memorandum saling pengertian antara direktorat jenderal hak

-'......,
~
~
WI PO
WO RL D
I NTE L L EC TU AL PRO P ERTY
OA G C.. I
T I ON
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
DAN
THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
MENGENAI KETENTUAN LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA
ALTERNATIF BAGI PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KASUSKASUS YANG DIAJUKAN KE DJHKI
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual Kementerian Hukum dan HAM Rl
(DJHKI) dan The World Intellectual Property Organization (WIPO) selanjutnya
secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara individu
disebut sebagai "Pihak".
BERMAKSUD untuk meningkatkan hubungan antara Para Pihak melalui kerja
sama di bidang penyelesaian sengketa alternatif yang berkaitan dengan hak
kekayaan intelektual.
MENYADARI kegunaan penyelesaian sengketa alternatif sebagai sarana
pribadi
untuk
menyelesaikan sengketa
kekayaan
intelektual
khususnya
netralitas, fleksibilitas dan keahlian yang ditawarkan oleh penyelesaian
sengketa alternatif.
TELAH mencapai kesepahaman sebagai berikut:
PASAL 1
TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini untuk meningkatkan hubungan
Para Pihak dalam mengembangkan dan memperkuat kerja sama di bidang
penyelesaian sengketa alternatif (PSA) terkait dengan hak kekayaan intelektual.
PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
•
Para Pihak bermaksud bekerja sama dalam mengembangkan proses dan
layanan PSA untuk perselisihan yang masih dalam proses pemeriksaan DJHKI.
Atas permintaan dan sesuai dengan kebutuhan DJHKI, kerja sama tersebut
dapat mencakup sebagai berikut:
1)
Pengembangan prosedur PSA yang tepat sesuai dengan pengalaman dan
keahlian Para Pihak.
2)
Penyebarluasan prosedur PSA khususnya kerja sama dalam penyediaan
informasi dan penyelenggaraan seminar bagi para pengguna.
3)
Penetapan ahli-ahli atau praktisi-praktisi khusus di bidang hak kekayaan
intelektual dari Indonesia untuk ditunjuk oleh WIPO Center dalam
melaksanakan prosedur PSA.
4)
•
Penyediaan pelatihan PSA khusus tentang kekayaan intelektual untuk
pihak-pihak netral dan konsultan hak kekayaan intelektual melalui
lokakarya, seminar dan webinar termasuk dengan maksud memberikan
akreditasi jika sesuai.
5)
DJHKI memfasilitasi dialog dan kerja sama antara WIPO Center dan
pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat dalam penyelesaian sengketa
yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.
6)
Bidang-bidang terkait lainya yang disepakati oleh Para Pihak.
PASAL 3
PENDANAAN
Kecuali jika disepakati lain oleh Para Pihak, masing-masing Pihak akan
menanggung sendiri biaya dan pengeluaran dalam pelaksanaan tujuan
Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan anggaran masing-masing
Pihak.
PASAL 4
AMANDEMEN
Setiap
ketentuan
dalam
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
dapat
diamendemen setiap saat secara tertulis dengan kesepakatan bersama Para
Pihak, dengan menyebutkan tanggal mulai berlakunya amendemen dimaksud.
PASAL 5
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1.
Memorandum Saling Pengertian ini tidak menimbulkan atau dimaksudkan
untuk menimbulkan hak-hak ataupun kewajiban yang mengikat secara
hukum kepada Para Pihak.
2.
Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal
penandatanganan.
3.
Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu yang tak
terbatas, dan dapat diakhiri oleh salah satu Pihak kapan saja dengan
didahului pemberitahuan tertulis melalui jalur diplomatik minimal tiga (3)
bulan sebelumnya.
4.
Berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi
pelaksanaan kegiatan dan program yang sedang berjalan yang telah
disepakati
oleh
kedua belah
Memorandum Saling Pengertian.
Pihak sebelum tanggal
berakhirnya
5.
Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Memorandum Saling Pengertian
ini tidak bertentangan dengan hak istimewa atau imunitas yang diberikan
kepada WI PO oleh peraturan konstituen/utama atau hukum internasional.
6.
Jika terjadi sengketa antara WIPO dan
DJHKI
berkaitan dengan
Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan melalui negosiasi
antara kedua belah pihak.
DENGAN DISAKSIKAN KEDUA BELAH PIHAK, yang bertanda tangan di
bawah ini, menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
Ditandatangani dalam rangkap dua di Jenewa, Swiss, pada 19 Mei 2014 dalam
bahasa lnggris dan Indonesia, kedua teks tersebut sama-sama otentik. Dalam
hal terjadi perbedaan penafsiran antara dua teks, teks bahasa lnggris yang
akan berlaku.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual,
Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia
Signed
Prof. Dr. Ahmad M. Ramli
Direktur Jenderal
•
World Intellectual Property
Organization
Signed
Francis Gurry
Direktur Jenderal
WI PO
WORL.b
I NTE L LE CT U AL. P RO P E RT Y
ORGANIZATION
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (DGIPR)
AND
THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
CONCERNING THE PROVISION OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
SERVICES TO PARTIES INVOLVED IN CASES FILED WITH DGIPR
The Directorate General of Intellectual Property Rights of the Republic of
Indonesia (DGIPR) and the World Intellectual Property Organization (WIPO)
hereinafter referred to collectively as "the Parties" and individuaUy as
"the Party".
DESIRING to enhance the relationship between the Parties through cooperation
in the field of alternative dispute resolution (ADR) related to intellectual property
rights.
RECOGNIZING the potential usefulness of ADR as a private means of
resolving intellectual property disputes in particular the neutrality, flexibility and
expertise offered by ADR.
HAVE reached the following understanding:
ARTICLE 1- OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding is to enhance the
relationship between the Parties for developing and strengthening cooperation
in the field of ADR related to intellectual property rights.
ARTICLE 2 - AREAS OF COLLABORATION
The Parties intend to collaborate in the development of ADR processes and
services for disputes pending before DGIPR. At DGIPR's request and in
accordance with its needs, such collaboration may include the following:
1)
Development of an appropriate ADR procedure, drawing upon the Parties
experience and expertise.
2)
Bringing the ADR procedure to the attention of users of DGI PR's
procedures, in particular, through joint provision of information and
organization of user seminars.
3)
Identification of specialized experts or practitioners on intellectual property
from Indonesia for appointment under ADR procedures administered by
the WI PO Center.
4)
Provision of specialized intellectual property ADR training fo r intelLectual
property neutrals and agents through workshops, seminars and webinars
including with a view to accreditation where appropriate.
5)
DGIPR facilitating dialogue and cooperation between the WIPO Center
and other relevant entities engaged in the resolution of disputes relating to
intellectual property.
6)
Other related area of interest mutually agreed by the Parties.
ARTICLE 3- FINANCING
Unless otherwise agreed by the Parties, each Party shall bear its own costs and
expenses in furthering the objectives of this Memorandum of Understanding in
accordance with each Party's budget.
ARTICLE 4 - AMENDMENTS
Any provision of this Memorandum of Understanding may be amended at any
time in writing by mutual consent of the Parties, specifying the date of entry into
force of the amendment concerned .
ARTICLE 5- ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION
1.
Th is Memorandum of Understanding shall not create nor it is intended to
create any enforceable rights or impose any legally binding obligations to
the Parties
2.
This Memorandum of Understanding shall enter into effect on the date of
its signi ng .
3.
This Memorandum of Understanding shall be valid for an indefi nite period
of time and may be terminated by either Party anytime by prior written
notification through diplomatic channels at least three months in advance.
4.
The termi nation of this Memorandum of Understanding will not affect the
implementation of ongoing activities and programs which have been
agreed upon by both Parties pri or to the date of termination of this
Memorandum of Understanding.
5.
Nothing in this Memorandum of Understanding may be deemed or
interpreted as a waiver, expressly stated or tacitly, of any privileges or
immunities accorded to WIPO by its constituent acts or international law.
6.
Any dispute between WIPO and DGIPR regard ing this Memorandum of
Understanding shall be resolved amicably by negotiation between the
Parties.
IN WITNESS WHEREOF, this Memorandum of Understanding has been signed
in
&~o-
, on /j
~ ~I "t
, in
two originals
in English and its translation in Indonesia language. In case of discrepancies or
differences of interpretation between the English and Indonesia language
versions , the English version shall prevail.
For the Directorate General of
Intellectual Property Rights of the
Republic of Indonesia
Signed
Signed
-
Prof. Dr. Ahmad M. Ramli
Director General
•
For the World Intellectual
Property Organization
Francis Gurry
Director General