topik utama - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Comments

Transcription

topik utama - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
DARI REDAKSI
gambar sampul:
foto oleh Puskomblik Kemenkes RI
SUSUNAN REDAKTUR
PENASIHAT
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
PENANGGUNG JAWAB
Plt. Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
KETUA REDAKSI
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, Dan Hubungan
Masyarakat
SEKRETARIS REDAKSI
Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat
ANGGOTA REDAKSI
Dra. Rully Makarawo, Apt
Dra. Ardiyani, Apt, M.Si
Aji Wicaksono, S.Farm, Apt
Isnaeni Diniarti, S.Farm, Apt
Wasiyah, S.AP
Muhammad Isyak Guridno, S.Si, Apt
Radiman, S.E
Rudi, Amd. MI
ALAMAT REDAKSI
Jln. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4 - 9 Jakarta
Selatan
Kementerian Kesehatan RI
Setditjen Binfar dan Alkes,
Subbagian Humas Lt. 8 R.801
(021) 5214869 / 5201590 Ext. 8009
PENGANTAR
Jamu adalah warisan budaya asli bangsa Indonesia yang secara turun temurun telah
diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, tak dapat dipungkiri jamu merupakan
asset nasional yang sangat potensial sehingga sudah seharusnya dikembangkan menjadi
komoditi kesehatan yang unggul dan bermanfaat.
Seiring dengan dinamika dan perkembangan zaman, diperlukan kembali untuk
meningkatkan kesadaran generasi bangsa untuk melestarikan budaya minum jamu untuk
kesehatan. Peran jamu sebagai salah bentuk obat tradisional mulai digalakkan kembali.
Berbagai Kementerian telah mencanangkan program minum jamu di lingkungan
masing-masing. Jamu kembali diangkat menjadi primadona oleh Pemerintahan Kabinet
Kerja.
Gemuruh semangat yang baru terhadap jamu dan sektor obat tradisional ini kami
tuangkan dalam liputan utama Buletin Infarkes edisi perdana di tahun 2015 kali ini. Kami
dari tim redaksi menyajikan liputan utama kegiatan yang diusung oleh Kementerian
Kesehatan RI yakni Gerakan Bugar dengan Jamu. Tidak ketinggalan pula, edukasi
terhadap masyarakat untuk mewaspadai adanya kandungan bahan kimia obat (BKO) dalam
produk jamu maupun obat tradisional yang beredar di pasaran juga menjadi sangat
penting.
Berita bahagia juga datang dari Keluarga Besar Ditjen Binfar dan Alkes. Sekretaris
Ditjen Binfar dan Alkes periode 2010-2015, Drs. H.Purwadi, Apt, MM,ME, telah dilantik
sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan pada tanggal 11 Februari 2015. Untuk
itu kami mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Drs. H.Purwadi, Apt, MM,ME.
Selain menu liputan utama di atas, kami juga menyajikan berbagai konten lainnya. Ada
liputan kegiatan yang mengulas tentang momen-momen penting yang terjadi di awal
tahun 2015 ini, diantaranya adalah Rapat Kerja Kesehatan Nasional Regional Tengah. Dan
ada pula artikel ilmiah yang kiranya bermanfaat untuk kita semua. Salam Sehat!
DAFTAR ISI
Peresmian Gerakan Bugar Dengan Jamu
Hal 03
Menggunakan Obat Tradisional secara
Aman dan Berkhasiat Hal 17
Gerakan Nasional Bugar Dengan Jamu
(Bude Jamu) Hal 05
Penandatanganan Komitmen Ditjen Binfar
dan Alkes Hal 18
Minum Jamu Bersama di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Hal 06
Rakerkesnas Regional Tengah Tahun 2015
Hal 19
Penggolongan Obat Tradisional Hal 07
Program Indonesia Sehat untuk Atasi
Masalah Kesehatan Hal 22
Mendukung Kemandirian Bahan Baku
Obat Tradisional di Indonesia Hal 08
Pelantikan Pimpinan Tinggi Madya
Kementerian Kesehatan RI Hal 24
Pembinaan Usaha Jamu Racikan (UJR) dan
Usaha Jamu Gendong (UJG) Hal 10
Pelantikan Pejabat Eselon IV di Lingkungan
Ditjen Binfar dan Alkes Hal 25
Formulasi Jamu yang Bermanfaat Bagi
Kesehatan Hal 11
Kanker Bukan Diluar Kemampuan Kita
Hal 26
Pemilihan Simplisia yang Baik sebagai
Bahan Baku Obat Tradisional Hal 13
Parasetamol: Dari Kilang Minyak Sampai
Jadi Bahan Baku Obat Hal 28
Farmakope Herbal Indonesia Hal 14
Sekilas tentang Rencana Aksi Roadmap
Pengembangan Industri Alat Kesehatan
Dalam Negeri Hal 30
Pemanfaatan Hasil Taman Obat Bagi
Keluarga (TOGA) untuk Pertolongan
Pertama Keluarga Hal 15
BERITA UTAMA
PERESMIAN
GERAKAN
BUGAR
DENGAN JAMU
“Melalui jamu yang aman, berkhasiat dan
bermutu, maka pelayanan kesehatan ke
depan tidak hanya menyelenggarakan
pelayanan konvensional seperti yang ada
sekarang ini, tetapi juga menyelenggarakan
pelayanan kesehatan tradisional seperti
yang tertuang pada PP 103/2014,”
Pada Jum'at (23/1), Menkes Nila F.
Moeloek bersama Menko
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Indonesia (PMK) Puan
Maharani, meresmikan Gerakan Bugar
dengan Jamu (Bude Jamu) sebagai salah
satu program kesehatan nasional
berbasis obat tradisional, di halaman
kantor Kementerian Kesehatan RI,
Jakarta. Acara diawali dengan olahraga
bersama Menteri Pemberdayaan
Perempuan, Menteri Perindustrian,
Menteri Ristek & Dikti, Menteri
Pariwisata, Menteri Agraria Tata Ruang,
Menteri Koperasi dan UKM, Kepala
BNN, Kepala BPOM dan sejumlah
Pejabat di lingkungan Kemenkes,
perwakilan Gabungan Pengusaha Jamu
serta Ibu-Ibu Penjaja Jamu Gendong.
Peluncuran gerakan Bude Jamu
merupakan tindak lanjut dan
operasionalisasi dari komitmen kita
bangsa Indonesia untuk mengangkat
jamu menjadi tuan rumah di negeri
sendiri. Selain itu acara ini
dimanfaatkan sebagai ajang untuk
menampilkan hasil riset dan produk
berbasis jamu yang dilakukan oleh
Kementerian Kesehatan.
Pemerintah sendiri sangat
mendukung penggunaan jamu sebagai
minuman tradisional berkhasiat.
Dukungan tersebut tertuang dalam PP
103 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Kesehatan Tradisional.
Gerakan Bude Jamu sendiri pada
awalnya merupakan kelanjutan dari
Kemendag mulai tanggal 19 Desember
2014, demikian pula halnya dengan
Kemenko PMK dan Kemenkop UKM.
Sementara itu dalam sambutannya
pada acara Peresmian Gerakan Bude
Jamu, Menko PMK Puan Maharani
mengatakan bahwa saat ini jamu tidak
lagi dianggap sebagai minuman
masyarakat kelas menengah ke bawah.
Saat ini jamu telah mengalami revolusi
baik dari sisi bentuk sediaan maupun
manfaatnya.
Jamu tidak lagi sebagai stigma negatif
yang dikenal masyarakat berupa bahan
yang diproduksi secara sederhana dan
pahit rasanya. Namun saat ini jamu
dapat dinikmati semua kalangan dalam
bentuk sediaan yang sangat praktis,
enak, berkhasiat dan merupakan
bagian dari gaya hidup.
“Melalui jamu yang aman, berkhasiat
dan bermutu, maka pelayanan
kesehatan ke depan tidak hanya
menyelenggarakan pelayanan
konvensional seperti yang ada sekarang
ini, tetapi juga menyelenggarakan
pelayanan kesehatan tradisional seperti
yang tertuang pada PP 103/2014,” ujar
Menko Puan.
Pada kesempatan yang sama,
Menkes menyatakan bahwa
Kementerian Kesehatan mendukung
dan mendorong Gerakan Bude Jamu
untuk kesehatan dan kebugaran.
Jamu menurut Menkes meliputi
spektrum yang luas mulai dari
minuman jamu seperti beras kencur
dan sinom, sampai dengan sediaan
jamu untuk pengobatan. Jamu yang
berkhasiat meningkatkan kebugaran
akan terus dikampanyekan
pemanfaatannya untuk peningkatan
kesehatan, sementara jamu yang
diklaim dapat mengobati penyakit,
tentunya harus melalui uji klinik yang
benar.
Pada tahun 2014, Ditjen Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
melakukan salah satu program inovatif
dalam rangka Pembinaan Usaha Jamu
Racikan (UJR) dan Usaha Jamu Gendong
(UJG). Setelah program pembinaan UJR
- UJG tersebut dilaksanakan secara
intensif di daerah-daerah sentra obat
tradisional (terutama jamu), selanjutnya
pada rangkaian peringatan Hari
Kesehatan Nasional (HKN) ke-50,
tepatnya pada tanggal 16 November
2014 lalu, diluncurkanlah program
Hal.03 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
BERITA UTAMA
lanjutan dari Pembinaan UJR-UJG yaitu
Gerakan Bugar Dengan Jamu oleh
Menkes yang didampingi Sekjen
Kemenkes RI dr. Untung Suseno
Sutarjo, M.Kes; Dirjen Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan Dra. Maura Linda
Sitanggang, Apt, Ph.D; Direktur Bina
Prodis Kefarmasian Dra. R. Dettie
Yuliati, Apt, M.Si dan Prof. Dr. dr. Agus
Purwadianto, SH, M.Si, Sp.F(K).
Peluncuran Gerakan Bude Jamu saat itu
ditandai dengan acara minum jamu
bersama seluruh pejabat dan pegawai
Kemenkes.
Bahkan Gerakan Bude Jamu yang
diluncurkan pada tanggal 14 November
2014 itu langsung disambut dengan
positif oleh 3 Kementerian.
Kementerian Perdagangan, Kemenko
PMK dan Kementerian Koperasi dan
UKM. Menteri Perdagangan Rahmat
Gobel pun membuat peraturan khusus
untuk mewajibkan meminum jamu
setiap hari jumat bagi seluruh pegawai
dan sinom, sampai dengan sediaan
jamu untuk pengobatan.
Kemenkes telah mengembangkan
saintifikasi jamu, yaitu program
Hal.04 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
penelitian berbasis layanan untuk
mendapatkan bukti ilmiah agar
mendapatkan jamu yang bermutu dan
berkhasiat. Melalui saintifikasi jamu
dibentuk jejaring dokter saintifikasi
jamu, yang memberikan layanan jamu
dan layanan penelitian. Sampai saat ini
sudah ada lebih 600 dokter saintifikasi
jamu yang tersebar di seluruh provinsi
dan sudah terlibat penelitian di klinik
jamu.
Lebih lanjut, Menkes menjelaskan
sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, Pembangunan
Kesehatan bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan,
dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi
pembangunan sumber daya manusia
yang produktif secara sosial dan
ekonomis.
Dengan demikian akan didapat
formula jamu yang terbukti berkhasiat
aman dan dapat digunakan pada
pelayanan kesehatan dan dipakai oleh
masyarakat.
“Gerakan Bude Jamu tentunya harus
diawali oleh kita sendiri, misalnya
dengan menyediakan jamu pada
rapat-rapat di kantor, membuka pojok
jamu di tempat-tempat umum
(Bandara, terminal), penyediaan
mimuman jamu di hotel-hotel,
termasuk penyediaan jamu di kantor
kita”, sambung Menkes.
Sesuai memberikan arahan, Menko
Puan bersama Menteri Kabinet Kerja
menandatangani komitmen bersama
untuk Budaya Minum Jamu mulai dari
diri sendiri, keluarga, lingkungan dan
masyarakat. Acara ditutup dengan
minum jamu bersama dengan seluruh
tamu dan undangan.
Sebelumnya, kegiatan minum jamu
bersama juga telah diadakan tiga kali
yaitu di Kementerian Perdagangan (16
Desember 2014), Kementerian
Koperasi (9 Januari 2015) dan
Kementerian Perindustrian (19 Januari
2015). Rencananya kegiatan minum
jamu akan terus dilakukan bergiliran di
setiap kementerian.
Gerakan Nasional
Bugar dengan Jamu
(Bude Jamu)
Latar Belakang
Menjadikan Jamu sebagai Pilihan
Pertama untuk Menjaga Kesehatan
Keluarga,
Misi
1. Melestarikan budaya minum
jamu untuk mendukung
Indonesia Sehat sekaligus
menggerakkan ekonomi rakyat
2. Menjamin jamu yang aman,
bermutu dan bermanfaat,
Kekuatan yang dimiliki dalam
mengembangkan UJG UJR
1. Sumber Daya Alam
2. Sumber Daya Manusia
3. Budaya
Strategi 2: Optimalisasi
Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian
Strategi 3: Optimalisasi Promosi
Promosi untuk meningkatkan
citra jamu dan mengembalikan
kecintaan masyarakat terhadap
jamu, dengan Gerakan Nasional
Bugar Dengan Jamu “GERNAS BUDE
JAMU”.
Strategi 4: Optimalisasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Tujuan
Visi
dilaksanakan dengan meningkatkan
pemahaman dan ketrampilan
pembina serta menyiapkan
bahan-bahan pendukung
pembinaan.
Pembinaan, pengawasan dan
pengendalian untuk memastikan
UJG dan UJR dapat menghasilkan
jamu yang aman, bermutu dan
bermanfaat.
1. Usaha Jamu Racikan (UJR) dan
Usaha Jamu Gendong (UJG)
merupakan usaha rakyat yang
mendukung upaya kesehatan
dan mempunyai nilai ekonomi
dan sosial budaya.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan No. 006 tahun 2012,
pembinaan terhadap industri
dan usaha obat tradisional
dilaksanakan secara berjenjang
oleh Direktur Jenderal, Dinkes
Provinsi dan Dinkes Kab/Kota.
Pembinaan terhadap UJG dan
UJR dilaksanakan oleh
Dinkes Provinsi dan
Dinkes Kab/Kota.
Menggerakkan
seluruh elemen
masyarakat untuk
melestarikan
Budaya
Minum Jamu.
TOPIK UTAMA
4. Angaran
5. Kelembagaan
Target yang ingin dicapai
1. Jamu aman, bermutu,
bermanfaat
2. Budaya minum jamu
3. Nilai tambah dan daya saing
4. Kesejahteraan Pelaku Usaha dan
Masyarakat.
Strategi: 6 Optimalisasi
Strategi 1: Optimalisasi
Penguatan SDM
Penguatan SDM pembina di
tingkat Kabupaten/Kota merupakan
hal yang mendasar bagi
pelaksanaan pembinaan terhadap
UJG UJR. Penguatan SDM
Pemberdayaan
masyarakat
bertujuan untuk
meningkatkan
kecintaan
masyarakat
terhadap jamu dan edukasi terhadap
pemilihan dan penggunaan jamu yang
aman, bermutu dan bermanfaat.
Strategi 5: Optimalisasi
Pembiayaan
Pemanfaatan potensi anggaran
baik dari pemerintah, swasta
maupun swadaya masyarakat.
Strategi 6: Optimalisasi
Penguatan Jejaring dan Program
Terpadu
Peningkatan koordinasi lintas
program, lintas sektor, Asosiasi,
Perguruan Tinggi dan swasta.
Program dilaksanakan secara
terpadu supaya lebih baik dan
terkontrol.
Hal.05 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
TOPIK UTAMA
MINUM JAMU BERSAMA DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pada tanggal 13 Februari 2015,
sejumlah menteri berkumpul di
kantor Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) dalam
acara senam bersama sambil minum
jamu bertempat di halaman Gedung
Kantor Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
Acara ini dihadiri pula oleh
Menteri Perdagangan Rachmat
Gobel, Menteri Pertanian Andi Amran
Sulaiman, Menteri Komunikasi dan
Informatika Rudiantara, Menteri
Koperasi dan UKM Puspayoga, serta
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry
Mursyidan Baldan. Hadir pula CEO PT
Mustika Ratu Putri K Wardhani dan
Owner PT Mustika Ratu BRA Mooryati
Soedibyo. Sementara itu,
Kementerian Kesehatan dalam acara
ini diwakili oleh Dirjen Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dra.
Maura Linda Sitanggang, Ph.D.
Hal.06 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
Kementerian PUPR merupakan
Kementerian ke-7 yang
menyelenggarakan acara ini setelah
sebelumnya telah dilaksanakan
Kementerian Perdagangan,
Kementerian Koperasi dan UKM,
Kementerian Perindustrian,
Kementerian Kesehatan, dan
Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Usai acara senam pagi dan
minum jamu, para Menteri Kabinet
Kerja yang hadir tersebut melakukan
pemukulan bola Gateball bersama 5
Finalis Putri Indonesia serta
dilanjutkan eksibisi Gateball pejabat
Eselon 1 Kementerian PUPR dengan
tim Gateball Dharma Wanita
Kementerian PUPR.
Menurut Kepala Pusat Komunikasi
Publik Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat, Djoko
Mursito, tradisi minum jamu yang
telah diwariskan oleh para leluhur
jaman dulu tersebut perlu
dilestarikan. Untuk itu, agenda minum
jamu dilakukan oleh para Menteri
Kabinet Kerja Jokowi - JK secara rutin
setiap bulan dan lokasinya
bergantian. Sebelumnya berkaitan
dengan hal tersebut, Kementerian
Kesehatan telah meluncurkan
Gerakan Bugar Dengan Jamu pada
tanggal 23 Januari 2015 yang
disambut baik oleh kementerian
lainnya.
Dengan dilaksanakannya Gerakan
Bugar Dengan Jamu diharapkan agar
seluruh elemen masyarakat dapat
ikut melestarikan budaya minum
jamu. Target yang ingin dicapai
melalui gerakan ini antara lain; jamu
aman, bermutu, bermanfaat,
membudayakan minum jamu, nilai
tambah dan meningkatkan daya saing
serta kesejahteraan pelaku usaha
jamu dan masyarakat Indonesia.
PENGGOLONGAN
OBAT TRADISIONAL
Dewasa ini pengembangan obat
tradisional sudah semakin pesat
karena mulai didukung oleh berbagai
penelitian serta menggunakan
teknologi tinggi. Hingga tahun 2015
tercatat terdapat 86 Industri Obat
Tradisional (IOT) yang berdiri di
Indonesia disusul dengan tumbuhnya
Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
dan Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT). IOT, UKOT dan UMOT
merupakan industri dan usaha yang
memproduksi produk obat
tradisional yang berkualitas dan
berstandar, dihasilkan melalui suatu
proses yang terstandar pada setiap
tahapan. Semua produk yang
beredar di Indonesia wajib memiliki
izin edar/terregistrasi di Badan
Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM).
Berdasarkan Keputusan Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Republik Indonesia Nomor
HK.00.05.4.2411 Tahun 2004 Tentang
Ketentuan Pokok Pengelompokan
dan Penandaan Obat Bahan Alam
TOPIK UTAMA
Indonesia, Obat Tradisional di
Indonesia dikelompokkan menjadi
Jamu, Obat Herbal Terstandar dan
Fitofarmaka
Obat Herbal
Terstandar
Obat Herbal Terstandar (OHT)
adalah obat tradisional yang sudah
dibuktikan mutu, keamanan dan
manfaatnya secara ilmiah serta
menggunakan bahan baku yang telah
memenuhi standar. Pada OHT telah
dilakukan uji pra-klinik.
JAMU
Jamu merupakan bagian dari obat
tradisional yang digunakan secara
turun temurun dan baru memiliki
klaim penggunaan sesuai dengan jenis
pembuktian tradisional (secara
empiris/turun temurun).
Fitofarmaka
Fitofarmaka adalah obat herbal
terstandar yang telah dilakukan
pembuktian lebih tinggi secara ilmiah.
Pada Fitofarmaka telah dilakukan
pengujian klinik.
Saat ini, kurang lebih 20.000
produk jamu, 41 produk Obat
Herbal Terstandar dan 6 produk
Fitofarmaka telah beredar di
Indonesia
Hal.07 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
TOPIK UTAMA
Mendukung Kemandirian Bahan Baku Obat
Tradisional di Indonesia
Indonesia memiliki sumber daya
alam yang melimpah. Dari hasil bumi
tersebut salah satunya ialah tanaman
obat yang digunakan secara luas
sebagai obat tradisional. Secara
etimologi, obat tradisional melingkupi
3 dimensi manfaat yang luas yaitu
melingkupi dimensi sosial budaya,
dimensi kesehatan, dan dimensi
ekonomi. Dilihat dari dimensi sosial
budaya dan kesehatan, di Indonesia
tanaman obat dan obat tradisional
merupakan suatu warisan budaya
yang telah digunakan secara turun
temurun dan luas untuk memelihara
kesehatan masyarakat. Khasiat obat
tradisional pun telah terbukti secara
empirik melalui penggunaan di
masyarakat. Sedangkat dilihat dari
dimensi ekonomi, obat tradisional
indonesia telah banyak berkiprah
dalam pembangunan ekonomi melalui
usaha kecil dan industri besar mulai
dari usaha jamu gendong (UJG) dan
Hal.08 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
usaha jamu racikan (UJR) sampai
industri obat tradisional.
Walaupun telah digunakan secara
luas dengan pangsa pasar mencapai
Rp13 triliun pada tahun 2012 dan
diperkirakan meningkat menjadi Rp20
triliun pada 2015 (Sumber: GP Jamu
Indonesia), industri obat tradisional
masih bergantung dengan bahan
baku obat tradisional (BBOT) impor.
Kuotanya impor BBOT sendiri
mencapai 60% dari seluruh BBOT
yang digunakan di dalam negeri.
Berdasarkan hasil kajian,
permasalahan utama tingginya impor
BBOT ini selain kuota suplai BBOT
dalam negeri yang belum stabil, juga
karena BBOT dalam negeri belum
dapat memenuhi standar dan kualitas
yang ditetapkan dengan baik dan
kontinyu dari batch ke batch-nya.
Salah satu upaya pemerintah
khususnya Kementerian Kesehatan
melalui Ditjen Binfar dan Alkes untuk
Hasil Riskesdas tahun
2010 menyatakan
bahwa 55,3%
penduduk Indonesia
menggunakan obat
tradisional (jamu)
untuk memelihara
kesehatannya dan
95,6% pengguna obat
tradisional mengakui
obat tradisional yang
digunakan sangat
bermanfaat bagi
kesehatan.
TOPIK UTAMA
meningkatkan standar dan kualitas
BBOT yang dihasilkan di dalam negeri
ialah melalui Fasilitasi Peralatan Pusat
Pengolahan Pasca Panen Tanaman
Obat (P4TO) dan Pusat Ekstrak Daerah
(PED). Skema fasilitasi ini merupakan
suatu bentuk partnership dan
networking pemerintah pusat dan
daerah yang telah dilaksanakan pada
tahun 2012 dan 2013.
Tujuan jangka panjang dari P4TO
dan PED ini ialah mendukung program
pemerintah seperti saintifikasi jamu
serta pelayanan kesehatan tradisional,
alternatif dan komplementer lainnya
demi mencapai derajat kesehatan
masyarakat yang paripurna.
Sedangkan, tujuan khusus
pembangunan P4TO ialah membantu
petani untuk menyiapkan BBOT
berupa simplisia yang memenuhi
standar dan persyaratan. Simplisia
ialah bahan alam yang dipergunakan
sebagai obat dan belum mengalami
pengolahan apapun dan kecuali
dinyatakan lain, berupa bahan yang
telah dikeringkan (Sumber: Materia
Medika Indonesia). Melihat dari siklus
produksi, P4TO ini diharapkan dapat
membantu pelaku usaha obat
tradisional yaitu usaha kecil obat
tradisional (UKOT) dan usaha mikro
obat tradisional (UMOT) untuk
mendapatkan simplisia yang
memenuhi standar dan persyaratan
dengan suplai yang kontinyu serta
menyiapkan bahan baku pembuatan
ekstrak yang terstandar bagi industri
ekstrak bahan alam (IEBA). Tujuan
pembangunan PED ialah Menampung
simplisia hasil dari P4TO untuk diolah
menjadi ekstrak yang dapat
memenuhi standar dan persyaratan
yang ditetapkan. Selain itu, PED juga
dapat menerima toll ekstraksi dari
pengusaha kecil obat tradisional
(UKOT, UMOT, UJG, UJR); maupun
masyarakat umum. Untuk mencapai
tujuan tersebut, fasilitasi P4TO dan
PED harus didukung peralatan dan
mesin yang terstandar dan memenuhi
persyaratan.
Berdasarkan standar peralatan dan
mesin yang difasilitasi untuk P4TO
melingkupi mesin sortir, pencuci,
perajang, pengiris (slicer), pemotong
daun (chopper), pengering oven
blower, pengering hybrid, penggiling,
pengemas, peralatan moisture balance,
timbangan-timbangan, peralatan
laboratorium dan quality control, serta
peralatan laboratorium mikrobiologi.
Sedangkan untuk PED melingkupi
mesin dan peralatan ekstraktor (unit
ekstraktor dan unit evaporator),
peralatan pengolah ekstrak (mixing
dan penepung), mesin pengemas,
peralatan utilitas dan penunjang, serta
peralatan laboratorium. Berdasarkan
aspek kekayaan negara dan barang
milik negara (BMN), keseluruhan
peralatan tersebut baik P4TO dan PED
dalam prosesnya kemudian
dihibahkan oleh Ditjen Binfar dan
Alkes kepada pemerintah daerah.
Diharapkan P4TO dan PED ini
kedepannya dapat beroperasional
sebagai badan usaha BUMD ataupun
UPTD.
Kunci utama untuk mendukung
pengembangan P4TO dan PED ini
ialah komitmen dan sinergitas yang
kuat dan komprehensif antara
pemerintah pusat, pemerintah
daerah, serta kemitraan bisnis dan
industri. Kedepannya, Ditjen Binfar
dan Alkes akan terus melaksanakan
pembinaan dan advokasi terhadap
P4TO dan PED dengan bersinergi
dengan instansi lain baik pemerintah
maupun swasta. Pembinaan dan
advokasi direncanakan akan
dilaksanakan diantaranya melalui
pelatihan operasional peralatan dan
mesin bekerjasama dengan BPPT dan
LIPI; pelatihan good agriculture practice
(GAP) dan post-harvest treatment
bekerjasama dengan Kementerian
Pertanian; pelatihan Cara Pembuatan
Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
bekerjasama dengan Badan POM;
pelatihan aspek ekonomi makro dan
mikro bekerjasama dengan
Kementerian Koperasi-UMKM dan GP
Jamu Indonesia; serta pelatihan aspek
perdagangan dan trading
bekerjasama dengan Kementerian
Perdagangan.
Program P4TO dan PED tersebut
kedepannya diharapkan dapat
berjalan dengan kontinyu dan
berkesinambungan sehingga dapat
menghasilkan produk BBOT yang
memenuhi standar dan persyaratan;
terjamin mutu, keamanan, dan
kemanfaatan; berdaya saing; serta
dengan suplai yang cukup dan
kontinyu. Akhirnya, keseluruhan
produksi P4TO dan PED yang
dilaksanakan dengan sinergisme,
komitmen, dan komprehensif tersebut
diharapkan selain dapat meningkatkan
perekonomian masyarakat di daerah,
juga mendukung upaya kemandirian
bahan baku obat tradisional di
Indonesia.
Hal.09 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
TOPIK UTAMA
PEMBINAAN USAHA JAMU RACIKAN (UJR) DAN
USAHA JAMU GENDONG (UJG)
Jamu merupakan budaya bangsa
Indonesia yang diwariskan secara
turun temurun dan dikembangkan
dari generasi ke generasi, sehingga
menjadi produk yang memiliki nilai
ekonomi, memberikan manfaat bagi
kesehatan dan dapat menjadi
identitas bangsa.
Meningkatnya kecenderungan
masyarakat untuk back to nature
menuntut tersedianya produk
berbahan alam yang aman, bermutu
dan bermanfaat serta dikemas secara
praktis sesuai dengan pola hidup
modern.
Di Indonesia, jamu mudah untuk
didapat melalui Usaha Jamu Racikan
(UJR) dan Usaha Jamu Gendong (UJG).
UJR dan UJG merupakan lini terdepan
dalam pengenalan terhadap jamu di
Indonesia. UJR memiliki depot jamu
yang menyediakan berbagai varian
jamu baik jamu segar maupun jamu
seduhan. UJG akan lebih mudah
ditemui karena UJG menjajakan
jamunya secara berkeliling ke
tempat-tempat tertentu, jamu yang
dijual biasanya jamu segar yang
ditempatkan dalam wadah botol. Baik
UJR dan UJG menyajikan berbagai
Hal.10 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
varian jamu untuk menjaga
kebugaran tubuh dan sangat diminati
oleh berbagai kalangan, baik
anak-anak, anak muda, dewasa dan
yang sudah berumur sekalipun.
Sebagian besar jamu dikonsumsi oleh
orang yang sehat.
Dalam penyediaan jamu yang
aman dan bermafaat maka Direktorat
Bina Produksi dan Distribusi Obat
dan Obat Tradisional, Direktorat
Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan melaksanakan pembinaan
terhadap UJR dan UJG melalui
kegiatan Workshop Usaha Jamu
Racikan (UJR) dan Usaha Jamu
Gendong (UJG). Dalam Kegiatan ini,
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan juga
menggandeng sejumlah stakeholder
terkait seperti Pusat Promosi
Kesehatan, Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Tanaman Obat dan
Obat Tradisional (B2P2TOOT), Balai
Penelitian Tanaman Obat dan
Aromatik (Balitro)-Kementerian
Pertanian, dan Gabungan
Perusahaan Jamu (GP Jamu).
Melalui kegiatan ini, pelaku UJR
dan UJG diharapkan dapat
meningkatkan pengetahuan dalam
hal pemilihan bahan baku jamu dan
dapat menerapkan higiene dan
sanitasi pada saat pembuatan.
Disamping itu, banyaknya temuan
yang dilakukan oleh BPOM terkait
jamu ber-BKO merupakan dasar bagi
Kementerian Kesehatan untuk
memberikan pengenalan terhadap
Bahaya Bahan Kimia Obat (BKO). UJR
dan UJG juga dibekali dengan
pengetahuan untuk meningkatkan
perekonomiannya dengan
menciptakan inovasi-inovasi produk
jamu serta kiat-kiat memilih obat
tradisional yang benar.
Hingga tahun 2014, telah
dilaksanakan 10 pertemuan
Workshop Usaha Jamu Racikan (UJR)
dan Usaha Jamu Gendong (UJG) di 8
provinsi di Indonesia. Rencana tahun
2015 kegiatan ini akan
diselenggarakan di 5 provinsi.
Kementerian Kesehatan
berkomitmen untuk dapat
mengangkat citra jamu sebagai aset
bangsa yang perlu dilestarikan dan
didaftarkan ke UNESCO sebagai
warisan budaya dunia (World
Heritage).
TOPIK UTAMA
Formulasi Jamu yang Bermanfaat
Bagi Kesehatan
Kunyit Asem
Manfaat :
Menghilangkan bau badan,
melancarkan haid, melancarkan
pencernaan
Komposisi :
1 Kg kunyit segar,
¼ Kg asem jawa,
½ Kg gula aren,
garam,
gula pasir.
garam,
gula.
Cara Pembuatan :
Cuci bersih kencur segar dan jahe
segar, haluskan, tambahkan 3 liter air,
peras, masukkan semua bahan, rebus
hingga mendisih, saring dan
dinginkan.
Manfaat :
Menghilangkan keputihan, sari rapet.
Temu Lawak
Manfaat :
Melindungi fungsi hati, mengeluarkan
racun, meningkatkan nafsu makan
Komposisi :
3 liter air,
1 kg temulawak
Manfaat :
Mengurangi pegal, menghilangkan
masuk angin, flu, pilek, demam dan
batuk.
Komposisi :
1 ons beras sangrai,
1 Kg kencur segar,
½ kg gula aren,
¼ kg Jahe segar,
1 sdm adas pulowaras,
1 sdm kapulaga,
1 sdm kembang lawang serbuk
1 sdm kedawung sangrai,
sereh,
kayu manis,
Cara Pembuatan :
Rebus Air, gula, asem jawa dan garam
sampai mendidih, saring dan
dinginkan
Kunyit Sirih
Cara Pembuatan :
Cuci bersih semua bahan, haluskan
kunyit segar, tambahkan air, peras
sampai mendapatkan 3 liter hasil
perasan, masukkan semua bahan,
rebus hingga mendidih, saring dan
dinginkan.
Beras Kencur
Komposisi :
1/2 kg Gula aren,
1/4 kg asem jawa,
Air 3 liter, garam
Cara Pembuatan :
Kupas Temulawak, cuci bersih,
haluskan, peras, tambahkan air dan
garam, rebus hingga mendidih, saring
dan dinginkan
Komposisi :
1 Kg Kunyit segar,
1 ikat daun sirih,
1/4 Kg temu kunci,
5 biji pinang,
1/2 Kg gula aren,
1/4 Kg asem jawa,
garam.
Cara Pembuatan :
Cuci bersih Kunyit, daun sirih dan
temu kunci, haluskan kunyit dan temu
kunci, peras, tambahkan daun sirih,
biji pinang yang sudah
dimemarkan,gula aren
dan asem jawa, rebus
sampai mendisih,
saring dan dinginkan.
Cabe Puyang
Gula Asem
Manfaat :
Pelangsing, tidak mudah haus, anti
oksidan
Manfaat : Pegal, melancarkan
peredaran darah
Komposisi :
15 buah Cabe Jawa,
1 kg Lempuyang segar,
Hal.11 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
TOPIK UTAMA
1/4 kg Kunyit segar,
3 Liter Air.
garam
air, rebus sampai mendidih, saring
dan dinginkan.
Cara Pembuatan :
Cuci bersih kunyit dan lempuyang,
haluskan, peras, tambahkan air, cabe
Jawa dan garam, rebus sampai
mendidih, saring dan dinginkan
Anggur Jamu
Manfaat :
Sebagai campuran untuk
penghangat, gunakan hanya sedikit
Sinom
Manfaat :
Pelangsing, penyegar badan
Komposisi :
1 kg Daun Asem,
1/4 kg Asem Jawa,
1/2 kg Kunyit,
1/2 kg gula aren,
garam
Cara Pembuatan :
Cuci bersih kunyit dan daun sinom,
haluskan kunyit, peras,tambahkan air,
masukkan daun sinom yang sudah
dihilangkan tangkainya, asem jawa,
gula aren dan garam, rebus sampai
mendidih, saring dan dinginkan
Minuman Secang
Manfaat :
Penyegar badan (tonikum), Pegal,
masuk angin, kembung dan
melancarkan peredaran darah
Komposisi :
1/4 Kg Kayu Secang,
1/4 Kg Jahe segar,
1/2 Kg Gula putih,
1 sdm kapulaga,
1 sdm kembang lawang,
1 biji pala,
1 batang mesoyi,
5 batang sereh,
7 lembar daun jeruk,
7 lembar daun pandan,
11 buah cabe jawa,
15 buah cengkeh,
1 batang kayu manis,
3 Liter air,
garam.
Cara Pembuatan :
Cuci Bersih semua bahan, iris jahe,
masukkan semua bahan, tambahkan
Hal.12 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
Cara Pembuatan :
Cuci Bersih semua bahan, tambahkan
air, rebus sampai mendidih, saring
dan dinginkan.
Pahitan
Manfaat :
Menghilangkan gatal, alergi,
mengeringkan luka, mengurangi
asam urat
Komposisi :
1/4 Kg Sambiloto,
1 batang brotowali,
1 genggam akar alang-alang,
1 genggam ceplik sari,
3 Liter air.
Komposisi :
2 Liter Air,
1 Kg Gula putih,
½ Kg Daun Mint/Daun Poko
Cara Pembuatan :
Gula putih disangrai sampai
mengental, kemudian tambahkan air
matang, masukkan daun mint, aduk
hingga air menjadi 1,5 Liter, saring
dan dinginkan.
TOPIK UTAMA
Pemilihan
Simplisia yang
Baik
Sebagai
Bahan baku
Obat
Tradisional
Indonesia dikenal secara luas
sebagai mega senter
keanekaragaman hayati yang
terbesar di dunia, yang terdiri dari
tumbuhan tropis dan biota laut. Di
bumi kita ini diperkirakan hidup
sekitar 40.000 spesies tumbuhan,
dimana 30.000 spesies hidup di
kepulauan Indonesia. Diantara
30.000 spesies tersebut, diketahui
sekurang-kurangnya 9.600 spesies
tumbuhan berkhasiat sebagai obat
dan kurang lebih 300 spesies telah
digunakan sebagai bahan obat
tradisional oleh industri/usaha obat
tradisional. Sebagai suatu Negara
dengan wilayah yang mempunyai
tingkat keanekaragaman hayati yang
tinggi, potensi sumber daya alam
tumbuhan yang ada merupakan
suatu aset dengan nilai keunggulan
komparatif dan sebagai suatu modal
dasar utama dalam upaya
pemanfaatan dan pengembangannya
untuk menjadi komoditi unggulan.
Jamu merupakan salah satu
bentuk pemanfaatan
keanekaragaman hayati yang
memegang peranan penting dalam
meningkatkan kualitas kesehatan
melalui peningkatan daya tahan
tubuh/stamina, menjaga dan
memelihara kesehatan serta
membantu mengurangi gangguan
penyakit tertentu. Dengan
bergesernya kearah trend back to
nature, jamu akan terus berkembang
ditengah pesatnya persaingan
obat-obatan konvensional. Jamu
sebagai warisan budaya bangsa,
dapat dengan mudah didapatkan
melalui pengusaha jamu gendong
yang secara rutin berkeliling di
berbagai tempat, pengusaha jamu
racikan yang memiliki depot jamu
yang terdapat pada tempat tertentu
dan produk jamu jadi yang dapat
ditemui di toko obat tradisional.
Kemanan, mutu dan manfaat jamu
tidak terlepas dari bahan baku yang
digunakan dalam pembuatan jamu.
Simplisia merupakan bahan baku
alamiah yang dipergunakan sebagai
obat tradisional yang belum
mengalami pengolahan. Bagian
tanaman yang biasa dijadikan sebagai
simplisia yaitu daun, rimpang, bunga,
biji dan kulit kayu. Terdapat 2 jenis
simplisia yang dapat digunakan dalam
pembuatan jamu yaitu simplisia
basah atau simplisia kering. Jika
simplisia yang digunakan memiliki
kondisi yang kurang baik maka zat
aktif yang terkandung dalam bahan
baku jamu dapat berkurang atau
bahkan tidak ada sama sekali,
sehingga diperlukan proses
pemilihan simplisia yang baik dan
benar.
Rimpang segar
dan utuh,
belum bertunas
Simplisia basah yang baik dapat
dilihat secara organoleptis terhadap
bagian tanaman yang digunakan
(tidak layu, warna hijau, kaku, tidak
keriput, kulit rimpang mengkilat), kulit
rimpang dalam keadaan utuh, tidak
bertunas, memiliki warna irisan
melintang yang cerah dan berbau
khas, tidak terserang hama, tidak
terkelupas, dan tidak busuk.
Simplisia kering (simplisia basah
yang telah mengalami proses
pengeringan) perlu memperhatikan
tingkat kekeringan simplisia, memiliki
ciri yang mudah patah (rimpang),
mudah diremas (daun) dan tidak
berjamur.
Untuk pemilihan simplisia yang
benar, perlu diperhatikan agar tidak
keliru dengan bahan baku yang
hampir sama terutama untuk
simplisia kering, contohnya simplisia
temu giring dengan simplisia temu
mangga, atau temu lawak dengan
kunyit.
Dengan pemilihan simplisia yang
bermutu baik dan benar maka
diharapkan akan menghasilkan jamu
yang aman, bermutu dan bermanfaat
dalam menjaga kebugaran tubuh.
Rimpang tua
dan Irisan
melintang
rimpang cerah
Hal.13 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
TOPIK UTAMA
FARMAKOPE HERBAL
INDONESIA
Indonesia mempunyai potensi
kekayaan tanaman obat yang
melimpah. Sejak zaman dulu sampai
sekarang masyarakat Indonesia telah
memanfaatkan tanaman obat sebagai
jamu. Jamu sebagai warisan leluhur,
tertulis di Serat Centini dan ada
dalam pahatan relief Candi
Borobudur dan Prambanan. Data
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
tahun 2010 menyebutkan bahwa
50% masyarakat Indonesia
menggunakan jamu, dan 96%
diantaranya merasakan manfaatnya
untuk menjaga kesehatan.
Undang-undang Kesehatan (UU
No. 36 tahun 2009) mengamanahkan
agar sediaan obat tradisional harus
memenuhi standar dan persyaratan
yang ditentukan. Untuk memastikan
agar obat tradisional yang beredar
aman, bermutu dan bermanfaat,
Pemerintah melaksanakan
pengaturan, pembinaan,
pengawasan, pemberdayaan
masyarakat mengenai obat
tradisional secara profesional,
bertanggungjawab, independen, dan
transaparan. Industri dan usaha obat
tradisional juga bertanggung jawab
atas mutu dan keamanan produknya
agar sesuai dengan standar dan
persyaratan, dalam rangka
melindungi kesehatan masyarakat.
Standar merupakan instrumen
legal dan sah yang harus diterapkan
sebagai perlindungan masyarakat
dari produk yang tidak memenuhi
standar, baik dari dalam maupun luar
negeri. Selain itu standar diperlukan
untuk pengembangan pasar ekspor.
Standar obat tradisional/ obat herbal
dibutuhkan antara lain untuk
pengawasan mutu, pengembangan
industri dan perdagangan.
Farmakope Herbal Indonesia (FHI)
ditetapkan sebagai standar mutu
yang diterapkan pada bahan baku
obat tradisional,
Hal.14 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
dengan tujuan
untuk menjamin
obat tradisional
yang dihasilkan
aman, bermutu
dan bermanfaat.
Farmakope
adalah output
fisik dari suatu
proses
standarisasi
yang
didukung
kegiatan
penelitian dan
legalitas. FHI
merupakan buku
standar untuk
simplisia dan ekstrak
yang berasal dari
tumbuhan. Standar ini
berisi persyaratan mutu yang
terdiri dari organoleptik,
makroskopik, mikroskopik,
kandungan kimia, metode analisis
termasuk prosedur dan
peralatannya. Telah diterbitkan FHI
Edisi I pada tahun (2008), Suplemen 1
FHI Edisi 1 (2011), Suplemen 2 FHI
Edisi I (2011) dan Suplemen 3 FHI
Edisi I (2013), dengan jumlah total
212 monografi.
Standarisasi ini menjadi semakin
penting pada era globalisasi
sekarang, terlebih lagi dengan
dicanangkannya Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) tahun 2015 yang akan
meningkatkan liberalisasi
perdagangan. Semakin masifnya obat
tradisional luar masuk ke negara kita,
begitu juga obat tradisional ilegal dan
substandar, mengharuskan kita
mempunyai standar yang efektif
untuk memilah dan memilih bahan
baku dan produk obat tradisional
yang aman, bermutu dan bermanfaat
yang digunakan oleh masyarakat
Indonesia.
Di sisi lain, globalisasi membuka
peluang pasar yang lebih luas.
Populasi ASEAN pada 2012
mencapai 617,68 juta jiwa
dengan pendapatan
domestik bruto 2,1 triliun
dolar AS. Pasar obat
tradisional
internasional
pada tahun 2020
diperkirakan
US $ 150
Milyar,
dimana
0,22%
diantaranya
ada di
Indonesia
(Data GP
Jamu 2012).
Indonesia yang
mempunyai potensi yang
besar di bidang obat tradisional
harus memanfaatkan momen ini
sebaik-baiknya, dengan
mengembangkan citra obat
tradisional khas Indonesia yang
bermutu dan berdaya saing. Oleh
karena itu salah satu strategi kita
adalah mendorong industri dan
usaha untuk semakin meningkatkan
mutu produk dan mampu memenuhi
standar dan persyaratan FHI,
sehingga dapat bersaing di tingkat
global.
TOPIK UTAMA
PEMANFAATAN HASIL TAMAN OBAT KELUARGA (TOGA)
UNTUK PERTOLONGAN PERTAMA KELUARGA
Sirih
Tanaman
Jambu Biji
Jeruk nipis
Kencur
Temulawak
Kumis kucing
Lidah buaya
Bawang merah
Kunyit
Jahe
Katuk
Belimbing wuluh
Cincau
Daun Pepaya
Lengkuas
Cara pemanfaatan
Air rebusan daun sirih
Perasan daun jambu
Perasan jeruk nipis
Perasan kencur
Perasan+madu atau air rebusan
temulawak
Air rebusan daun kumis kucing
Daging lidah buaya
Bawang merah dihaluskan
Perasan atau air
rebusan+asam+gula jawa
Air rebusan
Daun katuk dimasak
Air perasan+garam
Air perasan
Perasan
Getah rimpang
MINUMAN SEHAT.
JUS DAN JAMU
Melangsingkan
badan:
Pisang
Tomat
Apel
Jeruk nipis
Air rebusan daun
jati belanda
Meningkatkan
daya ingat:
Mangga
Apel
Jeruk nipis
Air rebusan daun
pegagan
Penurun darah tinggi:
Nanas
Air perasan jeruk nipis
Air perasan daun cincau
Seledri
Mentimun
Menghilangkan
PMS (nyeri saat haid):
Semangka
Jeruk nipis
Air perasan kunyit
Jahe
Manfaat
Sakit gigi (kumur-kumur), Jerawat
(cuci muka), Keputihan (cebok)
Diare
Batuk
Batuk
Menjaga fungsi hati, penambah
nafsu makan
Memperlancar urin
Oleskan pada luka bakar
Demam (tempelkan di dahi),
Masuk angin (balurkan di
punggung)
Memperlancar menstruasi
Masuk angin dan perut kembung
Memperlancar ASI
Batuk
Menurunkan tekanan darah tinggi
Penambah nafsu makan
Digunakan untuk luka pada kulit,
panu (ditempel)
TIPS:
Pilihlah buah-buahan lokal yang segar.
Jus dibuat segar, langsung diminum.
Jus bisa ditambahkan es sesuai selera.
Meningkatkan
daya tahan
tubuh:
Tomat
Wortel
Jeruk nipis
Air rebusan
meniran
Minuman hangat:
Wedang jahe: jahe, gula batu.
Lemon grass: jahe, sereh, madu.
Wedang uwuh: secang, jahe, kayu
manis, cengkeh, pala, gula batu.
Menurunkan
kolesterol:
Buah naga merah
Rosella
Nanas termasuk
hatinya
Menghilangkan
jerawat:
Apel
Tomat
Jeruk nipis
Mentimun
Minuman dingin:
Green jelly: cincau, kuah (santan, gula jawa, jahe
dan sereh)
Ginger soda: sirup jahe, sereh, air soda.
Sanapis: Sawi, nanas, jeruk nipis.
Hal.15 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
ARTIKEL UTAMA
Menggunakan Obat Tradisional
secara Aman dan Berkhasiat
Oleh : Erie Gusnellyanti, S.Si, Apt, MKM
Indonesia memiliki kekayaan alam
berlimpah, termasuk di antaranya
jenis tumbuh-tumbuhan yang
beragam. Oleh karena itu sejak
zaman dulu nenek moyang telah
memanfaatkannya bukan hanya
sebagai sumber makanan, tetapi juga
obat tradisional. Hingga saat ini di
mana ilmu pengetahuan dan
teknologi telah maju, obat tradisional
masih digunakan secara meluas di
berbagai belahan dunia. Sejumlah
masyarakat meyakini bahwa obat
tradisional lebih aman dibandingkan
obat modern karena dianggap tidak
memiliki atau minimal efek samping.
Apakah benar demikian?
Sebagian besar obat tradisional
produksi pabrik di Indonesia
dipromosikan dengan cara
berlebihan. Tidak jarang obat
tradisional atau sering disebut herbal,
dikatakan dapat mengobati berbagai
jenis penyakit, padahal hanya
mengandung satu atau dua jenis zat
berkhasiat. Selain itu ada yang
diproduksi dengan cara tidak tepat,
sehingga kandungan aktifnya tidak
tersari dengan baik dan akibatnya
tidak berkhasiat. Di lain pihak, ada
obat tradisional yang diketahui palsu
atau mengandung zat kimia tertentu
(obat sintetis), namun dipasarkan dan
dipromosikan sebagai obat
tradisional. Namun sayangnya
masyarakat tidak menyadari dan
mempercayai begitu saja iklan dari
pabrik atau distributor.
Dalam hal penggunaan obat
berbasis bukti ilmiah (evidence based
medicine), obat tradisional tidak
dianjurkan sebagai pilihan dalam
pengobatan. Hal ini disebabkan
jarangnya studi ataupun uji klinis yang
membuktikan efek dari obat tersebut
secara ilmiah pada manusia. Hanya
ada beberapa jenis fitofarmaka
yang mendapat izin BPOM, yaitu
obat tradisional yang telah
dilakukan uji klinis. Walaupun
demikian, pemerintah Indonesia
tetap memberikan perhatian dan
dukungan terhadap pengembangan
obat tradisional melalui program
saintifikasi jamu. Program ini
dimaksudkan agar obat tradisional
diproduksi sesuai standar, untuk
menjamin khasiat dan keamanan,
serta dapat dibuktikan efikasinya
secara ilmiah. Di samping itu juga
dilakukan pembinaan terhadap
Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT),
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
dan Industri Obat Tradisional (IOT).
Berdasarkan hal tersebut di atas,
hendaknya masyarakat lebih
berhati-hati dalam menggunakan
obat tradisional yang banyak beredar
di pasaran. Tenaga kesehatan harus
memberikan pemahaman dan
edukasi pada masyarakat. Berikut
beberapa tips dalam pemilihan dan
penggunaan obat tradisional
produksi pabrik (IOT) agar aman dan
berkhasiat:
1. Pastikan dulu keluhan
penyakit yang diderita.
Gunakan obat tradisional yang
sesuai dengan penyakit. Hindari
obat yang diklaim memiliki banyak
khasiat sekaligus, karena hal ini
seringkali tidak terbukti secara
ilmiah.
2. Belilah obat tradisional di
sarana distribusi yang legal.
Hindari membeli dari toko obat
Hal.16 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
ARTIKEL UTAMA
tidak berizin, di tempat yang tidak
seharusnya menjual obat atau
melalui online dari sumber yang
tidak jelas. Dengan membeli di
apotek, masyarakat dapat
memperoleh informasi yang tepat
dan memadai dari apoteker.
3. Telitilah sebelum membeli.
Sebelum membeli obat
tradisional, bacalah informasi
pada kemasan obat secara
seksama, yaitu antara lain:
- Penandaan. Obat tradisional
yang memiliki izin dari BPOM akan
diberi tanda gambar dan tulisan
yang sesuai, yaitu Jamu, Herbal
Terstandar atau Fitofarmaka.
Pastikan tanda tersebut
tercantum pada kemasan, yang
menunjukkan tingkat obat
tradisional berdasarkan uji
klinisnya.
- Komposisi atau kandungan.
Komposisi seringkali ditulis
dengan nama latin dari tanaman
yang digunakan sebagai obat.
Walaupun telah dikenal
masyarakat awam, nama latin
tanaman yang digunakan
seringkali tidak lazim. Misalnya
Psidii folium adalah daun jambu
biji, Orthosiphonis folium adalah
daun kumis kucing, Curcuma
aeruginosa adalah kunyit, dan
sebagainya. Jika tidak mengerti
-
-
-
nama yang tercantum, carilah
informasi dari internet atau buku.
Hati-hati jika nama tanaman tidak
dapat ditemukan informasinya
atau kandungan sangat banyak.
Efek samping. Jarang sekali
kemasan obat tradisional yang
mencantumkan efek samping,
sehingga cenderung dianggap
lebih aman dari obat modern.
Padahal ekstrak (sari) dari
tanaman masih mengandung
banyak zat lain yang tidak
berfungsi sebagai obat, atau
dengan kata lain tidak murni. Hal
ini tidak menutup kemungkinan
zat lain tersebut memberikan efek
samping yang tidak diinginkan.
Aturan pakai. Perhatikan
baik-baik cara penggunaan obat,
agar sesuai dengan dosis yang
dibutuhkan untuk memberikan
efek terapi.
Nomor registrasi. Jangan
menggunakan obat tradisional
yang tidak ada nomor registrasi
dari BPOM untuk IOT, atau Dinas
Kesehatan untuk UKOT. Jika pada
kemasan tercantum nomor
registrasi BPOM, periksalah nomor
tersebut pada website resmi
BPOM yaitu www.pom.go.id. Jika
tidak ditemukan dalam daftar obat
teregistrasi BPOM bisa
menunjukkan bahwa nomor
tersebut adalah palsu.
-
-
Tanggal kadaluwarsa. Jangan
menggunakan obat tradisional
yang telah melampaui tanggal
kadaluwarsa. Jika tidak tercantum
pada kemasan, perhatikan kondisi
fisiknya. Hindari menggunakan
obat tersebut jika kemasan dan
obat telah rusak atau berubah
bentuk dan warna.
Produsen. Sebaiknya gunakan
obat yang diproduksi oleh pabrik
yang telah dikenal. Jika Anda
meragukan nama produsen,
periksalah melalui internet atau
website resmi. Sebaiknya
berhati-hati jika nama produsen
tidak ditemukan informasinya,
karena bisa jadi pabrik tersebut
palsu atau tidak terpercaya
4. Konsultasilah pada tenaga
kesehatan jika penyakit tidak
berkurang atau bertambah parah
setelah jangka waktu tertentu.
Hentikan penggunaan obat jika
dirasakan efek samping yang tidak
diinginkan.
5. Jika menggunakan obat tradisional
yang diolah dengan cara
sederhana atau masih berupa
tanaman utuh, sebaiknya diolah
dengan cara yang tepat dan
sesuai. Lebih baik jika konsultasi
pada ahli obat tradisional/herbal.
6. Hati – hati menggunakan obat
tradisional impor, terutama jika
informasi pada kemasan tidak
jelas atau menggunakan bahasa
yang tidak dimengerti. Jika nomor
registrasi BPOM tidak tercantum
pada kemasan, sebaiknya hindari
menggunakan obat tersebut.
Walaupun masyarakat Indonesia
masih sangat banyak yang
menggunakan obat tradisional karena
diyakini lebih aman dan bebas efek
samping, sebaiknya memperhatikan
hal-hal di atas. Dengan demikian,
dapat terhindar dari obat tradisional
yang tidak memiliki khasiat atau
merugikan. (EgN).
Hal.17 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
LIPUTAN
Pembangunan Kesehatan Yang Baik,
Bersih dan Melayani Dengan Semangat
Reformasi Birokrasi ini sendiri berisi
tentang:
1. Melaksanakan reformasi birokrasi
secara konsisten
2. Menjunjung tinggi integritas
Aparatur Sipil Kementerian
Kesehatan
3. Menerapkan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)
PENANDATANGANAN KOMITMEN DITJEN BINA
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
“Integritas harus menjadi prioritas
utama dalam diri Aparatur Negara, agar
terhindar dari bentuk-bentuk tindakan
penyimpangan sosial yang merugikan
negara” demikian salah satu pesan yang
disampaikan Dirjen Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan Dra. Maura Linda
Sitanggang, Apt, Ph.D pada saat acara
Penandatangan-an Komitmen
Melaksanakan Pemba-ngunan
Kesehatan Yang Baik, Bersih dan
Melayani Dengan Semangat Reformasi
Birokrasi di lingkungan Ditjen Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang
digelar pada Senin(26/1) di Ruang
Rapat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan.
Reformasi birokrasi merupakan
suatu keharusan, mengingat
penyelenggaraan pemerintahan sat ini
dihadapkan dengan tingginya tuntutan
masyarakat terhadap peningkatan
kinerja pemerintah, transparansi, dan
birokrasi yang bersih dan bebas dari
KKN serta mampu menyediakan
pelayanan publik secara optimal
Salah satu ukuran keberhasilan
reformasi birokrasi adalah perubahan
perilaku Aparatur Negara, dimana
integritas adalah salah satu core value
yang penting, sehingga semangat dan
skill saja tidak cukup.
Acara ini sendiri merupakan tindak
lanjut dari komitmen serupa yang
sebelumnya telah dibuat oleh Menteri
Kesehatan bersama para Pejabat
Hal.18 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
Eselon I di lingkungan Kementerian
Kesehatan pada tanggal 9 Januari 2015
yang lalu.
Dengan kegiatan penandatanganan
komitmen ini diharapkan dapat
menumbuhkan semangat seluruh
pegawai di lingkungan Ditjen Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk
bekerja mencapai sasaran program
dengan baik dan bertanggungjawab,
disertai dengan sikap integritas yang
tinggi, transparan dan akuntabel.
Berbagai rangkaian program
kefarmasian dan alat kesehatan sendiri
telah dilaksanakan Ditjen Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan demi
terselenggaranya pembangunan
kesehatan yang berhasil guna dan
berdaya guna dalam rangka mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya.
Sementara itu Sekretaris Ditjen Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Drs.
Purwadi, Apt, MM, ME pada
kesempatan ini dalam laporannya
menyampaikan bahwa sesuai dengan
amanat Peraturan Menteri Kesehatan
No.14 tahun 2014 tentang
Pengendalian Gratifikasi, maka Ditjen
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
telah membentuk Unit Pengendali
Gratifikasi (UPG). Ke depannya, Unit
Pengendali Gratifikasi ini wajib dibentuk
di masing-masing unit eselon II Ditjen
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Komitmen Melaksanakan
4. Menolak adanya praktik suap,
gratifikasi, pemerasan, uang pelicin
dalam bentuk apapun dan
melaporkan setiap penerimaan
gratifikasi yang dianggap suap
kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi
5. Turut serta secara aktif untuk
melaporkan setiap dugaan
penerimaan suap, gratifikasi,
pemerasan, uang pelicin melalui
Whistle Blowing System (WBS)
6. Menghindari adanya benturan
kepentingan
7. Melaksanakan pengelolaan
keuangan secara transparan dan
akuntabel
8. Membangun zona integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) /
Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM)
9. Mendorong kualitas pelayanan
publik
10. Mewajibkan semua aparatur sipil
Kementerian Kesehatan RI untuk
menandatangani pakta integritas
Penandatanganan komitmen ini
sendiri juga dihadiri oleh unit-unit
Kementerian Kesehatan lainnya
seperti Inspektorat Jenderal, Biro
Perencanaan dan Anggaran, Biro
Kepegawaian, Ditjen PP & PL, Biro
Hukum dan Organisasi, serta Badan
PPSDM Kesehatan.
LIPUTAN
RAKERKESNAS REGIONAL TENGAH
TAHUN 2015
Menteri Kesehatan Prof. Dr. Nila
Djuwita Moeloek, Sp.M membuka Rapat
Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas)
Regional Tengah 2015 di Inna Grand
Bali Beach (15/2). Rakerkesnas yang
mengangkat tema "Pembangunan
Kesehatan dari Pinggir ke Tengah
Dalam Pemantapan Program Indonesia
Sehat untuk Meningkatkan Kualitas
Hidup Manusia Indonesia" ini diikuti
oleh lebih dari 600 orang tenaga
kesehatan terutama kepala dinas
kesehatan dan direktur rumah sakit
dari 10 provinsi di Regional Tengah,
yaitu Yogyakarta, Jawa Timur,
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Utara, Nusa Tenggara
Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali
sebagai ruan rumah. Rakerkesnas
selanjutnya menyusul untuk wilayah
Regional Barat di Batam dan Regional
Timur di Makassar. Dengan
Rakerkesnas ini, diharapkan terwujud
sinergitas antara pusat dan daerah
menuju pembangunan kesehatan.
Dalam sambutannya, Menkes
menyampaikan bahwa dalam era
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
pemerintah mengambil kebijakan
menggeser arah pembangunan
kesehatan dari kuratif menjadi promotif
preventif, sesuai semangat Nawa Cita
yaitu menegaskan sasaran di daerah
perbatasan dan tertinggal dalam
pembangunan kesehatan dalam kurun
waktu lima tahun ke depan. "Paradigma
sehat yang mengarusutamakan
pembangunan berwawasan kesehatan,
kita akan menariknya lebih ke hulu,"
ujar Menkes.
Untuk mewujudkan hal tersebut,
pemerintah akan menguatkan akses
layanan kesehatan primer, melakukan
optimalisasi rujukan dan peningkatan
mutu layanan kesehatan. Penguatan
disebut Menkes akan dilakukan kepada
6.000 puskesmas di seluruh Indonesia
dan membentuk 14 rumah sakit
rujukan nasional dan 144 rumah sakit
rujukan regional.
Selain membuka Rakerkesnas
Regional Tengah, Menkes pada
keesokan harinya (16/2) berkunjung ke
Kantor Pemkab Badung, dan
meresmikan Kantor Kesehatan
Pelabuhan (KKP) Kelas I Denpasar.
Sementara itu, dalam pelaksanaan
Rakerkesnas Regional Tengah 2015 ini,
juga diselenggarakan pameran
pembangunan kesehatan yang diikuti
oleh para peserta Rakerkesnas. Ditjen
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
sendiri juga turut membuka stand dan
menyediakan pojok konsultasi bagi
para peserta Rakerkesnas yang ingin
berkonsultasi, terutama mengenai
e-catalog obat atau alat kesehatan.
Rakerkesnas Regional Tengah 2015
ini dibagi menjadi 8 komisi untuk
melakukan pembahasan mendalam.
Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Dra. Maura Linda
Sitanggang, Apt, Ph.D menjadi
pengarah diskusi di Komisi VI yang
bertemakan “Penguatan Pelayanan
Kesehatan Primer”.
Berdasarkan arahan dari Menteri
Hal.19 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
LIPUTAN
Kesehatan serta paparan narasumber
dari Bappenas dan Kementerian Dalam
Negeri, maka peserta Rakerkesnas
Regional Tengah menyepakati
langkah-langkah implementasi Program
Indonesia Sehat yang dirangkum
sebagai berikut:
1. Penerapan Paradigma Sehat dalam
pembangunan nasional
a. Paradigma Sehat diarahkan
untuk peningkatan,
pemeliharaan, dan perlindungan
kesehatan dengan
mengutamakan upaya promotif preventif tanpa melupakan
upaya kuratif dan rehabilitatif.
b. Sasaran perubahan paradigma
ditujukan kepada para penentu
kebijakan pada lintas sektor,
tenaga kesehatan, institusi
kesehatan dan masyarakat.
c. Upaya promotif-preventif dalam
bidang kesehatan, antara lain
dilaksanakan melalui:
1) Penyempurnaan regulasi di
tingkat pusat, provinsi dan
atau kab/kota sejalan dengan
Sistem Kesehatan Nasional
dan UU Pemerintahan
Daerah.
2) Pemenuhan jumlah dan
kualitas tenaga promosi
kesehatan dan atau tenaga
kesehatan yang mempunyai
kemampuan promosi
Hal.20 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
kesehatan melalui jenjang
pendidikan dan atau
pelatihan paling lambat tahun
2019.
3) Pengembangan metode dan
teknologi promosi kesehatan
yang sesuai dengan dinamika
dan kondisi masyarakat di
masing-masing daerah.
4) Pemberdayaan masyarakat
melalui penguatan
kelembagaan promkes di
kab/kota, optimalisasi UKBM
dan mobilisasi sumber daya
termasuk pemanfaatan
potensi dana desa dan pajak
rokok.
2. Penguatan Pelayanan Kesehatan
Penguatan pelayanan kesehatan
diarahkan untuk meningkatkan
akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan yang
komprehensif dan bermutu, melalui:
a. Penyusunan Roadmap tentang
penguatan pelayanan kesehatan
primer dan regionalisasi rujukan
di tingkat provinsi dan kab/kota
tahun 2015 – 2019 paling lambat
pada April 2015, melalui sarana
prasarana dan SDM.
b. Penguatan pelayanan kesehatan
primer dan sistem rujukan
regional difokuskan pada
akreditasi dan pemenuhan
tenaga kesehatan.
c. Penguatan layanan kesehatan
primer di daerah terpencil,
perbatasan dan kepulauan
dilakukan dengan pendekatan
Team Based.
d. Advokasi kepada pemerintah
pusat dan daerah untuk
pemenuhan tenaga kesehatan
strategis diawali dari
perencanaan kebutuhan,
pendayagunaan, penyediaan
insentif, sistem informasi dan
akreditasi institusi diklat.
3. Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Pelaksanaan JKN termasuk
pencegahan fraud menuntut peran
aktif Dinkes Provinsi dan Kabupaten
/Kota. Oleh karena itu, upaya
pelaksanaan JKN didukung dengan:
a. Peningkatan Peran Dinas
Kesehatan mempunyai andil
dalam mensukseskan
penyelenggaraan JKN, khususnya
pada aspek:
a) kepesertaan,
b) penyediaan pelayanan
kesehatan,
c) pembiayaan dan
d) manajemen.
b. Pencegahan fraud dalam
Pelaksanaan JKN dilakukan
melalui penyusunanregulasi,
pembentukan tim pencegahan
fraud di tiap tingkatan
administrasi termasuk di RS,
optimalisasi pengawasan
penyelenggaraan JKN dan
peningkatan kompetensi coder
dan verifikator.
4. Dalam rangka menjamin efektifitas
dan efisiensi pelaksanaan
Rakerkesnas untuk tahun 2016
diawali dengan pelaksanaan
Pra-Rakerkesnas di tingkat Provinsi
bersama kab/kota yang difasilitasi
oleh Kementerian Kesehatan.
Pembacaan rangkuman hasil
kesepakatan Rakerkesnas Regional
Tengah 2015 tersebut dilakukan
oleh Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Bali, dr. I Ketut Suarjaya,
MPPM. Dan Rakerkesnas Regional
Tengah 2015 ini kemudian ditutup
oleh Menkes pada Hari Selasa
Malam (17/2).
Serangkaian Kegiatan Rapat Kerja Kesehatan
Nasional Kementerian Kesehatan di Bali:
1. Tarian Selamat Datang
2. Gunting Pita dimulainya Pameran
3. Sambutan Menkes
4. Pemukulan Gong
5. Dialog seluruh Eselon I Kemkes dengan
peserta Rakerkesnas
6. Senam pagi bersama Menkes
7. Kunjungan ke Kantor Bupati Badung dan
Peresmian kantor Kesehatan Pelabuhan yang
ditandai juga dengan penanaman pohon
Hal.21 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
LIPUTAN
PROGRAM
INDONESIA
SEHAT UNTUK
ATASI
MASALAH
KESEHATAN
Indeks Pembangunan Manusia
Indonesia dari tahun ke tahun
meningkat, walaupun saat ini Indonesia
masih berada pada ranking 108 dari
187 negara di dunia. Pembangunan
manusia pada dasarnya adalah upaya
untuk memanusiakan manusia kembali.
Adapun upaya yang dapat ditempuh
harus dipusatkan pada seluruh proses
kehidupan manusia itu sendiri, mulai
dari bayi dengan pemberian ASI dan
imunisasi hingga lanjut usia, dengan
memberikan jaminan sosial.
Kebutuhan-kebutuhan pada setiap
tahap kehidupan harus terpenuhi agar
dapat mencapai kehidupan yang lebih
bermartabat.
“Seluruh proses ini harus ditunjang
dengan ketersediaan pangan, air
bersih, sanitasi, energi dan akses ke
fasilitas kesehatan dan pendidikan”,
jelas Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr.
Nila F. Moeloek, Sp.M(K) saat Jumpa
Pers Awal Tahun tentang program kerja
Kementerian Kesehatan, di Jakarta (3/2).
Dalam rangka mendorong
pembangunan manusia secara
menyeluruh, perlu perhatian pada
kesehatan sejak dini atau sejak Balita.
“Kita lihat bahwa sangat penting untuk
melakukan investasi yang tepat waktu
agar pertumbuhan otak anak sampai
usia 5 tahun dapat berjalan dengan
baik, untuk menghindari lost generation”,
terang Menkes.
Hal.22 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
Ditegaskan, salah satu ancaman
serius terhadap pembangunan
kesehatan, khususnya pada kualitas
generasi mendatang, adalah stunting.
Dimana rata-rata angka stunting di
Indonesia sebesar 37.2%. Menurut
standar WHO, persentase ini termasuk
kategori berat.
Menkes juga mencermati angka
kejadian pernikahan dini yang masih
cukup tinggi dan kerentanan remaja
pada perilaku seks berisiko serta
HIV/AIDS khususnya pada kelompok
usia produktif.
Kematian ibu juga menjadi
tantangan dari waktu ke waktu. Ada
berbagai penyebab kematian ini baik
penyebab langsung maupun tidak
langsung, maupun faktor penyebab
yang sebenarnya berada di luar bidang
kesehatan itu sendiri, seperti
infrastruktur, ketersedian air bersih,
transportasi, dan nilai-nilai budaya.
“Faktor-faktor non-kesehatan inilah
yang justru memberikan pengaruh
besar karena dapat menentukan
berhasil tidaknya upaya penurunan
angka kematian ibu”, ungkap Menkes.
Guna mengurangi dampak
kesehatan seperti contoh di atas,
Kemenkes menyelenggarakan Program
Indonesia Sehat sebagai upaya
mewujudkan masyarakat Indonesia
yang berperilaku sehat, hidup dalam
lingkungan sehat, serta mampu
menjangkau pelayanan kesehatan yang
bermutu untuk mencapai derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya.
Program Indonesia Sehat terdiri atas:
1) Paradigma Sehat;
2) Penguatan Pelayanan Kesehatan
Primer; dan
3) Jaminan Kesehatan Nasional.
Ketiganya akan dilakukan dengan
menerapkan pendekatan continuum of
care dan intervensi berbasis risiko
(health risk).
Paradigma sehat menyasar pada:
1) Penentu kebijakan pada lintas
sektor, untuk memperhatikan
dampak kesehatan dari kebijakan
yang diambil baik di hulu maupun di
hilir,
2) Tenaga kesehatan, yang
mengupayakan agar orang sehat
tetap sehat atau tidak menjadi sakit,
orang sakit menjadi sehat dan orang
sakit tidak menjadi lebih sakit;
3) Institusi Kesehatan, yang diharapkan
penerapan standar mutu dan
standar tarif dalam pelayanan
kepada masyarakat, serta
4) Masyarakat, yang merasa kesehatan
adalah harta berharga yang harus
dijaga.
Kementerian Kesehatan akan
melakukan penguatan pelayanan
kesehatan untuk tahun 2015-2019.
Penguatan dilakukan meliputi
LIPUTAN
1) Kesiapan 6.000 Puskesmas di 6
regional; 2) Terbentuknya 14 RS
Rujukan Nasional; serta Terbentuknya
184 RS Rujukan regional.
Khusus untuk daerah terpencil dan
sangat terpencil, di bangun RS kelas D
Pratama dengan kapasitas 50 Tempat
Tidur untuk lebih mendekatkan
pelayanan kesehatan rujukan. Pada
regional Papua akan didirikan 13
Rumah Sakit Pratama. Sementara pada
Regional Sumatera, Jawa, Bali-Nusa
Tenggara, Kalimantan, Sulawesi akan
didirikan 55 Rumah Sakit Pratama.
Menkes menjelaskan, Kementerian
Kesehatan telah melakukan
implementasi e-catalogue pada
pengadaan obat dan alat kesehatan di
lingkup Satuan Kerja Pemerintah. Hal
ini telah dimulai sejak tahun 2013 untuk
obat, dan awal tahun 2014 untuk alkes.
Ini merupakan wujud nyata tindak
lanjut arahan Presiden RI agar
pengadaan barang/jasa di lingkup
Pemerintah dilakukan secara elektronik.
Kartu Indonesia Sehat (KIS)
KIS yang diluncurkan tanggal 3
November 2014 merupakan wujud
program Indonesia Sehat di bawah
Pemerintahan Presiden Jokowi.
Program ini 1) Menjamin dan
memastikan masyarakat kurang
mampu untuk mendapat manfaat
pelayanan kesehatan seperti yang
dilaksanakan melalui Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) yang
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan;
2) perluasan cakupan PBI termasuk
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) dan Bayi Baru Lahir dari
peserta Penerima PBI; serta 3)
Memberikan tambahan Manfaat
berupa layanan preventif, promotif dan
deteksi dini dilaksanakan lebih intensif
dan terintegrasi.
Pertemuan Antar Menteri
Dalam mensinergikan program
kesehatan dengan program
pembangunan di kementerian lain,
Menteri Kesehatan telah melakukan
beberapa pertemuan dengan Menteri
Kebinet Kerja. Pertemuan dilakukan
sejak akhir tahun 2014 dan masih
berlangsung hingga saat ini.
Tanggal 23 Desember 2014 Menkes
bertemu dengan Mendagri. Ini
merupakan pertemuan pertama antar
Menteri Kabinet Kerja. Hasil pertemuan
kedua Menteri adalah
Mensosialisasikan JKN melalui asosiasi
kepala daerah; Memperkuat
pembekalan teamwork Nakes yang
akan ditempatkan di daerah untuk
menyeimbangkan pelayanan
promotif-preventif dan
kuratif-rehabilitatif; Memperbanyak
Puskesmas Bergerak untuk pelayanan
kesehatan di daerah terpencil; Prioritas
pembangunan Puskesmas di 50
wilayah; Membuat surat edaran kepada
kepala daerah untuk mendukung
peraturan pemerintah terkait Standar
Pelayanan Mutu (SPM) bidang
kesehatan; dan Integrasi data
administrasi kependudukan.
Tanggal 31 Desember 2014 Menkes
bertemu dengan Menkominfo. Hasil
pertemuan menyepakati Penguatan
SPGDT dengan layanan satu nomor
panggil – 119 serta Pelaksanaan
assessment oleh Kemenkominfo
terhadap berbagai aplikasi yang ada di
Kemenkes.
Pada tanggal 2 Januari 2015 Menkes
melakukan rapat koordinasi dengan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi. Hasil
pertemuan adalah Menyiapkan
infrastruktur pendukung (bangunan
fisik, jalan, air bersih, sarana
komunikasi); Sistem keamanan secara
khusus untuk wilayah perbatasan
terkait dengan pergerakan manusia,
hewan, barang, penyakit; dan Khusus
untuk wilayah transmigrasi baru
mempertimbangkan juga bidang usaha
kecil yang terjamin dan sehat.
Tanggal 5 Januari 2015, Menkes
bertemu dengan Menteri Perdagangan.
Hasil pertemuan adalah
Mempromosikan jamu sebagai warisan
budaya Indonesia baik di dalam negeri
maupun luar negeri; Mendukung
perlindungan masyarakat untuk produk
makanan import; Mendukung
pengaturan bahan berbahaya untuk
makanan dan minuman; Meningkatkan
koordinasi perdagangan barang dan
jasa dalam rangka menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Pada tanggal 8 Januari 2015 Menkes
melakukan Rapat Koordinasi dengan
Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, dengan hasil yaitu
Membangun akses masyarakat ke
fasilitas pelayanan Kesehatan Primer;
Meningkatkan pembangunan saranan
air bersih dan sanitasi untuk
masyarakat; Membangun perumahan
untuk tenaga kesehatan;
Mengintegrasikan pembangunan
kawasan kumuh dengan program
Kesehatan (Air bersih, STBM dan PHBS);
dan Target kolaborasi dilaksanakan
dalam 5 tahun ke depan,
Tanggal 27 Januari 2015 Menkes
bertemu dengan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan. Adapun hasil
pertemuan adalah Menyusun materi
PHBS untuk guru sebagai agent of
change; Merevitalisasi Usaha Kesehatan
Sekolah (UKS); Menghidupkan kembali
program Pemberian Makanan
Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
melalui gerakan sarapan pagi;
Membangun paket kegiatan rutin anak
sekolah berupa Membaca, Olah raga,
menyanyi lagu daerah dan piket
membersihkan lingkungan sekolah;
serta Kegiatan akan dimulai dengan
tahun ajaran baru 2015/2016:
Menyusun peraturan tentang pendirian
SMK dan bidang penjurusannya.
Nusantara Sehat (NS)
Sebagai bagian dari penguatan
pelayanan kesehatan primer untuk
mewujudkan Indonesia Sehat
Kemenkes membentuk program
Nusantara Sehat (NS). Di dalam
program ini dilakukan peningkatan
jumlah, sebaran, komposisi dan mutu
Nakes berbasis pada tim yang memiliki
latar belakang berbeda mulai dari
dokter, perawat dan Nakes lainnya
(pendekatan Team Based). Program NS
tidak hanya berfokus pada kegiatan
kuratif tetapi juga pada promotif dan
preventif untuk mengamankan
kesehatan masyarakatdan daerah yang
paling membutuhkan sesuai dengan
Nawa Cita, yaitu “membangun dari
pinggiran ke tengah”.
Hal.23 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
LIPUTAN
PELANTIKAN PIMPINAN TINGGI MADYA
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Kamis, 11 Februari 2015 Menteri
Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Farid
Moeloek Sp.M(K), melantik dan
mengambil sumpah jabatan Pimpinan
Tinggi Madya Kementerian Kesehatan
RI, Drs. Purwadi, Apt, MM. ME, yang
sebelumnya menjabat sebagai
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan,
sebagai Inspektur Jenderal Kementerian
Kesehatan RI tahun 2015,
menggantikan dr. Yudhi Prayudha Ishak
Djuarsa, MPH.
Acara pelantikan tersebut dihadiri
Ketua KKI, Para Pimpinan Tinggi
Kementerian Kesehatan, dan Para
Direktur Utama BUMN Bidang
Kesehatan.
Dalam sambutannya Menkes
menerangkan bahwa penempatan dan
promosi jabatan pimpinan tinggi
dilaksanakan secara terbuka dan
kompetitif, dengan memperhatikan
syarat kompetensi, kualifikasi, rekam
jejak jabatan, pendidikan dan pelatihan
serta integritas. Pemilihan pejabat
Hal.24 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
eselon I ini tentunya telah sesuai
dengan amanat,Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara.
Menkes berpesan kepada Drs.
Purwadi, Apt, MM. ME, yang telah
dilantik sebagai Inspektur Jenderal
Kementerian Kesehatan RI, agar dapat
mempertahankan dan melanjutkan
prestasi-prestasi yang sudah dirintis
oleh pejabat lama serta meningkatkan
kualitas SDM Pengawasan agar mampu
mendukung pelaksanaan nawacita
kedua, yaitu pembangunan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya.
Guna mendukung teselenggaranya
nawacita kedua maka harus ada
peningkatan peran bagi Inspektorat
Jenderal sebagai penjamin mutu,
pencegahan korupsi dan konsultansi
serta pendampingan, dalam rangka
membangun integritas;
mempertahankan opini laporan
keuangan Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP); mewujudkan Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM);
pengelolaan keuangan negara yang
efisien, efektif, transparan dan
akuntabel; serta peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut,
Menkes mengingatkan kepada pejabat
yang baru dilantik untuk segera
menyerahkan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dalam rangka pembangunan integritas
aparatur negara.
Lebih lanjut, Menkes berpesan
kepada seluruh pejabat Kementerian
Kesehatan, untuk meningkatkan kinerja
dan prestasi unit kerja sehingga
organisasi Kementerian Kesehatan
akan bergerak semakin dinamis,
responsif, efisien dan efektif, serta
semakin cepat tanggap dan tepat
dalam menyikapi dinamika masyarakat,
kemajuan pembangunan kesehatan,
serta derasnya arus globalisasi.
LIPUTAN
PELANTIKAN
PEJABAT ESELON
IV DI
LINGKUNGAN
DITJEN BINA
KEFARMASIAN
DAN ALAT
KESEHATAN
“Pejabat administrasi (eselon III
dan IV) merupakan pejabat kunci
sebagai penggerak roda organisasi
yang memegang peranan penting
dalam perencanaan awal sekaligus
pelaksana utama dari proses kerja
yang telah ditetapkan. Untuk itu,
Saudara dituntut untuk senantiasa
mengembangkan kompetensi,
meningkatkan wawasan dan
kemampuan untuk membantu
pimpinan dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan-kebijakan
dengan memegang teguh nilai-nilai
Kementerian Kesehatan dan kode
etik Aparatur Sipil Negara” demikian
pesan dari Dirjen Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan Dra. Maura Linda
Sitanggang, Apt, Ph.D dalam acara
Pelantikan Pejabat Eselon IV di
lingkungan Ditjen Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan (20/2), yang
bertempat di Ruang Mahar Mardjono
Gedung Adhyatma Kementerian
Kesehatan.
Adapun Pejabat Eselon IV yang
dilantik adalah Ahadi Wahyu Hidayat,
S.Sos sebagai Kasubbag Tata Usaha
Direktorat Bina Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan, menggantikan
pejabat sebelumnya Drs. Ramalan
yang memasuki masa purna bakti.
Sesuai Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN), Pegawai ASN memiliki
tugas untuk menyusun kebijakan
publik yang unggul dan
melaksanakannya; memberikan
pelayanan publik yang profesional
dan berkualitas; dan mempererat
persatuan dan kesatuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk melaksanakan tugas itu,
pegawai ASN berperan sebagai
perencana, pelaksana, dan pengawas
penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan
nasional melalui pelaksanaan
kebijakan bebas dari intervensi politik,
serta bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme.
“Saya menyadari sepenuhnya,
bahwa tanggung jawab dan beban
tugas di lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan semakin berat, untuk itu
kepada pejabat yang dilantik, saya
harapkan dapat mengoptimalkan
perannya dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi yang telah diamanatkan
kepada Saudara dengan
sebaik-baiknya, penuh semangat,
komitmen, dan rasa tanggung jawab”
lanjut Ibu Dirjen.
Hal yang penting untuk dipahami
dan dijiwai adalah, bahwa
konsekuensi pelaksanaan jabatan
bukan hanya dipertanggungjawabkan
kepada bangsa, negara dan
masyarakat semata, akan tetapi lebih
dari itu juga kelak akan
dipertanggungjawabkan dihadapan
Tuhan Yang Maha Esa.
Hal.25 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
LIPUTAN
KANKER
BUKAN
DI LUAR
KEMAMPUAN
KITA
oleh pemerintah, organisasi profesi dan
masyarakat; 3) Meningkatkan
kepedulian dan kewaspadaan
masyarakat tentang kanker dan pola
hidup sehat sebagai upaya
pencegahan; 4) Merencanakan dan
mengimplementasikan program kerja
secara paripurna dan
berkesinambungan yang mencakup
deteksi dini, tatalaksana, rehabilitatif
dan paliatif; 5) Mendorong
terbentuknya regulasi publik yang
mendukung “Hidup Sehat Hindari
Kanker”.
Berkaitan dengan komitmen
tersebut, Menkes mengimbau kepada
jajaran kesehatan, masyarakat, dan
stakeholders lainnya untuk mendukung
penguatan Komitmen Kegiatan
Penanggulangan Kanker di Indonesia,
dengan memberikan perhatian khusus
pada: 1) Peningkatan upaya promotif
dan preventif untuk meningkatkan
awareness masyarakat tentang kanker;
2) Pengembangan upaya deteksi dini
dalam rangka menurunkan angka
kematian akibat kanker; 3) Obati kanker
sesuai standar, diperlukan pengawasan
dan evaluasi tentang efektifitas
pengobatan alternatif yang banyak
ditawarkan melalui media massa
maupun elektronik; 4) Peningkatan
kualitas hidup pasien kanker melalui
upaya paliatif yang efektif; 5) Dukungan
semua elemen masyarakat dalam
mengendalikan kanker secara
komprehensif dan berkesinambungan.
Kanker Bisa Dicegah
Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr.
Nila Farid Moeloek, Sp.M(K),
mencanangkan Komitmen
Penanggulangan Kanker di Indonesia di
Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (4/2)
Bertepatan dengan peringatan World
Cancer Day atau Hari Kanker Se-Dunia.
Peringatan Hari Kanker Sedunia 2015
kali ini mengambil tema “Kanker Bukan
di luar Kemampuan Kita”.
Penandatangan komitmen
dilakukan bersama-sama dengan Ketua
Komite Penanggulangan Kanker
Nasional (KPKN) Prof. Dr. dr. Soehartati
G, Sp.Rad (K) Onk.Rad; perwakilan dari
Hal.26 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
organisasi profesi; dan Wakil Ketua
Umum Yayasan Kanker Indonesia (YKI).
Bersamaan dengan pencanangan
komitmen tersebut, juga dilakukan
peluncuran website
“kanker.kemkes.go.id” yang berisi data
kanker di Indonesia dan akan dikelola
oleh KPKN.
Isi Komitmen Penguatan Kegiatan
Penanggulangan Kanker di Indonesia,
yaitu: 1) Menjadikan kanker sebagai
salah satu prioritas masalah kesehatan
nasional; 2) Bersatu dan bekerjasama
dalam pelaksanaan kegiatan
penanggulangan masalah kanker, baik
WHO menyatakan bahwa 43%
kanker dapat dicegah. Kanker
sebenarnya dapat dikatakan sebagai
penyakit gaya hidup karena dapat
dicegah dengan melakukan gaya hidup
sehat dan menjauhkan diri dari faktor
risiko terserang kanker. Terjadinya
penyakit kanker terkait dengan
beberapa faktor risiko, seperti
kebiasaan merokok, menjadi perokok
pasif, kebiasaan minum alkohol,
kegemukan, pola makan yang tidak
sehat, perempuan yang tidak menyusui,
dan perempuan melahirkan di atas usia
35 tahun.
“Jika kita menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) maka
risiko atau kemungkinan untuk
terserang kanker akan berkurang”, kata
LIPUTAN
Menkes.
Perilaku yang perlu diterapkan
yaitu: 1) melakukan aktifitas fisik secara
benar, teratur dan terukur; 2) makan
makanan bergizi dengan pola
seimbang, cukup buah dan sayur; serta
3) mengelola stres dengan tepat dan
benar.
“Untuk memudahkan, ingatlah kata
CERDIK menjauhkan diri dari kanker”,
tandas Menkes.
CERDIK merupakan singkatan dari
Cek kesehatan secara berkala;
Enyahkan asap rokok; Rajin aktivitas
fisik; Diet sehat dengan kalori
seimbang; Istirahat cukup; dan Kelola
stres.
Permasalahan Kanker di
Indonesia
Dalam sambutannya, Menkes
menerangkan bahwa permasalahan
kanker di Indonesia cukup besar. Setiap
tahun diperkirakan 12 juta orang di
dunia menderita kanker dan 7,6 juta
diantaranya meninggal dunia.
Diperkirakan pada tahun 2030 kejadian
tersebut dapat mencapai hingga 26 juta
orang dan 17 juta di antaranya
meninggal akibat kanker, dan
peningkatan lebih cepat terjadi di
negara miskin dan berkembang.
Laporan Global Burden Cancer
(Globocan, 2012) memperkirakan
insidens kanker di Indonesia sebesar
134 per 100.000 penduduk. Estimasi ini
tidak jauh berbeda dengan hasil
Riskesdas 2013 yang mendapatkan
prevalensi kanker di Indonesia sebesar
1,4 per 1000 penduduk.
“Meningkatnya mortalitas dan
morbiditas penyakit tidak menular,
termasuk kanker membawa tantangan
berupa pembiayaan yang besar”, ujar
Menkes
Laporan Jamkesmas menunjukkan
bahwa pada tahun 2012 pengobatan
kanker menempati urutan ke-2 setelah
hemodialisa yaitu mencapai Rp 144,7
milyar. Sementara itu, menurut data
BPJS, pada periode Januari-Juni 2014
dilaporkan pengobatan kanker untuk
rawat jalan menempati urutan ke-2
dengan jumlah kasus 88.106 dan
pembiayaan sebesar Rp 124,7 milyar,
sedangkan untuk rawat inap
menempati urutan ke-5, dengan jumlah
kasus 56.033 dan pembiayaan sebesar
Rp 313,1 milyar.
Pengendalian Kanker di
Indonesia
Pengendalian kanker yang
komprehensif meliputi upaya-upaya
mulai dari pencegahan, deteksi dini,
diagnosis, kuratif, pelayanan paliatif,
termasuk surveilans dan penelitian,
serta support atau dukungan pagi
keluarga dan survivor kanker.
Pengendalian penyakit kanker di
Indonesia ditentukan oleh keberhasilan
penerapan strategi penanganan yang
komprehensif, terorganisir,
terkoordinasi dan berkesinambungan
dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran
Pemerintah bersama segenap lapisan
masyarakat, termasuk organisasi
profesi, lembaga swadaya masyarakat,
kalangan swasta dan dunia usaha, serta
seluruh individu dalam masyarakat.
Pemerintah saat ini telah
melaksanakan beberapa program
dalam pengendalian kanker yaitu upaya
promotif dengan mengeluarkan
regulasi antara lain kawasan tanpa
rokok (KTR), diet sehat dan kalori
seimbang. Selain itu, dalam upaya
preventif, Kemenkes dengan dukungan
organisasi profesi, Yayasan Kanker
Indonesia dan masyarakat telah
mengembangkan program deteksi dini
kanker leher rahim dan kanker
payudara di Puskesmas
“Kita patut bersyukur bahwa kita
telah berhasil mengembangkan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang
paket manfaatnya menanggung deteksi
dini kanker leher rahim dan kanker
payudara di Faskes tingkat pertama”,
tutur Menkes.
Menkes juga menambahkan, bahwa
paket manfaat JKN juga mencakup
diagnosis dan pengobatan di rumah
sakit. Selain itu juga telah
dikembangkan kegiatan penemuan dini
kanker pada anak di Puskesmas.
Hal.27 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
ARTIKEL
PARASETAMOL : DARI
KILANG MINYAK SAMPAI
JADI BAHAN BAKU OBAT
Oleh :
Muhammad Zulfikar Biruni, Apt.
Parasetamol, sinonim:
Acetaminophen,
4-‘Hidroksiasetanilida, C8H9NO2
(Farmakope Indonesia V)
Parasetamol, obat favorit
masyarakat, sangat terkenal,
produknya baik generik maupun
generik merk dagang
dikonsumsi oleh bayi sampai lansia,
obat mujarab untuk mengatasi
keluhan sakit kepala, demam,
meriang, migrain, pegal-linu, akibat
sifat terapetiknya sebagai analgesik
antipiretik. Saking mujarabnya,
parasetamol menduduki peringkat
pertama pada Rencana Kebutuhan
Obat (RKO) Nasional Tahun 2015 dan
peringkat pertama bahan baku obat
yang banyak dipakai sebagai
campuran jamu bahan kimia obat
(jamu BKO)1,2 . Obat dengan komposisi
parasetamol dapat ditemukan mulai
dari obat OTC, obat bebas terbatas,
sampai obat keras. Di Amerika
Serikat, parasetamol dikonsumsi
sebanyak 24.6 milyar dosis pada
2008 3 dan diberikan sebagai obat
keras sebanyak 36.6 juta resep pada
tahun 20124.
Produsen Parasetamol dan
Kebutuhan Bahan Baku dalam
Negeri
Saat ini, produsen bahan baku
obat parasetamol terbesar dunia
ialah China dan India. Pada tahun
2008, produsen terakhir parasetamol
di Eropa menutup produksinya akibat
Hal.28 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
kalah bersaing dengan produsen di
China dan India5 .
Indonesia sesungguhnya memiliki
1 produsen parasetamol yaitu
Riasima Abadi Farma yang telah
berdiri sejak tahun 1981. Pada tahun
1996, Riasima mampu memproduksi
parasetamol 1100 ton/tahun, setara
44% market share (saat itu market
bahan baku parasetamol Indonesia
sebesar 2500 ton/tahun), namun
pada tahun 2014 Riasima hanya
mampu menjual 150 ton/tahun
setara 3.3% market share (saat ini
market bahan baku parasetamol
4500 ton/tahun). Beberapa hal yang
berpengaruh terhadap produksi
parasetamol di Riasima antara lain
fasilitas produksi yang belum
memenuhi aspek cGMP untuk active
pharmaceutical ingredient (API)
manufacture dan efisiensi produksi.
Dilihat dari produksi obat jadi
parasetamol di Indonesia, mayoritas
industri farmasi mendapatkan bahan
baku parasetamol melalui impor dari
China dan India. Kebutuhan bahan
baku parasetamol untuk industri di
Indonesia sekitar 4500 Ton/tahun di
2013 (industri farmasi BUMN
sebanyak 6%, PMA 5.5%, PMDN 42%,
sisa persentase dipakai industri
lainnya) 6 .
Proses Produksi Bahan Baku
Parasetamol
Pada umumnya parasetamol
diproduksi melalui 2 pathway sintesis
yaitu dari phenol atau dari
paranitrochlorobenzene (PNCB) 7 .
Pathway kesatu, sintesis parasetamol
dari phenol melingkupi pembuatan
para amino phenol (PAP) di tahap
pertama kemudian proses asetilasi
untuk mendapatkan parasetamol
pada tahap selanjutnya. Para amino
phenol dapat disiapkan dari phenol
yang dikonversi menjadi para nitro
phenol menggunakan sodium nitrite
dan asam sulfat dan kemudian
mengkonversi nitrosophenol menjadi
para amino phenol dengan mereduksi
menggunakan sodium sulphide dan
ammonium carbonate.
Pathway kedua, sintesis dari PNCB
yang direaksikan dengan caustic soda
pada tekanan 5 kg/cm2 dan suhu
150oC selama 8 jam pada autoklaf
untuk menghasilkan para nitro phenol
(PNP) yang kemudian dapat
dipisahkan melalui kristalisasi dan
filtrasi. PNP dapat disintesis lanjut
menggunakan acetic acid pada pH 3
untuk kemudian direduksi menjadi
para amino phenol (PAP). PAP
selanjutnya diasetilasi untuk
memproduksi crude parasetamol.
Crude parasetamol kemudian
diputihkan menggunakan karbon aktif
untuk menghasilkan produk kristal
berwarna putih. Produk kemudian
dikeringkan dan digiling menjadi
serbuk hablur homogen berukuran
sekitar 40 mikron. Pathway kedua ini
dipergunakan di 80% produksi
parasetamol di India.
Adapun peralatan dan teknologi
yang diperlukan untuk memproduksi
ARTIKEL
parasetamol antara lain: reaktor,
neutralizer, crystallizer, centrifuge, tray
dryer, pulverizer, boiler, refrigeration
plant, air compressor, vacuum pump,
neutch filter. Sedangkan, raw material
yang diperlukan untuk membuat 1
Ton parasetamol ialah : PNCB (1.25
Ton); Acetic Anhydride (0.76 Ton); Acetic
Acid (0.35 Ton); Caustic soda (0.75
Ton); Iron powder (0.3 Ton); Hydrose
(0.01 Ton); Activated carbon (0.01 Ton);
Sulphuric acid (0.25 Ton) .
Bila kita runut kembali ke proses
awal sintesis paracetamol, PAP atau
PNCB keduanya merupakan suatu
intermediate. Bahan kimia dasar PAP
ialah phenol dan PNCB ialah
nitrobenzene. Nitrobenzene disintesis
melalui nitrasi benzene, sedangkan
phenol disintesis melalui hidrolisis
chlorobenzene. Bahan yang sangat
awal dari semua itu ialah benzene.
Proses Produksi Benzene
Produksi benzene dimulai di kilang
minyak melalui proses fraksinasi
minyak mentah (crude oil/petroleum).
Fraksinasi minyak mentah, dikenal
juga dengan istilah “oil-cracking”,
dilakukan berdasarkan prinsip
perbedaan titik didih dimana
senyawa-senyawa hidrokarbon dalam
minyak mentah dipisahkan melalui
proses destilasi terfraksinasi. Salah
satu hasil fraksinasi tersebut ialah
fraksi naphtha (terkondensasi pada
60-100oC) 8 . Fraksi naphtha ini
kemudian difraksinasi lanjut
menghasilkan beberapa produk
antara lain raw pyrolysis gas (RPG)
(rendemen sekitar 30%) yang terdiri
atas hidrokarbon rantai C 5 sampai C10
(alkana, alkena), serta karbon
aromatik (benzene, methylbenzene,
dimethylbenzene). RPG merupakan
suatu campuran azeotropic yang
memerlukan proses pemisahan lanjut
untuk memisahkan
komponen-komponennya melalui
metode solvent extraction 9 .
Proses pemisahan benzene dari
RPG ialah melalui ekstraksi pelarut
polar dan non-polar. Benzene,
methylbenzene (Toluene),
dimethylbenzene (Xylene) akan
masuk pada fraksi non-polar sebagai
fraksi BTX yang dapat mencukupi
kebutuhan industri kimia dasar.
Kedepannya, sebagai upaya
kemandirian bahan baku obat, ada
baiknya dipikirkan pula produksi
bahan kimia dasar dan intermediet
dalam negeri, yang sebagian besar
berhulu di produk hasil kilang minyak.
Harapannya, bila suatu saat minyak
mentah dari sumur minyak mentah
milik Indonesia yang diolah di kilang
minyak milik Indonesia sudah
mencukupi kebutuhan bahan bakar
minyak dan gas dalam negeri, minyak
mentah bisa diolah lebih lanjut
menjadi fraksi BTX sebagai raw
material industri kimia dasar dan
industri bahan baku obat.
Referensi
1. www.pom.go.id/public/berita_aktu
al/data/texa2.pdf
fraksi BTX. Benzene kemudian
dipisahkan dari senyawa aromatik lain
melalui fraksinasi kolom. Kuantitas
masing-masing benzene, toluene, dan
xylene akan sangat bergantung pada
metode fraksinasi dan jenis minyak
mentah yang dipakai, namun
kuantitas masing-masing fraksi
tersebut bisa diatur lanjut tergantung
kebutuhan melalui proses deformasi
menggunakan katalis di industri kimia
dasar.
2. http://health.kompas.com/read/20
13/11/09/0954382/Berisiko.Jamu.
Berbahan.Kimia.Obat.Berkhasiat.C
epat
Ada Kilang Minyak Belum Tentu
Ada Benzene
Secara teknis, kilang minyak baru
dapat dibangun bila minyak mentah
yang akan diproduksinya telah
diketahui secara jelas dan pasti10. Hal
ini disebabkan teknologi dan
konstruksi kilang minyak akan sangat
ditentukan dari crude oil yang akan
diproses serta produk akhir yang
akan dihasilkan baik jenis maupun
kuantitasnya. Sebagai contoh, dari 7
kilang Pertamina di Indonesia, hanya
beroperasi 6 kilang, dan dari 6 kilang
hanya Kilang Plaju (Sumatera Selatan)
yang memproduksi fraksi petrokimia
seperti PTA dan paraxylene. Belum
diketahui apakah ada kilang minyak
milik Pertamina yang memproduksi
6. Data dari Riasima Abadi Farma,
2013.
3. Acetaminophen: Background and
Overview. FDA Evaluation and
Research 2009.
4. IMS Health, National Prescription
Audit (USA), Dec 2012.
5. In-Pharma Technologist.com,
Januari 2009.
7. Broad Outline of Manufacturing
Process of Acetaminophen.
Central Drug Research Institute,
Lucknow, Uttar Pradesh, India.
2002.
8. Fractional Distillation Of Oil and
Uses Of Fractions,
http://www.docbrown.info/page04
/OilProducts02.htm
9. Cracking of Oil Products.
http://www.greener-industry.org.u
k/pages/benzene/6BenzeneProd
Meth1.htm
10. Dahlan Iskan. Manufacturing
Hope, Bisa!. 2012.
Hal.29 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
ARTIKEL
SEKILAS TENTANG RENCANA AKSI ROADMAP
PENGEMBANGAN INDUSTRI
ALAT KESEHATAN
DALAM NEGERI
UU Kesehatan No 36 tahun 2009
tentang kesehatan Pasal 46
menyatakan bahwa “Untuk mewujudkan
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
bagi masyarakat, diselenggarakan upaya
kesehatan yang terpadu dan menyeluruh
dalam bentuk upaya kesehatan
perseorangan dan upaya kesehatan
masyarakat “ . Pada pasal 48 ayat 1
diterangkan bahwa salah satu kegiatan
dalam penyelenggaraan upaya
kesehatan adalah pengamanan dan
penggunaan sedian farmasi dan alat
kesehatan.
Indonesia merupakan salah satu
negara dengan jumlah penduduk
terbesar di dunia yaitu kurang lebih 240
juta jiwa yang menjadikannya sebagai
pasar terbesar dunia khususnya ASEAN
untuk alat kesehatan. Kenyataan ini
diperkuat dengan perkembangan
ekonomi Indonesia yang semakin baik
sehingga Indonesia menjadi pasar alat
kesehatan yang menarik untuk investor
bisnis alat kesehatan.
Dalam rangka mengantisipasi pasar
besar bebas ASEAN 2015 dan
implementasi ASEAN Medical Devices
Directive (AMDD) di tahun2015, telah di
launching skema akreditasi dan
sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat
Kesehatan (SMMAK) berdasarkan ISO
13485, Medical devices – Quality
management systems – Requirement for
regulatory purpose dengan kata lain
semua industri alat kesehatan di
Indonesia harus memiliki atau
memenuhi SNI ISO 13485, Peralatan
kesehatan – Sistem manajemen mutu –
Persyaratan untuk tujuan regulasi
Berdasarkan data market share yang
ada, 97 % alat kesehatan yang beredar
di Indonesia merupakan produk impor.
Hal.30 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015
Oleh:
Beluh Mabasa Ginting, ST, M. Si
Hal tersebut sangat tidak mendukung
terhadap kemandirian Nasional
terhadap alat kesehatan maupun
ketahanan ekonomi nasional.
Pengembangan industri alat kesehatan
dalam negeri adalah hal yang mutlak
dilakukan untuk dapat meningkatkan
baik dari kuantitas maupun kualitas
alat kesehatan sehingga kemandirian di
bidang alat kesehatan dapat dicapai
untuk menunjang terselenggaranya
upaya kesehatan masyarakat.
Untuk meningkatkan pertumbuhan
industri alat kesehatan dalam negeri
yang mampu menghasilkan alat
kesehatan yang memenuhi persyaratan
keamanan, mutu dan manfaat serta
terjangkau oleh masyarakat maka
dibutuhkan tindakan yang konkrit yaitu
Rencana Aksi Roadmap
Pengembangan Industri Alat Kesehatan
Dalam Negeri.
Rencana Aksi Roadmap
Pengembangan Industri Alat Kesehatan
Dalam Negeri ini merupakan tindak
lanjut dari Permenkes No.68 Tahun
2013 tentang Peta Jalan
Pengembangan Industri Alat
Kesehatan. Pada pertemuan Rencana
Aksi Pengembangan Industri Alat
Kesehatan Dalam Negeri diharapkan
semua pihak yang hadir dapat
bersama-sama mendiskusikan
bagaimana implementasi dari rencana
aksi, apa-apa saja yang telah dicapai
dan permasalahan/kendala yang
dijumpai sampai saat ini serta upaya
yang harus dilakukan.
Pertemuan ini dilaksanakan pada
tanggal 13 November 2014 dibuka oleh
Ibu Direktur Bina Produksi dan
Distribusi Alat Kesehatan dihadiri oleh
stakeholder terkait antara lain industri
alat kesehatan dalam negeri baik PMA
maupun lokal, Kementerian
Perindustrian, LIPI, ASPAKI, LKPP dan
Direktorat Bina Upaya Kesehatan
Masyarakat Kemkes RI , Business
Incubation Centre Universitas Gajah
Mada dengan judul materi sebagai
berikut :
1. Rencana Aksi Roadmap
Pengembangan Industri Alat
Kesehatan Dalam Negeri
2. Komitmen Perindustrian Dalam
Implementasi Rencana Induk
Pengembangan Industri Nasional
(RIPIN)
ARTIKEL
3. Peran LIPI dalam Pengujian Alat
Kesehatan Dalam Negeri
4. Kendala Pengembangan Industri
Alat Kesehatan Dalam Negeri
5. Peran LKPP Dalam Mendorong
Industri Alat Kesehatan Dalam
Negeri
6. Komitmen BUK Dalam Pengadaan
Alat Kesehatan Dalam Negeri
7. Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil
Riset UGM
Beberapa point penting yang perlu
dicatatan dari hasil pertemuan tersebut
antara lain :
Diharapkan Kementerian Kesehatan
mewajibkan seluruh Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk hanya
membeli dan menggunakan
produk alat kesehatan
dalam negeri apabila
sudah ada
minimal 3
pabrik yang memproduksinya.
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan Bagian
Keempat Teknologi dan Produk
Teknologi pasal 42 ayat 3
menyebutkan sebagai berikut:
- Teknologi dan produk teknologi
kesehatan diadakan, diteliti,
diedarkan, dikembangkan, dan
dimanfaatkan bagi kesehatan
masyarakat harus memenuhi
standar yang ditetapkan
dalam peraturan
perundang-undangan.
- Mengacu kepada undang undang tersebut diatas
diharapkan Kementerian
Kesehatan mewajibkan SNI
produk alat kesehatan (Bab I
Ketentuan Umum Pasal 1
Ayat 9 Peraturan Pemerintah
RI No.102 Tahun 2000
Tentang Standardisasi
Nasional) seperti disposable
syringe, Inkubator bayi, sarung
tangan steril untuk bedah dan
pemeriksaan, tempat tidur
pasien, dll yang telah dapat
diproduksi oleh industri alat
kesehatan dalam negeri untuk:
mengurangi ketergantungan
terhadap produk alat
kesehatan (medical devices)
impor sampai saat ini (97 %)
dan mengantisipasi pasar
bebas ASEAN 2015 khususnya
di sektor alat
kesehatan
(medical devices)
mendorong
berkembangnya
laboratorium uji seperti
Pusat Penelitian Sistem Mutu
dan Teknologi Pengujian
Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (P2SSMPT-LIPI
http://smtp.lipi.go.id/) , Balai
Pengamanan Fasilitas
Kesehatan (BPFK), Sucopindo
dll. untuk lingkup alat
kesehatan.
mendorong lahirnya lembaga
sertifikasi produk lingkup alat
kesehatan (Lembaga Penilaian
Kesesuaian/LPK).
Sampai saat ini Kementerian
Kesehatan belum
mengeluarkan regulasi yang
mewajibkan SNI alat kesehatan
sedangkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah RI No.102 Tahun 2000
Tentang Standardisasi Nasional yang
menyangkut kesehatan wajib
sifatnya.
Permintaan sertifikat produk SNI
beserta tanda SNI oleh pabrik alat
kesehatan dalam negeri yang telah
merapkan SNI alat kesehatan saat
ini (walaupun belum diwajibkan oleh
Kementerian Kesehatan) semangkin
meningkat (contoh surat dari PT.
ONEJECT INDONESIA No.
21/Dir/OJI/I/2011 tanggal 31 Januari
2011 perihal permohonan sertifikat
SNI dan surat dari PT. SARANDI
KARYA NUGRAHA
No.179/S/SKN/-JKT/X/11 tanggal 10
Oktober 2011 perihal permohonan
sertifikat SNI).
Dibutuhkan kebijakan terkait
mahalnya bahan baku (raw material)
alat kesehatan karena sebagian
besar bahan baku alat kesehatan
produk dalam negeri saat ini masih
sangat tergantung dari impor.
Diharapkan Kementerian
Perindustrian melakukan monev
terhadap pihak ketiga yang
melakukan survey dalam
menentukan nilai Tingkat
Kandungan Dalam Negeri (TKDN),
agar pihak ketiga memiliki standar
yang sama dalam melakukan
evaluasi penentuan nilai TKDN.
Karena TKDN berpengaruh di
e-katalog, akan lebih baik jika
Kemenperin memberi kebijakan
bahwa TKDN tidak berpengaruh
pada e-katalog.
Hal.31 l Buletin INFARKES Edisi I - Februari 2015

Similar documents

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan membutuhkan investasi yang sangat besar, seperti pada tahun 2013 investasi untuk obat onkologi mencapai Rp3 triliun. Wamenkes berharap Kalbe dapat memproduksi obat kanker yang berkualitas namun den...

More information

sosialisasi peraturan alat kesehatan

sosialisasi peraturan alat kesehatan Tradisional, yaitu Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), dan usaha obat tradisional yang terdiri dari Usaha Kecil OT (UKOT), Usaha Mikro OT (UMOT), Usaha Jamu Racikan...

More information

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Pertemuan ini dihadiri oleh 203 orang peserta daerah yang terdiri dari 5 Dinas Kesehatan Provinsi dan 49 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dari Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sul...

More information