
menambah mata kuliah yang akan ditempuh pada semester
sedang berjalan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
1) jangan sampai salah menuliskan Nomor Mata Kuliah (NMK)
karena NMK dipakai sebagai patokan dalam sistem
administrasi akademik;
2) jangan lupa menuliskan kelas untuk mata kuliah yang
ditambahkan, dengan ketentuan bahwa kelas bagi mata
kuliah yang ditambahkan tidak bentrok dengan mata kuliah
lain dan penentuan kelas telah disetujui oleh program
studi; dan
3) mahasiswa diminta merencanakan dengan baik mata kuliah
apa yang akan dibatalkan dan atau ditambahkan, karena
48
Pedoman Umum Mahasiswa
kesempatan untuk melakukan BDATM hanya diberikan satu
kali.
Gambar 7.8 Bagan Alir Proses BDATM
d. mahasiswa dan dosen wali menandatangani formulir BDATM.
e. Mahasiswa menerima kembali formulir BDATM dari dosen
wali.
49
Tata Laksana Administrasi Akademik
Gambar 7.9 Formulir BDATM
50
Pedoman Umum Mahasiswa
f. Sesudah dari dosen wali, mahasiswa harus segera
menyerahkan kembali formulir BDATM ke Biro Akdemik untuk
diproses sebagai berikut:
1) apabila tidak terjadi perubahan jumlah uang kuliah variabel
(UKV), maka:
a) Biro Akademik mencetak KSM baru dan menyerahkan
kepada mahasiswa;
b) Mahasiswa mengesahkan KSM dengan cara menempel
foto pada KSM (foto terbaru ukuran 2 x 3 dan bukan
bekas pakai), menandatangani, dan meminta cap kepada
petugas Biro Akademik.
2) apabila terjadi kekurangan jumlah uang kuliah variabel
karena penambahan sks dan atau praktikum/studio, maka:
a) Biro Akademik menyerahkan Bukti Pembayaran (BP)
rangkap empat yang telah tercetak nama, nomor induk
mahasiswa, dan jumlah kekurangan uang yang harus
dibayar;
b) mahasiswa membayar di Bank BNI sejumlah yang
tertera pada BP dan menerima BP berwarna putih yang
telah dicap oleh BNI sebagai bukti bahwa pembayaran
telah dilakukan;
c) mahasiswa menyerahkan lembar putih BP yang telah
diproses di Bank tempat pembayaran (BNI)dan formulir
BDATM ke Biro Akademik;
d) mahasiswa menerima KSM untuk semester bersangkutan dan BP lembar putih yang telah dicap oleh
Biro Akademik sebagai bukti bahwa mahasiswa telah
mengambil KSM; dan
e) mahasiswa mengesahkan KSM dengan cara menempel
foto pada KSM (foto terbaru ukuran 2 x 3 dan bukan
bekas pakai), menandatangani, dan meminta cap kepada
petugas Biro Akademik.
51
Tata Laksana Administrasi Akademik
3) apabila terjadi kelebihan jumlah uang karena pengurangan
sks dan atau praktikum/studio, maka:
a) Biro Akademik akan mencetak KSM yang baru dan
menyerahkan kepada mahasiswa;
b) mahasiswa mengesahkan KSM dengan cara menempel
foto pada KSM (foto terbaru ukuran 2 x 3 dan bukan
bekas pakai), menandatangani, dan meminta cap kepada
petugas Biro Akademik; dan
c) kelebihan uang kuliah dapat diambil oleh mahasiswa di
Bagian Keuangan Biro Keuangan Dan Umum (BKU) satu
minggu setelah masa BDATM berakhir, dengan terlebih
dahulu mengambil Bukti Lebih Bayar di Biro Akademik.
7.4 Cuti Kuliah
Mahasiswa yang ingin menghentikan studinya untuk sementara
waktu karena mendapat halangan yang tidak dapat dihindarkan,
dapat mengajukan permohonan cuti kuliah yang telah diketahui
oleh orang tua/wali.
1. Ketentuan Cuti Kuliah
Ketentuan untuk cuti kuliah diatur sebagai berikut:
a. Mahasiswa baru (tahun pertama) tidak diperkenankan
mengambil cuti kuliah.
b. Cuti kuliah maksimum yang diijinkan adalah 4 semester (2
tahun).
c. Masa selama cuti kuliah tidak dihitung sebagai waktu studi.
d. Cuti kuliah harus diajukan setiap semester.
e. Mahasiswa yang diberi ijin untuk cuti kuliah dikenakan biaya
administrasi cuti sebesar 5% dari Uang Kuliah Tetap (UKT) per
semester.
52
Pedoman Umum Mahasiswa
f. Mahasiswa yang diberi ijin untuk cuti kuliah dan telah
membayar lunas UKT dan UKV semester dimana mahasiswa
cuti, dapat mengambil kembali UKT dan UKV tersebut.
g. KSM dengan status cuti merupakan bukti bahwa mahasiswa
yang bersangkutan diberi ijin untuk cuti kuliah.
h. Proses cuti kuliah dapat diajukan sejak masa pembayaran
untuk semester yang dihadapi sampai dengan 1 minggu
sebelum UTS dilaksanakan
i. Mahasiswa yang akan aktif kuliah kembali setelah masa cuti
kuliah berakhir, harus mengikuti proses pendaftaran ulang
yang meliputi perwalian, pembayaran uang kuliah, dan
pengambilan KSM pada waktu yang telah ditetapkan sesuai
dengan Jadwal Kegiatan Akademik.
2. Prosedur Pengajuan Cuti Kuliah
Prosedur pengajuan cuti kuliah seperti pada Gambar 7.10.
Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. mahasiswa mengambil formulir pengajuan cuti dan Bukti
Pembayaran cuti di Biro Akademik dengan memperlihatkan
KSM semester terakhir;
b. mahasiswa menandatangani formulir cuti;
c. mahasiswa meminta pengesahan dari dosen wali dan Kajur
untuk pengajuan cuti;
d. mahasiswa meminta persetujuan bebas pinjaman buku dari
kepala Perpustakaan;
e. mahasiswa membayar biaya administrasi ”cuti” di Bank BNI
dan menerima kembali BP;
53
Tata Laksana Administrasi Akademik
Gambar 7.10 Bagan Alir Pengajuan Cuti Kuliah
f. mahasiswa menyerahkan satu lembar BP, surat permohonan
cuti dari orang tua/wali, dan formulir pengajuan cuti yang
sudah lengkap ke Biro Akademik;
g. mahasiswa mendapatkan BP lembar putih yang telah dicap
oleh Biro Akademik, Surat Keterangan cuti dan KSM cuti; dan
h. mahasiswa mengesahkan KSM dengan cara menempel foto
pada KSM (foto terbaru ukuran 2 x 3 dan bukan bekas pakai),
menandatangani, dan meminta cap kepada petugas Biro
Akademik.
Dengan KSM yang telah lengkap seperti contoh pada Gambar 7.11
dan Gambar 7.12 mahasiswa berhak cuti selama satu semester,
dan untuk aktif kembali harus melakukan perwalian untuk
semester yang bersangkutan.
54
Pedoman Umum Mahasiswa
Gambar 7.11 Contoh KSM Cuti Bagian Depan
Gambar 7.12 Contoh KSM Cuti Bagian Belakang
7.5 Ujian Khusus
Ujian khusus adalah ujian yang diberikan kepada mahasiswa yang
telah lulus ujian Tugas Akhir sebelum mengikuti sidang yudisium
dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
1. Ketentuan Ujian Khusus
Ketentuan tentang Ujian Khusus adalah sebagai berikut:
a. Matakuliah yang diujikan pada Ujian Khusus adalah matakuliah
yang terletak pada Semester 7 dan Semester 8.
55
Tata Laksana Administrasi Akademik
b. Matakuliah Ujian Khusus tersebut harus sudah pernah
ditempuh perkuliahan dan ujiannya.
c. Mata kuliah praktikum, kerja praktek, studio/perancangan
yang dalam proses pembelajarannya mewajibkan mahasiswa
membuat tugas perancangan, tidak dapat diujikan dalam Ujian
Khusus.
d. Matakuliah Ujian Khusus tersebut harus tercantum dalam KSM
mahasiswa yang bersangkutan apabila matakuliah yang akan
ditempuh Ujian Khususnya ada pada semester yang sedang
berjalan.
e. Apabila matakuliah Ujian Khusus tidak berada pada semester
yang sedang berjalan, maka untuk pelaksanaan Ujian Khusus
mahasiswa dikenakan biaya sesuai peraturan yang berlaku.
f. Kesempatan Ujian Khusus hanya diberikan maksimal 2 (dua)
kali untuk satu mata kuliah, dengan jeda waktu
penyelenggaraan adalah minimal 1 (satu) bulan setelah
penyelenggaraan Ujian Khusus yang pertama.
2. Prosedur Ujian Khusus
Langkah-langkah untuk Ujian Khusus diatur sebagai berikut:
a. mahasiswa memohon izin untuk mengikuti Ujian Khusus
kepada Ketua Program Studi beserta alasannya;
b. jika disetujui untuk dilaksanakan Ujian Khusus, maka Ketua
Program Studi akan menetapkan jadwal pelaksanaan, nama
dosen penguji, dan meminta mahasiswa menyelesaikan proses
administrasi akademik ke Biro Akademik;
c. jika tidak disetujui untuk dilaksanakan Ujian Khusus, maka
Ketua Program Studi akan memberikan jawaban beserta
alasannya kepada mahasiswa yang bersangkutan;
d. jika disetujui untuk dilaksanakan Ujian khusus, dan matakuliah
tersebut tidak ada pada semester yang sedang berjalan, maka
mahasiswa mengambil bukti pembayaran (BP) di Biro
56
Pedoman Umum Mahasiswa
Akademik dan mendapatkan informasi besarnya biaya Ujian
Khusus yang harus dibayarkan;
e. mahasiswa membayar di BNI dan menyerahkan kembali bukti
pembayaran lembar merah ke Biro Akademik; dan
f. mahasiswa membawa bukti pembayaran ke Program Studi
untuk dapat melaksanakan Ujian Khusus sesuai jadwal yang
telah ditentukan.
7.6 Ijazah
Ijazah adalah bukti kelulusan yang diberikan kepada mahasiswa
yang telah menyelesaikan tahap pendidikan Program Sarjana
dan dinyatakan lulus dalam sidang yudisium di program
studinya.
1. Ketentuan Tentang Ijazah
Ketentuan tentang ijazah diatur sebagai berikut:
a. Ijazah hanya dibuat satu kali, jika hilang hanya dapat diganti
dengan surat keterangan.
b. Ijazah dibuat dalam bahasa Indonesia.
c. Legalisir salinan ijazah dilakukan di Biro Akademik sesuai
ketentuan yang berlaku.
d. Dua lembar terjemahan ijazah ke dalam bahasa Inggris
diberikan bersamaan dengan lembar ijazah.
2. Prosedur Pembuatan Ijazah
Langkah-langkah untuk pembuatan ijazah diatur sebagai berikut:
a. mahasiswa menerima map Permohonan Pembuatan Ijazah
pada waktu sidang yudisium yang berisi data pribadi yang
dikeluarkan oleh Biro Akademik;
b. mahasiswa mengembalikan map Permohonan Pembuatan
Ijazah yang telah dilengkapi dengan semua persyaratan
(dapat dibaca dalam map) ke Biro Akademik;
57
Tata Laksana Administrasi Akademik
c. mahasiswa dapat meminta Surat Keterangan Lulus Sarjana
Sementara dari Fakultas, sambil menunggu selesainya ijazah;
dan
d. paling lambat 1 bulan sejak semua persyaratan diserahkan
ke Biro Akademik, mahasiswa dapat mengambil ijazah di
Biro Akademik.
7.7 Transkrip
Transkrip diberikan kepada lulusan sebagai lampiran ijazah, yang
menunjukkan penilaian hasil pengalaman belajar seluruh
semester.
Ada 2 jenis transkrip, yaitu:
a. Transkrip Sistem Kredit Semester.
b. Transkrip Sistem Kredit Kemahasiswaan.
1. Ketentuan Transkrip Sistem Kredit Semester
Ketentuan tentang Transkrip Sistem Kredit Semester diatur
sebagai berikut:
a. Transkrip Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disebut
Transkrip Akademik adalah lampiran ijazah yang menunjukkan
hasil belajar dalam program Sistem Kredit Semester.
b. Transkrip Akademik sebanyak 10 lembar dalam bahasa
Indonesia dan 2 lembar dalam bahasa Inggris diserahkan
bersamaan dengan penyerahan ijazah. Permintaan lembar
transkrip akademik selebihnya dikenakan biaya sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
c. Transkrip akademik memuat informasi tentang:
1) beban sks tiap matakuliah;
2) nilai tertinggi untuk setiap matakuliah;
3) tanggal lulus program sarjana;
4) total sks yang telah ditempuh;
58
Pedoman Umum Mahasiswa
5) Indeks Prestasi Kumulatif; dan
6) predikat kelulusan.
d. Nilai hasil belajar setiap matakuliah yang tercantum dalam
transkrip merupakan nilai tertinggi yang pernah dicapai;
e. Apabila jumlah sks melebihi persyaratan lulus program
sarjana, maka penghapusan beberapa nilai mata kuliah pada
transkrip dapat dilakukan sebelum mahasiswa dinyatakan
lulus program sarjana. Matakuliah yang dapat dihapus dari
transkrip ditetapkan oleh program studi. Fakultas akan
menerbitkan surat keterangan tentang matakuliah yang
dihapus tersebut beserta nilai kelulusannya.
2. Ketentuan Transkrip Sistem Kredit Kemahasiswaan
Ketentuan tentang transkrip Sistem Kredit Kemahasiswaan diatur
sebagai berikut:
a. Transkrip Sistem Kredit Kemahasiswaan adalah lampiran ijazah
yang menunjukkan rekam jejak mahasiswa dalam program
Sistem Kredit Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut
Transkrip SKK.
b. Transkrip SKK sebanyak 10 lembar dalam bahasa Indonesia
diserahkan bersamaan dengan penyerahan ijazah. Permintaan
lembar transkrip SKK selebihnya dikenakan biaya sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
c. Transkrip SKK memuat informasi tentang:
1) nama Pelatihan Dasar dan beban skk setiap Pelatihan
Dasar;
2) nama kegiatan partisipatif dan beban skk tiap kegiatan; dan
3) total skk yang telah ditempuh.
59
Tata Laksana Administrasi Akademik
3. Prosedur Pembuatan Perbanyakan Transkrip
Langkah-langkah untuk pembuatan Transkrip Akademik dan atau
Transkrip SKK diatur sebagai berikut:
a. mahasiswa mengajukan permohonan pembuatan transkrip di
Biro Akademik;
b. mahasiswa menerima Bukti Pembayaran (BP);
c. mahasiswa melakukan pembayaran di BNI;
d. mahasiswa menyerahkan kembali BP ke Biro Akademik;
e. mahasiswa menerima transkrip yang telah ditandangani paling
lambat 5 hari sejak BP diserahkan ke Biro Akademik.
7.8 Pengunduran Diri Dari Itenas
Mahasiswa berhak mengundurkan diri dari Itenas dengan
mendapatkan surat keterangan mengundurkan diri dan surat
keterangan kemajuan belajar.
Prosedur mengundurkan diri adalah sebagai berikut:
a. mahasiswa mengajukan permohonan yangdiketahui oleh orang
tua;
b. mahasiswa mengambil formulir permohonan mengundurkan
diri dan daftar kemajuan belajar di Biro Akademik dengan
menunjukkan KSM atau KTM;
c. mahasiswa meminta persetujuan daftar kemajuan belajar pada
dosen wali;
d. mahasiswa meminta Kajur menandatangani formulir
pengunduran diri;
e. mahasiswa meminta persetujuan bebas pinjaman buku dari
kepala perpustakaan;
f. mahasiswa meminta tanda tangan ke BNI sebagai pernyataan
sudah mengembalikan KTM/ATM ke BNI atau KTM ke Biro
Akademik;
60
Pedoman Umum Mahasiswa
g. formulir permohonan yang sudah lengkap dan daftar kemajuan
belajar yang sudah diperiksa dan disetujui oleh dosen wali
dikembalikan ke Biro Akademik;
h. mahasiswa mendapatkan surat keterangan mengundurkan diri
dari Itenas dan 2 lembar transkrip akademik.
61
Tata Laksana Administrasi Akademik
Halaman ini sengaja dikosongkan
62
Pedoman Umum Mahasiswa
VIII. FASILITAS PENDUKUNG
Fasilitas pendukungkegiatan dalam kampus yang disediakan oleh
Institut antara lain seperti:
1. Sistem Teknologi Informasi dan Infrastruktur Terkait
2. Laboratorium
3. Perpustakaan Institut;
4. Prasarana Olahraga;
5. Loka Abikawidya (Student Center);
6. Mesjid;
7. Poliklinik;
8. Asuransi kecelakaan;
9. Kantin; dan
10. Bank.
8.1 Sistem Teknologi Informasi Dan Infrastruktur
Terkait
Kampus Institut telah dilengkapi dengan sistem teknologi
informasi yang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai sarana
dan prasarana pendukung selama studi di Itenas.
Fasilitas yang disediakan oleh Institut dibagi ke dalam 2 bagian
besar yaitu:
1. Infrastruktur Teknologi Informasi
2. Sistem Informasi
1. Infrastruktur Teknologi Informasi
Institut menyediakan infrastruktur teknologi informasi untuk
memudahkan proses belajar mengajar maupun administrasi/
operasional kampus.
63
Fasilitas Pendukung
Berbagai infrastruktur yang telah disiapkan adalah:
a. Jaringan intranet dan internet
Kampus Institut telah dilengkapi dengan jaringan intranet
untuk dapat saling berkomunikasi antar seluruh unit di
lingkungan Institut seperti rektorat, fakultas, jurusan, biro,
laboratorium, dan lainnya. Dengan adanya jaringan ini,
memungkinkan seluruh warga Institut bisa saling berinteraksi
dalam sistem informasi yang telah disediakan.
Institut juga dilengkapi dengan jaringan internet, sehingga
memungkinkan seluruh sivitas dapat berkomunikasi sera
mencari informasi dengan mudah. Saat ini Itenas mempunyai
akses internet dengan bandwidth 15 Mbps.
b. Komputer
Mahasiswa dapat memanfaatkan jaringan internet melalui
perangkat komputer yang disediakan di Perpustakaan Institut,
komputer yang disediakan di Laboratorium Komputer Institut
dan beberapa Laboratorium Komputer yang disediakan oleh
Jurusan.
Infrastruktur server Institut menjamin sistem informasi dapat
bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu sehingga mahasiswa
dapat mengakses informasi seputar Institut kapan saja dan
dimana saja.
c. Wifi
Di dalam area kampus Institut telah terdapat banyak hotspot
yang dihasilkan perangkat keras wifi. Hotspot-hotspot ini
memberikan kemudahan mahasiswa dalam mengakses
jaringan intranet/internet Institut melalui teknologi wifi.
Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas ini dengan melakukan
registrasi ke ke Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan
64
Pedoman Umum Mahasiswa
Komunikasi Itenas yang berada di Gedung Pancaka Pretiyaksa
(Gedung 4) Lantai 2.
d. Proyektor dan sistem audio visual
Untuk mendukung proses pembelajaran dengan tayangan
visual atau presentasi multimedia, seluruh ruang perkuliahan
telah dilengkapi dengan proyektor dan beberapa diantaranya
dilengkapi sistem audio visual.
2. Sistem Informasi
Dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi yang ada,
Institut membangun sistem informasi untuk mendukung
keseluruhan proses kegiatan yang dilakukan di kampus Institut.
Mahasiswa dapat menggunakan beragam fitur yang dimiliki Sistem
Informasi, antara lain:
a. Anjungan Informasi Mahasiswa
Anjungan Informasi Mahasiswa (AIM) adalah fasilitas yang
disediakan di Fakultas dan di setiap Jurusan agar mahasiswa
secara mandiri dapat melihat informasi tentang:
1) jadwal perkuliahan;
2) nilai matakuliah;
3) jumlah kehadiran setiap matakuliah;
4) status keuangan berkaitan dengan uang kuliah;
Informasi disediakan hanya untuk mahasiswa Institut melalui
login dengan menggunakan NIM dan pin yang tertera di KSM
masing-masing.
b. Situs Itenas
Situs Itenas beralamat www.itenas.ac.id. Mahasiswa secara
mandiri dapat melihat seluruh informasi yang dibutuhkan
seperti jadwal kegiatan akademik, jadwal ujian, pendaftaran
mahasiswa baru, berita seputar Institut dan lowongan kerja.
65
Fasilitas Pendukung
Mahasiswa juga dapat mengakses informasi tentang nilai mata
kuliah, jumlah kehadiran serta informasi keuangan terkait
perkuliahan di website Itenas dengan login menggunakan NIM
dan PIN masing-masing.
c. Email Institut
Mahasiswa dapat memiliki alamat email dengan domain
itenas.ac.id melalui registrasi ke Unit Pelaksana Teknis
Teknologi Informasi dan Komunikasi Itenas, dan mengikuti
peraturan yang berlaku.
d. Sistem e-Learning
Mahasiswa dari beberapa program studi dapat secara mandiri
mencari dan mempelajari materi perkuliahan serta banyak
informasi yang terkait dengan program studi yang sedang
ditempuh dalam sistem e-learning yang disediakan Institut.
8.2 Laboratorium
Insitut menyediakan fasilitas ruang laboratorium untuk
memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan praktikum akademik
sesuai matakuliah, riset untuk Tugas Akhir, maupun kegiatan
pengembangan diri berkaitan dengan akademik.
Laboratorium yang dikelola oleh Institut adalah Laboratorium
Komputer, Fisika, dan Laboratorium Bahasa Inggris, sedangkan
laboratorium yang dikelola oleh masing-masing jurusan dapat
dilihat pada Bab 5, Tabel 5.12 sampai dengan Tabel 5.24.
8.3 Perpustakaan Institut
Sebagai prasarana pendukung pembelajaran dan peningkatan diri
selama studi di Itenas, Institut menyediakan Perpustakaan Institut
dan perpustakaan/ruang baca di jurusan. Perpustakaan Institut
66
Pedoman Umum Mahasiswa
terletak di Gedung Sutjiati Bunarto (Gedung 9), sedangkan ruang
baca jurusan terletak di jurusan masing-masing.
Perpustakaan Institut dikelola oleh Institut dan memiliki fasilitas
antara lain:
a. Fasilitas komputer untuk menggunakanjaringan internet
melalui33 unit komputer;
b. Peminjaman berbagai jenis buku literatur atau referensi luar
dan dalam negeri, dan jurnal ilmiah nasional dan internasional;
c. Fasilitas koleksi video streaming yang bersifat edukasi, yang
dapat diakses melalui komputer di lingkungan kampus; dan
d. Reservasi koleksi online.
Di samping Perpustakaan Institut, Jurusan menyediakan juga
ruang baca atau perpustakaan dengan materi yang disesuaikan
dengan program studi yang ada di jurusan tersebut.
8.4 Loka Abikawidya
Loka Abikawidya dikenal dengan nama gedung Student Center,
yaitu prasarana yang disediakan Institut untuk kegiatan kemahasiswaaan seperti kegiatan unit kemahasiswaan, seminar, dan
diskusi. Seluruh Unit Kegiatan Kemahasiswaan beraktivitas di
gedung ini.
8.5 Prasarana Olahraga
Untuk menunjang aktivitas mahasiswa dalam bidang olah raga,
berbagai prasarana olah raga disediakan Institut seperti lapangan
tenis, lapangan volley, lapangan futsal/lapangan basket, tenis meja,
dan ruang latihan di gedung Loka Abikawidya (Student Center).
Fasilitas tersebut dapat dipakai mahasiswa sesuai dengan jadwal
yang diatur oleh Biro Kemahasiswaan.
67
Fasilitas Pendukung
8.6 Poliklinik
Institut menyediakan Poliklinik untuk seluruh warga Institut yang
dikelola oleh beberapa orang dokter. Mahasiswa dapat melakukan
pemeriksaan kesehatan di poliklinik sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Poliklinik Itenas terletak di seberang Gedung Loka Abikawidya
(Student Center).
8.7 Asuransi Kecelakaan
Sebagai bagian layanan Institut, seluruh mahasiswa Itenas
diberikan asuransi kecelakaan selama 4 tahun pertama studinya.
Layanan ini adalah bagian dari kepedulian Insitut kepada
mahasiswa yang mengalami musibah.
Apabila terjadi kecelakaan, mahasiswa atau keluarganya dapat
menghubungi Biro Kemahasiswaan untuk mengurus klaim
asuransinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8.8 Mesjid
Mesjid Institut terletak bersebelahan dengan Bale Dayang Sumbi
(Gedung Serba Guna) yang dapat digunakan oleh seluruh warga
Institut dan warga sekitar kampus Institut.
8.9 Kantin
Di dalam kampus Itenas terdapat sebuah kantin yang cukup luas
untuk melayani seluruh sivitas akademika. Menu yang disediakan
bervariasi dengan harga yang terjangkau. Kantin tersebut dikelola
dengan manajemen yang baik, serta memperhatikan faktor
higienis dan gizi pada menu yang disediakan.
68
Pedoman Umum Mahasiswa
Kantin dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat antara jam
08.00 - 17.00 WIB dan Sabtu antara jam 08.00 sampai dengan
14.00 WIB.
8.10 BANK
Fasilitas pendukung lain yang disediakan Institut adalah layanan
perbankan. Institut bekerja sama dengan Bank Nasional Indonesia
(BNI) memberikan kemudahan transaksi keuangan untuk seluruh
sivitas akademika dengan tersedianya Kantor Cabang Pembantu
dan ATM BNI di dalam Kampus Institut.
69
Fasilitas Pendukung
Halaman ini sengaja dikosongkan
70
Pedoman Umum Mahasiswa
IX. ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Untuk menunjang peningkatan kemampuan softskills mahasiswa
dan membina kemampuan berorganisasi serta menggali potensi
mahasiswa untuk meraih prestasi, Institut mendorong adanya
kehidupan kemahasiswaan yang aktif, dinamis, dan inovatif.
Mahasiswa dapat menyalurkan aktivitasnya melalui organisasi
kemahasiswaan yang ada.
Organisasi kemahasiswaan Institut terdiri dari:
1. Himpunan Mahasiswa Jurusan; dan
2. Unit Kegiatan Kemahasiswaan.
9.1 Himpunan Mahasiswa Jurusan
Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang beranggotakan seluruh
mahasiswa jurusan, adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat
jurusan yang kegiatan utamanya berdasarkan pada keilmuan dan
keprofesian.
HMJ yang ada saat ini adalah:
 Himpunan Jurusan Teknik Elektro (HME)

Himpunan Jurusan Teknik Mesin (HMS)

Himpunan Jurusan Teknik Industri (HMTI)

Himpunan Jurusan Teknik Kimia (HMTK)

Himpunan Jurusan Teknik Informatika (HMIF)

Himpunan Jurusan Teknik Arsitektur (HMA)

Himpunan Jurusan Teknik Sipil (HMS)

Himpunan Jurusan Teknik Geodesi (HMGD)

Himpunan Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota (HMPL)
71
Organisasi Kemahasiswaan

Himpunan Jurusan Teknik Lingkungan (HMTL)



Himpunan Jurusan Desain Interior (IMADJI INTERIOR)
Himpunan Jurusan Desain Produk (IMADJI PRODUK)
Himpunan Jurusan Desain Komunikasi Visual (IMADJI DKV)
Sekretariat HMJ berada di masing-masing jurusan.
9.2 Unit Kegiatan Mahasiswa
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi kemahasiswaan
di tingkat Institut yang kegiatannya berdasarkan penalaran dan
keilmuan, minat dan bakat, upaya peningkatan kesejahteraan
mahasiswa, dan bakti sosial bagi masyarakat.
UKM dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:
a. Bidang kegiatan olah raga, antara lain:
 Unit Bola Basket

Unit Sepakbola/futsal (IFA)

Unit Taekwando
 Unit Bola Volley
b. Bidang seni dan budaya, antara lain:
 Lingkung Seni Sunda (LISENDA)
 Unit Apresiasi Budaya Minang (UABM)

Unit Paduan Suara Mahasiswa (Jinggaswara)
 Unit Musik Modern (UMM)
c. Bidang Kesejahteraan, antara lain:
 Koperasi Mahasiswa Itenas (KOPMA)
 Keluarga Muslim Itenas (KMI)

Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK)

Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK)

Keluarga Mahasiswa Hindu (KMH)
72
Pedoman Umum Mahasiswa


Keluarga Mahasiswa Buddhis (KMB)
Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam (HIMPALA)

Itenas ClubRead (ICR)

Unit Kewirausahaan Itenas (IEU)
Unit kegiatan mahasiswa mempunyai sekretariat di gedung Loka
Abikawidya (Student Center).
73
Organisasi Kemahasiswaan
Halaman ini sengaja dikosongkan
74
Pedoman Umum Mahasiswa
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor: 160/N.07/Rektorat/Itenas/VI/2013
tentang:
PERATURAN AKADEMIK
DI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
----------------------------------------------------REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Menimbang:
1. Bahwa Institut Teknologi Nasional adalah lembaga pendidikan tinggi yang
mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa Institut Teknologi Nasional sebagai lembaga pendidikan tinggi
bertekad meningkatkan mutu lulusan berkelanjutan yang disesuaikan
dengan tuntutan pemangku kepentingan.
3. Bahwa mahasiswa Institut Teknologi Nasional perlu mengalami
pembinaan seutuhnya sehingga memiliki kompetensi di bidang ilmu sesuai
pilihannya, dan juga di bidang soft skills sehingga mampu berinteraksi
dengan baik dalam masyarakat.
4. Bahwa kehidupan kemahasiswaan di Institut Teknologi Nasional perlu
didasari oleh ketentuan-ketentuan akademik yang jelas.
5. Bahwa sehubungan dengan Butir 1 s/d 4 di atas perlu diterbitkan Surat
Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional mengenai Peraturan
Akademik seperti pada lampiran Surat Keputusan ini.
Mengingat:
1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 232/U/2000 tanggal
20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan
Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
75
Peraturan Akademik
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi No.
07/Kpts/YPDS/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Pengangkatan
Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2012 - 2016;
5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor
22/Kpts/YPDS/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Statuta Institut
Teknologi Nasional;
6. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional No.
180/A.17/Rektorat/Itenas/III/2009 tentang Pedoman Penyusunan
Kurikulum 2010.
Memperhatikan:
Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional tanggal 27 Mei 2013
Menetapkan:
MEMUTUSKAN
Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Peraturan Akademik
bagi mahasiswa di Institut.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:
a. Institut adalah Institut Teknologi Nasional Bandung disingkat Itenas.
b. Kurikulum adalah kurikulum yang sedang berlaku di Institut.
c. Calon mahasiswa adalah lulusan pendidikan menengah yang mengikuti
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Itenas.
d. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar
serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri
melalui proses pembelajaran di Institut.
e. Wali akademik adalah dosen yang bertugas memberikan konseling
kepada mahasiswa Itenas mengenai berbagai masalah yang dihadapi
76
Pedoman Umum Mahasiswa
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar
yang efektif, dan membantu mahasiswa menyusun rencana studinya.
Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas diri yang diberikan
kepada setiap mahasiswa dan berlaku selama yang bersangkutan masih
berstatus sebagai mahasiswa.
Kartu Studi Mahasiswa (KSM) adalah kartu yang diberikan kepada
mahasiswa setiap semester setelah mahasiswa melakukan pendaftaran
ulang yang berfungsi sebagai identitas mengikuti pembelajaran dalam satu
semester tertentu.
Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk
mengikuti seluruh kegiatan akademik.
Masa studi adalah jumlah semester yang dibutuhkan mahasiswa untuk
menyelesaikan program studinya.
Cuti kuliah adalah masa di mana mahasiswa secara resmi menghentikan
studinya untuk sementara waktu.
Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang cuti kuliah atau tidak
mendaftar ulang.
Sivitas Akademika adalah kelompok atau warga masyarakat akademik
yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya di
Institut.
Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah derajat keberhasilan mahasiswa
dalam satu semester.
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah derajat keberhasilan mahasiswa
untuk seluruh mata kuliah yang ditempuh.
BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Tahun Akademik
Pasal 2
1. Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik tahun yang
bersangkutan.
2. Tahun akademik dibagi dalam dua semester, yaitu semester gasal dan
semester genap.
77
Peraturan Akademik
3. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas)
– 18 (delapan belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya,
berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu
pelaksanaan penilaian hasil belajar.
4. Institut dapat menyelenggarakan semester pendek di akhir semester
genap, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk
meningkatkan indeks prestasi dan atau mempercepat waktu penyelesaian
studi.
Semester Pendek
Pasal 3
1. Semester pendek adalah semester dengan waktu kegiatan yang terdiri
atas 8 (delapan) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut
kegiatan iringannya termasuk pelaksanaan ujian yang setara dengan
kegiatan dalam satu semester gasal/genap.
2. Matakuliah yang diselenggarakan di semester pendek ditetapkan oleh
program studi.
3. Mahasiswa yang dapat mengikuti semester pendek adalah mahasiswa
yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester gasal dan atau
semester genap pada tahun akademik di mana semester pendek
diselenggarakan.
Sistem Pendidikan
Pasal 4
1. Pendidikan di Institut diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit
Semester (SKS) dan Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK).
2. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan
dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan
beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan
beban penyelenggaraan program akademik.
3. Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK) adalah sistem penyelenggaraan
kegiatan kemahasiswaan dengan menggunakan satuan kredit
kemahasiswaan (skk) untuk menyatakan beban kegiatan dan pengalaman
belajar mahasiswa dalam melaksanakan program pencapaian kompetensi
keterampilan lunak (soft skills).
78
Pedoman Umum Mahasiswa
Beban Studi
Pasal 5
1. Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat
puluh empat) sks, sebanyak-banyaknya 148 (seratus empat puluh
delapan) sks, dan beban program SKK sebanyak minimal 20 (dua puluh)
skk.
2. Beban studi mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan tersendiri.
Masa Studi
Pasal 6
1. Mahasiswa dapat menempuh masa studi dalam waktu kurang dari 8
(delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
2. Masa tidak aktif karena cuti kuliah tidak dihitung sebagai waktu studi
dalam perhitungan batas waktu studi.
3. Masa tidak aktif karena tidak mendaftar ulang dihitung sebagai waktu studi
dalam perhitungan batas waktu studi maksimum.
4. Masa studi mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan tersendiri.
Batas Masa Studi
Pasal 7
1. Institut menetapkan batas waktu studi mahasiswa melalui dua jenjang
pencapaian yang dievaluasi sebagai berikut :
a. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terpakai sejak diterima sebagai
mahasiswa, harus sudah lulus mata kuliah semester 1 (satu) sampai
dengan semester 4 (empat) minimum sebanyak 45 (empat puluh lima)
sks dengan IPK  2,00.
b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun terpakai sejak diterima sebagai
mahasiswa, harus sudah lulus program sarjana yaitu lulus semua
mata kuliah dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 8
(delapan) dengan IPK  2,00 dan telah menuntaskan program SKK.
2. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan seperti pada ayat 1, maka
mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi di Institut.
79
Peraturan Akademik
BAB III
KEABSAHAN SEBAGAI MAHASISWA
Pasal 8
1. Semua calon mahasiswa dinyatakan sah sebagai mahasiswa apabila telah
lulus SPMB dan mendaftarkan diri dengan memenuhi semua persyaratan
lain yang ditetapkan Institut.
2. Mahasiswa baru diterima secara resmi pada Sidang Terbuka Pimpinan
dan Senat Institut.
3. Keabsahan sebagai mahasiswa ditandai dengan diberikannya KTM.
Pindah Program Studi
Pasal 9
1. Mahasiswa yang ingin pindah program studi harus mengikuti kembali dan
lulus SPMB.
2. Nilai mata kuliah yang pernah ditempuh dan relevan dapat disetarakan
dengan mata kuliah di program studi yang dimasuki.
Pendaftaran Ulang
Pasal 10
1. Mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang setiap semester pada
waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur pendaftaran ulang
dan Kalender Akademik.
2. Proses pendaftaran ulang terdiri dari perwalian, pembayaran uang kuliah,
dan pencetakan serta pengesahan KSM.
3. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang menerima KSM dan
bukti pembayaran uang kuliah.
4. Mahasiswa yang karena sesuatu hal berhalangan melakukan pendaftaran
ulang pada waktunya, dapat menguasakan kepada orang lain dengan
surat kuasa bermaterai cukup sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Mahasiswa yang terlambat melakukan seluruh proses pendaftaran
dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
80
Pedoman Umum Mahasiswa
Pasal 11
1. Mahasiswa yang tidak aktif karena tidak melakukan pendaftaran ulang
untuk 4 (empat) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri.
2. Pendaftaran ulang bagi mahasiswa tidak aktif karena cuti pada semester
sebelumnya dilakukan mengikuti proses pendaftaran ulang mahasiswa
aktif.
3. Pendaftaran ulang bagi mahasiswa tidak aktif pada semester sebelumnya
karena alasan lain mengikuti prosedur yang berlaku dan dilakukan setelah
mendapatkan izin tertulis dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan dan dikenakan biaya administrasi untuk
aktif kembali sebesar 10% dari UKT setiap semester di mana yang
bersangkutan tidak aktif.
Perwalian
Pasal 12
1. Kegiatan perwalian dilakukan sebagai bagian dari proses pendaftaran
ulang sesuai dengan kalender akademik tahun yang bersangkutan.
2. Pada saat perwalian mahasiswa diharuskan berkonsultasi dengan dosen
wali untuk menentukan rencana studi yang akan ditempuh pada semester
berikutnya.
3. Mahasiswa yang terlambat melakukan perwalian dikenakan denda
sebesar 10 % dari Uang Kuliah Tetap (UKT).
4. Mahasiswa yang karena sesuatu hal berhalangan melakukan perwalian
pada waktunya, dapat menguasakan kepada orang lain dengan surat
kuasa bermaterai cukup dan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan.
5. Prosedur perwalian mengikuti ketentuan yang berlaku.
Batal Dan Atau Tambah Mata Kuliah
Pasal 13
1. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menambah, mengurangi dan atau
mengganti mata kuliah yang tercantum dalam KSM pada masa Batal Dan
Atau Tambah Mata Kuliah (BDATM) yang telah ditetapkan sesuai kalender
akademik.
81
Peraturan Akademik
2. Mahasiswa yang karena sesuatu hal berhalangan melakukan BDATM
pada waktunya, dapat menguasakan kepada orang lain dengan surat
kuasa bermaterai cukup dan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan.
3. Prosedur BDATM mengikuti ketentuan yang berlaku.
Cuti Kuliah
Pasal 14
1. Mahasiswa diperkenankan mengajukan permohonan cuti kuliah.
2. Cuti kuliah maksimum yang diizinkan adalah 4 (empat) semester.
3. Selama cuti kuliah mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti semua
kegiatan akademik.
4. Izin cuti kuliah tidak diberikan kepada mahasiswa tahun pertama kuliah.
5. Biaya administrasi cuti kuliah untuk satu semester adalah 5 % dari UKT.
6. Prosedur cuti kuliah mengikuti ketentuan yang berlaku.
Pendaftaran Peserta Semester Pendek
Pasal 15
1. Prosedur pendaftaran peserta semester pendek mengikuti ketentuan yang
berlaku.
2. Uang Kuliah Variabel pada semester pendek mengikuti ketentuan yang
berlaku.
3. Mahasiswa yang terlambat melakukan perwalian dikenakan denda sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
BAB IV
SISTEM KREDIT SEMESTER
Satuan Kredit Semester
Pasal 16
1. Satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang
diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu
sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4
82
Pedoman Umum Mahasiswa
(empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2
jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
2. Kegiatan terstruktur dilakukan dalam rangka mendapatkan pengalaman
belajar, seperti tugas menyelesaikan soal, membuat makalah, menelusuri
pustaka, dan lain-lain. Kegiatan mandiri merupakan kegiatan yang harus
dilakukan secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan tugastugas akademik, seperti membaca buku referensi, mempersiapkan tugas
akademik dan lain-lain.
3. Ketentuan kuliah yang dilengkapi dengan praktikum atau studio, diatur
oleh program studi masing-masing mengacu kepada aturan tentang
pengertian sks.
Beban Satuan Kredit Semester Mahasiswa
Pasal 17
1. Mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang atau
sama dengan 2,75 dapat mengambil mata kuliah dengan beban
maksimum 20 (dua puluh) sks.
2. Mahasiswa yang memiliki IPS lebih besar 2,75 sampai dengan 3,00 dapat
mengambil mata kuliah dengan beban maksimum 22 (dua puluh dua) sks.
3. Mahasiswa yang memiliki IPS lebih besar dari 3,00 dapat mengambil mata
kuliah dengan beban maksimum 24 (dua puluh empat) sks.
Pasal 18
Pada semester pendek mahasiswa hanya diperkenankan mengambil mata
kuliah dengan beban maksimum 10 (sepuluh) sks.
Jumlah Kehadiran Minimum
Pasal 19
1. Jumlah minimum kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan adalah 80%
dari total kehadiran yang dijadwalkan.
2. Jumlah minimum kehadiran kegiatan terstruktur lainnya ditetapkan oleh
Program Studi dengan persetujuan Fakultas.
83
Peraturan Akademik
BAB V
PENGUKURAN HASIL BELAJAR
Pasal 20
1. Pengukuran terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa
dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, kuis,
dan pengamatan oleh dosen.
2. Kuis atau tugas dilakukan untuk mengukur keberhasilan mahasiswa dalam
satu bagian atau materi pembelajaran yang penyelenggaraannya diatur
oleh dosen pengampu.
3. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah pengukuran formatif yang dilakukan
terjadwal untuk mengukur keberhasilan pembelajaran tengah semester.
4. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah pengukuran sumatif yang dilakukan
terjadwal untuk mengukur keberhasilan pembelajaran satu semester.
5. Ujian skripsi atau Ujian Tugas Akhir merupakan pengukuran sumatif dari
hasil belajar matakuliah Tugas Akhir atau Skripsi.
6. Keberhasilan mahasiswa menempuh suatu mata kuliah ditentukan atas
dasar sekurang-kurangnya tiga penilaian, yaitu pada saat semester
sedang berjalan dan pada akhir semester, serta tidak melanggar tata tertib
ujian.
UJIAN
Pasal 21
1. Penyelenggaraan ujian menjadi kewajiban dan wewenang fakultas beserta
program studi di lingkungannya, sesuai dengan peraturan dan kebijakan
Institut.
2. Jadwal serta tempat UTS dan UAS ditetapkan oleh Institut melalui Biro
Akademik (BA).
3. Mahasiswa harus mengikuti UTS dan UAS pada jadwal dan tempat yang
sudah ditetapkan. Ketidakhadiran mahasiswa dalam ujian tidak dapat
dipergunakan sebagai alasan yang sah untuk meminta ujian di luar jadwal
yang telah ditentukan.
84
Pedoman Umum Mahasiswa
Persyaratan Ujian
Pasal 22
1. Pada saat ujian diselenggarakan mahasiswa tidak sedang menjalani
sanksi yang berupa larangan untuk mengikuti kegiatan akademik atau
tidak sedang dalam status cuti.
2. Mahasiswa membawa KSM yang berlaku untuk semester yang
bersangkutan, di mana nomor dan nama mata kuliah yang ditempuh
ujiannya tercantum dalam KSM tersebut.
3. Persyaratan mahasiswa mengikuti ujian untuk setiap mata kuliah
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk mata kuliah tersebut.
Tata Tertib Ujian dan Sanksi
Pasal 23
1. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib ujian Institut sehingga ujian dapat
berjalan dengan tertib dan lancar.
2. Peserta ujian yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ujian,
dapat dikenakan sanksi berupa nilai akhir E (tidak lulus) untuk mata kuliah
di mana peserta ujian melakukan pelanggaran.
3. Dalam hal pelanggaran yang berulang-ulang, Institut dapat memberikan
sanksi yang lebih tinggi yaitu mulai dari larangan mengikuti sebagian atau
seluruh kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu, sampai dengan
dicabut statusnya sebagai mahasiswa tergantung dari tingkat pelanggaran
yang dilakukan.
Pengawas Ujian
Pasal 24
1. Institut menunjuk petugas untuk menjadi pengawas ujian di setiap ruang
ujian.
2. Pengawas ujian mempunyai wewenang mengatur dan mengambil
tindakan yang diperlukan guna menjaga ketertiban dan kejujuran selama
proses ujian berlangsung.
85
Peraturan Akademik
Ujian Tugas Akhir/Skripsi
Pasal 25
1. Batas akhir Ujian Skripsi atau Ujian Tugas Akhir ditetapkan oleh Institut.
2. Tata cara dan persyaratan mengikuti ujian skripsi atau ujian tugas akhir
ditetapkan melalui peraturan tersendiri
Ujian Khusus
Pasal 26
1. Ujian khusus hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus
ujian Tugas Akhir dengan alasan khusus dan dengan seizin Ketua
Program Studi dan Dekan.
2. Ketentuan dan prosedur mengenai Ujian khusus diatur dalam aturan dan
tata cara ujian khusus.
BAB VI
PENILAIAN HASIL BELAJAR
Pasal 27
1. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf yang bernilai sebagai
berikut:
a. A = 4 , berarti amat baik;
b. B = 3 , berarti baik;
c. C = 2 , berarti cukup;
d. D = 1 , berarti hampir cukup;
e. E = 0 , berarti gagal.
2. Nilai kelulusan minimum untuk setiap mata kuliah ditetapkan oleh program
studi masing-masing dengan persetujuan dari Institut.
3. Mahasiswa dapat memperbaiki nilai hasil belajar dengan mengulang mata
kuliah, dan nilai yang dicantumkan pada transkrip adalah nilai tertinggi.
86
Pedoman Umum Mahasiswa
Derajat Keberhasilan
Pasal 28
1. Derajat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan
nilai Indeks Prestasi Semester (IPS).
2. Derajat keberhasilan mahasiswa untuk seluruh mata kuliah yang ditempuh
dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. IPS dan IPK berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
4. Dalam menghitung IPS, setiap mata kuliah hanya diperhitungkan satu kali
dan digunakan nilai yang diperoleh pada semester yang ditinjau.
5. Dalam menghitung IPK, setiap mata kuliah hanya diperhitungkan satu kali
dan digunakan nilai yang tertinggi.
6. Perhitungan IPS dan IPK menggunakan rumus sebagai berikut:
s
IPS =
n b
i i
i1
s
n
i1
k
IPK =
i
n
j
bj
j 1
k
n
j
j 1
di mana ni adalah besarnya sks mata kuliah i dan nj adalah besarnya sks
mata kuliah j, bi adalah nilai angka mata kuliah i yang diperoleh pada
semester yang ditinjau, bj adalah nilai angka tertinggi mata kuliah j, s
adalah jumlah mata kuliah pada semester yang ditinjau, dan k total jumlah
seluruh mata kuliah yang telah diambil.
Kartu Hasil Studi dan Surat Kemajuan Belajar
Pasal 29
1. Kartu Hasil Studi (KHS) merupakan catatan penilaian hasil belajar per
semester yang mencantumkan nilai dari setiap mata kuliah yang diambil
pada semester tersebut, IPS, dan IPK.
87
Peraturan Akademik
2. KHS diberikan oleh dosen wali kepada setiap mahasiswa pada saat
perwalian untuk semester berikutnya.
3. Surat Kemajuan Belajar (SKB) merupakan surat yang memberikan
keterangan hasil penilaian belajar, yang dilengkapi dengan nilai dari
semua mata kuliah yang telah ditempuh, IPK, dan diberikan kepada
mahasiswa yang membutuhkan untuk kepentingan tertentu.
4. Ketentuan dan prosedur mengenai permohonan SKB diatur dalam aturan
dan tata cara tersendiri.
BAB VII
SISTEM KREDIT KEMAHASISWAAN
Pasal 30
1. Satuan kredit kemahasiswaan (skk) adalah takaran penghargaan terhadap
pengalaman belajar yang diperoleh dari satu kegiatan kemahasiswaan
melalui kegiatan pelatihan dasar atau kegiatan partisipasi pada berbagai
kegiatan kemahasiswaan yang mendukung pencapaian kompetensi soft
skills lulusan. Satu skk setara dengan 1 jam pelatihan/minggu, atau 3 jam
kegiatan lapangan/minggu, atau 2 jam kegiatan praktek /minggu dan 1 jam
kegiatan mandiri dalam rentang satu semester.
2. Pelatihan Dasar Dalam Program SKK adalah pelatihan yang bertujuan
memberikan kemampuan dasar untuk pencapaian kompetensi tertentu
dalam bidang soft skills mahasiswa.
3. Kegiatan partisipatif adalah kegiatan mandiri mahasiswa
untuk
peningkatan bidang ilmu, bakat, organisasi, dan pengabdian pada
masyarakat.
4. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar jam belajar
berdasarkan kurikulum, dan berkaitan dengan keahlian atau profesi
sesuai dengan bidang keilmuannya.
5. Ekstra kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar bidang
akademik, dan berkaitan dengan kepribadian, bakat, dan kemampuan diri.
88
Pedoman Umum Mahasiswa
Beban Satuan Kredit Kemahasiswaan
Pasal 31
1. Beban satuan kredit kemahasiswaan minimal 20 (duapuluh) skk yang
dapat dilaksanakan dalam 8 (delapan) semester.
2. Ketuntasan memenuhi beban satuan kredit kemahasiswaan sebanyak
minimal 20 (duapuluh) skk menjadi salah satu syarat mengikuti sidang
judisium kelulusan.
3. Ketuntasan memenuhi beban satuan kredit kemahasiswaan seperti pada
ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini berlaku untuk mahasiswa Angkatan 2010 dan
sesudahnya.
Pasal 32
Batasan beban kegiatan kemahasiswaan berdasarkan jumlah skk adalah seperti
berikut:
a. Kegiatan Pelatihan Dasar dengan total 10 skk;
b. Kegiatan Partisipatif dengan total minimal 10 skk.
Pelatihan Dasar
Pasal 33
Pelatihan Dasar dalam Program SKK terdiri dari:
1. Pelatihan Dasar Pengembangan Diri adalah pelatihan dasar untuk
mengembangan kemampuan intrapersonal.
2. Pelatihan Dasar Pengembangan Relasi adalah pelatihan dasar untuk
mengembangan kemampuan interpersonal, antara lain kerja sama dan
komunikasi efektif.
3. Pelatihan Dasar Pembinaan Jiwa Kepemimpinan adalah pelatihan dasar
untuk membina jiwa kepemimpinan terhadap diri sendiri, kelompok, dan
lingkungan.
4. Pelatihan Dasar Pembinaan Jiwa Kewirausahaan adalah pelatihan dasar
untuk membina jiwa berwirausaha.
89
Peraturan Akademik
Pasal 34
Beban Kegiatan pelatihan Dasar ditentukan seperti berikut :
a. Pelatihan Dasar Pengembangan Diri dengan bobot 3 skk
b. Pelatihan Dasar Pengembangan Relasi dengan bobot 3 skk
c. Pelatihan Dasar Pembinaan Jiwa Kepemimpinan dengan bobot 2 skk
d. Pelatihan Dasar Pembinaan Jiwa Kewirausahaan dengan bobot 2 skk
Pasal 35
1. Mahasiswa wajib mengikuti Pelatihan Dasar Pengembangan Diri di
semester pertama, dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa.
2. Mahasiswa wajib mengikuti Pelatihan Dasar Pengembangan Relasi di
semester kedua, dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa.
3. Mahasiswa wajib mengikuti Pelatihan Dasar Pembinaan Jiwa
Kepemimpinan di semester kelima, dihitung sejak terdaftar sebagai
mahasiswa.
4. Mahasiswa wajib mengikuti Pelatihan Dasar Pembinaan Jiwa Kewirausahaan di semester keenam, dihitung sejak terdaftar sebagai
mahasiswa.
5. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib mengikuti Pelatihan Dasar yang
ditetapkan oleh Institut.
Pasal 36
Ketuntasan mengikuti pelatihan dasar dipenuhi jika:
a. Kehadiran mahasiswa dalam kegiatan masing-masing pelatihan tidak
kurang dari 80 (delapanpuluh) persen.
b. Telah melaksanakan seluruh tugas yang diwajibkan oleh fasilitator
pelatihan dasar.
Pasal 37
Biaya Pelatihan Dasar ditetapkan oleh Institut.
90
Pedoman Umum Mahasiswa
Pasal 38
1. Peserta Pelatihan Dasar sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Institut seperti
pada Pasal 35 adalah mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa
di semester berjalan.
2. Peserta Pelatihan Dasar di luar jadwal yang ditetapkan seperti pada Pasal
35 harus mendaftarkan diri di Biro Akademik sesuai jadwal yang
ditetapkan oleh Institut.
Kegiatan Partisipatif
Pasal 39
Kegiatan Partisipatif dalam Program SKK terdiri atas kegiatan ko-kurikuler dan
ekstra-kurikuler.
Pasal 40
Total Beban Kredit Kegiatan Partisipatif minimal adalah 10 skk dengan
ketentuan seperti berikut:
a. Kegiatan ko-kurikuler yang harus diikuti minimal 4 skk;
b. Kegiatan ekstra-kurikuler yang diikuti minimal 2 skk.
Pasal 41
1. Jenis kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang memiliki bobot skk
ditetapkan oleh Institut
2. Aturan penilaian bobot skk dan sistem administrasi kredit kemahasiswaan
diatur dalam Pedoman Sistem Kredit Kemahasiswaan.
BAB VIII
YUDISIUM DAN PREDIKAT KELULUSAN
Pasal 42
1. Yudisium adalah sidang yang dilakukan oleh program studi bagi
mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan Sistem Kredit
91
Peraturan Akademik
Semester dan Sistem Kredit Kemahasiswaan untuk menentukan IPK dan
predikat kelulusan.
2. Mahasiswa yang mengikuti yudisium harus sudah menyelesaikan seluruh
beban studi dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Institut.
3. Mahasiswa yang telah mengikuti yudisium, secara otomatis statusnya
sebagai mahasiswa berakhir dan selanjutnya menjadi alumni.
Predikat Kelulusan
Pasal 43
Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu dengan pujian (cumlaude), sangat
memuaskan, dan memuaskan yang dinyatakan pada transkrip akademik.
Pasal 44
Pemberian predikat kelulusan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Predikat dengan pujian (cumlaude), diberikan kepada lulusan yang
memenuhi persyaratan berikut:
a. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakekat dan normanorma masyarakat akademik;
b. memiliki IPK 3,51 (tiga koma limapuluh satu) sampai dengan 4,00
(empat koma nol);
c. menyelesaikan studinya maksimum dalam waktu 5 (lima) tahun.
2. Predikat sangat memuaskan diberikan kepada lulusan yang memenuhi
persyaratan berikut:
a. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakekat dan normanorma masyarakat akademik;
b. memiliki IPK 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) sampai dengan 3,50
(tiga koma lima puluh) dan menyelesaikan studinya maksimum dalam
waktu 6 (enam) tahun, atau
c. memiliki IPK 3,51(tiga koma lima puluh satu) sampai dengan 4,00
(empat koma nol) dan menyelesaikan studinya dalam waktu lebih
besar dari 5 (lima) tahun.
3. Predikat memuaskan diberikan kepada lulusan yang memenuhi
persyaratan berikut:
a. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakekat dan normanorma masyarakat akademik;
92
Pedoman Umum Mahasiswa
b. memiliki IPK 2,00 (dua koma nol) sampai dengan 2,75 (dua koma
tujuh puluh lima), atau
c. memiliki IPK 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) sampai dengan 3,50
(tiga koma lima puluh) dan menyelesaikan studinya dalam waktu lebih
besar dari 6 (enam) tahun.
Pasal 45
Kewenangan menetapkan predikat kelulusan mengikuti ketentuan sebagai
berikut:
1. Predikat dengan pujian (cumlaude) ditetapkan pada tingkat institut oleh
Rektor.
2. Predikat sangat memuaskan ditetapkan pada tingkat fakultas oleh Dekan.
3. Predikat memuaskan ditetapkan pada tingkat program studi oleh Ketua
Program Studi.
Gelar Akademik
Pasal 46
1. Gelar akademik dan singkatannya dicantumkan pada ijazah/surat tanda
lulus.
2. Penggunaan gelar akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ijazah
Pasal 47
1. Ijazah diberikan kepada mahasiswa sebagai tanda bukti telah
lulus/menyelesaikan pendidikan program sarjana.
2. Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas.
Pasal 48
1. Ijazah/surat tanda lulus sarjana hanya dibuat satu kali.
2. Ijazah/surat tanda lulus sarjana yang hilang akan diganti dengan surat
keterangan.
93
Peraturan Akademik
3. Alumni yang mengaku kehilangan ijazah dapat mengajukan permohonan
pembuatan surat keterangan sebagai pengganti ijazah yang hilang kepada
Dekan fakultas terkait.
4. Dekan fakultas akan menerbitkan surat keterangan tersebut setelah
meneliti bahwa alumni yang bersangkutan benar-benar lulusan Institut.
5. Surat keterangan sebagai pengganti ijazah yang hilang ditandatangani
oleh Rektor dan Dekan Fakultas.
Transkrip
Pasal 49
1. Transkrip diberikan kepada lulusan sebagai lampiran ijazah.
2. Transkrip terdiri dari transkrip untuk Sistem Kredit Semester dan untuk
Sistem Kredit Kemahasiswaan.
3. Transkrip untuk Sistem Kredit Semester menunjukkan penilaian hasil
belajar seluruh semester yaitu nilai seluruh mata kuliah, tanggal kelulusan,
jumlah sks yang ditempuh, IPK dan predikat kelulusan.
4. Transkrip untuk Sistem Kredit kemahasiswaan menunjukkan seluruh
kegiatan pelatihan dasar dan kegiatan partisipatif yang diperoleh selama
studi di Institut, dan jumlah skk yang ditempuh.
BAB VI
PELANGGARAN TERHADAP NORMA MASYARAKAT AKADEMIK
Pasal 50
Mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran, etika dalam masyarakat
serta norma masyarakat akademik, tidak boleh melakukan perbuatan yang
melanggar norma masyarakat akademik, antara lain:
a. mencontek atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi, atau
alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari asisten atau dosen yang
berkepentingan dalam kegiatan akademik;
b. memalsukan atau tanpa ijin mengganti/memalsukan nilai atau transkrip
akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, Kartu Studi Mahasiswa, tugastugas dalam rangka perkuliahan, surat keterangan, laporan dan atau tanda
tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
94
Pedoman Umum Mahasiswa
c. melakukan tindak plagiat, dengan sadar menggunakan buah pikiran,
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
ciptaan atau karya orang lain sebagai buah pikiran, ciptaan atau karya
sendiri dalam kegiatan akademik;
membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan
terjadinya hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik;
mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara
memberi hadiah dan atau mengancam dengan maksud mempengaruhi
penilaian terhadap prestasi akademiknya;
menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan untuk
kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri
dalam kegiatan akademik misal ujian, pembuatan tugas dan lain-lain;
menyuruh orang lain baik sivitas akademika Institut maupun orang lain
untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan, baik
untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain dalam
kegiatan akademik, misal ujian, pembuatan tugas dan lain-lain;
melakukan hal-hal yang mengganggu ketenangan belajar dan bekerja di
kampus;
melakukan intimidasi terhadap sesama warga sivitas akademika,
karyawan, maupun masyarakat sekitar;
membawa dan menggunakan bahan peledak, senjata api, senjata tajam
dan sejenisnya di luar kepentingan akademik;
menggunakan dan atau menyebarkan obat-obatan terlarang/narkotika di
luar kepentingan akademik;
melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan atau perundangundangan yang berlaku baik di dalam maupun di luar kampus;
melakukan pelanggaran norma susila, norma sosial dan kesopanan baik di
dalam maupun di luar kampus;
melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di Institut;
melakukan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang dapat mencemarkan
dan atau merugikan nama baik Institut.
95
Peraturan Akademik
Sanksi Terhadap Pelanggaran Norma Akademik
Pasal 51
Sanksi terhadap pelaku perbuatan seperti pada pasal 50 diatur dengan
ketentuan tersendiri.
BAB VII
PENUTUP
Pasal 52
Dengan diberlakukannya Peraturan Akademik ini, maka Peraturan Akademik
No 273/N.07.04/Rektorat/Itenas/VIII/2010 dan Peraturan lain yang
bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 53
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 06 Juni 2013
Rektor,
ttd
Dr. Imam Aschuri, Ir.,M.T.
96
Pedoman Umum Mahasiswa
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 177/N.07/Rektorat/Itenas/VII/2013
tentang
PERATURAN KEMAHASISWAAN
------------------------------------------------------------------------------------REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Menimbang :
1. Bahwa perkembangan Sistem Pendidikan Nasional menuntut Institut Teknologi
Nasional untuk melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan sistem
pendidikan;
2. Bahwa sejak Tahun 2012 Institut Teknologi Nasional melakukan perubahan
struktur organisasi berdasarkan Statuta 2012;
3. Bahwa Peraturan Kemahasiswaan disusun berdasarkan Statuta dan struktur
organisasi Institut;
4. Bahwa Surat keputusan Rektor No:456/A.38.01/Rektorat/Itenas/VIII/2009 tentang
Peraturan Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional perlu disesuaikan;
5. Bahwa berkaitan dengan butir 1 sampai dengan butir 4 di atas perlu diterbitkan
Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional mengenai Peraturan
Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional.
Mengingat :
1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 155
tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan;
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi No.
07/Kpts/YPDS/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Pengangkatan Rektor
Institut Teknologi Nasional Periode 2012 - 2016;
97
Peraturan Kemahasiswaan
5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor
22/Kpts/YPDS/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Statuta Institut Teknologi
Nasional.
Memperhatikan:
Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional tanggal 10 Juni 2013.
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Peraturan Kemahasiswaan
Institut Teknologi Nasional
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:
a. Institut adalah Institut Teknologi Nasional Bandung disingkat Itenas.
b. Jurusan adalah Jurusan yang terdapat di Institut.
c. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta
mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui
proses pembelajaran di Institut.
d. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti
seluruh kegiatan akademik.
e. Dosen tetap adalah dosen Institut yang diangkat oleh Yayasan dan atau Dosen
Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Institut Teknologi Nasional.
f. Kehidupan kampus adalah kegiatan yang berada di dalam atau di luar area
Institut yang menggunakan nama atau atribut Institut;
g. Organisasi Kemahasiswaan Institut adalah Organisasi Kemahasiswaan
nonstruktural, merupakan sarana kegiatan ekstra-kurikuler yang meliputi
98
Pedoman Umum Mahasiswa
penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya peningkatan kesejahteraan
mahasiswa, dan bakti sosial bagi masyarakat.
BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
Pasal 2
Hak Mahasiswa
Selama masa pendidikannya mahasiswa mempunyai hak:
a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung-jawab untuk menuntut
ilmu dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di Institut;
b. memperoleh pengalaman belajar dan layanan bidang akademik sesuai dengan
minat, bakat, dan kemampuan;
c. memanfaatkan fasilitas dan layanan Institut dalam mendukung kelancaran
proses belajar;
d. mendapat bimbingan dari dosen dalam rangka penyelesaian studinya;
e. mendapat beasiswa bagi mereka yang berprestasi dan atau berasal dari
keluarga yang kurang mampu jika memenuhi persyaratan yang berlaku di Institut;
f. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti;
g. mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di Institut;
h. menggunakan nilai dan kredit matakuliah dari program studi lain, baik di dalam
maupun di luar Institut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut;
i. pindah ke program studi lain, bila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa
di program studi yang hendak dimasuki dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku di Institut;
j. pindah ke perguruan tinggi lain.
Pasal 3
Kewajiban Mahasiswa
Mahasiswa berkewajiban untuk:
a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Institut;
b. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan
sarana dan prasarana Institut;
99
Peraturan Kemahasiswaan
c. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan Institut;
d. memegang teguh dan menghargai norma dan etika akademik;
e. menjaga kewibawaan dan nama baik Institut.
Pasal 4
Perilaku dalam Kehidupan Kampus
1. Institut menghargai setiap mahasiswa sebagai individu, oleh sebab itu setiap
individu mahasiswa wajib saling menghomati satu sama lain, menjaga hak dan
kewajiban individu, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Mahasiswa dilarang menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang tidak
sesuai dengan peruntukan atau fungsinya, kecuali dengan ijin khusus dari Institut.
3. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu mengembangkan pikirannya tetapi
juga mempunyai kepekaan dan kematangan emosi untuk mengembangkan
kalbunya.
4. Mahasiswa sebagai anggota keluarga besar Institut, wajib berperilaku dan bertutur
kata sesuai dengan etika dan sopan santun secara umum.
5. Mahasiswa wajib berpakaian sopan, sesuai norma susila dan etika, rapi, dan
bersih dalam mengikuti semua kegiatan di dalam kampus.
BAB III
LAYANAN KEMAHASISWAAN
Pasal 5
Tujuan Layanan Kemahasiswaan
1. Layanan kemahasiswaan bertujuan untuk mendukung proses pendidikan menuju
terwujudnya visi dan misi Institut.
2. Layanan kemahasiswaan diberikan kepada individu maupun kelompok
mahasiswa, untuk mendukung pengembangan bakat, minat, keprofesian, dan
pengembangan kesejahteraan mahasiswa.
100
Pedoman Umum Mahasiswa
Pasal 6
Jenis Layanan
1. Jenis layanan di luar kegiatan akademik regular yang disediakan oleh Institut
melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan antara lain:
a. Beasiswa.
b. Bimbingan dan Konseling.
c. Pengembangan Keprofesian.
d. Program Bantuan Asuransi Kecelakaan.
e. Bantuan Dana Kemahasiswaan.
f. Pembinaan softskills melalui program SKK.
g. Kesehatan melalui Poliklinik Itenas.
h. Minat dan bakat melalui Unit Kegiatan Kemahasiswaan.
2. Layanan kemahasiswaan hanya bisa diperoleh jika mahasiswa tersebut telah
memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai jenis layanan.
Pasal 7
Beasiswa
1. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang berasal dari Institut maupun dari
luar Institut yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
2. Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa dapat bersifat:
a. mengikat (ikatan kerja); atau
b. tidak mengikat.
3. Tujuan pemberian beasiswa adalah:
a. membantu biaya studi dan/atau biaya hidup mahasiswa;
b. mendorong prestasi studi mahasiswa;
c. menumbuhkan kepedulian terhadap almamater.
4. Penerima beasiswa berkewajiban:
a. menunjukkan perilaku yang baik dan mentaati tata tertib yang berlaku di
Institut;
b. belajar dan berusaha meningkatkan prestasi;
c. menyampaikan laporan kemajuan studi pada setiap akhir semester kepada
pemberi beasiswa melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan.
101
Peraturan Kemahasiswaan
5. Pemberian Beasiswa akan dihentikan apabila penerima:
a. telah dinyatakan lulus oleh Institut;
b. tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai penerima beasiswa;
c. sedang cuti kuliah atau dihentikan sementara status kemahasiswaannya
minimal satu semester;
d. dicabut secara permanen status kemahasiswaannya;
e. terbukti melakukan pemalsuan data ketika mengajukan permohonan
beasiswa.
6. Jika penerima beasiswa diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang
berlaku di Institut, maka beasiswa dapat dihentikan untuk sementara, selama
yang bersangkutan menjalani proses pemeriksaan. Jika yang bersangkutan
ternyata terbukti tidak bersalah atau tidak mendapat sanksi seperti pada ayat 5
pasal ini maka beasiswanya dapat diaktifkan kembali, dan beasiswa yang tertunda
selama proses pemeriksaan akan segera dibayarkan.
Pasal 8
Bimbingan dan Konseling
1. Bimbingan dan Konseling adalah layanan konsultasi yang berorientasi kepada
pembinaan karakter dalam masalah-masalah psikologis untuk mendukung dan
meningkatkan prestasi akademik mahasiswa.
2. Bimbingan dan Konseling dikelola oleh tim yang diangkat, diberhentikan, dan
bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Tim Bimbingan dan Konseling dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh
wali akademik, dosen konselor yang telah mendapatkan sertifikat dari Pelatihan
Bimbingan Konseling, psikolog, psikiater, dokter dan atau tokoh agama yang
sesuai dengan keperluan.
4. Ruang lingkup Bimbingan dan Konseling adalah:
a. memberikan bimbingan dan pembinaan kepada mahasiswa dalam mengatasi
permasalahan baik pribadi maupun kelompok, khususnya masalah yang
bersifat non akademis (psikologis) yang tidak dapat diatasi oleh dirinya
sendiri;
b. memberikan rekomendasi/referensi bagi mahasiswa untuk membantu
memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi.
102
Pedoman Umum Mahasiswa
Pasal 9
Layanan Pengembangan Keprofesian
1. Layanan Pengembangan Keprofesian merupakan program ekstrakurikuler yang
dilaksanakan berdasarkan:
a. pemahaman mahasiswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dunia kerja;
b. kebutuhan Pemerintah, masyarakat, dan atau industri terhadap lulusan
Institut.
2. Pelayanan Pengembangan Keprofesian diberikan berupa pendidikan, pelatihan,
kesempatan kerja magang, perekrutan, latihan kewirausahaan, dan hal-hal yang
berkaitan dengan kegiatan akademik.
Pasal 10
Program Bantuan Asuransi Kecelakaan
1. Bantuan Asuransi Kecelakaan adalah program bantuan untuk mahasiswa yang
terkena musibah, yang dikelola oleh Institut.
2. Mahasiswa yang mengalami kecelakaan dapat mengajukan Bantuan Asuransi
Kecelakaan kepada Biro Kemahasiswaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Pemberian bantuan asuransi kecelakaan ditetapkan oleh Institut.
Pasal 11
Dana Kemahasiswaan
1. Dana kemahasiswaan adalah program bantuan dana kepada mahasiswa baik
secara perorangan maupun kelompok/organisasi kemahasiswaan, yang
merupakan dana stimulus untuk meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan
yang terdiri atas:
a. dana kegiatan organisasi;
b. dana kegiatan perorangan.
2. Pemberian bantuan dana kemahasiswaan berlandaskan pada:
a. bantuan dana kegiatan organisasi/perorangan diberikan secara adil
(proporsional dan seimbang);
b. semua organisasi kemahasiswaan yang diakui secara sah mempunyai hak
untuk mendapatkan dana operasional kesekretariatan organisasi;
c. dana diberikan berdasarkan prioritas program, pemanfaatan dana, manfaat
103
Peraturan Kemahasiswaan
yang diperoleh, dan keutamaan lainnya yang ditentukan oleh organisasi
kemahasiswaan itu sendiri atas dasar pertimbangan terbatasnya anggaran
kegiatan.
Pasal 12
Pembinaan Softskills Melalui Program SKK
1. Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK) adalah suatu sistem penyelenggaraan
kegiatan kemahasiswaan dengan menggunakan satuan kredit kemahasiswaan
(skk) untuk menyatakan beban kegiatan dan pengalaman belajar mahasiswa
dalam melaksanakan program pencapaian kompetensi keterampilan lunak
(softskills).
2. Program SKK bertujuan untuk membina potensi mahasiswa secara berkelanjutan
agar menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi softskills yang optimal,
sehingga mampu meningkatkan kemampuan intrapersonal, interpersonal,
kepemimpinan, dan semangat kewirausahaan.
3. Pembinaan softskills melalui program Sistem Kredit Kemahasiswaan diatur dalam
peraturan tersendiri.
Pasal 13
Layanan Kesehatan melalui Poliklinik Itenas
1. Poliklinik Itenas bertujuan memberikan layanan masalah kesehatan kepada
seluruh warga Itenas.
2. Mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan dapat dilayani oleh Poliklinik
Itenas sesuai peraturan yang berlaku.
BAB IV
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT
Pasal 14
Jenis Organisasi Kemahasiswaan
1. Organisasi Kemahasiswaan Institut terdiri atas Himpunan Mahasiswa Jurusan
104
Pedoman Umum Mahasiswa
(HMJ), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Keluarga Mahasiswa (KM).
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat
jurusan yang kegiatan utamanya berdasarkan pada keilmuan dan keprofesian.
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat
Institut yang kegiatannya berdasarkan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat,
upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial bagi masyarakat.
4. Keluarga Mahasiswa (KM) adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut
yang dibentuk oleh Institut bersama dengan seluruh HMJ dan UKM, yang
berfungsi untuk mengkoordinasikan semua organisasi kemahasiswaan di Institut.
Pasal 15
Fungsi Organisasi Kemahasiswaan Institut
1. Organisasi Kemahasiswaan Institut mempunyai fungsi sebagai sarana dan
wadah untuk:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis
besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
b. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan;
c. melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan,
pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan atau
penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan
lainnya.
d. memfasilitasi komunikasi antar mahasiswa;
e. mengembangkan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon
ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan;
f. mengembangkan pelatihan keterampilan berorganisasi, manajemen, dan
kepemimpinan mahasiswa;
g. membina dan mengembangkan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam
melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
h. memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni yang dilandasi
oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan
kebangsaan.
2. Organisasi Kemahasiswaan Institut diselenggarakan terutama berdasarkan prinsip
dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
3. Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab Organisasi Kemahasiswaan
105
Peraturan Kemahasiswaan
Institut terhadap Institut ditetapkan bersama antara mahasiswa dan Pimpinan
Institut, dengan tetap berpedoman bahwa Pimpinan Institut merupakan
penanggung jawab semua kegiatan di Institut dan/atau yang mengatasnamakan
Institut.
Pasal 16
Prinsip Penyelenggaraan Organisasi
1. Organisasi Kemahasiswaan Institut menganut asas terbuka, tidak diskriminatif,
mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, efisien, dan transparan.
2. Kebijakan dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Institut ditentukan oleh
anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan mengacu kepada
peraturan Institut.
3. Kebijakan dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Institut tidak bertentangan
dengan peraturan Institut, peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
dan etika masyarakat.
4. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Institut harus mahasiswa yang tidak
bermasalah dalam akademik dan dapat mengelola waktu dengan baik sehingga
dapat dibanggakan prestasi akademiknya.
Pasal 17
Keabsahan Organisasi Kemahasiswaan Institut
1. Organisasi Kemahasiswaan Institut harus terdaftar secara resmi pada Biro
Kemahasiswaan dan diizinkan secara sah melalui Surat Keputusan Rektor.
2. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan
Institut disahkan oleh Institut.
3. Pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan Institut sesuai dengan ketentuan yang
diatur oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
Pasal 18
Hak & Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan Institut
1. Organisasi Kemahasiswaan Institut berhak memperoleh pelayanan, pembinaan,
dan izin menggunakan fasilitas Institut, sesuai dengan ketentuan penggunaan
106
Pedoman Umum Mahasiswa
fasilitas Institut yang berlaku.
2. Organisasi Kemahasiswaan Institut mempunyai kewajiban:
a. mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Institut;
b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab
serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun
kelompok/organisasi serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Institut;
c. mendukung suasana dan proses pembelajaran
yang menunjang
keberhasilan proses pendidikan;
d. menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa Institut;
e. membuat program kerja dan anggaran tahunan secara tertulis sesuai
peraturan yang berlaku;
f. membuat laporan hasil kerja tahunan secara tertulis sesuai peraturan yang
berlaku;
g. memberikan laporan secara tertulis sesuai peraturan yang berlaku, selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan setiap kegiatan.
Pasal 19
Himpunan Mahasiswa Jurusan
1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah kelengkapan nonstruktural Jurusan
yang merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan yang kegiatannya
berdasarkan pada keilmuan dan keprofesian.
2. Anggota HMJ adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar secara sah pada jurusan
bersangkutan tanpa melalui proses apapun oleh HMJ.
3. Pengurus inti HMJ (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. mahasiswa aktif yang memiliki prestasi akademik dengan IPK ≥2,75;
b. telah menjadi mahasiswa sekurang-kurangnya 4 semester; dan
c. mempunyai integritas, kepribadian dan berbudi luhur.
4. Pengurus HMJ disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Jurusan dan dilantik oleh
Ketua Jurusan yang bersangkutan.
5. Ketua HMJ bertanggung-jawab kepada Ketua Jurusan.
6. Masa bakti pengurus HMJ 1 tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat
dipilih kembali.
107
Peraturan Kemahasiswaan
Pasal 20
Unit Kegiatan Mahasiswa
1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi kemahasiswaan nonstruktural
di tingkat institut yang kegiatannya berdasarkan penalaran dan keilmuan, minat
dan bakat, upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial bagi
masyarakat.
2. Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) manapun di Institut untuk mengembangkan
bakat, minat, dan penalaran.
3. Anggota UKM berasal dari mahasiswa Institut yang menaruh minat dan
memenuhi persyaratan di UKM yang diminati.
4. Pengurus inti UKM harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. mahasiswa aktif yang memiliki prestasi akademik dengan dengan IPK ≥2,75;
b. telah menjadi mahasiswa sekurang-kurangnya 4 semester; dan
c. mempunyai integritas, kepribadian dan berbudi luhur.
5. Pengurus UKM disahkan dengan Surat Keputusan dan dilantik oleh Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
6. Ketua UKM Bertanggung-jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan.
7. Masa bakti pengurus UKM 1 tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat
dipilih kembali.
Pasal 21
Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa
1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dapat didirikan jika ruang lingkup kegiatan
organisasi tersebut bertujuan mendukung pencapaian visi dan misi Institut, dan
merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa.
2. Pendirian UKM diusulkan oleh kelompok mahasiswa yang memiliki minat dan
ketertarikan di bidang yang sama, tetapi UKM untuk itu belum ada di Institut,
dengan mengikuti tata cara sebagai berikut:
a. memiliki calon anggota yang berasal dari mahasiswa Institut;
b. mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran UKM yang disediakan oleh Biro
Kemahasiswaan;
108
Pedoman Umum Mahasiswa
c. memiliki peraturan dan tata tertib yang mengacu pada Statuta Institut dan
Peraturan Kemahasiswaan Institut;
d. memiliki struktur organisasi dan susunan pengurus;
e. memiliki jumlah anggota minimal sesuai yang dipersyaratkan dan berasal dari
minimal 2 program studi yang berbeda; dan
f. memiliki pembimbing yang berasal dari dosen tetap.
3. Setiap UKM mempunyai bidang/jenis kegiatan yang unik
4. UKM yang baru berdiri akan diberi status masa percobaan untuk menguji tingkat
keaktifannya selama minimal satu tahun.
5. Setelah habis masa percobaan akan ditinjau tingkat keaktifan UKM tersebut untuk
ditentukan apakah UKM dapat disahkan atau tidak.
Pasal 22
Keluarga Mahasiswa
1. Keluarga Mahasiswa (KM) adalah organisasi kemahasiswaan nonstruktural yang
merupakan badan perwakilan mahasiswa di tingkat Institut.
2. KM beranggotakan seluruh mahasiswa Institut.
3. Pengurus inti KM harus memenuhi syarat berikut:
a. mahasiswa aktif yang memiliki prestasi akademik dengan IPK ≥2,75;
b. telah menjadi mahasiswa sekurang-kurangnya 4 semester; dan
c. mempunyai integritas, kepribadian dan berbudi luhur.
4. Pengurus KM disahkan dengan Surat Keputusan dan dilantik oleh Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
5. Ketua KM Bertanggung-jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan.
6. Masa bakti pengurus KM 1 tahun dan khusus untuk Ketua Umum/Presiden KM
tidak dapat dipilih kembali.
7. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi KM ditetapkan bersama antara
mahasiswa dan Institut dengan memperhatikan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.
109
Peraturan Kemahasiswaan
Pasal 23
Pembiayaan Organisasi
Pembiayaan untuk keperluan organisasi kemahasiswaan dapat diperoleh dari sumbersumber keuangan antara lain iuran anggota, bantuan yang tidak mengikat, dana
kemahasiswaan, dan usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 24
Pencabutan Hak Organisasi
Institut dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dekan
Fakultas, maupun Ketua Jurusan dapat mencabut hak organisasi kemahasiswaan
apabila terbukti:
a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan kelancaran
pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan Institut;
b. melanggar ketentuan dan peraturan Institut.
BAB V
PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Pasal 25
1. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan perorangan atau kelompok/organisasi
kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam rangka pendidikan dan pengembangan
diri sebagai mahasiswa.
2. Kegiatan kemahasiswaan harus berlandaskan atas asas manfaat, edukasi, saling
menghargai, ketertiban, kemandirian, persatuan dan kesatuan serta tetap
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai bermasyarakat, dan nilai akademis.
Pasal 26
Izin Kegiatan
Kegiatan kemahasiswaan harus mendapat izin dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kegiatan kemahasiswaan yang bersifat individu maupun kelompok yang tidak
melibatkan organisasi kemahasiswaan, harus mendapat izin dari Ketua Jurusan.
110
Pedoman Umum Mahasiswa
b. Kegiatan kemahasiswaan HMJ harus mendapat rekomendasi dari Staf Pembina
Kemahasiswaan dan izin dari Ketua Jurusan dan Dekan.
c. Kegiatan kemahasiswaan UKM harus mendapat izin Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan setelah mendapat rekomendasi dosen
pembimbing dan izin dari Kepala Biro Kemahasiswaan.
d. Kegiatan kemahasiswaan KM harus mendapat izin Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Biro
Kemahasiswaan.
Pasal 27
Persyaratan Kegiatan
1. Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman
sebagai berikut:
a. tidak mengganggu kegiatan resmi Institut;
b. tidak merusak citra Institut;
c. memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa
sesuai dengan visi dan misi Institut;
d. mendapat izin penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku; dan
e. mengikuti peraturan tata tertib kampus.
2. Semua kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan pihak luar Institut harus
mendapat izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan
adat yang berlaku di lingkungan setempat.
4. Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan Institut harus mendapat izin dari
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
BAB VI
PENGHARGAAN
Pasal 28
Pemberian Penghargaan
1. Penghargaan adalah suatu bentuk perlakuan, pemberian, atau kepedulian Institut
111
Peraturan Kemahasiswaan
kepada mahasiswa (sebagai perorangan, kelompok, atau organisasi) yang dinilai
telah menunjukkan suatu prestasi yang dapat meningkatkan citra Institut di
masyarakat.
2. Penghargaan diberikan setelah diadakan suatu penilaian terhadap prestasi
mahasiswa secara terus menerus dan konsisten dalam bidang tertentu, dan
mendukung serta membantu kegiatan pendidikan yang dapat dijadikan teladan
bagi mahasiswa.
3. Jenis penghargaan kepada mahasiswa adalah:
a. Penghargaan Prestasi Akademik (PPA).
b. Penghargaan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres).
c. Penghargaan lainnya.
4. Penghargaan dapat diberikan berupa:
a. Piagam penghargaan.
b. Beasiswa.
c. Penunjukan sebagai peserta kehormatan dalam suatu acara baik tingkat
Institut, nasional maupun internasional.
d. Penghargaan dalam bentuk lain.
Pasal 29
Penghargaan Prestasi Akademik
1. Penghargaan Prestasi Akademik (PPA) diberikan pada mahasiswa dengan
prestasi akademik tertinggi di tiap program studi.
2. PPA diberikan satu tahun sekali pada saat pelantikan mahasiswa baru.
Pasal 30
Penghargaan Mahasiswa Berprestasi
1. Penghargaan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) diberikan kepada mahasiswa
yang dinilai telah menunjukkan prestasi di bidang akademik dan ekstrakurikuler.
2. Persyaratan untuk terpilih sebagai Mawapres:
a. berstatus mahasiswa aktif;
b. menyelesaikan tugas akademik selama minimal empat semester maksimal
enam semester;
c. memiliki Indeks Prestasi dengan IPK ≥ 3,0;
112
Pedoman Umum Mahasiswa
d. aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler; dan
e. mampu berbahasa Inggris pasif dan aktif.
3. Mawapres dipilih dari setiap program studi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Mawapres juara I dan II tingkat Fakultas dipilih dari setiap juara I di tingkat
Program Studi.
b. Mawapres juara I, II, dan III tingkat Institut dipilih dari setiap juara I dan II
tingkat Fakultas.
4. Pemilihan/seleksi Mawapres dilakukan pada setiap tahun akademik yang
diberikan satu tahun sekali, yaitu pada saat pelantikan mahasiswa baru.
Pasal 31
Penghargaan Lainnya
1. Penghargaan lainnya diberikan oleh Institut kepada mahasiswa baik secara
perorangan/kelompok/organisasi atas prestasinya pada kegiatan ko-kurikuluer,
kegiatan esktrakurikuler atau kegiatan lainnya, baik yang diselenggarakan oleh
Institut maupun pihak di luar Institut.
2. Pemberian penghargaan ini diselenggarakan setahun sekali bersamaan dengan
upacara pelantikan mahasiswa baru.
BAB VII
PELANGGARAN TERHADAP NORMA DAN PERILAKU KEHIDUPAN KAMPUS
Pasal 32
Pengertian
1. Norma adalah suatu ukuran atau patokan yang harus dipatuhi oleh seseorang
dalam bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakat.
2. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol dan zatzat lainnya yang membahayakan kesehatan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman
baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
113
Peraturan Kemahasiswaan
4.
5.
6.
9.
10.
11.
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana yang diatur dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika,
yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat
yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku,
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang
Psikotropika.
Judi adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang
atau barang lainnya yang mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan
kerugian atau keuntungan salah satu pihak.
Senjata adalah segala jenis alat untuk membela diri, menakut-nakuti atau untuk
melakukan penyerangan terhadap orang lain, yang jika digunakan dengan
sengaja atau karena kelalaian dapat mengakibatkan luka ringan, luka parah,
dampak psikologis, atau bahkan dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang.
Bahan peledak adalah segala macam bahan atau zat berbentuk padat, cair dan
atau gas yang dapat menimbulkan ledakan dan membahayakan bagi manusia,
gedung, atau lingkungan dan yang dilarang oleh undang-undang.
Tindakan
kekerasan
adalah
mengancam/menakutnakuti/memaksa/melawan/mengintimidasi, berkelahi, memukul dengan tangan
atau benda keras, menampar/menggampar, meninju, menendang, melempar
dengan benda keras atau barang berbahaya lainnya, menikam dan tindakan
kekerasan lainnya dengan tujuan untuk membahayakan orang lain.
Pelanggaran kesusilaan adalah pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan
dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang mengatur
tentang kesusilaan.
Pasal 33
Bentuk Pelanggaran
Mahasiswa Institut dilarang:
a. melakukan pemalsuan dalam segala bentuk;
b. melakukan pelanggaran terhadap norma masyarakat akademik, seperti
didefinisikan pada Peraturan Akademik Institut;
c. mengganggu secara langsung jalannya kegiatan resmi Institut dengan cara
114
Pedoman Umum Mahasiswa
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
kekerasan maupun dengan cara yang lain;
melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Institut secara
sistematis atau sengaja;
melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik
Indonesia yang diancam dengan hukuman pidana penjara;
menganut dan atau menyebarluaskan paham, ajaran, dan aliran/sekte terlarang di
Negara Republik Indonesia.
menyalahgunakan fasilitas kampus;
merusak barang/perlengkapan/gedung milik Institut;
melakukan tindakan kekerasan;
menghasut atau mengadu domba;
melakukan pencurian;
melakukan pembunuhan;
memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau
menyebarkan,dan mengkonsumsi minuman keras;
memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau
menyebarkan dan mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika dan zatzat adiktif lainnya untuk disalahgunakan;
melakukan kegiatan perjudian baik terselubung maupun terang-terangan;
memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau
menyebarkan, dan menggunakan senjata, bahan peledak dan barang-barang
yang sejenis;
melakukan tindak pelanggaran kesusilaan;
melakukan tindak pidana lainnya yang belum disebutkan di atas.
Pasal 34
Pelaporan
1. Setiap tindakan dan atau perbuatan sesuai Pasal 33dapat diproses apabila ada
laporan tertulis dari:
a. Pihak yang langsung terkena atau korban, atau
b. Pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban, atau
c. Saksi yang melihat terjadinya perbuatan atau akibat dari suatu perbuatan.
2. Laporan sebagaimana disebutkan pada ayat 1, disampaikan kepada Pimpinan
Institut, Fakultas, dan atau Jurusan terkait.
115
Peraturan Kemahasiswaan
3. Pimpinan yang menerima laporan membuat Berita Acara Pemeriksaan, dan
menyampaikan rekomendasi, saran atau usulan tentang penyelesaikan masalah
dan sanksi terhadap pelanggar kepada Rektor atau Pimpinan Fakultas terkait.
4. Apabila diperlukan Rektor dapat membentuk Komisi Disiplin melalui Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
5. Dalam pelanggaran tertentu Pimpinan Fakultas dapat langsung mengenakan
sanksi kepada pelangggar, setelah mendapat laporan dari saksi sebagaimana
disebutkan pada ayat 1.
Pasal 35
Komisi Disiplin
1. Komisi Disiplin adalah komisi yang dibentuk oleh Rektor dalam rangka penegakan
disiplin pada mahasiswa jika terjadi pelanggaran norma dan perilaku kehidupan
kampus yang ditetapkan oleh Institut.
2. Komisi Disiplin bersifat ad hoc dan bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Anggota Komisi Disiplin terdiri atas:
a. Wakil Rektor;
b. Dekan Fakultas; dan
c. Ketua Jurusan
4. Anggota Komisi Disiplin jika dianggap perlu dapat ditambah dengan:
a. Pihak yang dianggap berkompeten dengan bidang terkait.
b. Organisasi kemahasiswaan terkait.
5. Komisi Disiplin mempunyai tugas:
a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran
norma dan perilaku kehidupan kampus sesuai berita acara dan laporan yang
diterima;
b. menyampaikan rekomendasi kepada Rektor Institut.
6. Komisi Disiplin memberikan rekomendasi kepada Rektor berupa:
a. Sanksi akademik, bagi pihak yang dinyatakan bersalah.
b. Pemulihan nama baik (rehabilitasi) bagi mahasiswa yang diadukan tetapi
dinyatakan tidak bersalah.
c. Pembelaan kepada mahasiswa yang mengadukan dan terbukti telah
dirugikan secara moral maupun material.
116
Pedoman Umum Mahasiswa
Pasal 36
Tata Kerja Komisi Disiplin
1. Komisi Disiplin menerima Berita Acara Laporan adanya pelanggaran seperti pada
Pasal 33 atau pengaduan tertulis dari Rektor.
2. Komisi Disiplin akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan
atau pengaduan, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk
membuktikan apakah laporan tersebut perlu diproses lebih lanjut atau tidak.
3. Jika dianggap perlu diproses lebih lanjut maka Komisi Disiplin dapat mengusulkan
pengangkatan anggota tambahan kepada Rektor.
4. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tertulis
pelanggaran oleh/terhadap mahasiswa, Komisi Disiplin dapat memanggil yang
bersangkutan dan yang terkait dalam pelanggaran untuk mendapatkan
data/informasi tambahan mengenai pelanggaran dimaksud.
5. Komisi Disiplin memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai sanksi bagi
pelaku pelanggaran atau pembelaan bagi mahasiswa yang ternyata memang
tidak memiliki bukti telah melakukan kesalahan yang dituduhkan.
6. Pengambilan keputusan sanksi atau pemulihan nama baik mahasiswa yang
diadukan merupakan kewenangan
Rektor setelah mempertimbangkan
rekomendasi dari Komisi Disiplin.
Pasal 37
Maksud dan Tujuan Sanksi
1. Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara
perorangan, kelompok/organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap
peraturan, norma, dan atau perilaku kehidupan kampus.
2. Sanksi dikenakan terhadap suatu pelanggaran dengan tujuan memberikan
pengertian mengenai adanya aturan yang harus diikuti, memberi peringatan
terhadap tindakan yang salah, serta sanksi tersebut menjadi peringatan untuk
mendidik anggota sivitas akademika lainnya.
3. Sanksi dapat diberikan kepada mahasiswa perorangan, organisasi, atau
penanggung jawab organisasi atas tindakan atau perbuatan yang terbukti
melanggar peraturan Institut.
4. Dengan diberikannya sanksi, diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran yang
dilakukan oleh yang bersangkutan atau mahasiswa lain. Pengulangan
117
Peraturan Kemahasiswaan
pelanggaran baik yang telah dilakukan sendiri maupun yang telah dilakukan oleh
orang lain dapat dikenakan sanksi yang lebih berat.
Pasal 38
Jenis Sanksi
1. Jenis sanksi yang dijatuhkan, tergantung dari jenis kesalahan atau pelanggaran
yang dilakukan. Sanksi dikategorikan berdasarkan urutan dari yang paling ringan
sampai yang paling berat.
2. Sanksi-sanksi dapat berupa:
a. Peringatan.
b. Penghentian sementara kegiatan organisasi.
c. Pencabutan izin kegiatan.
d. Pengurangan hak pengambilan sks.
e. Pembatalan satu atau lebih mata kuliah yang telah lulus.
f. Penghentian sementara status sebagai mahasiswa.
g. Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 39
1.
2.
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor
No:456/A.38.01/Rektorat/Itenas/VIII/2009 tentang Peraturan Kemahasiswaan
Institut Teknologi Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ditetapkan di
: Bandung.
Pada Tanggal
: 02 Juli 2013
Rektor,
ttd
Dr. Imam Aschuri, Ir., M.T.
118
Pedoman Umum Mahasiswa
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 178/N.07/Rektorat/Itenas/VII/2013
tentang :
PROGRAM SISTEM KREDIT KEMAHASISWAAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Menimbang
:
1. Bahwa perkembangan Sistem Pendidikan Nasional menuntut Institut
Teknologi Nasional untuk melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan
sistem pendidikan;
2. Bahwa sejak Tahun 2012 Institut Teknologi Nasional melakukan perubahan
struktur organisasi berdasarkan Statuta 2012;
3. Bahwa Program Sistem Kredit Kemahasiswaan disusun berdasarkan Statuta
dan struktur organisasi Institut;
4. Bahwa Surat Keputusan Rektor No: 020/A.05/Rektorat/Itenas/I/2012 tentang
Program Sistem Kredit Kemahasiswaan perlu disesuaikan;
5. Bahwa berkaitan dengan butir 1 sampai dengan butir 4 di atas perlu
diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional mengenai
Program Sistem Kredit Kemahasiswaan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Kepmendikbud RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan
Tinggi tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 232/U/2000 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa;
119
Program Sistem Kredit Kemahasiswaan
5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi No.
07/Kpts/YPDS/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Pengangkatan Rektor
Institut Teknologi Nasional Periode 2012 - 2016;
6. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor
22/Kpts/YPDS/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Statuta Institut Teknologi
Nasional.
Memperhatikan:
Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional tanggal 10 Juni 2013.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Program Sistem Kredit
Kemahasiswaan.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:
1. Institut adalah Institut Teknologi Nasional.
2. Mahasiswa adalah mereka yang lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru
Institut, telah mendaftarkan diri, dan memenuhi semua persyaratan yang
ditetapkan Institut.
3. Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK) adalah suatu sistem penyelenggaraan
kegiatan kemahasiswaan dengan menggunakan satuan kredit kemahasiswaan
(skk) untuk menyatakan beban kegiatan dan pengalaman belajar mahasiswa
dalam melaksanakan program pencapaian kompetensi keterampilan lunak (soft
skills).
4. Satuan kredit kemahasiswaan (skk) adalah takaran penghargaan terhadap
pengalaman belajar yang diperoleh dari satu kegiatan kemahasiswaan melalui
120
Pedoman Umum Mahasiswa
5.
6.
7.
8.
kegiatan pendidikan dasar dan atau kegiatan partisipatif pada berbagai kegiatan
kemahasiswaan yang mendukung pencapaian kompetensi soft skills lulusan.
Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar jam belajar
berdasarkan kurikulum, dan berkaitan dengan keahlian atau profesi sesuai
dengan bidang keilmuannya.
Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar bidang
akademik, dan berkaitan dengan kepribadian, bakat, dan kemampuan diri.
Pelatihan dasar dalam Program SKK adalah pelatihan yang bertujuan memberikan
kemampuan dasar untuk pencapaian kompetensi tertentu dalam bidang soft skills
mahasiswa.
Kegiatan partisipatif adalah kegiatan mandiri mahasiswa untuk peningkatan
bidang ilmu, bakat, organisasi, dan pengabdian pada masyarakat.
BAB 2
TUJUAN PROGRAM
Pasal 2
Program SKK bertujuan untuk membina potensi mahasiswa secara berkelanjutan
agar menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi soft skills yang optimal,
sehingga mampu meningkatkan kemampuan intrapersonal, interpersonal,
kepemimpinan, dan semangat kewirausahaan.
BAB 3
BEBAN KREDIT KEMAHASISWAAN
Pasal 3
1. Beban kredit kemahasiswaan minimal 20 (duapuluh) skk yang dapat dilaksanakan
dalam 8 (delapan) semester.
2. Ketuntasan memenuhi beban kredit kemahasiswaan sebanyak minimal 20
(duapuluh) skk menjadi salah satu syarat mengikuti sidang judisium kelulusan.
121
Program Sistem Kredit Kemahasiswaan
Pasal 4
Untuk mendukung kewajaran beban kredit kemahasiswaan, perlu ditentukan batasan
beban kegiatan berdasarkan jumlah skk seperti berikut:
a. Kegiatan Pelatihan Dasar dengan total 10 skk.
b. Kegiatan Partisipatif dengan total minimal 10 skk.
BAB 4
PELATIHAN DASAR
Pasal 5
Pelatihan Dasar dalam Program SKK terdiri dari:
a. Pelatihan Dasar Pengembangan Diri adalah pelatihan dasar untuk
mengembangan kemampuan intrapersonal.
b. Pelatihan Dasar Pengembangan Relasi adalah pelatihan dasar untuk
mengembangan kemampuan interpersonal, antara lain kerja sama dan komunikasi
efektif.
c. Pelatihan Dasar Pembinaan Semangat Kepemimpinan adalah pelatihan dasar
untuk membina jiwa kepemimpinan terhadap diri sendiri, kelompok, dan
lingkungan.
d. Pelatihan Dasar Pembinaan Semangat Kewirausahaan adalah pelatihan dasar
untuk membina jiwa berwirausaha.
Pasal 6
Beban Kegiatan pelatihan Dasar ditentukan seperti berikut:
a. Pelatihan Dasar Pengembangan Diri dengan bobot 3 skk.
b. Pelatihan Dasar Pengembangan Relasi dengan bobot 3 skk.
c. Pelatihan Dasar Pembinaan Semangat Kepemimpinan dengan bobot 2 skk.
d. Pelatihan Dasar Pembinaan Semangat Kewirausahaan dengan bobot 2 skk.
Pasal 7
1. Mahasiswa wajib mengikuti Pelatihan Dasar Pengembangan Diri di semester
pertama, dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa.
122
Pedoman Umum Mahasiswa
2. Mahasiswa wajib mengikuti Pelatihan Dasar Pengembangan Relasi di semester
kedua, dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa.
3. Mahasiswa wajib mengikuti Pelatihan Dasar Pembinaan Semangat Kepemimpinan di semester kelima, dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa.
4. Mahasiswa wajib mengikuti Pelatihan Dasar Pembinaan SemangatKewirausahaan
di semester keenam, dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa.
5. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib mengikuti Pelatihan Dasar yang ditetapkan
oleh Institut.
Pasal 8
Ketuntasan mengikuti pelatihan dasar dipenuhi jika:
a. Kehadiran mahasiswa dalam kegiatan masing-masing pelatihan tidak kurang dari
80 (delapanpuluh) persen.
b. Telah melaksanakan seluruh tugas yang diwajibkan oleh fasilitator pelatihan
dasar.
Pasal 9
1. Biaya mengikuti Pelatihan Dasar sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Institut
seperti pada Pasal 7 dibebankan kepada mahasiswa ketika mendaftar sebagai
mahasiswa baru.
2. Bagi mahasiswa yang tidak lulus atau tidak mengikuti pelatihan seperti pada Pasal
7, biaya pelatihan pengulangandibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
3. Biaya pelatihan ditetapkan oleh Institut.
Pasal 10
1. Peserta Pelatihan Dasar sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Institut seperti pada
Pasal 7 adalah mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa di semester
berjalan.
2. Peserta Pelatihan Dasar di luar jadwal yang ditetapkan seperti pada Pasal 7 harus
mendaftarkan diri di Biro Akademik sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Institut.
123
Program Sistem Kredit Kemahasiswaan
BAB 5
KEGIATAN PARTISIPATIF
Pasal 11
Kegiatan Partisipatif dalam Program SKK terdiri atas kegiatan dalam ko-kurikuler dan
ekstra-kurikuler.
Pasal 12
Total Beban Kredit Kegiatan Partisipatif minimal adalah 10 skk dengan ketentuan
seperti berikut:
a. Kegiatan ko-kurikuler yang harus diikuti minimal 4 skk
b. Kegiatan ekstra-kurikuler yang dihitung minimal 2 skk
Pasal 13
1. Jenis kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang memiliki bobot skk
ditetapkan oleh Institut.
2. Aturan penilaian bobot skk dan sistem administrasi kredit kemahasiswaan diatur
dalam Pedoman Sistem Kredit Kemahasiswaan terlampir.
BAB 6
PENUTUP
Pasal 14
1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam peraturan
tersendiri;
2. Keputusan ini berlaku untuk mahasiswa Angkatan 2010 dan sesudahnya; dan
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
124
Pedoman Umum Mahasiswa
Pasal 15
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka SK Rektor No.267/A.39.01/
Rektorat/Itenas/VIII/2010 tentang Program Sistem Kredit Kemahasiswaan dinyatakan
tidak berlaku.
Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 02 Juli 2013
Rektor,
ttd
Dr. Imam Aschuri,Ir.,M.T.
125
Program Sistem Kredit Kemahasiswaan
Lampiran SK Rektor Nomor : 178//N.07/Rektorat/Itenas/VII/2013 tentang Program
Sistem Kredit Kemahasiswaan.
Pedoman Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK)
Sistem Kredit Kemahasiswaan adalah sistem yang mewajibkan bagi mahasiswa
Institut untuk aktif dalam berbagai kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler maupun
kegiatan kemasyarakatan. Sistem ini mulai diberlakukan sejak angkatan 2010 dan
angkatan sesudahnya.
Dengan sistem ini maka terdapat beberapa konsekuensi:
a. Mahasiswa wajib mengikuti secara aktif kegiatan ko-kurikuler maupun kegiatan
ekstrakurikuler, di dalam maupun di luar kampus, perorangan atau individu
maupun tergabung dalam suatu organisasi.
b. Institut akan mengeluarkan transkrip kegiatan kemahasiswaan sebagai
pelengkap dari transkrip akademik yang selama ini sudah ada.
1. Tujuan Kegiatan SKK
Dengan aktif dalam berbagai kegiatan ko-kurikuler dan atau kegiatan ekstrakurikuler
diharapkan kemampuan yang menunjang pengembangan soft skill mahasiswa
menjadi tumbuh dan berkembang.
2. Ukuran Keaktifan
Partisipasi mahasiswa dalam suatu kegiatan ko-kurikuler dan atau kegiatan
ekstrakurikuler diukur dengan satuan yang disebut dengan satuan kredit
kemahasiswaan (skk). Konversi suatu kegiatan yang diikuti mahasiswa ke dalam skk
ditentukan berdasarkan waktu kegiatan, posisi mahasiswa dalam kegiatan tersebut
(peserta, panitia, ketua panitia dll), level kegiatan (regional, kota, provinsi, nasional
dan internasional dll).
3. Pengelompokan skk
Beban kredit kemahasiswaan minimal 20 (duapuluh) skk terdiri dari:
a. Pelatihan Dasar yang sesuai dengan ketuntasan yang dilakukan mahasiswa,
memiliki beban kredit kemahasiswaan maksimal 10 skk.
126
Pedoman Umum Mahasiswa
b. Kegiatan partisipatif dalam berbagai kegiatan ko-kurikuler, ekstra kurikuler, dan
atau kemasyarakatan, memiliki beban kredit kemahasiswaan minimal 10 skk.
Kegiatan partisipatif ini dibatasi minimal 4 skk untuk kegiatan ko-kurikuler dan
minimal 2 skk untuk kegiatan ekstra-kurikuler.
Pembentukan softskill mahasiswa menjadi lebih lengkap jika mahasiswa mengikuti
kegiatan yang bervariasi. Kegiatan yang dapat diikuti oleh mahasiswa dibagi atas
tiga kelompok sebagai berikut:
a. Kegiatan Ko-kurikuler
Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan aktif yang berhubungan dengan keahlian dan
profesi sesuai bidang keilmuan/program studinya, baik sebagai peserta ataupun
panitia pelaksana.
Kegiatan-kegiatan yang tergabung dalam ko-kurikuler antara lain:
1) Penyaji makalah
Mahasiswa sebagai penyaji makalah dalam suatu kegiatan ilmiah atau popular
dan makalah yang dibawakan berhubungan dengan bidang keilmuannya.
2) Publikasi ilmiah
Mahasiswa menulis karya ilmiah dan atau seni yang dipublikasikan dalam media
media publik atau umum.
3) Penulis artikel
Mahasiswa menulis artikel yang berhubungan dengan bidang ilmunya pada
media popular.
4) Peserta dalam kegiatan ilmiah, seminar, lomba, dan kegiatan sejenis.
5) Peserta atau fasilitator dalam berbagai pelatihan di bidang ilmiah.
6) Asisten mata kuliah atau praktikum.
7) Magang di tempat yang sesuai dengan bidang ilmunya.
b. Kegiatan Ekstra-kurikuler
Kegiatan ekstra-kurikuler adalah kegiatan aktif dalam organisasi maupun kegiatan
kemasyarakatan di dalam maupun di luar kampus. Kegiatan-kegiatan yang tergabung
dalam kegiatan ekstra-kurikuler antara lain:
1) Pengurus himpunan, pengurus Unit atau organisasi lainnya.
2) Panitia suatu kegiatan ilmiah atau inkubator bisnis.
3) Peserta lomba atau kegiatan olah raga.
127
Program Sistem Kredit Kemahasiswaan
4) Peserta lomba atau kegiatan kesenian.
5) Berperan aktif sebagai ketua atau pengurus dalam organisasi di luar kampus.
6) Berperan aktif sebagai ketua panitia atau anggota panitia suatu kegiatan
organisasi di luar kampus.
7) Kegiatan kemasyarakatan lainnya.
c. Kegiatan Kewirausahaan
Kegiatan kewirausahaan adalah kegiatan yang aktif dalam organisasi maupun
kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan, antara lain:
1) Peserta training/workshop/Pelatihan/Lokakarya/lomba kewirausahaan.
2) Peserta inkubator bisnis.
3) Menjalankan usaha/berwiraswasta.
4. Aturan Penilaian
Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem poin yang berdasarkan keaktifan
mahasiswa dalam berbagai kegiatan. 1 skk ekivalen dengan 50 poin.
a. Ketentuan Umum Penilaian
Ada beberapa ketentuan penilaian yang berlaku umum yaitu:
1) Poin yang dikumpulkan minimal 1000 poin terdiri dari:
a) Kegiatan Pelatihan Dasar 1 sampai dengan Pelatihan Dasar 4 setara
dengan 10 skk yang ekivalen dengan 500 poin.
b) Kegiatan Partisipatif setara dengan 10 skk yang ekivalen dengan 500 poin.
2) Kegiatan partisipatif harus berasal dari sedikitnya dua jenis kegiatan yaitu
kegiatan ko-kurikuler minimal 4 skk yang ekivalen dengan 200 poin, dan dari
kegiatan ekstra-kurikuler minimal 2 skk yang ekivalen dengan 100 poin.
3) Satu kegiatan hanya dapat dihitung satu kali yaitu kegiatan pada jenjang yang
paling tinggi.
Sebagai contoh:
Seorang mahasiswa mengikuti lomba debat bahasa Inggris. Dia menang pada
tingkat Itenas, menang lagi di tingkat Propinsi, dan terakhir menang di tingkat
Nasional pada Tahun 2013. Dengan demikian penilaian yang dihitung dalam
program SKK adalah “menang lomba debat bahasa Inggris Tahun 2013 di tingkat
Nasional”.
128
Pedoman Umum Mahasiswa
4) Indeks pengali poin adalah angka pengali yang digunakan untuk menghitung poin
penilaian dan ini berlaku umum.
Indeks pengali poin dibedakan atas:
a) Indeks pengali poin untuk tingkat kegiatan;
b) Indeks pengali poin untuk lama kegiatan;
c) Indeks pengali poin untuk status penyelenggara;
Tabel 1 menunjukkan Indeks Pengali Poin sesuai tingkat, lama kegiatan, dan
status penyelenggara.
Tabel 1. Indeks Pengali Poin
A. Tingkat Kegiatan
No.
Tingkat Kegiatan
Indeks Pengali Poin
A.1
A.2
A.3
A.4
Jurusan/Itenas/kecamatan/RT/RW/desa
Propinsi/kota/kabupaten
Nasional
Internasional
1,0
1,5
2,0
3,0
B. Lama Kegiatan
No.
Lama Kegiatan
Indeks Pengali Poin
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
4 – 16 Jam
17 – 32
33 – 48
49 – 64
Lebih 64 Jam
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
C. Status Penyelenggara
No.
Penyelenggara
Indeks Pengali Poin
C.1
C.2
C.3
Masyarakat Umum
Institut / Pemerintah / Profesional
Mahasiswa
129
2,0
3,0
1,0
Program Sistem Kredit Kemahasiswaan
b. Poin penilaian dan Indeks Penilaian
Poin penilaian adalah poin yang diberikan kepada setiap kelompok kegiatan yang
dibedakan atas publikasi, workshop/training/seminar, organisasi/kepanitiaan,
perlombaan, atau bekerja. Poin penilaian ini sama untuk semua kelompok kegiatan,
yaitu = 25.
Indeks penilaian adalah indeks yang diberikan sebagai faktor pengali dari poin
penilaian yang dimiliki berdasarkan posisi ataupun status.
1) Indeks Penilaian Publikasi
Publikasi tulisan dapat dilakukan di media ilmiah atau popular, sedangkan tulisan
di Blog dapat dinilai jika tulisan bernilai positif atau bermanfaat bagi orang lain
atau orang banyak.
Satu publikasi bernilai 25 poin yang diberikan setelah adanya bukti kegiatan
berupa copy hasil publikasi.
Poin penilaian dilakukan perpublikasi dan tidak tergantung pada lama
kegiatan.Tabel 2 menunjukkan indek penilaian yang dibedakan berdasarkan
posisi mahasiswa dalam penulisan publikasi tersebut.
Poin untuk publikasi = 25 x indeks penilaian kegiatan publikasi x indeks pengali
poin untuk tingkat kegiatan dan status penyelenggara.
Tabel 2. Indeks Penilaian Kegiatan Publikasi
Posisi
Jurnal ilmiah
Penulis pertama
Non pertama
Sendiri
3,0
2,0
4,0
Populer
Blog
2,0
1,0
1,0
2) Indeks Penilaian Workshop/Training/Seminar
Kegiatan dalam workshop/training/seminar diberi poin penilaian = 25 setelah
adanya bukti berupa sertifikat keikutsertaan dalam kegiatan. Bekerja sebagai
asisten matakuliah atau praktikum dikategorikan sebagai fasilitator
workshop/training.
Indek penilaian untuk kegiatan workshop/training/seminar seperti pada Tabel 3.
Poin untuk kegiatan dalam workshop/training/seminar = 25 x indeks penilaian
kegiatan workshop/training/seminar x indeks pengali poin untuk tingkat kegiatan,
lama kegiatan, dan status penyelenggara.
130
Pedoman Umum Mahasiswa
Tabel 3 Indeks Penilaian Kegiatan Workshop/Training/Seminar
Status
No
1
2
Indeks
1,0
2,0
Peserta
Fasilitator
3
Koord. Fasilitator
3,0
3) Indeks Penilaian Organisasi/Kepanitiaan
Kegiatan dalam organisasi/kepanitiaan diberi poin penilaian = 25 setelah
adanya bukti berupa susunan organisasi/kepanitiaan yang ditandatangani
oleh ketua organisasi/kepanitiaan.
Indek penilaian untuk kegiatan dalam organisasi/kepanitiaan seperti Tabel 4.
Perhitungan poin untuk pengurus organisasi dihitung per dua semester
sedangkan untuk kepanitiaan per kegiatan.
Poin untuk kegiatan dalam organisasi/kepanitiaan= 25 x indeks penilaian
kegiatan dalam organisasi/kepanitiaanx indeks pengali poin untuk tingkat
kegiatan, dan status penyelenggara.
Tabel 4 Indeks Penilaian Kegiatan Organisasi/Kepanitiaan
No
1
2
3
4
Status
Anggota Organisasi selain HMJ
Pengurus/ Panitia non inti/koord
Pengurus Inti (Wakil, Bendahara, Sekretaris)
Ketua
Organisasi
0.5
2,0
Panitia
1,0
2,0
3,0
5,0
3,0
4,0
4) Indeks Penilaian Perlombaan
Kegiatan mengikuti perlombaan diberi poin penilaian = 25 setelah adanya
bukti berupa dokumen yang dapat menjelaskan kegiatan dan keterlibatan
yang bersangkutan.
Indek penilaian untuk kegiatan mengikuti perlombaan seperti pada Tabel 5.
Poin untuk kegiatan mengikuti perlombaan= 25 x indeks penilaian kegiatan
dalam mengikuti perlombaanx indeks pengali poin untuk tingkat kegiatan,
dan status penyelenggara.
131
Program Sistem Kredit Kemahasiswaan
Tabel 5 Indeks Penilaian Kegiatan Mengikuti Perlombaan
No
1
2
Status
Peserta
Juara Harapan
Ko-Kurikuler
0,5
2,0
Ekstra-kurikuler
0,5
1,5
3
4
Juara 2 atau 3
Juara I
2,5
3,5
2,0
3,0
5) Indeks Penilaian Bekerja
Kegiatan bekerja diberi poin penilaian = 25 setelah adanya bukti berupa
dokumen yang dapat menjelaskan kegiatan dan keterlibatan yang
bersangkutan.
Indek penilaian untuk kegiatan bekerja/magang seperti pada Tabel 6.
Poin untuk kegiatan bekerja/magang= 25 x indeks penilaian kegiatan
bekerja/magang.
Tabel 6 Indeks Penilaian Kegiatan Bekerja/Magang
No
1
2
3
Status
Karyawan / Magang
Usaha Sendiri*
Pimpinan / Manager
Indeks
2,0
2,5
3,0
Catatan :
*Usaha sendiri: mahasiswa dapat menunjukkan bukti adanya usaha.
Bukti tersebut harus mendapatkan persetujuan dari dosen wali, dihitungnya
pertahun.
Tabel 7 menunjukkan cara menghitung poin dari setiap kegiatan termasuk ketuntasan
mengikuti Pelatihan Dasar.
5. Pengajuan Penilaian
Perhitungan poin untuk kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan setiap
perwalian. Langkah-langkah yang dilakukan mahasiswa untuk penilaian poin dari
setiap kegiatan yang telah dia lakukan adalah sebagai berikut:
a) mahasiswa menghadap dosen wali untuk memberitahukan kegiatan SKK apa
saja yang telah dilakukan dengan membawa bukti-buktinya pada jadwal yang
telah ditetapkan oleh dosen wali;
132
Pedoman Umum Mahasiswa
b) dosen wali menghitung poin yang dicapai oleh mahasiswa untuk masing-masing
kegiatan berdasarkan bukti-bukti yang diberikan;
c) dosen wali mengisikan data kegiatan yang sudah dilakukan mahasiswa pada
sistem informasi SKK dan melaporkan rekapitulasi poin perolehan skk
mahasiswa kepada Ketua Program Studi;
d) program studi wajib menyimpan dan merekap nilai sementara SKK mahasiswa;
e) dosen wali wajib mengarahkan mahasiswa berkaitan skk agar mahasiswa mensinkronkan kegiatan akademik (sks) dan kemahasiswaan (skk).
6. Yudisium dan transkrip skk
Sebelum yudisium mahasiswa wajib melakukan kegiatan yang tercakup dalam
program SKK dengan nilai minimal sesuai peraturan yang berlaku.
Tabel 7 Perhitungan Poin SKK
No.
Kegiatan
Poin
Dasar
Indeks
Penilaian
Indeks Pengali Poin
PenyeTingkat Durasi
lenggara
PELATIHAN DASAR
1
Pelatihan Dasar 1
150
tidak
tidak
tidak
tidak
2
Pelatihan Dasar 2
150
tidak
tidak
tidak
tidak
3
Pelatihan Dasar 3
100
tidak
tidak
tidak
tidak
4
Pelatihan Dasar 4
100
tidak
tidak
tidak
tidak
KEGIATAN PARTISIPATIF
5
Publikasi
25
ada
ya
tidak
ya
6
25
ada
ya
ya
ya
7
Workshop/training/seminar
Organisasi/Kepanitiaan
25
ada
ya
tidak
ya
8
Perlombaan
25
ada
ya
tidak
ya
9
Bekerja/magang
25
ada
tidak
tidak
tidak
133
Program Sistem Kredit Kemahasiswaan
7. Contoh Penghitungan poin kegiatan SKK
Nama
NIM
: George Rudi Djadjang
: 12 2010 405
No.
Sem
Kegiatan yang diikuti
1.
I
Mengikuti pelatihan Pengembangan diri (PD-1) secara penuh oleh Itenas
2.
I
Anggota UKM (Unit Kegiatan Kemahasiswaan) – Itenas , mis : Lisenda
3.
I
Anggota Panitia Kegiatan Bakti Sosial Himpunan – di Soreang sehari
4.
II
Anggota Lisenda
5.
II
Mengikuti pelatihan Pengembangan Relasi – oleh Itenas – (PD 2)
6.
II
Membawakan makalah pada seminar profesi yang diselenggarakan oleh
Jurusan
7.
II
Peserta pelatihan penulisan karya popular oleh UKM – Itenas
8.
III
Anggota dan Pengurus Lisenda, misalkan Seksi dokumentasi
9.
III
Sekretaris panitia wisuda oleh himpunan
10.
IV
Anggota dan pengurus Lisenda
11.
IV
Seksi penerangan wisuda sarjana oleh himpunan
12.
IV
Peserta pelatihan kewirausahaan dua hari oleh kopma
13.
V
Anggota Lisenda
14.
V
Ketua panitia pagelaran oleh UKM – Lisenda
15.
V
Mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan – PD 3
16.
VI
Anggota Lisenda
17.
VI
Anggota panitia kunjungan industri
18.
VI
Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan – PD 4
19.
VII
Koordinator Asisten Laboratorium
20.
VII
Anggota Lisenda
21
VIII
Koordinator Asisten Laboratorium
22.
VII
Anggota Lisenda
134
Pedoman Umum Mahasiswa
Perhitungan jumlah perolehan poin dengan menggunakan tabel di bawah ini.
No
Se
m
1.
I
Pelatihan PD – Itenas
2.
I
3
Kegiatan
Poin
Indeks
Nilai
1
2
3
4
150
1
1
1
Anggota Lisenda
25
0.5
1
I
Panitia Baksos – HMJ
25
1
4
II
Anggota Lisenda
25
5
II
Pelatihan PR – Itenas
6
II
7
II
8
III
9
III
10
IV
11
IV
12
IV
13
V
Pembicara Seminar –
Jurusan
Pelatihan Penulisan UKM
Anggota & pengurus
Lisenda
Sekretaris Panitia
Wisuda
Anggota & Pengurus
Lisenda
Sie. Penerangan
Wisuda
Psrt Plthan
Kewirausahaan-Kopma
Anggota Lisenda
Ketua Panitia
Pagelaran -UKM
PD – 3 Leadership
Training
Ko –K
Ekstra-K
Total
1
150
150
1
1
12,5
12,5
1
1
1
25
25
0.5
1
1
1
12,5
12,5
150
1
1
1
1
150
150
25
1
1
1
1
25
1
1
1
1
25
25
25
2,5
1
1
1
62,2
62,5
25
3
1
1
1
75
75
25
2,5
1
1
1
62,5
62,5
25
2
1
1
1
50
50
25
1
1
1
1
25
0,5
1
1
1
12,5
12,5
25
4
1
1
1
100
100
100
1
1
1
1
100
100
25
25
25
25
14
V
15
V
16
VI
Anggotsa Lisenda
25
0,5
1
1
1
12,5
12,5
17
VI
Anggota panitia Kuliah
kerja
25
1
1
1
1
25
25
18
VI
PD – 4 Kewirausahaan
100
1
1
1
1
100
100
19
VII
Koordinator Asisten Lab
25
3
1
1
1
20
VII
Anggota Lisenda
25
0,5
1
1
1
12,5
12,5
21
VIII
Koordinator Asisten Lab
25
3
1
1
1
22
VIII
Anggota Lisenda
25
0,5
1
1
1
Jumlah
75
75
200
Keterangan :
Indeks 1 = Indek kegiatan
Indeks 2 = Tingkat
Indeks 3 = Waktu
Indeks 4 = Penyelenggara
135
25
25
12,5
12,5
1000
1200
Program Sistem Kredit Kemahasiswaan
Jumlah poin seluruhnya yang berhasil dikumpulkan oleh mahasiswa adalah sebagai
berikut:
a. Kegiatan ko-kurikuler sebanyak 200 poin = 4 skk
b. Kegiatan ekstra kurikuler sebanyak 1000 poin = 20 skk.
Total skk dari semester 1 sampai dengan semester 8 = 24 skk.
136
Pedoman Umum Kemahasiswaan
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 179/N.07/Rektorat/Itenas/VII./2013
tentang :
PERSYARATAN YUDISIUM KELULUSAN PROGRAM SARJANA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Menimbang
:
1. Bahwa Institut Teknologi Nasional adalah lembaga pendidikan tinggi yang
mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa keluIusan program sarjana setiap mahasiswa ditetapkan melalui
Yudisium.
3. Bahwa sejakTahun 2012 Institut Teknologi Nasional melakukan perubahan
struktur organisasi berdasarkan Statuta 2012;
4. Bahwa Program Sistem Kredit Semester disusun berdasarkan Statuta dan
struktur organisasi Institut;
5. Bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor: 016/N.07/Rektorat/Itenas/I/2012 tentang
PersyaratanYudisium perlu disesuaikan;
6. Bahwa berkaitan dengan butir 1 sampai dengan butir 5 di atas perlu diterbitkan
Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional mengenai Persyaratan
Yudisium.
Mengingat
:
1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa.
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi No.
07/Kpts/YPDS/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Pengangkatan Rektor
Institut Teknologi Nasional Periode 2012 - 2016;
5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor
22/Kpts/YPDS/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Statuta Institut Teknologi
Nasional.
137
Persyaratan Yudisium Kelulusan Program Sarjana
6. SK Rektor No. 177/N.07/Rektorat/Itenas/VII/2013 tentang Peraturan Akademik di
Institut Teknologi Nasional.
7. SK Rektor No.178/N.07/Rektorat/Itenas/VII/2013 tentang Program Sistem Kredit
Kemahasiswaan.
Memperhatikan:
Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional tanggal10 Juni 2013.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang
Kelulusan Program Sarjana.
Persyaratan Yudisium
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :
a. Institut adalah Institut Teknologi Nasional.
b. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta
mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui
proses pembelajaran di Institut.
c. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan
dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban
studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban
penyelenggaraan program akademik.
d. Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK) adalah suatu sistem penyelenggaraan
kegiatan kemahasiswaan dengan menggunakan satuan kredit kemahasiswaan
(skk) untuk menyatakan beban kegiatan dan pengalaman belajar mahasiswa
dalam melaksanakan program pencapaian kompetensi keterampilan lunak (soft
skills).
e. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman
belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per
minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4
138
Pedoman Umum Kemahasiswaan
(empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam
kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
f. Satuan kredit kemahasiswaan (skk) adalah takaran penghargaan terhadap
pengalaman belajar yang diperoleh dari satu kegiatan kemahasiswaan melalui
kegiatan pendidikan dasar dan atau kegiatan partisipatif pada berbagai kegiatan
kemahasiswaan yang mendukung pencapaian kompetensi soft skills lulusan.
g. Yudisium adalah sidang yang dilakukan oleh program studi bagi mahasiswa yang
telah memenuhi semua program Sistem Kredit Semester, Sistem Kredit
Kemahasiswaan dan persyaratan lainnya.
BAB 2
PERSYARATAN YUDISIUM
Pasal 2
Mahasiswa yang dapat mengikuti yudisium adalah yang telah memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. telah menyelesaikan sks sesuai dengan kurikulum program studi dengan Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) sarjana minimum 2,0 (dua koma nol);
b. telah menyelesaikan dan lulus ujian skripsi/tugas akhir, serta menyerahkan buku
skripsi/tugas akhir ke program studi dan perpustakaan pusat Institut;
c. bagi mahasiswa angkatan 2010 dan sesudahnya harus telah mengikuti program
SKK dan mempunyai minimum 20 (duapuluh) skk;
d. menghasilkan setidaknya satu publikasi ilmiah melalui jurnal ilmiah.
e. mempunyai nilai English Proficiency Test (EPT) minimum 475 setara TOEFL; dan
f. telah mengembalikan semua buku pinjaman perpustakaan.
BAB 3
PERSYARATAN PENYERAHAN BUKU TUGAS AKHIR
Pasal 3
1. Buku skripsi/tugas akhir yang diserahkan ke program studi dan perpustakaan
adalah yang sudah disahkan oleh Ketua Program Studi.
2. Buku skripsi/tugas akhir dalam bentuk cetakan diserahkan ke program studi dan
dalam bentuk digital dengan format pdf dalam CD/DVD diserahkan ke jurusan
dan perpustakaan pusat.
3. Perpustakaan menerbitkan bukti penyerahan buku skripsi/tugas akhir.
139
Persyaratan Yudisium Kelulusan Program Sarjana
BAB 4
PERSYARATAN SKK
Pasal 4
Detail persyaratan SKK ditetapkan dalam SK Rektor tersendiri tentang program
tersebut.
BAB 5
TRANSISI PERSYARATAN NILAI EPT
Pasal 5
Transisi nilai EPT diatur sebagai berikut:
1. Mahasiswa yang mengikuti yudisium pada tahun ajaran 2012/2013 harus
mempunyai nilai EPT minimum 425.
2. Mahasiswa yang mengikuti yudisium pada tahun ajaran 2013/2014 harus
mempunyai nilai EPT minimum 450.
3. Mahasiswa yang mengikuti yudisium pada tahun ajaran 2014/2015 dan
sesudahnya harus mempunyai nilai EPT minimum 475.
Pasal 6
Sertifikat/bukti nilai EPT yang berlaku adalah yang dikeluarkan atau diakui oleh
Laboratorium Bahasa Inggris Institut.
BAB 6
PENUTUP
Pasal 7
1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Dengan ditetapkanya Keputusan ini, maka SK Rektor Nomor: 016/N.07/
Rektorat/Itenas/I/2012 tentang Persyaratan Yudisium dinyatakan tidak berlaku.
Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 02 Juli 2013
Rektor,
ttd
Dr. Imam Aschuri,Ir.,M.T.
140
Pedoman Umum Mahasiswa
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 015/N.07/Rektorat/Itenas/I/2012
tentang :
Pengakuan kemampuan Berbahasa Inggris Melalui English Proficiency Test
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Menimbang
:
1. Bahwa kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris merupakan salah satu
kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi.
2. Bahwa mahasiswa baru yang memiliki kemampuan lebih dalam bahasa Inggris
perlu diberi penghargaan.
3. Berdasarkan kedua hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk diterbitkan surat
keputusannya.
Mengingat
:
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 232/U/2000 tanggal
20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
3. Kepmendikbud RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 01/Per/YPDS/I/2008
tentang Statuta Itenas.
5. SK Rektor No. 180/A.17/Rektorat/Itenas/III/2009 tentang Pedoman Penyusunan
Kurikulum 2010.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Pengakuan Kemampuan
berbahasa Inggris melalui English Proficiency Test Itenas.
141
Pengakuan Kemampuan Berbahasa Inggris
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :
a. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar aktif pada tahun ajaran berjalan dan
mengambil matakuliah Bahasa Inggris 1 atau matakuliah Bahasa Inggris 2.
b. English Proficiency Test (EPT) adalah test setara TOEFL yang dilaksanakan oleh
Itenas untuk menguji kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa Itenas.
c. Uang Kuliah Variabel (UKV) adalah uang kuliah yang berkaitan dengan sks mata
kuliah yang diambil.
d. Institut adalah Institut Teknologi Nasional.
BAB II
TUJUAN PROGRAM
Pasal 2
Pengakuan kemampuan berbahasa Inggris melalui EPT bertujuan memberikan
penghargaan kepada mahasiswa Itenas yang telah berupaya memiliki kemampuan
berbahasa Inggris sesuai kriteria yang ditentukan oleh Institut.
BAB III
PELAKSANAAN EPT
Pasal 3
1. EPT dilaksanakan di Laboratorium Bahasa Inggris Institut.
2. EPT dilaksanakan setiap awal semester tahun ajaran.
3. Jadwal pelaksanaan EPT ditetapkan oleh Laboratorium Bahasa Inggris Institut.
BAB IV
PENGAKUAN NILAI EPT UNTUK MAHASISWA
Pasal 4
1.
2.
Mahasiswa dengan nilai EPT setara TOEFL 450 atau lebih pada test awal
semeter ganjil, dinyatakan lulus Bahasa Inggris I dengan nilai A.
Mahasiswa dengan nilai EPT setara TOEFL 475 atau lebih pada test awal
semeter genap, dinyatakan lulus Bahasa Inggris II dengan nilai A.
142
Pedoman Umum Mahasiswa
BAB V
BIAYA
Pasal 5
Uang Kuliah Variabel mahasiswa baru yang dinyatakan lulus Bahasa Inggris I atau
Bahasa Inggris II dengan nilai A dapat digunakan pada semester berikutnya.
Pasal 6
Biaya pelaksanaan EPT dibebankan kepada biaya praktikum matakuliah Bahasa
Inggris.
BAB VI
PENUTUP
Pasal 7
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
Pada tanggal
: Bandung
: 24 Januari 2012
Rektor,
ttd
Prof. DR. Harsono Taroepratjeka, MSIE.
143