TOPIK UTAMA Di - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat

Transcription

DARI REDAKSI
gambar sampul:
Ilustrasi oleh Isa Islamawan
SUSUNAN REDAKTUR
PENASIHAT
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
PENANGGUNG JAWAB
Plt. Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
KETUA REDAKSI
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, Dan Hubungan
Masyarakat
SEKRETARIS REDAKSI
Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat
ANGGOTA REDAKSI
Dra. Rully Makarawo, Apt
Dra. Ardiyani, Apt, M.Si
Aji Wicaksono, S.Farm, Apt
Isnaeni Diniarti, S.Farm, Apt
Wasiyah, S.AP
Muhammad Isyak Guridno, S.Si, Apt
Radiman, S.E
Rudi, Amd. MI
ALAMAT REDAKSI
Jln. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4 - 9
Jakarta Selatan
Kementerian Kesehatan RI
Setditjen Binfar dan Alkes,
Subbagian Humas Lt. 8 R.801
(021) 5214869 / 5201590 Ext. 8009
PENGANTAR
Arah kebijakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan seperti yang tercantum
dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 - 2019 berfokus pada sasaran
strategis untuk mencapai tujuan program, yaitu terwujudnya peningkatan
ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas, terwujudnya kemandirian bahan baku
obat, obat tradisional, dan alat kesehatan, serta terjaminnya alat kesehatan dan PKRT
yang memenuhi syarat di peredaran.
Ketiga tujuan ini tidak bisa berdiri sendiri, saling berkaitan. Namun pada
kesempatan ini, tujuan yang pertama, yaitu terwujudnya peningkatan ketersediaan
obat dan vaksin di Puskesmas tentunya menjadi fokus utama. Ketersediaan obat dan
vaksin atau dari sisi negatifnya, kekosongan obat dan vaksin merupakan isu yang selalu
mengemuka saat berbicara mengenai pelayanan kesehatan. Apalagi jika dikaitkan
dengan sistem pengadaan secara elektronik/e-purchasing yang saat ini telah memasuki
implementasi pada tahun ketiga.
Untuk itu, Buletin Infarkes edisi kali ini mengangkat program Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan dalam mendukung ketersediaan obat di era Jaminan Kesehatan
Nasional, termasuk mengulas khusus tentang e-katalog dan e-Logistik. Selain itu,
terdapat informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan seperti Rakonas, Kunjungan Menteri Kesehatan, Pertemuan
sosialisasi dan koordinasi Fasilitasi Peralatan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman
Obat (P4TO) dan lain-lain.
Akhir kata, semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan
memberikan wawasan bagi para pembaca.
DAFTAR ISI
Pengadaan Barang/Jasa yang Lebih Efektif,
Efisien dan Akuntabel
Melalui E-Katalog
03
Implementasi E-Logistik dalam
Mendukung Capaian Indikator Persentase
Ketersediaan Obat dan Vaksin
07
Pemantapan Pelaksanaan Program Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan dalam
Mendukung Ketersediaan
Obat di Era JKN
09
Jaminan Kesehatan dan Ketersediaan Obat
-Wawancara Ibu Dirjen
dengan Metro TV-
12
15
RAKONAS Gelombang I
RAKONAS Gelombang II
17
Kunjungan Kerja Menteri Kesehatan ke
Provinsi Kalimantan Utara
20
Pertemuan Sosialisasi dan Koordinasi
Fasilitasi Peralatan Pusat Pengolahan Pasca
Panen Tanaman Obat (P4TO)
22
Musyawarah Nasional Gabungan
Pengusaha Jamu dan
Obat Tradisional
24
25
Produksi Bahan Baku Parasetamol Dalam
Negeri - Suatu Tinjauan
Peran Farmakoekonomi dalam
Pelayanan Kesehatan
27
Rukuk, Sujud, dan Menghapal Quran
sebagai Profilaksis Alzheimer dan
Demensia – Suatu Hipotesis
29
TOPIK UTAMA
Pengadaan Barang/Jasa yang
Lebih Efektif, Efisien dan
Akuntabel Melalui E-Catalogue
D
i tengah skeptisisme publik
atas program pemberantasan korupsi
sebuah harapan baru dimunculkan
oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada
penghujung 2012, yaitu pengadaan
melalui pembelian langsung
(e-purchasing) berdasarkan
e-catalogue.
Apa manfaat e-catalogue?
Pertama, e-catalogue menjadikan
proses pengadaan barang/jasa di
sektor publik lebih efisien. Kedua,
e-catalogue juga dapat meningkatkan
transparansi. Harga dan penyedia
produk dalam e-catalogue dapat
diakses semua pihak. Dengan
demikian, masalah kebocoran
anggaran yang sering terjadi dalam
pengadaaan barang/jasa bisa ditekan.
Ketiga, e-catalogue yang
menyederhanakan proses akan
mengundang semakin banyak
rekanan untuk berpartisipasi.
E-catalogue telah menyederhanakan
administrasi dan proses pengadaan
barang/jasa yang cenderung rumit.
Manfaat seperti ini akan semakin
terasa, ketika semakin banyak
barang/jasa yang dimasukkan ke
dalam e-catalogue.
Pembelian secara elektronik
(e-purchasing) membawa manfaat
besar dalam hal mempercepat
proses pengadaan dan memberikan
harga lebih efisien. Untuk
membangun sistem e-purchasing
diperlukan adanya:
1. Electronic Catalog. Untuk katalog
memerlukan standarisasi
barang/jasa. Penyelenggara
e-catalogue dapat mengacu ke
standar yang sudah ada.
2. Institusi penyelenggara
e-purchasing.
3. Regulasi yang menaungi
pihak-pihak yang terlibat di
dalamnya. Regulasi ini mencakup
juga kontrak payung (framework
contract) antara pembeli dan
penjual. Di pemerintahan, pembeli
adalah instansi-instansi
pemerintah pusat maupun
daerah. Framework contract dapat
dilakukan antara supplier dengan
salah satu instansi pusat untuk
mewakili seluruh pembeli atau
pengguna jasa.
4. Database yang besar dan selalu
terbaru (up to date) tentang
barang/jasa. Database ini
sebaiknya terintegrasi dengan
sistem di penyedia barang/jasa
sehingga dapat diketahui stok dari
barang yang dicantumkan di
dalam sistem.
Hal.03 l Buletin INFARKES Edisi II - Maret 2015
TOPIK UTAMA
Sistem katalog elektronik
(E-Catalogue) obat yang diluncurkan
pertama kali pada tahun 2013,
sekurang-kurangnya memuat
informasi teknis dan harga
Barang/Jasa. Barang/Jasa yang
dicantumkan dalam katalog elektronik
ditetapkan oleh Kepala LKPP. Dimana
LKPP melaksanakan Kontrak Payung
dengan Penyedia Barang/Jasa untuk
Barang/Jasa tertentu. Kementerian,
Lembaga, Satuan Kerja Perangkat
Daerah, dan Institusi melakukan
E-Purchasing terhadap barang/jasa
yang sudah dimuat dalam sistem
catalog.
Melalui e-catalogue, celah
terjadinya penyimpangan dalam
pengadaan alat kesehatan dan obat
dapat diminimalisir. Mengapa bisa
diminimalisir? Karena harga yang
terdaftar di e-catalogue sudah
tercantum dengan jelas. Sistem
e-catalogue ini memiliki akuntabilitas
yang kuat sebagai salah satu sistem
pengadaan alat kesehatan & obat.
Tujuan akhirnya agar tata kelola
pengadaan menjadi lebih tertata dan
baik. Efeknya, “kongkalikong” pun
dapat dihindarkan karena harga yang
sudah pasti. Hal itu didukung dengan
Permenkes No 63 tahun 2014
tentang Pengadaan Obat
Berdasarkan e-catalogue yang
berbunyi: “Pengaturan pengadaan
obat berdasarkan Katalog Elektronik
(E-Catalogue) bertujuan untuk
menjamin transparansi/keterbukaan,
efektifitas dan efisiensi proses
pengadaan obat dalam rangka
memenuhi kebutuhan pelayanan
kesehatan yang hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan”
Pengadaan obat melalui
e-purchasing maupun secara manual
berdasarkan e-catalogue telah
dilaksanakan sejak tahun 2013 untuk
327 sediaan generik, dan melibatkan
kurang lebih 29 industri farmasi.
Tahun 2014, Sistem Jaminan
Kesehatan Nasional mulai
Hal.04 l Buletin INFARKES Edisi I - Maret 2015
diberlakukan. Berdasarkan Peraturan
Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan
Nasional, pelayanan obat untuk
peserta JKN pada fasilitas kesehatan
mengacu pada daftar obat yang
tercantum dalam Fornas dan harga
obat yang tercantum dalam
e-catalogue obat. Oleh karena itu
e-catalogue obat terus dikembangkan
secara terbuka dan dapat diikuti oleh
semua penyedia barang/jasa yang
terdaftar pada sistem elektronik.
Prinsip pemilihan penyedia
barang/jasa secara elektronik
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012,
yaitu efisien, efektif, transparan,
terbuka, bersaing, adil/tidak
diskriminatif dan akuntabel
PENGADAAN OBAT DENGAN
PROSEDUR E-PURCHASING
(Permenkes No 63 tahun 2014
tentang Pengadaan Obat
Berdasarkan Katalog
Elektronik/E-Catalogue)
Pengadaan obat yang tersedia
dalam daftar di sistem E-Catalogue
obat Portal Pengadaan Nasional
dilakukan dengan prosedur
E-Purchasing. E-Purchasing
merupakan tata cara pembelian
barang/jasa melalui sistem
E-Catalogue obat. Adapun pengertian
E-Catalogue obat adalah sistem
informasi elektronik yang memuat
daftar, jenis, spesifikasi teknis dan
harga obat dari berbagai penyedia
barang/jasa tertentu.
menyesuaikan dengan Fornas.
Sampai dengan Mei 2015, sejumlah
779 sediaan obat telah ditanyangkan
dalam e-catalogue obat yang
melibatkan 78 industri farmasi.
Di dalam permenkes nomor 63
tahun 2014, Pengadaan barang/jasa
secara elektronik atau E-Procurement
dapat dilakukan dengan E-Tendering
atau E-Purchasing. E-Tendering
merupakan tata cara pemilihan
penyedia barang/jasa yang dilakukan
A. Persiapan
Sebelum melakukan E-Purchasing,
K/L/D/I sudah melakukan
perencanaan kebutuhan obat.
Selanjutnya K/L/D/I melakukan
persiapan proses pengadaan obat
dengan E-Purchasing sebagai berikut:
1. Satuan Kerja di bidang kesehatan
baik Pusat maupun Daerah dan
FKTP atau FKRTL menyampaikan
rencana kebutuhan obat kepada
PPK.
2. PPK melihat Katalog Elektronik
(E-Catalogue) obat dalam Portal
Pengadaan Nasional yang memuat
nama provinsi, nama obat, nama
TOPIK UTAMA
penyedia, kemasan, harga satuan
terkecil, distributor, dan kontrak
payung penyediaan obat.
3. PPK menetapkan Daftar
Pengadaan Obat sesuai
kebutuhan dan ketersediaan
anggaran yang terdiri atas:
a. Daftar Pengadaan Obat
berdasarkan e-catalogue obat
yaitu daftar kebutuhan obat
yang tercantum dalam sistem
e-catalogue obat yang
ditayangkan di Portal
Pengadaan Nasional.
b. Daftar Pengadaan Obat di luar
e-catalogue obat, yaitu daftar
kebutuhan obat yang tidak
terdapat dalam e-catalogue
obat.
Kedua daftar pengadaan obat
tersebut harus ditandatangani
oleh PPK.
4. Daftar Pengadaan Obat
berdasarkan e-catalogue obat yang
sudah ditandatangani selanjutnya
diteruskan oleh PPK kepada Pokja
ULP/Pejabat Pengadaan untuk
diadakan dengan metode
E-Purchasing.
5. Daftar Pengadaan Obat di luar
e-catalogue obat selanjutnya
diteruskan oleh PPK kepada Pokja
ULP/Pejabat Pengadaan untuk
diadakan dengan metode lainnya
sesuai Perpres Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 .
B. Pengadaan Obat dengan
Prosedur E-Purchasing
Pembelian obat secara
E-Purchasing berdasarkan sistem
E-Catalogue obat dilaksanakan oleh
PPK dan Pokja ULP atau Pejabat
Pengadaan melalui aplikasi
E-Purchasing pada website Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),
sesuai Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012
tentang E-Purchasing.
Tahapan yang dilakukan dalam
E-Purchasing Obat adalah sebagai
berikut:
1. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan
membuat paket pembelian obat
dalam aplikasi E-Purchasing
berdasarkan Daftar Pengadaan
Obat. Paket pembelian obat
dikelompokkan berdasarkan
penyedia
2. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan
selanjutnya mengirimkan
permintaan pembelian obat
kepada penyedia obat/Industri
Farmasi yang terdaftar pada
e-catalogue.
3. Penyedia obat/Industri Farmasi
yang telah menerima permintaan
pembelian obat melalui
E-Purchasing dari Pokja
ULP/Pejabat Pengadaan
memberikan persetujuan atas
permintaan pembelian obat dan
menunjuk distributor/PBF. Apabila
menyetujui, penyedia
obat/Industri Farmasi
menyampaikan permintaan
pembelian kepada distributor/PBF
untuk ditindaklanjuti. Apabila
menolak, penyedia obat/Industri
Farmasi harus menyampaikan
alasan penolakan.
4. Persetujuan penyedia
obat/Industri Farmasi kemudian
diteruskan oleh Pokja ULP/Pejabat
Pengadaan kepada PPK untuk
ditindaklanjuti. Dalam hal
permintaan pembelian obat
mengalami penolakan dari
penyedia obat/Industri Farmasi,
maka ULP melakukan metode
pengadaan lainnya sesuai
Peraturan Presiden Nomor 54
tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Perpres Nomor 70 Tahun
2012 .
5. PPK selanjutnya melakukan
perjanjian/kontrak jual beli
terhadap obat yang telah disetujui
dengan distributor/PBF yang
ditunjuk oleh penyedia
obat/Industri Farmasi.
6. Distributor/PBF kemudian
melaksanakan penyediaan obat
TOPIK UTAMA
sesuai dengan isi
perjanjian/kontrak jual beli.
7. PPK selanjutnya mengirim
perjanjian pembelian obat serta
melengkapi riwayat pembayaran
dengan cara mengunggah (upload)
pada aplikasi E-Purchasing.
8. PPK melaporkan item dan jumlah
obat yang ditolak atau tidak
dipenuhi oleh penyedia
obat/Industri Farmasi kepada
kepala LKPP c.q. Direktur
Pengembangan Sistem Katalog ,
tembusan kepada Direktur
Jenderal Bina Kefarmasian dan
Alat Kesehatan c.q Direktur Bina
Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan paling lambat 5 (lima)
hari kerja.
Dalam hal terdapat gangguan
teknis pada aplikasi E-Purchasing
sehingga aplikasi tersebut tidak dapat
dipergunakan untuk sementara
waktu, maka K/L/D/I dapat melakukan
proses pengadaan tanpa melalui
prosedur E-Purchasing (secara
manual/offline) dengan tetap
mengacu pada harga dan penyedia
yang dimuat dalam E-Catalogue.
Proses pengadaan yang dilakukan
secara manual tersebut memerlukan
dokumen pengadaan yang meliputi:
a) undangan negosiasi;
b) berita acara proses negosiasi;
c) permintaan pembelian; dan
d) perjanjian pembelian.
Dalam peraturan kepala LKPP No
14 Tahun 2015 sudah diatur
mengenai sanksi terhadap penyedia
barang/jasa. Penyedia Barang/Jasa
dikenakan sanksi apabila:
a. tidak menanggapi pesanan dalam
transaksi melalui E-Purchasing;
b. tidak dapat memenuhi pesanan
sesuai dengan kesepakatan dalam
transaksi melalui E-Purchasing
tanpa disertai alasan yang dapat
diterima;
c. harga Barang/Jasa melalui proses
E-Purchasing lebih mahal dari
harga Barang/Jasa yang dijual
selain melalui E-Purchasing pada
periode penjualan, jumlah, dan
tempat serta spesifikasi teknis dan
persyaratan yang sama; dan/atau
d. membuat dan/atau
menyampaikan dokumen
dan/atau keterangan lain yang
tidak benar untuk memenuhi
persyaratan Katalog Elektronik.
Penyedia Barang/Jasa dikenakan
sanksi berupa:
1. peringatan tertulis;
2. denda;
3. penghentian sementara dalam
sistem transaksi E-Purchasing; atau
4. penurunan pencantuman dari
katalog elektronik.
S
alah satu sasaran strategis
Kementerian Kesehatan yang
tertuang dalam rencana strategis
Kementerian Kesehatan Tahun
2015-2019 antara lain meningkatnya
akses, kemandirian, dan mutu
sediaan farmasi dan alat kesehatan,
dimana salah satu target indikator
untuk mencapai sasaran tersebut
adalah persentase ketersediaan obat
dan vaksin di puskesmas sebesar
90%. Hal ini perlu didukung dengan
terselenggaranya manajemen logistik
alat kesehatan, obat, dan vaksin
dalam rangka pemenuhan tepat
waktu baik jumlah dan kualitas.
Informasi ketersediaan obat dan
TOPIK UTAMA
mengembangkan aplikasi
ketersediaan obat di tingkat Pusat,
Provinsi, dan Kabupaten/kota yang
dinamakan Sistem E-Logistik yang
digunakan dalam manajemen
pengelolaan dan pemantauan
ketersediaan obat di Instalasi
Farmasi.
Sistem e-logistik adalah
aplikasi pengelolaan obat dan BMHP
di Instalasi Farmasi pusat, provinsi,
dan kabupaten/kota untuk
mendukung pelaporan, pencatatan,
dan pengelolaan obat dan BMHP.
Tujuan dari sistem E-logistik
yaitu:
1. Memastikan ketersediaan obat
•
•
•
Modul E-Logistik terdiri dari :
Manajemen Profil
Kabupaten/Kota
Manajemen Logistik
Laporan Rutin
Progres E-Logistik
Pada akhir tahun 2014, telah
dilakukan upaya untuk perbaikan
dan pengembangan sistem e-logistik.
Progres yang telah dilakukan oleh
Direktorat Bina Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan antara lain:
1. Updating master data obat dan
alat kesehatan.
Updating master data obat dan
perbekalan kesehatan diperlukan
untuk menjadi pondasi dalam
Manajemen Sistem Informasi Obat dan
Perbekalan Kesehatan di era JKN
Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
merupakan aspek yang penting
dalam pengelolaan obat baik di
tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota. Informasi yang
tersedia hendaknya merupakan
informasi yang akurat, tepat dan
cepat sehingga dapat digunakan
untuk semua pihak yang
membutuhkan. Berkaitan dengan hal
tersebut, Direktorat Bina Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan telah
dan BMHP di setiap jenjang
instalasi farmasi
2. Meningkatkan efektifitas
pemantauan ketersedian obat
dan BMHP
3. Mempermudah relokasi obat
dari daerah yang berlebih ke
daerah yang kekurangan obat
sehingga obat dan perbekes
dapat diserap dengan optimal
pengembangan E-Logistik.
Sumber data obat dan
perbekalan kesehatan dapat
berasal dari beberapa sumber
dengan variasi yang berbeda.
2. Penguatan tim pengelola E-logistik
pusat
Dalam tim pengelola E-Logistik di
pusat, dibutuhkan tim yang solid.
Oleh karena itu penguatan level
di pusat harus diutamakan
terlebih dahulu agar sosialisasi di
TOPIK UTAMA
daerah dapat berjalan dengan
baik. Selain itu, dibutuhkan
administrator E-logistik yang
mempunyai tugas untuk
memantau data yang masuk ke
bank data, serta help desk untuk
membantu keluhan dan
permasalahan yang terjadi di
daerah.
3. Uji coba software baru E-Logistik
Sistem di beberapa provinsi
Pada tahun 2015 ini telah
dilakukan uji coba Sistem
E-Logistik di beberapa Provinsi (13
provinsi). Selain itu pada acara
Rapat Kordinasi Nasional
Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
di Padang dan Palu serta pada
pertemuan pembekalan,
penerapan sistem e-logistik untuk
Dinas Kesehatan profinsi, software
ini telah diujicobakan serta
mendapatkan beberapa masukan
terkait fungsi, manfaat, dan
kemudahan penggunaan aplikasi
ini.
Pada tahun 2015 ini, Direktorat
Bina Obat Publik dan Perbekes terus
melakukan penyempurnaan dan
pengembangan terhadap Sistem
E-Logistik, upaya-upaya yang akan
dilakukan antara lain:
1. Standardisasi integrasi data di
Pusat
Standar data obat sudah menjadi
salah satu prioritas kegiatan yang
harus dikelola oleh Ditjen Binfar
dan Alkes secara tersentralisasi (1
pintu), sehingga dapat digunakan
oleh semua unit utama Kemenkes
dan juga untuk pihak eksternal.
2. Memperbarui master data obat
dan perbekalan kesehatan sistem
E-Logistik yang telah ada agar
dapat mengakomodasi
kebutuhan manajemen logistik di
daerah, memiliki standar data
obat yang baku, pemetaan
terhadap formularium nasional
yang telah ditetapkan.
3. Mengembangkan fungsi
dashboard dan visualisasi
informasi indikator melalui Bank
Data E-Logistik, sehingga dapat
digunakan untuk melakukan
pemantauan dan evaluasi.
‘’Keberhasilan
penerapan sistem
e-logistik memerlukan
partisipasi/peran aktif
dari semua Provinsi dan
Kabupaten/Kota di
Indonesia sehingga
memudahkan pusat
untuk melihat data
ketersediaan obat dan
vaksin.’’
Pemantapan
Pelaksanaan
Program
Obat Publik
dan
Perbekalan
Kesehatan
dalam
Mendukung
Ketersediaan
Obat di Era
JKN
P
ada tanggal 20-23 Mei 2015
telah dilaksanakan Rapat Konsultasi
Teknis Program Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan yang
berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Solo.
Acara ini diikuti oleh perwakilan Dinas
Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
dan peserta lintas program serta
menghadirkan berbagai narasumber
antara lain Direktur Bina Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan, Pusat
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
(P2JK), Kementerian Dalam Negeri,
Sesditjen Bina Gizi dan KIA serta
Guardian Y. Sanjaya dari SIMKES
Fakultas Kedokteran UGM.
Rapat Konsultasi Teknis tersebut
mengangkat tema Pemantapan
Pelaksanaan Program Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan dalam
mendukung ketersediaan obat di era
JKN yang sejalan dengan tema Rapat
Konsultasi Nasional yang telah
diadakan Ditjen Binfar beberapa waktu
lalu. Materi yang diangkat pada
TOPIK UTAMA
pertemuan ini antara lain mengenai
Petunjuk Teknis Indikator Direktorat
Bina Obat Publik dan Perbekes,
pemanfaatan dana kapitasi di
puskesmas di era JKN, peran
pemerintah (pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota) dalam penyediaan
obat, dukungan obat dan perbekes
dalam rangka penurunan AKI, AKB
dan prevalensi gizi buruk di 9 provinsi
prioritas, penggunaan e-logistik dalam
manajemen informasi obat dan
perbekalan kesehatan di era JKN serta
tindak lanjut rakontek dalam menjamin
ketersediaan dan terwujudnya
manajemen pengelolaan obat sesuai
standar.
“Kewajiban dalam menjamin
ketersediaan obat dan vaksin tidak
hanya menjadi kewajiban Pemerintah
Pusat, akan tetapi merupakan
kewajiban semua tingkat Pemerintahan
sesuai dengan kewenangannya. Obat
dan vaksin Program Kesehatan yang
disediakan oleh Pemerintah Pusat
melalui APBN tidak akan berarti apabila
tidak tersedia pada fasilitas kesehatan
pada waktu dibutuhkan. Peningkatan
koordinasi yang lebih baik antara kita
semua sangat dibutuhkan untuk
menjamin obat dan vaksin tersedia
pada fasilitas kesehatan dalam jumlah
yang cukup dan pada waktu yang
dibutuhkan”, demikian disampaikan
Dirjen Binfar dan Alkes, Dra. Maura
Linda Sitanggang, Ph.D, dalam
arahannya pada saat Pembukaan
acara.
Dipaparkan oleh ibu Dirjen bahwa
arah kebijakan Program Kefarmasian
dan Alat Kesehatan adalah:
1). Penguatan pelayanan kefarmasian
sebagai salah satu pilar pelayanan
kesehatan,
2) Pendekatan rantai suplai untuk
menjamin aksesibilitas,
3) Regulasi dan pembinaan berbasis
risiko. Arah kebijakan tersebut
selanjutnya dituangkan dalam
berbagai kegiatan, dengan
berfokus pada sasaran strategis
untuk mencapai tujuan program,
yaitu: terwujudnya peningkatan
ketersediaan obat dan vaksin di
Puskesmas, terwujudnya
kemandirian bahan baku obat,
obat tradisional, dan alat
kesehatan, serta terjaminnya alat
kesehatan dan PKRT yang
memenuhi syarat di peredaran.
Ketiga tujuan ini tidak bisa berdiri
sendiri, saling berkaitan. Namun
pada kesempatan ini tujuan yang
pertama, yaitu terwujudnya
peningkatan ketersediaan obat
dan vaksin di Puskesmas tentunya
menjadi fokus utama.
Ketersediaan obat dan vaksin atau
dari sisi negatifnya, kekosongan
obat dan vaksin merupakan issue
yang selalu mengemuka saat
berbicara mengenai pelayanan
TOPIK UTAMA
kesehatan. Apalagi jika dikaitkan
dengan sistem pengadaan secara
elektronik/e-purchasing yang saat
ini telah memasuki implementasi
pada tahun ketiga.
Direktur Bina Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan, Dra.Engko
Sosialine, Apt, menyampaikan bahwa
fokus program antara lain menjamin
ketersediaan obat dan perbekalan
kesehatan, standarisasi harga obat,
persiapan dan implementasi one gate
policy dalam manajemen tata kelola
obat serta implementasi e-monev
katalog dan e-logistik obat. Dalam
Undang-Undang nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
dijelaskan bahwa tugas Pusat adalah
menyediakan obat, vaksin, alkes dan
suplemen kesehatan program
nasional. Sementara melalui Dana DAK
sub bidang pelayanan kefarmasian
salah satu yang dapat dibiayai adalah
penyediaan obat dan perbekkes di
daerah. Walaupun penyediaan obat
dapat didanai oleh DAK, namun yang
penting adalah bagaimana Daerah
dapat menganggarkan sendiri Dana
penyediaan obat pelayanan kesehatan
dasar di daerah.
Mengenai pemantapan penerapan
e-logistik, SIMKES Fakultas Kedokteran
UGM dr. Guadian Y. Sanjaya
mengatakan, monitoring Obat dan
Perbekalan Kesehatan Nasional terdiri
dari beberapa aspek yaitu
Ketersediaan obat dan perbekalan
kesehatan baik secara Nasional,
Provinsi, Kabupaten dan Fasilitas
Kesehatan; Persediaan obat di Fasilitas
Kesehatan (indikator obat puskesmas);
dan Ketersediaan obat program.
Sedangkan tantangan implementasi
e-logistik nasional ialah Implementasi
e-logistik skala lokal ; pengelolaan obat
di level Faskes (regulasi penggunaan
dana kapitasi); pemeliharaan standar
data; perubahan indikator monitoring
dan evaluasi; serta pengembangan
lanjutan dan pemanfaatan standar
data. Permasalahan dalam
implementasi e-logistik terbagi menjadi
dua, yang pertama adalah pada tata
kelola informasi di mana terjadi entri
data yang terlalu banyak, kekurangan
SDM, dan dukungan teknis instalasi
software. Kedua ada pada infrastruktur
sistem informasi antara lain tidak
adanya komputer dan tidak
tersedianya jaringan internet.
Disela-sela kegiatan Rakontek,
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan
Alat Kesehatan Dra Maura Linda
Sitanggang, Ph.D melakukan kunjungan
ke Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
Dalam kunjungan tersebut, Ibu Dirjen
memaparkan tentang penerapan
e-katalog dalam melakukan pengadaan
barang dan jasa. “Banyaknya pejabat
pemerintah yang terlibat kasus korupsi,
kebanyakan ialah sektor pengadaan
barang dan jasa. Untuk itulah
pemerintah saat ini sedang
mengupayakan pengadaan barang dan
jasa dengan sistem e-purchasing” kata
Ibu Dirjen.
Dulu, lanjut beliau pemesanan obat
dilakukan melalui tender dengan
distributor. Saat ini dengan adanya
e-katalog, pemesanan obat dilakukan
oleh pemerintah pusat kepada industri
farmasi. Distributor hanya kepanjangan
tangan industri farmasi. Karena obat
merupakan kebutuhan vital yang harus
disediakan oleh pemerintah karena
berpengaruh terhadap ketahanan
suatu negara.
Ada 8 Faktor yang mempengaruhi
Manajemen Suplai Obat:
1). Seleksi produk melalui Fornas;
2). Forecasting dan kuantifikasi,
3). Pengadaan yang meliputi
perencanaan pengadaan,
pengadaan, pertanggungjawaban;
4). SDM dan kapasitas;
5). Sistem Informasi Manajemen
Obat;
6). Penyimpanan,
7). Distribusi; dan
8). Sumber pembiayaan.
“Anggaran Obat untuk JKN nilainya
sebesar 6 Trilyun. Mulai dari
pembelian, tes bahan baku dan
lain-lain butuh waktu 3-6 bulan.
Sehingga daerah diharapkan membuat
Rencana Kebutuhan Obat 1 tahun
sebelumnya agar Industri Farmasi bisa
melakukan persiapan dengan matang
dan harga obat menjadi lebih murah.
Dengan adanya e-katalog, harga obat
turun 30% - 40%” ujar Ibu Dirjen”.
Di dalam e-katalog Obat, sudah
tersedia 699 obat yang terdapat di
dalam Formularium Nasional dari 75
industri farmasi dan telah ada 4.013
paket e-purchasing obat senilai Rp.
804.803.766.528,-. Sedangkan di
dalam e-katalog Alkes sudah tersedia
2.098 item Alkes dan BMHP dari 27
Penyedia Alkes dan telah ada 1.040
paket e-purchasing senilai Rp.
375.000.000.000,-.
“e-katalog sebagai dasar
meningkatkan pengadaan yang efisien,
transparan dan akuntabel bertujuan
meningkatkan ketersediaan obat serta
meningkatkan akses dan mutu
pelayanan obat” tambah Ibu Dirjen
Diskusi kelompok dalam rakontek
menyimpulkan hal-hal sebagai berikut”:
1. Pusat dalam hal ini Direktorat Bina
Obat Publik dan Perbekes segera
membuat surat edaran mengenai
pemantauan dan pengumpulan
data indikator dan dikirimkan ke
Provinsi sebagai dasar bagi
provinsi untuk membuat surat
senada ke Kabupaten/Kota.
2. Pusat memberikan feedback
laporan hasil pemantauan
indikator ke Provinsi yang
kemudian akan diteruskan ke
kabupaten/kota sehingga
masing-masing pihak dapat
menerima manfaatnya.
3. Diusulkan penambahan tenaga
sebagai operator aplikasi e-logistik
dengan lata belakang pendidikan
farmasi. Selain itu perlu dilakukan
pelatihan software e-logistik
mengingat di daerah sering terjadi
mutasi pegawai sehingga perlu
ada kaderisasi dan advokasi
kepada pimpinan. Untuk
meningkatkan motivasi diusulkan
ada insentif dan pembinaan dari
pusat.
4. Item obat untuk e-logistik perlu
disempurnakan dan perlu ada
keseragaman nama obat
mengikuti aturan baku.
5. Perlu ada SK Tim Perencana Obat
Terpadu di tingkat
Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat
dan melaksanakan rapat
koordinasi secara rutin minimal 3
bulan sekali dan monitoring
terpadu dengan pengelola
program agar komunikasi terjalin
dengan baik dan efektif.
TOPIK UTAMA
S
emua orang memiliki impian
yang sama tentang pelayanan
kesehatan yang bermutu.
Pelaksanaan program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) yang secara
resmi mulai dijalankan pemerintah
pada 1 Januari 2014, seakan telah
membuka harapan masyarakat
tentang penyediaan layanan
kesehatan yang lebih baik di
Indonesia.
Wajar apabila masyarakat
menyambut kehadiran JKN dengan
antusiasme yang tinggi. Program ini
bertujuan untuk menyediakan akses
layanan kesehatan termasuk
obat-obatan yang aman dan efisien
kepada para pasien di seluruh
Indonesia.
Apalagi, sudah bukan rahasia lagi
bahwa pada masa-masa sebelum
penyelenggaraan JKN itu masyarakat
tidak memperoleh kepastian
pelayanan kesehatan. Rakyat tidak
tahu berapa biaya yang harus
dibayarnya jika ia atau seorang
keluarganya dirawat.
Bahkan sampai ada anggapan
sistem kesehatan di Indonesia sangat
tidak memihak rakyat, meskipun
pelayanan tersebut disediakan di
rumah sakit pemerintah.
“Kesehatan merupakan hak asasi
manusia”. Kalimat itu secara langsung
menuntut tanggung jawab
pemerintah untuk selalu menjamin
hak warga negaranya dalam hal
kesehatan. Karena hak adalah
sifatnya apa yang seharusnya
diperoleh, maka dari itu
keberadaannya harus benar-benar
terjaga.
Dalam aspek hak pemenuhan
kesehatan masyarakat,
Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2014 tentang Kesehatan yang
menyebutkan bahwa pemerintah
wajib mewujudkan pelayanan
kesehatan yang menyeluruh. Dari
mulai tingkat pemerintah daerah
sampai pusat, semuanya berhak
mendapatkan pelayanan kesehatan
yang berkesinambungan adil dan
merata.
Jaminan Kesehatan dan Ketersediaan Obat
Wawancara Ibu Dirjen dengan Metro TV.
Mengacu amanat UU tersebut,
maka ketersediaan obat bagi
masyarakat menjadi salah satu
bentuk tanggung jawab pemerintah.
Kewajiban pemenuhan obat ini
sebagaimana tertuang di dalam
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
189/MENKES/SK/III/2006 Tahun 2006
tentang Kebijakan Obat Nasional,
tidak bisa diabaikan apalagi
dipandang sebelah mata. Karena kita
tahu, kerentanan tubuh terhadap
penyakit adalah hal yang mutlak
dialami manusia semenjak dilahirkan.
Bawasannya, segala macam penyakit
dapat hinggap kepada siapa saja,
tanpa terkecuali.
Obat merupakan salah satu
komponen yang tidak tergantikan
dalam pelayanan kesehatan. Semua
sepakat, manfaat obat telah diakui
sebagai medium penyembuhan dan
peningkatan kesehatan.
Maka dari itu, akses terhadap obat
terutama yang sifatnya esensial
merupakan salah satu bentuk
pemenuhan hak asasi manusia.
Penyediaan obat esensial merupakan
kewajiban bagi pemerintah dan
lembaga pelayanan kesehatan, baik
publik maupun swasta.
Maka dari itu, pemerintah merasa
perlu mengatur tata kelola
penyediaan obat esensial itu
berdasarkan Formularium Nasional
atau Fornas. Direktur Jenderal Bina
Kefarmasian Kementerian Kesehatan,
Maura Linda Sitanggang, menjelaskan
bahwa Fornas merupakan daftar obat
yang disusun berdasarkan bukti
ilmiah mutakhir. Obat-obat yang
masuk ke dalam daftar Fornas
dijamin berkhasiat, aman, dan harga
terjangkau. Fornas disediakan
sebagai acuan untuk penulisan resep
obat dalam mendukung pelaksanaan
sistem JKN.
Penerapan otonomi daerah
mengakibatkan beberapa peran
pemerintah pusat dialihkan kepada
pemerintah daerah, salah satunya
bidang pelayanan kesehatan. Dengan
demikian, penyediaan dan
pengelolaan anggaran pengadaan
obat esensial bagi masyarakat yang
sebelumnya merupakan tanggung
jawab pemerintah pusat pun beralih
ke pemerintah daerah. Namun
pemerintah pusat masih mempunyai
kewajiban untuk penyediaan obat
program kesehatan dan persediaan
penyangga (buffer stock) serta
menjamin keamanan, khasiat, dan
mutu obat.
“Berdasarkan data pelaporan,
persentase ketersediaan obat
rata-rata di Instalasi Farmasi
Kabupaten/Kota secara nasional
pada akhir Februari 2015 mencapai
TOPIK UTAMA
101,54 persen,” ujar Linda kepada
Metrotvnews.com, Jumat (22/5/2015).
Menurut Linda, pelaksanaan
otonomi daerah telah membawa
perubahan mendasar yang perlu
dicermati agar ketersediaan obat
esensial bagi masyarakat tetap
terjamin. Obat yang tertera di dalam
Fornas dibagi ke dalam tiga tingkatan.
Tingkat pertama adalah obat yang
dipergunakan dan didistribusikan
untuk pelayanan kesehatan primer di
Kabupaten atau Kota. Tingkat kedua,
adalah untuk pelayanan kesehatan di
tingkat provinsi. Tingkat ketiga, untuk
pelayanan yang lebih tersier. Dan
ketika tingkatan tersebut memiliki
daftar obat esensial masing-masing.
Oleh karena itu, kata Linda,
pengelolaan obat esensial ini tidak
bisa dilepaskan kepada mekanisme
pasar bebas. "Karena, kalau
dilepaskan ke pasar, itu artinya obat
yang begitu strategisnya belum tentu
dapat memenuhi kebutuhan dasar
yang paling hakiki untuk rakyat,” kata
Linda.
Sistem lelang dan e-katalog
Sekarang, pengadaan kebutuhan
obat di tiap-tiap Puskesmas sudah
dapat dilakukan melalui sistem lelang
secara mandiri dengan e-katalog alias
katalog elektronik. E-katalog adalah
daftar obat yang bisa dibeli oleh
badan layanan kesehatan dan dapat
di akses secara online di internet.
Melalui sistem ini, unit pelayanan
kesehatan mulai dari puskesmas,
rumah sakit tingkat kabupaten,
provinsi dan pusat dapat
mempersiapkan Rencana Kebutuhan
Obat (RKO) untuk melakukan
pengadaan obat esensial yang
diinginkan. Selanjutnya, pemerintah
pusat tinggal memonitor pengadaan,
serta menunggu inisiatif daerah
dalam menggunakan APBD-nya untuk
belanja obat ini.
Direktur Utama PT Kimia Farma
Tbk, Rusdi Rosman, menyebut,
distribusi obat generik di
daerah-daerah tergantung dari
permintaan Dinas Kesehatan (Dinkes)
terkait. Permintaan dari Dinkes inilah
yang nantinya akan dilelang melalui
e-katalog oleh pemerintah pusat.
Rusdi menjelaskan, pihak yang
merencanakan pengadaan obat
generik di daerah adalah Dinkes atau
Puskesmas melalui RKO. Selanjutnya,
permintaan obat generik ini dilelang
dengan sistem e-katalog.
Saat pelelangan tersebut, semua
industri farmasi akan diminta
memasukkan harga. Industri farmasi
yang memenangkan lelang,
selanjutnya akan mendistribusikan
obat tersebut ke Dinkes atau
Puskesmas terkait.
Rusdi menambahkan, ada sekitar
200 lebih industri farmasi yang ikut
lelang dan berhak mendistribusikan
obat generik itu ke seluruh Indonesia.
“Kalau yang dijual oleh Kimia
Farma hasil lelang itu, itu sudah pasti
didistribusikan ke semua daerah,
kalau tidak didenda,” ujar Rusdi saat
dihubungi Metrotvnews.com, Kamis
(21/5/2015).
Pada kesempatan yang sama,
Rusdi juga memaparkan bahwa obat
generik dari perusahaan farmasi
memang dibeli oleh Kementerian
Kesehatan untuk mendukung
program Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).
Sedangkan yang menjual dan
mendistribusikan obat generik
tersebut bukan hanya Kimia Farma,
melainkan banyak industri farmasi
yang berhasil memenangkan lelang.
Peranan Obat Generik
Secara biaya, harga-harga obat
e-katalog memang jauh lebih murah.
Namun, harga murah bukan berarti
kualitasnya rendah. Itulah yang ingin
ditegaskan pemerintah melalui
program JKN yang dikelola oleh
Badan Pengelola Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan.
Kenapa harga obat yang terdaftar
dalam e-katalog itu murah? Karena
pabrik yang diberi proyek untuk
memproduksi obat dalam e-katalog
ini mendapat kepastian pembeli
dalam jumlah besar. Harga yang
murah dari e-katalog ini bagi
pemerintah sangat bermanfaat untuk
menekan biaya kesehatan yang amat
tinggi.
Selain itu, harga murah di
e-katalog karena pemerintah
menggencarkan penggunaan obat
generik. Ada tiga jenis obat yang di
kenal di Indonesia: obat generik, obat
generik bermerek, dan obat paten.
Obat paten adalah obat-obat
penemuan baru yang masih
dilindungi paten dan hanya
diproduksi oleh perusahaan farmasi
pemilik paten. Obat generik adalah
obat yang telah habis masa patennya
sehingga dapat diproduksi oleh
perusahaan farmasi mana pun tanpa
perlu membayar royalti kepada
perusahaan farmasi yang
menemukannya. Obat generik ini
dinamai sesuai dengan zat berkhasiat
yang dikandungnya. Umumnya, obat
paten diberikan waktu sekitar 10-15
tahun sebelum diperbolehkan
menjadi obat generik.
Dengan kata lain, mutu obat
generik tidak berbeda dengan obat
paten, karena bahan bakunya sama.
Ada dua macam obat generik, yakni
yang bermerek dagang dan obat
generik berlogo (OGB).
Dalam rangka meningkatkan akses
obat bagi masyarakat, pemerintah
menyediakan obat generik ini di
setiap pusat pelayanan kesehatan di
daerah-daerah. Ketersediaan obat
generik di pelayanan dasar kesehatan
merupakan kebijakan yang sudah
ditetapkan, dan tidak hanya berlaku
di Indonesia.
"Obat generik ini adalah salah satu
TOPIK UTAMA
kebijakan untuk meningkatkan akses
obat, itu terbukti di seluruh dunia,"
kata Linda.
Masyarakat, ia melanjutkan, tidak
perlu khawatir akan kualitas obat
generik. Sebab, ada kekeliruan
pandangan yang telah terlanjur
terbentuk mengenai obat generik
sebagai obat kelas dua lantaran
harganya murah dan tidak bermutu.
Padahal, tidak ada perbedaan antara
obat generik dan obat bermerek
dalam kandungan zat aktif, mutu,
khasiat, dan keamanan. Perlu
diketahui, obat bermerek alias obat
paten dipromosikan oleh
produsennya, sehingga harganya
jauh lebih mahal. Sementara obat
generik hanya menjual zat aktifnya
dan ditentukan pemerintah, jadi
harganya lebih murah. Perbedaan
harga obat generik dan obat
bermerek terbilang cukup jauh,
selisihnya bisa mencapai 50 hingga
200 persen.
Pemerintah pun berupaya untuk
menghilangkan stigma itu dengan
melakukan revitalisasi dan reposisi
obat generik. “Revitalisasi obat
generik dilakukan dengan berbagai
intervensi, dari hulu sampai ke hilir,”
kata Linda.
Dari sisi penyediaan atau hulu,
pemerintah mendorong industri
farmasi di Indonesia untuk
memproduksi obat generik melalui
empat hal. Pertama, penetapan harga
obat generik yang lebih akomodatif
dan kompetitif. Kedua, penetapan
kemudahan registrasi obat generik.
Ketiga, mendorong agar kemasan
obat generik lebih menarik. Keempat,
menciptakan iklim usaha yang lebih
kondusif.
Sedangkan di sektor hilir,
pemerintah terus mendorong
peningkatan implementasi Keputusan
Menteri Kesehatan tentang
Kewajiban Menggunakan Obat
Generik di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Pemerintah dan
diperkenankan untuk dilakukan
generic subtitution. Selain itu juga
melakukan advokasi dan promosi
dalam penggunaan obat generik
kepada masyarakat melalui media
massa.
Penggunaan obat generik ini
mempunyai fungsi efektivitas biaya
kesehatan. Linda mencontohkan
pada tahun 2011, dari Rp 44 triliun
nilai pangsa pasar sektor privat
maupun publik, terdapat 8-10 persen
konstribusi dari obat generik.
“Walaupun nilai pasar obat generik
hanya 8-10 persen, namun dari sisi
volume mencapai 40 persen, ini
menandakan penggunaan obat
generik yang cost effective,” imbuh
Linda.
Beliau pun berharap, setelah
diberlakukannya JKN sejak awal tahun
lalu, pemakaian obat generik bisa
kian meningkat hingga mencapai
60-70 persen pada fasilitas-fasilitas
kesehatan di seluruh Indonesia. Di
pelosok daerah terpencil, obat
generik ini dipastikan tersedia di
setiap apotik atau puskemas yang
ada. Jadi masyarakatkan diharapkan
mencari puskesmas atau apotik
untuk mendapatkan akses obat itu.
Penetapan harga obat generik
yang tersebar di seluruh Indonesia
juga telah diatur oleh pemerintah
supaya tidak melebihi Harga Eceran
Tertinggi (HET). Dengan adanya HET
ini, paling tidak perbedaan harga obat
antara satu daerah dengan yang lain
tidak begitu jauh.
Akan lebih baik lagi kalau warga
masyarakat itu sudah terdaftar
sebagai peserta BPJS. Karena biaya
administrasi, pelayanan, bahkan
menebus obat yang diresepkan
dokter akan digratiskan.
"Kalau dia punya kartu JKN atau
KIS (Kartu Indonesia Sehat), dia kan
tinggal pergi ke Puskesmas dan
segala sesuatu sudah di-cover,” kata
Linda.
Persebaran obat-obat generik di
pasaran pun tetap harus ditangani
secara profesional. Ia mengharapkan
obat-obat generik itu tidak dijual
terlalu bebas seperti di warung warung selain apotek. Karena akan
sangat berbahaya apabila obat itu
dikelola oleh orang yang bukan
berkecimpung dalam bidang medis.
LIPUTAN
3. Edukasi masyarakat, melalui
program edukasi mengenai
penggunaan obat yang efektif dan
aman
4. Melaksanakan Kebijakan Obat
Nasional, termasuk penetapan
ketersediaan obat esensial
5. Riset dan Training terutama di
bidang keamanan penggunaan
obat, farmakoekonomi,
farmakoepidemiologi, kualitas
hidup pasien dan penggunaan
obat berbasis bukti.
RAKONAS GELOMBANG I
“D
alam rencana
pembangunan kesehatan 2015 - 2019,
penguatan pelayanan kesehatan dasar
sangat ditekankan untuk
mengoptimalkan kesiapan fasilitas
pelayanan di fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama maupun
rujukan. Pemerintah sendiri telah
mencanangkan Program Indonesia
Sehat sebagai solusi dalam
menghadapi berbagai permasalahan
kesehatan di Indonesia” ungkap Dirjen
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt, Ph.D
saat membuka Rapat Konsultasi
Nasional Ditjen Binfar Alkes Gelombang
I yang diselenggarakan pada 16 - 18
Maret 2015 di Hotel Pangeran Beach,
Padang Sumatera Barat.
Rapat Konsultasi Nasional (Rakonas)
Gelombang I ini mengusung tema
“Pemantapan Pelaksanaan Program
dalam Mendukung Ketersediaan
Obat dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan”.
Rakonas ini bertujuan untuk
meningkatkan koordinasi dan
sinergisme antara pusat dan daerah
dalam rangka peningkatan Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun
2015 guna mendukung pelaksanaan
Jaminan Kesehatan Nasional dan
pencapaian MDGs.
Ibu Dirjen dalam paparannya juga
menekankan pentingnya seluruh
jajaran kefarmasian untuk
mempersiapkan diri menghadapi
tantangan dalam Program Indonesia
Sehat dari sisi Pilar Paradigma Sehat
yang terkait Program Kefarmasian dan
Alat Kesehatan.
Tantangan tersebut adalah
meningkatkan peran tenaga
kefarmasian dalam upaya
promotif-preventif yang meliputi:
1. Tinjauan terapi berbasis bukti ;
membantu menghilangkan
disparitas dalam pelayanan
kesehatan
2. Pencegahan Penyakit dan
Peningkatan keamanan
penggunaan obat melalui
program rekonsiliasi obat,
pengkajian resep
Untuk menghadapi tantangan
tersebut, telah disiapkan Strategi
Kemandirian, Aksesibilitas dan Mutu
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan,
dimana ada 3 tujuan yang ingin dicapai.
Ketiga tujuan tersebut meliputi:
1. Terwujudnya peningkatan
ketersediaan obat dan vaksin di
Puskesmas;
Strategi yang disusun untuk
mencapai tujuan ini adalah:
a. Menyusun regulasi perusahaan
farmasi memproduksi bahan baku
obat dan obat tradisional dan
menggunakannya dalam produksi
obat dan obat tradisional dalam
negeri, serta bentuk insentif bagi
percepatan kemandirian nasional
b. Mengembangkan Pokja ABGC
dalam pengembangan dan
produksi bahan baku obat, obat
tradisional, dan alat kesehatan
dalam negeri
c. Membangun sistem informasi dan
jaringan informasi terintegrasi di
bidang kefarmasian dan alat
kesehatan
d. Menjadikan tenaga kefarmasian
sebagai tenaga kesehatan
strategis
e. Meningkatkan mutu pelayanan
kefarmasian dan penggunaan
obat rasional melalui penguatan
manajerial, regulasi, edukasi serta
sistem monev
2. Terwujudnya kemandirian
bahan baku obat, obat tradisional
dan alat kesehatan;
a. Menyusun regulasi perusahaan
farmasi memproduksi bahan baku
obat dan obat tradisional dan
LIPUTAN
b.
c.
d.
e.
menggunakannya dalam produksi
obat dan obat tradisional dalam
negeri, serta bentuk insentif bagi
percepatan kemandirian nasional
Mengembangkan Pokja ABGC dalam
pengembangan dan produksi bahan
baku obat, obat tradisional, dan alat
kesehatan dalam negeri
Membangun sistem informasi dan
kesehatan
Meningkatkan kesadaran dan
kepedulian masyarakat dan tenaga
kesehatan tentang pentingnya
kemandirian bahan baku obat, obat
tradisional dan alat kesehatan
dalam negeri yang berkualitas dan
terjangkau
Percepatan tersedianya produk
generik bagi obat-obat yang baru
habis masa patennya
3. Terjaminnya produk alat
kesehatan dan PKRT yang
memenuhi syarat diperedaran.
a. Menyusun regulasi penguatan
kelembagaan dan sistem
pengawasan pre dan post market
alat kesehatan serta PKRT
b. Menyusun regulasi penguatan
penggunaan dan pembinaan
industri alat kesehatan dalam negeri
c. Membangun sistem informasi dan
kesehatan
Sementara itu dinas kesehatan
sendiri diharapkan untuk ikut berperan
serta dengan cara:
Menjadi perwakilan pusat dalam
pelaksanaan program kefarmasian
dan alat kesehatan di daerah,
terutama dalam kerja sama lintas
program dan lintas sektor
perlunya pemahaman komprehensif
tentang program dan sinergi
dengan program kesehatan di
daerah
Menjadi fasilitator pengumpulan
dan validasi data capaian program,
terutama yang bersumber dari
puskesmas/sarana pelayanan
kesehatan perlunya kompetensi,
perangkat pendukung, serta
komitmen pelaporan
Menjadi sumber ide dan mitra
diskusi pengembangan program
perlunya pengembangan
karakteristik daerah dan
akomodasinya dalam pelaksanaan
program (mis. dtpk)
Menjadi kontributor dalam upaya
pencapaian tata kelola
pemerintahan dan keuangan negara
yang baik dan benar di lingkup
program kefarmasian dan alat
kesehatan perlunya pengetahuan
serta pemahaman tata kelola
pemerintahan dan keuangan negara
Melaksanakan Program Kefarmasian
dan Alat Kesehatan dengan kinerja
baik.
Kesimpulan Rakonas Ditjen Binfar
dan Alkes Gelombang I
1. Untuk menjamin ketersediaan,
pemerataan, dan keterjangkauan
obat dan vaksin sampai ketingkat
puskesmas, diperlukan revitalisasi
manajemen pengelolaan obat dan
vaksin di setiap tingkat
pemerintahan dan fasilitas
kesehatan, melalui peningkatan
kapasitas institusi.
2. Untuk mewujudkan bahan baku
obat, obat tradisional, dan alat
kesehatan diperlukan pembinaan
produksi dan distribusi kefarmasian
serta alat kesehatan yang dilakukan
secara berjenjang sesuai pedoman
pembinaan, dan mendorong
pemanfaatan sistem perizinan dan
pelaporan secara online, akuntabel
sesuai janji layanan, serta selaras
dengan koridor pembagian urusan
pemerintahan yang berlaku.
3. Upaya mewujudkan jaminan
keamanan, mutu, dan manfaat alat
kesehatan serta perbekalan
kesehatan rumah tangga (PKRT)
membutuhkan pengawasan pra dan
pasca pemasaran secara berjenjang
dan komprehensif. Pengawasan
harus dilakukan selaras dengan
pembinaan industri alat kesehatan
dan PKRT, terutama untuk
meningkatkan kemandirian nasional
di bidang alat kesehatan yang
dilakukan bersama antara
Pemerintah Pusat dan Provinsi dan
Kabupaten/Kota sesuai fungsinya.
4. Dalam rangka peningkatan akses
dan mutu pelayanan kefarmasian
serta penggunaan obat rasional,
untuk tercapainya pelayanan
kesehatan yang optimal dan
keselamatan pasien, perlu dilakukan
peningkatan POR melalui Gerakan
Nasional Masyarakat Peduli Obat
(GNMPO), peningkatan kapasitas
SDM kefarmasian, Evaluasi
Penggunaan Obat (EPO), dan
penyusunan FORNAS melalui
e-fornas dan revitalisasi pelayanan
kefarmasian, dengan fokus orientasi
pasien, pelayanan kesehatan
berbasis tim dan komunitas.
5. Pelaksanaan dekonsentrasi Program
LIPUTAN
serta DAK Subbidang Pelayanan
Kefarmasian merupakan bentuk
sinergisitas Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota. Hal ini perlu
dimanfaatkan secara maksimal,
dipantau,dan hasil evaluasi
ditindaklanjuti untuk meningkatkan
akuntabilitasnya bagi pencapaian
tujuan program. Penguatan dan
pemantauan tersebut dilakukan
oleh Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota, sesuai lingkup
wilayah tugasnya.
6. Pelaksanaan Program Kefarmasian
dan Alat Kesehatan perlu
mengedepankan transparansi dan
akuntabilitas, terutama dalam
mencegah dan mewaspadai
terjadinya gratifikasi.
Langkah-langkah mewaspadai dan
pencegahan gratifikasi telah
dituangkan dalam Permenkes No.
14 tahun 2014 tentang
Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Kementerian Kesehatan
dan SK Menkes No. HK. 02.02 /
Menkes / 306 / 2014 tentang
Petunjuk Teknis Pengendalian
Gratifikasi
Rencana Tindak Lanjut
1. Meningkatkan kapasitas institusi
dalam manajemen pengelolaan
obat dan vaksin, terutama
perencanaan kebutuhan,
pemanfaatan e-catalogue, dan
penerapan sistem e-logistic,
Kabupaten/Kota.
2. Melaksanakan pembinaan sarana
produksi distribusi kefarmasian dan
alat kesehatan sesuai pedoman
yang telah ditetapkan, termasuk
sosialisasi dan pemanfaatan sistem
perizinan dan pelaporan secara
online alat kesehatan, serta
mendorong penggunaan alat
kesehatan dan bahan baku obat
produksi dalam negeri.
3. Menyelenggarakan tahapan
perizinan sarana produksi distribusi
kefarmasian dan alat kesehatan
PKRT, berdasarkan janji layanan dan
prosedur operasional standar yang
telah ditetapkan dan harus
dipenuhi, baik oleh pusat maupun
daerah. Tindak lanjut pengawasan
diarahkan pada pemenuhan
persyaratan keamanan, mutu, dan
manfaat/khasiat.
4. Melakukan inisiatif serta upaya
peningkatan pelayanan kefarmasian
dan penggunaan oba tradisional.
Upaya – upaya tersebut adalah,
namun tidak terbatas pada :
perluasan metode CBIA, GNMPO,
evaluasi penggunaan obat,
peningkatan SDM kefarmasian, serta
pemanfaatan Program Nusantara
Sehat untuk meningkatkan
pelayanan kefarmasian di fasilitas
pelayanan kesehatan dasar.
5. Pelaksana Program di Pusat,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota akan
terus meningkatkan pengawasan
atas pelaksanaan dekonsentrasi dan
DAK Subbidang Pelayanan
Kefarmasian. Setiap pelaksana
tersebut akan mengupayakan
pengawasan yang lebih terstruktur,
terkoordinir, dan bersumber data
terkini di lapangan.
6. Setiap pelaksana Program di Pusat,
meningkatkan komitmen
pencegahan dan pengendalian
gratifikasi, terutama yang terkait
dalam pengadaan obat serta
pemberian izin di bidang
kefarmasian dan alat kesehatan.
RAKONAS GELOMBANG II
R
apat Konsultasi Nasional
(Rakonas) Tahap II yang dilaksanakan di
Palu pada 31 Maret – 2 April 2015
dengan tema “Pemantapan
Pelaksanaan Program Kefarmasian dan
Alat Kesehatan dalam Mendukung
Ketersediaan Obat dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Kesehatan”
bertujuan untuk meningkatkan
koordinasi dan sinergisme antara pusat
dan daerah dalam rangka peningkatan
Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Tahun
2015 guna
mendukung pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional dan pencapaian
MDGs.
Rapat Konsultasi Nasional kali ini
merupakan forum yang strategis untuk
mengawali pelaksanaan pembangunan
kefarmasian dan alat kesehatan di
periode 2015 - 2019, atau periode
RPJMN ke-III dalam pembangunan
jangka panjang (2004 - 2025).
Sebelumnya, telah dilaksanakan
Rakerkesnas di tiga regional pada awal
tahun 2015 ini. Rakerkesnas tersebut
telah menghasilkan rekomendasi
kepada Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan untuk melanjutkan dan
meningkatkan upaya mewujudkan
aksesibilitas, mutu, dan kemandirian
sediaan farmasi dan alat kesehatan,
terutama dalam rangka mensukseskan
program-program prioritas Kemenkes
seperti Program Indonesia Sehat dan
Program Nusantara Sehat.
Kesehatan telah melakukan upaya upaya strategis dan inovatif pada
periode pembangunan kesehatan 2010
- 2014 kemarin. Upaya - upaya tersebut
dilaksanakan dengan terstruktur untuk
LIPUTAN
mengatasi tantangan dan mencapai
target program yang telah
diamanahkan dalam RPJMN maupun
Renstra Kementerian Kesehatan.
Pada periode 2010 - 2014, Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah
dapat meningkatkan produksi bahan
baku obat dan obat dalam negeri, mutu
sarana produksi distribusi obat dan
alkes, serta keamanan - mutu - manfaat
alkes dan PKRT yang beredar. Hal ini
ditunjukkan dengan tercapainya target
jumlah BBO/OT produksi di dalam
negeri sebanyak 80 jenis di tahun 2014,
meningkatnya sarana distribusi alkes
yang memenuhi persyaratan distribusi
sampai 75% (dari semula 50%), dan
bertambahnya persentase produk alkes
PKRT yang beredar memenuhi
persyaratan menjadi 95,86% (dari
semula 70%).
Seiring pelaksanaan program,
terdapat tantangan - tantangan baru
yang akan menjadi perhatian di periode
2015 - 2019. Produksi obat, alkes, dan
PKRT masih didominasi oleh impor,
sehingga mengurangi kemandirian,
ketahanan nasional, serta keleluasaan
pengambilan kebijakan di aspek ini.
Peran industri alkes domestik hanya
15% dari seluruh produk yg ada di
e-catalogue. Sejalan dengan Nawa Cita
Presiden, pemerintah perlu
memperbaiki hal ini untuk mendorong
terwujudnya kemandirian di sektor
produksi obat, alkes, dan PKRT.
Selain itu, diperlukan penguatan
kelembagaan pengawasan alkes dan
PKRT, mengingat dinamika regulasi
yang terjadi, baik di tingkat nasional,
regional, maupun internasional.
Instrumen pengawasan pra dan pasca
pemasaran harus segera diperkuat,
sehingga upaya menjamin keamanan mutu - manfaat alkes PKRT tidak
terhambat.
Dari sisi produksi obat, regulasi
pemerintah mengenai pelayanan
kefarmasian di skema JKN dapat
mendorong peningkatan produksi obat
generik. Prinsip cost-effective yang
dianut dalam regulasi tersebut
mendorong pengutamaan obat generik
sebagai manfaat pelayanan yang
ditanggung oleh BPJS, sehingga
mendorong tumbuhnya produksi obat
generik, dan pemakaiannya di
pelayanan kesehatan. Hal ini
merupakan capaian positif program,
dalam memasyarakatkan penggunaan
obat generik. Tantangan berikutnya
adalah, intervensi untuk meningkatan
citra/penilaian masyarakat terhadap
obat generik.
Kesehatan juga telah meraih kemajuan
dalam manajemen logistik obat dan
perbekkes. Ketersediaan obat dan
vaksin telah mencapai 100% di tahun
2014 (dari semula 82% di tahun 2010).
Instalasi Farmasi Kab/Kota yang
memenuhi standar juga telah
meningkat menjadi 87,5% (dari semula
32,8%). Hal ini menjadi pendukung bagi
pelayanan kesehatan, untuk menjamin
tersedianya obat, vaksin, dan perbekkes
dalam jumlah dan jenis sesuai
kebutuhan.
Tantangan yang harus diantisipasi
Program dalam periode 2015 - 2019
adalah disparitas ketersediaan obat
antar region, provinsi, dan
kabupaten/kota. Salah satu penyebab
terjadinya hal ini adalah belum
optimalnya pemanfaatan sistem
informasi terkait manajemen logistik,
misal e-logistic, pemantauan
e-purchasing, sampai dengan
pengendalian harga obat. Ketersediaan
obat dan vaksin akan dipantau sampai
ke tingkat Puskesmas. Selain itu,
kualitas manajemen logistik obat dan
perbekkes juga menjadi perhatian,
mengingat semakin banyak pihak yang
menyadari arti penting pengelolaan
obat satu pintu (terpadu). Dengan
demikian, menjadi hal yang prioritas
bagi kita untuk meningkatkan
manajemen logistik obat dan
perbekkes, terutama di sektor publik.
Kesimpulan
1. Pemanfaatan e-katalog obat dan
alat kesehatan, adalah wajib dalam
menjamin ketersediaan,
keterjangkauan dan pemerataan
obat dan alat kesehatan.
2. Untuk menjamin ketersediaan,
pemerataan, dan keterjangkauan
obat dan vaksin sampai ke tingkat
puskesmas, diperlukan penguatan
manajemen pengelolaan obat dan
vaksin (one gate policy) di setiap
tingkat pemerintahan dan fasilitas
kesehatan, melalui peningkatan
kapasitas institusi.
3. Untuk mewujudkan bahan baku
obat, obat tradisional, dan alat
kesehatan diperlukan pembinaan
produksi dan distribusi kefarmasian
serta alat kesehatan yang
dilakukan secara berjenjang
sesuai peraturan, pedoman
pembinaan, akuntabel sesuai janji
layanan, serta selaras dengan
koridor pembagian urusan
pemerintahan yang berlaku.
4. Upaya mewujudkan jaminan
keamanan, mutu, dan manfaat alat
kesehatan serta perbekalan
kesehatan rumah tangga (PKRT)
membutuhkan pengawasan pra dan
pasca pemasaran secara berjenjang
dan komprehensif. Pengawasan
harus dilakukan selaras dengan
LIPUTAN
pembinaan industri alat kesehatan
dan PKRT, terutama untuk
meningkatkan kemandirian nasional
di bidang alat kesehatan yang
dilakukan bersama antara
Pemerintah Pusat dan Provinsi dan
Kabupaten/Kota sesuai fungsinya.
5. Dalam rangka peningkatan mutu
pelayanan kefarmasian dan
penggunaan obat rasional, untuk
tercapainya pelayanan kesehatan
yang optimal dan keselamatan
pasien, perlu dilakukan pemenuhan
kebutuhan SDM tenaga
kefarmasian, peningkatan POR
melalui Gerakan Nasional
Masyarakat Peduli Obat (GNMPO),
peningkatan kapasitas SDM
kefarmasian, Evaluasi Penggunaan
Obat (EPO), dan peningkatan
keterlibatan Daerah/Dinkes dalam
penyusunan FORNAS.
6. Pelaksanaan dekonsentrasi Program
serta DAK Subbidang Pelayanan
Kefarmasian merupakan bentuk
sinergisitas Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota. Hal ini perlu
dimanfaatkan secara maksimal,
dipantau,dan hasil evaluasi
ditindaklanjuti untuk meningkatkan
akuntabilitasnya bagi pencapaian
tujuan program. Penguatan dan
pemantauan tersebut dilakukan
Kabupaten/Kota, sesuai lingkup
wilayah tugasnya.
7. Pelaksanaan Program Kefarmasian
dan Alat Kesehatan perlu
mengedepankan transparansi dan
akuntabilitas, terutama dalam
mencegah dan mewaspadai
terjadinya gratifikasi. Langkah langkah mewaspadai dan
pencegahan gratifikasi telah
dituangkan dalam Permenkes No.
14 tahun 2014 tentang
Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Kementerian Kesehatan
dan SK Menkes No.
HK.02.02/Menkes/306/2014 tentang
Petunjuk Teknis Pengendalian
Gratifikasi.
2.
3.
4.
5.
6.
perencanaan kebutuhan,
pemanfaatan e-catalogue, dan
penerapan sistem e-logistic, oleh
Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota.
Kesamaan pemahaman antara
Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kab/Kota tentang pembagian
kewenangan dalam
penyelenggaraan kesehatan yang
konkuren utamanya program
dalam rangka implementasi
Undang - Undang No. 23 tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah.
Mendorong penyempurnaan
komponen harga pada e-catalogue
alat kesehatan untuk menjamin
akuntabilitas dan transparansi
pengadaan alat kesehatan.
Mendorong penyedia obat dalam
e-catalogue agar melakukan
pemerataan distributor di setiap
ibukota provinsi, sehingga
memperlancar proses administrasi,
distribusi, dan pembayaran.
Melaksanakan pembinaan sarana
produksi distribusi kefarmasian
dan alat kesehatan sesuai pedoman
yang telah ditetapkan, termasuk
sosialisasi dan pemanfaatan sistem
perizinan dan pelaporan secara
online, serta mendorong
penggunaan alat kesehatan dan
bahan baku obat produksi dalam
negeri.
Menyelenggarakan tahapan
PKRT, berdasarkan janji layanan dan
prosedur operasional standar yang
telah ditetapkan, baik oleh pusat
maupun daerah. Dinkes akan lebih
proaktif melakukan analisis
kefarmasian dan alat kesehatan,
terutama dalam implementasi Pasal
19 Permenkes 34/2014.
7. Melakukan inisiatif dalam upaya
peningkatan pelayanan
kefarmasian dan penggunaan obat
rasional. Upaya – upaya tersebut
adalah, namun tidak terbatas pada :
perluasan metode CBIA, GNMPO,
evaluasi penggunaan obat,
peningkatan SDM kefarmasian,
serta pemanfaatan Program
Nusantara Sehat untuk
meningkatkan kualitas pelayanan
kefarmasian di fasilitas pelayanan
kesehatan dasar.
8. Pelaksana Program di Pusat,
terus meningkatkan pengawasan
atas pelaksanaan dekonsentrasi dan
DAK Subbidang Pelayanan
Kefarmasian. Setiap pelaksana
tersebut akan mengupayakan
pengawasan yang lebih terstruktur,
terkoordinir, dan bersumber data
terkini di lapangan.
9. Setiap pelaksana Program di Pusat,
meningkatkan komitmen
pencegahan dan pengendalian
gratifikasi, terutama yang terkait
dalam pengadaan obat serta
pemberian izin di bidang
kefarmasian dan alat kesehatan.
Rencana Tindak Lanjut
1. Meningkatkan kapasitas institusi
dalam manajemen pengelolaan
obat dan vaksin, terutama
LIPUTAN
M
Kunjungan Kerja Menteri Kesehatan
ke Provinsi Kalimantan Utara
enteri Kesehatan Prof.Dr.dr.
Nila Djuwita F.Moeloek SpM (K)
didampingi Direktur Jenderal Bina
Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D
melakukan kunjungan kerja ke wilayah
Propinsi Kalimantan Utara, tepatnya di
kabupaten Nunukan (16/4). Nunukan
menjadi salah satu dari 149
Kabupaten/Kota terpilih yang akan
menjadi fokus penguatan pelayanan
kesehatan dasar, adapun fokus
penguatan ditekankan pada Kab/Kota
yang masuk kategori DTPK, prioritas
MDGs, dan Kab/Kota dengan IPKM
rendah.
Kegiatan ini juga merupakan langkah
lanjutan dari hasil Rapat Kerja
Kesehatan Nasional yang telah digelar
di tiga regional pada awal tahun 2015
yang mengusung tema “Pembangunan
Kesehatan dari Pinggir ke Tengah”.
“Target penguatan pelayanan
kesehatan tingkat primer terutama
ditujukan pada pembangunan baru dan
peningkatan puskesmas di daerah
terpencil, perbatasan, dan kepulauan”.
Tantangan dari segi pencapaian
Millenium Development Goals (MDGs)
dan pasca 2015 adalah: menurunkan
angka kematian ibu dan bayi;
menurunkan angka kesakitan akibat
penyakit infeksi; dan menurunkan
angka kemiskinan. Sedangkan
tantangan dari segi implementasi
Jaminan Kesehatan Nasional meliputi:
meningkatkan akses pelayanan,
melakukan restrukturisasi pelayanan
melalui penataan sistem rujukan, dan
meningkatkan pelayanan agar lebih
efisien dan efektif.
Kalimantan Utara menjadi salah satu
wilayah binaan Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yang
mengawali pelaksanaan pembangunan
kefarmasian dan alat kesehatan di
periode 2015 - 2019, atau periode
RPJMN ke - III dalam pembangunan
jangka panjang (2004 - 2025).
Kunjungan sebelumnya di era
kepemimpinan Menkes Dr. Nafsiah
Mboi, SpA, MPH pada bulan Juni dan
Agustus 2014.
Agenda Kunjungan Menkes ke
Provinsi Kalimantan Utara antara lain
Peninjauan dan temu kader kesehatan
di Puskesmas Karang Balik di Tarakan di
damping Wakil Wailkota Tarakan, Arief
Hidayat; Meninjau RSUD Nunukan
sebagai RS Type C di daerah
perbatasan dan pelayanan kesehatan
calon TKI, dialog terbuka dengan
mahasiswa yang mengikuti proses
Pembelajaran Jarak Jauh melalui Unit
Sumber Belajar Jarak Jauh (USBJJ)
Kabupaten Nunukan, dan menggelar
acara #generAKSISEHATIndonesia yang
bekerja sama dengan PT. Astra
Internasional antara lain peninjauan
kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan
Mata, Screening Gigi, Screening THT dan
Kegiatan PHBS (Sikat Gigi dan Cuci
Tangan) serta penyerahan bantuan tiga
unit sepeda motor untuk Puskesmas
dan bantuan kacamata gratis.
Dalam kunjungan tersebut,
diadakan dialog antara Menteri
Kesehatan dengan tenaga kesehatan
FKTP milik Pemerintah sekota Tarakan.
Dalam dialog tersebut, para tenaga
kesehatan mengungkapkan
permohonan fasilitasi untuk
mendapatkan tunjangan profesi setelah
lulus uji kompetensi. Untuk sektor
Pelayanan Kesehatan Dasar, kota
Tarakan mempunyai 7 Puskesmas yang
sudah siap untuk melakukan akreditasi
tahun 2015 dan sudah ada tim
Pendamping Provinsi Kalimantan Utara.
Untuk itu, Kementerian Kesehatan
melalui APBN sedang mengupayakan
anggaran untuk TOT Pelatihan Tim
Pendamping Provinsi. Apabila belum
tersedia Tim Pendampng Provinsi,
maka akreditasi Puskesmas dilakukan
oleh tim Penilai Pusat (Tim Pendamping
dan Tim Surveyor).
Sementara dalam dialog dengan
tenaga kesehatan RSUD Nunukan,
Menkes mengungkapkan bahwa
Pemerintah akan melakukan penguatan
pelayanan kesehatan primer
diantaranya dengan pelaksanaan
promotif preventif seperti PHBS dan
menjaga kebersihan lingkungan.
LIPUTAN
“Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan
masalah kesehatan golongan miskin
dan tidak mampu yang tidak
mempunyai KTP dengan domisili di
Nunukan seharusnya tetap bisa
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai indikasi medis dan
kepesertaannya diatur oleh
Kementerian Sosial” ujar Menkes.
Dalam kesempan berdialog dengan
Menteri Kesehatan, Ariyani Arsyad,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Bulungan mengungkapkan beberapa
hal: 1). Berdasarkan analisa kebutuhan,
Kabupaten Bulungan membutuhkan 4
Rumah Sakit pratama dan saat ini baru
terdapat 1 rumah sakit pratama oleh
karena itu membutuhkan fasilitasi dan
pendampingan. 2). Pemerintah Daerah
kabupaten Bulungan telah melakukan
persiapan dalam pemenuhan SDM
diantaranya menyekolahkan dokter
untuk spesialis dasar. 3). Permohonan
fasilitasi pelatihan dari kemenkes atau
dinkes provinsi untuk pelatihan tenaga
kesehatan (dokter dan perawat) di FKTP
dalam menangani kasus kejiwaan yang
terdapat dalam 155 kompetensi dasar
bagi dokter di FKTP.
Sedangkan Dr. John, Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Malinau juga
mengungkapkan 3 hal, yaitu; Pertama,
permohonan fasilitasi penyediaan
dokter umum pada puskesmas karena
masih terdapat kekurangan dokter
umum di puskesmas meskipun insentif
yang diberikan Pemerintah Daerah
Kabupaten Malinau sebesar Rp 12 juta
sudah lebih besar dari Standar Tim
Nusantara Sehat (Rp 7,85 juta). Kedua,
permohonan fasilitasi permohonan
dokter spesialis baik pada rumah sakit
bergerak atau penempatan residen
senior untuk rumah sakit pratama yang
direncanakan beroperasi tahun 2016.
Ketiga, Dinas Kesehatan dan jajaran
kesehatan telah siap dalam rangka
pelatihan pendamping dokter
internship di Kabupaten Malinau.
Lain lagi dengan Bapak Armad,
Camat Sebatik Tengah. Beliau
mengatakan bahwa Penduduk di
Kabupaten Nunukan yang bertempat
tinggal di Sebatik Tengah lebih memilih
untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan di Malaysia dibandingan
dengan di Puskesmas karena jarak
tempuh yang lebih pendek dan
persepsi pelayanan keseahatan yang
akan didapatkan. Oleh karena itu,
Bapak Armad memohon agar dilakukan
fasilitasi dari Kementerian Kesehatan
agar tenaga kesehatan Indonesia
mempunyai peluang untuk bekerja
sebagai TKI Profesional dalam rangka
pemberlakuan Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) baik dalam bentuk
peningkatan kompetensi maupun akses
terhadap informasi persyaratan
perekrutan.
Masih dalam rangka kunjungan di
Provinsi Kalimantan Utara, Menteri
Kesehatan juga meninjau Proses
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan
berdialog dengan peserta didik dan
tenaga pengajar di Unit Sumber Belajar
Jarak jauh (USBJJ) Kabupaten Nunukan.
Program PJJ bertujuan meningkatkan
kualifikasi tenaga keperawatan dan
kebidanan dari Jenjang Pendidikan
Menengah dan Jenjang Pendidikan
Tinggi Diploma 1 (JPT-D1) ke Jenjang
Pendidikan Tinggi Diploma 3.
Pembelajaran dilaksanakan melalui
dua metode yakni belajar mandiri dan
belajar terbimbing/tatap muka (praktek
maupun tutorial). Pembelajaran Mandiri
dilakukan melalui Learning
Management System (LMS),
penggunaan bahan ajar cetak dan
bahan ajar non cetak. Pembelajaran
tatap muka/terbimbing dilaksanakan
melalui video conference, tutorial tatap
muka, maupun bimbingan praktek di
lahan praktek.
Menurut Ibu Menteri Kesehatan,
saat ini Pemerintah sedang melakukan
penguatan pelayanan kesehatan. Ada 5
cara yang akan dilakukan Pemerintah
dalam rangka penguatan pelayanan
kesehatan. Pertama, peningkatan akses
yang meliputi pemenuhan tenaga
kesehatan melalui Program Nusantara
Sehat. Peningkatan sarana pelayanan
kesehatan primer, pemenuhan
prasarana pendukung, serta inovasi
pelayanan di daerah terpencil dan
sangat terpencil. Kedua, peningkatan
mutu layanan yang meliputi penyediaan
NSPK/SOP, peningkaan kemampuan
tenaga kesehatan, program dokter
layanan primer, dan program akreditasi
FTKP. Ketiga, regionalisasi rujukan yang
meliputi sistem rujukan regional dan
provinsi serta sistem rujukan nasional.
Keempat, penguatan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan Provinsi melalui
sosialisasi, advokasi, dan capacity
building. Dan yang kelima dukungan
lintas sektor yang meliputi dukungan
regulasi dan dukungan infrastruktur.
Dalam kesempatan tersebut,
Menteri Kesehatan menjelaskan
Program Indonesia Sehat. Program
Indonesia Sehat tersebut terdiri dari:
1). Paradigma Sehat yang meliputi:
pengarusutamaan kesehatan dalam
pembangunan, promotif-prefentif
sebagai pilar utama upaya
kesehatan, dan pemberdayaan
masyarakat.
2). Penguatan Pelayanan Kesehatan
yang meliputi: Peningkatan akses
terutama terhadap FKTP,
optimalisasi sistem rujukan,
peningkatan mutu, penerapan
pendekatan continuum of care, dan
intervensi resiko berbasis
kesehatan.
3). Jaminan Kesehatan Nasional yang
meliputi: manfaat/benefit program
JKN, sistem pembiayaan,
berdasarkan mutu dan kendali
biaya.
Menkes juga menjelaskan 4 Sasaran
Perubahan Paradigma Sehat. Pertama,
Penentu Kebijakan. Dampak yang
diharapkan dari Penentu Kebijakan
ialah Menjadikan kesehatan sebagai
arus utama pembangunan dan
meningkatkan peran lintas sektor
dalam pembangunan kesehatan.
Kedua, Tenaga Kesehatan. Dampak
yang diharapkan ialah: promotif
prefentif merupakan aspek utama
dalam setiap upaya kesehatan dan
meningkatnya kemampuan tenaga
kesehatan dalam hal promotif prefenitf.
Ketiga, Institusi Kesehatan. Dampak
yang dhiarapkan dari hal tersebut ialah
peningkatan mutu pelayanan
kesehatan, serta agar berkompetisi
lebih fair dalam hal mutu dan tarif di
dalam memberikan pelayanan yang
terbaik bagi masyarakat. Keempat,
Masyarakat. Dampak perubahan yang
diharapkan meliputi terlaksananya
PHBS di keluarga dan masyarakat, dan
masyarakat yang aktif sebagai kader
dan terlaksananya kegiatan
pemberdayaan masyaakat (Posyandu,
Posdekes, Posbindu, Desa Siaga, dll).
LIPUTAN
P
engembangan obat
tradisional di Indonesia telah diatur
oleh Kementerian Kesehatan melalui
Permenkes No.
381/Menkes/SK/III/2007 tentang
Kebijakan Obat Tradisional Nasional.
Kebijakan ini telah mendorong
pemanfaatan sumber daya alam dan
ramuan tradisional secara
berkelanjutan, ketersediaan obat
tradisional yang terjamin mutu, khasiat
dan keamanannya serta menjadikan
obat tradisional sebagai komoditi
unggul yang memiliki multi manfaat.
Hal itu diungkapkan oleh Dra. Maura
Linda Sitanggang, Ph.D dalam
sambutannya pada acara Soalisasi
dan Koordinasi Dalam Rangka
Fasilitasi Peralatan Pusat Pengolahan
pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)
pada 21 - 23 April 2015 di Cheers
Residential Graha RSPP, Komplek RS
Pusat Pertamina, Jakarta.
Lebih lanjut Ibu Dirjen
menjelaskan, pemanfaatan tanaman
obat untuk kesehatan telah menjadi
bagian dari budaya masyarakat
Indonesia yang diturunkan dari
generasi ke generasi. Saat ini,
pemanfaatan tanaman obat sudah
sangat berkembang seiring dengan
peningkatan trend konsumsi
masyarakat back to nature.
Selanjutnya, adanya program
pemerintah Saintifikasi Jamu juga telah
meningkatkan penggunaan obat
tradisional dalam pelayanan
kesehatan formal. Saintifikasi Jamu
sebagaimana tercantum dalam
Permenkes
No.003/Menkes/Per/I/2010 bertujuan
memberikan bukti ilmiah (evidence
based) terkait mutu, keamanan dan
manfaat penggunaan jamu melalui
penelitian berbasis pelayanan yang
dilakukan di sarana pelayanan
kesehatan.
Mengenai pengembangan Bahan
Baku Obat Tradisional (BBOT),
Dr.rer.nat. Chaidir, Apt.
dari Pusat Teknologi Farmasi dan
Medika – BPPT mengemukakan bahwa
10 aspek penting dalam pemanfaatan
tanaman obat. Pertama Inventarisasi
dan dokumentasi tanaman obat
beserta sistem pengetahuan
tradisionalnya. Kedua, Konservasi dan
pemanfaatan berkelanjutan. Ketiga,
Bioprospeksi berdasarkan
pengetahuan tradisional
(entnofarmakologi), bioprospeksi
berdasarkan sistem evaluasi/uji
aktifitas biologi in vitro, dan
bioinformatik metabolomik.
Keempat Domestikasi dan kultivasi
tanaman obat. Kelima Pengembangan
protokol teknik budidaya dan
pascapanen. Keenam Pengembangan
PERTEMUAN
SOSIALISASI
DAN
KOORDINASI
FASILITASI
PERALATAN
PUSAT
PENGOLAHAN
PASCA PANEN
TANAMAN
OBAT (P4TO)
bahan baku ekstrak (produk antara).
Ketujuh, Standardisasi bahan baku
simplisia, produk intermediat (ekstrak)
dan produk akhir. Kedelapan,
Evaluasi/uji keamanan dan manfaat.
Kesembilan, Pengembangan produk.
Kesepuluh, Evaluasi aspek ekonomi
produk berbasis tanaman obat
Lebih lanjut Dr. Chaidir
mengatakan, ada beberapa tantangan
dalam pengembangan obat herbal.
Diantara tantangan yang ada ialah
Kualitas bahan baku simplisia
bervariasi, Kontrol kualitas produk
obat herbal sangat sulit, Ketersediaan
teknologi ekstraksi untuk ketersediaan
bahan baku ekstrak yang unik dan
konsisten, dan Teknik evaluasi
keamanan dan manfaat obat herbal
perlu ditetapkan.
Oleh karena itu, Kementerian
Kesehatan memiliki Kebijakan
Program pengembangan Pusat
Pengolahan Pasca Panen Tanaman
Obat Untuk mendukung kemandirian
bahan baku obat yang diungkapkan
oleh Dra. Dettie Yuliati Apt, M.Si.
Berdasarkan Permenkes No 1144
tahun 2010, tugas Direktorat Bina
Produksi dan Distribusi Kefarmasian
ialah melaksanakan penyiapan,
LIPUTAN
perumusan dan pelaksanaan
kebijakan dan penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria serta
bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang produksi dan distribusi
kefarmasian.
“Di dalam Kepmenkes No.
381/MENKES/SK/III/2007 mengenai
Kebijakan Obat Tradisional Nasional
(KOTRANAS), ada 4 hal yang harus di
perhatikan yakni; Pertama,
mendorong pemanfaatan sumber
daya alam dan ramuan tradisional
secara berkelanjutan. Kedua,
menjamin pengelolaan potensi alam
Indonesia secara lintas sektor agar
memiliki daya saing. Ketiga,
tersedianya obat tradisional yang
terjamin mutu, khasiat dan
keamanannya. Dan yang keempat
menjadikan obat tradisional sebagai
komoditi unggul yang memeberikan
multi manfaat” begitu yang dipaparkan
oleh Ibu Dettie.
Tantangan yang dihadapi dalam
Industri bahan Baku Obat
Tradionional Indonesia ialah; Pertama,
potensi yang besar, pemanfaatan
belum optimal. Kedua, rendahnya
budidaya tanaman obat, terdapat
tanaman yang tidak dapat
dibudidayakan. Ketiga, kurangnya
fasilitas pengolahan pasca panen
tanaman obat yang memadai dan
dapat menjamin konsistensi mutu dan
standar dengan kuantitas yang cukup
dan konsisten. Serta keempat,
kurangnya penelitian saintifik untuk
mendukung klaim khasiat
Salah satu hal yang dapat
membantu terwujudnya kemandirian
bahan baku obat tradisional di
Indonesia ialah dengan
dikembangkannya Fasilitasi Peralatan
Pusat Pengolahan Pasca Panen
Tanaman Obat (P4TO) dan Fasilitasi
Peralatan Laboratorium Pada P4TO.
P4TO didirikan di provinsi dan atau
kab/kota. Manfaat adanya P4TO
diantaranya ialah membantu petani
untuk menyiapkan simplisia yang
memenuhi standar dan persyaratan,
membantu UMOT dan UKOT untuk
mendapatkan simplisia yang
memenuhi standar dan persyaratan,
dan Menyiapkan bahan baku
pembuatan ekstrak yang terstandar.
Terkait fasilitasi peralatan P4TO,
Kementerian Kesehatan telah
memfasilitasi Pemda Kota Pekalongan,
Pemda Provinsi Sumatera Utara, dan
Pemda Provinsi Kalimantan Selatan
pada tahun 2012; Pemda Kab. Bangli,
Pemda Kab. Kaur, Pemda Kab.
Sukoharjo, dan Pemda Kab Tegal pada
tahun 2013 serta Pemda Kab. Maros,
Pemda Kab. Tulang Bawang Barat dan
Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Tanaman Obat dan
Obat Tradisional (B2P2TOOT) pada
tahun 2014. Sedangkan terkait
fasilitasi peralatan PED, Kementerian
Kesehatan telah memfasilitasi Pemda
Kota Pekalongan pada tahun 2013
dan B2P2TOOT dan Pemda Kab. Kaur
pada tahun 2014. Selanjutnya pada
tahun ini Ditjen Binfar dan Alkes
merencanakan akan memfasilitasi 5
(lima) P4TO bagi pemerintah daerah/
instansi yang berminat dan memiliki
potensi dalam pemanfaatan tanaman
obat sebagai bahan baku obat
tradisional.
Dalam proses pembuatan Fasilitasi
Peralatan Pusat Pengolahan Pasca
Panen Tanaman Obat (P4TO), ada 2
jenis persyaratan yang dibutuhkan,
yakni persyaratan teknis dan
persyaratan administrasi.
Persyaratan Teknis meliputi:
1). Lokasi dan Bangunan yang layak.
2). Luas bangunan minimal 300 m2.
3). Kapasitas beban listrik min 25 KVA.
4). Instalasi Air yang memadai
5). Tata Ruang sesuai spesifikasi alat
P4TO dan
6). Dukungan UKOT & UMOT.
Sedangkan persyaratan
administrasinya meliputi:
1). SK Tim Pelaksana P4TO,
2). Denah Lokasi dan Bangunan,
3). Roadmap Pengembangan BBOT
dan OT,
4). Pernyataan sanggup menanggung
biaya operasional,
5). Pernyataan kesiapan penyediaan
SDM Pengelola,
6). Komitmen yg kuat dari Pemda.
Oleh karena itu Pemerintah Pusat
dalam hal ini Kementerian Kesehatan
akan mengupayakan melakukan
pembinaan pembinaan pada P4TO
yang meliputi Pendampingan,
Monitoring dan Evaluasi P4TO ke
daerah/institusi penerima fasilitas,
pelatihan produksi dan advokasi
CPOTB pada P4TO, Pembinaan dan
peningkatan kapasitas SDM P4TO
serta Penyusunan Juknis Pelatihan dan
Pengembangan P4TO
Dengan adanya P4TO diharapkan
Penyediaan bahan baku obat
tradisional (BBOT) berupa simplisia
yang memenuhi standar sebagai
bahan baku obat tradisional.
Kemudian penyediaan simplisia yang
terstandar dan memenuhi
persyaratan untuk digunakan pada
program pemerintah seperti
Saintifikasi Jamu atau kepentingan
masyarakat. serta terwujudnya
penguatan kelembagaan di daerah
agar mampu membangun,
menyediakan dan membentuk jejaring
kerjasama dalam pengembangan obat
tradisional.
LIPUTAN
Musyawarah Nasional
J
amu merupakan warisan
budaya bangsa yang sudah turun
temurun diwariskan oleh nenek
moyang bangsa Indonesia. Oleh
karena itu, budaya minum jamu harus
terus dilestarikan oleh seluruh
masyarakat Indonesia.
Pada 25 Mei 2015, bertempat di
Istana Presiden, Gabungan
Pengusaha Jamu dan Obat
Tradisional (GP Jamu)
menyelenggarakan Musyawarah
Nasional ke VII GP Jamu. Hadir
memberikan sambutan ialah Ketua
GP Jamu Charles Saerang dan
Presiden RI Joko Widodo. Dalam
sambutannya, Charles Saerang
mengatakan Jamu merupakan aset
nasional yang berpotensi besar,
namun saat ini semakin ditinggalkan.
Untuk itu, jamu sebagai peninggalan
leluhur harus dilestarikan dan
dipromosikan. Diperkirakan industri
jamu nasional tahun 2015 akan
mendapatkan omzet hingga Rp15
triliun.
“Ada beberapa persoalan yang
menjadi kendala pelaku industri mulai
dari tingginya harga bahan baku,
Gabungan Pengusaha Jamu
dan Obat Tradisional
kebijakan ekspor negara tujuan
sampai dengan serbuan citra produk
jamu. Kami mengharapkan
pemerintah melindungi kesetiaan
serta meningkatkan nilai tambah
melalui kebutuhan tata niaga
mendukung paket intelijen serta
promosi produk orisinil melalui
atase-atase perdagangan luar negeri”
kata Charles.
Sementara Presiden Jokowi
menjelaskan bahwa pemerintah juga
memiliki tugas untuk melakukan
pembinaan, pengawasan serta
proteksi untuk memperbaiki industri
jamu. Untuk memajukan industri
jamu Tanah Air, diharapkan
pemerintah bisa mendapatkan
informasi segala rintangan yang
menahan berkembangnya industri
jamu, dengan mengkoordinasikan
sejumlah kementeriam yaitu
Kementerian Perindustrian,
Kementerian Kesehatan, Kementerian
Perdagangan dan Kementerian
Pariwisata.
“Jamu merupakan warisan budaya
kita. Saya kira kita harus secara serius
mengembangkan jamu ini sebagai
produk yang memberikan citra bahwa
jamu adalah Indonesia dan Indonesia
adalah jamu” ujar Presiden Jokowi.
Presiden menambahkan Selama
ini penjualan jamu ke luar negeri
masih terhambat. Penyebabnya
karena ketatnya sistem proteksi
untuk produk makanan dan
minuman. Namun jika produk ekspor
jamu berupa aroma terapi masih bisa
lebih mudah masuk ke pasar luar
negeri.
Selain itu, ke depannya menurut
Presiden, pemerintah harus
menciptakan sebuah iklim usaha yang
baik dan kondusif bagi industri jamu
dan obat tradisional. Demikian pula
dengan regulasi-regulasi yang terkait
dengan pembinaan dan pengawasan
industri jamu dan obat tradisional
yang harus mendukung pada
pengembangan sektor usaha
tersebut.
ARTIKEL
Produksi Bahan Baku Parasetamol
Dalam Negeri – Suatu Tinjauan
Oleh:
Muhammad Zulfikar Biruni, Apt.
Kemandirian /ke•man•di•ri•an/ (n)
hal atau keadaan dapat berdiri
sendiri tanpa bergantung pada orang
lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
Secara farmakoterapi, parasetamol
merupakan obat analgesik antipiretik
yang umum digunakan dalam
penanganan demam, nyeri sendi dan
otot, meredakan gejala flu, dan
mengobati sakit kepala. Efek
analgesik parasetamol melingkupi
pengaruh sistem nyeri tepi dan pusat.
Parasetamol merupakan analgesik
antipiretik sentral yang baik namun
memiliki efek antiinflamasi perifer
yang rendah. Secara umum
parasetamol tersedia dalam bentuk
sediaan padat (tablet), cair (sirup),
semisolid (supositoria), dan injeksi.
Parasetamol terkategori “B” pada
indeks keamanan kehamilan1
sehingga dapat digunakan oleh
wanita hamil atau ibu menyusui
tanpa efek samping signifikan pada
ibu atau bayi. Efek hepatotoksik
ditemukan pada beberapa kasus
dengan penggunaan dosis melebihi 4
gram per hari 2 .
Pasar Analgesik Dunia dan
Indonesia
Obat - obatan analgesik termasuk
parasetamol merupakan obat yang
sangat tinggi pangsa pasarnya di
dunia. Pasar obat analgesik dunia
bergerak dari US$ 5.5 milyar pada
20023 dan diperkirakan mencapai
4
US$ 34.6 milyar pada 2015 .
Berdasarkan beberapa analisis, faktor
utama yang menyebabkan tingginya
kebutuhan ini ialah perubahan
demografi, peningkatan jumlah
prosedur bedah, peningkatan jumlah
pasien kanker dan HIV/AIDS, serta
peningkatan efektifitas pengobatan
nyeri pada penyakit kronis seperti
osteoarthritis, low back pain, dan
nyeri neuropatik 5 .
Pada tahun 2013, pasar obat
analgesik di Indonesia mencapai 2.4
trilyun rupiah dengan pertumbuhan
8.4% 6 . Perusahaan farmasi Tempo
Scan Pacific menguasai posisi
pertama pasar analgesik dengan
penguasaan 22% pangsa pasar,
disusul Sterling/GlaxoSmithKline dan
Kalbe Farma 7 . Melihat dari
kebutuhan obat dan pangsa pasar
tersebut diatas, dalam beberapa
waktu ke depan bahan baku obat
analgesik masih berpotensi tinggi
untuk diproduksi di dalam negeri.
Asumsi Nilai Pasar Parasetamol
dan Ketergantungan Bahan Baku
Impor
Bercermin pada beberapa global
report, rata - rata market share obat
analgesik terbagi atas parasetamol
46%, aspirin 24%, ibuprofen 22%, dan
analgesik lain 8%. Tingginya
persentase parasetamol
dimungkinkan karena parasetamol
sering dibuat dalam komposisi
campuran beberapa zat aktif dan
diformulasikan dalam berbagai jenis
sediaan.
Dengan asumsi kebutuhan bahan
baku parasetamol untuk industri
farmasi di Indonesia sekitar 6,505
Ton/tahun atau setara US$
24,990,532 atau setara 312.38 milyar
rupiah (kurs 1 US$ ~ Rp 12,500) di
tahun 20148. Bila impor seluruh
bahan baku farmasi mencapai 21
trilyun rupiah pada 20148 (setara
96% bahan baku obat yang
diimpor 10 ), maka dengan produksi
parasetamol dalam negeri maka
bahan baku yang diimpor akan
berkurang 1.48% dihitung sebagai
value rupiah, sehingga bahan baku
obat yang diimpor berkurang menjadi
94.51%. Asumsi nilai persentase
tersebut memang terlihat belum
signifikan, namun persentase
tersebut didapat hanya dari satu
bahan baku obat saja yang diproduksi
di dalam negeri yaitu parasetamol.
Bisa dibayangkan bilamana bahan
baku obat lain sudah dapat
diproduksi dalam negeri mengingat
selain pasar dalam negeri sangat
besar, peluang ekspor masih terbuka
lebar.
Hambatan Produksi Dalam
Negeri dan Alternatif Solusi
Bila diuraikan akan banyak sekali
hambatan dalam produksi bahan
baku obat dalam negeri, dan
walaupun dihitung melalui feasibility
study, kemungkinan investasi
produksi bahan baku obat dalam
negeri tidak akan layak dilaksanakan.
Namun, bila kita berpegangan pada
prinsip bahwa kemandirian obat dan
bahan baku obat merupakan salah
ARTIKEL
satu bentuk ketahanan nasional,
maka produksi bahan baku obat
dalam negeri akan menjadi suatu
keniscayaan. Berikut beberapa
hambatan produksi bahan baku obat
dalam negeri dan usulan alternatif
solusinya:
1. Skala produksi tidak ekonomis
karena pangsa pasar dalam negeri
yang kecil bila dibandingkan
pangsa pasar dunia11 . Alternatif
solusinya ialah dibuat feasibility
study (FS) untuk melihat nilai
keekonomisan dengan
menerapkan beberapa skenario
yaitu (1) bila bahan baku dijual
hanya dalam negeri tanpa subsidi;
(2) bila bahan baku dijual hanya
dalam negeri dengan subsidi; (3)
bila bahan baku dijual dalam
negeri dan untuk ekspor. Asumsi
FS dapat dibuat bilamana (A)
seluruh industri farmasi dalam
negeri menggunakan bahan baku;
(B) hanya industri farmasi BUMN
yang menggunakan; (C) industri
farmasi BUMN menggunakan
hanya untuk obat pengadaan
pemerintah; atau (D) konsorsium
industri farmasi. Sebagai
perbandingan, India telah
membuat FS parasetamol ini pada
2002.
2. Belum ada bahan kimia dasar
yang diproduksi dalam negeri.
Alternatif solusinya ialah
revitalisasi infrastruktur produksi
basic chemical seperti kilang
minyak yang memproduksi fraksi
BTX (benzene, toluene, xylene),
industri petrokimia, dan industri
kimia dasar. Alternatif solusi ini
harus didukung aliansi ABG yang
sangat kuat tanpa konflik
kepentingan, dengan tujuan dan
koridor yang jelas, dan checkpoint
yang terukur.
3. Produsen parasetamol dalam
negeri belum memenuhi cGMP
untuk active pharmaceutical
ingredient (API). Alternatif
solusinya ialah Kemkes,
Kemenperin, dan Badan POM
bersinergi untuk pemenuhan
infrastruktur dan sistem cGMP-API
produsen tersebut. Hambatan
bahwa produsen ialah industri
swasta dapat diselesaikan melalui
sistem buyback oleh
KemenBUMN. Perlu disusun
skenario tersendiri untuk alternatif
solusi ini karena sangat terkait
skema pendanaan, pajak,
teknologi, perizinan, kebijakan
waiver di Badan POM, dan regulasi
lainnya.
4. Kurangnya promosi peluang
investasi bidang produksi bahan
baku di Indonesia 9 . Alternatif
solusinya dibentuk suatu
badan/instansi/lembaga/unit
kerja/konsil tersendiri yang
mempunyai tupoksi untuk
promosi produksi bahan baku di
Indonesia. Mari belajar dari India
yang telah membentuk
Phamaceutical Export Promotion
Council of India (Pharmexcil) pada
Mei 2004 dimana salah satu
tupoksi Pharmexcil ini ialah
melaksanakan kegiatan promosi
perdagangan eksternal (ekspor)
dengan mengorganisir delegasi
perdagangan luar negeri,
mengatur pertemuan buyer-seller,
seminar internasional, dan
lainnya12 .
Terkait produksi bahan baku obat
dalam negeri sebagai suatu tujuan,
mari kita lihat beberapa kata mutiara
berikut:
“Nilai sesungguhnya dari seorang
manusia ditentukan oleh tujuan
yang dikejarnya (Marcus Aurelius)”.
Bila Indonesia ingin benar-benar
menjadi bangsa yang besar, maka
harus mengejar tujuan yang besar.
“Seorang menusia tanpa tujuan
besar yang pasti, tak berdaya
ibarat sebuah kapal tanpa kemudi
(Napoleon Hill)”. Produksi bahan
baku dalam negeri merupakan
tujuan yang besar karena akan
menumbuhkan kemandirian obat
dalam negeri sebagai bentuk
ketahanan nasional.
“Setiap kehidupan akan menjadi
luar biasa jika individunya
menentukan suatu tujuan atau
beberapa tujuan yang
benar-benar diyakini, dimana
mereka dapat memberikan
komitmen penuh, dimana mereka
dapat memberikan seluruh hati
dan jiwa mereka (Brian tracy)”.
Oleh karena itu, motivasi harus
didukung keyakinan. Harus yakin
bisa memproduksi bahan baku
obat dalam negeri, maka akan
tumbuh komitmen penuh pada
upaya yang dilakukan.
Referensi
1. www.mims.com. Indeks Keamanan
Penggunaan Obat dalam Kehamilan.
2. Acetaminophen: Background and
Overview. FDA Evaluation and Research 2009.
3. Broad Outline of Manufacturing Process of
Acetaminophen. Central Drug Research
Institute, Lucknow, Uttar Pradesh, India. 2002.
4. Global Analgesics Market to Reach US$34.6
Billion by 2015, According to a New Report
by Global Industry Analysts, Inc. (published
2010)
5. Decision Resources Inc, Novel Approaches
to Pain Therapy August 2008.
6. Indonesia Pharma Executive Review 3Q2013.
7. Euromonitor International (2013).
Analgesics In Indonesia (Country Report
Review).
8. Data Biro Pusat Statistik Indonesia: Impor
Parasetamol berdasarkan HS Code (HS
Code 2924299010). www.bps.go.id
9. http://www.kemendag.go.id/id/economicprofile/indonesia-export-import/growth-ofnon-oil-and-gas-export-sectoral
10. Peta Jalan Pengembangan Bahan Baku Obat.
Permenkes Nomor 87 Tahun 2013.
11. Ini Alasan 90% Bahan Baku Obat Indonesia
Masih Impor. http://health.detik.com
12. Pharmaceutical Export Promotion Council of
India (Pharmexcil). http://en.wikipedia.org
ARTIKEL
Peran Farmakoekonomi dalam
Pelayanan Kesehatan
Oleh :
Erie Gusnellyanti, S.Si, Apt, MKM
T
erbatasnya anggaran
kesehatan menyebabkan
dibutuhkannya pemilihan prioritas
terhadap teknologi kesehatan yang
digunakan, terutama obat. Alokasi
sumberdaya yang tersedia harus
dimanfaatkan seefisien mungkin,
sesuai skala prioritas yang dibuat
secara obyektif. Penggunaan obat yang
sebanding antara efektifitas dengan
biaya yang dikeluarkan merupakan
salah satu prinsip penggunaan obat
secara rasional. Terkait hal tersebut,
WHO telah mendorong dilakukannya
evaluasi ekonomi terhadap teknologi
kesehatan terutama obat, dalam
mendukung responsible use of
medicines.
Evaluasi ekonomi dalam kajian obat
akan sangat dibutuhkan dan
bermanfaat bila disampaikan bersama
dengan 3 jenis evaluasi, masing-masing
memiliki pertanyaan:
1. Can it work? Apakah prosedur,
pelayanan atau program kesehatan
memberikan lebih memberikan
manfaat dibandingkan dengan
bahayanya bagi masyarakat (do
more good than harm). Evaluasi jenis
ini ingin membuktikan Efficacy;
2. Does it work in reality? Apakah
prosedur, pelayanan atau program
kesehatan do more good than harm
kepada masyarakat yang ditawari
pelayanan/ prosedur tsb? Evaluasi
yang mempertimbangkan efficacy
serta penerimaan (acceptance) oleh
masyarakat tersebut, merupakan
evaluasi efektifitas atau manfaat
obat . Evaluasi ini menjawab aspek
Effectiveness;
3. Apakah mencapai sasaran mereka
yang membutuhkan dan accessible?
Evaluasi jenis ini memperhatikan
aspek ketersediaan (availability).
Pertanyaan dalam evaluasi ekonomi
untuk obat dan alat kesehatan
kemudian menjawab pertanyaan “Is it
worth doing it, compared to other things
we could do with the same money?“
Pertanyaan ini berkaitan dengan
Cost-effectiveness = Efficiency.
Artinya, tidak cukup dengan hanya
mempertimbangkan efficacy, safety,
quality. Bahkan efektifitas saja tanpa
membandingkan dengan sumberdaya
yang dikorbankan juga dianggap belum
cukup. Kemudian farmakoekonomi
melengkapi kebutuhan akan jawaban
apakah “worth it” (sepadan
pengorbanan dengan hasil) melalui
kajian Cost-Effectiveness Analysis.
Farmakoekonomi didefinisikan
sebagai ilmu yang menggambarkan
perbandingan antara biaya (cost) dari
suatu obat dengan luaran (outcome)
yang dihasilkan. Farmakoekonomi juga
dapat digambarkan sebagai bidang
studi yang melakukan evaluasi
perilaku atau kesejahteraan individu,
perusahaan dan pasar, yang
relevan dengan penggunaan
produk farmasi, pelayanan, dan
program. Fokusnya terutama pada
biaya (input) dan konsekuensi (outcome)
dari penggunaannya. Farmakoekonomi
juga terkait dengan aspek klinis,
ekonomi, dan kemanusiaan pada
intervensi pelayanan kesehatan, sering
digambarkan sebagai model ECHO,
dalam pencegahan, diagnosa,
pengobatan dan manajemen penyakit.
Metode dalam analisis
farmakoekonomi adalah
cost-minimization, cost-effectiveness,
cost-utility, cost-benefit, cost of illness,
cost-consequence dan teknik analisis
ekonomi lainnya yang memberikan
informasi berharga kepada para
pengambil keputusan pelayanan
kesehatan untuk alokasi sumber daya
yang terbatas.
Cost Minimization Analysis (CMA)
digunakan ketika efek dari dua atau
lebih intervensi (atau obat) yang
dibandingkan adalah sama atau
hampir sama (completely/ or almost
identical), dengan demikian yang dipilih
adalah opsi dengan biaya terendah (the
least cost option). Sebagai contoh yaitu
ARTIKEL
digunakannya obat generik, yang
dianggap memiliki efektifitas yang
setara, namun biaya lebih rendah
daripada obat bermerk.
Untuk membandingkan biaya dan
outcome dari dua atau lebih intervensi
yang memiliki tujuan pengobatan yang
sama, namun efektifitas (hasil akhir
pengobatan) dan biaya yang berbeda,
dilakukan Cost-effectiveness analysis
(CEA). Suatu opsi yang biayanya lebih
tinggi mungkin saja dipilih jika hasil
pencapaian tujuan pengobatan juga
tinggi, sehingga biaya per satuan
outcomenya lebih rendah atau disebut
cost-effective. Dalam kondisi ini, bila
outcome yang dianalisis adalah dari
perspektif konsumen (utility) maka
dikenal sebagai Cost Utility Analysis
(CUA).
Dalam evaluasi ekonomi tersebut,
biaya yang dihitung bisa dari sisi
penyedia layanan (provider), dari sisi
konsumen (pasien) atau keduanya.
Atau bisa juga dari sisi pemerintah atau
publik (societal). Hal ini disebut dengan
perspektif dari biaya, yang akan
mempengaruhi perhitungan dalam
analisis.
Ilmu farmakoekonomi telah
berkembang dengan pesat di berbagai
negara termasuk di Asia-Pasifik. Data
farmakoekonomi semakin dibutuhkan
di banyak negara, seperti Thailand,
Korea Selatan, Filipina dan Taiwan,
terutama sebagai bukti pendukung
dalam pengambilan keputusan obat
apa saja yang akan digunakan dalam
jaminan, dimasukkan dalam
formularium/daftar obat esensial atau
untuk persetujuan obat baru.
Sedangkan di Indonesia, ilmu ini masih
baru berkembang, sehingga
penerapannya belum banyak dilakukan
dalam pengambilan keputusan
penggunaan obat. Kajian
farmakoekonomi di tingkat lokal
Indonesia saat ini mulai sangat
dibutuhkan untuk menyediakan data
pendukung dalam proses seleksi obat
Formularium.
Dalam pemilihan obat, faktor efikasi
dan keamanan (safety dan efficacy)
merupakan salah satu pertimbangan
yang utama, namun pertimbangan
ekonomi menjadi sangat penting dalam
hal keterbatasan anggaran.
Diterapkannya Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) di Indonesia sejak tahun
2014, maka aspek pengendalian mutu
sekaligus biaya obat, menjadi salah
satu hal penting yang harus
diperhatikan. Untuk itu Kementerian
Kesehatan telah menetapkan
Formularium Nasional sebagai acuan
penggunaan obat, yang
mempertimbangkan semua aspek
tersebut (safety, efficacy, economy),
dengan berbasis bukti (evidence based
medicines) dalam proses seleksi obat.
Dengan demikian, Farmakoekonomi
menjadi sangat penting dalam upaya
pengendalian mutu dan biaya obat,
terutama dalam sistem jaminan
kesehatan, serta dalam proses
pemilihan dan penggunaan obat di
fasilitas kesehatan.
Aspek ekonomi khususnya jaminan
cost-effectiveness menjadi bagian dari
proses jaminan (reimbursement) suatu
teknologi kesehatan. Hal ini telah
dilakukan di berbagai Negara yang
telah menerapkan Health Technology
Assesment (HTA) dalam proses
pengambilan keputusan dan
penetapan kebijakan. Oleh karena itu,
data analisis Farmakoekonomi
merupakan bagian penting dalam
proses HTA di berbagai negara. Data ini
merupakan informasi yang sangat
berguna untuk menentukan teknologi
kesehatan terutama obat yang mana
yang akan diberikan, atau masuk ke
dalam paket manfaat (Formularium)
dalam sistem jaminan kesehatan.
Dengan demikian, dalam era
pelayanan kesehatan berbasis jaminan
sosial, saat ini Indonesia membutuhkan
banyak hasil analisis farmakoekonomi
dengan data lokal. Mengingat
terbatasnya studi atau analisis bidang
ini di Indonesia, akan menyebabkan
pengambilan keputusan didasarkan
pada hasil analisis dari Negara lain. Hal
ini tidak selamanya dapat dilakukan,
terutama jika hasil studi dari luar negeri
tersebut tidak relevan dengan kondisi
Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia
membutuhkan banyak studi
farmakoekomi dan HTA untuk
memenuhi kebutuhan data dalam
negeri, yang sesuai dengan populasi
dan pembiayaan di Indonesia.
Sebagai tahap awal dalam
penerapan farmakoekonomi dalam
pelayanan kesehatan di Indonesia,
Kementerian Kesehatan melalui
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan telah menerbitkan
buku Pedoman Penerapan Kajian
Farmakoekonomi pada tahun 2013.
Pedoman ini merupakan acuan
mendasar yang dapat dimanfaatkan
dalam melakukan kajian
farmakoekonomi. Diharapkan
pedoman ini dapat menjadi referensi
tentang penerapan farmakoekonomi
dalam pelayanan kesehatan dan
penggunaan obat atau menjadi
literatur yang bermanfaat dalam
pengembangan ilmu farmakoekonomi
di Indonesia. Sedangkan referensi yang
lebih lengkap sudah tersedia banyak
pedoman dari International Society for
Pharmacoeconomic and Outcome
Research (ISPOR) yang dapat diunduh
melalui website : www.ispor.org. ISPOR
merupakan organisasi internasional
yang menaungi para peneliti,
pengambil kebijakan, akademisi,
mahasiswa, praktisi kesehatan, juga
sektor industri yang mendalami ilmu
farmakoekonomi dan riset outcome
lainnya. (egn)
Sumber :
1. Bootman J.L, et al, 2005, Principles of
Pharmacoeconomics, 3rd ed, Harvey Whitney
Books Company : USA
2. Drummond, M.F., M.J. Sculpher, G.W. Torrance,
B.J. O’Brien, and G.L. Stoddard, 2005. Methods
for the Economic Evaluation of Health Care
Programmes, 3rd Edition, Oxford University
Press, Oxford.
3. FKM UI, 2012. Laporan Akhir Kajian Telaah
Kepustakaan dan Studi Kualitatif mengenai
HTA, Kemenkes RI, Jakarta.
4. Kementerian Kesehatan RI, 2013. Pedoman
Penerapan Kajian Farmakoekonomi, Kemenkes
RI, Jakarta.
ARTIKEL
Rukuk, Sujud, dan Menghapal Quran sebagai
Profilaksis Alzheimer dan Demensia
– Suatu Hipotesis
Oleh:
Muhammad Zulfikar Biruni, Apt.
patofisiologi, Alzheimer berkorelasi
dengan menyusutnya secara drastis
lokus linguistik, lokus memori,
ventricle, sulcus, dan gyrus pada otak4.
hipotesis /hi·po·te·sis/ /hipotésis/
n sesuatu yg dianggap benar untuk
alasan atau pengutaraan pendapat
(teori, proposisi, dsb) meskipun
kebenarannya masih harus
dibuktikan; anggapan dasar;
Penyakit Alzheimer, menyumbang
60% sampai 70% kasus demensia.
Alzheimer merupakan penyakit
neurodegeneratif kronis yang
biasanya dimulai perlahan namun
semakin memburuk dari waktu ke
waktu. Gejala awal yang paling umum
adalah kesulitan dalam mengingat
peristiwa yang baru terjadi
(kehilangan memori jangka pendek).
Bila penyakit berlanjut, gejala dapat
mencakup kesulitan linguistik,
disorientasi ruang, mood swings,
kehilangan motivasi, acuh terhadap
perawatan diri, dan masalah perilaku.
Penyebab penyakit masih kurang
dipahami, namun sekitar 70% resiko
diturunkan secara genetik dengan
keterlibatan banyak gen dan
hereditas. Faktor resiko lain
melingkupi riwayat cedera kepala,
depresi, dan hipertensi1. Pada 2008,
Alzheimer merupakan penyebab
kematian nomor 6 di Amerika
Serikat2. Pada 2010 jumlah pasien
Alzheimer ialah 1 juta jiwa di
Indonesia, 4.7 juta jiwa di Amerika
Serikat dan 44 juta jiwa di seluruh
dunia3. Jumlah ini diperkirakan akan
berlipat empat pada 2025. Secara
Dampak Ekonomi Penyakit
Alzheimer
Pada tahun 2010, diperkirakan
biaya kesehatan akibat penyakit
Alzheimer di seluruh dunia mencapai
US$ 600 milyar. Angka tersebut
termasuk biaya perawatan informal
yang biayanya dibebankan kepada
keluarga, biaya langsung perawatan
sosial yang disediakan community
care profesional dan biaya perawatan
in-home, serta biaya langsung
pengobatan (biaya pengobatan
terkait demensia dan kondisi
perawatan primer dan sekunder
lainnya). Sebagai perbandingan,
bilamana Alzheimer merupakan
sebuah negara, Alzheimer akan
menjadi negara dengan ekonomi
ke-10 terbesar di dunia (India adalah
negara ekonomi ke-10 terbesar dunia
dan Indonesia adalah negara
ekonomi ke-16 berdasarkan World
Bank Report tahun 2012)5.
Patofisiologi Alzheimer
Bila dirunut dari patofisiologisnya,
Alzheimer merupakan penyakit
polyetiology diantaranya:
1. Akumulasi intraneuronal pasangan
filamen heliks (paired helical
filaments, PHF), pembentukan
neurofibrillary tangle (kekusutan
neurofibril), benang neuropil
threads dan distrofi neurit di
sekitar plak beta-amyloid7. Plak
beta-amyloid merupakan protein
fibril yang terbentuk dari
monomer Abeta (metabolit sel
neuron). Intraneuronal PHF sendiri
terdiri atas
microtubule-associated protein
tau. Pada otak Alzheimer, PHF
menjadi abnormal karena
mengalami hiperfosforilasi dan
glikosilasi yang tahap akhirnya
ialah disfungsi neural, inflamasi,
dan kematian sel otak7.
2. Penelitian Alzheimer terkini telah
membawa 3 ilmuwan
mendapatkan Nobel Prize bidang
kedokteran pada 2014. Ilmuwan
Inggris John O’Keefe dan pasangan
suami-istri Norwegia Edvard
Moser dan May-Britt Moser
menemukan bahwa terdapat
suatu sel yang menyusun sistem
arah dalam otak. Sel-sel ini disebut
grid-cells, dan sel-sel ini kemudian
terintegrasi menjadi “inner-GPS”
otak. Grid-cells yang terletak di
hippocampus dan ethorhinal
cortex pada otak ini membentuk
suatu sistem koordinat navigasi
spasial yang menentukan reaksi
otak terhadap arah dan batasan
ruang9. Pada stadium awal
Alzheimer, ethorhinal cortex yang
merupakan lokasi grid-cells ini
mulai mengalami kerusakan10.
3. Selain itu, penelitian di Stanford
University di California pada 2014
menemukan bahwa pada otak
Alzheimer terdapat suatu sel
dalam otak yang disebut microglia
yang berfungsi dalam sistem
pertahanan (self-defence) sel,
berhenti bekerja. Microglia ini
pada dasarnya berfungsi untuk
membersihkan otak dari bakteri,
virus, dan substansi deposit
berbahaya. Pada otak manusia
lansia, suatu protein yang disebut
EP2 menyebabkan microglia
bekerja dengan tidak efektif,
sehingga pembersihan deposit
plak beta-amyloid tidak efisien11.
ARTIKEL
Pengobatan Alzheimer
Sampai hari ini pun tidak ada
pengobatan Alzheimer. Terapi
Alzheimer berfokus hanya pada
manajemen pasien baik
menggunakan obat-obatan
simptomatik maupun perawatan oleh
caregiver. Di Amerika, FDA menyetujui
beberapa terapi obat yang digunakan
untuk pengobatan demensia dan
gejala terkait seperti donepezil,
galantamine, rivastigmine, dan
memantine diberikan pada pasien
dalam pengawasan dokter walaupun
sampai ini tidak ada laporan
keberhasilan obat-obatan tersebut
untuk mencegah atau mengurangi
kecepatan progres Alzheimer.
Obat-obatan inhibitor
asetilkolinesterase memberikan
manfaat pada pasien sebatas
meningkatkan kadar neurotrasmitter
asetilkolin di otak6.
Berdasarkan beberapa pustaka,
saat ini fokus riset pengobatan
Alzheimer ialah pada penghambatan
Abeta dan pembentukan plak
beta-amyloid serta regenerasi sel di
lokus yang rusak. Riset stemsel untuk
pengobatan Alzheimer untuk
mengatasi patofisiologi tersebut
mulai memberikan harapan yang
baik. Penggunaan masenchymal stem
cell (MSC) intravena dan neural stem
cell (NSC) intravena dan intracerebral
memberikan hasil yang baik pada
hewan uji (pengurangan plak
beta-amyloid dan neuroinflammation)
dan mulai digunakan pada uji klinik
terapi Alzheimer. Hasil penggunaan
terapi stemsel ini pun didapat berkat
teknologi imaging otak terkini yaitu
teknologi Extended focus Fourier
domain optical coherence microscopy
(xfOCM)8.
Rukuk dan Sujud Sebagai
Profilaksis Alzheimer
Rukuk dan sujud ialah salah satu
gerakan yang sangat ditekankan
dalam shalat. Perintah rukuk dan
sujud banyak terdapat dalam Quran
maupun hadits Rasulullah Saw.
Dalam banyak hadits shahih
disebutkan perintah untuk
melaksanakan rukuk dan sujud
dengan sempurna dan tumaninah
(tenang). Penulis percaya bahwa
suatu perintah yang disebutkan
secara spesifik dalam Quran dan
Hadits shahih, pasti berimplikasi
besar terhadap kehidupan manusia.
Hipotesis bahwa rukuk dapat
berperan dalam profilaksis Alzheimer
mengacu pada:
1. Beberapa referensi menyatakan
bahwa rukuk yang dilakukan
dengan sempurna akan menjaga
kesempurnaan posisi dan fungsi
tulang belakang (corpus
vertebratae) sebagai penyangga
tubuh dan pusat saraf
cerebrospinal. Beberapa
penelitian menemukan bahwa
rukuk sempurna ketika shalat
memposisikan anatomi tulang
rusuk akan tegak terhadap tulang
belakang sehingga dapat
melenturkan saraf dan aliran
darah ke otak. Posisi rukuk
sempurna akan membuat tekanan
darah ke otak sedikit lebih tinggi
sehingga memaksa aliran darah ke
otak sedikit lebih cepat dengan
membawa suplai oksigen lebih
banyak.
2. Gabungan gerakan dan bacaan
rukuk ada kemungkinan dapat
bersinergis mempercepat impuls
di sinaps-sinaps neuron karena
otak distimulasi. Ada kemungkinan
aliran darah di otak yang juga
mengikuti prinsip fluida dinamis
mengalami pola aliran turbulensi
dan membentuk flow friction
sehingga memaksa substansi
berbahaya (seperti plak
beta-amyloid) pada kapiler otak
dan sekitarnya dikeluarkan melalui
siklus darah. Posisi rukuk
memungkinkan kapiler darah di
otak dipersiapkan untuk
menerima tekanan lebih tinggi
pada saat posisi sujud.
Selanjutnya, hipotesis bahwa
sujud dapat berperan dalam
profilaksis Alzheimer mengacu pada:
1. Posisi kepala yang lebih rendah
dan retensi pembuluh darah balik
menyebabkan tekanan darah lebih
banyak dialirkan kembali ke
jantung dan dipompa ke kepala
dengan membawa lebih banyak
oksigen dan pembentukan flow
friction untuk membawa substansi
berbahaya dari otak untuk
dieliminasi dari tubuh.
2. Sifat alami manusia sebagai
bioelectric sangat terpengaruh
keseimbangan ion negatif (ion
baik) dan ion positif (ion jahat).
Sama seperti mekanisme
pembentukan petir pada awan
yang menyambar ke arah bumi,
pada saat sujud ion positif pada
tubuh akan disalurkan ke tanah
melalui tujuh titik tubuh yaitu
wajah, dua telapak tangan, dua
lutut, dan dua jari-jari kaki dengan
diakselerasi medan magnet bumi
yang mengarah ke kiblat. Surplus
ion negatif dalam otak akan
memberikan kondisi negative
electrostatic charge sehingga
menurunkan radikal bebas dan
tentunya mengurangi inflamasi
sebagai salah satu penyebab
Alzheimer. Ada kemungkinan
ketika tubuh surplus ion negatif
ini, sistem imun tubuh juga
meningkat. Surplus ion negatif ini
ditandai dengan perasaan hati
yang lebih rileks ketika sujud
karena terjadi normalisasi
serotonin yang secara mekanisme
terjadi akibat percepatan oksidasi
serotonin oksidase12.
3. Saat sujud, ketika kepala manusia
mengarah ke kiblat sebagai pusat
magnet bumi, dimungkinkan
terjadinya resonansi gelombang
otak (brain wave) dengan medan
magnet bumi mirip prinsip nuclear
magnetic resonance (NMR)
sehingga terjadi re-alignment
(re-kalibrasi) dan
re-synchronization atas place-cells
dan grid-cells (sebagai inner-GPS
system). Bukankah GPS yang kita
gunakan sehari-hari pun harus di
re-triangulate untuk re-kalibrasi
nya? Ada kemungkinan place-cells
dan grid-cells di otak pun seperti
itu.
ARTIKEL
Menghapal Quran Sebagai
Profilaksis Alzheimer
Dalam perspektif psikologikognitif,
sistem memori jangka pendek (short
term memory) salah satunya terdapat
sistem memori kerja (working
memory). Working memory adalah
sistem memori yang menyimpan dan
memproses informasi baru atau
informasi yang baru disimpan sebagai
suatu proses penting bagi
kemampuan penalaran, pemahaman,
pembelajaran, dan pembaharuan
memori manusia. Beberapa
penelitian membuktikan bahwa
working memory system sangat
mempengaruhi kemampuan kognitif
manusia.
Berdasarkan penelitian Fransen
(2005)13, entorhinal cortex dan
hippocampus sangat mempengaruhi
pemrosesan working memory.
Selanjutnya, suatu aktivitas stimulasi
yang berkelanjutan (misal proses
menghapal) di entorhinal cortex
menjadi sangat penting dalam proses
encoding representasi ingatan jangka
panjang (long term memory) melalui
modifikasi sinapsis dalam formasi
hippocampal dan neocortex.
Dilihat dari perspektif klinis,
menghapal Quran sebagai profilaksis
Alzheimer dimungkinkan karena
sistem hippocampal-entorhinal
sebagai pemroses working memory
terus distimulasi sehingga
meningkatkan synaptic connection
strength sel-sel neuron setempat.
Proses menghapal Quran juga
kemungkinan membentuk neuronal
algorithm atau neuronal firing pattern
spesifik yang mengakibatkan sistem
hippocampal-entorhinal sebagai pusat
navigasi dan memori terus
terstimulasi dan terpelihara.
Selain itu, proses menghapal
dimana terjadi stimulan visual dan
auditori menyebabkan tubuh
terpapar bacaan Al Quran yang
penuh hikmah dan kebaikan. Buku
Masaru Emoto berjudul Message from
Water membuktikan bahwa partikel
air yang diberikan doa akan memiliki
bentuk kristal yang indah. Penulis
yakin tubuh manusia terutama otak
yang terdiri 74.5% atas air juga akan
terpengaruh positif dan terpelihara
dengan senantiasa didengarkan
bacaan Al Quran. Dengan ini,
kemampuan self-defence otak melalui
microglia akan meningkat sehingga
proteksi hippocampal-entorhinal
cortex menjadi kuat.
menghapal Quran yang sesuain
dengan tuntunan Rasulullah Saw
inshaAllah adalah solusi holistik dan
komprehensif untuk kehidupan
seluruh manusia.
Siap untuk mengamalkan?
Penutup
Alzheimer adalah penyakit
terminal karena berakhir di kematian.
Manusia akan menjadi tua dan tidak
ada yang tahu siapa yang akan
mendapat penyakit Alzheimer ini.
Selain itu, bagi seorang muslim yang
mengucap kalimat Syahadat pada
saat akhir hayat akan Allah Swt
hadiahi surga yang luasnya 10 kali
dunia. Namun, Alzheimer dan
demensia bisa jadi penghambat
proses khusnul khatimah ini. Oleh
karena itu penulis berpendapat
bahwa profilaksis (pencegahan)
Alzheimer sangatlah penting untuk
dilakukan.
Shalat yang termasuk didalamnya
rukuk dan sujud ialah ibadah yang
luar biasa dan saking luar biasanya,
bahkan Allah Swt memerintahkan
langsung kepada Rasulullah Saw
perihal shalat ini. Shalat
diperintahkan sepenuhnya untuk
kebaikan hidup manusia di dunia dan
di akhirat. Shalat serta membaca dan
Referensi:
1. Alzheimer's disease. http://en.wikipe
dia.org/wiki/Alzheimer%27s_disease
2. International Classification of Diseases.
CDC/NCHS, National Vital Statistic System,
Mortality. USA. 2008. (Publisher by Stemica
International)
3. WHO Report 2013. Priority Medicines for
Europe and the World “A Public Health
Approach to Innovation”. Background Paper
6.11 – Alzheimer Disease and Other Dementia.
4. 2014 Alzheimer’s Disease Facts and Figures.
(Publisher by Stemica International)
5. World Bank Report. World DataBank – World
Development Indicators y.2012. http://data
bank.worldbank.org/data/views/reports/
6. Dr. Ananya Mandal, MD. Alzheimer’s Disease
Treatment. 2014. www.news-medical.net
7. Iqbal K, Alonso AC, Gong CX, Khatoon S, Pei JJ,
Wang JZ, Grundke-Iqbal I., Mechanisms of
neurofibrillary degeneration and the formation
of neurofibrillary tangles.1998. http://www.nc
bi.nlm.nih.gov/pubmed/9700655
8. Bolmont, Bouwens et al, J Neurosci, 2012
9. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medi
cine/laureates/2014/press.html
10. http://cen.acs.org/articles/92/web/2014/10/
John-OKeefeBritt-Moser-Edvard-Moser.html
11. www.telegraph.co.uk
12. Positive Ions versus Negative Ions. EMR Labs,
LCC. 2011
13. Erik Fransen. Functional role of entorhinal
cortex in working memory processing. Elsevier
– Neural Network Journal 18 (2005).

TOPIK UTAMA Di - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat

Transcription

Similar documents

EDUPHARMA-Komunikasi Efektif Praktik Apoteker

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

topik utama - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Draft Buletin Infarkes Edisi III Juni 2014

sosialisasi peraturan alat kesehatan

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

topik utama - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Draft Buletin Infarkes Edisi IV Agustus 2014

Kriteria Kepentingan Umum dalam Peraturan Pengadaan Tanah

Analisis Toksikologi Forensik – Klinik

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

FORMULARIUM OBAT INHEALTH Edisi VII 2015

dinas pekerjmn umum - LPSE Kabupaten Pakpak Bharat

2015 - Kementerian Kesehatan RI

2013 - Kementerian Kesehatan

Now - Hospital Kuala Krai

BUKU PANDUAN PABRIK KELAPA SAWIT SKALA KECIL UNTUK