memorandum saling pengertian antara direktorat jenderal

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PANECO FOUNDATION
MENGENAI
PROGRAM KERJASAMA KEANEKARAGAMAN HAYATI DI SUMATERA
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), Kementerian
Kehutanan (selanjutnya disebut sebagai Ditjen PHKA) dan PanEco Foundation
(selanjutnya disebut sebagai PanEco) secara bersama-sama disebut sebagai " Para
Pihak".
Mempertimbangkan kepentingan bersama para pihak untuk mengembangkan program
strategis untuk perlindungan ekosistem, konservasi alam, dan pengelolaan sumber daya
alam lestari, perlunya mencegah penurunan populasi tumbuhan dan satwa liar
sehubungan dengan pengembangan ekonomi;
Mengacu pada undang-undang yang berlaku dan peraturan
serta prosedur dan
kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai kerjasama teknis internasional;
TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:
PASALI
TUJUAN
Tujuan kerjasama ini adalah untuk mendukung Ditjen PHKA meningkatkan upaya
konservasi keanekaragaman hayati di Sumatera terutama Orangutan Sumatera, termasuk
pengembangan ekowisata dan pemanfaatan lahan secara lestari.
PASAL II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Ruang lingkup kerjasama Memorandum Saling Pengertian ini termasuk;
1. Mengembangkan kapasitas Ditjen PHKA untuk melindungi dan merestorasi populasi
dan habitat hidupan liar, terutama orangutan dan habitatnya;
2. Mempromosikan mekanisme pendanaan luar negeri untuk mendukung upaya Ditjen
PHKA dalam mengembangan konservasi orangutan dan habitatnya;
3. Mempromosikan pemanfaatan lahan secara lestari;
4. Penguatan masyarakat lokal melalui program pengembangan ekonomi alternatif,
pemberdayaan, penyadaran dan dukungan perbaikan pendidikan konservasi dan
manfaat konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan lindung.
PASAL III
ARAHAN PROGRAM DAN RENCANA OPERAS! TAHUNAN
(1)
Program dan mekanisme kerjasama diatur dalam Arahan Program yang merupakan
lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian
ini;
(2)
Penjelasan rinci dari setiap program atau proyek akan dituangkan dalam Rencana
Operasional. Rencana Operasional harus menjelaskan setiap kegiatan atau program
secara terperinci termasuk tujuan, prosedur, dan pengaturan keuangan;
(3)
Rencana Operasional harus disusun dan disepakati oleh Para Pihak;
( 4)
Pelaksanaan proyek-proyek atau program di bawah Memorandum Saling Pengertian
ini harus dievaluasi setiap tahun.
PASALIV
KONTRIBUSI PARA PIHAK
(1) Kontribusi Ditjen PHKA adalah:
a. Memberikan arahan dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi atas aktivitas
yang dilaksanakan;
b. Memfasilitasi dan mendukung koordinasi dengan institusi lain di lingkup
Kementerian Kehutanan, kementerian lain, pemerintah daerah, dan lembaga
terkait lainnya dalam rangka implementasi kegiatan di bawah Memorandum Saling
Pengertian ini;
c. Menugaskan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PHKA untuk aktif dalam
implementasi program kolaborasi untuk memastikan manfaat program;
d. Membantu urusan perizinan yang diperlukan bagi tenaga ahli asing yang kompeten
dan disetujui untuk tugas dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini sesuai
peraturan pemerintah yang berlaku.
(2) Kontribusi PanEco adalah:
a. Bersama Ditjen PHKA menyusun draft rencana kerja tahunan, melaksanakan
kegiatan, dan membuat laporan sesuai kesepakatan dalam Memorandum Saling
Pengertian ini;
b. Melibatkan personel Ditjen PHKA dalam implementasi dan supervisi aktivitas di
bawah Memorandum Saling Pengertian ini;
c. Menyediakan bantuan teknis, peralatan, dan pembangunan kapasitas Ditjen PHKA
dan UPT melalui pelatihan, pertemuan, seminar, dan aktivitas lain;
d. Mendukung Ditjen PHKA dan UPT dalam pengembangan sistem informasi dan
menyediakan bahan informasi mengenai keanekaragaman hayati untuk keperluan
pengelolaan;
e. Menyediakan tenaga ahli yang kompeten sesuai permintaan Ditjen PHKA untuk
transfer ilmu pengetahuan;
f. Menyediakan program penguatan ekonomi masyarakat lokal untuk mendukung
perbaikan dan manfaat konservasi keanekareagaman hayati dan pengelolaan
kawasan lindung;
g. Mempromosikan kerjasama dan dialog dengan lembaga-lembaga terkait di sektor
kehutanan atau sektor non-kehutanan di tingkat nasional dan internasional dan
juga organisasi swasta sebagaimana diusulkan oleh Ditjen PHKA;
h. Mendukung promosi upaya konservasi melalui pengembangan kampanye
penyadaran untuk menjaga citra positif Indonesia melalui media di tingkat lokal,
nasional dan internasional;
i. Menjamin ketersediaan dukungan dana dari sumber-sumber luar negeri untuk
implementasi aktivitas dalam periode Memorandum Saling Pengertian ini dengan
target minimum USD 400.000 (empat ratus ribu dolar AS) per tahun.
PASAL V
KETERLIBATAN PIHAK LAIN
(1)
Jika dipandang perlu, PanEco dapat bekerjasama dengan pihak lain termasuk
tetapi tidak terbatas pada organisasi-organisasi non pemerintah lainnya, instansiinstansi pemerintah, badan-badan swasta, lembaga akademik dan masyarakat,
untuk melaksanakan kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini;
(2)
Kerjasama tersebut dalam ayat 1 pasal ini harus disetujui oleh Ditjen PHKA dan
harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan Republik Indonesia.
PASAL VI
STATUSASET
Aset yang dibeli PanEco dan digunakan untuk setiap proyek di bawah kerangka
kerjasama ini akan menjadi milik Ditjen PHKA dan setelah kerjasama berakhir akan
diserahkan kepada
Ditjen
PHKA untuk digunakan
mendukung
konservasi
keanekaragaman hayati di Indonesia.
PASAL VII
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(1) Hak Kekayaan Intelektual atas semua catatan, laporan, peta, hasil survei, basis data,
lembar pengetahuan, foto, video dan informasi lain, baik berwujud maupun tidak
berwujud yang dihasilkan dari kegiatan bersama antara Ditjen PHKA dan PanEco
berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki bersama oleh para
pihak kecuali hak kekayaan intelektual tersebut merupakan milik dari pihak ketiga;
(2) Para Pihak harus saling berkonsultasi dan mendapatkan izin sebelum menggunakan
dan mempublikasikan hasil dari kerjasama sebagaimana tercantum pada ayat (1);
(3) Para Pihak dizinkan menggunakan hak kekayaaan intelektual tersebut untuk
pemeliharaan, penyesuaian, dan perbaikan kekayaan intelektuan itu untuk tujuan
sebagaimana ditetapkan dalam lingkup kerjasama;
(4) Masing-masing pihak akan bertanggung jawab terhadap tuntutan dari pihak ketiga
manapun atas kepemilikan dan keabsahan dari penggunaan hak kekayaan intelektual
yang dibawa oleh pihak tersebut di atas untuk implementasi aktivitas kerjasama di
bawah Memorandum Saling Pengertian ini;
(5) Semua publikasi dalam rangka pelaksanaan program kerjasa ma harus
mencantumkan logo Ditjen PHKA dan PanEco Foundation dan menyebutkan Ditjen
PHKA dan PanEco Foundation sebagai mitra pelaksana. Berdasarkan keterlibatan
mereka, para pihak yang terlibat dipastikan disebutkan sebagai penulis pada
publikasi dan mendapatkan salinan publikasi tersebut;
yang dihasilkan dari
(6) PanEco dapat menggunakan hak kekayaan intelektual
kerjasama dengan Ditjen PHKA hanya untuk tujuan nir-laba;
(7) Kapan saja salah satu pihak memerlukan kerjasama dengan pihak lain untuk
penggunaan kekayaan intelektual, Pihak tersebut harus mengutamakan kerjasama
itu bersama Pihak lainnya yang merupakan pihak pertama bekerjasama, dan
dilepaskan bila pihak lainnya tidak dapat ikut secara saling menguntungkan;
(8) Kapan saja salah satu pihak memerlukan kerjasama dengan pihak lain di luar Ditjen
PHKA dan PanEco untuk setiap dukungan pendanaan, masing-masing pihak akan
berkonsultasi dengan pihak lain mengenai implikasinya khususnya mengenai hak
kekayaan intelektual yang boleh jadi timbul dalam implementasi Memorandum Saling
Pengertian ini;
(9) Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi hak-hak
atau kewajiban-kewajiban dalam pasal ini.
PASAL VIII
SUMBER DAYA GENETIK DAN KEARIFAN TRADISIONAL
(1) Para Pihak harus mengakui nilai sumber daya genetik dan kearifan tradisional
(selanjutnya disebut SGKT), dan mengakui hak-hak pemegang SGKT untuk
perlindungan yang efektif atas penyalahgunaan dan kesalahan penafsiran dari kedua
belah pihak;
(2) SGKT harus dilindungi terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan dari kedua
belah pihak;
(3) Setiap perolehan, penggunaan atau pemanfaatan SGKT dengan cara tidak adil atau
terlarang merupakan tindakan kesalahan penafsiran. Penyalahgunaan juga termasuk
pengambilan keuntungan komersial yang berasal dari akuisisi, penggunaan atau
pemanfaatan SGKT saat orang yang menggunakan SGKT tersebut tahu atau lalai
bahwa SGKT tersebut diperoleh dengan cara tidak adil yang artinya kegiatan
komersial lainnya bertentangan dengan praktek-praktek yang jujur yang
menghasilkan manfaat yang tidak adil dari SGKT;
( 4) Tunduk pada kepatuhan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Butir
(3) Pasal ini, setiap Pihak wajib, dalam hal perlindungan kekayaan intelektual dari
SGKT, menurut dalam wilayahnya, (i) orang alam yang warga negara, atau
berdomisili di wilayah setiap Pihak lain dan (ii) hak hukum yang atau perorangan
yang, di wilayah salah satu Pihak lain, memiliki bentuk usaha nyata dan efektif untuk
perlindungan, penciptaan dan transaksi SGKT, perlakuan yang sama yang diberikan
kepada warga negaranya sendiri;
(5) Setiap akses ke dan penggunaan SGKT masing-masing Pihak dalam pelaksanaan
Memorandum Saling Pengertian ini akan memerlukan persetujuan izin dari Pihak
berwenang yang relevan. Pihak harus menjamin bahwa masyarakat setempat harus
diinformasikan sebelumnya setuju dengan akses dan informasi dengan hasil dari
kegiatan koperasi dan atau kolaborasi yang menggunakan SGKT tersebut;
(6) Ketika kegiatan koperatif dan kolaboratif di bawah Memorandum Saling Pengertian
ini memanfaatkan SGKT untuk tujuan komersial, maka Pihak, atas nama masyarakat
lokal yang bersangkutan, akan berhak atas hak kekayaan intelektual, apabila
memungkinkan, dan pembagian manfaat yang terkait;
(7) Manfaat perlindungan SGKT yang pemegangnya berhak meliputi pembagian yang
adil dan merata dari manfaat yang timbul dari penggunaan komersial industri SGKT;
(8) Upaya hukum harus ada untuk menyediakan pertolongan bagi pemegang SGKT pada
kasus-kasus dimana pembagian manfaat yang adil dan merata sebagaimana
dimaksud dalam Butir (7) Pasal ini belum terjadi.
PASALIX
PERJANJIAN TRANSFER MATERIAL
(1) "Material" berarti setiap material dari tanaman dan hewan termasuk asal virus,
termasuk material reproduksi dan perkembang-biakan vegetatif, mengandung unitunit fungsional dari hereditas dan material lain yang berkaitan dengan Sumber Daya
Genetika dan Kearifan Tradisional;
(2) Semua material penelitian atau sumber daya yang digunakan dalam kerjasama akan
ditransfer menggunakan Standard Material Transfer Agreement (SMTA) yang
diputuskan antara penyedia dan pengguna. Perjanjian tersebut harus tunduk pada
persetujuan dengan pihak berwenang resmi terkait dari para pihak;
(3) Material atau sumber daya tersebut yang akan dialihkan pada penandatanganan
SMTA dan akan tunduk pada undang-undang, peraturan serta regulasi bio-safety dan
bio-prospecting yang tepat;
( 4) Salah satu pihak dapat menggunakan material-material tersebut, namun akan
memberikan kredit penuh kepada sumber material;
(5) Seandainya program atau proyek kerjasama berdasarkan Perjanjian harus melibatkan
transfer material atau sumber daya, maka Para Pihak sepakat untuk memfasilitasi
transfer di bawah kondisi perjanjian ini, sesuai dengan hukum dan peraturan masingmasing pihak, dengan memperhatikan hukum internasional dan perjanjian yang
mengikat Para Pihak;
(6) Semua paspor data yang tersedia dan, tunduk pada hukum yang berlaku, setiap
informasi deskriptif non-rahasia terkait yang tersedia lainnya, harus dibuat tersedia
dengan Sumber Daya Genetik diberikan;
(7) Penerima menyanggupi bahwa material harus digunakan atau disimpan hanya untuk
tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian;
(8) Ketika material yang ditransfer dan sumber daya yang dikembangkan menjadi tujuan
komersial, maka Pihak yang menyediakan berhak atas hak kekayaan intelektual dan
pembagian keuntungan yang relevan;
(9) Dalam hal Penerima mentransfer Material yang diberikan berdasarkan perjanjian ini
kepada orang atau badan lain, maka penerima akan melakukannya sesuai dengan
persyaratan dan kondisi dari Standard Material Transfer Agreement,
(10) Syarat dan kondisi untuk mentransfer material atau sumber daya kepada pihak
ketiga ditetapkan oleh Para Pihak dalam melaksanakan pengaturan.
PASALX
KERAHASIAAN
(1) Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang
diterima, dibagi, atau dihasilkan dari kegiatan kerjasama di bawah Memorandum
Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, pihak yang mengungkapkan harus
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan
tersebut dapat dilakukan.
(2) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antara Para Pihak
meskipun Memorandum Saling Pengertian ini telah berakhir.
PASALXI
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
(1) PanEco Foundation menjamin bahwa dalam melaksanakan aktivitas, staffnya akan :
a. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi peraturan perundangan dan
kebijakan Pemerintah Indonesia;
b. Sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia;
c. Menghormati kesatuan Negara Republik Indonesia dan menghindari atau tidak
terlibat kegiatan separatisme;
d. Menghindari atau tidak terlibat kegiatan intelejen;
e. Menghormati budaya, tradisi, keyakinan masyarakat setempat;
f. Menghindari atau tidak terlibat kegiatan politik dan kegiatan komersial;
g. Menghindari atau tidak terlibat kegiatan propaganda keagamaan;
h. Menghindari atau tidak melakukan kegiatan di wilayah konflik dan di daerah
perbatasan yang sensitif;
i. Tidak melakukan penggalangan dana di Indonesia untuk melaksanakan program
dan kegiatannya.
j. Tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di luar yang telah disepakati oleh Para
Pihak
(2) Setiap pelanggaran terhadap apa yang telah disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini dapat
mengakibatkan pencabutan semua izin dari personil yang bersangkutan dan
pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.
PASALXll
PENYELESAIAN SENGKETA
Persengketaan yang muncul akibat perbedaan interpretasi atau pelaksanaan
Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk
mufakat di antara Para Pihak, berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati.
PASAL XIII
AMANDEMEN
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diamandemen setiap waktu melalui
kesepakatan tertulis Para Pihak. Amandemen tersebut mulai berlaku pada tanggal yang
ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
Memorandum Saling Pengertian ini.
PASALXIV
MASA BERLAKU, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN
(1) Memorandum Saling Pengertian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditanda-tangani
dan akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
(2) Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperpanjang apabila disepakati oleh Para
Pihak. Salah satu Pihak dapat mengusulkan perpanjangan Memorandum Saling
Pengertian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya
sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tanggal berakhirnya Memorandum Saling
Pengertian ini dengan mempertimbangkan hasil evaluasi;
(3) Kedua belah pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setiap waktu
dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya sekurangkurangnya 6 ( enam) bulan sebelum tanggal diakhirinya Memorandum Saling
Pengertian ini. Dalam hal pengakhiran Memorandum Saling Pengertian, pihak yang
memprakarsai pengakhiran harus membuat Rencana Pengakhiran untuk memastikan
bahwa pengalihan Rencana Kegiatan Tahunan yang telah disetujui/disepakati secara
penuh dapat berlangsung lancar.
Sebagai bukti, pejabat yang ditunjuk telah menandatangani Memorandum Saling
Pengertian ini
Memorandum Saling Pengertian ini dibuat di Jakarta pada hari Senin tanggal Tiga Puluh
bulan Mei tahun dua ribu sebelas dalam dua rangkap dari versi asli Bahasa Indonesia,
dan diterjemahkan ke versi Bahasa Inggris. Kedua versi mempunyai arti yang sama,
tetapi bila ada perbedaan persepsi dan interpretasi, maka yang digunakan adalah versi
bahasa Indonesia.
Untuk
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan
Republik Indonesia
It s lhaus.Cff-MISB 1g
Untuk
IPanEco, Foundation
ORI 4
Direktur Jenderal
President
Lampiran:
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,
KEMENTERIAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PANECO FOUNDATION
TENTANG
PROGRAM KERJASAMA KEANEKARAGAMAN HAYATI DI SUMATRA
ARAHAN PROGRAM
I.
PROGRAM
Untuk mewujudkan tujuan program kerjasama ini, Ditjen PHKA dan PanEco akan
melaksanakan aktivitas yang terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati di
Sumatera melalui aktivitas yang mendukung.
a) Inisiatif global, regional, nasional dan lokal dalam bidang konservasi
keanekaragaman hayati;
b) Pembangunan berkelanjutan, khususnya pembangunan Kehutanan melalui
KSDAH&E (Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) dan
mempromosikan pertanian lestari dan program kemasyarakatan di luar sektor
kehutanan;
c) Penelitian, survei, studi, kajian, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, kampanye
penyadartahunan konservasi, advokasi, kebijakan konservasi, pengembangan
pengelolaan sistem informasi konservasi, dan pemantauan dan evaluasi kegiatan
untuk memperbaiki perlindungan ekosistem, konservasi alam dan pengelolaan
sumber daya alam lestari;
d) Pengembangan pangkalan data dan system pengelolaan informasi yang dapat
digunakan secara langsung untuk mendukung perlindungan ekosistem, konservasi
alam dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari;
e) Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi guna meningkatkan
dukungan bagi perlindungan ekosistem, konservasi alam dan pengelolaan
konservasi alam secara lestari;
f) Peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan ekosistem, konsevasi alam
dan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari untuk mendukung pembangunan
lestari di tingkat daerah, nasioanal, dan regional;
g) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SOM) dalam perencanaan
perlindungan ekosistem, konservasi alam dan pengelolaan sumber daya alam
secara lestari;
II.
AREA KERJA DAN SUMBER PENDANAAN
1) PanEco berkantor pusat di Chileweg 5, CH-8415 Berg am Irchel, Switzerland
2) Di Indonesia PanEco menggunakan alamat kantor mitra utamanya, Yayasan Ekosistem
Lestari, JI. Wahid Hasyim No. 51/74 Medan 20154, Sumatera Utara;
3) Lokasi kerja kegiatan PanEco di bawah Memorandum Saling Pengertian ini adalah di
Pulau Sumatera, khususnya:
a. Provinsi Sumatera Utara (Sumut)
b. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalm (NAD)
c. Provinsi Jambi
Perluasan daerah kerja adalah memungkinkan setiap waktu apabila di sepakati oleh
kedua belah pihak;
4) Aktivitas Program, dan Sumber Pendanaan
No
Program
1 Program Re-introduksi Orangutan
Sumatera dengan fasilitas Stasiun
Karantina Orangutan dan Stasiun
re-introduksi
III.
Lokasi
Sumut, Jambi dan
NAD
2
Penelitian, survey dan pemantauan
populasi dan habitat satwa liar
Sumut, NAD,
Jam bi
3
Pendidikan Peningkatan Kesadaran
Sumut, Jambi,
NAD
4
Dukungan teknis untuk
pengembangan RTR WP/RTR WK
yang melindungi hidupan liar
terutama orangutan dan
kepentingan ekonomi masyarakat
Sumut, NAD
Sumber Pendanaan
Dari berbagai
sumber yang legal
di luar negeri yang
di kordinir oleh
Pan Eco
Grant, donasi dari
sumber-sumber
legal
Grant, donasi dari
sumber-sumber
legal
Grant, donasi dari
sumber-sumber
legal
MEKANISME
1) Kegiatan yang hendak dilaksanakan akan dimasukkan dalam Rencana Pelaksanaan
Program (RPP) yang berlaku selama periode kerjasama berlangsung, yaitu untuk lima
tahun kegiatan. Rencana tersebut harus memuat tujuan yang akan dicapai dalam
waktu lima tahun, output dan outcome yang direncanakan, jenis kegiatan dan dampak
bagi perlindungan ekosistem, konservasi alam, pengelolaan sumber daya alam lestari.
RPP harus disusun berdasarkan hasil identifikasi, pemantauan dan evaluasi
permasalahan dan disesuaikan dengan kebutuhan, peluang dan ketersediaan dana.
Amandemen atas RPP ini adalah memungkinkan melalui konsultasi dan kesepakatan
oleh kedua pihak;
2) RPP yang diusulkan dapat dipersiapkan secara bersama-sama dan/atau oleh satu dari
kedua belah pihak yang kemudian disepakati secara bersama-sama untuk memastikan
bahwa program dan aktivitas sesuai dengan strategis pengembangan, kebijakan dan
prioritas lembaga-lembga pemerintah atau pemerintah provinsi atau kabupaten, dan
juga harus cocok dengan rencana pembangunan nasional ; dan oleh karena itu, RPP
yang telah disepakati harus menjadi acuan untuk implementasi kerjasama;
3) Rencana Kegiatan Tahunan akan disusun oleh PanEco bersama-sama dengan UPT-UPT
dari Ditjen PHKA di daerah dan/atau institusi terkait dari Esolan I dari Kementerian
Kehutanan. Rencana Kerja Tahunan kemudian akan dipresentasikan secara bersamasama dalam forum tahunan baru kemudian persetujuan secara bersama-sama oleh
Ditjen PHKA dan PanEco;
4) Rencana Kerja Tahunan di atas harus berisi rincian dari tujuan, jenis kegiatan, orang
yang terlibat, jadwal waktu, prosedur evaluasi, perkiraan biaya, dan juga kontribusi
yang akan diberikan oleh PanEco dan Ditjen PHKA/UPT secara bersama-sama dengan
pihak-pihak terkait lainnya;
5) Dalam implementasi kegiatan PanEco dan Ditjen PHKA akan melaksanakan koordinasi
pada semua tingkatan secara bersama-sama dengan pihak-pihak terkait lainnya;
6) Untuk lebih terinci tentang implementasi Memorandum Saling Pengertian ini, maka
Ditjen PHKA akan menunjuk Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagai
koordinator, termasuk penanganan masalah-masalah teknis terkait dengan alam,
secara bersama-sama dengan direktorat terkait dan UPT-UPT lokal dari Ditjen PHKA;
IV.
PELAPORAN
1) Laporan - laporan dipersiapkan melalui proses konsultasi antara kedua belah pihak dan
setelah itu diserahkan kepada pihak-pihak terkait;
2) Format dan Periode Pelaporan:
a. Laporan Khusus.
Laporan khusus dipersiapkan pada kasus-kasus tertentu yang memerlukan
penanganan yang cepat;
b. Laporan Rutin
Laporan Rutin terdiri dari ;
Laporan Tahunan
Laporan Tahunan dipersiapkan setiap tahun dengan berkonsultasi secara bersamasama kemudian dipersentasikan pada forum tahunan Ditjen PHKA-PanEco. Laporan
tahunan yang sudah disetujui secara bersama-sama akan disampaikan kepada pihakpihak terkait. Laporan tahunan antara lain harus berisi status kegiatan yang
dilaksanakan berdasarkan RKT, hasil-hasil yang telah dicapai, orang-orang/ahli yang
terlibat, peralatan dan anggaran yang disediakan/digunakan, permasalahan dan
hambatan dan rekomendasi untuk langkah selanjutnya;
Laporan Semester
Laporan Semester dipersiapkan secara bersama-sama setiap 6 (enam) bulan dengan
berkonsultasi kemudian menyerahkannya kepada instansi terkait. Laporan Semester
antara lain harus berisi hasil-hasil dari aktivitas, personil/ahli yang terlibat,
permasalahan-permasalahan dan hambatan yang dihadapi dan sekaligus rekomendasi
untuk langkah selanjutnya;
Laporan Triwu/an
Laporan Triwulan dipersiapkan oleh staf lapangan PanEco dan diserahkan kepada UPTUPT yang isinya adalah masalah yang sama dengan isi laporan Semester dan Laporan
Tahu nan;
c. Laporan Akhir
Laporan Akhir harus dipersiapakan secara bersama-sama setelah periode lima tahunan
berakhir dan diserahkan kepada pihak-pihak terkait dengan ketentuan dibawah ini:
i. Laporan harus berisi output aktivitas, personil/organisasi yang terlibat, pendanaan,
peralatan dan fasilitas yang digunakan, outcome dan dampak terhadap upaya
konservasi, kegiatan kampanye, hambatan-hambatan dan rekomendasi;
ii. Laporan harus dipersiapkan dalam Bahasa Indonesia dan dipersentasikan secara
bersama-sama dengan dihadari oleh Ditjen PHKA dan pihak manajemen PanEco
yang setelah disetujui dapat menterjemahkannya kedalam Bahasa Inggris;
iii. 15 kepi dari laporan itu akan diberikan kepada Ditjen PHKA dan 1 kepi diberikan
kepada masing-masing UPT dan lembaga/organisasi terkait pada tingkat
kabupaten dan pusat yang menjadi mitra PanEco;
V.
EVALUASI
Evaluasi dari proyek dan program akan dilaksanakan sebagai berikut :
(1) Evaluasi akan dilaksanakan oleh Ditjen PHKA dan PanEco dan/atau bila perlu dengan
melibatkan lembaga/organisasi terkait setelah terlebih dahulu disepakati oleh kedua
belah pihak;
(2) Evaluasi Tahunan akan dilaksanakan setiap tahun dan evaluasi akhir akan dilaksanakan
menjelang berakhirnya Memorandum Saling pengertian ini;
(3) Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk memantau, mengarahkan dan memperbaiki
implementasi kegiatan, dan penyesuaian akan dilakukan pada rencana aktivitas masa
berikutnya berdasarkan pertimbangan kesesuain teknis dan kebijakan kedua belah
pihak;
(4) Evaluasi Akhir dilaksanakan mulai enam bulan sebelum masa MoU berakhir untuk
menilai dan mempertimbangkan kelanjutan kerjasama dengan memperhatikan tujuan,
efektivitas, efesiensi konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE DIRECTORATE GENERAL OF FOREST PROTECTION AND NATURE
CONSERVATION OF THE MINISTRY OF FORESTRY
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
PANECO FOUNDATION
CONCERNING
COOPERATIVE PROGRAMMES OF BIODIVERSITY IN SUMATRA
The Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation of the Ministry of
Forestry of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as Ditjen PHKA) and the
PanEco Foundation (hereinafter referred to as Pan Eco), hereinafter collectively referred
to as the "Parties".
CONSIDERING the common interest of the Parties to develop a strategic programme
for ecosystem protection, nature conservation, and sustainable natural resources
management, needed to prevent decline of populations of plant and animal species due
to the economic development;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations as well as the procedures and policy
of the Government of the Republic of Indonesia concerning international technical
cooperation;
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
ARTICLE I
OBJECTIVE
The objective of this cooperation is to support Ditjen PHKA to strengthened efforts on the
conservation of the biodiversity of Sumatra, especially the Sumatran Orangutan, include
the ecotourism development and sustainable land use.
ARTICLE II
SCOPE OF COOPERATION
The scope of cooperation of this Memorandum of Understanding shall include:
1. Improving the management capacity of Ditjen PHKA to protect and restore wildlife
populations and wildlife habitats, especially the orangutan and its habitat;
2. Promoting mechanism of overseas funding to support the effort of Ditjen PHKA in
developing conservation of the orangutan and their habitat;
3. Promoting sustainable land use;
4. Empowerment of local communities through development of alternative economic
empowerment programmes, awareness and conservation education to better support
and benefit from biodiversity conservation and protected areas management.
ARTICLE Ill
PROGRAMME DIRECTION AND ANNUAL PLAN OF OPERATION
(1) The program and mechanism of cooperation shall be stipulated in Program Direction
which constitutes as an annex and integral part of this Memorandum of
Understanding.
(2) Detailed description of each program or project shall be specified in the annual Plan
of Operation. The annual Plan of Operation shall describe detail specification of each
activity or programme including objectives, procedure, and financial arrangements.
(3) The Annual Plan of Operation shall be drawn up and agreed upon by the Parties.
(4) The implementation of the projects or programs under this Memorandum of
Understanding shall be assessed annually.
ARTICLE IV
CONTRIBUTION OF THE PARTIES
(1) Ditjen PHKA shall:
a. Provide direction in the planning, implementation and evaluation of activities
undertaken;
b. Provide facilitation and coordination supports with other institutions from within
the Ministry of Forestry, other ministries, local governments, and other related
institutions in relation to the implementation of activities under this Memorandum
of Understanding;
c. Appoint the Technical Executive Unit (UPT) of Ditjen PHKA to actively participate
in the implementation of the collaborative programs to ensure the benefits of the
programmes;
d. Assist in arranging necessary permits for the approved qualified experts assign
under this Memorandum of Understanding accordance with prevailing government
regulation.
(2) Pan Eco shall:
a. Together with Ditjen PHKA prepare draft of annual work plans, implement
activities, and provide reports in accordance with this Memorandum of
Understanding;
b. Involve Ditjen PHKA personnel in the implementation and supervision of activities
under this Memorandum of Understanding;
c. Provide technical assistance, equipment, and capacity building of Ditjen PHKA and
its UPT through training, meeting, seminar, and other activities;
d. Support Ditjen PHKA and its UPT in developing information systems and providing
information materials on biodiversity for management requirements;
e. Provide qualified expert as requested by Ditjen PHKA to transfer knowledge;
f. Provide local communities economic empowerment programmes to better support
and benefit from biodiversity conservation and protected areas management;
g. Promote cooperation and dialogue with related institutions in forestry or nonforestry sector at national and international level as well as private organizations
as proposed by Ditjen PHKA;
h. Support promotion of conservation efforts through developing awareness
campaigns to keep a positive image of Indonesia through the media at local,
national and international level;
i. Guarantee availability of funding support from overseas sources for the
implementation of the activities during the period of this Memorandum of
Understanding with a minimum target of US$ 400,000 (four hundred thousand
dollars) annually.
ARTICLE V
INVOLVEMENT OF OTHER PARTIES
(1) If it is deemed necessary, PanEco may have cooperation with other parties including
but not limited to other non government organizations, government agencies,
private entities, academic institutions and communities to implement the activities
under this Memorandum of Understanding.
(2) Such cooperation in Paragraph 1 of this Article shall be mutually agreed by Ditjen
PHKA and shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the
Republic of Indonesia.
ARTICLE VI
ASSET STATUS
Assets purchased by PanEco and used for any project under the framework of this
cooperation will be belong to Ditjen PHKA and after termination of the cooperation shall
be handed over to Ditjen PHKA to be used for supporting biodiversity conservation in
Indonesia.
ARTICLE VI
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
(1) Intellectual property rights on notes, reports, maps, survey results, data bases,
know-how, photographs, videos or other information, whether or not reduced to
tangible from which have been developed in joint work between Ditjen PHKA and
PanEco pursuant to this Memorandum of Understanding shall be jointly owned by
both Parties except where such intellectual property rights are legally held by a third
party.
(2) The Parties shall consult with and obtain prior permission from the other party to
use the result of cooperation as described at Paragraph 1 of this Article.
(3) Each Party may be permitted to use the intellectual property right for the purpose of
maintaining, adapting, and improving such properties for the purpose as stipulated
in the scope of cooperation.
(4) Each Party shall be liable for any claim made by any third party on the ownership
and legality of the use of the intellectual property right which is brought in by the
aforementioned Party for implementation of the cooperation activities under this
Memorandum of Understanding.
(5) All publications under the framework of the implementation of cooperation shall
bear Ditjen PHKA and PanEco logo and mention Ditjen PHKA and PanEco as
implementation partners. Based on their involvement, the Parties shall be
recognized as the authors of publications and receive copies of these publications.
(6) PanEco shall use the intellectual property right arising from the cooperation with
Ditjen PHKA for non-profit purposes only.
(7) Whenever either Party requires the cooperation of other parties for the utilization of
intellectual property, this Party shall give first preference of cooperation to the other
initial cooperating Party, which will be waived if the other Party is unable to
participate in mutually beneficiary manner.
(8) Whenever either Party requires the cooperation of another party outside Ditjen
PHKA and PanEco for any financial support, either Party shall consult the other Party
of any implications especially on the intellectual property right that may arise under
the implementation of this Memorandum of Understanding.
(9) For the collection of specimens during research activities, collecting of specimens
should be in accordance with the regulations pertaining to Material Transfer
Agreement issued by the Government of the Republic of Indonesia;
(10) Termination of this Memorandum of Understanding shall not affect rights or
obligations under this Article.
ARTICLE VIII
GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE
(1) The Parties shall recognize the value of genetic resources and traditional knowledge
(hereinafter GRTK), and recognize the rights of holders of GRTK to the effective
protection over GRTK against misuse and misinterpretation of both Parties.
(2) GRTK shall be protected against misuse and misappropriation in both Parties.
(3) Any acquisition, appropriation or utilization of GRTK by unfair or illicit means
constitutes an act of misinterpretation. Misappropriation may also include deriving
commercial benefit from acquisition, appropriation or utilization of GRTK when the
person using that GRTK knows or is negligent in failing to know, that it was acquired
or appropriated by unfair means and other commercial activities contrary to honest
practices that gain inequitable benefit from GRTK;
(4) Subject to compliance with its obligation referred to in Paragraph 3 of this Article,
each Party shall, in respect of the intellectual property protection of GRTK,
according within its territory, (i) to natural persons who are nationals of, or are
domiciled in the territory of any of the other Party and (ii) to legal entitles which or
natural persons who, in the territory of any of the other Party, have a real and
effective establishment for the creation, protection and transaction of GRTK, the
same treatment that it accords to its own nationals;
(5) Any access to and use of GRTK of the respective Party under the implementation of
this Memorandum of Understanding shall require prior consent permit from the
relevant authorities of the Party. The Party shall insure that the local communities
concerned shall be prior informed consent with the access and informed with the
results of the cooperative and or collaborative activities using such GRTK.
(6) When the cooperative and of collaborative activities under this Memorandum of
Understanding utilize GRTK for commercial purpose, the Party, on behalf of its local
communities concerned, shall be entitled to the right of intellectual property, where
appropriate, and associated benefit sharing.
(7) The benefits of protection of GRTK to which its holders are entitled include the fair
and equitable sharing of benefits arising out of the commercial of industrial use of
GRTK.
(8) Legal means should be available to provide remedies for holders of GRTK on cases
where the fair and equitable sharing of benefits as provided for in Paragraph 7 of
this Article has not occurred.
ARTICLE IX
MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
(1) "Material" means any material of plants and animals including viruses origin,
including reproductive and vegetative propagating material, containing functional
units of heredity and other material relating to Genetic Resources and Traditional
Knowledge.
(2) All research material or resources used in the collaboration will be transferred using
a Standard Material Transfer Agreement (SMTA) concluded between the provider
and the user. The agreement shall be subject to approval by relevant of appropriate
authorized authority of the Parties.
(3) Such materials or resources will be transferred upon the signing of the SMTA and
will be subject to pertinent bio-safety and bio-prospecting laws, rules, and
regulations.
( 4) Either Party may use such materials, but will give full credit to the source of the
materials;
(5) In case programs or projects of cooperation under Agreement should involve
transfer of materials or resources, the Parties shall agree to facilitate the transfer
under the conditions of this agreement, in accordance with the respective laws and
regulations of the parties, taking into account international law and treaties binding
the Parties.
(6) All available passport data and, subject to applicable law, any other associated
available non confidential descriptive information, shall be made available with the
Genetic Resources provided.
(7) The recipient undertakes that the material shall be used or conserved only for the
purposes as agreed in agreement.
(8) When the transferred material and resources are developed into commercial
purposes, the providing Party shall be entitled to the right of intellectual property
and relevant benefit sharing.
(9) In the case that the Recipient transfers the Material supplied under this agreement
to another person or entity, the recipient shall do so under the terms and conditions
of the Standard Material Transfer Agreement.
(10) The terms and condition for the transfer materials or resources to third parties shall
be stipulated by the Parties in implementing arrangement.
ARTICLE X
CONFIDENTIALITY
(1) If either Party wishes to disclose any confidential data and/or information received,
shared or resulted from the cooperation activities under this Memorandum of
Understanding to any third party, the disclosing party must obtain prior consent
from the other Party before any disclosure can be made.
(2) The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding
between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of
Understanding.
ARTICLE XI
LIMITATIONS OF PERSONNEL ACTIVITIES
(1)
PanEco shall ensure that its staff in conducting activities pursuant to this
Memorandum of Understanding shall:
a. Observe, respect and comply with laws, regulations and policies of the
Government of the Republic of Indonesia;
b. Be in line with the Indonesian National interest;
c. Respect the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain
from supporting any separatist movements;
d. Refrain from involving in any intelligence/ clandestine activities;
e. Respect the customs, traditions and any religious creed of the local communities;
f. Refrain from engaging in any political and commercial activities;
g. Refrain from conducting any religious propagation;
h. Refrain from conducting any activities in conflict areas and sensitive borders;
i. Not raise any funds in Indonesia to support its programmes and activities;
j. Refrain from conducting any activities other than those agreed upon by the Parties
(2) Any violations of the above mentioned in Paragraph 1 of this Article may result the
revocation of all permits of the personnel concerned and termination of this
Memorandum of Understanding.
ARTICLE XII
SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of this
Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultation and or
negotiations between the Parties, based on the principle of equality and mutual respect.
ARTICLE XIII
AMENDMENT
This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual written
consent of the Parties. Such amendments shall enter into force on such date as may be
determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of
Understanding.
ARTICLE X
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
(1) This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of signing
and shall remain in force for a period of 5 (five) years.
(2) This Memorandum of Understanding may be extended as mutually agreed by the
Parties. Either Party may propose to extend this Memorandum of Understanding by
giving a written notification to the other Party at least six months prior to the expiry
date of this Memorandum of Understanding by considering the evaluation result.
(3) Either Party may terminate this Memorandum of Understanding at any time by
giving written notification to the other Party at least six months prior to the intended
termination. In the event of terminating of the Memorandum of Understanding, the
terminator Party shall develop a termination plan to ensure the full and smooth
transition of the Annual Plan agreed.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of
Understanding.
DONE in duplicate at Jakarta on Monday of the thirtieth in the year two thousand and
eleven, in Indonesian and English, both texts are being equally authentic. In case of any
divergence of interpretation, Indonesian text shall prevail.
For the Directorate General of Forest
Protection and Nature Conservati .ss
the Ministry of Forestry of
the Republic a~-
Director General
President
--(
Annex to:
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Between
The Directorate General of Forest Protection And Nature Conservation,
Department of Forestry, Republic of Indonesia
With
PANECO FOUNDATION
PROGRAMME DIRECTION
I.
PROGRAMME
(1) To realize this co-operative programme, PHKA and PanEco shall conduct activities in
Sumatra related to the conservation of natural biodiversity through activities that
support:
a) Local, regional, national and global initiatives within the sector of the conservation
of natural biodiversity;
b) Sustainable development, specifically forestry development through conservation
of natural resources including its ecosystem; and promote sustainable eco-farming
and community programme outside of the forestry sector;
c) Research, surveys, studies, analysis, education, training, assistance, awareness
campaigns on nature conservation, advocacy, nature conservation policy,
development of nature conservation related information system, observation and
evaluation of activities, to improve ecosystem protection, nature conservation and
sustainable management of natural resources;
d) Development of a database and management of information system that can be
directly accessed to support ecosystem protection, nature conservation and
sustainable management of natural resources;
e) Community development around conservation areas in terms of increasing support
for ecosystem protection, nature conservation and sustainable management of
nature conservation;
f) Improvement of awareness on the importance of ecosystem protection, nature
conservation and sustainable management of natural resources to support
sustainable sustainable development at local, regional and national levels;
g) Improvement of human resource's capacity within the ecosytem protection plan,
nature conservation and sustainable management of natural resources;
II.
AREA OF WORK AND FUNDING RESOURCE
1) PanEco having its head office at Chileweg 5, CH-8415 Berg am Irchel, Switzerland
2) In Indonesia, PanEco is registered under the address of its principle partner Yayasan
Ekosistem Lestari, JI. Wahid Hasyim No. 51/74, Medan 20154, Sumatra Utara;
3) The area of work of PanEco under this Memorandum of Understanding is Sumatra,
specifically:
a. The province of North Sumatra (Sumut)
b. The province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
c. The province of Jambi
Expansion of the area of work is possible at any time, subject to agreement by both
parties;
4) Programme activities and funding resource
No Programme
Funding resource
Area
different
1 Sumatran
Orangutan North Sumatra, From
Reintroduction Programme with Jambi, and NAD legal, international
orangutan quarantine centre
donors under the
of
and rentroduction centre
coordination
Pan Eco
2
Research,
surveys
and North Sumatra,
observation of wild life habitat NAD, Jambi
and population
donation
Grant,
different
from
legal sources
3
Education and awareness raising
donation
Grant,
from
different
legal sources
4
support
Technical
the North
to
development
of NAD
Spatial
District/Provi ncia I
Planning that protects wild life,
especially orangutan, and local
economy
North Sumatra,
Jambi, NAD
donation
Sumatra, Grant,
different
from
legal sources
2
III.
MECHANISM
1) Planned activities will be included in the Plan of Operation (PO), which will be in effect
during the period of this agreement, which is 5 years. The plan must include the
targets to be achieved within 5 years, planned outputs and outcomes, types of
activities and the impacts for ecosytem protection, nature conservation and the
sustainable management of natural resources. The PO is to be formulated based on
the results of identification, observation and evaluation of problems and adjusted
with the needs, opportunities and availability of funds. Amendment to this PO shall be
possible through consultation and based on agreement of both parties.
2) Proposed PO can be prepared together and/or by one of the parties to be agreed by
both in order to ensure that the programme and activities are in line with the
development strategies, policies and the priorities of government institutions at all
levels (central, provincial and/or district) as well as in line with the national
development plan. Therefore, the agreed PO must be the basis for the
implementation of the cooperation;
3) The Annual Work Plan (AWP) shall be prepared by PanEco together with the local
UPTs of PHKA and/or with the related Echelon I institution from the Forestry
Department. The AWP will be presented together in the annual forum to be agreed
together with the Directorate General PHKA and PanEco;
4) The above mentioned Annual Working Plan shall include details of the targets, the
type of activities, the involved personnel, the evaluation procedure, cost estimates as
well as the contribution of PanEco and the Directorate General of PHKA/UPT together
with other related parties;
5) Within the implementation of activities, Pa nEco and PHKA shall coordinate on all levels
together with other relevant parties;
6) For more detailed coordination of the implementation of this Memorandum of
Understanding, PHKA will appoint the Directorate of Biodiversity Conservation as the
coordinator, including technical nature related aspects, along with other relevant
Directorates and local UPTs of DitJen PHKA;
IV.
REPORTING
1) Reports are to be prepared through consultation process between both parties and to
be delivered to related parties;
3
2) Format and reporting period
a. Special Report:
Special report is to be prepared for specific cases that need to be handled rapidly;
b. Regular Reports:
The regular reports consist of:
Annual Report
The annual report is to be prepared anually through joint consultatin and will then be
presented in annual forum of PHKA - PanEco. The agreed annual report will be
delivered to related parties. The annual report shall include the status of activities
implemented based on the AWP, achievements, personnel/experts involved,
equipments and budget available/disbursed, problems and constraints as well as
recommendation for the next steps;
Mid-term Report
A Mid-term report is to be prepared every 6 months by joint consultation and to be
delivered to relevant institutions. The Mid-term report shall include achievements of
activities, personnel/experts involved, problems and constraints as well as
recommendation for the next steps;
Quarterly Reports
Quarterly reports are to be prepared by the field staff of PanEco and shall include the
similar contents as mid-term and annual report; the report send to the related
implementation unit (UPT) of Ditjen PHKA.
c. Final Report
The final report is to be prepared together after a period of five years elapsed and to
be delivered to related parties under following criterion:
i. The report has to include outputs of activities, personnel/organisation involved,
funding, equipments and facilities used, outcomes and the impact to conservation
efforts, campaign activities, constrains and recommendation;
ii. The report has to be prepared in Bahasa Indonesia and is to be presented
together, attended by PHKA and PanEco management, which is allowed to
translate the report into English;
iii. 15 copies of the report shall be handed over to DitJenPHKA, and 1 copy for each
UPT and relevant institutions/organisations at district and central level that are
partners of PanEco;
4
V.
EVALUATION
The evaluation of the project and programme will be carried out as follows
(1) Evaluations will be conducted by PHKA and Pan Eco and/or, if necessary, involves
related institution/organisation agreed previously by both parties;
(2) An annual evaluation will be conducted every year and the final evaluation will be
conducted by the end of this Memorandum of Understanding;
(3) Annual evaluations will be conducted to observe, direct and to improve the
implementation of activities and adjustments to be applied in the activity plan for the
next term based on the consideration of technical adjustment and policies of botrh
parties;
(4) The final evaluation will be conducted six months before the Mou has elapsed to
appraise and to consider the extension of the cooperative by considering the target,
effectiveness, efficiency of the conservation of biodiversity in Indonesia
5