Membuka Potensi Pasar Untuk Investasi Efisiensi Energi di

Transcription

Membuka Potensi Pasar Untuk Investasi Efisiensi Energi di
Disampaikan pada
Seminar “Membuka Sumbatan Investasi Efisiensi Energi di
Indonesia: Tantangan dan Peluang Kebijakan dan Regulasi”
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral,
Badan Kebijakan Fiskal
Jakarta, 20 Maret 2013
Energy
Conservation
Efficiency
reducing or going without a
service to save energy
using less energy to provide
the same service
Rasionalisasi
Penggunaan Energi
di Supply Side
Pemanfaatan Energi di
Demand Side
Subsidi Energi
Teknologi
Diversifikasi Energi
Standarisasi
Harga
Konservasi/Efisiensi Energi !!!
Cadangan terbukti minyak Indonesia sebesar 4 miliar barel akan habis dalam
12 tahun ke depan. Proyeksi itu dengan menggunakan asumsi tingkat produksi
sebesar 900 ribu barel per hari dan tidak ditemukan cadangan baru dan cadangan
terbukti gas bumi saat ini sebesar 107 triliun standar kaki kubik diperkirakan habis
hingga
40 tahun
Anggaran subsidi energi untuk 2013 direncanakan bakal mencapai Rp
triliun,
ke depan *
274,743
naik dari 2012 yang sebesar Rp 202,4 triliun. Jumlah ini merupakan
16,32% dari total APBN Rp 1.683 triliun.
Emisi dari BBM Premium = 2,3 gCO2/liter, Solar = 2,7 gCO2/l. Subsidi BBM 2013 =
Rp 193,8 triliun dengan kuota 46,01 juta kilo liter. Emisi 2013 diperkirakan
106.020 -124.470 ton CO2e.
* http://jakarta.okezone.com/read/2012/04/09/452/607781/12-tahun-cadangan-minyak-ri-akan-habis
Potential
Benefactor/Beneficiary
Industry
Building
Street Lighting
Investasi Efisiensi Energi
Peluang
Fasilitas Perpajakan
Tantangan
• Biaya Investasi Awal relatif mahal
• Insentif belum optimal dimanfaatkan
Peraturan Pemerintah No 70 Tahun
2009 Tentang Konservasi Energi
• Masih kurangnya awareness
pengguna energi
Peraturan Menteri ESDM No. 13/2012
Tentang Penghematan Pemakaian
Tenaga Listrik
• Belum optimal penerapan regulasi
(reward & punishment)
Peraturan Menteri ESDM No. 14/2012
Tentang Manajemen Energi
Komitmen 26/41
Peran swasta dalam pemenuhan target
26/41 perlu diperjelas
Potensi proyek efisiensi cukup besar
mengingat harga energi global yang
makin mahal
Perlu Dukungan Lebih dari lembaga
keuangan
Possible Government Intervention

Review Efektifitas Kebijakan Insentif

Optimalisasi penerapan Peraturan Menteri ESDM No. 13/2012
Tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik

Standarisasi/Labeling ---> Public Procurement

Optimalisasi penerapan Peraturan Menteri ESDM No. 14/2012
Tentang Manajemen Energi

Meninjau ulang PP 70/2009 dan berkoordinasi dengan pihak terkait

Energy Audit --------- grant

Mendorong Pemda untuk menerapkan energy efficient street lighting

Capacity Building untuk Lembaga Keuangan

Capacity Building untuk Potential Project
Lampu Penerangan Jalan Umum
Hemat Energi
Latar Belakang

Sebagian besar Pemerintah Daerah mengunakan PJU dengan
lampu konvensional

Sementara itu, di lain pihak, banyak Pemerintah Daerah yang
menghadapi tunggakan dalam tagihan listriknya.

Sistem pembayaran yang menggunakan sistem blok atau
sistem lump sum.

Pajak PJU merupakan salah satu sumber penerimaan daerah
yang terbesar bagi Pemerintah Daerah.

Penerapan sistem meter dan terutama pemasangan lampu
hemat energi LED memerlukan biaya investasi yang besar
sehingga menjadi kendala bagi sebagian besar Pemerintah
Daerah.
Rekomendasi

Nilai pajak PJU yang diterima oleh Pemerintah Daerah seluruh
Indonesia sekitar Rp 2,19 trilyun pada tahun 2010. Jika terjadi
penghematan sekitar 10 persen saja, maka akan tersedia dana
sebesar Rp 219 milyar setahun yang dapat dibelanjakan untuk
angsuran investasi lampu PJU hemat energi per tahunnya.

BSN harus mewajibkan lampu PJU hemat energi yang beredar di
pasar harus memiliki SNI untuk menjamin standar kualitas untuk
melindungi konsumen.

Perlu ada show case atau proyek percontohan di jalan tertentu di
kota tertentu untuk menunjukkan perbedaan penghematan
penggunaan listrik pada lampu PJU hemat energi dan lampu PJU
non hemat energi , sehingga Pemerintah Daerah bisa melihat bukti
nyata dan bukan hanya sekedar teori di atas kertas saja.

Perlu sosialisasi ke daerah dalam rangka RAN GRK untuk
penurunan emisi CO2 melalui peningkatan efisiensi penggunaan
energi misalnya dengan penggunaan lampu hemat energi.

Meminta PLN agar dapat melengkapi semua lampu PJU dengan
sistem meterisasi sehingga Pemda terdorong untuk melakukan
penghematan energi.
TERIMA KASIH