persetujuan perdagangan antara pemerintah republik indonesia

PERSETUJUAN PERDAGANGAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH
PAPUA NEW GUINEA
PERSETUJUANPERDAGANGAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PAPUA NEW GUINEA
PEMBUKAAN
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea.
Terdorong oleh keinginan untuk memperluas dan memperkokoh hubungan
perdagangan antara kedua negara berdasarkan prinsip kedaulatan, persamaan,
saling menguntungkan dan perlakuan yang sama
untuk meningkatkan
pembangunan ekonomi kedua pihak.
Merujuk kepada Persetujuan Saling Menghormati Persahabatan dan Kerjasama
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea yang
ditandatangani di Port Moresby pada tanggal dua puluh tujuh Oktober 1986.
Memperhatikan hak-hak masing-masing negara dan kewajiban di bawah
Persetujuan Umum di Bidang Tarif dan Perdagangan (GATT) I World Trade
Organisation , selanjutnya disebut GATT I \NTO.
TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:
PASAL 1
DEFINISI
Dalam persetujuan ini, kecuali ada pengertian lainnya, maka pengertian:
"Persetujuan" adalah persetujuan perdagangan antara Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea.
Republik
"Produk-produk Pertanian" termasuk produk-produk kehutanan, perikanan dan
peternakan.
"Pihak-pihak Terkait" adalah Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua
New Guinea.
"Barang dan Jasa" yaitu produk-produk yang diperdagangkan antara orang-orang
Indonesia dan Papua New Guinea dan jasa-jasa yang berhubungan dengan
perdagangan.
"Orang" adalah manusia secara alamiah atau berstatus hukum sebagai orang.
PASAL 2
TUJUAN
Kedua Pihak, dalam batasan masing-masing hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, harus melakukan semua tindakan yang layak untuk
memberi kemudahan, memperkuat, mengkonsolidasikan dan menganekaragamkan
perdagangan antara kedua negara atas dasar suatu kepentingan jangka panjang
dan terus menerus.
PASAL 3
KEMUDAHANDALAMPERDAGANGAN
)
Masing-masing Pihak, dalam batas masing-masing hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, harus memberikan kepada perorangan dan
Pihak lainnya, semua bantuan yang diperlukan untuk memudahkan usaha dan
menjamin keberhasilan tugas-tugas mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan
Persetujuan ini.
PASAL4
PERLAKUAN YANG SAMA KEPADA PIHAK KETIGA
Kedua Pihak, dalam batas masing-masing hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, harus saling memberikan perlakuan yang sama mengenai
hal-hal yang menyangkut bea pabean dan pajak-pajak lainnya serta bea-bea yang
berlaku dalam perdagangan antara kedua negara sebagaimana disepakati dalam
GATI/WTO.
PASAL 5
PERLAKUAN ISTIMEWA
Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 tidak dapat diberlakukan untuk :
(a)
Perlakuan-perlakuan istimewa dan keuntungan-keuntungan yang oleh salah
satu Pihak telah diberikan atau dapat diberikan kepada negara-negara
tetangga dalam rangka untuk kemudahan perdagangan perbatasan.
(b)
Perlakuan istimewa yang eksklusif sebagai hasil dari setiap adanya kesatuan
pabean atau perdagangan bebas atau pengelompokan ekonomi regional
yang mana salah satu Pihak adalah anggota atau kemungkinan menjadi
anggota.
2
PASAL 6
KETAATAN PADA HUKUM NASIONAL
Perdagangan barang-barang dan produk-produk antara kedua negara akan
dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di masing-masing negara.
PASAL 7
KEMUDAHAN BAGI PAMERAN-PAMERAN DAGANG
1.
Kedua Pihak setuju, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan
peraturan perundang-undangan
masing-masing, untuk memberikan
kemudahan-kemudahan bagi keikutsertaannya dalam berbagai pameran dan
pertunjukan dagang serta untuk mengorganisasi kunjungan-kunjungan untuk
maksud-maksud dagang di wilayah salah satu Pihak.
2.
Barang-barang dan contoh-contoh yang dimaksudkan untuk pameran dan
pertunjukan dagang demikian juga pemasukannya akan dibebaskan dari bea
pabean dan pungutan-pungutan sejenis.
3.
Barang-barang yang ditinggalkan atau penjualan barang-barang dan
pembuangan barang-barang sebagaimana disebutkan pada ayat 2 di atas,
harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan di negara
dimana pameran atau pertunjukan dagang tersebut diadakan.
PASAL 8
TATACARA PEMBAYARAN
Semua pembayaran untuk barang dan jasa berdasarkan Persetujuan ini harus
dilakukan secara bebas dengan mata uang yang dapat dipertukarkan sebagaimana
disetujui para Pihak dalam transaksi sesuai perundang-undangan yang berlaku di
masing-masing negara.
PASAL 9
KONSULTASI
1.
Apabila ada persoalan mendesak mengenai akses ke pasar dalam hubungan
perdagangan, atas permintaan tertulis oleh salah satu Pihak melalui lnstansi
Berwenang yang ditunjuk, dan dengan semangat kerjasama dan pengertian
bersama, Kedua Pihak harus menemukan penyelesaian yang dapat diterima
oleh Kedua Pihak.
2.
Perwakilan Kedua Pihak, atas permintaan tertulis oleh salah satu Pihak
melalui lnstansi Berwenang yang ditunjuk, dan dengan semangat kerjasama
dan pengertian bersama, harus membahas langkah-langkah yang
dimaksudkan untuk memperluas hubungan perdagangan antara kedua
negara dan mengusahakan penyelesaian atas persoalan yang mungkin
timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini. Tempat dan tanggal konsultasi
tersebut harus ditentukan, bila diperlukan, dengan persetujuan bersama.
PASAL10
KOMITE PERDAGANGAN BERSAMA
1.
Sebagai tambahan atas Pasal 9 mengenai konsultasi, kedua pihak setuju
untuk membentuk suatu Komite Perdagangan Bersama (selanjutnya disebut
sebagai "JTC") disesuaikan dengan Memorandum Saling Pengertian antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea
mengenai Pembentukan suatu Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral
yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 4 Juni 1998.
2.
JTC akan :
(a) mendiskusikan langkah-langkah untuk peningkatan perdagangan
langsung antara kedua negara dan hal-hal yang mungkin timbul sebagai
suatu hasil Persetujuan ini.
(b) memberikan saran-saran yanQ diperlukan untuk pencapaian tujuan
Persetujuan ini.
3.
JTC akan melakukan pertemuan secara bergantian di Indonesia dan di
Papua New Guinea, sesuai dengan waktu yang disepakati oleh Kedua Pihak.
PASAL11
PENGECUALIAN
Persetujuan ini harus tidak menghalangi salah satu Pihak yang melakukan laranganlarangan dan pembatasan-pembatasan atau set1ap tindakan yang dimaksudkan
untuk:
(a) perlindungan kepentingan keamanan yang sangat diperlukan dan bagi kebijakan
publik.
(b) perlindungan kesehatan umum dan pencegahan infeksi dan penyebaran
penyakit dan pes pada binatang dan I atau tumbuh-tumbuhan.
4
PASAL12
KARAN TINA
Berkaitan dengan Pasal 11 (b) di atas, Kedua Pihak akan mengembangkan
pengaturan karantina untuk memenuhi persyaratan produk-produk pertanian yang
diperdagangkan di antara Kedua Pihak.
PASAL13
HAK ATAS KEKAY AAN INTELEKTUAL
Kedua Pihak harus saling menetapkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual,
sesuai dengan Persetujuan Mengenai Aspek-aspek Hak Atas Kekayaan lntelektual
Yang Terkait Dengan Perdagangan sebagai bagian integral dari Keputusan Akhir
yang merupakan perwujudan hasil Putaran Uruguay tentang Perundingan
Perdagangan Multilateral yang ditandatangani di Marrakesh pada tanggal 15 April
1994.
PASAL14
INSTANSI YANG DITUNJUK
1. Kedua Pihak sepakat menunjuk Departemen Perindustrian dan Perdagangan
atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan Departemen yang
bertanggungjawab atas Hubungan Perdagangan lnternasional, atas nama
Pemerintah Papua New Guinea, sebagai mitra untuk Pihak lainnya, yang
merupakan badan yang bertanggungjawab untuk koordinasi dan penerapan
Persetujuan ini.
2. Kedua Pihak harus melaporkan secara tertulis setiap perubahan di lnstansi yang
ditunjuk, apabila ada.
PASAL15
PENAFSIRAN
Setiap sengketa yang timbul karena perbedaan penafsiran ketentuan-ketentuan
Persetujuan ini harus diselesaikan secara damai melalui saluran diplomatik antara
Kedua Pihak.
5
PASAL16
KETENTUAN PENUTUP
1.
Persetujuan ini berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
pemberitahuan terakhir dimana Kedua Pihak saling memberitahukan bahwa
persyaratan konstitusi masing-masing telah dipenuhi.
2.
Persetujuan ini tetap berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan terus berlaku
untuk 5 (lima) tahun berikutnya dan demikian seterusnya, kecuali satu Pihak
menyampaikan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini
3 (tiga) bulan sebelum batas waktu berakhirnya Persetujuan ini.
3.
Ketentuan Persetujuan ini tetap diberlakukan setelah batas waktu
berakhirnya berkenaan dengan semua kontrak yang ditandatangani selama
masa berlakunya, tetapi belum sepenuhnya diwujudkan pada masa
berlakunya Persetujuan tersebut.
4.
Atas permintaan satu Pihak, Persetujuan ini dapat diubah atau diperbaiki atas
kesepakatan bersama
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi kuasa oleh
Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT secara ganda di Port Moresby pada tanggal 15 September 2000 dalam
bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum
yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran antara masing-masing
naskah Persetujuan ini, maka naskai: bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH
PAPUA NEW GUINEA
Signed
Signed
.. . ·· / · · ¥· f . l. ... . .... . . .. . . . .
6
TRADE AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE
INDEPENDENT STATE OF
PAPUA NEW GUINEA
TRADE AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF
PAPUA NEW GUINEA
- - - -- - - - - - - - - - --- - ·- - - -- - - -- -- - PREAMBLE
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
Independent State of Papua New Guinea.
Desiring to expand and strengthen trade relations between the two countries on the
basis of the principles of sovereignty, equality, mutual benefit and most favoured
nation for the purpose of enhancing their respective economic development.
Referring to the Treaty of Mutual Respect, Friendship and Co-operation between
the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea done at
Port Moresby, on the twenty-seventh day of October 1986.
Acknowledging their countries
rights and obligations under The General
Agreement on Tariff and Trade I World Trade Organisation, hereinafter referred to
as the GATI /WTO.
Hereby have agreed as follows:
ARTICLE 1
DEFINITIONS
In this Agreement, unless the context otherwise requires:
"Agreement" means the Trade Agreement between the Government of the Republic
of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea.
"Agricultural Products" includes forestry, fisheries , and livestock products
"Contracting Parties" mean the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Independent State of Papua New Guinea.
"Goods and Services" means the products traded between the persons of the
Contracting Parties and the services related to the trade.
"Person" means a natural or legal peison.
ARTICLE 2
OBJECTIVES
The Contracting Parties shall, within their respective laws and regu lations, take all
appropriate measures to facilitate , strengthen, consolidate and diversify the trade
between the two countries on a long-term and stable basis.
ARTICLE 3
TRADE FACILITATION
Each Contracting Party shall, in accordance with existing laws and regulations, grant
to the person of the other Contracting Party, pursuant to provisions of this
Agreement all assistance necessary to facilitate their work and ensure successful
performance of their tasks.
ARTICLE 4
MOST FAVOURED NATION TREATMENT
The Contracting Parties shall, in accordance with their respective laws and
regulations, grant each other Most-Favoured Nation treatment with respect to
customs duties and other taxes and duties applicable to trade between the two
countries as agreed upon by them in the GATT I WTO.
ARTICLE 5
PREFERENTIAL TREATMENT
The provisions of Article 4 shall not be applied to:
(a)
Preferences and advantages which e1ther of the Contracting Parties have
granted or may grant to neighbounng countries in order to facilitate their
frontier trade.
(b)
Exclusive preferential treatment which results from any customs union or free
trade areas or regional economic groupings to which either of the Contracting
Parties is or may become a member.
ARTICLE 6
COMPLIANCE TO DOMESTIC LAWS
The trade of goods and products between the two countries, will be carried out in
accordance with the prevailing laws and regulations of the respective countries.
2
ARTICLE 7
FACIL!TAliON OF TRADE FAiRS
1.
The Contracting Parties shall agree, subject to their respective laws and
regulations, to accord facilit;es for partiGipating in fairs and exhibitions and to
organise visits for trade purposes in the teritory of either of the Contracting
Parties.
2.
Articles and samples intended for fairs and exhibitions as well as their entry
will be exempted from customs duties and other similar charges.
3.
Leaving or sale and disposition of items under sub-paragraph 2 above shall
be subject to the laws and regulations of the country where the fairs or
exhibitions are held .
ARTICLE 8
PAYMENTARRft.NGEMENT
All payments for goods and services arising from the implementation of this
Agreem&nt shall be made in freely convertible c~rrencies, as agreed l>etw~en the
Parties to the transaction, in ac~ordance with the laws and regulations in force in the
two respectve countries.
ART!CLE 9
CONSULTATiON
1.
In case of the emergence of probiem of access to market in their trade
relations, both Contracting Parties upon written request by one of them
through the Designated Authority shall in the spirit of co-operation and mutual
understanding find an acceptable solution to both Contracting Parties.
2.
The representatives of both Contracting Parties upon 'Nritten request by
either of them through the Designated Authority shall ir, the spirit of cooperation and mutual t..:nderstanding discuss measures aimed at broader
trade relations between the tv1o countries and seek solutions to problems that
might arise from the implementation of this /\greeme'lt. Tr.e place and date nf
such consultation shall be established, if deemed necessary. by mutual
consent.
3
..
ARTICLE ·t 0
JOINT TRADE COMMITTEE
1.
In addition to the provision of Article 9 above on consultations, the
Contracting Parties agree to astablish a Joint Trade Committee (herein after
referred to as "JTC'') consistent with th~ Memorandum of Understanding
bet11veen the Government cf the Republic nf Indonesia and the Governme11t
of the Independent State of Papua New Guinea on the Establishment of a
Joint Commlssion for Bilaterzl Go-operat:0.1 sigr.ed in Jakarta on June fou rth
1998.
2.
3
The JTC r.1ay:
(a)
discu~s measures fer the expansion of direct trade b~~Neen the two
countries and issues that may arise as a result of tris Agreement.
(b)
make necessary suggastr.:ms for the achievement of the objective of
this Agreement.
Th~ JTC shall meet altGrnately in Indonesia and Papua New Guinea, at such
time as agreed upon by the Contracting Parties.
ARTICLE 11
EXCEPTIONS
The preser,t Agreement shall not prevent e1ther of the Contracting Parties from
implementing prohibitions and restrictions or any measure which is directed to:
(a)
the protect:on of its es£er.tial security interests and public policy.
(b)
the orotection ot its p!.lblic health cmcl the p.-evention of infection and the
spreading of diseases a,-id r' e5ts in animai and I cr p:ant.
.L\RT!CLE 12
QUARANTINE
With regard ~o Article 11 (b) above, the Contracting Parties shall develop quarantine
arrangements to meet the requirements of agricultural products being traded
between the Contracting Parties.
4
ARTICLE
~3
INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS
The Contracting Pa~ ies shal! provide each other intellectual property protection, in
accordance with the Agreeme~t on Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights which forms an integ:-al ~art of the Final Act embodying the result of the
Uruguay Round of the Multil~teral Trade Negotiations signed in Marrakesh on the
fifteenth day of April 1994.
AR.TICLE 14
DESIGNATED AUTHORITY
1.
The Contracting Parties agree to designate the Department of Industry and
Trade, on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, and the
Department responsible for International Trade Relations on behalf of the
Government of the Independent State of Papua New Guinea, as intimated to
the other Contracting Par1y, as responsible body for the co-ordination and
implementation of the Agreement.
2.
The Contracting Parties shall notify in writing each other of changes , if any, in
·
Designated Authority.
ARTICLl:: '15
INTERPRETATIONS
Any dispute arising out of the interpret2t!cn of the provisions of this Agreement shall
be sett!ed amicably through diplomatic channels between the Contracting Parties.
ARTICLE 16
FINAL PROVISIONS
1.
This Agreement shall enter into force after 30 (thirty) <;Jays from the date of
the last notificatio:1 by which the Contra~ting Parties notify each other that
their constitutional requi rements haw" been fulfilled.
2.
This Agreement shall rerr.a;n in force for a period of 5 (five) years and shall
continue in force thereafter for another period of 5 (five) years and so forth
unless either Con trar:;ting Party notifies in writing of its inter;tion to terminate
this agreen tent 3 (three) mortths befr, r~ the exjjiry of this Agreement.
3.
The provisions uf th is Agreement shall remain valid after its termination in
r19spect of all contiacts conGiuded during the period of its val!dity but which
haw~ not been fully implemented on the date of its expiry.
4.
At the request of either Contracting Party the present Agreement may be
amended or revised by mutual consent.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised there to by their
respective Governments, have signed the present Agreement.
DONE in duplicate at Port Moresby on the 151h day of September 2000 in the
Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any
divergence on the interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA.
l
FOR THE GOVERNMENT OF
THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW
GUINEA.
Signed
Signed
t
6