surat perjanjian kerja smm - Perpustakaan Nasional Republik

SURAT PERJANJIAN KERJA
SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) ISO 9001:2008
Nomor: 162.3/MUTU/XII/2013
Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, Senin, tanggal sembilan, Bulan
Desember, tahun dua ribu tiga belas (09-12-2013) oleh dan antara :
1. Tn. Ir. Tony Arifiarachman, MM, Swasta, dalam hal ini selaku Direktur, dari dan oleh karena
itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Mutuagung Lestari, berkedudukan
dan berkantor pusat di Jl. Raya Bogor No. 19, Km. 33.5, Cimanggis, Depok 16953, untuk
selanjutnya disebut Pihak Pertama;
2. ibu Dra. Sri Sularsih, M.Si, NIP. 1956.0310198203.2001, dalam hal ini selaku Kepala
Perpustakaan Nasional RI, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah
mewakili Perpustakaan Nasional RI, berkedudukan di Jin. Salemba Raya No.28A Jakarta
Pusat, Telp: (021) 3154864 Fax: (021) 3103554, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;
Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut para pihak;
Para pihak sepakat mengadakan Surat Perjanjian Kerja (selanjutnya disebut SPK), dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan di bawah ini:
Pasal 1 : DEFINISI
Dalam SPK ini yang dimaksud :
1. Sertifikasi adalah seluruh proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat oleh Pihak
Pertama;
2. Penilai (Auditor) adalah Tim atau orang yang ditunjuk oleh Pihak Pertama, untuk
melaksanakan kegiatan penilaian;
3. Audit tahap 1 adalah audit untuk menilai kecukupan dokumen Sistem Manajemen Mutu Pihak
Kedua, terhadap persyaratan standar dan/atau menilai kesiapan Pihak Kedua dalam
menjalankan audit tahap 2;
4. Audit tahap 2 (kunjungan asesmen) adalah kunjungan ke lokasi Pihak Kedua, untuk menilai
kesesuaian sistem manajemen yang diterapkan Pihak Kedua terhadap persyaratan standar;
Pengawasan Berkala (surveilan) adalah kunjungan Pihak Pertama ke lokasi Pihak Kedua,
setelah Pihak Kedua memperoleh sertifikat dengan tujuan, untuk memeriksa konsistensi
penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu yang telah diterapkan;
65. Penilaian tambahan (verikasi mayor/serius) adaiah kegiatan pemeriksaaan atau tindakan
koreksi
oleh
Pihak
Pertama
yang
dilakukan,
apabila
ditemukan/terjadi
ketidaksesuaian/penyimpangan Sistem Manajemen Mutu selama kegiatan Audit Tahap 2 dan
surveilan yang bersifat mayor/serius;
T. Komite Sertifikasi adalah personal atau kelompok personal yang memiliki kompetensi, tugas
dan tanggung jawab, untuk memberikan keputusan sertifikasi;
8. Penyuapan adalah tawaran atau penerimaan hadiah dalam bentuk barang/uang, atau
keuntungan lainnya ke atau dari siapapun yang dapat mempengaruhi kredibilitas hasil audit.
f
t
PT MUTUAGUNG LESTARI
MANAGEMENTSYSTEM
CERTIFICATION
Pasal 2 : RUANG LINGKUP
1. Atas permintaan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini sepakat melakukan jasa penilaian
proses sertifikasi, yang terdiri dari Audit Tahap 1 dan Audit Tahap 2 atas sistem manajemen
Mutu Pihak Kedua, berdasarkan standar ISO 9001:2008
2. Ruang lingkup jasa sertifikasi yang diatur dalam SPK ini adalah :
Nama Unit Manajemen (UM)
Alamat U M (Pusat dan Lokasi)
: Perpustakaan Nasional RI
: Jin. Salemba Raya No28A Jakarta Pusat,
Telp: (021) 3154864 Fax: (021)3103554
Ruang Lingkup Sertifikasi
1. Kelompok ISBN (International Standard
Book
Number),
Sub Direktorat Bibliografi,
Direktorat Deposit Bahan Pustaka, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan
Jasa Informasi, Perpustakaan Nasional RI.
2. Kelompok Layanan Koleksi Referensi, Bidang Layanan Koleksi Umum, Pusat Jasa
Perpustakaan dan Informasi, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa
Informasi, Perpustakaan Nasional RI.
Pasal 3 : SERTIFIKAT
1. Sertifkat hanya akan diberikan, apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pihak
Pertama dinyatakan, bahwa Sistem Manajemen yang diterapkan oleh Pihak Kedua, telah
memenuhi persyaratan standar Sistem Manajemen Mutu.
2. Sertifikat yang diterbitkan oleh Pihak Pertama untuk Pihak Kedua, adalah 1 (satu) buah
Sertifikat Mutu ISO 9001:2008
3. Sertifikat SMM ISO 9001:2008 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak
tanggal penerbitan sertifikat oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
Pasal 4 : PEMELIHARAAN SERTIFIKASI
1. Pihak Kedua setelah memperoleh sertifikat dan selama berlakunya sertifikat, wajib dilakukan
survailan untuk menilai pemeliharaan dan konsistensi penerapan Sistem Manajemen Mutu
yang telah disertifikasi. Keseluruhan aturan sertifikasi dijelaskan pada "Coc/es of Practice",
yang merupakan lampiran dan menjadi kesatuan dengan SPK ini.
2. Frekuensi pelaksanaan kegiatan surveilan Sistem Manajemen Mutu dilakukan sekali dalam 1
(satu) tahun.
3. Frekuensi pelaksanaan kegiatan surveilan khusus untuk Sistem Manajemen Keamanan
Pangan, dilakukan berdasarkan hasil keputusan penilaian. Jumlah frekwensi pelaksanaan
surveilan dijelaskan pada "Codes of Practice".
4. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pihak Pertama akan menggunakan tenaga penilai yang
berkualitas, baik yang berasal dari lingkungan intern/pegawai Pihak Pertama sendiri atau,
bilamana diperlukan, berasal dari luar lingkungan Pihak Pertama dan dijamin menjaga
kerahasiaan Pihak Kedua.
5. Penilaian yang dilakukan di tempat Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib menyediakan
semua sarana yang dibutuhkan, tidak terbatas pada unsur tenaga kerja untuk memungkinkan
Pihak Pertama melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
6. Jika pada saat audit surveilan atau re-sertifikasi, ditemukan ketidaksesuaian pada penerapan
Sistem Manajemen Mutu, maka Pih?1^ Pertama akan memberikan kesempatan kepada Pihak
MAL 4823.2
hal 2 dari 5
t
PT MUTUAGUNG LESTARI
MANAGEMENTSYSTEM
CERTIFICATION
Kedua untuk memperbaikinya, dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh Pihak
Pertama. Apabila jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat dipenuhi oleh Pihak Kedua,
maka Pihak Pertama akan mengenakan sanksi berupa penangguhan ("suspension") sertifikat
yang telah diberikan.
7. Apabila Pihak Kedua tidak juga melakukan perbaikan dalam batas waktu 6 (enam) bulan
setelah ditangguhkannya sertifikat, maka Pihak Pertama akan melakukan pencabutan
sertifikat. Pihak Kedua wajib, menyelesaikan sebruh kewajiban atas biaya yang timbul selama
kegiatan sertifikasi dan wajib mengembalikan sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Pihak
Pertama;
8. Jika Pihak Kedua berkehendak untuk memperpanjang sertifikat, maka Pihak Pertama akan
melakukan kegiatan audit ulang (re-sertifikasi), sebelum tanggal berakhirnya sertifikat;
Pasal 5 : BIAYA-BIAYA DAN CARA PEMBAYARANNYA
1. Biaya Dan Cara Pembayaran Biaya Proses Sertifikasi:
a. Pihak Kedua dikenakan biaya proses sertifikasi sebesar Rp 48.675.000 (empat puluh
delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
b. Biaya tersebut pada Pasal 5 ayat 1. sudah termasuk PPn 10 %, akomodasi dan
transportasi;
c. Pembayaran biaya tersebut pada Pasal 5 ayat 1.a, dilakukan oleh Pihak Kedua kepada
Pihak Pertama secara sekaligus (100%) paling lamba. I (tujuh) setelah tanggal penerbitan
sertifikat, yang diberitahukan secara tertulis melalui invoice dari Pihak Pertama kepada
Pihak Kedua.
2. Biaya Dan Cara Pembayaran Kunjungan Surveilan (Pengawasan Berkala):
Selama berlakunya sertifikat, Pihak Pertama melakukan kunjungan surveilan dengan
frekuensi sekali dalam 1 (satu) tahun. Surveilan pertama dilaksanakan paling lambat 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal audit terakhir (audit tahap 2), dan surveilan berikutnya
dilaksanakan mengikuti frekuensi surveilan yang telah disepakati. Surat pemberitahuan biaya
kunjungan surveilan akan dikirimkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lambat
5 (lima) bulan sebelum kunjungan surveilan dilaksanakan, dan kunjungan surveilan baru bisa
dilaksanakan setelah penandatangan SPK Surveilan. Apabila Pihak Kedua tidak
melaksanakan kunjungan surveilan, maka Pihak Pertama akan memberikan peringatan untuk
dilakukan pencabutan Sertifikat yang telah diperoleh Pihak Kedua.
3. Biaya Verifikasi Mayor/serius :
Apabila diperlukan kegiatan verifikasi mayor/serius, maka akan dirumuskan oleh para pihak
dalam bentuk Addendum (perjanjian tambahan) yang mengacu pada SPK ini
4. Pembayaran Biaya-Biaya;
Pembayaran biaya-biaya tersebut pada Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3. dilakukan oleh Pihak Kedua
kepada Pihak Pertama, dengan cara ditransfer melalui rekening Pihak Pertama (bukti
transfer diberikan kepada Pihak Pertama), sebagai berikut:
Bank Muamalat Cabang Depok, Jl. Margonda Raya No. 290, Depok,
a/n. PT, Mutu agun g Lestari, No. Rek. 307.001.2523 (rupiah)
//
ii
a
MAL 4823.2
hal 3 dari 5
PT MUTUAGUNG LESTARI
MANAGEMENTSYSTEM CERTIFICATION
5.
Pembatalan SPK;
Apabila Pihak Kedua membatalkan SPK ini tanpa adanya persetujuan secara tertulis dari
Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
dari biaya proses sertifikasi;
6.
Penundaan Pembayaran;
Dalam hal Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran biaya tersebut pada Pasal 5 ayat 1, 2
dan 3, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal yang sudah ditentukan, maka Pihak
Pertama berhak untuk mengenakan denda keterlambatan, yang jumlahnya ditentukan
sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah biaya yang terutang pada setiap saat, dan
Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk membayar denda keterlambatan ini.
Pasal 6 : PENGGUNAAN LOGO.
Pihak Kedua diperkenankan menggunakan logo Sertifikasi dari "PT MUTUAGUNG LESTARI",
pada kertas surat dan amplop (stationery) atau media cetak dan media lainnya, untuk keperluan
promosi dalam ukuran yang proporsional. Aturan pemakaian logo akan diberikan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua setelah sertifikat diterbitkan.
Pasal 7 : KEBIJAKAN ANTI-SUAP DAN KODE ETIK.
1. Berdasarkan atas prinsip ketidakberpihakan PT. Mutuagung Lestari sebagai Lembaga
Sertifikasi, memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghindari segala bentuk suap
menyuap dari/kepada klien dan pihak lainnya. Kebijakan anti-suap menjelaskan secara rinci
tentang jaminan PT. Mutuagung Lestari terhadap seluruh karyawan, auditor, sub-kontraktor,
dan para stakeholder lainnya;
2. PT. Mutuagung Lestari bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua karyawan, subkontraktor, anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan perwakilan resmi mematuhi kode etik
yang telah ditetapkan dengan melaksanakan praktek kerja yang baik dan berperilaku sesuai
standar profesional yang tinggi. Tindakan atau perilaku profesional sangat penting untuk
keberhasilan bisnis PT. Mutuagung Lestari;
3. Secara rinci mengenai kebijakan anti suap dan kode etik dapat dilihat di aturan-aturan
pelaksanaan.
Pasal 8 : PENYELESAIAN PERSELISIHAN.
1.
Jika terjadi perselisihan atas SPK ini, maka para pihak sepakat akan menyelesesaikan secara
musyawarah untuk mufakat;
2.
Perselisihan yang timbul dari atau berkenaan dengan Perjanjian ini, yang tidak dapat
diselesaikan secara damai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perselisihan ini, yang
diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan diselesaikan
dalam tingkat pertama dan terakhir menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh
arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut. Biaya arbitrase tersebut ditanggung
bersama secara proporsional oleh para pihak.
Pasat 9 : FORCE MAJEURE.
1. Keadaan Kahar (force majeure), adalah suatu keadaan yang ada di luar kemampuan pihak
yang mengalami Keadaan Kahar, antara lain bencana alam, banjir, badai, kejadian yang
dinyatakan oleh Pemerintah sebagai bencana alam, huru hara, kebakaran, sabotase,
*JPT MUTUAGUNG LESTARI
V
CODES OF PRACTICE
/certification
international
ricultur Issued Number
¡ued Date
vision
A copy of the scope of accreditation with Indonesian
National Accreditation Committee (KAN) are available
on request from the 'System Certification' Office at
Jl. Raya Bogor Km. 33.5 No. 19, Cimanggis - Depok
16953, West Java, Indonesia. Email address:
msc@mutucertification. com
May 10, 2010
0
INTRODUCTION
PT. MUTUAGUNG LESTARI /or MUTU certification is
a brand name and as an independent Certification
Body offers certification services of Quality
Management System (MALQA), Environmental
Management System (MALECO) and Ecolabel
(MALECO Ekolabel).
Quality
Management
System,
Environmental
Management System and Ecolabel Certification
hereinafter referred to as "System Certification",
provides independent assessment and certification of
conformity on a requirements standards operated by
organizations.
Vision
To established our position as one of the best
Independent Certification bodies in Asia Pacific with
extensive International exposure.
Mission
To present the best services in certification sector for
all customer as independent with Professional
practices and moral integrity based.
System Certification as an independent institution
cares about sustainable development through:
1. The
provision
of
Quality,
Environmental
Management System and Product Certification
services, both on a National and International
basis;
2. The continual improvement of service to ensure
they are fast, accurate and efficient to achieve
customer satisfaction and other interested parties,
also provide environmental sustainability as well
3. Facilitating and supporting the increasing of
productivity, quality of goods and services, and
protection of environment, consumers and product
competition.
4. Awareness on the importance of impartiality,
conflict of interest management, and ensuring
objectivities in conducting management system
certification activity
5. The continual improvement of MUTU Certification
(i.e. System Certification)^ personnel capability
to achieve the above objectives.
These codes of practice have been structured in
accordance with the requirements of the Indonesian
National Accreditation Committee (KAN).
2.
SCOPE OF CONTRACT
This document, together with the application for
quote, quotation document, (when accepted and
signed by the Client) and the Use of Logo
requirements published by 'System Certification'
shall form the terms and conditions of contract ("the
Contract") between the parties. No terms and
conditions of the Client shall apply to the Contract.
This document describes the rights, responsibilities
and duties of System Certification and the business
or organisation, as identified in the Contract, (the
"Client"), whose management system(s) ["System" shall
mean
the
organisational
structure,
responsibilities, activities, resources and events that
together provide organised procedures and methods
of implementation to ensure the capability of the
Client to meet the standard(s)] has (have) been or
is/are to be certified by System Certification to one
or more national / international management system
standard (the "Standard"). The Certificate awarded by
System Certification covers only those services or
products manufactured and/or supplied strictly within
the scope of the System certified by System
Certification.
The Client remains solely ¡¡able for any defect in the
Product(s), Services or System and shall defend,
protect and indemnify System Certification from any
and all defects, loss, costs, expense, claims or liability
arising from the Product(s), Services and/or System.
'System Certification' scopes services for quality,
environmental management system certification in the
following sectors:
EA
No
EAC CODES
1
2
3
4
Agriculture, Fishing
Mining & Quarrying
Food Producers
Textiles & Textile
Products
Leather & Leather
Products
Wood & Wood
Products
Pulp, Paper & Paper
Prod
Note: 1) Limited,
Manufacture of Pulp,
Paper and Paperboard
5
6
7
IUTU 4 8 7 0
MALQA
MALECO
Scope of KAN
V
V
V
V
"V
V
V
V
V
-v/
Page 1 of 8
PT MUTUAGUNG LESTARI
CODES OF PRACTICE
it¿¡r lYIUt U certification
international
EAC CODES
EA
No
MALQA
Scope of KAN
9
Printing Companies
V
12
Chemicals, chemical
products and fibres
Note : 2) Limited,
Manufacture of Glues
and Gelatine;
Manufacture of Other
Chemicals Not
Elsewhere
Rubber and plastic
products
Non Metal Mineral
Product
Basic metals and
fabricated products
Electrical and optical
equipment
Shipbuilding
Other transport
equipment
V
14
15
17
19
20
22
'System Certification' scopes services for Ecolabel
certification accredited by KAN as follows the
MALECO
NO.
1
V
V
V
V
V
V
>/
V
Textile and textile products
Uncoated printing paper
04
07
3
Tissue Paper *)
07
4
Printed paper with saluted *)
07
Note*): on process for being accredited by KAN
V
V
V
Electricity supply
Construction
>/
Hotels and restaurants
V
Transport, storage and
communication
32
Financial,
V
intermediation; real
estate; renting
34
Engineering services
V
V
r
35
Other services (Quality
V
Management
Consultation Bodies/
Training and Hospital)
Note : 4) Limited,
Forest Concession,
Industrial Forest
Plantation
36
Public administration
V
37
Education
V
38
Health and Social
V
Works
39
Other social works
V
Nöte*): on process for being accredited by KAN
25
28
30
31
EAC
Codes
2
V
Category
3.
GENERAL
'System Certification' offers third party certification
services to prospective and existing Clients in respect
of management systems in order for them to be able
to demonstrate conformity of their products, services
and System to customers and end-users. 'System
Certification's fees ("Services Fee") include the cost
of audit services and the use of the 'System
Certification' logo, but audit expenses are charged
separately in accordance with the quoted terms.
IP RIGHTS
The 'System Certification' Intellectual Property (IP)
rights, titles and interests in all service mark(s),
trademark(s), other names or logos, copyright works
and inventions remain the property of 'System
Certification' and cannot be sold or licensed by the
Client; 'System Certification' will audit the use of
logos and/or marks at subsequent surveillance visits.
'System Certification' reserves the right to withdraw
right to use the logo, certificates and audit
documentation should the Contract be terminated, for
whatever reason.
OBLIGATIONS OF 'SYSTEM CERTIFICATION'
'System Certification' will appoint competent
qualified auditors to conduct the audit of the System
in accordance with international and/or national
accreditation
and
'System
Certification's
management system requirements.
'System Certification' will inform the client due to
any changes of certification requirements. 'System
Certification' will also have to verify that each
certified clients complies with the new certification
requirements.
'System Certification' will ensure that contracted
audit services are delivered at a frequency defined by
'System Certification' in agreement with the Client.
MUTU-4870
Page 2 of 8
PT MUTUAGUNG LESTARI
*
¡¿^
/ /
íflUtU certification
international
CODES OF PRACTICE
assessment and site visit and/or pre assessment,
and stage 2 audit which mentioned as siteassessment for certification, surveillance, and reassessment of customer's quality/environmental
management systems and ecolabel certification and
also evaluation of specific area.
'System Certification' will Issue audit and nonconformance reports after each audit activity.
'System Certification' will issue a certificate of
conformance ("Certificate") on successful completion
of the initial certification audit. This includes the
closure of all nonconformities, and the relevant
independent review being completed by 'System
Certification's certification officer(s).
6.
Regarding stage-1 audit for documentation review,
the Client shall prepare and/or submit to 'System
Certification' the CONTROLLED COPY of the
following documentation:
a. Certification Documentation:
Quality/Environmental Manual, Operating
Procedures and Work Instructions inclusive in
it policy/ commitment of regulations and the
related other requirements.
b. Significant Aspect Register.
c. Legislation and other Requirements Register.
d. Objectives, Targets and Management
Programmes.
e. A description of the organizations on-site
processes (site plan/site map, including
boundaries).
f. The relevant information due to the result or
recording of laboratory testing (internal /
external) in particular related to ecolabel
parameter (Ecolabel products scope).
g. Quality system documentation and the result of
product testing and/or packaging (quality
product)
h. Other relevant documents / records
i. Applicant quality document systems shall
compliance to legal and other requirements,
implementation
of
environmental/quality
management system arid product standard arid
packaging
OBLIGATIONS OF THE CLIENT
The Client must maintain its System in accordance
with the national / international standard(s) against
which it is certified. In addition the Client must allow
access to 'System Certification' auditors to verify
the maintenance of the System, to include access to
all customer complaints and notices and all other
documents issued by regulatory authorities.
The Client is required to inform 'System
Certification' promptly of any significant changes to
its product(s), services, System or any other
circumstances, which may affect the validity of its
certification (refer to points 13 and 15). For example
but without limitation: change of site, additional sites,
change of process, change of ownership, change of
scope. 'System Certification' will then take the
appropriate action, such as, conducting a special
audit and/or changing the certification, subject to prior
agreement and payment of any applicable fees and
expenses of 'System Certification'.
The Client shall allow 'System Certification's
accreditation body or their representative, access to
any part of the audit /or surveillance process for the
purposes of witnessing 'System Certification's audit
team performing the audit of the System to determine
conformity with the requirements of the Standard. The
Client will not have the right within this contract to
refuse such a request either by the accreditation
body.
Surveillance audit shall be conducted at least once
a year. The date of the first surveillance audit
following initial certification shall not be more than
12 months from the last day of the stage 2 audit.
'System Certification' will perform a re-certification
at 3 (three) years interval, before expiration of
certification. In this matter, all corrective and
preventive action shall already close. The reassessment may also need a stage 1 audit in
situations where there have been significant
changes to the management system.
APPLICATION FOR REGISTRATION
Before contracted for certification with 'System
Certification', Client shall complete the application
form which available on request from the 'System
Certification's
Office and/or email address:
msc@mutucertification. com
The Application for recertification (or certification
renewal) will be implemented if any significant change
occurred in management systems of organization,
e.g. Change of scope, regulation, etc.
INITIAL AUDIT, SURVEILLANCE, AND RECERTIFICATION
The assessment shall be carried out in two stages,
i.e. stage 1 audit which covering document
MUTU-4870
The client shall be informed of the results of the
Initial audit, surveillance, and recertification audit.
9.
CORRECTIVE ACTION RESPONSES (CAR)
Client's CAR shall be responded after non
compliance report issued, with the following
requirements:
a) CAR issued on stage 1 audit shall be
responded not more than 6 months.
Page 3 of 8
PT MUTU AGUNG LESTARI
^fflUtU certification
international
CAR issued on stage 2 audit shall be
responded not more than 3 months (all
categorises finding).
c) Major non conformity(s) on surveillance and/or
re-assessment shall be responded not more
than 1 month.
d) Minor non conformity(s) on surveillance and/or
re-assessment shall be responded not more
than 2 months
When a applicant/client failed to fulfil the
requirements mentioned on:
a) Point 9.a, will need to review the Client
application form and need to conduct audit
stage-1 for documentation review.
b) Point 9.b, will be issued warning letter and give
client opportunity for completing NCR(s) not
more than 3 (three) months; and if the client
failed to response NCR(s) within time limit for 3
months then client shall apply new application
{Application For Registration)
c) Point 9.c, and/or 9.d; will be issued warning
letter and give client opportunity for completing
NCR(s) not more than 2 (two) months of
tolerance; and if the Client failed to response
NCR(s) within time limit for 2 months then
client shall be suspended (refer to point 17).
CODES OF PRACTICE
Recertification activity shall not be carried out more
than 12 (twelve) months and validated certificate 3
years is counted from the last certificate expired.
b)
13.
In order to extend the scope of a company's
registration to cover additional products, processes
or services, a new Application Form will be required
to be completed. The application procedure outlined
in point 7 will be followed and an assessment will
be carried out on those areas not previously
covered. The cost of extending the scope of
registration will be based on the nature and
programme of work.
A new Certificate, following a successful
assessment will be issued covering those aspects
covered by the extended registration which will be
valid for the remainder of the three year period. The
superseded Certificate must be returned to
'System Certification' by the assessed company.
14.
10.
The Certificate will normally be valid for a period of
three years from the date on the certificate
SPECIAL AUDIT
Special audit is performed based on:
a) extension of certification scope (refer to point
13)
b) short-noticed audits to investigate complaints,
and/or response to changes (refer to points 6),
and/or as follow up on suspended clients, and
conducted in an unannounced visit.
12.
REDUCTION OF REGISTRATION
Reductions to scope of certification / registration
can be permanent or temporary as requested by the
client for the commercial/ financial reason, etc.
Upon receipt of formal from a client requesting a
reduction in scope of certification/ registration on a
temporary basis, the Operational Manager shall
ensure that the Auditor selected for the next
scheduled surveillance visit is supplied with all
relevant client documentation relating to the
reduction scope. The Operation Manager shall
forward the revised Certificate to the clients under
cover of a letter which clearly request return of the
Original Certificate as soon as possible.
CERTIFICAT1 GRANTING
When the company meets all the requirements for
registration, the applicant will be informed and a
Certificate issued. The Certificate shall remain the
property of 'System Certification' and shall not be
copied or reproduced in any manner without the
prior approval by 'System Certification' officers
11.
EXTENSION OF REGISTRATION
CERTIFICATE RENEWAL
Certificate renewal can be mean recertification.
The Certificate shall require to be revalidated every
three year cycle and shall follow a similar format to
the initial assessment (see clause 8). The company
shall be informed of the requirements of Certificate
renewal during the pre-renewal visit which is the
last surveillance visit of the three year cycle.
MUTU-4870
15.
SIGNIFICANT MODIFICATION THAT
THE VALIDITY OF CERTIFICATION
AFFECT
The Certification Holder shall inform 'System
Certification'
in writing of any
intended
modification to the product, process, services or
Quality/Environmental
Management
System,
Ecolabel Certification which may affect compliance
with the relevant part of the systems and/or the
Ecolabel criteria of product category which is
determined.
'System Certification' will determine whether the
notified changes require additional assessment.
Failure to notify 'System Certification' may result
in suspension of the Certificate.
'System Certification' re-evaluate, in the event of
changes significantly affecting the product's design
or specification, or changes in the standards to
which compliance of the product is certified, or
Page 4 of 8
PT MUTUAGUNG LESTARI
//
fflUtU certification
W
CODES OF PRACTICE
international
Should the Client wish to complaint appeal against
or dispute the decisions of 'System Certification',
the client should do so in accordance with 'System
Certification' appeals procedure, a copy of which is
available on request.
change in the ownership, structure or management
of the customer, if relevant or in the case of any
information indicating that the product may no
longer comply with the requirements of the
certification system.
16.
If a complaint arises about the performance of
'System Certification' under the Contract, this
should in the first instance be made to the
Operation Manager of the MUTU's office. If the
Client does not wish to complain directly to the
Operation Manager of the MUTU's office the
complaint should be sent in writing to General
Manager of Agriculture Food and Fisheries Division
with address Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19,
Cimanggis - Depok, 16953, West Java, Indonesia.
PUBLICITY OF CERTIFICATE HOLDERS
A Certificate Holder has the right to publish that the
product, process, service and/or the performance
has been assessed and apply the relevant mark of
conformity to stationary and promotional material
relating to the scope of registration as detailed on
the Certificate of Registration.
In every case, the company shall ensure that, in its
publications and advertising, no confusion arises
between registered and non-registered products,
processes and/or services. The company shall not
make any claim that could mislead purchasers to
believe that a product, process or service is
covered by registration when in fact, it is not.
The Certification Holder is allowed to use the
'System Certification' logo (refer to MUTU 4859)
on letterheads, advertisements in mass media,
catalogues, on products, product packaging and
other publications, according to registration scope.
17.
SUSPENSION AND WITHDRAWAL
CERTIFICATION
Due to the client interested parties complaints; the
clients shall make all complaints received from
customers or other interested parties available to
'System Certification' Auditors at each and every
visit
19.
OF THE
'System Certification' shall suspend certification in
cases when:
1. The client's certified management system has
persistently or seriously failed to meet
certification requirements.
2. The certified client does not allow surveillance
audit to be conducted on the required
frequencies (without a written reason for the
postponement); and the client will be given a
tolerance of 1-2 month to accept and/request the
outstanding surveillance.
3. The certified client has voluntary requested a
suspension together with the reason.
.
20.
'System Certification' reserves the right to publish
the fact that such action has been taken.
COMPLAINTS, APPEALS AND DISPUTES
'System Certification' conducts it's audit activity
through a sampling process to determine if the
System meets the principles established in the
relevant national/international management system
standard. Any statement of conformity issued by
'System Certification' in the form of reports or
certificates etc. is based on these sampling
processes, therefore 'System Certification' does
not warrant, represent or undertake that these
statements mean that all activities are in
conformance with the relevant standard(s) at the
time of the audit or that subsequent to the audit
activity those activities audited will continue to be in
conformance with the relevant Standard. The Client
undertakes to make all customers and end users
aware of the foregoing provisions of this clause.
TERMS AND CONDITIONS
These terms and conditions constitute the sole
obligations to be undertaken by 'System
Certification' and the sole rights and remedies of
the Client, to the exclusion of all other
representations, statements, terms, conditions
whether express or implied, except for fraudulent
misrepresentation.
If fail to perform the matters above, the client will be
suspended for a period of 6 months. The certificate
will be withdrawn if suspension period excess.
If the client still wishes to continue its certification
process, a re-certification audit (refer to point 11.b)
will be done within suspension period erupt. Within
the suspension period, the client is not allowed to
use the certificate and logo.
MUTU- 4870
MATERIALITY (BASIS OF OPINION)
21.
CLIENT WARRANTY
The Client hereby warrants and covenants with
'System Certification' that it will at all times during
the subsistence of the contract comply with all
reasonable ro,iuirements necessary for the
Page 5 of 8
*
J
PT MUTUAGUNG LESTARI
I T I U f U certification
•r
international
issuance of the Certificate of Approval including (but
without prejudice to the generality thereof) all
statutes, rules, regulations issued by any statutory
or other competent authority all recommendations,
codes and similar matters issued by any authority
pursuant to which in compliance with which or for
the purpose of which the Certificate of Approval is
issued or such other reasonable requirements of
'System Certification' as are necessary to enable
the Certificate of Approval to be issued and
maintained in force in conformity with standards of
high quality of certification.
The Client hereby warrants the completeness and
accuracy of all documents and accuracy of all
information supplied to 'System Certification' for
the purposes of the Contract, both at the time of
supply and subsequently.
CODES OF PRACTICE
If the Client postpones all or part of the Services
with less than 30 working days notice, 'System
Certification' reserves the right to charge a fee in
amounting as describe at contract or agreement.
24.
All fees and expenses quoted are exclusive of all
taxes including but not limited to value added or
sales tax, which will be charged at the current rate
of the Country in which the Services are supplied.
25.
26.
Certified organisation that have produced ecolabel
products and produced the non conformities against
the requirements of ecolabel criteria is obligated to
carry out product recall and informs and/or reports
to MALECO as Certification Body.
23.
In the event that any payment is not made when
due, 'System Certification' reserves the right to
charge interest (at the statutory rate on commercial
debts then applicable) from the due date until
payment in full, and/or suspend the provision of all
services and/or terminate the contract, without
prejudice to 'System Certification's other rights
and remedies.
SERVICE FEE
The quotation on the basis of which the Contract is
entered into is attached. It indicates the basic
charges for the services agreed to be supplied
pursuant to the contact (Services) ("Services Fee")
on the assumption that the information supplied by
the Client was accurate and complete. Any service
supplied additional to the agreed services, will be
charged at 'System Certification's rates current at
the time of supply of such services. 'System
Certification' reserves the right to review and
amend its charges.
POSTPONEMENT AND CANCELLATION
(RECOVERY OF ADMINISTRATIVE COSTS)
IUTU 4870
PAYMENT
Payments are due within 30 days of the date of
invoice and in any event no later than 30 days prior
to the commencement date of the contracted
activity/activities. The payment shall be made in full,
without set off or deduction.
Product recall occurance is a major non conformity
and for certified organisation has to conduct
corrective actions and supported by evidences.
Further, MALECO as Certification Body will review
and verify the adequacy of corrective actions and if
necessary will be visited to site for verification. All
costs regarding on site visiting verification will be
charged to certified organisation (Client).
22.
INVOICES
'System Certification' may issue interim monthly
and/or a final invoice to the Client for the Services
Fee, for actual or projected man days (on or off
site), reports, certification and certificate fees, as
well as actual and/or estimated expenses and costs
as appropriate, together with the licence fee for the
use of the 'System Certification's logo (in
accordance with the terms and restrictions stated by
them from time to time), at 'System Certification's
then applicable rates.
PRODUCT RECALL DUE TO ECOLABEL
CERTIFICATION
Product recall is the withdrawal and its mechanism
related to ecolabel products which had been
produced and distributed; and their processing and
producing had been occured the non conformities
against the requirements of ecolabel criteria.
TAX
Please note that the Certificate(s) cannot be
released until full payment has been received by
SYSTEM CERTIFICATION.
27.
TERMINATION
Either party may terminate the Contract:
BY NOTICE
Either party may give three months written notice to
the other and the contract shall terminate upon
expiry of said three-month period.
BY DEFAULT
Immediately upon either party being notified by the
other of any material breach of this Agreement if the
Page 6 of 8
PT MUTUAGUNG LESTARI
éMr JWtUceetificitlon
w
international
same has not been remedied within 14 days from
the date of receipt of said notification.
CODES OF PRACTICE
29.
If either party goes into liquidation, receivership or
an administrator is appointed for all or part of the
undertaking thereof.
The Client shall fully and effectually indemnify
'System Certification' against all costs, expenses,
claims, actions, demands and liabilities arising from:
If either party ceases to trade, whether in whole or
in part.
a.
The Services save to the extent only that
'System Certification' accepts liability under
the immediately preceding clause (Liability);
and
b.
The use or misuse by the Client of any
certificate, licence, logo, mark of conformity
provided by 'System Certification' in
accordance with the Contract; and
c.
Any breach of the Contract by the Client;
d.
Illness, injury or death to the Client, its
subcontractors or suppliers, together with any
of their employees, agents or directors ("Client
Group"), other than where due to the
negligence of 'System Certification'; and
e.
Damage to or loss of property or equipment
owned, leased or used by the Client Group
(except to the extent that 'System
Certification'
has
liability
under
the
immediately preceding clause (Liability)).
In the event of the Contract being terminated
whether by notice, default or otherwise the 'System
Certification' Certificate of Approval issued
pursuant hereto shall forthwith become invalid and
the Client shall cease to be entitled to use the same
and shall return to 'System Certification' all
documentation issued pursuant or relevant thereto
or bearing an indication of such Certification of
Approval including the 'System Certification's
logo.
28.
INDEMNITY
LIABILITY
System Certification accepts liability for the Client's
direct loss and damage and loss of or damage to the
tangible property of the Client caused directly by the
breach of the Contract and/or negligence of System
Certification. The values that will be given for
breach of contract and/or omissions of System
Certification to the client guaranteed by the System
Certification in the form of deposits and insurance.
Except in respect of death or personal injury caused
by negligence of 'System Certification' (in respect of
which liability shall be unlimited), 'System
Certification' shall not be liable to the Client, by
reason of any representation (unless fraudulent), or
any implied warranty, condition or other term, or any
duty at common law, or under the express terms of
the Contract, for any loss of profit, contracts or
goodwill, loss or corruption of data or any indirect,
special or consequential loss or damage (whether for
loss of contracts, goodwill, profit or otherwise), costs
or expenses, or other claims for compensation
whatsoever (whether caused by the negligence of
'System Certification', its employees or agents or
otherwise and whether 'System Certification' had
been advised of the possibility of the Client incurring
or suffering the same) which arise out of or in
connection with the supply or non supply of goods or
services or otherwise in connection with the
performance or non-performance of the Contract by
'System Certification' for the Client.
The Client shall indemnify 'System Certification' and
keep 'System Certification' fully and effectively
indemnified on demand against any loss of or
damage to any property or injury to or death of any
person caused by any negligence, act or omission or
misrepresentation of the Client, its employees, agents
or sub-contractors
MUTU-4870
The Client hereby acknowledges that any such
breach, default, non-compliance or non-observance
by it of its duties and obligations owed under the
Contract or otherwise may result in 'System
Certification' being in breach, default, noncompliance or non-observance of its duties,
liabilities and obligations owed to third parties such
that 'System Certification' will be liable in
damages or otherwise will sustain loss, costs or
expense.
Any such damages, loss, cost and
expense are hereby agreed to be within the
contemplation of the parties as being the probable
results of any such breach, default, non-compliance
or non-observance by the Client of its duties and
obligations owed.
30.
FORCE MAJEURE
'System Certification' shall not be liable in any
respect should it be prevented from discharging its
obligations under the Contract as a result of any
matter beyond its
reasonable control ("force
majeure") and the time for performance shall be
extended by the period of force majeure.
31.
CONFIDENTIALITY
Except as may be required by law or required by an
accreditation body, 'System Certification' and the
Client will treat as strictly confidential and will not
Page 7 of 8
35.
ASSIGNMENT
Neither party shall assign this contract or any of its
rights and obligations hereunder whether in whole
or in part without the prior written consent of the
other.
¡6.
INVALIDITY AND SEVERABILITY
If any provision of the Contract shall be found by
any court or administrative body of competent
jurisdiction to be invalid or unenforceable the
invalidity or unenforceability of such provisions shall
not affect the other provisions of the Contract and
all provisions not affected by such invalidity or
MUTU-4870
Page 8 of 8