laporan tahunan 2012 - Pengadilan Tinggi Padang

LAPORAN TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI PADANG
2012
TAHUN
@COVER DESIGN By.Hendra BR
1
KATA SAMBUTAN
Pengadilan
Tinggi
Padang
sebagai
badan
peradilan
di
Lingkungan Badan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung
RI, memiliki komitmen untuk melaksanakan pembaruan peradilan
sesuai dengan Visi dan Misi yang ditetapkan oleh pimpinan
Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam buku Cetak
Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035.
Perubahan pola pikir dan tata kerja sebagai prasyarat dalam
rangka pembaruan
peradilan, sebagaimana diharapkan oleh
pimpinan Mahkamah Agung RI, telah mulai menampakkan hasil,
antara lain terlihat dari adanya percepatan penyelesaian perkara,
kelancaran
proses
adiministrasi,
baik
administrasi
perkara,
maupun administrasi umum, dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai urusan di pengadilan.
Tentu saja keberhasilan yang telah dicapai sekarang, harus
ditingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Untuk itu
diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana, serta
peningkatan kuantitas dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia),
yang
tentunya
hanya
bisa
diwujudkan
bila
didukung
oleh
tersedianya anggaran yang memadai.
Kendala yang masih dihadapi dalam upaya peningkatan
kinerja organisasi adalah sarana gedung perkantoran di beberapa
Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang,
2
yang belum sesuai dengan prototype dan
beberapa Pengadilan Negeri
jumlah pegawai di
yang sangat kurang dibanding
dengan formasi yang ditentukan,
serta banyak jabatan kosong
khususnya di Kesekretariatan yang belum terisi karena terkendala
oleh
persyaratan
kepangkatan,
dan
kualitas
sumber
daya
manusia pengadilan, baik hakim maupun non hakim, yang masih
memerlukan
peningkatan,
baik
dari
segi
keilmuan
dan
Padang,
kami
ketrampilan, maupun integritasnya.
Selaku
pimpinan
di
Pengadilan
Tinggi
menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh
jajaran peradilan umum se-Sumatera Barat, atas pengabdian
terbaik yang telah ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas selama
ini. Semoga semua kerja keras kita dalam rangka mengemban
visi dan misi lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung,
dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat kepada
lembaga peradilan, yang menjadi dambaan kita bersama.
Padang 29 Januari 2013
Ketua Pengadilan Tinggi Padang,
ttd
H.SABIRIN JANAH, SH.
NIP. 040015894
3
BAB I
PENDAHULUAN
Administrasi dalam arti luas adalah keseluruhan proses
kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Administrator (pimpinan)
untuk mengendalikan sesuatu usaha kerja sama diantara dua
orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalita tertentu untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi (TUPOKSI) untuk
mencapai tujuan harus melaksanakan empat fungsi yaitu :
- Fungsi Perencanaan
- Fungsi Pengorganisasian
- Fungsi Pengamalan/ fungsi Penggerakan dan
- Fungsi Pengawasan atau Pengendalian.
Negara Republik Indonesia melalui Undang Undang Nomor
17 Tahun 2007, telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang
Nasional
(RPJPN),
dimana
program
nasionalnya meliputi periode tahun 2005
pembangunan
– 2025. Amanat
tersebut yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 7 Tahun 2005, yaitu mengenai Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan Visi, Misi
dan Program dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (good
governance). Salah satu wujud / implementasi dari Visi, Misi dan
Program
tersebut
adalah
Penyusunan
Rencana
Kerja
dan
4
Anggaran
Kementerian
Negara/
Lembaga
(RKAKL)
dengan
pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance befed
budgeting).
Rencana
Kerja
dan
Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga (RKAKL) adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Instansi
yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan
Rencana Kerja Strategis Lembaga yang bersangkutan dalam satu
tahun anggaran dan berapa jumlah anggaran yang diperlukan.
Pengadilan Tinggi Padang merupakan satuan kerja (satker)
dibawah Mahkamah Agung yang mempunyai tugas dan fungsi :
“Memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding, mengadili
perkara sengketa kewenangan mengadili Pengadilan Tingkat
Pertama serta melakukan fungsi pengawasan selaku kawal depan
Mahkamah Agung”.
A. Kebijakan Umum Peradilan
Untuk meningkatkan Pelayanan Publik khususnya masyarakat
pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang,
maka
dalam
tahun
2012
Pengadilan
Tinggi
Padang
telah
menentukan kebijakan umum peradilan yang diarahkan kepada :
1. Meningkatkan kinerja para Hakim dan Panitera Pengganti
dalam penyelesaian perkara ;
2. Meningkatkan penyelesaian proses administrasi perkara;
5
3. Mewujudkan tersedianya dukungan manajemen dan tugas
teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan ;
4. Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana
yang mendukung penyelenggaraan peradilan ;
5. Mewujudkan Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat ;
Dari delapan point kebijakan umum Peradilan tersebut, maka
dapat dijabarkan setiap pointnya sebagai berikut :
1. Meningkatkan kinerja para Hakim dan Panitera Pengganti
dalam penyelesaian perkara.
Pengadilan Tinggi Padang telah menetapkan program
kerja Tahun 2012 yaitu “ meningkatkan kinerja para Hakim
Tinggi / Negeri beserta Panitera/Panitera Pengganti dengan
cara memberikan arahan-arahan dan petunjuk tekhnis serta
memberikan motivasi agar Majelis Hakim dalam memutus
perkara
terdapat
kesamaan
pandangan
dan
tidak
menyimpang dari aturan-aturan dasar / hukum acara serta
membuat format putusan yang sama untuk memudahkan
Hakim dalam membuat putusan yang baik sehingga tercipta
putusan yang berkualitas dan diputus dalam waktu tidak
lebih dari 6 (enam) bulan. Dengan tetap memprioritaskan
penanganan perkara - perkara khusus seperti perkara
korupsi,illegal loging, narkoba dan lain - lain “
6
2.
Meningkatkan penyelesaian proses administrasi perkara;
Disamping
penyelesaian
perkara
secara
cepat,
kualitas putusan juga harus baik dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat, maka program ini diarahkan kepada
peningkatan kemampuan Hakim melalui sering membaca
buku literatur, yurisprudensi dan Peraturan Perundangundangan yang ada serta melalui brifing dari pimpinan dan
berdiskusi.
3.
Mewujudkan tersedianya dukungan manajemen dan tugas
teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan ;
Dalam
bentuk
Pembinaan
dan
Pengawasan
diarahkan
kepada Pengawasan Intern (pengawasan melekat) bagi
satuan kerja masing-masing secara efektif sesuai Surat
Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
No.
KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang
Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan
Tugas Pengawasan dan juga dilakukan pembinaan dan
pengawasan kedaerah-daerah dengan membentuk Tim
Pengawas yang disebut Hakim Tinggi Pengawas Daerah
sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No.
KMA/080/SK/VIII/2006
tanggal
24
Agustus
2006
7
tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Pemeriksaan/Tata
cara
Pemeriksaan.
4.
Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana
yang mendukung penyelenggaraan peradilan ;
Mengoptimalkan
sarana
dan
penyerapan
prasarana
anggaran
yang
untuk
bertujuan
kesedian
mendukung
penyelenggaraan peradilan
5. Mewujudkan Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat
Sebagai tindak lanjut dari pembangunan IT pada
tahun 2008, pada tahap implementasinya maka semenjak
tahun 2009 website Pengadilan Tinggi Padang telah dapat
memberikan informasi kepada masyarakat secara luas serta
memberikan hak akses masyarakat dalam memberikan
penilaian terhadap kinerja Lembaga Peradilan khususnya
Pengadilan Tinggi Padang.
8
B. Visi dan Misi
VISI
Dengan sistem peradilan satu atap (one roof system) dari
empat lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Tinggi Padang
mempunyai Visi yang sama dengan Mahkamah Agung RI yakni:
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG
AGUNG”
Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan
merajuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan
alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.
Visi merupakan harapan dan cita-cita Pengadilan Tinggi Padang
khususnya
dan
Mahkamah
Agung
pada
umumnya.
Untuk
mewujudkan Visi tersebut, maka perlu peningkatan Sumber Daya
Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. serta sarana
dan prasarana pendukung yang memadai.
MISI
Untuk Visi dari suatu organisasi, maka perlu
dijabarkan dalam
bentuk Misi yang harus dijalankan. Adapun Misi Pengadilan Tinggi
Padang,sesuai dengan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia
yaitu :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
9
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada
pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam
rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indoensia
Yang Agung” dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai
berikut:
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang
obyektif
adalah
adanya
menyelenggarakan
kemadirian
peradilan,
yaitu
lembaga
yang
kemandirian
badan
peradilansebagai sebuah lembaga (kemandirian instutional),
serta
kemandirian
(kemandirian
hakim
dalam
individual/fungsional).
menjalankan
fungsinya
Kemandirian
menjadi
kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi
badan peradilan secara efektif.
Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan
peradilan
telah
mendapatkan
kewenangan
atas
urusan
organisasi, administrasi dan financial (konsep satu atap),
maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan
10
organisasi, administrasi dan financial seluruh badan peradilan
di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan
agar
tidak
mengganggu
pelaksanaan
tugas
kekuasaan
kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu
diperjuangkan
adalah
kemandirian
pengelolaan
anggaran
berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam
bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya
kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan
pengadilan di seluruh Indonesia.
Selain kemandirian Instutional, kemadirian badan peradilan
iuga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus
(kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan
tujuan penyelenggaraaan peradilan. Tujuan penyelenggaraan
peradilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun
pemahaman dan kemampuan yang setara diantara hakim
mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.
11
2. Memberikan
Pelayanan
Hukum
yang
Berkeadilan
kepada Pencari Keadilan.
Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya
orientasi
perbaikan
mempertimbangkan
yang
dilakukan
kepentingan
pencari
oleh
MA
harus
keadilan
dalam
memperoleh keadilan. Dengan demikian adalah keharusan
bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan
public dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.
Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasrnya merupakn
suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak
belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan
atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk
menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka
menghasilakan putusan yang mempertimbangkan kepentingan
(keadilan menurut) kedua belah pihak.
Perbaikan yang dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek
yudisial,
yaitu
substansi
dipertanggungjawabkan,
pelayanan
administrative
juga
putusan
akan
sebagai
yang
dapt
meliputi
peningkatan
penunjang
berjalannya
proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman
jadwal siding secara terbuka dan pemberian salinan putusan,
sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.
12
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan
kualitas
dan
kecepatan
pergerakna
perubahan
badan
peradilan. Dalam system satu atap, peran Pimpinan badan
peradilan, selain mengusai aspek teknis yudisial, diharuskan
juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis
(yudisial).
Terkait
aspek
yudisial,
seorang
pimpinan
pengadilan
bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di
pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara
operasional, Pimpinan badan peradilan di bantu oleh pelaksana
urusan
administrasi.
Dengan
kata
lain
Pimpinan
badan
peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.
Demi
terlaksananya
upaya-upaya
tersebut,
MA
akan
menitikbaratkan peningkatan kualitas kepemimpinan badan
peradilan
dengan
membangun
dan
mengembangkan
kompetensi teknis yudisial dan non-yudisial.
4. Meningkatkan
kredibilitas
dan
Transparansi
Badan
Peradilan
Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakn factor
penting untuk mengembalikan keprcayaan pencari keadilan
kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan
13
dilakukan
dengan
mengefektifkan
system
pembinaan,
pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban public, adanya
pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun
kepercayaan pengemban kepentingan di dalm badan peradilan
itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan
internal, personil
mengenai jenjang
peradilan
akan
mendapatkan kejelasan
karir, kesempatan pengembangan
diri
dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun
hukuman yang mungkin mereka dapatkan.
Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang
setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat
dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja
secara professional dan menjaga integritasnya.
14
C. Rencana Strategis
1. TUJUAN DAN SASARAN
a. Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi adalah
berupaya untuk :
1. Meningkatkan jumlah penyelesaian perkara ;
2. Meningkatkan
penyelesaian
proses
administrasi
perkara;
3. Mewujudkan tersedianya dukungan manajemen dan
tugas
teknis
dalam
pelaksanaan
tugas
teknis
peradilan ;
4. Meningkatkan
prasarana
penyediaan
yang
fasilitas
mendukung
sarana
dan
penyelenggaraan
peradilan ;
5. Menyelenggarakan
peradilan
berbasis
teknologi
informasi agar terwujudnya kepercayaan masyarakat
dengan penyelesaian perkara secara transparan ;
b. Sasaran Strategis
Lebih lanjut, tujuan strategis tersebut dijabarkan melalui
penetapan sasaran yang ingin dicapai yaitu :
1. Meningkatkan
aparatur/tenaga
teknis
se-wilayah
Pengadilan Tinggi Padang yang profesional dalam
15
rangka melayani masyarakat pencari keadilan melalu
peradilan umum yang modern dan berkualitas ;
2. Tersedianya
sarana
prasarana,
organisasi
dan
administrasi ;
3. Mewujudkan standarisasi kelengkapan formal berkas
perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat
banding ;
2. KEBIJAKAN DAN PROGRAM
Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk
pada visi, misi, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan, yaitu :
1. Meningkatkan
Pengganti
kinerja
para
Hakim
dan
Panitera
dalam penyelesaian perkara ;
2. Meningkatkan penyelesaian proses administrasi perkara;
3. Mewujudkan tersedianya dukungan manajemen dan
tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan ;
4. Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana
yang mendukung penyelenggaraan peradilan ;
5. Mewujudkan Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat ;
16
Pelaksanaan
kebijakan
Renstra
di
atas,
akan
diimplementasikan melalui program yang sesuai didalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012
yaitu :
NO
1.
URAIAN
Program
Manajemen
ANGGARAN (RP)
Peningkatan
Peradilan
399.579.000,-
Umum
(DIPA Badan Peradilan Umum)
- Berkas Perkara Kasasi, PK,
dan Grasi pada Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding yang Diselesaikan
Tepat Waktu
Rp.399.579.000,2.
Program Dukungan Manajemen
12.416.932.000,-
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung (DIPA
Badan Urusan Administrasi)
- Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan Badan
Urusan Administrasi
Rp.8.428.932.000,-
17
3.
Program
dan
Peningkatan
Prasarana
Sarana
Aparatur
Mahkamah Agung (DIPA Badan
Urusan Administrasi)
- Pengadaan Sarana dan
Prasarana di Lingkungan
Peradilan Tingkat Banding dan
Tingkat Pertama
Rp.3.988.000.000,JUMLAH
12.816.511.000,-
Dari Program Utama sebagaimana dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Padang
Tahun 2012, terdiri dari DIPA Badan Peradilan Umum dan
DIPA Badan Urusan Administrasi sebagaimana tersebut
diatas.
18
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
A.
Penyusunan Alur Tupoksi
Sesuai
dengan
Undang-undang
Nomor
8
tahun
2004
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang
Peradilan
administratif
Umum,
Pengadilan
maka
Tinggi
secara
Padang
organisatoris
memiliki
dan
struktur
organisasi sebagai berikut :
19
KETUA
H.SABIRIN JANAH, SH
WAKIL KETUA
H.SOEMANTRI, SH.MH
HAKIM TINGGI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IRAMA CHANDRA ILJA, SH
SUDIATNO SH.
YULIUSMAN, SH.
EFENDI, SH.MH
HERMAN NURMAN, SH.MH
MANSYURDIN CHANIAGO, SH.MH
AGUS SUTARNO, SH.
AMRIDDIN,SH.MH
ZAHERWAN LESMANA,SH.
PANITERA
SOEHARDI, SH.
HAKIM TINGGI Ad Hoc
10. REFLINAR NURMAN,SH,M.Hum
11. FIRDAUS, SH.M.Hum
WAKIL
PANITERA
WAKIL
SEKRETARIS
REFLIZAILUS, SH
ANTONI WIJAYA, SH
PANMUD
PERDATA
PANMUD
PIDANA
PANMUD
HUKUM
KASUBAG
KEUANGAN
ADRIAN, SH
LIFIAR, SH
NELDAWATI, SH
T.YUDIANTO
KASUBAG
KEPEGAWAIAN
KASUBAG
UMUM
FITRIALDI
YUSRAL., SH
MARDANIL, SH
KELOMPOK FUNGSIONAL
PANITERA PENGGANTI
20
B.
Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)
Pengadilan
Tinggi
Padang
dan
Pengadilan
Negeri
se-
Sumatera Barat merupakan lingkungan peradilan umum di bawah
Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan
hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi
(voorj
post)
Mahkamah
Agung,
sebagai kawal depan
bertugas
dan
berwenang
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
yang masuk di tingkat banding dan Pengadilan Negeri bertugas
dan
berwenang
menerima,
memeriksa,
memutus
dan
menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.
Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur
organisasi di atas adalah sebagai berikut :
1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Tinggi);
a) Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan
berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk
diselesaikan.
b) Mengadakan
pengawasan
dan
pelaksanaan
tugas
dan
tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, pejabat Struktural
lainnya
dan
fungsional,
serta
perangkat
administrasi
peradilan di daerah hukumnya.
21
c) Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara
dengan wajar dan seksama.
2. Majelis Hakim;
-
Melaksanakan
tugas
kekuasaan
kehakiman
di
daerah
hukumnya.
3.
Panitera/Sekretaris;
a. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara,
dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda,
Panitera pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis
Pengadilan Tinggi.
b. Panitera, Wakil
panitera, Panitera
Muda dan Panitera
pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti
dan mencatat jalannya persidangan.
c. Panitera membuat daftar perkara perkara perdata dan
pidana yang diterima di kepaniteraan.
d. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan
undang-undang yang berlaku
e. Panitera
bertanggung
jawab
atas
pengurusan
berkas
perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya
perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga,
22
barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di
kepaniteraan.
f. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum,
mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian,
Pejabat administrasi umum, serta seluruh pelaksana di
bagian kesekretariatan Pengadilan Tinggi.
g. Sekretaris selaku Pengguna Anggaran (Kuasa pengguna
Anggaran) bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
h. Sekretaris selaku
Barang)
Pengguna barang (Kuasa Pengguna
bertanggung
jawab
atas
keberadaan
dan
pemanfaatan barang milik negara (BMN).
4. Wakil Sekretaris;
Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang
administrasi umum/kesekretariatan dan mengkoordinir tugastugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
5. Wakil Panitera;
a. Membantu
Panitera
didalam
membina
dan
mengawasi
pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
b. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
sidang pengadilan, serta membuat berita acara persidangan
samapai pada penjilidan berkas perkara.
23
c. Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan.
d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
6. Panitera Muda Perdata;
a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
sidang pengadilan.
b. Melaksanakan
administrasi
perkara,
mempersiapkan
persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang
masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengaan
masalah perkara perdata.
c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima
di Kepaniteraan Perdata.
d. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar
disertai catatan singkat tentang isinya.
e. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang
berperkara bila diminta.
f. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding,
kasasi atau peninjauan kembali.
g. Menyerahkan arsip berkas in aktif perkara kepada Panitera
Muda Hukum.
24
7. Panitera Muda Pidana;
a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
sidang pengadilan.
b. Melaksanakan
administrasi
perkara
mempersiapkan
persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang
masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan
masalah perkara pidana.
c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima
di kepaniteraan.
d. Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara
singkat yang telah diputus hakim atau diundurkan hari
persidangannya.
e. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar
disertai catatan singkat tentang isinya.
f. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau
kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa
ditahan.
8. Panitera Muda Hukum;
a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
sidang pengadilan.
25
b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan
statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan
arsip berkas perkara atau permohonan grasi dan tugas lain
yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
9. Panitera Pengganti;
a) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
sidang pengadilan.
b) Membantu hakim dalam hal :
a. Perkara Perdata :
1. Membuat penetapan hari sidang.
2. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai
sebelum sidang berikutnya.
3. Mengetik keputusan.
b. Perkara Pidana :
1. Membuat penetapan hari sidang;
2. Membuat
dikeluarkan
penetapan
dari
terdakwa
tahanan
atau
tetap
ditahan,
dirubah
jenis
penahanannya;
3. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai
sebelum sidang berikutnya;
4. Melaporkan barang bukti kepada panitera;
26
5. Mengetik putusan.
c) Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan
dengan penundaan hari-hari sidang, perkara yang sudah
putus berikut amar putusannya.
d) Menyerahkan
berkas
perkara
kepada
panitera
muda
bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.
10. Bagian Keuangan;
a. Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan
kantor, gedung kantor dan biaya langganan telepon, listrik
dan
air
bersih
untuk
mendapatkan
penyelesaian
pembayaran.
b. Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai
bahan untuk melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel.
c. Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar
gaji.
d. Mempersiapkan
dan
menyelenggarakan
pengurusan
perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas.
e. Mengkoordinasikan
penyusunan
daftar
usulan
kegiatan
sebagai bahan penyediaan dana kegiatan.
f. Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima.
g. Melakukan
pembayaran
atas
tagihan
beban
anggaran
belanja rutin.
27
h. Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
i. Memeriksa
dan
meneliti
surat
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti
pengeluarannya.
j.
Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ ke dalam buku kas
umum atau buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan
perhitungan
dan
verifikasi
dengan
mengetahui
perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan.
11. Bagian Kepegawaian;
a. Menyusun Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS
untuk Gol. II.
b. Menyusun Surat Keputusan kenaikan pangkat untuk Gol.
III/c kebawah.
c. Membuat usul pemberian kartu pegawai bagi CAPEG yang
telah diangkat Pegawai Negeri Sipil.
d. Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK
pegawai negeri.
e. Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi
calon PNS kepada Dokter penguji kesehatan atau tim
penguji kesehatan bagi calon pegawai yang akan diangkat
menjadi pegawai negeri sipil.
28
f. Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah PNS dan sumpah
serta pelantikan jabatan.
g. Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat.
h. Melakukan
pengusulan
pengangkatan
dalam
jabatan
struktural
i. Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai.
j. Mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan.
k. Menyusun
DUK
pegawai
dalam
lingkungan
Pengadilan
Tinggi.
l. Mempersiapkan bahan dan mencatat
seluruh hasil untuk
rapat Baperjakat.
12. Bagian Umum;
a. Mendistribusikanan
pengelolaan arus surat masuk dengan
sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan
informasi.
b. Membuat
Laporan
Bulanan
dan
membuat
laporan
Inventaris setiap per semester dan Laporan Tahunan
c. Pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian
informasi.
d. Mengklasifikasikan arsip dilingkungan pengadilan negeri.
29
e. Menyelenggarakan
urusan
kearsipan
dengan
mengatur
kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan
dan pemeliharaan arsip surat-surat dan kantor.
f. Menyelenggarakan
pemeliharaan
kendaraan
dinas
agar
selalu dalam keadaan siap untuk digunakan.
g. Menyelenggarakan
kendaraan
dinas
administrasi
sebagai
bahan
biaya
pemeliharaan
pertanggungjawaban
penggunaan kendaraan dinas.
h. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor,
gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan
anggaran yang telah ditetapkan.
i. Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik,
air bersih dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
30
BAB III
KEADAAN PERKARA
A. Pendahuluan
Di tahun 2012 ini menjadi perhatian adalah mengenai
pelayanan administrasi, dimana dengan adanya pelayanan IT
berupa keterbukaan informasi, maka akses masyarakat terhadap
berbagai pelayanan administrasi perkara dapat dengan mudah
didapatkan. Hal ini sejalan dengan akan dimuatnya item-item di
dalam website Pengadilan Tinggi Padang berupa penerimaan
register perkara banding, perkara putus, Himpunan Putusan
Pengadilan Tinggi Padang, Pengaduan, Prosedur berperkara,
Statistik perkara dan hal lain yang menunjang bagi pelayanan
administrasi baik pidana dan perdata. Maka dari itu untuk lebih
sempurnanya IT di Pengadilan Tinggi Padang pada tahun 2012 ini
kembali diperbaharui dan di kembangkan lebih baik.
Khusus mengenai pelaporan, menjadi perhatian bagi kita
dalam implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 9
Tahun 2008 mengenai Pelaporan Keuangan Perkara, dimana hal
yang terpenting adalah pelaporan biaya perkara melalui SMS.
Dimana diharapkan di Tahun ini pelaksanaan pelaporan di bagian
kepaniteraan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
31
Dalam peningkatan kinerja lembaga Mahkamah Agung
beserta jajarannya yang ada di bawahnya termasuk Pengadilan
Tinggi Padang, maka menjadi sorotan dari masyarakat luas
mengenai lamanya waktu dalam memutus suatu perkara. Untuk
itu di Tahun 2012 ini Pengadilan Tinggi Padang berusaha
menargetkan mengenai jangka waktu suatu perkara harus sudah
putus, yaitu 6 bulan.
Untuk dapat merealisasikan program kerja tersebut, upaya
yang akan dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan
para
Hakim dan Panitera Pengganti serta diimbangi dengan penyediaan
fasilitas yang dapat menunjang peningkatan kinerja para Hakim
dan Panitera pengganti dalam menangani suatu perkara.
B. Langkah- langkah Strategis di Tahun 2012
Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi
Padang
sebagai
langkah
strategis
di
tahun
2012
dalam
penanganan perkara, yaitu :
1. Pendayagunaan Teknologi Sebagai Alat Bantu Penyelesaian
Perkara
Pada upaya percepatan penyelesaian perkara maka penyediaan
teknologi menjadi sangat penting. Dimana telah ditetapkan
oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang agar penggunaan
teknologi benar-benar dilaksanakan sehingga proses minutasi
32
perkara menjadi cepat. Selain itu dengan adanya teknologi
maka pemberiaan salinan putusan dapat tepat waktu sesuai
peraturan perundang-undangan.
Pengiriman melalui sarana e-mail untuk laporan perkara juga
menjadikan
akses
Pengadilan
Tinggi
untuk
mendapatkan
laporan tepat waktu dapat berhasil.
2.
Peningkatan
Kemampuan
SDM
Kepaniteraan
dalam
Pendayagunaan Teknologi
Untuk meletakkan fondasi yang kuat bagi pendataan perkara di
masa depan, Kepaniteraan memandang penting penyiapan
SDM yang handal dan mampu melaksanakan fungsinya dengan
optimal.
C. Informasi Tentang Alur Perkara
Pada prinsipnya alur perkara antar peradilan baik di
lingkungan Peradilan Umum tidak jauh berbeda. Pada laporan
tahunan kali ini akan ditampilkan alur perkara pada peradilan
umum baik untuk penanganan perkara perdata maupun perkara
pidana. Berikut bagan alur perkara tersebut:
33
1. Proses Alur Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama
a. Prosedur Pengajuan Perkara Gugatan, Permohonan,
Perlawanan pada Pengadilan Tingkat Pertama
34
b. Prosedur Permohonan Eksekusi Perkara Perdata
35
c. Prosedur Penerimaan Pelimpahan Berkas Pidana pada
Pengadilan Negeri
36
2.
Proses Alur Perkara Pada Pengadilan Tingkat Banding
PROSES PERKARA BANDING PADA
PENGADILAN TINGGI PADANG
37
C. Deskripsi Perkara Yang Ditangani Pengadilan
1.
Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Padang
Pada tahun 2012 ini, Pengadilan Tinggi Padang dalam
perkara pidana telah menerima 249 perkara masuk, dimana sisa
perkara tahun 2011 berjumlah 15 perkara. Jumlah perkara putus
pada tahun 2012 berjumlah 256 perkara, dengan sisa perkara
berjumlah 8 perkara.
Untuk perkara perdata jumlah perkara masuk sejumlah 189
sisa perkara tahun 2011 sejumlah 24 perkara. Dimana perkara
diputus sejumlah 171 perkara dan sisa akhir 42 perkara.
38
REKAPITULASI PERKARA MASUK DAN DIPUTUS PADA PENGADILAN TK.PERTAMA DAN TK.BANDING
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERKARA
NO
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SATKER
2
PT.PADANG
PN.PADANG
PN.BUKITTINGGI
PN.PARIAMAN
PN.PAINAN
PN.LUBUK BASUNG
PN.LUBUK SIKAPING
PN.TANJUNG PATI
PN.PAYAKUMBUH
PN.PADANG PANJANG
PN.BATUSANGKAR
PN.SAWAH LUNTO
PN.SOLOK
PN.KOTO BARU
PN.MUARO
PN.PASAMAN BARAT
MASUK
3
249
726
136
179
73
98
90
91
137
61
134
102
95
180
158
156
PIDANA
PUTUS
4
241
630
123
136
59
84
78
85
116
58
117
91
77
141
137
135
SISA
5
8
96
13
43
14
14
12
6
21
3
17
11
18
39
21
21
PERDATA
MASUK
PUTUS
6
7
189
147
170
85
19
9
43
21
22
17
37
18
10
5
22
10
20
10
10
6
28
19
6
3
29
18
33
15
12
6
22
14
JUMLAH
HAKIM
SISA
8
42
85
10
22
5
19
5
12
10
4
9
3
11
18
6
8
9
11
12
7
7
6
7
8
9
7
6
7
8
10
5
9
9
KETERANGAN
10
39
TABEL REKAPITULASI PERKARA PIDANA DIPUTUS
PADA PENGADILAN TK.PERTAMA DAN TK.BANDING
PROPINSI SUMATERA BARAT
PN.PSB
Slice 25
17
18
19
20
21
22
23
24
PT.PDG
PN.MR
PN.KBR
PN.SLK
PN.PDG
PN.SWL
PN.BS
PN.PP
PN.PYK
PN.BKT
PN.TJP
PN.PBS
PN.LBBS
PN.PIN
PN.PRM
40
TABEL REKAPITULASI PERKARA PERDATA DIPUTUS
PADA PENGADILAN TK.PERTAMA DAN TK.BANDING
PROPINSI SUMATERA BARAT
PN.KBR
PN.MR
PN.PSBSlice 17
PN.SLK
PN.SWL
PT.PDG
PN.BS
PN.PP
PN.PYK
PN.TJP
PN.LBS
PN.LBBS
PN.PIN
PN.PRM
PN.PDG
PN.BKT
41
REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TK.PERTAMA DAN TK.BANDING
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERKARA
NO
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SATKER
2
PT.PADANG
PN.PADANG
PN.BUKITTINGGI
PN.PARIAMAN
PN.PAINAN
PN.LUBUK BASUNG
PN.LUBUK SIKAPING
PN.TANJUNG PATI
PN.PAYAKUMBUH
PN.PADANG PANJANG
PN.BATUSANGKAR
PN.SAWAHLUNTO
PN.SOLOK
PN.KOTOBARU
PN.MUARO
PN.PASAMAN BARAT
MASUK
3
241
630
123
136
59
84
78
85
116
58
117
91
77
141
137
135
PIDANA
PUTUS
4
241
497
120
136
51
52
76
85
108
58
115
90
71
116
130
110
SISA
5
133
3
8
32
2
8
2
1
6
25
7
25
PERDATA
MASUK
PUTUS
6
7
147
129
85
55
9
8
21
21
17
12
18
10
5
5
10
10
10
6
6
6
19
18
3
3
18
11
15
4
6
5
14
10
JUMLAH
PANITERA
SISA
8
18
30
1
5
8
4
1
7
11
1
4
9
21
40
18
17
12
12
12
11
14
14
15
8
15
13
9
9
KETERANGAN
10
42
STATISTIK PERKARA PIDANA KHUSUS (TINDAK PIDANA KORUPSI)
PADA PENGADILAN TINGGI PADANG DAN PENGADILAN NEGERI PADANG
MEI s/d DESEMBER TAHUN 2011
NO
1
1
2
TINDAK PIDANA KORUPSI
SATKER
2
PENGADILAN TINGGI PADANG
PENGADILAN NEGERI
PADANG
JUMLAH
HAKIM
JUMLAH
PANITERA
MASUK
3
23
PUTUS
4
22
SISA
5
1
MASUK MINUTASI
6
22
SELESAI MINUTASI
7
22
SISA
8
-
9
7
10
3
26
8
18
8
6
2
10
17
43
REKAPITULASI PERKARA PERDATA DIMINUTASI
PADA PENGADILAN TK.PERTAMA DAN TK.BANDING
PN.PSB
PN.KBR PN.MR
PN.SLK
PN.SWL
PN.BS
PT.PDG
PN.PP
PN.PYK
PNTJP
PN.LBS
PN.LBBS
PN.PIN
PN.PRM
PN.BKT
TIPIKOR.PDG
PN.PDG
44
REKAPITULASI PERKARA PIDANA DIMINUTASI
PADA PENGADILAN TK.PERTAMA DAN TK.BANDING
PN.PSB
PT.PDG
PN.MR
PN.KBR
PN.SLK
PN.SWL
PN.PDG
PN.BS
PN.PP
PN.PYK
TIPIKOR.PDG
PN.BKT
PN.TJP
PN.LBS
PN.LBBS
PN.PIN
PN.PRM
45
STATISTIK PERKARA PIDANA KHUSUS (TINDAK PIDANA KORUPSI)
PADA PENGADILAN TINGGI PADANG DAN PENGADILAN NEGERI PADANG
MEI S/D DESEMBER TAHUN 2011
SATKER
TINDAK PIDANA KORUPSI
MASUK
SISA
MINUTASI
SELESAI MINUTASI
JUMLAH
MASUK
PUTUS
3
4
5
6
7
8
9
10
1 PENGADILAN TINGGI PADANG
23
22
1
22
22
-
7
3
2 PENGADILAN NEGERI PADANG
26
8
18
8
6
2
10
17
1
2
SISA
JUMLAH
HAKIM
PANITERA
46
STATISTIK PERKARA PIDANA KHUSUS (TINDAK PIDANA KORUPSI)
PADA PENGADILAN TINGGI PADANG DAN PENGADILAN NEGERI PADANG
JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2012
SATKER
TINDAK PIDANA KORUPSI
MASUK
SISA
MINUTASI
SELESAI MINUTASI
JUMLAH
MASUK
PUTUS
3
4
5
6
7
8
9
10
1 PENGADILAN TINGGI PADANG
27
27
-
27
27
-
7
6
2 PENGADILAN NEGERI PADANG
23
17
6
17
17
-
8
17
1
2
SISA
JUMLAH
HAKIM
PANITERA
47
KEADAAN PERKARA PIDANA PADA
PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2012
PIDANA
BULAN
SISA LALU
MASUK
PUTUS
SISA
15
19
15
19
Pebruari
23
18
24
Maret
18
29
13
April
24
8
29
Mei
21
32
18
Juni
14
19
13
Juli
21
21
13
Agustus
35
19
29
September
21
35
15
Oktober
29
16
28
November
16
26
18
Desember
8
18
8
249
256
Januari
Jumlah
48
KEADAAN PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2012
PERDATA
BULAN
SISA LALU
MASUK
PUTUS
SISA
24
20
4
40
Pebruari
14
5
49
Maret
15
19
45
April
26
9
62
Mei
17
16
63
Juni
10
23
50
Juli
20
20
50
Agustus
12
17
45
September
13
3
55
Oktober
17
13
59
November
18
27
50
Desember
7
15
42
189
171
Januari
Jumlah
49
GRAFIK PERKARA PIDANA
PENGADILAN TINGGI PADANG
35
30
25
SISA LALU
MASUK
PUTUS
SISA
20
15
10
5
0
JANUARI
APRIL
JULI
OKTOBER
50
GRAFIK PERKARA PERDATA
PENGADILAN TINGGI PADANG
70
60
50
SISA LALU
MASUK
PUTUS
SISA
40
30
20
10
0
JANUARI
MARET
MEI
JULI
SEPTEMBER NOVEMBER
51
DATA-DATA JUMLAH PERKARA
DALAM TAHUN 2012
PADA PENGADILAN TINGGI PADANG
JUMLAH
NO
PERKARA
BIASA
SINGKAT
15
-
KETERANGAN
PIDANA
1
Sisa tahun 2012
2
Masuk dalam
249
-
3
tahun2012
256
-
4
Putus
8
-
Sisa tahun 2012
No
PERKARA PERDATA
JUMLAH
KETERANGAN
GUGATAN
1
Sisa tahun 2011
24
2
Masuk dalam tahun
189
3
2012
171
4
Putus
42
Sisa tahun 2012
No
1
PERKARA PIDANA
KHUSUS/ TIPIKOR
Sisa tahun 2011
JUMLAH
2
Masuk dalam tahun
27
3
2012
28
4
Putus
-
KETERANGAN
1
Sisa tahun 2012
52
BAB IV
PENGAWASAN INTERNAL
1.
PENGERTIAN PENGAWASAN INTERNAL
Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam
lingkungan peradilan sendiri yang mancakup 2 (dua) jenis
pengawasan yaitu :
-
Pengawasan melekat
-
Pengawasan fungsional
Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang
bersifat pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh
atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan
represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan
secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan
fungsional
adalah
pengawasan
yang
dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk
untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja
tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan
lembaga peradilan pengawasan fungsional dilakukan oleh
Badan Pengawas Mahkamah Agung.
53
Pengawasan
dilaksanakan
rutin/reguler
oleh
Badan
adalah
Pengawas
pengawasan
Mahkamah
yang
Agung,
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama,
secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai
dengan kewenangan masing-masing.
2.
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI PENGAWASAN
1. Maksud Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :
-
Memperoleh informasi apakah pelaksanaan teknis
peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan
pelaksanaan
dilaksanakan
tugas
sesuai
umum
dengan
peradilan
rencana
dan
telah
aturan
perundang-undangan yang berlaku.
-
Memperoleh umpan balik bagi kebijakan perencanaan
dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
-
Mencegah terjadi penyimpangan, mal administrasi
dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan.
-
Menilai kinerja
2. Tujuan Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui kenyataan
yang ada sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Agung
dan
atau
Pimpinan
Pengadilan
untuk
menentukan
kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut
54
pelaksanaan
tugas
Pengadilan,
tingkah
laku
aparat
Pengadilan dan kinerja pelayanan publik Pengadilan.
3. Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan meliputi :
-
Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan
sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
-
Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola
secara tertib.
-
Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik
para
pencari
keadilan
yang
meliputi
:
kualitas
putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan
biaya perkara yang murah.
3.
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN
Dalam melaksanakan pengawasan melekat, wewenag dan
tanggung jawab pengawasan berada pada :
Di lingkungan Peradilan Tingkat Banding :
-
Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding
-
Seluruh Pejabat Kepaniteraan
-
Seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Pengadilan
Tingkat Banding
55
4.
OBYEK DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN
RUTIN/REGULER
Obyek
pengawasan
yang
dilakukan
oleh
Pengadilan
Tinggi Padang adalah meliputi pengawasan intern Pengadilan
Tinggi Padang dan juga meliputi Pengadilan Negeri yang
berada di wilayah Pengadilan Tinggi Padang yang berjumlah
15 Pengadilan Negeri.
Sedangkan
ruang
lingkup
pengawasan
rutin/reguler
meliputi :
-
Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja,
pelaksanaan tugas, pengawasan dan pembinaan dan
evaluasi kegiatan.
-
Administrasi
peradilan
yang
terdiri
dari
administrasi
perkara, administrasi persidangan, pelaksanaan eksekusi
serta administrasi umum.
-
Mutu pelayanan publik.
-
Kinerja Pengadilan.
Pengawasan rutin/reguler dilaksanakan dalam bentuk
pemeriksaan yaitu dengan bentuk pengamatan dari dekat,
dengan cara melakukan perbandingan antara sesuatu yang
telah
atau
akan
dilaksanakan
dengan
sesuatu
yang
seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang
berlaku. Pengawasan reguler ini dilakukan 2 (dua) kali dalam
setahun,
sedangkan
pengawasan
khusus
dilaksanakan
56
berdasarkan laporan dari masyarakat dan juga hasil dari
temuan dalam Laporan Bulanan oleh Hakim Tinggi Pengawas
Daerah.
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan
Tinggi Padang terhadap pelaksanaan tugas intern Pengadilan
Tinggi Padang dengan membentuk Tim Pengawas Bidang
yang dibentuk dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang
yang bertugas mengawasi :
-
Bidang Pidana
-
Bidang Perdata
-
Bidang Hukum
-
Bidang Kepegawaian
-
Bidang Keuangan
-
Bidang Umum
Pelaksanaan pengawasan terhadap 15 Pengadilan Negeri
se-Sumatera Barat dengan membentuk Tim Pemeriksa yang
terdiri
dari
Hakim
Tinggi
dan
Panitera
dengan
obyek
pengawasan meliputi :
-
Manajemen peradilan
-
Administrasi perkara
-
Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
-
Administrasi umum
-
Kinerja pelayanan publik.
57
5.
Perilaku Hakim dan Pejabat Pengadilan lainnya
PEMBUATAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Selesai melakukan pemeriksaan Tim Pemeriksa membuat
laporan
hasil
pemeriksaan,
untuk
tahun
2012
hasil
pemeriksaannya adalah sebagai berikut :
-
Pada umumnya seluruh Pengadilan Negeri Se-Sumatera
Barat telah melaksanakan tugas sebagaimana digariskan
oleh Mahkamah Agung, namun banyak masih perlu
mendapat perhatian baik secara teknis maupun dilihat
dari segi Sumber Daya Manusia (SDM).
-
Pada umumnya Pengadilan Negeri Se-Sumatera Barat
pegawainya sangat kurang dilihat dari segi kualitas
maupun kuantitasnya.
-
Banyak jabatan-jabatan yang dirangkap atau kosong
karena kurangnya pegawai.
-
Rata-rata
bangunan
kantor
terawat
dan
kebersihan
kantor setiap Pengadilan dipelihara dengan baik.
-
Laporan Bulanan yang disampaikan oleh PengadilanPengadilan Negeri sebelumnya banyak kesalahan namun
setelah mendapat pembinaan dari Pengadilan Tinggi
Padang (oleh Bapak Soehardi, SH.) Laporan Bulanan oleh
Pengadilan-Pengadilan Negeri semuanya sudah benar dan
lancar.
58
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A.
Sumber Daya Manusia
1.
Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial
Sumber daya manusia teknis yudicial di Pengadilan Tinggi
Padang terdiri dari Hakim Tinggi dan Panitera Pengganti
dengan perincian sebagai berikut :
2.
-
Hakim Tinggi
=
10 orang
-
Hakim Tinggi Ad Hoc
=
2 orang
-
Panitera Pengganti
=
21 orang
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
Sumber daya manusia non teknis yudicial di Pengadilan
Tinggi
Padang
terdiri
dari
Pejabat
Struktural
dan
staf/karyawan dengan perincian sebagai berikut :
-
Panitera/Sekretaris
=
1 orang
-
Wakil Panitera
=
1 orang
-
Wakil Sekretaris
=
1 orang
-
Pan Mud Pidana
=
1 orang
-
Pan Mud Perdata
=
1 orang
-
Pan Mud Hukum
=
1 orang
-
Kasub Bag Kepegawaian =
1 orang
-
Kasub Bag Keuangan
=
1 orang
-
Kasub Bag Umum
=
1 orang (Plh)
-
Staf/Karyawan
= 22 orang
59
3. Promosi dan Mutasi
Dalam tahun 2012 ada beberapa pejabat fungsional dan
struktural mendapatkan promosi diantaranya :
Promosi :
- pada tahun 2012 ini tidak ada promosi
yang dilakukan di Pengadilan Tinggi
Padang
Mutasi
- Kasub umum mengundurkan diri dari
jabatannya a/n Syamsuardi, SE
4. Pengisian Jabatan Struktural
Di tahun 2012 ini Pengadilan Tinggi Padang tidak ada
pengisian jabatan struktural
60
PERSONIL PENGADILAN TINGGI PADANG
NO
TENAGA TEKNIS
1.
Ketua:
H.SABIRIN JANAH, SH. MH.
2.
Wakil Ketua:
H.SOEMANTRI, SH. MH.
3.
Hakim Tinggi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IRAMA CHANDRA ILJA, SH.MH.
SUDIYATNO, SH.
YULIUSMAN, SH.
EFENDI,SH.MH.
HERMAN NURMAN,SH.MH
MANSYURDIN CHANIAGO,SH
AGUS SUTARNO,SH.
AMRIDDIN,SH.MH.
ZAHERWAN LESMANA, SH
PANGKAT/GOLONGAN
Pembina Utama (IV/e)
Pembina Utama Madya (IV/d)
Pembina Utama Madya (IV/d)
Pembina Utama Muda (IV/d)
Pembina Utama Muda (IV/d)
Pembma Utama Muda (IV/c)
Pembina Utama Muda (IV/c)
Pembina Utama Muda (IV/c)
Pembina Utama Madya (IV/d)
Pembina Utama Madya (IV/d)
Pembina Utama Muda (IV/c)
Pembina Utama Muda (IV/c)
4.
Panitera / Sekretaris:
SOEHARDI, SH.
Pembina Utama Muda (IV/c)
5.
Wakil Panitera:
REFLIZAILIUS, SH.
Pembina (IV/a)
6.
Panitera Muda:
Sub Kepaniteraan Perdata
ADRIAN, SH.
Staf : 1.AHMAD BUSYRA
2. TONI PRAYITNO
7.
8.
Penata tk.I (IV/d)
PenataTk.I(II/d)
Pengatur Muda (II/a)
Sub Kepaniteraan Pidana
LIFIAR, SH
Staf:
1.YURMANTO.
Penata Muda Tk.I (III/d)
Sub Kepaniteraan Hukum:
NELDAWATI, SH.
Penata Tk. I (III/d)
Staf: 1.SISKA DEWITA, S.si.
KETERANGAN
Dibantu Panitera Pengganti
Penata Muda tk.I (III/b)
Penata Muda Tk.I (II/b)
Penata Muda Tk.I (II/b)
61
9.
10.
Panitera Pengganti :
1. NILMAWATI, SH.
2. EMMY JEFRIATI, SH
3. LELY DEVITAROZA, SH.
4. KHAIMARNI, SH.
5. FAISAL, SH.
6. AMIRDIS, SH.
7. KASMAN, SH.
8. NURMIATI, SH.
9. WARNEL ADRA
10. BULYUNI ALWAYS
11. MARZUKI
12. RINALDI, SH.
13. TUTIK TURYANAWATI, SH.
14. YENDI MARTIN RUDI, SH.
15. ELIZAR, SH
16. MASRIAL,SH.
Penata Tk. I (III/d)
penata Tk.I (III/d)
Penata Tk.I (III/d)
Penata Tk.I (III/d)
Penata Tk.I (III/d)
Penata Tk.I (III/d)
Penata Tk.I (III/d)
Penata Tk.I (III/d)
Penata Tk.I (III/d)
Penata Tk.I (III/d)
Penata (III/c)
Penata (III/c)
Penata (III/c)
Penata (III/c)
Penata Muda Tk. I (III/b)
Penata Muda Tk. I (III/b)
Penata Muda Tk. I (III/b)
Penata Muda Tk. I (IV/a)
Jurusita :
Kosong
62
NO
1.
2.
3.
4.
TENAGA NON TEKNIS
PANGKAT/GOLONGAN
Wakil Sekretaris :
ANTONI WIJAYA, SH
Pembina (IV/a)
Staf : 1. HENDRA BUDIWAN RANASTI
2.RUSLAN
Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Pengatur Muda Tk.I (III/a)
Kasub / Kaur Kepegawaian :
MARDANIL, SH.
Penata (III/c)
Staf : 1. YUSRIZAL
2.RAWATI
3.DELVI SARI, S.SOS
4.NOFITA SARI,S.KOM
Penata Muda (III/a)
Penata Muda (III/a)
Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Penata Muda (III/a)
.Kasub Kaur Keuangan :
T.YUDHIANTO SN, S.IP
KETERANGAN
Penata Muda Tk.I (III/b)
Staf : 1.RIKO OKTRIA
2.REFINA SUMITA , SE
3.YANIRZA
4.ERLINAWATI
Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Penata Muda (III/a)
Penata Muda (III/a)
Penata Muda (III/a)
Kasub / Kaur Umum :
FITRIADI YURSAL, SH
Staf :
1.PARMIN
2.KHAZALI ISHAK
3.SYAMSUARDI, SE
4.ROVITA ASIH, SE
5.AHMAD FAJRI
Penata Muda Tk. I (III/b)
Pengatur Muda (II/a)
Penata Muda (III/a)
Penata Muda (III/a)
Pengatur Tk.I (II/d)
Pengatur Muda (II/a)
63
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TENAGA HONORER
SIHALUDI GULO
RONI PUTRA
ISKANDAR RAFLIS
ALFI ANDRICO
RIKA MARIA SARIE
ANDI
ZUL AKRI
DEDI HERMANTO
ARIF ADRIAN, SH.
MUSNADI, ST.
AFRISON, SH.
SATRIA DARMA PUTRA
EKA GUSYANDI
ARIEF M.YUSA
NOVRITA KURNIATI, A.Md.
ZAKI MUBARAK S.KOM
RERI ARIANTO S.KOM
NOVI YENI A.MD
WIRAHAMDANI
OKTAVIANDI
TMT
01-01-2006
01-03-2006
01-07-2009
01-01-2010
03-05-2010
01-01-2010
01-04-2010
PENDIDIKAN
JABATAN
SMA
SMP
SMA
SMA
SMA
SMA
SMP
SMA
S1
S1
S1
SMA
SMA
SMA
D3
Satpam
Satpam
Satpam
satpam
Pramusaji
pramusaji
Pramusaji
Sopir
Pramusaji
Pramusaji
Sopir
Sopir
Pramusaji
Pramusaji
pramusaji
KETERANGAN
DAFTAR REKAPITULASI PENDIDIKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN TINGGI PADANG
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
JENIS PENDIDIKAN
SD/Sederajat
SMP / Sederajat
SMA/Sederajat
D1
D2
D3
S1
S2
S3
JUMLAH
KETERANGAN
…… orang
… orang
…..Orang
…. Orang
-
64
B.
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang
Keuangan Negara sarana prasarana dikelola berdasarkan
sistem yang disebut dengan SABMN adalah suatu sistem
terpadu yang merupakan gabungan prosedur manual dan
komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi
untuk mendukung penyusunan neraca, disamping itu SIMAKBMN juga didukung oleh Buku Inventaris dan Laporan Barang
Milik Negara (BMN) dan berbagai Kartu Kontrol yang berguna
untuk menunjang fungsi pengelolaan barang milik negara.
Dalam pelaksanaan akuntansi barang milik negara dibantu
dengan perangkat lunak (software) yang memungkinkan
penyederhanaan
dalam
proses
manual
dan
mengurangi
tingkat kesalahan dalam pelaksanaannya.
Pengadilan Tinggi Padang telah pula menerapkan sistem
pelaporan aplikasi, yang didalamnya telah terurai aset-aset
negara Cq. Pengadilan Tinggi Padang, asal darimana serta
peruntukannya sebagaimana terlampir dalam laporan ini.
65
1. Sarana dan Prasarana Gedung
Dalam penyediaan sarana dan prasarana gedung untuk
Pengadilan Tinggi Padang beserta satuan kerja yang berada
dibawahnya telah menyelesaikan pembangunan dan pengadaan
yang berskala prioritas yaitu :

Pengadaan Meja dan Kursi kerja kantor Pengadilan
Tinggi Padang DIPA tahun anggaran 2012 ;

Pembangunan
Gedung
Kantor
Pengadilan
Tindak
Pidana Korupsi, DIPA tahun anggaran 2012 di jalan :
-
Renovasi
Rumah
Dinas
Hakim
Jalan
Flamboyan Padang;
-
Pembangunan Taman Rumah Dinas Wakil
Ketua Jln.Sisingamangaraja Padang;
Dimana secara keseluruhan pengadaan dan penyediaan
sarana dan prasarana gedung yang telah menjadi prioritas telah
tercapai 100%.
Untuk
Pengadilan
Tinggi
Padang
berikut
sarana
dan
prasarana gedung yang tersedia :
Pengadilan Tinggi Padang saat ini memiliki 1 gedung perkantoran
yang mempunyai sarana dan prasarana:

1 ruang Ketua

1 ruang wakil ketua
66

2 ruang sidang

1 ruang rapat Hakim

4 ruang hakim

1 ruang panitera/ Sekretaris

1 ruang Wakil Panitera

1 ruang wakil sekretaris

3 ruang hukum (2 ruang dipakai untuk ruang
arsip hukum)

1 ruang kesekretariatan

1 ruang perpustakaan

1 ruang Informasi Teknologi ( IT )

1 ruang tunggu ( receptionis )

11 buah kamar kecil ( wc )

2 ruang serba guna

2 ruang gudang

1 ruang mediasi

1 ruang DYK

1 ruang arsip keuangan

1 ruang Mushola (sementara memakai 1 ruang
kosong)

Tempat Parkir di depan gedung kantor.
67
a.
Pengadaan
Pada tahun 2012 ini Pengadilan Tinggi Padang telah
menyelesaiakan proyek pengadaan :
 Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan
mesin

Meja dan Kursi Kerja :
 20 unit meja kerja;
 20 unit kursi kerja;
 Pengadaan Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

Pembangunan Gedung Tipikor :
 Telah
pekerjaan
pertama
menyelesaikan
100%
tahun
tahap
anggaran
2012.
 Pengadaan Penambahan Nilai Gedung dan
Bangunan
 Renovasi Rumah Dinas Hakim
 Pengadaan Belanja Modal Gedung dan
Bangunan :
68
 Pembangunan Taman Rumah
Dinas Wakil Ketua;
 Pengadaan Pengadaan Alat Pengolah Data
:

Perangkat
Pengolah
Data
dan
Komunikasi
 2 unit Komputer/PC;
 1 unit Laptop/Notebook;
 Pengadaan Inventaris untuk 8 unit Rumah
Dinas Hakim :
 8 unit lcd TV 32 inc;
 8 unit AC 1pk;
 8 unit Mesin cuci 2 tabung;
 8 unit lemari es 2 pintu;
 Pengadaan
Pengembangan
Jaringan
Website Kantor Pengadilan Tinggi Padang.
69
b. Pemeliharaan
Pengadilan Tinggi Padang di tahun 2012 ini telah
melakukan pemeliharaan gedung kantor sesuai dengan
anggaran yang telah dianggarkan dalam DIPA
c.
Penghapusan
Dalam tahun 2012 Pengadilan Tinggi Padang tidak ada
melakukan penghapusan aset, baik aset gedung maupun
barang inventaris yang mana ini dapat dilihat dengan tidak
berobahnya Neraca dalam SIMAK BMN.
2. Sarana dan Fasilitas Gedung
Dalam penyediaan sarana dan fasilitas gedung untuk
Pengadilan Tinggi Padang beserta satuan kerja yang berada
dibawahnya telah menyelesaikan pembangunan dan pengadaan
yang berskala prioritas yaitu :
a. Pengembangan
Informasi
Teknologi
(IT)
untuk
setiap
satuan kerja melalui DIPA masing-masing satuan kerja;
b. Penyediaan
mesin
absensi
dalam
rangka
peningkatan
kinerja aparat lembaga peradilan melalui DIPA masingmasing satuan kerja;
70
c. Penyediaan sarana dan fasilitas gedung lainnya sebagai
upaya peningkatan kinerja lembaga peradilan.
a. Pengadaan
Pengadaan pada tahun 2012 ini Pengadilan Tinggi
Padang telah menyelesaikan pengadaan sesuai dengan
output yang ada.
b. Pemeliharaan
Telah dilaksanakanya pemeliharaa gedung kantor dan
perawatan sarana dan prasarana lainya sesuai anggaran
yang telah dianggarkan.
c. Penghapusan
Tidak adanya penghapusan barang atau fasilitaas
kantor pada tahun anggaran 2012 ini.
C.
Pengelolaan Keuangan
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara khususnya di
Pengadilan
Tinggi
Padang
adalah
penyampaian
laporan
pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip
71
tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar
akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan
tentang realisasi anggaran.
Pada prinsipnya, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh
Mahkamah Agung mengacu pada asas-asas umum pengelolaan
keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asasasas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan
dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai percerminan
best practices (penerapan landasan-landasan yang baik) dalam
pengelolaan keuangan negara seperti: akuntabilitas berorientasi
hasil,
profesionalitas,
proporsionalitas,
keterbukaan
dalam
pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan
pemeriksa yang bebas dan mandiri.
Untuk alokasi anggaran yang diterima oleh Pengadilan
Tinggi Padang beserta seluruh satuan kerja dibwahnya pada
tahun 2012 ini berjumlah Rp. 60,364,489,000,- (enam puluh
milyar tiga ratus enem puluh empat juta empat ratus delapan
puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian untuk belanja
pegawai sebesar Rp36,767,361,000,- (tiga puluh enem milyar
tujuh raus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu
72
rupiah). Belanja barang sebesar Rp. 11,592,528,000,- (sebelas
milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh
delapan ribu rupiah) dan pada belanja modal sebesar Rp.
12,004,600,000,- (dua belas milyar empat juta enam ratus ribu
rupiah).
Untuk realisasi anggaran di tahun 2012 untuk Pengadilan
Tinggi Padang beserta seluruh satuan kerja dibawahnya telah
mencapai 96% dari total anggaran di dalam DIPA Tahun 2012,
yaitu senilai Rp. 58,010,559,573,- dengan rincian sebagai
berikut :
73
74
75
76
77
78
79
REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT
BANDING
PROPINSI SUMATERA BARAT
NO
SATKER
PAGU
REALISASI
SISA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
1
Pengadilan Tinggi Padang
Pengadilan Negeri Padang
Pengadilan Negeri Bukittinggi
Pengadilan Negeri Pariaman
Pengadilan Negeri Sawahlunto
Pengadilan Negeri Payakumbuh
Pengadilan Negeri Lubuk
Sikaping
Pengadilan Negeri Batusangkar
Pengadilan Negeri Solok
Pengadilan Negeri Painan
Pengadilan Negeri Padang
Panjang
Pengadilan Negeri Lubuk
Basung
Pengadilan Negeri Tanjung Pati
Pengadilan Negeri Koto Baru
Pengadilan Negeri Muaro
Pengadilan Negeri Pasaman
Barat
JUMLAH
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
5,480,513,000
7,242,357,000
2,149,331,000
2,198,082,000
1,358,170,000
1,724,692,000
5,474,515,826
7,174,834,338
2,146,676,257
2,540,350,624
1,355,271,156
1,717,224,915
5,997,174
67,522,662
2,654,843
(342,268,624)
2,898,844
7,467,085
1,448,501,000
1,852,479,000
1,901,691,000
1,790,925,000
1,442,992,049
1,763,999,476
1,866,193,471
1,769,228,212
5,508,951
88,479,529
35,497,524
21,696,788
1,646,348,000
1,639,594,102
6,753,898
1,563,278,000
1,510,009,000
1,918,134,000
1,522,482,000
1,550,447,345
1,651,296,188
1,902,794,420
1,513,110,684
12,830,655
(141,287,188)
15,339,580
9,371,316
1,460,369,000
36,767,361,000
1,451,772,759
36,960,301,722
8,596,241
(192,940,722)
80
REKAPITULASI BELANJA MODAL PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT
BANDING
PROPINSI SUMATERA BARAT
NO
SATKER
1
2
1
Pengadilan Tinggi Padang
Pengadilan Negeri Padang
Pengadilan Negeri Bukittinggi
Pengadilan Negeri Pariaman
Pengadilan Negeri Sawahlunto
Pengadilan Negeri Payakumbuh
Pengadilan Negeri Lubuk
Sikaping
Pengadilan Negeri Batusangkar
Pengadilan Negeri Solok
Pengadilan Negeri Painan
Pengadilan Negeri Padang
Panjang
Pengadilan Negeri Lubuk
Basung
Pengadilan Negeri Tanjung Pati
Pengadilan Negeri Koto Baru
Pengadilan Negeri Muaro
Pengadilan Negeri Pasaman
Barat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
JUMLAH
PAGU (Rp)
REALISASI (Rp)
SISA (Rp)
KETERANGAN
3
4
5
6
3,988,000,000
100,000,000
100,000,000
364,600,000
1,908,000,000
100,000,000
3,942,303,750
98,299,916
82,150,000
329,690,000
1,227,220,944
99,748,400
45,696,250
1,700,084
17,850,000
34,910,000
680,779,056
251,600
1,400,000,000
123,000,000
360,000,000
360,000,000
1,382,959,000
122,400,000
354,156,000
359,000,000
17,041,000
600,000
5,844,000
1,000,000
360,000,000
351,971,000
8,029,000
800,000,000
900,000,000
141,000,000
200,000,000
785,603,500
893,804,350
128,065,400
181,314,000
14,396,500
6,195,650
12,934,600
18,686,000
800,000,000
794,227,250
5,772,750
12,004,600,000
11,132,913,510
871,686,490
81
REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT
BANDING
PROPINSI SUMATERA BARAT
NO
SATKER
PAGU
REALISASI
SISA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
1
Pengadilan Tinggi Padang
Pengadilan Negeri Padang
Pengadilan Negeri Bukittinggi
Pengadilan Negeri Pariaman
Pengadilan Negeri Sawahlunto
Pengadilan Negeri Payakumbuh
Pengadilan Negeri Lubuk
Sikaping
Pengadilan Negeri Batusangkar
Pengadilan Negeri Solok
Pengadilan Negeri Painan
Pengadilan Negeri Padang
Panjang
Pengadilan Negeri Lubuk
Basung
Pengadilan Negeri Tanjung Pati
Pengadilan Negeri Koto Baru
Pengadilan Negeri Muaro
Pengadilan Negeri Pasaman
Barat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
JUMLAH
1,909,163,000
1,546,510,000
603,055,000
610,300,000
490,421,000
584,430,000
1,635,844,760
1,284,605,915
411,619,893
576,289,179
401,848,570
490,738,410
273,318,240
261,904,085
191,435,107
34,010,821
88,572,430
93,691,590
586,478,000
554,525,000
651,498,000
604,259,000
469,439,500
443,022,793
585,279,164
555,745,680
117,038,500
111,502,207
66,218,836
48,513,320
481,562,000
444,241,112
37,320,888
588,553,000
584,480000
603,438,000
584,120,000
502,702,737
551,808,402
518,864,166
458,151,048
85,850,263
32,671,598
84,573,834
125,968,952
609,736,000
587,144,400
22,591,600
11,592,528,000
9,917,345,729
1,675,182,271
82
Grafik Persentase Penyerapan Anggaran :
14.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
PAGU
REALISASI
PN
.P
SB
R
PN
.M
PN
.K
B
R
PN
.T
JP
B
B
S
PN
.L
PN
.P
P
PN
.P
YK
B
S
PN
.L
PN
.B
K
T
PN
.P
IN
M
PN
.P
R
PN
.S
LK
PN
.B
S
L
G
PN
.S
W
(2.000.000.000)
PN
.P
D
PT
.P
D
G
0
SISA
83
D.
Pengelolaan Administrasi
1. Administrasi Peradilan
Pengelolaan administrasi peradilan di Pengadilan Tinggi
Padang diarahkan kepada Pengelolaan administrasi tiga
urusan :
A. Urusan
Pidana
administrasinya
dilaksanakan
oleh
Panitera Muda Pidana yang bertugas :
-
Melaksanakan
administrasi
perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan
berkas yang masih berjalan dan urusan lain yang
berhubungan dengan perkara pidana.
-
Memberi nomor registrasi pada setiap perkara
pidana yang diterima di Kepaniteraan Pidana.
-
Mencatat pada setiap perkara yang diterima ke
dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang
isinya.
-
Mengirimkan kembali berkas perkara banding yang
telah diputus di Pengadilan Tinggi ke Pengadilan
Negeri yang bersangkutan.
-
Mengirimkan salinan putusan dimohonkan banding
kepada terdakwa, kejaksaan.
-
Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera
Muda Hukum.
84
B. Urusan
Perdata
administrasinya
dilaksanakan
oleh
Panitera Muda Perdata yang bertugas :
-
Melaksanakan
administrasi
perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan
berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain
yang
berhubungan
dengan
malasah
perkara
perdata.
-
Memberi nomor registrasi pada setiap perkara yang
diterima di Kepaniteraan Perdata.
-
Mencatat perkara yang diterima ke dalam register
perkara.
-
Mengirimkan kembali berkas perkara yang telah
diputus di Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Negeri
yang bersangkutan.
-
Mengirimkan fotocopy putusan
banding
kepada
para pihak.
-
Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera
Muda Hukum.
C. Urusan
Hukum
administrasinya
dilaksanakan
oleh
Panitera Muda Hukum yang bertugas sebagai berikut :
-
Mengumpulkan,
mengolah
dan
mengkaji
data,
menyajikan statistik perkara, menyusun laporan
perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan
85
melakukan administrasi lain yang diatur dalam
perundang-undangan.
-
Mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan
periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan
kepada Pimpinan Pengadilan.
-
Melakukan
pencatatan
dalam
buku
mengenai
informasi
mengenai
pengaduan dari masyarakat.
-
Melaksanakan
tugas
meja
pelayanan, keterbukaan informasi public sejak 1
April 2010.
D. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan
Administrasi Peradilan
-
Pengadilan Tinggi Padang telah mengadakan Pola
Bindalmin
untuk
para
Panitera
Muda
Perdata,
Panitera Pengganti dan Juru sita. Dimana kegiatan
diikuti
oleh
seluruh
satuan
kerja
di
bawah
Pengadilan Tinggi Padang.
86
87
REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TK.PERTAMA DAN TK.BANDING
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERKARA
NO
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SATKER
2
PT.PADANG
PN.PADANG
PN.BUKITTINGGI
PN.PARIAMAN
PN.PAINAN
PN.LUBUK BASUNG
PN.LUBUK SIKAPING
PN.TANJUNG PATI
PN.PAYAKUMBUH
PN.PADANG PANJANG
PN.BATUSANGKAR
PN.SAWAH LUNTO
PN.SOLOK
PN.KOTO BARU
PN.MUARO
PN.PASAMAN BARAT
PIDANA
MASUK
PUTUS
MINUTASI MINUTASI
3
4
241
241
630
497
123
120
136
136
59
51
84
52
78
76
85
85
116
108
58
58
117
115
91
90
77
71
141
116
137
130
135
110
SISA
5
133
3
8
32
2
8
2
1
6
25
7
25
MASUK
MINUTASI
6
147
85
9
21
17
18
5
10
10
6
19
3
18
15
6
14
PERDATA
PUTUS
MINUTASI
7
129
55
8
21
12
10
5
10
6
6
18
3
11
4
5
10
JUMLAH
PANITERA
SISA
8
18
30
1
5
8
4
1
7
11
1
4
9
21
40
18
17
12
12
12
11
14
14
15
8
15
13
9
9
KETERANGAN
10
88
REKAPITULASI PERKARA PIDANA DIMINUTASI
PADA PENGADILAN TK.PERTAMA DAN TK.BANDING
PN.PSB
PT.PDG
PN.MR
PN.KBR
PN.SLK
PN.SWL
PN.PDG
PN.BS
PN.PP
PN.PYK
PN.TJP
PN.LBS
PN.BKT
PN.LBBS
PN.PIN
PN.PRM
89
REKAPITULASI PERKARA PERDATA DIMINUTASI
PADA PENGADILAN TK.PERTAMA DAN TK.BANDING
PN.KBR PN.MR
PN.PSB
PN.SLK
PN.SWL
PN.BS
PT.PDG
PN.PP
PN.PYK
PN.TJP
PN.LBS
PN.LBBS
PN.PIN
PN.PRM
PN.BKT
PN.PDG
90
2. Administrasi Umum
Pelaksanaan
administrasi
umum
diarahkan
kepada
penyelesaian administrasi Kepegawaian, Keuangan dan
Umum/Tata laksana yang berfungsi sebagai memberikan
bantuan yang berupa man, money dan material agar
pelaksanaan teknis peradilan berjalan sesuai aturan yang
berlaku.
-
Urusan kepegawaian dilaksanakan oleh Kasub Bagian
Kepegawaian.
-
Urusan Keuangan dilaksanakan oleh Kasub Bagian
Keuangan.
-
Urusan Umum dilaksanakan oleh Kasub Bagian Umum.
-
Peningkatan kemapuan sumber daya manusia dalam
pengelolaan Informasi teknologi dengan melalukan
pelatihan kepada para operator komputer
91
BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Dengan dibuatnya OUTLINE Pelaporan Tahunan ini, dapat
memberikan gambaran secara umum kondisi dari masingmasing Satker di daerah, yang dalam hal ini adalah keadaan
Satker Pengadilan Tinggi Padang dalam tahun 2012. Dalam
laporan ini juga akan terungkap masalah-masalah yang belum
dapat diatasi oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam tahun 2009
yang antara lain :
1.
Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan baik secara
kuantitas melalui jalur penerimaan Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) dimana masih banyak satuan kerja yang
kekurangan SDM dan secara kualitas juga masih menjadi
keluhan
dikarenakan
pengelolaan
di
kurangnya
bidang
pelatihan
administrasi
dalam
peradilan
dan
administrasi umum.
2.
Ketersediaan
sarana
dan
prasarana
gedung
melalui
pembangunan infrastruktur juga masih menjadi kendala
krusial, masih ditemukan gedung kantor yang jauh dari
layak sebagai badan peradilan yang agung. Ketersediaan
rumah dinas juga tidak sebanding dengan jumlah para
Hakim dan pejabat struktural dan ketidaklayakan rumah
dinas juga menjadi kendala.
3.
Ketersediaan kendaraan operasional roda-4 di satuan kerja
juga
perlu
diperhatikan,
hal
ini
dikarenakan
kondisi
geografis dari wilayah Sumatera Barat yang dapat ditempuh
melalui
jalur
operasional
darat
menjadi
sehingga
sangat
ketersediaan
penting
kendaraan
sehingga
cost
92
perjalanan dari daerah ke Pengadilan Tinggi Padang dapat
dihemat.
4.
Dalam penyelesaian perkara telah mendapatkan kemajuan
yang sangat pesat, dimana minutasi perkara yang cepat,
kesamaan
dalam
format
putusan
dan
berita
acara
persidangan sudah dicanangkan oleh Pimpinan Pengadilan
Tinggi Padang di tahun 2012 ini dapat berjalalan dengan baik.
5.
Upaya pengawasan internal juga semakin ditingkatkan
dengan membuka media meja pengaduan dan seluruh
pengaduan
yang
masuk
telah
ditindaklanjuti
baik
itu
meneruskannya ke Mahkamah Agung maupun melalukan
pemeriksaan, yang pada akhirnya hasil akhir dari adanya
pengawasan
adalah
masyarakat
terhadap
tidak
adanya
personil
pengaduan
lembaga
peradilan
dari
dan
meingkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga
peradilan.
6.
Realisasi anggaran juga telah berjalan dengan baik, hal ini
ditandai dengan persentase realisasi anggaran diatas 94
%, khususnya di belanja modal yang telah terealisasi
dengan rata-rata 100 %.
7.
Upaya keterbukaan informasi di Pengadilan Tinggi Padang
dan seluruh satuan kerja dibawahnya telah dilaksanakan
sebagai implementasi SK Ketua Mahkamah Agung RI No.
144/VIII/2007
tentang
Keterbukaan
Informasi
di
Pengadilan. Penyediaan sarana dan prasarana melalui DIPA
di tiap satuan kerja masing-masing telah terealisasi serta
upaya
peningkatan
pengetahuan
pengelola
informasi
teknologi juga telah dilaksanakan melalui pelatihan bagi
operator komputer pengelola.
93
B. REKOMENDASI
a.
Perlu adanya penambahan anggaran untuk pembiayaan
terutama untuk peningkatan sarana dan prasarana fisik,
peningkatan
kualitas
SDM
dan
pelaksanaan
tugas
kepegawaian.
b.
Perlu
penambahan
tenaga
pegawai,
baik
untuk
menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun,
maupun
untuk
pekerjaan
yang
memerlukan
tekhnis
tertentu.
94