P e r s e t u j u a n antara Pemerintah Republik Indonesia dan

P
e r s e t u j u a n
antara
Pemerintah Republik Indonesia
dan
Pemerintah Republik Federasi Jerman
rnengenai Bantuan Keuangan
f
Pemerintah Republik Indonesia
dan
Pemerintah Republik Federasi Jerman,
dijiwai oleh hubungan persahabatan yang ada antara Republik
Indonesia dan Republik Fe0erasi Jerman,
berkeinginan untuk memperkokoh dan mempererat hubungan persahabatan tersebut dengan jalan bekerjasama secara berrnanfaat dalam bidang bantuan pembangunan,
rnenyadari bahwa perneliharaan hubungan-hubungan terseliL•:i:. raerupakan dasar Persetujuan ini,
berkeinginan untuk membantu pembangunan ekonomi dan sosial
Republik Indonesia,
telah menyetujui sebagai berikut :
P A S A L
(1)
1
Pemerinta.~
Republik Federasi Jerman akan mernungkinkan
Pemerintah Republik Indonesia, dengan menunjuk Bank
Indonesia yang bertindak dengan kuasa penuh dan atas
nama Pemerintah Republik Indonesia, untuk mengadakan
pinjarnan-pinjaman dari Kreditanstalt fur Wiederaufbau
sampai sej umlah seratus tuj uh puluh j uta D.M., sesuai
dengan ketentuan ayat (2) sampai (4) pasal ini, dalam
rangka membantu menstabilisasikan dan membangun perekonomian Indonesia.
(2) Sampai j umlah lirna puluh j uta D.M. akan dipergunakan
untuk rnembiayai impor barang-barang guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan sipil waktu ini di Indonesia dan
biaya-biaya pengangkutan yang berhubungan dengan itu,
demikian pula jasa-jasa lainnya sebagaimana diatur
secara terperinci.
Penyediaan barang-barang tersebut harus disertai dengan pembukaan L/C terhi tung mulai tanggal 31 Maret
1974.
Pemerintah Republik Federasi Jerman bertitik-tolak dari pengertian bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan
..... I . ....
- 2 -
rnenggunakan nilai lawan dalam Rupiah dari basil penjualan
D.M. yang dipinjarnkan itu untuk proyek-proyek pernbangunan.
(3} Sarnpai j urnlah tiga puluh tiga juta seratus enarn puluh ribu D.M. akan disediakan bagi keperluan-keperluan pemeliharaan (maintenance support} untuk rnernbiayai perlengkapan,
perbelanjaan bagi penggantian dan tambahan peralatan, demikian pula onderdil-onderdil bagi proyek-proyek perusahaan-perusahaan urnurn/Negara sipil yang rnasih akan disetuj ui oleh kedua Pernerintah, serta untuk pernbiayaan jasajasa yang berhubungan dengan itu.
(4) Sarnpai jurnlah delapan puluh enam juta delapan ratus empat
puluh ribu D.M. akan digunakan untuk rnernbiayai proyekproyek yang akan dipilih oleh kedua Pemerintah.
Alokasi terakhir akan ditetapkan setelah diadakan penilaian yang rnenunjukkan bahwa proyek-proyek itu dapat dikernbangkan.
P A S A L
2
(l} Penggunaan pinjarnan-pinjarnan ini demikian pula persyaratan-persyaratannya atas mana pinjaman-pinjarnan diberikan
akan diatur oleh ketentuan-ketentuan dalarn persetujuanpersetujuan yang akan dibuat antara Bank Indonesia, yang
bertindak atas dasar kuasa penuh dan atas narna Pernerintah
Republik Indonesia, dan Kreditanstalt fUr Wiederaufbau
serta akan tunduk terhadap ketentuan-ketentuan hukurn yang
berlaku di Republik Federasi Jerman.
r
(2) Pemerintah Republik Indonesia akan menjarnin kepada
•
u
•
Kreditanstalt fur Wiederaufbau semua pernbayaran dalarn
mata uang D.M. untuk memenuhi hutang-hutang peminjam yang
akan dibuat dalam rangka persetujuan-persetujuan berdasarkan ayat (1} di atas.
P A S A L
3
Pemerintah Republik Indonesia akan rnembebaskan Kre<litanstalt
fUr Wiederaufbau dari semua pajak-pajak dan pungutan-pungutan
..... I . ....
- 3 -
umum lainnya yang berlaku di Republik Indonesia pada waktu
persetujuan-persetujuan, sebagaimana disebut dalam pasal 2
dari persetujuan ini dibuat atau selama masa pelaksanaannya.
PASAL
c
4
Pemerintah Republik Indonesia akan mengizinkan penumpangpenumpang dan supplier-supplier untt1k secara bebas memilih
perusahaan-perusahaan pengangkutan laut ataupun udara yang
digunakan untuk mengangkut orang-orang atau barang-barang
dalam rangka pemberian pinjaman ini dan tidak akan mengambil tindakan-ti~dak.an untuk menolak atau mempersulit ikut
sertanya secara wajar dan adil perusahaan-perusahaan pengangkutan yang berkedudukan di wilayah Jerman dalam persetuj uan ini, dan memberikan izin-izin yang diperlukan dalam
mengikut sertakan perusahaan-perusahaan itu.
P A S A L
5
Penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk proyek-proyek
yang dibiayai dari pinjaman-pinjaman tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari pasal 1 ayat (3) dan (4) di
atas ak.an diadak.an atas dasar penawaran umum internasional,
kecuali jika ditenttlkan lain dalam hal-hal tertentu.
P A S A L
(
6
Mengenai penyediaan barang•barang sehubungan dengan pemberian pinjaman-pinjaman tersebut, Pemerintah Republik Federasi Jerman menganggap penting sekali untuk memberikan pilihan pertama kepada hasil-hasil industrl Land Berlin.
P A S A L
7
Terkecuali ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal
4 mengenai pengangkutan udara, Persetujuan ini berlak.u pula untuk Land Berlin dengan ketentuan bahwa Pemerintah Republik Federasi Jerman tidak memberikan pernyataan yang
berlawanan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam
jangka waktu tiga bulan setelah Persetujuan ini mulai berlaku.
. .... I . ....
- 4 P A S A L
8
Persetujuan ini rnulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya .
Dibuat di Jakarta tanggal enarn Desember seribu sernbilan
ratus tujuh puluh empat rnasing-rnasing rangkap dua dalarn
bahasa Indonesia, Jerman dan Inggeris, di mana ketiga
naskah rnempunyai kekuatan yang sarna syahnya. Dalarn hal
penaf siran terhadap naskah Jerman dan Indonesia berbeda,
rnaka naskah Inggerislah yang rnenentukan.
Untuk Pernerintah
Republik Indonesia
Signed
Untuk Pernerintah
Republik Federasi Jerman
Signed
A g r e e me n t
between
the Goverrunent of the Republic of Indonesia
and
the Government of the Federal Republic of Germany
concerning Financial Assistance
The Goverrunent of the Republic of Indonesia
and
the Goverrunent of the Federal Republic of Germany,
in the spirit of the friendly relations existing between
the Republic of Indonesia and the Federal Republic of
Germany,
desiring to strengthen and intensify those friendly relations
by fruitful co-operation in the field of development
assistance,
aware that the maintenance of those relations constitutes
the basis of the present Agreement,
intending to contribute to the economic and social development of the Republic of Indonesia,
have agreed as follows :
Article
l
(1) The Goverrunent of the Federal Republic of Germany shall
enable the Goverrunent of the Republic of Indonesia to
have the Bank Indonesia, acting with full powers, and
on behalf of the Govermnent of the Republic of Indonesia raise with the Kreditanstalt fur Wiederaufbau
(Development Loan Corporation), Frankfurt/Main, loans
up to a total of one hundred and seventy million German
Marks, in accordance with the terms of paragraphs 2 to
4 of this Article, to help stabilize and build up the
Indonesian economy.
(2) Up to fifty million German Marks shall be used to
finance the import of goods to meet Indonesia's current
civilian requirements and the cost of transport
connected therewith, as well as other services pursuant
to detailed arrangements.
Such supplies must be covered by letters of credit opened
since 31 March 1974.
. .... I .... .
- 2 -
The Government of the Federal Republic of Germany starts
from the assumption that the Government of the Republic
of Indonesia will use the Rupiah counterpart funds
accruing from the sale of the borrowed German Marks for
development projects.
(3) Up to thirty-three million one hundred and sixty thousand
German Marks shall be earmarked as maintenance support
to finance equipment, replacement and supplementary
investments as well as spare parts intended for projects
of civilian public enterprises to be agreed between the
two Governments, and for the financing of serviceR
connected therewith.
(4) Up to eighty-six million eight hundred and forty thousand
German Marks shall be used to finance projects to be
selected by the two Governments. The final allocation
shall be made after an appraisal has shown the projects
to be eligible for promotion.
Article
2
(1) The utilization of these loans as well as the terms and
conditions on which they are granted shall be gover 1ed
1
by the provisions of the agreements to be concluded
between the Bank Indonesia, acting with full powers and
on behalf of the Government of the Republic of Indonesia,
and the Kreditanstalt fur Wiederaufbau, which agreements
shall be subject to the legal provisions applicable in
the Federal Republic of Germany.
(2) The Government of the Republic of Indonesia shall guarantee
to the Kreditanstalt fur Wiederaufbau all payments in
German Marks to be made in fulfilment of the borrower's
liabilities under the agreements to be concluded pursuant
to paragraph 1 above.
Article
3
The Government of the Republic of Indonesia shall exempt the
..... I . ....
- 3 -
Kreditanstalt fur Wiederaufbau from all taxes and other public
charges levied in i:he Republic of Indonesia at the time of the
conclusion , or during the implementation, of the agreements
referred to in Article 2 of U 1e present Agreement.
Article
4
The Government of the Republic of Indonesia shall allow
passengers and suppliers free choice of transport enterprises
for such transportation by sea or air of persons and goods as
results from the granting of the loans, abstain f:rom taking
any measures that might exclude or impair the fair and equal
participation of transport enterprises i1aving t.heir place of
business in the German area of application of the present
Agreement and grant the relevant permits for such participation
as required.
Article
5
Supplies and services for projects financed from the loans in
accordance with Article l (3) and (4) above shall, unless
otherwise provided for in individual cases, be subject to
international public tender.
Article
6
With regard to the supplies resulting from the granting of
the loans, the Goverrunent of the Federal Republic of Germany
attaches particular importance to preference being given to
products of industries of Land Berlin.
Article
7
With the exception of those provisions of Article 4 which
refer to air transport, this Agreement shall also apply to
Land Berlin provided that the Government of the Federal
Republic of Germany does not make a contrary declaration to
the Government of the Republic of Indonesia within three
months after the entry into force of the present Agreement •
. . . . . I . ....
- 4 -
Article
8
The present Agreement shall enter into force on the date of
signature thereof.
Done at Jakarta on December 6, 1974, in duplicate in the
German, Indonesian and English languages, the three texts
being equally authentic. In case of divergent interpretation
of the German and the Indonesian texts the English text shall
prevail.
For the Government of the
~epublic of Indonesia
Signed
For the Government of the
Federal Republic of Germany
Signed
Abkommen
zwiachen
der Regierung der Republik Indonesian
und
der Regierung der Bundesrepublik Dcutschland
Uber Kapitalhilfo
~
.
Die Regierung der Republlk Indonesian
und
die Regiorung der
Bundesrcpublil~
Doutschland
1m Geiste dar bestehenden freundschaftl1chen Beziehungen
zwischen der Republik Indonesian uni dor Bumearepublik
Deutscbland,
in dam Wunsche, die se freundschaftlichon Beziehungen durch
fruchtbare Zusammenarbeit auf dem Gobiot der Entwicklungshilte zu festigen uni zu vertiefen,
im BewuBtsein, da.B die Autrechterbaltung dieser Beziehungen
die Grwldlage dieses Abkonmena 1st,
in der Absicht, zur wirtschaftlichen un1 sozialen Entwicklung
der Republik Indonesian beizutragen, a.ind w.t.e folgt Uberein-
gekommena
Artikol l
(1) Dia Reg.:l.erung der Bumesrepublik Doutochland. erm8glicht
es der Reg.:Lerung der Republik Indonosien, daB die Bmk
Indonesia, mit Vollmacht und im Auftrag der Regierung der
Republilt Indone s1 en handelnd, bei dor Kreditanstalt tur
\11ederaufbau, Frankfurt am Hain, zur Stabilisierung und
zum lfiederaufbau der indoneaioohon Uirtschaft Darlehen
bis zur H6he von insgesamt einbundortsiebzig Millionen
Deutsche Mark gemfi.B Absatz 2 bis 4 aufninxnt.
(2) Ein Betrag bis zur H6he von fUnfzig Millionen Deutsche
Mark 1st zur FinanZ1erung der E1nfubr von autern des
laufanden zivilen EinfUhrbedarfo Indonesians UDd damit
zusammenbl:lngender ~sporte sowio anderer Leistungen
naoh I•laBgabe nllberer Vereinbarungon bostimt.
-2-
Es muB sich hierbei um Liefenmgen bandeln, 1Ur die die
Akkredit ive nach dem 31. I·l iirz 1974 eroftnet warden sind.
Die Regierung der BuDiesrepublik Deutscbland geht davon
aus, daB die Regierung der Republlk Indonesiai die aus
dem Verkau:t der dargeliebenen Deutscben Mark anfal1enden
Rup1ah-Gegenwerte fUr Entwicklungsvorhaben verwendet.
(3) E1n Betrag bis zur B6he von dreitmddre.1B1g Mlllionen
einhumlert\mdsecbzigtausend Deutscho Itlrk 1st al.a
maint.enance support zur F1nanz1erung von AuarUstungen,
Ersatz- und Ergilnznngsinvestitlonon sowie Ersatzteil.en
vorgesehen, die fUr zwiachen belden Regierunaen zu vereinbarende Vorbaben ziviler 6f:fentllcher Unternebam bestimmt
sind, sovi.e zur Finanzianmg damit msammenbJlngender
Leis1ungm.
(4) E1n Bet.rag bis ztr B6be von sechsuodachtzig Millionen
achtbundertundv1erz1gtaisend Deutsche I·lark ist zur
Ffnanz1enmg von Kap1talbilf eprojektan vorpsehen, die
von beiden Reglerungen ausgevlibl.t werden. Di• endgllltige
Festlegung erfolgt, nachdem die PrllfuDg die WrderungswUrdJ.gkei. t der Projekte ergeben bat.
Artlkel 2
(1) Die Verwendung dieser Darlehen sowie die BecUnanngen, zu
denen ale gewllbrt wrden, best1mmen die zwlacben der Bmk
Indcnes1a, mit Vo11.m.cbt und 1m Auftrag der Regierung dar
Republlk IDdonesim bandelnd, uDl dor Kred1ta11Sta1t filr
Wiederautbau abzuschlle8enden Vertrtige, di.a den in der
Bund.earepubllk Deutscbland geltmden Rechtavorachriftm
unterllegan.
(2) Die Regierung der Republlk Indonesian wird gegenUber
der Kreditmstalt fUr W1ederaufbau al.le Zablnngen in
-3Deutscher Mark in ErfUllung von Verbindllcbkeiten des
Darlebensnehmers auf Grund der nac!l Absatz l abzuscblieBenden VartrUge garantieren.
Artlkel 3
der Republik
stal.t :Cur lederaufbau von
of.tentlichen Abgaben :rre1.
der 1D :Artikel 2 enrillmten
erhobon werden.
D1e Regienmg
Indones1m stollt die Kreditansllmtl.1chen steuern und sonstigen
die bei AbschluB oder Dtrchfilbrung
Vertriige in der Republlk Imoneslen
Artikel 4
Die Regierung der Republik Indonasim Uberlll.Bt bei den aich
aus der Darleb.ensge'dbnmg ergebenden Tronsporten von Parsonen
UDd OOtern 1m See- UD:l Luftverkehr den Paasagleren und
Lieferanten die fre1e Wahl. der Verkehrsuntomebmen, tr1fft
keine MaBnahmen, welche die gleicbberecbt1gte Bete1J.i&ung
der Verkebrs\mternehmen mit Sitz 1n dem drutscben Geltungsbereich dieses Abkoamens ausschlieBen oder erschweren. UDd ertell.t gegebenenfalls die .fUr eine Bete1llgung dieser Verkebrsunternebmen er:forderl.ichen Oellobmigungen .
Artikel 5
Lioferungen und. Leistungen fUr Vorbaben, die aus den Darleben
gemi!.B Artikel 1 Absatz 3 und 4 bezahlt word.en, sim international. of.fentlich auszuscbreibcn, sCRreit nicht im Elnzel.fall.
etwas Al:Jti:e1chendes f estgelegt wird.
-4-
.Artikol 6
Dio Reg1erung der Bundearepublik Doutochlnnd lagt beeonderen
Wert darnuf ,dnO boi den aich auo dor Gowbrung dor Darlehen
orgobenden Liefoningon die Erzeugnioso dor Iniustrie dos
Landes Borlin bovorzugt berlickaichtigt t·rorden.
Artikol
7
I.U.t Auanahme dor Bestinmungon dos Artikolo 4 hinaicbtlich dos
Luftverkcbra gilt dieses Abkomon ouch fUr das Land Berlin,
ooforn nicbt die Regierung der Bundosropublik Deutocbland
gogonUbor dor Rogiorung dor Ropublik Inclonesion innorbalb
von droi l1onnten naob Inltrofttreton doo Abkommens e1no gegonto1ligo Erkllirung nbgibt.
Art1kol 8
D1osea AbkoJIDen tritt am Tage so1nor untorze1cbnung in Kraft.
Gosobobon zu Jaltarta am 6.
Dezember
1974,
in zve1 Urachrifton jede in indono atacbor, doutscher und
englischer Sprache, uobe1 jodor Wortlaut gloicheronBen
vorbindl.ich 1st. Bo1 Wlterschiodlichor Auologung dos
indonooiscben und dea deutschon Uortlauto ist dor ongliscba
Wortlaut mnBgebend.
dio Region.ms
dor Ropubl1k Indonesion
FUr
Signed
FUr dio Reg1orung
dor Dundeorepubl1k
Deutaobland
Signed
THE Al-IDASSADOR
OF THE
FEDERAL REPUBLIC CF GERMANY
Jakarta, December 6, 1974
Excellency,
I refer to Article 1 (3) and (4) of the Agreement signed on
December 6, 1974 between the Government of the Federal
Republic of Germany and the Republic of Indonesia concerning
Financial Assistance, which paragraphs read as follows :
to thirty-three million one hundred and sixty
thousand German Marks shall be earmarked as maintenance
support to finance equipment, replacement and supplementary investments as well as spare parts intended for
projects of civilian public enterprises to be agreed
between the two Governments, and for the financing of
services connected therewith.
(4) Up to eighty-six million eight hundred and forty
thousand German Marks shall be used to finance projects
to be selected by the two Governments. The final
allocation shall be made after an appraisal has shown
the projects to be eligible for promotion."
•(3) Up
I have the honour, Excellency, to set forth the following on
behalf of the Government of the Federal Republic of Germany:
t- .,
The Government of the Federal Republic of Germany regards
the results of the inter-delegation negotiations in February/
March, 1974, as recorded in the "Agreed Minutes 11 of 8 March
1974, as the basis for the projects to be agreed upon between
it and the Government of the Republic of Indonesia.
It will proceed on this basis in any further talks on
Financial Assistance.
His Excelle ncy
Mr. Adam Malik,
Minister for Foreign Affairs
of the Republic of Indones ia,
J A KA R TA,
Indonesia.
..... I . ....
- 2 -
I would appreciate it if you would confirm your Government's
agreement with the foregoing.
Accept, Excellency, the assurances of my highest
consideration.
Signed
The Ambassador of the
Federal Republic of Germany
Jakarta , December 6, 1974
Excellency,
I refer to Article 1 (2), first sentence, and Article 5 of
the Agreement signed on December 6, 1974 between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government
of the Republic of Indonesia concerning Financial Assistance,
which read as follows:
11
Up to fifty million German Marks shall be used to finance
the import of goods to meet Indonesia's current civilian
requirements and the cost of transport connected therewith,
as well as other services pursuant to detailed arrangements." I
11
Supplies and services for projects financed from the loans
in accordance with Article 1 (3) and (4) above shall, unless
otherwise provided for in individual cases, be subject to
international public tender. "
I have the honour to communicate to Your Excellency the
following in connection therewith on behalf of the Government
of the Federal Republic of Germany:
The Government of the Federal Republic of Germany prefers,
in the interest of the developing countries, to grant untied
financial assistance. It has made repeated public declarations
to this effect and by untying project aid for Indonesia since
1970 has confirmed this policy. In 1973 it began to grant unHis Excellency
Mr. Adam Malik
Minister for Foreign Affairs
of the Republic of Indonesia
Jakarta
- 2 -
I
tied commodity aid as well, and in 1974 no German financial
assistance has been tied to supplies and services from the
Federal Republic of Germany . The Government of the Federal
Republic of Germany expects , however , that the Government
of the Republic of Indonesia in using the commodity aid shall
give sympathetic consideration to requirements by enterprises
established in Indonesia with German interest as well as
requirements by holders of German licences .
'I
I
I
I
With regard to project aid, the Government of the Federal
Republic of Germany has left no doubt that itwould like to
see the principle of making supplies and services subject to
international public tender accepted on a world- wide basis,
and by untying its assistance since 1970 it wanted to lead
the way in this direction . In statements made within the
scope of bilateral and multilateral contacts the Government
of the Federal Republic of Germany has identified itself
with this principle and expressed the hope that other donor
countries would follow the German example . Nor has it ever
left any doubt that on this point - especially with regard
to Indonesian interests - it cannot disregard the policies
of other donour countries . Starting from this basic position,
the Government of the Federal Republic of Germany reserves
the right to consider from case to case which is the best
procedure for inviting tenders for individual projects and ,
in so far as this appears necessary on substantive grounds ,
to restrict tenders to the Federal Republic of Germany .
For the same basic reasons , the Government of the Federal
Republic of Germany cannot ignore the policies of other donor
countries in relation to commodity aid being used for the
financing of essential import goods . Consequently, it reserves
the right to take new decisions on future commodity aid
procedures in the light of experience with aid-untying policies . I
I
Ii
I
'
:
- 3 I would be grateful i f you would confirm your Uovernment's
agreement to the above.
Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration .
1
!
I
I
Signed
I
I
'
I
I
I
I
l
II
I
11
I
I
i
I
I
!I
11
I
'
I
I
Der Botschafter der Bund.esrepublik
Deutschland
Jakarta, den 6 Dezember 19 4
Herr I'tinis ter,
ich beziehe mic h auf Artikel 1 Absatz 3 und 4 des am
6. Dezember 1974 unterzeichneten Abkommens zwischen der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Republik
Indonesien Uber Kapitalhilfe , die wie folgt lauten:
11(3) Ein Betrag bis zur Rohe von dreiunddreiBig Millionen
einhundertundsechzigtausend Deutsche Mark ist als
maintenance support zur Finanzierung von Ausrtistungen,
Ersatz- und Erganzungsinvestitionen sowie Ersatzteilen
vorgesehen, die fUr zwischen beiden Regierungen zu
vereinbarende Vorhaben ziviler offentlicher Unternehmen
bestimmt sind , sowie zur Finanzierung damit zusammenhangender Leistungen . "
"(4) Ein Betrag bis zur Hohe von sechsundachtzig Millionen
achthundertundvierzigtausend Deutsche Mark ist zur
Finanzierung von Kapitalhilfeprojekten vorgesehen, die
von beiden Regierungen ausgewahlt werden . Die endgliltige
Festlegung erfolgt, nachdem die Prtifung die Forderungswtirdigkei t der Projekte ergeben hat . 11
Ich beehre mich, Herr Minister, namens der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland hierzu folgendes darzulegen:
Seiner Exzellenz
dem AuBenminister
der Republik Indonesien
Herrn Adam Malik
Jakarta
- 2 I
11
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland betrachtet
hinsichtlich der zwischen ihr und der Regierung der Republik
Indonesien zu vereinbarenden Vorhaben die Ergebnisse der
Delegationsverhandlungen im Februar/Marz 1974 in Jakarta,
die in den 11 Agreed Minutes 11 vom 8 .3.1974 festgehalten sind,
als Grundlage. Sie wird bei den weiteren Gesprachen hiervon
ausgehen.
"
11
I:,,
Ii
11
Ich bitte Sie, mir das Einverstandnis Ihrer Regierung mit
den obigen Ausftihrungen bestatigen zu wollen.
Genehmigen Sie, Herr Minister, die Versicherung meiner
ausgezeichnetsten Hochachtung .
It
II
t
IIIt
I
I
t
I
!
t
t
I
I
:
I
11
II
11
Ii
Signed
Der Botschafter der Bundesrepublik
Deutschland
Jakarta, den
6.Dezember
1974
Herr Minister,
l
ich
des
der
der
beziehe mich auf Artikel 1 Absatz 2 Satz 1 und Artikel 5
am 6. Dezember 1974
unterzeichneten Abkommens zwischen
Regierung der Bu.ndesrepublik Deutschland und der Regierung
Republik Indonesien Uber Kapitalhilfe, die wie folgt lauten
11
Ein Betrag bis zur Hohe von filnfzig Millionen Deutsche Mark
ist zur Finanzierung der Einfuhr von Giltern des laufenden
zivilen Einfuhrbedarfs Indonesiens und damit zusammenb.a.ngende
Transporte sowie anderer Leistungen nach MaBgabe naherer
Vereinbarungen bestimmt ."
11
Lieferungen und Leistungen filr Vorhaben, die aus den Darle hen
gemaB Artikel 1 Absatz 3 und 4 bezahlt werden, sind international offentlich auszuschreiben, soweit nicht im Einzelfal
etwas Abweichendes festgelegt wird. 11
Ich beehre mich, Eurer Exzellenz namens der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland hierzu folgendes darzulegen:
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland befilrwortet im
Interesse der Entwicklungslander das Prinzip der Lieferungebundenhei t bei der Kapitalhilfe. Sie hat dies wiederholt
offentlich erklart und durch die Aufbindung der Projekthilfe
filr Indonesien seit 1970 bekraftigt. Im Jahre 1973 gewahrte sie
erstmals auch die Warenhilf e ungebunden. Auch 1974 ist die
Seiner Exzellenz
dem AuBenminister
der Republik Indonesien
Herrn Adam Malik
Jakarta
- 2 -
•
ii
gesamte deutsche Kapitalhilfe nicht an Lieferungen und
LeisiA.lngen aus der Bundesrepublik Deutschland gebunden .
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erwartet jedoch,
daB die Regierung der H.epublik Indonesien bei der Verwendung der Warenhilf e die Anforderungen von in Indonesien
errichteten Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung
sowie die Inhaber deutscher Lizenzen mit Wohlwollen berticksichtigt.
I
I
I
I
Binsichtlich der Projekthilie hat die Regierung der BundesI,
republik Deutschland keinen Zweifel daran gelassen , daB sie
die internationale offentliche Ausschreibung der Lieferungen
und Leistungen als ein weltweit gliltiges Prinzip anstrebe
und mit ihrer Aufbindung 1970 einen beispielgebenden ersten
I
Schritt in dieser Ricbtung babe tun wollen. In entsprechenden
Erklarungen anlaBlich bilateraler und multilateraler Kontakte
hat sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland zu diesem
Prinzip bekannt und ihrer ~offnung Ausdruck verliehen, daB sich
andere Geberlander dem deutschen Beispiel anschlieBen wilrden .
Sie hat auch nie einen Zweifel daran gelassen , daB sie in
dieser Frage - insbesondere im Binblick auf das indonesische
Interesse - das Vorgehen der tibrigen Geberlander nicht auBer
acht lassen konne. Ausgehend von diesem grundsatzlichen Standpunkt behalt sich die ttegierung der Bundesrepublik Deutschland
I
vor, von Fall zu Fall zu prilfen, welche Ausschreibungsmodalitaten dem einzelnen Projekt angemessen sind und - soweit dies
sachlich geboten erscheint - im Einzelfall eine auf die Bundesrepublik Deutschland beschrankte Ausschreibung festzulegen.
I
11
I
II
I
Aus den gleichen grundsatzlichen Erwagungen kann die Regierung
der ~undesrepublik Deutschland in bezug auf die Warenhilfe ,
die ftir die Finanzierung notwendiger Liefergliter benutzt wird,
das Vorgehen der tibrigen Ueberlander eben:t'alls nicht auBer
acht lassen. Sie behalt sich daher vor , die bei der Auf1
bindung erzielten Erfahrungen zu prilfen und diese J!!rfahrungen 1
zur urundLage neuer Entscheidungen Uber das ki.inftige Verfahren I
bei der Abwicklung der Warenhilfe zu machen .
1
I
i
,,
II
'
.
- 3 I
I
I
II
Ich bitte Sie, mir das Einverstandnis Ihrer Regierung mit
den obigen Ausftihrungen bestatigen zu wollen.
Genehmigen Sie, Herr Minister, die Versicherung meiner
ausgezeichnetsten Hochachtung.
Signed
I
I
I