memorandum saling pengertian antara direktorat analisa peraturan

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
DIREKTORAT ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DENGAN
NATURAL RESOURCE GOVERNANCE INSTITUTE
TENTANG
PROGRAM KERJASAMA UNTUK MENDUKUNG PEN ING KATAN TATA
KELOLA DI SEKTOR MIGAS DAN MINERBA DI INDONESIA
Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia selanjutnya
disebut "Bappenas", dan Natural Resource Governance Institute, selanjutnya
disebut "NRGI", selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak".
MEMPERHATIKAN bahwa NRGI adalah lembaga intemasional non-pemerintah
yang bersifat independen, non sektarian, non-politik dan nir-laba yang menyediakan
asistensi teknis dalam upaya mendorong tata kelola migas dan minerba yang
efektif, transparan dan akuntabel dalam upaya memaksimalkan manfaat yang akan
diperoleh baik itu bagi negara maupun rakyatnya. Aktivitas NRGI lainnya adalah
melakukan jasa penelitian, anaJisa kebijakan dan pengembangan kapasitas bagi
semua pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat dan juga dunia
usaha yang bergerak di sektor migas dan minerba.
MENIMBANG kepentingan bersama untuk mendorong peningkatan tata kelola di
sektor migas dan minerba dalam upaya mendukung pembangunan nasional.
MENGINGAT kerjasama Para Pihak dibawah kerangka Memorandum Saling
Pengertian antara Bappenas dengan NRGI di Indonesia tentang Kerjasama
Mendorong Peningkatan Tata Kelola Sektor Migas dan Minerba ini ditandatangani di
Jakarta pada tanggal 1 Februari 2016.
SESUAI dengan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan serta
prosedur Pemeritah Republik Indonesia yang berlaku.
Para Pihak telah menyepakati sebagai berikut:
PASAL 1
TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini, untuk selanjutnya disebut "MSP",
adalah sebagai kerangka hukum bagi Para Pihak dalam mendukung Pemerintah
Indonesia untuk melaksanakan peningkatan tata kelola di sektor migas dan minerba
di Indonesia.
PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Para Pihak sepakat bekerjasama untuk mendukung program dan kebijakan
pemerintah dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan tata kelola
sumberdaya dengan memperhatikan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas
untuk meningkatkan hasil pembangunan. Kerjasama ini fokus pada hal-hal sebagai
berikut:
(1)
Mendukung dan memfasilitasi pemerintah Indonesia dalam analisa kebijakan
terkait tata kelola migas dan minerba;
(2)
Menyediakan program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia terkait
tata kelola migas dan minerba di Indonesia; dan
(3)
Memfasilitasi diskusi antar kementerian, pemerintah daerah dan para
pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan migas dan minerba
di Indonesia.
PASAL3
WILAYAH KERJASAMA
(1)
Wilayah kerja Para Pihak adalah OKI Jakarta.
(2)
Untuk setiap penambahan dan/atau perubahan wilayah kerja seperti yang
tertuang pada ayat (1) harus mendapat persetujuan secara tertulis oleh Para
Pihak.
PASAL4
LEMBAGA PELAKSANA
Untuk melaksanakan MSP ini, Para Pihak menunjuk lembaga pelaksana sebagai
berikut:
(1)
Bappenas menunjuk Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan,
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan ; dan
(2)
NRGI, bertindak atas nama kantor pusatnya di New York, kantor NRGI
regional Asia Pasifik yang berkedudukan di Jakarta dan para staff yang
memiliki keahlian terkait dengan lingkup program kerjasama.
PASAL 5
ARAHAN PROGRAM
(1)
Bappenas bersama NRGI menyusun Arahan Program yang memuat program
kegiatan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
publikasi serta pengakhiran program yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari MOU ini.
(2)
Semua program yang akan dilaksanakan berdasarkan MSP ini harus sejalan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Ketiga
(RPJMN) periode 2015-2019 dan didasarkan pada prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang baik (good governance).
(3)
Perincian setiap program atau proyek diatur dalam Rencana Kerja Tiga Tahun
dan Rencana Kegiatan Tahunan.
PASAL6
RENCANA KEGIATAN
(1)
Bappenas dan NRGI menyusun Rencana Kerja Tiga Tahun yang berisi
keseluruhan kegiatan program dalam jangka waktu tiga tahun.
(2)
Bappenas dan NRGI akan menyusun rencana Kegiatan Tahunan yang
memuat keseluruhan kegiatan program dalam jangka waktu satu tahun.
(3)
Rencana Kerja Tiga Tahun dan Rencana Kegiatan Tahunan akan disepakati
serta ditandatangani oleh Para Pihak.
PASAL 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK
(1)
Bappenas akan:
a. bersama dengan NRGI, menyusun Rencana Kerja Tiga Tahun dan
Rencana Kegiatan Tahunan;.
b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap semua pelaksanaan
program kerjasama secara periodik;
c.
memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan lain dari pihak pemerintah,
baik pusat maupun daerah, selain Bappenas yang membutuhkan jasa
asistensi teknis dari pihak NRGI;
d. merekomendasi NRGI dalam mendapatkan visa,ijin tinggal. ijin keluar dan
masuk ke Indonesia bagi tenaga asing NRGI;
(2)
NRGI akan:
a. melaksanakan seluruh program yang telah disepakati dalam MSP ini;
b. menyediakan dana bagi kegiatan-kegiatan seperti yang tercantum dalam
Arahan Program sesuai dengan Rencana Kerja Tiga Tahun dan Rencana
Kegiatan Tahunan sebagaimana disepakati dalam MSP ini;
c. memfasilitasi pengelolaan teknis, manajerial dan keuangan atas seluruh
implementasi program yang telah disepakati dalam MSP ini;
d. menyediakan asistensi pelatihan dan asistensi teknis dalam rangka
melaksanakan program-program yang befokus pada peningkatan
kapasitas sumberdaya manusia;
e. mewajibkan semua tenaga asing NRGI mematuhi ketentuan keimigrasian
di bidang perijinan dan pengawasan orang asing;
f.
menyepakati bahwa seluruh publikasi yang akan dihasilkan berdasarkan
MSP ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola yang baik di sektor
migas dan minerba di Indonesia;
g.
mengkoordinasikan dengan Bappenas terkait publikasi bersama yang
terkait dengan kegiatan-kegiatan berdasarkan MSP ini;
h. bertanggungjawab atas pendanaan dan pengeluaran dari programprogram yang telah disetujui secara tertulis;
i.
berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Bappenas dalam
memperlancar pelaksanaan program;
rangka
j.
menyampaikan laporan perkembangan tahunan kepada Bappenas dan
bila diperlukan laporan tambahan sesuai kebutuhan;
k.
mencantumkan logo Bappenas dalam setiap publikasi yang diterbitkan
oleh NRGI yang menjadi bagian dari program MSP ini.
PASAL 8
BATASAN KEGIATAN NRGI DAN PERSONILNYA
(1)
NRGI menjamin bahwa semua kegiatan dan personil dalam kerjasama ini
wajib:
a. memperhatikan, menghargai dan patuh terhadap hukum dan peraturanperaturan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia;
b. menghargai integritas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak
mendukung gerakan separatis dalam bentuk apapun;
c.
menghargai kebiasaan, tradisi dan agama masyarakat setempat;
d. tidak melakukan aktivitas politik dan komersial dalam bentuk apapun;
e. tidak melakukan aktivitas pengumpulan dana dari individu dan/atau
lembaga-lembaga di Indonesia untuk implementasi program;
f.
tidak melakukan penyebaran agama dan/atau pengalihan agama;
g. tidak terlibat dalam kegiatan intelegen/kegiatan terselubung;
h. tidak menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga
pemerintah di Indonesia; dan
i.
(2)
tidak memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum
dan peraturan-peraturan, serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik
Indonesia yang berlaku.
Setiap pelanggaran dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ayat 1 pasal
ini dapat mengakibatkan pencabutan semua izin dan personil yang terkait
serta tindakan-tindakan lain yang sesuai dengan hukum dan peraturan
Republik Indonesia yang berlaku, dan penghentian program.
PASAL 9
DOMISILI
(1)
Bappenas berkedudukan di Jalan Taman Surapati No. 2 Jakarta Pusat 10310,
Indonesia.
(2)
NRGI berkantor pusat di 80 Broad Street Suite 1801, New York, NY 10004,
Amerika Serikat dan mempunyai kantor perwakilan di Indonesia yang
berkedudukan di Gedung Prudential Lantai 22 Regus Jalan Kasablanka Kav.
88, Jakarta Selatan 12870, Indonesia.
(3)
Apabila terjadi perubahan domisili, Para Pihak wajib memberitahukan kepada
pihak lainnya.
PASAL10
PENGAKUAN OLEH BAPPENAS; INFORMASI RAHASIA
Konsisten dengan misinya untuk mendorong tata kelola industri ekstraktif yang
transparan dan akuntabel, NRGI dapat mempublikasikan rekomendasi secara
umum dan spesifik kepada publik mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya
alam di Indonesia dan bebas melakukannya selama tidak membuka informasi
rahasia yang diterima dari Bappenas ("lnformasi Rahasia").
NRGI wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi rahasia, dan tidak akan, tanpa
persetujuan Bappenas, membuka informasi rahasia kepada siapapun baik itu
perorangan maupun kelompok lain kecuali kepada para pejabatnya, staffnya,
konsultan, penasehat atau mitra NRGI lainnya, atau para pegawai Bappenas,
perwakilannya atau penasehatnya, yang memiliki alasan untuk mengetahui
informasi rahasia tersebut dengan tujuan yang ditetapkan dalam MSP ini. lnformasi
harus tidak dikategorikan sebagai informasi rahasia apabila Bappenas telah
memberikan kewenangan untuk membuka informasi tersebut, informasi tersebut
dinyatakan publik atau secara sah disediakan kepada NRGI oleh pihak selain
Bappenas, atau informasi harus dibuka berdasakan hukum, peraturan atau proses
hukum.
PASAL11
PENYELESAIAN SENGKETA
Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan/atau penerapan atas MSP ini, Para Pihak
akan menyelesaikan secara musyawarah melalui konsuftasi atau negosiasi.
PASAL12
PERUBAHAN
(1)
Setiap perubahan atas MSP ini hanya dapat dilakukan setelah diadakan
konsultansi terfebih dahulu dan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak.
(2)
Setiap perubahan
penandatanganan.
atas
MSP
ini
mulai
berlaku
pada
saat tanggal
PASAL13
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN MASA BERAKHIR
(1)
MSP ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berlaku untuk
jangka waktu 3 (tiga) tahun, kecuali diakhiri sebelum jangka waktu tersebut
atau diganti dengan MSP yang baru.
(2)
MSP ini dapat diperpanjang setelah ada kesepakatan tertulis bersama dari
Para Phak.
(3)
Salah satu pihak dapat mengakhiri MSP ini sewaktu waktu dengan
memberitahukan kepada Pihak lainnya terlebih dahulu secara tertulis minimal
60 (enam puluh) hari sebelum penghentian MSP. Dalam hal MSP ini diakhiri,
para pihak wajib bekerjasama untuk menyelesaikan program dengan cara
yang baik.
SEBAGAI BUKTI, pejabat yang berwenang, sebagai perwakilan dari Para Pihak
telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
DIBUAT di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2016 dalam rangkap 2 (dua) asli,
masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, keduanya mempunyai
nilai keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam
bahasa Indonesia yang berlaku.
DIREKTUR ASIA PASIFIK
NATURAL RESOURCE
G
CE INSITUTE
DR. DIANI SADIA WATI, SH., LLM
ARAHAN PROGRAM
I.
PROGRAM
A. FOKUS PROGRAM
Fokus utama dari program kerjasama antara Direktorat Analisa Peraturan
Perundang-Undangan Bappenas ("Bappenas") dan1 Natural Resource
Governance Institute ("NRGI") adalah untuk mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat Indonesia di wilayah kerjasama melalui program
peningkatan tata kelola yang baik di sektor migas dan minerba.
B. RUANG LINGKUP
Cakupan program kerjasama ini adalah:
(1)
Mendukung dan memfasilitasi proses penyusunan kebijakan yang
terkait dengan Undang-Undang Migas;
(2)
Mendukung dan memfasilitasi proses penyusunan kebijakan yang
terkait dengan Undang-Undang Minerba;
(3)
Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Migas dan Minerba pada
tingkat nasional di Indonesia, termasuk mekanisme Extractive
Industries Transpa-rency Initiative (EITI); dan
(4)
Mendorong Tata Ketola Mgas dan Minerba yang Transparan dan
Akubtable di Daerah.
C. MANAJEMEN
1. Rencana Kerja Awai Tiga Tahun
a.
Bappenas bersama NRGI menyiapkan Rencana Kerja Awai Tiga
Tahun sebagai rujukan dalam rangka pelaksanaan program.
Rencana Kerja Tiga Tahun memuat:
1) Pendahuluan;
2) Tujuan;
3) Sasaran;
4) Hasil Yang Diharapkan;
5) Kegiatan ;
6) Tenaga KerjafT enaga Ahli;
7) Lokasi dan Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat;
8) Pembiayaan; dan
9) Penutup.
b.
Rencana Kerja Awai Tiga Tahun ini ditandatangani oleh Bappenas
dan NRGI.
c.
Rencana Kerja Awai Tiga T ahun dijadikan
penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan.
rujukan
dalam
2. Rencana Kerja Tahunan
a.
Bappenas bersama NRGI akan menyiapkan Rencana Kerja
Tahunan sebagai rujukan dalam rangka pelaksanaan program pada
tahun tersebut. Rencana Kerja Tahunan akan memuat:
1)
Pendahuluan;
2)
Tujuan;
3)
Sasaran;
4)
Hasil Yang Oiharapkan;
5)
Kegiatan;
6)
Tenaga Kerja!Tenaga Ahli ;
7)
Peran Serta Pihak Ketiga;
8)
Lokasi dan Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat;
9)
Pembiayaan;
10) Jadwal Pelaksanaan Program; dan
11) Penutup.
b.
Bappenas dan NRGI akan bersama-sama menyusun setiap
Rencana Kerja Tahunan.
c.
Rencana Kerja Tahunan ditandatangani oleh Bappenas dan NRGI.
d.
Rencana Kerja Tahunan dijadikan rujukan Bappenas dan NRGI
dalam pelaksanaan program.
e.
Rencana Kerja Tahunan akan ditelaah dan direvisi secara periodik
(diharapkan dua kali dalam setahun).
3. Pembiayaan
Pembiayaan pelaksanaan program kerjasama ini bersumber dari
anggaran NRGI yang diperkirakan sebesar USO 350,000 (Tiga Ratus
Lima Puluh Ribu Oolar Amerika) selama 3 (tiga) tahun. Penambahan
pembiayaan akan didasarkan pada hasil penelaahan aktivitas yang
disepakati atas Rencana Kerja Tahunan.
4. Lokasi
Lokasi pelaksanaan program adalah di OKI Jakarta.
II. PELAKSANAAN
A. UMUM
1. Bappenas akan memfasilitasi dalam mengoptimalkan kerjasama pelaksanaan program/kegiatan dan pelaksanaannya.
2.
Bappenas akan menyebarluaskan informasi mengenai program
kerjasama kepada instansi pemerintah pusat lainnya yang relevan
dengan cakupan program/kegiatan yang akan dilaksanakan.
3.
Bappenas bersama dengan instansi terkait di tingkat pusat akan
memberikan rekomendasi bagi tenaga kerja NRGI untuk memperoleh ijin
kerja di Indonesia.
B. PERAN SERTA PIHAK KETIGA
1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan , Bappenas dan NRGI dapat
melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, Perrgu-ruan Tinggi dan
Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. NRGI memberitahukan kepada Bappenas tentang peran serta mitra yang
terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama .
C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. Bappenas dan NRGI menyepakati kerangka pemantauan dan evaluasi
program/kegiatan, serta jadwal evaluasi (diharapkan sekali setahun).
2. Bappenas dan NRGI akan bekerja bersama untuk meningkatkan
program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi.
3. Bappenas akan bekerjasama dengan NRGI dan akan memberikan
informasi secara tepat waktu dalam upaya memenuhi kegiatan
pemantauan dan evaluasi.
Ill. PELAPORAN DAN PUBLIKASI
A. PELAPORAN
1.
NRGI akan menyusun dan menyam-paikan Laporan Tengah Tahun dan
Laporan Tahunan kepada Bappenas.
2. Laporan Tengah Tahun yang disampaikan kepada Bappenas akan
memuat ringkasan kegiatan kepada Bappenas.
3.
Materi Laporan Tahunan, memuat:
a. Pendahuluan;
b. Tujuan;
c. Sasaran;
d. Keluaran/Hasil yang dicapai;
e. Lokasi Pelaksanaan dan Kelompok Penerima Manfaat;
f. Kegiatan yang telah dilaksanakan;
g. Tenaga Kerja!Tenaga Ahli yang dipergunakan;
h. Peran Serta Pihak Ketiga;
i. Pembiayaan;
j. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya;
k. Penutup.
4. Apabila diperlukan, NRGI dan Bappenas masing-masing dapat
menyampaikan laporan tambahan sesuai permintaan masing-masing
pihak.
5.
Para pihak akan salain bekerjasama dan memberikan informasi secara
tepat waktu dalam upaya penyelesaian laporan.
B. PUBLIKASI
NRGI dan Bappenas dapat melakukan publikasi bersama atas hasil
pelaksanaan program/kegiatan kerjasama.
IV. PENUTUP
Arahan program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum
Saling Pengertian antara Bappenas dengan NRGI.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
DIRECTORATE FOR ANALYSIS OF LAW AND REGULATION
DEPUTY OF POLITICS, LAW, DEFENSE, AND SECURITY
THE NATIONAL PLANNING DEVELOPMENT BOARD
AND
NATURAL RESOURCE GOVERNANCE INSTITUTE
CONCERNING
COOPERATION PROGRAM TO SUPPORT THE IMPROVEMENT OF THE
GOVERNANCE OF OIL, GAS, AND MINING SECTORS IN INDONESIA
The National Planning Development Agency of the Republic of Indonesia, hereinafter
"Bappenas", and Natural Resource Governance Institute, hereinafter "NRGI",
collectively are referred to as the "Parties".
NOTING that NRGI is an international non-governmental body that is independent,
non-sectarian, non-political, and non-profrt that, provides technical assistance to
improve the governance of the oil, gas, and mining sectors to be effective,
transparent, and accountable which are key to efforts to maximize the benefit to the
state and its citizens. Other key activities of NRGI are research , policy study, and
capacity building services to the stakeholders, including the government, the civil
society, and the private sector within the field of oil, gas, and mining sectors.
CONSIDERING the shared interests to improve the governance of the oil, gas, and
mineral sectors as an effort to support national development.
IN VIEW OF the cooperation between the Parties under the framework of
Memorandum of Understanding by and between Bappenas and NGRI in Indonesia,
this Cooperation to improve the Governance of the Oil, Gas, and Mining sectors is
signed in Jakarta, on the 1 st of February 2016.
PURSUANT TO the prevailing laws and regulations, and the policies and procedures
of the Government of the Republic of Indonesia.
The Parties have agreed as follows:
ARTICLE 1
OBJECTIVE
The objective of the Memorandum of Understanding, hereinafter the "MoU", is to
serve as the legal framework for the Parties to support the Government of Indonesia
in carrying out governance improvement in the oil, gas, and mining sectors.
ARTICLE 2
SCOPE OF COOPERATION
The Parties agree to cooperate in support of the government policies and programs
to improve resource governance with attention to transparency, accountability and
effectiveness for greater development outcomes. Cooperation focuses on the
following areas:
(1)
Supporting and facilitating the Indonesian government in policy analysis related
to oil, gas and mining governance;
(2)
Providing human resource capacity development programs related to oil, gas
and mining governance in Indonesia; and
(3)
Facilitating dialogue between relevant ministries, local governments and other
stakeholders related to oil, gas and mining in Indonesia.
ARTICLE 3
TERRITORlAL AREA OF COOPERATION
(1)
The cooperation between the Parties shall be within OKI Jakarta.
(2)
For any addition and/or amendment of the work area as defined in point (1), a
written consent from the Parties must be obtained.
ARTICLE4
IMPLEMENTING AGENCIES
In order to carry out the MoU, the Parties appoint the following institutions as the
respective implementing agencies:
( 1)
Bappenas appoints the Directorate for Analysis of Law and Regulation, Deputy
of Political, Law, Defense, and Security; and
(2)
NRGI, acting through its headquarters in New York, Asia Pacific regional office
based in Jakarta and other designated staff members with subject matter
expertise on the cooperation program.
ARTICLE 5
PROGRAM GUIDANCE
(1)
Bappenas and NRGI shall prepare a Program Guidance that incorporates
program activities, procedures for implementation, monitoring, evaluation,
reporting, and publication, as well as program termination which shall form as
an inseparable part of this MoU.
(2)
All programs carried out under this MoU shall be in accordance with the Third
Mid-Term National Development Plan (RPJMN 2015-2019) and shall be based
upon the principle of good governance.
(3)
All details of the programs or projects shall be stipulated in the Three-Year Work
Plan and Annual Work Plan.
ARTICLE 6
WORK PLAN
(1)
Bappenas and NRGI shall prepare a Three Year Work Plan that incorporates
all programmatic activities within a three-year period.
(2)
Bappenas and NRGI will prepare an Annual Work Plan that further
operationalizes all programs in a one-year period.
(3)
The Three Year Work Plan and Annual Work be agreed upon and signed by the
Parties.
ARTICLE 7
OBLIGATIONS OF THE PARTIES
(1)
Bappenas shall:
a. along with NRGI, prepare the Three Year Work Plan and Annual Work Plan;
b. monitor and evaluate all implementations of the program periodically;
c.
facilitate all government stakeholders, at the central and regional level,
other than Bappenas that requires technical assistance from NRG!;
d. recommend support to NRGI to acquire visa, residence permit, exit permit,
and entry permit for expatriates employed by NRGI;
(2)
NRGI shall:
a. implement all programs stipulated in the MoU;
b. provide funding to the activities as stipulated in the Program Guidance and
in accordance with the Three Year Work Plan and Annual Work Plan as
agreed upon in the MoU;
c.
facilitate the provision of technical, managerial, and financial management
to all program implementation as agreed upon in the MoU.
d. provide training and technical assistance to carry out programs aimed at
capacity building of human resources;
e. oblige all expatriates employed by NRGI to comply with the immigration
laws related to foreigners' permit and supervision;
f.
agree that all publications produced under this MoU aim to improve the
governance in oil, gas and mining sectors in Indonesia;
g. coordinate with Bappenas for joint publications which relates to activities
under this MoU;
h. be responsible for the funding and expenses of all programs agreed upon
in writing ;
i.
consult and coordinate
implementation;
with
Bappenas
to
stream line
program
j.
convey the annual progress report to Bappenas. and if necessary, any
required additional report.
k.
include the logo of Bappenas in any publication issued by NRGI within the
scope of this MoU.
ARTICLE 8
DEFINITION OF NRGl'S ACTIVITIES AND TH E PERSONS INVOLVED
(1)
NRGI guarantees that all the activities and all the persons involved in this
cooperation are obliged to:
a. heed, respect, and obey the Laws and the regulations as well as the policies
of the Government of the Republic of Indonesia;
b. respect the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and
not support separatist movements in any form or shape;
c.
respect the customs, traditions and the religions of the local communities;
d. not conduct political or commercial activities in any shape or form
whatsoever;
e. not conduct fund collecting activities from individuals and/or institutions in
Indonesia to implement the program;
f.
not conduct religious proselytizing and/or religious conversion;
g. not be involved in intelligence I under cover activity;
h. not use the facilities and infrastructure of the Indonesian government's
institutions or offices; and
i.
(2)
not facilitate any activity that are in contrary to the applicable laws and
regulations and the policies of the Government of the Republic of Indonesia.
Every infringement or violation of the stipulations presented in the point 1 of this
article may result in the withdrawal of all the permits and the related persons as
well as other measures in accordance to the applicable laws and regulations of
the Republic of Indonesia, as well as the termination of the program.
ARTICLE 9
DOMICILE
(1) Bappenas is domiciled at JI. Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat, 10310,
Indonesia.
(2) NRGI is domiciled at 80 Broad Street Suite 1801 , New York, NY 10004, the United
States with a current representative office at Prudential Tower 22th Floor Regus
in JI. Kasablanka Kav. 88 Jakarta Selatan 12870.
(3) In the event of change of domicile, the Parties shall notify the other party.
ARTICLE 10
ACKNOWLEDGEMENT BY BAPPENAS; CONFIDENTIAL INFORMATION
Consistent with its mission to promote transparent and accountable management of
the extractive industries, NRGI may publish specific and general recommendations
regarding natural resource policies in Indonesia as long as confidential information
received from Bappenas ("Confidential Information·) is not disclosed.
NRGI shall maintain the confidentiality of all Confidential lnfonnation and will not,
without the consent of Bappenas, disclose any Confidential Information to any person
or entity other than such officers, employees, consultants, advisors, or partners of
NRGI, or Bappenas employees, representatives or advisors, who reasonably need to
have access to the Confidential Information for the purposes set forth herein.
Information shall not be considered Confidential Information if Bappenas has
authorized the disclosure of such information, such information is otherwise public or
lawfully provided to NRGI by persons other than Bappenas, or such information is
required to be disclosed pursuant to any law, regulation or legal proceeding.
ARTICLE 11
SETTLEMENT OF DISPUTES
In the event of different interpretation and/or implementation of the MoU, the Parties
shall resolve the dispute amicably through consultation or negotiation.
ARTICLE 12
AMENDMENT
(1)
Any amendment to the MoU shall only be effective upon prior consultation and
written approval of the Parties.
(2)
Any amendment to the MoU shall be effective on the date of signing.
ARTICLE 13
EFFECTVE DATE, DURATION, AND TERMINATION
(1)
The MoU shall enter into force on the date of its signature and shall be valid for
three years, unless terminated prior the date or replaced by another MoU.
(2)
The MoU is subject to extention upon written agreement of the Parties.
(3)
Either Party may terminate this MoU at any time by giving written notification to
the other party at least sixty (60) days prior to the intended termination date. In
the event this MoU is terminated, the Parties shall cooperate to complete the
programs in an orderly manner.
IN WITNESS WHEREOF, the authorized official, as representatives of each
respective Party have signed this Memorandum of Understanding.
DONE in Jakarta on the date 1st of February 2016, in two original copies, both in
Indonesian and English, that are equally authentic. In case of different interpretation,
the Indonesian version shall prevail.
a.n. DEPUTY OF POLITICS, LAW,
DEFENSE, AND SECURITY
THE NATIONAL PLANNING
DEVELOPMENT 80 RD,
DIRECTOR FOR ANAL I OF LAW
AND REGU
ION \
DR. DIANFsADlA WATI, SH., LLM
PROGRAM DIRECTION
I.
PROGRAM
A. PROGRAM FOCUS
The main focus of this cooperation program between the Drectorate of Law
and Regulatory Analysis Bappenas ("Bappenas") and the Natural Resource
Governance Institute ("NRGI") is the improvement of welfare of Indonesians
living in target areas. This is achieved through improved governance of the
petroleum and mining sector.
B. SCOPE OF COOPERATION
The scope of this cooperation is:
(1)
To support and to facilitate the processes of policy making relative to
Petroleum Act;
(2)
To support and to facilitate the processes of policy making relative to
Mining Act;
(3)
Promoting transparency and accountability in the petroleom and mining
sectors at the national level in Indonesia, including mechanisms such
as the Extrac-tive Industries Transparency Initiative (EITI); and
(4)
Promoting transparent and accountable petroleum and mining
governance in Regions.
C. MANAGEMENT
1. Prelininary Three-Year Work Plan
a.
Bappenas and NRGI have developed a preliminary Three-Year Work
Plan as the reference of program implementation. The Three Year
Work Plan contains::
1) Introduction;
2) Goals;
3) Objectives;
4) Expected Outputs;
5) Activities;
6) Employees/Expert;
7) Location and Traget Groups/Benefiiary;
8) Indicative Funding; and
9) Conclusion.
b.
The signatories to this preliminary Three-Year Work Plan are
Bappenas and NRGI.
c.
The preliminary Three-Year Work Plan serves as reference in the
development of Annual Work Plan.
2. Annual Work Plan
a. Bappenas and NRGI will develop Annual Work Plans as a reference
for program implementation in such year. Annual Work Plan will
contains:
1)
Introduction;
2)
Goals;
3)
Objectives;
4)
5)
Expected Outputs;
Activities;
6)
Employees/Expert;
7)
Third Party Participation;
8)
Location and Target Groups/Beneficiary;
9)
10)
Indicative Funding;
Timeline of Program Implementation; and
11)
Conclusion.
b.
Bappenas and NRGI will jointly develop Annual Work Plan.
c.
Signatories to the Annual Work Plans shall be Bappenas and NRGI.
d.
Bappenas and NRGI shall refer to the Annual Work Plan in the
implementation of programs.
e.
Annual Work Plans will be subject to periodic review and revision
(expected twice per year).
3. Funding
The source of funding of this cooperation program is NRGl 's budget in the
approximate amount of USO 350,000 (Three Hundred Fifty Thousand US
Dollars) over three year period. The budget is subject to review based on
activities agreed upon in Annual Work Plans.
4. Location
The program is to be implemented in OKI Jakarta.
II. IMPLEMENTATION
A. IN GENERAL
1.
Bappenas will facilitate and optimize the cooperation program and it's
implementation.
2.
Bappenas will disseminate infonnation regarding this cooperation
program to other central government agencies that are relevant to the
scope of the programs/activities.
3.
Bappenas and relevant agencies at central level will provide
recommendation for NRGl's personnel in obtaining work permits for
NRGl's personnel.
B. THIRD PARTY PARTICIPATION
1. In the implementation, Bappenas and NRGI can involve community
groups, universities and non-governmental organizations, among others.
2. NRGI shall inform the Bappenas of material partners involved in the
implementation of cooperation activities.
C. MONITORING AND EVALUATION
1.
Bappenas and NRGI will agree on the framework for program/activity
monitoring and evaluation, and the timing of evaluations (expected to
occur annually).
2.
Bappenas and NRGI will work jointly to improve program/activities based
on the results of the evaluation.
3.
Bappenas will cooperate with NRGI and will provide information in a
timely manner in order to complete monitoring and evaluation activities.
Ill. REPORTING AND PUBLICATION
A. REPORTING
1.
NRGI will develop and submit Mid-Year Reports and Annual Reports to
Bappenas.
2. The Mid-Year Reports submitted to Bappenas will contain a summary of
activities.
3. The Annual Reports will contains:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Introduction;
Goals;
Objectives;
Expected Output;
Location of Target Groups/ Beneficiary;
Implemented Activities;
Employees/Expert;
Third Party's Participation;
Funding;
Problems and Solutions;
Conclusion.
4.
If necessary, NRGI and Bappenas will each produce additional reports
as reasonably requested by the other.
5.
The parties will cooperate and provide information to each other in a
timely manner in order to complete reports
B. PUBLICATION
NRGI and Bappenas may jointly publish the results of program/cooperation
activities.
IV. CONCLUSION
This program direction constitutes an indispensable part of the Memorandum of
Understanding between Bappenas and NRGI.