Draft Buletin Infarkes Edisi VI Desember 2014_revisi002

Transcription

Liputan
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
MEDICAL DEVICES REGULATORY HARMONIZATION
TRAINING WORKSHOP
Medical Devices Regulatory
Harmonization Training Workshop
dilaksanakan di Hotel Grand Inna Kuta
Bali pada tanggal 27 s.d 31 Oktober
2014. Pelaksanaan ini merupakan kali
kedua setelah DKI Jakarta, dimana
training ini di bagi menjadi dua sesi yaitu
training bagi para regulator dilanjutkan
dengan training untuk pelaksana
Industri alat kesehatan. Kegiatan ini
dinilai penting dalam rangka kesiapan
para regulator dan industri alat
kesehatan di Indonesia untuk
menyongsong pasar bebas ASEAN
tahun 2015.
Untuk training bagi para regulator
(28/10) dibuka oleh Direktur Bina
Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan,
Drg. Arianti Anaya, MKM, sedangkan
untuk training bagi industri pada tanggal
(29/10) dibuka oleh Direktur Jenderal
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan,
Dra Maura Linda Sitanggang, Apt, PhD.
Medical Devices Regulatory
Harmonization Training Workshop ini
dilaksanakan dalam tujuang untuk
menyiapkan para regulator serta
Industri Alat Kesehatan dalam negeri
menyongsong Pasar Bebas ASEAN
Tahun 2015.
Penjelasan Medical Devices
Regulatory Harmonization
AEM (ASEAN Economic Ministry)
menetapkan bahwa alat kesehatan
(medical devices or health care
technology) adalah salah satu dari 12
(dua belas) sektor prioritas yang
dipercepat proses integrasinya di
kawasan ASEAN. Untuk mewadahi ini
khususnya dalam proses harmonisasi
standar, penilaian kesesuaian dan
regulasi alat kesehatan maka forum
Working Group/Product Working Group
ASEAN Consultative Committee on
Standards and Quality (WG/PWGACCSQ) telah ditetapkan sebagai salah
satu Subsidiary Bodies yang bertindak
sebagai implementing agency dalam
Roadmap of ASEAN integration for 12
priority sectors.
Berdasarkan Keputusan Kepala
Badan Standardisasi Nasional tentang
Penetapan Instansi Koordinator Sektor
maka Kementerian Kesehatan RI c/q
Direktur Bina Produksi dan Distribusi
Alat Kesehatan Ditjen BIna
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
ditunjuk sebagai Instansi Koordinator
Sektor untuk alat kesehatan (ACCSQ
Medical Device Product Working Group/
ACCSQ-MDPWG)
1. Lembaga penilaian kesesuaian
(conformity assessment body)
Semua lembaga penilai kesesuaian
(lembaga sertifikasi produk/LSPro,
Lab.Pengujian, Lab.Kalibrasi dan
Lembaga Inspeksi) di Indonesia
harus terakreditasi oleh Komite
Akreditasi Nasional (KAN) dan KAN
sendiri sudah terakreditasi ISO/IEC
17011 dan menjadi anggota badan
sejenis di dunia, yaitu : International
Laboratory Accreditation Cooperation
(ILAC), Asia Pacific Laboratory
Accreditation Cooperation (APLAC),
(hasil akreditasi KAN akan diakui
oleh negara-negara yang menjadi
anggota badan-badan dunia
tersebut).
Sampai saat ini belum tersedia
lembaga sertifikasi produk (LSPro)
alat kesehatan yang terakreditasi
dan laboratorium uji produk alat
kesehatan terakreditasi. LSPro yang
terkemuka di Indonesia saat ini
adalah Lembaga Sertifikasi Produk
Pusat Standardisasi (LSPro-Pustan)
Kementerian Perindustrian. LSProPustan telah terakreditasi oleh KAN
sejak 2 Mei 2007 dengan Nomor
Akreditasi : LSPr-004-IDN dan
sampai saat ini ada sekitar 21
Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)
yang tersebar di seluruh Indonesia.
Laboratorium uji alat kesehatan
yang dimiliki kementerian kesehatan
sampai saat ini yaitu Balai
Pengamanan Fasilitas Kesehatan
(BPFK) tetapi bukan dipersiapkan
sebagai laboratorium uji produk alat
kesehatan tetapi untuk menguji dan
mengkalibarasi alat-alat kesehatan
yang ada di sarana fasilitas
kesehatan (medical device in use).
Peraturan Pemerintah No.102 Tahun
2000 tentang Standardisasi menyebutkan sebagai berikut:
a) Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)
adalah lembaga yang melakukan
kegiatan sertifikasi Produk.
b) Laboratorium Penguji adalah
laboratorium yang melakukan
kegiatan pengujian terhadap contoh
barang sesuai spesifikasi/metode uji
SNI.
Hal.03 l Buletin INFARKES Edisi VI -Desember 2014
Liputan
c) Lembaga Inspeksi adalah lembaga
yang melakukan pemeriksaan suatu
desain produk, barang, jasa, proses
atau pabrik dan penentuan
kesesuaiannya terhadap persyaratan
tertentu atau persyaratan umum
berdasarkan pembuktian secara
profesional.
d) Penerapan Standar Nasional
Indonesia adalah kegiatan
menggunakan Standar Nasional
Indonesia oleh pelaku usaha.
e) Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia adalah keputusan
pimpinan instansi teknis yang
berwenang untuk memberlakukan
Standar Nasional Indonesia secara
wajib terhadap barang dan atau jasa.
f) Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda
SNI ( SPPT SNI) adalah sertifikat
produk penggunaan tanda SNI yang
diberikan kepada produsen/pabrik
yang mampu menghasilkan barang
dan atau jasa yang sesuai dengan
persyaratan SNI.
Penerapan SNI pada dasarnya bersifat
sukarela, artinya produk yang tidak
memenuhi ketentuan SNI tidak dilarang,
namun untuk keperluan melindungi
kepentingan umum, kesehatan
masyarakat, keselamatann, keamanan
negara, perkembangan ekonomi
nasional dan pelestarian lingkungan
hidup, pemerintah dapat saja
memberlakukan secara wajib sebagian
sebagian atau keseluruhan spesifikasi
teknis dan atau parameter dalam
Standar Nasional Indonesia.
2. Regulasi teknis
Regulasi adalah ketentuan yang
ditetapkan dan diimplementasikan
berdasarkan kewenangan Pemerintah,
dengan tujuan mengatur perilaku
masyarakat, kelompok, atau individu,
dengan konteks tujuan tertentu.
Regulasi yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Kesehatan RI yang terkait
dengan alat kesehatan yang akan
diharmonisasikan dengan ASEAN
Medical Devices Directive (AMDD) dalam
rangka menyongsong pasar bebas
ASEAN 2015 adalah sebagai berikut:
Permenkes No.
1189/Menkes/Per/VIII/ 2010 tentang
Produksi Alkes dan PKRT.
Permenkes No.
Izin Edar Alkes dan PKRT.
Permenkes No.
Penyalur Alkes dan PKRT.
Sehubungan dengan telah ditetapkan
dan diaplikasikannya regulasi/permenkes tersebut diatas, maka beberapa
perkembangan penting yang harus
dapat diukur oleh Kementerian Kesehatan selaku lead sector ASEAN
Consultative Committee for Standar and
Quality Medical Devices Product Working
Group (ACCSQ-MDPWG) dalam rangka
menyongsong pasar bebas ASEAN
2015 adalah sebagai berikut:
Sejauh mana Cara Pembuatan Alat
Kesehatan yang Baik (CPAKB) atau
ISO 13485 :2003, Medical devices —
Quality Management Systems —
Requirements for regulatory purposes
telah diterapkan oleh pabrik alat
Buletin INFARKES Edisi VI -Desember 2014 l Hal. 04
kesehatan dalam negeri sampai saat
ini?
Sampai dimana pencapaian
penerapan Common Submission
Dossier Template (CSDT) pada proses
registriasi alat kesehatan sampai
saat ini dan apa saja hambatannya.
Apakah Indonesia/kemkes telah
memberikan input terhadap
persyaratan good distribution
practice of medical devices dan draft
Good Distribution Practice for Medical
Device yang telah disirkulasikan ke
negara anggota ASEAN.
Apakah pengklasifikasian alat
kesehatan telah mengacu kepada
kesepakatan ASEAN/Global
Harmonization Task Force (GHTF)?
(selama ini mengacu ke Food and
Drug Administration (FDA)
Bagaimana tanggap Kementerian
Kesehatan terkait dengan standar
alat kesehatan yang diidentifikasi
untuk diharmonisasikan ( lihat:
Annex 10 of the 12th MDPWG
meeting) dan apakah ada usulan atau
saran terhadap standar yang akan
diharmonisakan tersebut?
Langkah-langkah apa yang telah
diambil oleh Indonesia /kemkes
sampai saat ini terkait dengan akan
disahkannya ASEAN Medical Diveces
Directive (AMDD)?
Sejauh mana tanggapan
Indonesia/kemkes sampai saat ini
terkait dengan pertukaran “ Alert
System “
Permenkes berbasis standar yang
akan dirumuskan oleh Kementerian
Kesehatan dalam rangka menjamin
keamanan, mutu dan manfaat alat
kesehatan baik ekspor maupun impor
adalah Pemberlakuan SNI Alat
Kesehatan Secara Wajib yang akan
dimulai dari alat kesehatan yang
berteknologi sederhana sampai
sedang dan jumlahnya banyak
digunakan dalam sarana pelayanan
kesehatan seperti jarum suntik,
kondom, sphygmomanometer/tensimeter dan lain-lain.
***
Liputan
PENYUSUNAN PROFIL INSTALASI FARMASI PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA
“Dalam rangka menjamin
ketersediaan obat dan bahan medis
habis pakai pada fasilitas kesehatan
tingkat pertama milik pemerintah, maka
pemerintah melalui penanggung jawab
kefarmasian tingkat provinsi dan
kabupaten/kota melakukan
pengendalian persediaan pada fasilitas
distribusi yaitu Instalasi Farmasi Provinsi
dan Kabupaten”, demikian disampaikan
Direktur Bina Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan Dra. Engko
Sosialine M.,Apt, dalam sambutannya
ketika membuka acara Pertemuan
Penyusunan Profil Instalasi Farmasi
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
diadakan pada tanggal 22 s.d 25
Oktober 2014 di Denpasar, Bali.
Lebih lanjut disampaikan bahwa
peran Apoteker dan tenaga teknis
kefarmasian di Instalasi Farmasi Provinsi
dan Kabupaten/Kota tidak saja hanya
melakukan pengendalian persediaan
akan tetapi menerapkan manajemen
pengelolaan obat secara utuh
termasuk di dalamnya tersedia sarana
dan prasarana yang memenuhi
standar.
Salah satu sasaran Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
dalam Rencana Strategis 2010-2014
adalah meningkatnya sediaan farmasi
dan alat kesehatan yang memenuhi
standar dan terjangkau oleh
masyarakat dengan indikator
sasarannya yakni persentase
ketersediaan obat dan vaksin. sebesar
100% pada tahun 2014.
Hal ini diwujudkan melalui upaya
penyediaan obat dan vaksin di tingkat
pelayanan kesehatan dasar yang
senantiasa dilaksanakan secara
berkelanjutan (sustainable effort) yang
sudah dilakukan sejak dibentuknya
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan. Indikator ini juga
merupakan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan di
lingkungan Unit Eselon I Kementerian
Kesehatan RI.
Selain itu Pembentukan organisasi
kesehatan khususnya kefarmasian di
daerah perlu mempertimbangkan
fungsi organisasi, kapasitas SDM dan
kesiapan sarana pendukung dalam
melaksanakan pengelolaan obat dan
perbekalan kesehatan. Organisasi
tersebut juga harus mampu membuat
perencanaan operasional, serta
mengembangkan berbagai inisiatif
baru untuk menjabarkan visi
Kementerian Kesehatan.
Kedudukan organisasi teknis
pengelolaan barang farmasi yang akan
dibentuk mengacu pada Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah. Namun
pada implementasinya, masih banyak
provinsi/kabupaten/kota yang belum
membentuk struktur organisasi
Liputan
c. Komputer dan Printer
d. Telepon dan Faksimili
e. Sarana penyimpanan, seperti: rak,
pallet, lemari obat, dan lain-lain
Pertemuan ini dihadiri oleh 49
peserta undangan yang terdiri dari 34
peserta daerah yang merupakan
penanggung jawab kefarmasian
provinsi atau yang mewakili, dan 15
peserta dari Direktorat Bina Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan.
Turut hadir pula beberapa
narasumber dari Pusat Data dan
Informasi Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan RI, Sekretariat
Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan, serta Konsultan
pengembang Sistem Pelaporan ELogistic.
tersebut. Pada tahun 2013 secara
nasional sebanyak 48% (238 kab/kota)
instalasi farmasi kabupaten/kota sudah
berstatus Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD), sedangkan sebanyak 47% (233
kab/kota) instalasi farmasi masih
dikelola oleh Seksi Farmasi di Dinas
KesehatanKabupaten/Kota.
Sedangkan untuk pengelolaan obat
yang masih dikelola unit kerja selain
seksi farmasi atau UPTD sebanyak 4%
(18 kab/kota).
Penyimpanan obat dan perbekalan
kesehatan yang baik bertujuan untuk
memelihara mutu obat, menghindari
penggunaan yang tidak bertanggung
jawab, menjaga kelangsungan
persediaan dan memudahkan
pencarian dan pengawasan.
Untuk mencapai tujuan tersebut
perlu adanya sarana dan prasarana
yang ada di instalasi farmasi. Adapun
sarana yang minimal sebaiknya tersedia
adalah sebagai berikut:
a. Gedung, dengan luas ≥ 500 m2
b. Kendaraan roda dua dan roda empat
Pertemuan Penyusunan Profil
Instalasi Farmasi Provinsi dan
Kabupaten/Kota ini bertujuan untuk
menyusun profil Instalasi Farmasi
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Direktur
Bina Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan menyampaikan bahwa
pertemuan ini sangat penting, karena
dalam pertemuan ini para peserta
meng-update database sarana dan
prasarana Instalasi Farmasi Provinsi
dan Kabupaten/Kota sebagai salah
satu dasar perencanaan strategi dan
intervensi program kefarmasian dan
alat kesehatan akan dimutakhirkan,
dalam rangka mewujudkan visi
masyarakat sehat yang mandiri dan
berkeadilan, melalui verifikasi dan
validasi data yang dilaporkan secara
berjenjang. Selanjutnya database
tersebut dipergunakan sebagai bahan
penyusunan Profil Instalasi Farmasi
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pada pertemuan ini dipaparkan
pula mengenai harmonisasi data profil
instalasi farmasi provinsi/kabupaten /kota.
Ditjen Binfar dan Alkes
mengembangkan suatu database
Aplikasi Pemetaan Sarana
Kefarmasian (APIF). Data sarana
kefarmasian yang tercakup dalam
aplikasi ini antara lain data Instalasi
Farmasi, data sarana produksi, serta
data sarana distribusi kefarmasian.
Adapun strategi dalam rangka
harmonisasi data sarana kefarmasian
antara lain dengan membangun
Source Repository yang merupakan
instrumen yang berfungsi sebagai
rumah utama seluruh data baik itu
format software maupun hardware
yang ada, standarisasi data dan
aplikasi dengan kebutuhan organisasi,
sentralisasi data dengan membangun
database sistem perancangan dan
pembuatan Sistem yang ter-Integrasi,
perangkat sarana pendukung serta
peningkatan Kompetensi SDM.
Liputan
SEBAGIAN BESAR PUSKESMAS DI INDONESIA
BELUM MEMILIKI APOTEKER
“Peran Apoteker sangat dibutuhkan
di fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kefarmasian sebagai
salah satu tenaga kesehatan yang profesional. Akan tetapi kondisinya sekarang, hampir sebagian besar puskesmas di Indonesia belum Ada Apoteker.
Tugas-tugas yang berhubungan dengan obat, baik pengelolaan maupun
pelayanan obat, belum dilaksanakan
oleh Apoteker” demikian disampaikan
oleh Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Drs. Purwadi,
Apt, MM, ME ketika membacakan sambutan Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian pada acara Koordinasi Lintas
Sektor Dalam Rangka Peningkatan
Mutu Pelayanan Kefarmasian yang digelar pada tanggal 8 s.d 10 Oktober
2014, di Nagoya Mansion Hotel and
Residence Batam, Kepulauan Riau.
Lebih lanjut Sesditjen Binfar dan
Alkes menyatakan bahwa pengelolaan
obat selama ini dikerjakan oleh tenaga
kesehatan lain, atau tenaga lain yang
tidak berkompeten di bidangnya, sehingga dapat menyebabkan terjadi
penumpukan obat yang sudah kadaluarsa di puskesmas. Hal ini dikarenakan permintaan obat tidak sesuai de-
ngan pola penyakit, sehingga dapat
mengakibatkan kerugian negara yang
sangat besar. Sehingga dalam hal ini
diperlukan advokasi bagi para stake
holder terkait.
Advokasi merupakan salah satu
bentuk komunikasi persuasif, yang
bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Proses
advokasi ini sangat penting bagi para
peneliti dalam mengkomunikasikan
hasil kajian dan isu-isu penting, dilakukan dengan perencanaan strategis dengan target utama adalah pengambil
kebijakan dan korporasi.
Advokasi bukan revolusi, namun lebih merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan
piranti demokrasi perwakilan, prosesproses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem yang berlaku.
Keberhasilannya diperoleh bila proses
dilakukan secara sistematis, terstruktur, terencana dan bertahap dengan
tujuan yang jelas, untuk mempengaruhi perubahan kebijakan agar
menjadi lebih baik.
Keterampilan advokasi merupakan
sebuah ilmu dan seni, yang tentunya
sangat dipengaruhi oleh kemampuan
berkomunikasi tim peneliti. Peningkatan keterampilan komunikasi dapat
membantu tim untuk meningkatkan
kinerja, khususnya dalam melakukan
advokasi.
Dalam tahap ini dilakukan pula pengumpulan dan analisis data untuk
dapat mengidentifikasi dan memilih
masalah kefarmasian serta dikembangkan dalam tujuan advokasi, membuat
pesan, memperluas basis dukungan
dan mempengaruhi pembuat kebijakan. Data hasil riset akademik yang
dilakukan mendukung pelaksanaan
kegiatan advokasi, terutama untuk
memperoleh gambaran umum tentang
situasi problematik, keadaan sarana
prasarana, dan kebijakan yang berlaku
termasuk kebijakan anggaran. Kegaitan
advokasi juga ditunjang oleh pakar secara akademis sehingga menghasilkan
daya dorong kuat karena akan bersifat
mendesak kepada stakeholder
Kegiatan evaluasi dan monitoring
terjadi selama proses advokasi dilakukan, sebelum melaksanakan advokasi
perlu ditentukan bagaimana akan memantau rencana pelaksanaannya. Dalam hal ini indikator sebagai ukuran ke-
Liputan
majuan dan hasil yang dicapai, perlu
dipersiapkan. Dapatkah kita secara
realistis mengharapkan untuk membawa perubahan dalam kebijakan, program, atau dana sebagai hasil dari upaya? Secara spesifik, apa yang akan berbeda setelah selesainya kampanye advokasi? Bagaimana kita tahu bahwa situasi telah berubah?
Kegiatan advokasi yang sering kali
dilakukan di lingkungan yang bergejolak.
Seringkali, kita tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti setiap langkah dalam proses advokasi sesuai dengan
model yang disajikan di sini. Namun
demikian, pemahaman yang sistematis
dari proses advokasi akan membantu
advokat merencanakan dengan bijaksana, menggunakan sumber daya
secara efisien, dan tetap fokus pada
tujuan advokasi.
.Berdasarkan Undang-undang No 36
tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal
108 dan PP No. 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian telah disebutkan
bahwa praktik kefarmasian harus
dilakukan oleh tenaga kesehat-an yang
mempunyai keahlian dan ke-wenangan
sesuai dengan ketentuan perundangundangan, yaitu Apoteker.
Padahal sejalan dengan perubahan
paradigma dari drug oriented menjadi
patient oriented, Apoteker ikut berperan penting dalam mendukung patient
safety. Apoteker harus turut serta da-
lam melaksanakan pelayanan kefarmasian yang langsung pada pasien.
Dengan adanya perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dari drug
oriented menjadi patient oriented tersebut, serta diperlukannya apoteker
dalam mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, maka apoteker sebagai tenaga profesi kefarmasian mempunyai tanggung jawab
memberikan pelayanan kefarmasian
yang baik.
Pertemuan ini bertujuan untuk
mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui pelayanan
kefarmasian serta membahas peran
penting Apoteker sebagai penanggung
jawab pelayanan kefarmasian di
Puskesmas.
Hasil Kesepakatan
1. DINKES KAB/KOTA
Membuat pemetaan kebutuhan
Apoteker dan Tenaga Teknis
Kefarmasian (TTK) yang disertai
dengan analisa jabatan dan analisa
beban kerja di puskesmas kepada
kepala daerah melalui BKD
kab/kota.
Mengusulkan ke dinkes provinsi
mengenai kebutuhan pembiayaan
tugas belajar untuk TTK dalam
rangka melanjutkan pendidikan
Apoteker.
Mengusulkan kebutuhan Apoteker
dan TTK sebagai PNS atau pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja
(PPPK) mulai tahun 2015.
2. BKD KAB/KOTA
Menindaklanjuti usulan kebutuhan
tenaga Apoteker dan TTK dari
dinkes kab/kota ke KemenPAN-RB
dan BKN.
3. DINKES PROVINSI
Menindaklanjuti hasil kompilasi
usulan pemetaan kebutuhan
Apoteker dan TTK di puskesmas
dari dinkes kab/kota ke Kemenkes
Advokasi/Supervisi kepada dinkes
kab/kota tentang kesiapan Dinkes
Kab/Kota membuat Analisa Jabatan
dan analisis beban kerja Apoteker
dan TTK di Puskesmas
4. BKD PROVINSI
Mengkoordinasikan dan
memfasilitasi usulan kebutuhan
tenaga Apoteker dan TTK di
puskesmas dari dinkes provinsi ke
KemenPAN-RB dan BKN
5. IKATAN APOTEKER INDONESIA (IAI)
Meningkatkan profesionalisme
Apoteker dalam pelayanan
kefarmasian di komunitas
(puskesmas, klinik dan apotek)
Meningkatkan komunikasi antara PP,
PD, PC IAI dalam pemberian
rekomendasi SIPA/SIKA
Berkoordinasi dengan Komite
Farmasi Nasional (KFN) dalam
penyusunan MoU dengan
perguruan tinggi/PKPA untuk
berpraktek di puskesmas
6. KEMENTERIAN KESEHATAN
Menindaklanjuti usulan kebutuhan
tenaga Apoteker dan TTK di
puskesmas dari seluruh dinkes
provinsi sebagai bahan perumusan
NSPK
Melakukan advokasi ke KemenPANRB dan BKN agar apoteker menjadi
salah satu tenaga yang
diprioritaskan dalam penyusunan
formasi tenaga kesehatan di
puskesmas sesuai dengan
Permenkes tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian
Puskesmaskoordinasi dengan
Pusrengunakes BPPSDMK
Liputan
40% MAKANAN JAJANAN ANAK SEKOLAH TIDAK MEMENUHI
SYARAT KESEHATAN
Seringkali orang tua tidak sepenuhnya
memperhatikan kebutuhan gizi anak,
terutama ketika si kecil sedang jajan
di sekolah
Tentu saja hal itu berada di luar
pengawasan orang tua sehingga
dengan bebas anak jajan sepuasnya,
yang berpotensi menggangu
kesehatannya. Faktanya, kebanyakan
jajanan di sekolah mengandung zat
aditif yang dapat membahayakan
gangguan metabolisme tubuh si kecil
dan menimbulkan berbagai macam
penyakit. Sebanyak 99 persen anak
sekolah ternyata memilih jajan di
sekolah. Makanan yang tersedia di
sekitar sekolah padahal tidak selalu
layak dikonsumsi
“Makanan jajanan anak sekolah
mempunyai peran penting dalam
memberikan asupan energi dan gizi
bagi peserta didik/siswa sekolah.
Namun, keamanan makanan jajanan
anak sekolah masih perlu menjadi
perhatian kita semua, masih sekitar 40 –
44% makanan jajanan anak sekolah
tidak memenuhi syarat kesehatan”.
Demikian disampaikan oleh Direktur
Bina Produksi & Distribusi Kefarmasian
Dra. Dettie Yuliati, Apt ketika membuka
acara Sosialisasi Makanan Jajanan
Anak Sekolah (MJAS) Aman, Bermutu
dan Bergizi, yang berlangsung pada
tanggal 16 s.d 18 Oktober 2014 di
Hotel Grand Zuri Padang, Sumatera
Barat.
Angka kecukupan energi dan
protein anak usia 7-12 tahun adalah:
Energi 71,6 - 89,1%, dan Protein 85,1 –
137,4%. Hasil riset kesehatan dasar
(Riskesdas) 2010 menunjukkan sekitar
44,4% anak mengkonsumsi energi di
bawah kecukupan minimal tersebut,
dan 30,6% mengkonsumsi protein di
bawah kecukupan minimal.
Makanan Jajanan Anak Sekolah
merupakan contoh dimana sekolah
memiliki peran penting dalam
pencapaian kesehatan masyarakat,
terutama kesehatan siswa sekolah.
Peran penting ini telah diakui dan didorong oleh WHO pada tahun 2008
melalui pencanangan Konsep Sekolah
Sehat, atau sekolah yang mempromosikan kesehatan (health promoting
school).
Hal serupa telah diatur dalam
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan pasal 79 tentang
Kesehatan Sekolah. Sekolah
merupakan institusi yang dapat
menciptakan pembelajaran,
pertumbuhan, dan perkembangan
harmonis peserta didik untuk menjadi
sumber daya manusia yang
berkualitas. Oleh karenanya,
kemampuan hidup sehat peserta didik,
dan lingkungan pendidikan yang sehat,
perlu diwujudkan dan menjadi tujuan
penyelenggaraan kesehatan sekolah.
Dalam konteks lingkungan pendidikan
yang sehat, maka makanan jajanan
anak sekolah yang aman, bermutu dan
bergizi menjadi suatu keharusan.
Permendiknas No. 57 Tahun 2009
mengembankan program sekolah
sehat melalui pemberian bantuan
pengembangan sekolah sehat salah
satu cirinya adalah memiliki “Kantin
Sehat”.
5 (lima) kunci keamanan pangan untuk
anak sekolah yang perlu diperhatikan
adalah:
1. Kenali pangan yang aman (bebas
bahaya biologis, kimia dan benda
lainnya), belilah pangan yang aman
dan bacalah label
2. Perhatikan warna, rasa dan aroma
3. Ketahui kandungan gizinya
4. Konsumsi air yang cukup
5. Kurangi minuman yang berwarna
dan beraroma
Guru juga memiliki peran signifikan
dalam higiene dan sanitasi makanan
jajanan anak sekolah, yaitu mengawasi
kantin sekolah melalui kegiatan Usaha
Liputan
Kesehatan Sekolah (UKS), dengan
mengontrol pangan apa yang dijual,
kebersihan kantin, serta memberikan
pelatihan bagi petugas kantin. Selain itu
guru juga berperan dalam memberikan
pengertian dan pengetahuan kepada
anak-anak mengenai dampak negatif
yang timbul apabila jajan di sembarang
tempat.
Guna mewujudkan makanan jajanan
anak sekolah yang aman, bermutu dan
bergizi diperlukan pula upaya pembinaan kepada penyedia dan pedagang
makanan jajanan. Upaya ini bersifat
lintas sektor dan program, melibatkan
pihak swasta dan masyarakat mengingat
luasnya cakupan. Untuk itu, diperlukan
kesamaan pemahaman, keterpaduan
komitmen, dan kesatuan langkah agar
pembinaan makanan jajanan anak
sekolah dapat memperoleh hasil yang
optimal.
Dalam merealisasikan hal ini
diperlukan peran para pengusaha/
penjual makanan agar menggunakan
bahan pangan yang memenuhi
persyaratan dan tidak membahayakan
konsumen; wajib memperhatikan
higiene dan sanitasi peralatan dan
tempat penjualan untuk mencegah
kontaminasi silang terhadap produk;
serta mempraktekkan cara pengolahan pangan yang baik dan benar.
Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya pangan, khususnya
makanan jajanan anak sekolah, adalah:
1. Biasakan sarapan pagi
2. Sediakan kantin sekolah
3. Lakukan sosialisasi terkait makanan
4. Lakukan pembinaan terhadap
pedagang jajanan di sekolah dan
luar sekolah
5. Kerjasama antara sekolah dengan
Puskesmas terdekat
Pada acara ini peserta juga
diperkenalkan pada model permainan
ular tangga makanan sehat gizi seimbang yang lebih komunikatif dan atraktif untuk digunakan di sekolah sebagai
salah satu sarana mempromosikan
makanan jajanan anak sekolah yang
aman, bermutu dan bergizi.
Sosialisasi ini diikuti oleh 110
peserta, yang terdiri dari 55 orang
unsur pendidikan di wilayah Kota
Padang, serta 55 orang dari petugas
Puskesmas, Dinkes Kota Padang, dan
Dinkes Provinsi Sumatera Barat.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan
tujuan untuk mensosialisasikan materi
makanan jajanan anak sekolah yang
aman, bermutu dan bergizi dalam
rangka pembinaan dengan melibatkan
pemangku kepentingan terkait.
Narasumber yang terlibat dalam
kegiatan ini diantaranya dari Dit.
Penyehatan Lingkungan, Dit. Bina Gizi,
Dit. Bina Kesehatan Anak, Pusat
Promosi Kesehatan, dan Dit. Bina
Produksi dan Distribusi Kefarmasian.
Sosialisasi Makanan Jajanan Anak
Sekolah ini juga dilaksanakan sebagai
bagian dari Gerakan Nasional Pangan
Jajanan Anak Sekolah yang Aman,
Bermutu dan Bergizi, yang telah
dicanangkan oleh Wakil Presiden RI
tanggal 31 Januari 2011 lalu.
Ulasan
HARAPAN BARU MENYAMBUT
MENTERI KESEHATAN YANG BARU
Presiden Joko Widodo menunjuk
Prof. Dr. Nila F. Moeloek, Sp.M sebagai
Menteri Kesehatan di Kabinet Kerja. Hal
ini adalah keputusan yang tepat karena
saat ini sektor kesehatan sedang mengejar ketertinggalan dalam pencapaian
Millenium Development Goals (MDG's).
Nila F. Moeloek adalah utusan khusus
Presiden yang mengurus masalah MDG
ini, jadi sangat tepat kalau sekarang
diberi tanggung jawab langsung untuk
memimpin kementerian teknis masalah
kesehatan.
Dengan adanya Nila Moeloek, diharapkan bisa memuluskan program-program kesehatan untuk pencapaian
MDGs, antara lain menurunkan angka
kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, menurunkan angka kesakitan
HIV AIDS, Malaria, TBC dan infeksi
lainnya.
Angka ranking terburuk Indonesia
atas berbagai penyakit harus diturunkan. Misalnya saja, Indonesia adalah
negara dengan peningkatan kasus HIV
AIDS tercepat di negara-negara Asia
Tenggara. Kita juga harus bisa mengurangi kontribusi Indonesia sebagai
penyumbang terbesar kasus TBC dunia.
Dalam hal penyakit tidak menular,
peningkatan penyakit jantung koroner,
dan peningkatan kejadian obesitas dan
DM, itu semua harus diperlambat.
Jumlah perokok juga harus dikendalikan di bumi yang tercinta ini. Data
riset kesehatan dasar Kementerian
Kesehatan tahun 2010 menunjukkan
bahwa lebih dari 30 % masyarakat kita
merokok. Rokok menjadi penyebab
utama terjadinya penyakit tidak menular ini. hasil riset kesehatan dasar Kemenkes bahkan menunjukkan angka
perokok Indonesia terus bergerak naik.
Bahkan untuk penduduk di atas 15
tahun, angka perokok orang Indonesia
sudah mencapai 36,3 %. Angka-angka
ini harus diperbaiki.
Untuk memperbaiki ini, semua
Menteri Kesehatan yang akan datang
harus mengedepankan Upaya Kesehatan Masyarakat dari pada Upaya
Kesehatan Perorangan. Penyakit tidak
menular jelas berhubungan dengan
gaya hidup dari masyarakat kita yang
berubah sehingga penyakit
degeneratif lebih banyak ditemukan
pada usia yang lebih muda.
Peningkatan penyakit degeneratif
ini berhubungan dengan gaya
hidup masyarakat perkotaan yang
cende-rung mengkonsumsi makanan
tinggi lemak dan kurang melakukan
aktivitas olah raga.
Saat ini memang telah diluncurkan
sistem Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN). Sistem ini ke depannya akan
memungkinkan seluruh masyarakat
Indonesia menerima asuransi (universal coverage). Sistem ini harus diikuti
oleh program-program promosi dan
prevensi penyakit agar sistem JKN ini
dapat dilaksanakan sesuai dengan
harapan.
Sebesar apapun dana yang digelontorkan, kalau hanya untuk upaya
pengobatan pasti akan selalu kekurangan. Pencegahan penyakit baik
penyakit menular maupun penyakit
tidak menular harus menjadi prioritas
utama.
Di bidang upaya kesehatan perseorangan (UKP), Menkes yang akan
datang harus mendorong pemerataan
peralatan kesehatan dan distribusi
dok-ter baik dokter layanan primer
maupun dokter spesialis.
Harus ada upaya yang konstruktif
agar dokter bisa terdistribusi diseluruh
Indonesia. Pusat harus membuat
peraturan pemerintah maupun
permenkes untuk ketersediaan dokter
baik untuk pelayanan primer maupun
pelayanan sekunder.
Harus ada aturan-aturan yang jelas
untuk pendirian RS. Rumah sakit baru
selain gedung dan peralatan juga
harus menyiapkan petugas kesehatan
yang akan bekerja. Saat ini kita masih
melihat RSUD baru yang belum
operasional optimal karena belum
adanya dokter spesialis, karena
Ulasan
pembangunan RS tidak disertai sumber
daya manusia.
Upaya-upaya perbaikan pembangunan kesehatan yang telah dilakukan
yang hanya bersifat reaktif seharusnya
sudah ditinggalkan. Konsep pembangunan kesehatan adalah Masyarakat
Hidup Sehat Tanpa Sakit. Di sisi lain,
masalah desentralisasi juga merupakan
salah satu faktor yang menjadi alasan
kenapa masalah penanganan kesehatan
tidak optimal.
Saat ini sebagian besar Puskesmas
terutama yang di kota-kota besar lebih
berperan sebagai rumah sakit kecil
ketimbang sebagai ujung tombak pembangunan.
Pemerintah daerah termasuk jajaran
kesehatan tentunya mengerti bahwa
diadakannya Puskesmas, baik di tingkat
kelurahan maupun kecamatan bukan
saja sebagai pusat pelayanan kesehatan pertama, tetapi Puskesmas juga
bisa berperan sebagai ujung tombak
pembangunan dan pusat pemberdayaan masyarakat.
Screening kesehatan harus ditingkatkan. Deteksi dini kasus HIV harus
ditingkatkan pula untuk menjaring
kasus-kasus baru agar dapat diobati
dan tidak menjadi sumber penularan
panyakit. Upaya-upaya screening penyakit lain termasuk TBC (seperti pemeriksaan-pemeriksaan sputum basil
tahan asam (BTA) gratis) juga harus
ditingkatkan.
Upaya deteksi dini berbagai penyakit baik penyakit menular maupun tidak menular seperti kanker usus dan
kanker payudara juga harus ditingkatkan. Konsep ”Pencegahan lebih baik
dari pada mengobati” harus terus
digelorakan agar masyarakat tetap
sehat dan tidak sakit.
Iklan-iklan rokok harus dibatasi dan
begitu pula iklan-iklan yang membuat
masyarakat menjadi lebih konsumtif.
Konsumsi gula masyarakat harus dibatasi. Kota-kota harus menyediakan
taman kota sehingga masyarakat dapat berolah raga. Jalan-jalan di kota
juga harus menyediakan jalan untuk
sepeda sehingga memberi akses bagi
masyarakat yang ingin sehat dengan
cara bersepeda untuk beraktivitas atau
berolah raga.
Korupsi di bidang kesehatan teru-tama
pengadaan alat-alat kesehatan baik di
tingkat daerah dan pusat harus dicegah.
Tidak ada lagi alat kesehatan yang tidak
terpakai karena memang tidak ada yang
mengerjakan atau pe-ralatan yang dibeli
merupakan pera-latan yang cepat rusak.
Korupsi harus diberantas karena akibat
korupsi, uang rakyat menjadi terampas
dan hak-hak rakyat menjadi terkoyak.
Harapan selalu ada untuk Menkes
yang baru untuk memperbaiki ini se-mua.
Menkes menjadi motor pengge-rak
instansi pemerintah terkait untuk
membantu melakukan pembangunan
kesehatan. Berbagai terobosan yang
dilakukan perlu biaya. Oleh karena itu,
seharusnya anggaran kesehatan minimal
5% dari APBN di luar gaji.
Begitu pula dengan daerah. Daerah
juga harus mengoptimalkan minimal 10 %
dari APBD-nya untuk kesehatan sesuai
dengan amanat UU Kesehatan No. 36
tahun 2009.
selasar.com
Ulasan
PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL
KE-50 TAHUN 2014
Menteri Kesehatan RI Prof. dr Nila F.
Moeloek, Sp.M bersama para pejabat
dan pegawai Kementerian Kesehatan RI
melakukan senam sehat bugar bersama
dalam acara puncak peringatan Hari
Kesehatan Nasional (HKN) ke-50 di
Lapangan Silang Monas Jakarta, Minggu
(16/11).
Usai senam bersama, Menkes
melepas para peserta Run 5K Golden
Health, Jalan Sehat, dan Sepeda Sehat.
Selanjutnya, Menkes melakukan cap
lima jari tangan sebagai tanda
dukungan terhadap komitmen tidak
merokok. Puncak peringatan HKN ke-50
ini memang ditandai dengan diraihnya
Rekor MURI Cap Tangan untuk
Komitmen Tidak Merokok Secara Estafet
oleh peserta terbanyak, bahkan
menurut MURI jumlah partisipan
komitmen tidak merokok ini adalah
yang terbanyak di dunia.
Menkes juga menyambut
kedatangan Tim Gowes Sepeda
SELAWASUTA, yang merupakan
singkatan dari "Selatan Jawa from
Surabaya to Jakarta" yang terdiri dari
tujuh orang dokter dan 10 orang tenaga
kesehatan dari RSUD dr. Haryoto
Kabupaten Lumajang.
Selain itu, Menkes melakukan
pemotongan tumpeng secara simbolis
dan memberikannya kepada salah satu
peserta jalan sehat. Juga tak lupa
Bude Jamu.
Hari Kesehatan Nasional (HKN)
sendiri diperingati pada 12
November setiap tahunnya. Namun
penyelenggaraan peringatan HKN
ke-50 ini sendiri berlangsung mulai
dari tanggal 12 sampai dengan 16
November 2014. Tahun ini HKN
mencapai usia emas dengan
bertemakan “Sehat Bangsaku Sehat
Negeriku”.
Dalam perayaan HKN Emas kali
ini, juga digelar Pameran
Pembangunan Kesehatan yang
dibuka untuk umum mulai dari
tanggal 14 s.d 16 November 2014 di
Silang Monas Jakarta. Pameran
pembangunan kesehatan
merupakan salah satu rangkaian
kegiatan yang diselenggarakan
dalam rangka Hari Kesehatan Nasional
(HKN) Emas ke 50 tahun 2014.
Pameran bertujuan untuk
menyampaikan pengetahuan, informasi dan edukasi berupa kebijakan
kesehatan, produk dan komoditi kesehatan, juga hasil serta keberhasilan
pembangunan kesehatan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan RI, dr. Untung
Suseno Sutarjo, M.Kes, juga membuka
secara resmi kegiatan Aksi Pengabdian
Masyarakat. Dalam kegiatan tersebut,
berbagai unit kerja di Kementerian
Kesehatan RI, Organisasi Profesi, Dinas
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, serta
Puskesmas di Wilayah DKI Jakarta,
memberikan pelayanan bagi
Hal.13 l Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2014
Ulasan
PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONALKE-50 TAHUN 2014
masyarakat, baik berupa
pemeriksaan kesehatan, deteksi dini, tes
dan konseling.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat
bisa mendapatkan pelayanan, antara
lain:
1. Pemeriksaan gerak dan fungsi tubuh;
2. Pemeriksaan dan pelayanan refraksi
optis (kesehatan mata);
3. Deteksi dini penyakit tidak menular
(PTM), seperti pemeriksaan gula
darah, kolesterol, tekanan darah,
berat dan tinggi ideal (BB/TB),
identifikasi kanker payudara melalui
metode periksa payudara sendiri
(SADARI); clinical breast examination,
dan identifikasi kanker servix melalui
metode papsmear dan IVA test;
4. Deteksi tingkat kecemasan dan stres
agar masyarakat mampu mengenai
status mental emosional melalui
metode self-report questioner (SQR);
5. Bakti bidan dalam pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Komprehensif,
seperti pemeriksaan kesehatan ibu
hamil; konseling KB, kuesioner
kesehatan jiwa dan brain booster;
6. Konseling dan tes sukarela HIV-AIDS,
serta narkoba, psikotropika, dan zat
adiktif (NAPZA). Selain itu, juga
terdapat konseling berhenti merokok
dan alkohol.
Menkes juga melakukan teleconference
dengan enam daerah, di antaranya
adalah Surabaya, Lampung, Banten,
Palangkaraya. Daerah pertama yang
disapa dalam teleconference dengan
Menteri Kesehatan adalah Surabaya di
Provinsi Jawa Timur dan yang terakhir
adalah Provinsi Banten.
Melalui televisi berukuran besar,
salah seorang pria dari perwakilan Dinas
Kesehatan Surabaya menyata-kan
puncak kegiatan HKN di sana
Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2014 l Hal. 14
berlangsung lancar dan meriah.
Pada kesempatan tersebut, Menkes
meminta agar komitmen
Gerakan Lima Jari Antirokok bisa
terus ditegakkan.
"Saya juga minta kepada semua
daerah di Indonesia, agar gerakan
senamnya tidak hanya dilakukan saat
HKN saja. Tapi minimal seminggu sekali,
setiap hari Jumat," kata Menkes.
Berdasarkan keterangan dari
sejumlah daerah saat teleconference
tersebut, acara puncak HKN di daerah
rata-rata dihadiri oleh 2.000-5.000
orang.
Ulasan
Snap Shoot
Snap Shoot
Liputan
INDIKATOR KETERSEDIAAN OBAT KINI DIHITUNG
DI PUSKESMAS
“Lima tahun terakhir, tahun 20102014 kita bersama telah kawal
pencapaian indikator ketersediaan 144
item obat di Instalasi Farmasi Kab/Kota,
untuk itu saya sampaikan penghargaan
kepada kita semua atas keberhasilan
kita bersama. Pada kesempatan yang
berbahagia ini, mengawali rencana
strategi tahun 2015-2019, saya
sampaikan bahwa indikator
ketersediaan untuk lima tahun ke
depan bukan lagi di Instalasi Farmasi
Kab/Kota tetapi di Puskesmas. Namun
yang didata hanya sekitar 17 item obat,
kami sebut obat indikator (basket of
drug) yang merupakan obat program
kesehatan ibu, anak dan
penanggulangan penyakit. Harapan
kami, jika obat tersebut tetap tersedia di
Puskesmas maka tentunya akan
mendukung program kesehatan ibu,
anak maupun penanggulangan
penyakit. Disinilah peran aplikasi elogistik untuk membantu pelaporan
indikator ketersediaan obat tersebut.”.
Demikian disampaikan oleh Direktur
Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Dra. Maura Linda
Sitanggang, Apt, Ph.D ketika membuka
acara Penyusunan Rencana Kebutuhan
Obat Nasional, yang berlangsung pada
tanggal 12 s.d 15 November 2014 di
Hotel Amaroosa Bekasi, Jawa Barat.
Pertemuan ini sendiri
diselenggarakan dalam rangka
mewujudkan pengelolaan obat yang
terpadu dan terintegrasi dalam rangka
menjamin ketersediaan obat dan
vaksin. Manfaat dari pertemuan ini
sendiri adalah sebagai dasar
penawaran dalam proses e-Catalogue,
dan untuk perencanaan penyediaan
obat program.
Tanpa terasa sudah lebih dari 6
(enam) bulan di tahun 2014 ini sudah
dilaksanakan pengadaan obat secara
elektronik melalui e-tendering atau epurchasing maupun secara manual
berdasarkan E-Catalogue. Banyak
cerita sukses yang didapatkan, namun
masih ada pula cerita permasalahan
dalam implementasi E-Catalogue yang
pada akhirnya berdampak pada
ketersediaan obat. Sistem yang baru ini
memang masih belum sempurna betul,
oleh karenanya harus dikawal
penerapannya.
Pengadaan obat berdasarkan ecatalogue bertujuan agar proses
pengadaan obat menjadi lebih
transparan, akuntabel, efektif dan
efisien. Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) atau Fasilitas
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut
(FKRTL) swasta yang bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan dapat
melaksanakan pengadaan obat
berdasarkan Katalog Elektronik (ECatalogue) yang prosedurnya dapat
menyesuaikan dengan langkahlangkah pada juklak pengadaan obat
secara manual pada Industri Farmasi
yang tercantum dalam E-Catalogue
(Permenkes No 63 Tahun 2014).
Penyediaan dan pengelolaan obat
dan perbekalan kesehatan adalah
bagian dari upaya untuk meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan
kesehatan, serta mendukung
percepatan penurunan angka
kematian ibu dan anak, perbaikan
status gizi masyarakat dan
pengendalian penyakit.
Alokasi dana pemerintah untuk
penyediaan obat dan perbekalan
kesehatan di sektor publik relatif
terbatas, untuk itu prinsip efektifitas
dan efisiensi dalam penggunaan dana
untuk penyediaan obat dan
perbekalan kesehatan mutlak
diperlukan. Dengan melakukan
perencanaan kebutuhan melalui
analisa kebutuhan yang dapat
dipertanggungjawabkan, diharapkan
penyediaan obat publik dan
perbekalan kesehatan dapat
mendekati kebutuhan nyata dari unit
Liputan
instalasi farmasi baik Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota maupun rumah
sakit.
Sejalan dengan penerapan
manajemen pengelolaan obat yang
terintegrasi, maka perencanaan
kebutuhan obat harus dilakukan
secara terpadu dengan pendekatan
epidemiologi (surveilance based) dan
metode konsumsi yang
mempertimbangkan ketersediaan
(sisa stok), pemakaian rata-rata serta
ketersediaan anggaran pembiayaan
obat dari berbagai sumber. Dengan
menggunakan metode yang tepat
diharapkan perhitungan kebutuhan
obat dapat mendekati kebutuhan riil
di unit pelayanan kesehatan sehingga
anggaran yang digunakan untuk
belanja obat dapat sejalan dengan
prinsip efektifitas dan efisiensi.
Sementara itu narasumber dari
Ditjen Keuangan Daerah Kementerian
Dalam Negeri memaparkan mengenai
pengelolaan dana kapitasi jaminan
kesehatan nasional pada fasilitas
kesehatan tingkat pertama milik
pemerintah daerah yang belum
menerapkan PPK-BLUD.
Dana kapitasi adalah besaran
pembayaran per bulan yang dibayar di
muka kepada FKTP berdasarkan jumlah
peserta yang terdaftar tanpa
memperhitungkan jenis dan jumlah
pelayanan kesehatan yang diberikan.
Sedangkan pengelolaan dana kapitasi
adalah tata cara penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan dan
pertanggungjawaban dana kapitasi
yang diterima oleh FKTP dari BPJS
Kesehatan
****
PRESIDEN LUNCURKAN KARTU INDONESIA SEHAT
Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek, meluncurkan Kartu
Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin, 3 November 2014.
Pemerintah meresmikan pembagian KIP dan KIS yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial bagi
masyarakat Indonesia yang tidak mampu.
Di hari yang sama, Presiden
menandatangani Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Program Simpanan
Keluarga Sejahtera, Program Indonesia
Pintar, dan Program Indonesia Sehat
untuk membangun keluarga produktif.
Inpres tersebut ditujukan kepada:
1. Menko Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK); 2. Menko
Polhukam; 3. Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas; 4. Mendagri; 5. Menteri
Keuangan; 6. Menteri Kesehatan; 7.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Menteri Sosial; 9. Menteri Agama.
Selain itu, Inpres No. 7/2014 juga
ditujukan kepada 10. Menkominfo; 11.
Liputan
Menteri BUMN; 12. Jaksa Agung; 13.
Panglima TNI; 14. Kapolri 15. Kepala
BPKP; 16. Kepala Badan Pusat Statistik;
17 Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 18.
Dirut BPJS Kesehatan; 19. Para
Gubernur; dan 20. Para Bupati/Walikota.
Kepada para pejabat tersebut,
Presiden Jokowi menginstruksikan untuk
mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai tugas, fungsi dan
kewenangan masing-masing secara
terkoordinasi dan terintegrasi untuk
meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan Program Simpanan
Keluarga Sejahtera, Program Indonesia
Pintar, dan Program Indonesia Sehat
bagi keluarga kurang mampu, dengan
melibatkan seluruh unsur masyarakat
dan dunia usaha.
Adapun kepada Menteri Kesehatan
Nila F. Moeloek, Presiden
menginstruksikan untuk meningkatkan
koordinasi dengan Menteri Sosial, Dirut
BPJS Kesehatan, dan Tim Nasional
Percepatam dan Penanggulangan
Kemiskinan untuk: 1. Menetapkan
sasaran Program Indonesia Sehat yang
juga merupakan Penerima Bantuan
Iuran; 2. Membayarkan iuran Penerima
Bantuan Iuran kepada BPJS Kesehatan;
dan 3. Menyediakan dan memperbaiki
fasilitas kesehatan dalam rangka
pelaksanaan Program Indonesia Sehat.
Presiden Jokowi juga meminta
Menteri Kesehatan untuk melaksanakan
sosialisasi secara intensif kepada
penerima Program Indonesia Sehat,
dan menjadi Pengguna Anggaran
dalam pelaksanaan Program Indonesia
Sehat.
“Melaporkan pelaksanaan Program
Indonesia Sehat sekurang-kurangnya 3
(tuga) bulan sekali atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan kepada Menko
PMK,” bunyi Instruksi Presiden Nomor
7 Tahun 2014 itu.
Menteri Kesehatan sendiri secara
tegas menyatakan, sangat mendukung
adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Menkes berharap seluruh masyarakat
Indonesia mendapatkan akses kepada
pelayanan kesehatan melalui KIS.
"Dengan KIS, sekarang tercover.
Artinya, mereka yang memiliki kartu ini
bisa datang ke layanan kesehatan, dan
mendapatkan pelayanan yang
memadai," ujar Menkes usai berziarah
di Taman Makam Pahlawan Nasional
(TMPN) Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa
(4/11)
Meski memiliki Kartu Indonesia
Sehat, lanjut Menkes, diharapkan agar
masyarakat Indonesia tetap menjaga
kesehatannya. "Memiliki kartu itu,
bukan berarti langsung berpikir 'Aduh,
ketika saya sakit pasti akan diobati',"
kata Menkes menerangkan. Artinya,
masyarakat diimbau untuk tetap sehat
dan produktif.
Menkes juga mencontohkan,
kepada seluruh perempuan agar tidak
takut atau malu melakukan skrining
atau cek dini, agar terhindar dari
penyakit yang tidak diinginkan.
"Jangan tunggu sampai sakit, baru
ngecek. Pun ketika sudah sakit, jangan
menunggu sampai lanjut. Berobatlah
sebelum terlambat," kata Menkes.
Intinya, apa pun yang kita alami
atau derita, jangan menunggu sampai
parah atau kronis baru berobat. Meski
ketika parah masih bisa direhabilitasi,
alangkah baiknya jika kita mencegah
agar terhindar dari penyakit tidak
diinginkan.
Sementara itu, adanya sejumlah
kritikan yang mengatakan bahwa Kartu
Indonesia Sehat (KIS) tidak memiliki
dasar hukum dibantah oleh Kepala
"KIS merupakan perluasan dari
masyarakat miskin yang tidak tercakup
dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Pasal 34 UUD 194 juga
mengamanatkan bahwa fakir miskin
dan anak terlantar dipelihara oleh
negara. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan
adalah badan yang menyelenggarakan,
sedangkan KIS adalah programnya.
Sehingga KIS pun dasar hukumnya
adalah undang-undang BPJS
Kesehatan dan undang-undang DJSN,"
terang Usman Sumantri di gedung
Kementerian Kesehatan di Jakarta,
Rabu (5/11).
Secara bertahap, nantinya seluruh
kartu Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) juga akan menjadi KIS.
Perubahan ini menurut Usman adalah
hal yang wajar. "Filosofi keduanya (JKN
dan KIS) menganut undang-undang
yang sama. Soal programnya ada
perubahan, itu oke-oke saja karena itu
kan hanya programnya," jelas dia.
Menkes juga menegaskan, KIS akan
menjamin dan memastikan
masyarakat kurang mampu yang
belum tercover dalam PBI untuk
mendapatkan manfaat pelayanan
kesehatan. Secara bertahap, cakupan
peserta juga akan diperluas meliputi
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) dan bayi yang lahir dari
PBI.
Saat ini jumlah PBI sebanyak 86,4
juta jiwa. Sementara PMKS jumlahya
diperkirakan mencapai 1,7 juta jiwa
meliputi gelandangan, yatim piatu,
orang cacat, penghuni panti asuhan
dan panti jompo.
*********
“Jangkauan JKN terbatas pada
keluarga miskin, bukan untuk
perseorangan. Sedangkan
jangkauan KIS lebih luas, yaitu
mencapai masyarakat miskin
dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS)”
Artikel
BAHAN BAKU OBAT HEWAN TERGANTUNG
KONDISI EKONOMI GLOBAL
Ketua Umum Asosiasi Obat
Hewan Indonesia (ASOHI) Rahmat
Nuryanto menjelaksan bahwa kondisi
industri obat hewan nasional sangat
dipenga-ruhi oleh perkembangan
ekonomi global. Hal ini dapat
dimaklumi dikarenakan beberapa
bahan baku obat masih diimpor dan
belum diproduksi di Indonesia.
Beberapa bahan baku yang masih
diimpor tersebut adalah farmasetik
seperti vitamin, antiobiotik, dan obat
semprot. Meski demikian, industri
obat hewan juga sudah melakukan
ekspor bahkan untuk produksi vaksin
sudah 90 % diproduksi secara lokal.
Di tahun 2015 nanti diharapkan
kondisi ekonomi global membaik
sehingga tidak terjadi gejolak harga
bahan baku obat. Bila kondisinya
stabil maka diperkirakan
pertumbuhan industri obat hewan
bisa mencapai 7%. Persentase
pertumbuhan itu setidaknya sama
dengan pertumbuhan tahun ini.
Tahun depan diharapkan pasar
hewan ternak besar bisa mencapai
Rp 800 miliar sementara untuk
unggas bisa mencapai Rp 5 triliun.
Bagaimana prospek Asosiasi Obat
Hewan Indonesia (ASOHI) tahun
2015?
Kondisi saat ini masih berbisnis
hanya untuk obat hewan dan vaksin
di unggas, tetapi sudah cukup
berkembang juga untuk hewanhewan yang besar seperti sapi dan
kambing, sudah menggunakan obatobatan juga, yang tadinya hanya
menggu-nakan jamu. Karena untuk
merang-sang reproduksi
menggunakan jamu belum bisa
digunakan. Dan dengan hanya
menggunakan obat-obatan ini dapat
membantu kelahiran hewan ini.
Untuk pasar unggas bisa mencapai
Rp 5 triliun pertahun sedangkan
hewan besar bisa mencapai Rp 800
miliar per tahun.
Ekonomi global sangat
mempengaruhi sekali. Bahan baku
farmasetik seperti vitamin, antiobiotik,
dan obat semprot kita masih impor,
sehingga ketergantungan itu masih ada,
tidak hanya untuk obat hewan, obat
manu-sia juga masih untuk vitamin dan
bahan baku.
****
Untuk pertumbuhan aspek mikro
rata-rata sekitar 7-8% , untuk tahun
depan sekitar 6-7% pertumbuhannya,
hanya mungkin untuk tahun ini khusus
unggas memang hanya naik sekitar 78%, tetapi untuk khusus hewan besar
juga diharapkan sebesar 7 %.
Kita memproduksi obat biologik
yaitu vaksin, farmasetik (vitamin,
antibiotik dan obat semprot) dan
premix yaitu jenis obat yang dicampur
dalam pakan. Dari ketiga jenis itu omset
yang terbesar adalah obat premix.
Obat ini berguna untuk grufumotor,
untuk merangsang pertumbuhan dan
untuk mengatasi berak darah bagi
ayam unggas dengan memasukan obat
antioksidan ke dalam pakan. Obat
premix adalah obat yang dapat
membersihkan usus dan dapat
menyerap makanan dengan sempurna,
dan akan membuat pertumbuhan akan
cepat. Omset terbesar kedua adalah
farmasetik, dan yang ketiga vaksin.
Berapa Jenis Obat Yang Diproduksi
Di Indonesia?
Sebenarnya ada 21 jenis obat yang
diproduksi. Tetapi kita berencana akan
ada pengurangan hingga menjadi 6
jenis obat, karena ada isu dari
masyarakat dengan adanya diberikan
antiobiotik terus-menerus dalam pakan,
akan menimbulkan resistensi terhadap
masyarakat yang memakan ayam, dan
isu itu dilontarkan kepada Kementerian
Kesehatan.
Tetapi seharusnya resistensi itu
harus dibuktikan dahulu apakah benar
itu ditimbulkan dari ayam atau daging
itu. Karena kalau kita lihat amoksisilin
juga bisa dibeli di warung, itu juga dapat
menjadi faktor. Padahal kita memakai
obat yang tidak boleh digunakan oleh
manusia atau tidak penting untuk
manusia. Maka harus benar-benar
dilacak karena isunya banyak anak-anak
yang sakit jika diobati tidak sembuhsembuh, kebal, dan berfikir karena
akibat nmemakan ayam ini. Karena kita
juga berbisnis tidak hanya mengejar
keuntungan saja.
Ekonomi global sangat mempengaruhi sekali. Bahan baku farmasetik
seperti vitamin, antiobiotik, dan obat
semprot kita masih impor, sehingga
ketergantungan itu masih ada, tidak
hanya untuk obat hewan, obat manu-sia
juga masih untuk vitamin dan bahan
baku.
Tetapi walaupun kita mengimpor
bahan baku, dar kita juga mengekspor
dan nilai ekspor kita lebih tinggi dari
yang diimpor. Nah untuk yang kita
ekspor di tahun 2012 sekitar Rp 9 triliun,
sementara ekspor negara lain Rp 5
triliun, berarti pasar kita yang
dikeluarkan jauh lebih banyak. 2013 kita
mengekspor sekitar Rp 8 triliun
memang ada penurunan, dan ini
memang sangat mempengaruhi pasar
global.
Ketersedian bahan baku untuk
vaksin sudah ada 98% lokal; untuk
farmasetik seperti vitamin, antiobiotik,
obat semprot, baik untuk hewan
maupun manusia masih tersedia, jadi
ternyata kalau menginvestasinya kita
telat, karena mereka sudah memulai
dari dulu, jadi kita tidak akan bisa
mengejar. Hanya kita masih menang di
Artikel
obat herbal, dan disini mungkin kita
masih bisa bersaing. Jadi
anggota–anggota ASOHI ini selalu
mengajukan untuk merintis di obat
herbal, karena kalau dengan bahan
baku membuat tidak akan terkejar,
ketinggalan terus di Indonesia. Maka
dari itu anggota ASOHI sudah meneliti
yang namanya temuprakasa.
Untuk impor kita terdapat di
berbagai negara, karena kita terbuka
lebar dari negara manapun dapat
masuk, dari Eropa, Amerika, Amerika
Latin, China, dan lain-lain. Tapi
sebaliknya untuk ekspor juga kita sudah
ke berbagai negara. Total ada 36
negara, seperti Belgia, Nigeria,
Bangladesh, Prancis, Jerman, India, Itali,
Lebanon, Pakistan, yang jelas negaranegara maju, tetapi dalam wajtu dekan
akan menambah negara lagi seperti
turki. Jadi kita bisa terima dari manapun
tapi juga bisa keluar juga dari manapun.
Kendala Dan Tantangan Di Bisnis Ini
Tantangan ada pastinya, tapi yang
jelas dari peluang, sapi masih sangat
besar, kompanian animal masih
banyak, kemudian di unggas itu
sebenernya peluangnya masih sangat
besar, sekalipun yang tadi Rp 5 triliun
menjadi Rp 4 triliun, tapi ini masih bisa
naik lagi. Karena konsumsi kita masih
rendah, kita konsumsi ayam tuh masih
7 kg per orang per tahun, sedangkan
di negara lain di Thailand itu sudah 18
kg per orang per tahun, sedangnya di
Malaysia sudah 30 kg per orang dan
per tahun.
kalau saja Indonesia bisa
mengangkat 50 % saja dari 7 kiloan,
obatnya pasti akan bisa naik. Caranya
dalah kita melakukan kampanye
konsumsi ayam dan telur, makanya
kenapa ASOHI mengadakan hari telur
dan ayam nasional pada tahun 2011
adalah setiap tanggal 15 Oktober. Dan
paling tidak setiap 1 tahun sekali akan
diperingati, untuk menimbulkan
kesadaran bahwa ada sumber protein
yang terjangkau dari pada sapi. Karena
kalau kalangan menengah ke bawah
malah senang mengkonsumsi ayam
dan telur, sedangkan menengah ke
atas justru menghindari makan telur
dan ayam karena takut hormon, itu
yang kita jelaskan nanti di kampanye
itu, bahwa kita tidak memakai hormon.
Kalau dulu tahun 60 an memang
menggunakan hormon suntik, kalau
sekarang tidak menggunakan itu,
tetapi masyarakat masih saja menilai
itu. Nah tugas kita adalah bagaimana
untuk meningkatkan ini.
jitunews.com
INDONESIA PERSEMBAHKAN PIL KB PRIA UNTUK DUNIA
;
Sementara itu bagi pria, pilihan yang tersedia
hanyalah kondom atau mengikuti metode
kalender dengan menghitung masa subur
pasangan
Banyak cara dilakukan oleh pemerintah
untuk mengampanyekan keluarga
berencana (KB), guna menekan laju
pertumbuhan penduduk. Pada
berbagai kampanye KB, perempuan
merupakan objek utama yang harus
mengkontrol kehamilan dengan
menggunakan alat kontrasepsi.
Kontrasepsi tersebut berupa pil, spiral
(IUD), suntikan, dan menggunakan
metode kalender.
Sementara itu bagi pria, pilihan yang
tersedia hanyalah kondom atau
mengikuti metode kalender dengan
menghitung masa subur pasangan.
Bersyukurlah seorang ilmuwan asal
Indonesia, Profesor Bambang Prajogo
dari Departemen Farmakognosi dan
Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas
Airlangga, telah menemukan pil
kontrasepsi khusus untuk pria. Yang
paling mengagumkan adalah,
penemuan ini merupakan yang
pertama dan satu-satunya di dunia.
Berkat Bambang, para istri yang masih
ingin mengkontrol kehamilan boleh
sedikit merasa lega. Pasalnya, kini
kewajiban untuk mengkonsumsi pil
kontrasepsi tidak hanya ditanggung
oleh perempuan, namun kewajiban
tersebut kini bisa digantikan oleh pria.
Adalah Gendarussa, nama pil KB
khusus pria yang ditemukan oleh
Bambang. Nama Gendarussa sesuai
dengan bahan baku utama obat ini
yang menggunakan ekstrak tanaman
perdu bernama gandarusa atau
dengan nama latin Justicia gendarussa
Artikel
Burm.
Sejak tahun 1983, Bambang Prajogo
sudah melakukan penelitian pada
bidang reproduksi terutama untuk
kaum pria.
"Maka sekitar tahun tersebut saya
sedang meneliti obat herbal untuk
reproduksi khusus pria, namun
tahun 1985 ada informasi bahwa ada
salah satu suku di pedalaman Papua
yang menggunakan tanaman
tersebut sebagai alat kontrasepsi,"
kata Bambang.
Mahalnya mahar yang harus
diserahkan oleh mempelai pria
kepada mempelai perempuan,
terkadang membuat pasangan di
Papua memutuskan untuk tidak
menikah secara adat dan menunda
hadirnya keturunan dengan
mencegah kehamilan hingga mahar
itu terbayar.
Untuk mencegah kehamilan
tersebut, Bambang mendengar
kabar bahwa para pria Papua
meminum rebusan daun gandarusa
tiga puluh menit sebelum melakukan
hubungan seksual.
"Namun karena pada waktu itu
temuan masih bersifat empiris, maka
saya memutuskan untuk melakukan
penelitian atas kebenaran dari
manfaat tanaman tersebut," kata
Bambang.
Daun gandarusa pada awalnya
dikenal sebagai tanaman obat yang
memiliki manfaat untuk mengobat
luka memar, terkilir, patah tulang,
nyeri akibat reumatik, bengkak, bisul,
atau pun borok. Namun setelah
Bambang melakukan penelitian lebih
jauh, tanaman ini ternyata memiliki
kandungan senyawa yang mampu
menurunkan aktivitas sperma.
Namun Bambang menampik
ketakutan para pria yang enggan
mengkonsumsi pil KB karena takut
efek dari pil ini akan berlangsung
secara permanen.
"Sekali lagi, pil ini tidak akan
mengganggu kualitas sperma karena
yang disasar hanyalah enzim. Selain itu,
begitu berhenti mengkonsumsi pil ini
maka kondisi sperma dan enzim akan
kembali normal," jelas Bambang.
Untuk kelancaran penelitian dan
kelancaran produksi, maka Bambang
membudidayakan tanaman gendarusa
di wilayah sekitar Universitas Airlangga
dan Sidoarjo. Sekitar 5.000 tumbuhan
gandarusa telah dia tanam dan tumbuh
subur pada ketinggian 400 meter di
atas permukaan laut.
"Tanaman ini banyak ditemukan di
wilayah Papua dan Asia Tenggara,
namun sengaja saya budidaya supaya
lebih mudah untuk sumber bahan
bakunya," ungkapnya.
Flavonoid Senyawa bernama flavonoid
adalah kandungan utama yang
menyebabkan aktivitas sperma
tersebut menurun. Namun Bambang
menjelaskan bahwa flavonoid ini
bersifat non-hormonal. Maksudnya
adalah, pil KB yang diciptakan oleh
Bambang tidak akan memberikan efek
samping pada tubuh pria.
Flavonoid ini bekerja dengan
menghambat enzim yang keluar
bersamaan dengan sperma pada saat
ejakulasi. Fungsi enzim ini adalah untuk
melisiskan dinding sel telur, sehingga
sperma dengan mudah dapat
menembus sel telur untuk membuahi.
"Enzim ini menjadi semacam pembuka
jalan. Nah, enzim ini dibuat tidak aktif
oleh kandungan flavonoid dalam
Genderussa," lanjut Bambang.
Kebanyakan flavonoid merupakan
pigmen yang memberi warna pada
tumbuhanm seperti pada daun
ataupun buah.
Senyawa yang juga berfungsi sebagai
antioksidan ini, ditemukan pada daun
gandarusa yang banyak mengandung
klorofil atau zat hijau daun.
"Daun gandarusa yang mengandung
flavonoid itu saya ekstrak lalu dikemas
dalam bentuk kapsul, lantas lebih
mudah untuk dikonsumsi," ujar
Bambang.
Hingga kini, Bambang baru
menemukan lima dari dua belas
senyawa yang terkandung dalam
gandarusa. Lima senyawa itu kemudian
dia namakan Gendarussa A,
Gendarussa B, Gendarussa C,
Gendarussa D, dan Gendarussa E.
Atas kerja sama dengan Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN),
Bambang melakukan uji klinis terhadap
350 subjek yang merupakan pasangan
usia subur. Hasilnya, 99,9 persen
pasangan mengaku puas dengan cara
kerja pil Gendarussa ini.
"Dari 150 subjek pada fase ketiga, ada
satu yang ternyata masih hamil, Ini
tampaknya karena kurang disiplin
dalam konsumsi pil karena kurangnya
kontrol, semua pasien merupakan
pasien rawat jalan," ungkap Bambang.
Ketika disinggung mengenai kontra
indikasi, Bambang pun tertawa dan
mengungkapkan sesuatu mengenai
temuannya tersebut. Flavonoid pada
Gendarussa ternyata tidak hanya
berfungsi untuk membuat enzim pada
sperma menjadi tidak aktif, namun ada
fungsi lain yang menurut Bambang
memang dicari oleh kaum pria yaitu
meningkatkan gairah seksual alias
afrodisiak.
"Jadi ini kan kita uji secara multicenter.
Artikel
Sejalan dengan uji klinis tadi (sebagai pil
KB pria), ternyata bapak-bapaknya
merasakan keinginannya (seksual)
semakin meningkat. Jadi manfaat
ganda," tambah Bambang.
Pertama di dunia Sejak awal penelitian,
Bambang mengaku tidak mengetahui
apapun perihal tanaman ini, sehingga
semua penelitian dia lakukan secara
pararel.
"Saya tidak tahu ada kandungan apa
atau bagaimana, maka prosesnya wajar
bila memakan waktu lama dari
perjalanan klinik hingga menemukan
senyawanya," jelas Bambang yang
membutuhkan waktu hingga lebih dari
20 tahun untuk menemukan senyawa
tersebut.
Namun kerja keras Bambang tidak siasia karena dia mendapatkan Anugerah
Kekayaan Intelektual dari Presiden RI
pada tahun 2010. Sebelumnya pada
2009, Bambang sudah mematenkan pil
kontrasepsi khusus pria tersebut.
Tidak sampai di situ, nama Bambang
dan hasil temuannya dicari oleh banyak
media mancanegara yang ingin
mempublikasi bahwa Indonesia tidak
hanya dikenal dari kekisruhan panggung
politiknya saja. Namun ada anak bangsa
Indonesia yang mampu menemukan
pil kontrasepsi khusus pria yang
pertama di dunia.
"Sudah ada tujuh jurnalis dari berbagai
media mancanegara datang ke
Surabaya untuk mempublikasi temuan
saya. Hehehe, mohon maaf, tapi
jurnalis Indonesia sedikit telat
publikasinya nih," ujarnya yang
berkelakar.
Siap edar
Bambang menjelaskan bahwa hingga
kini pihaknya masih mencari cara pola
konsumsi yang nyaman bagi para
konsumen. Untuk sementara ini, pil KB
ini masih harus dikonsumsi setiap hari
dan satu pil dalam satu hari.
"Dalam satu botol ada tiga puluh pil
karena ini masih uji coba, pola
minumnya menyesuaiakan dengan
siklus haid istri," jelas Bambang dan
menambahkan bahwa semakin pendek
waktu untuk mengkonsumsi pil ini, maka
akan semakin baik.
Maksudnya suami mulai mengkonsumsi
Gendarussa saat istri mulai haid sejak
hari pertama. Sehingga pada saat istri
mengalami masa ovulasi atau masa
subur, enzim sperma suami sudah
melemah. Bambang lalu mengingatkan
bahwa kondisi lambung harus terisi
sebelum mengkonsumsi pil KB ini.
Hingga kini Gendarussa memang belum
dipasarkan karena masih harus melalui
proses registrasi di Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM). Namun
ternyata, tidak hanya Indonesia yang
menginginkan pil KB ini agar segera
beredar. Bambang mengaku bahwa
sejawatnya yang berada di Amerika
sedang membantunya untuk proses di
Food and Drugs Administration di
Amerika, sehingga obat ini nantinya
tidak hanya untuk konsumsi nasional
namun bisa mencapai skala global.
"Targetnya kalau bisa registrasi di BPOM
bisa tahun ini sehingga tahun depan
sudah bisa dipasarkan," ujar Bambang
yang mengaku bahwa sudah ada
beberapa industri obat yang melirik
untuk memproduksi temuannya ini.
Sementara itu kisaran harga yang
Bambang harapkan untuk beredar di
pasaran haruslah murah. "Tapi yang
perlu dicatat, jika benar ini sudah
diedarkan jangan sampai
disalahgunakan," imbuh dia.
aktual.co
Artikel
SEKILAS TENTANG
STANDAR KEAMANAN LISTRIK UNTUK ALAT KESEHATAN
International Electrotechnical Commission
(IEC) 60601-1:2005 Third Edition Medical
Electrical Equipment – Part 1: General
Requirement For Basic Safety And Essential
Beluh Mabasa: Ginting, S.Si, Apt.
International Electrotechnical
Commission (IEC) adalah organisasi
internasional untuk standardisasi dalam
bidang kelistrikan, elektronik dan
teknologi terkait (dari power generation,
transmission and distribution to home
appliances and office equipment, medical
electrical equipment, semiconductors, fibre
o p t i c s , b a t t e r i e s , s o l a r e n e rg y,
nanotechnology and marine energy) yang
anggotanya terdiri dari semua panitia
elektroteknik setiap negera dimana
Indonesia menjadi salah satu
anggotanya dan salah satu sasarannya
adalah medorong kerjasama
internasional dan menjawab semua
pertanyaan mengenai standardisasi
dibidang tersebut diatas.
Mulai dari 01 Januari 2007, semua
publikasi yang diterbitkan oleh IEC
dimulai dari nomor seri 60000, sebagai
contoh IEC 601-1 menjadi 60601-1.
Publikasi IEC mencakup:
Standar internasional,
Spesifikasi teknis,
Laporan teknis dan
Publicly available specification (PAS)
dan
Pedoman yang terkait dengan
kelistrikan.
IEC berkerjasama dengan ISO
(International Organization for
Standardization) sesuai dengan kondisi
yang telah ditetapkan berdasarkan
kesepakatan diantara kedua organisasi
tersebut.
Semua standardisasi peralatan listrik
medik/medical
electrical equipment
baik yang bersifat umum maupun
teknis dirumuskan
oleh Technical
Committee/TC 62: Electrical equipment in
medical practice. Technical Committee/TC
62: Electrical equipment in medical
practice dibagi
menjadi beberapa
subpanitia teknis/ subcommittee
sebagai berikut:
1. Subcommittee 62A: Common aspects of
electrical equipment used in medical
practice
2. Subcommittee 62B: Diagnostic imaging
Equipment
3. Subcommittee 62C: Equipment for
radiotherapy, nuclear medicine and
radiation dosimetry
4. Subcommittee 62D: Electromedical
Equipment
yang masing-masing mempunyai
tugas untuk merumuskan standar yang
terkait dengan standardisasi peralatan
listrik medik/medical electrical
equipment.
Contoh IEC 60601-1:2005, Third
edition, Medical electrical equipment –
Part 1: General requirement for basic
safety and essential performance,
dirumuskan oleh subcommittee 62A:
Common aspects of electrical
equipment used in medical practice.
Pada tahun 1976, IEC subpanitia teknis
62A mempublikasikan edisi
pertamanya yaitu IEC/TR 60513, Basic
aspects of the safety philosophy for
electrical equipments uses in medical
practice. Edisi pertama IEC/TR 60513
menjadi dasar untuk pengembangan :
edisi pertama IEC 60601-1 (standar
keamanan umum untuk peralatan
listrik medik);
-seri IEC 60601-1-xx sebagai standar
kolateral untuk peralatan listrik
medik;
khusus untuk tipe khusus peralatan
listrik medik; dan
kinerja untuk tipe khusus peralatan
listrik medik.
Menyadari akan penting dan
perlunya suatu standar yang mencakup
peralatan listrik medik yang digunakan
dalam praktek medis maka sebagian
besar dari national committees pada
tahun 1977 sepakat untuk mendukung
edisi pertama IEC 60601-1. Perluasan
ruang lingkup, kerumitan alat kesehatan
itu sendiri, dan sifat spesifik dari
beberapa tindakan protektif dan
pengujian terkait untuk memverifikasi
alat itu sendiri, membutuhkan usaha
yang cukup lama untuk menyiapkankan
standar edisi pertama ini, yang sekarang
dapat dikatakan telah menjadi acuan
Artikel
yang bersifat universal sejak
dipublikasikan.
Penggunaan berulang edisi yang
pertama menciptakan ruang untuk
pengembangan. Pengembangan ini
merupakan harapan semua pihak yang
menggambarkan bahwa standar ini telah
dimanfaatkan sejak dipublikasikan.
Setelah melakukan revisi secara seksama
dan berlangsung bertahun-tahun maka
terbitlah edisi yang kedua pada tahun
1988. Edisi ini mencakup semua
perubahan yang merupakan
pengharapan yang mendasar pada saat
itu. Pengembangan yang lebih jauh tetap
dilakukan dalam studi yang
berkelanjutan. Edisi kedua ini telah
diamandemen pada tahun 1991 dan
kemudian diamandemen lagi pada tahun
1995.
Pendekatan yang utama yang
dilakukan oleh IEC 60601-1 edisi yang ke
tiga ini adalah melakukan pemisahan
antara standar keamanan dasar dan
standar kinerja untuk peralatan listrik
medik. Ini merupakan suatu perubahan
yang alamiah dari pendekatan yang
bersifat historis yang dilakukan pada level
nasional dan internasional terhadap
standar peralatan listrik yang lain (contoh
untuk peralatan domestik), dimana
keamanan dasar diatur melalui standar
wajib tetapi spesifikasi kinerja diatur oleh
tekanan pasar.
Telah diakui bahwa banyak peralatan
listrik medik, fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pemeliharaan
harus tergantung pada standar untuk
menjamin kinerja utama dan keamanan
dasar. Kinerja utama dan keamanan
dasar yang dimaksud termasuk
keakurasian peralatan mengendalikan
pemberian energi atau zat terapi yang
diberikan kepada pasien, atau
memproses dan menampilkan data
pisiologi yang akan mempengaruhi
manejemen pasien.
Pemisahan keamanan dasar dan
kinerja utama merupakan langkah yang
tepat untuk mengatakan bahwa bahaya
dapat terjadi akibat dari desain peralatan
listik yang tidak benar. Banyak standar
khusus dalam seri IEC 60601-2-xx
memuat rentang persyaratan kinerja
utama yang tidak dapat dievaluasi
secara langsung oleh fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pemeliharaan
tanpa mengaplikasikan standar khusus
tersebut, (atau dapat dikatakan, seri IEC
60601 terbaru memuat lebih sedikit
persyaratan tentang kinerja utama dari
pada keamanan dasar).
Untuk mengantisipasi edisi ketiga
IEC 60601-1, subpanitia teknis 62A dari
IEC mempersiapkan edisi kedua IEC/TR
60513 [12] 1) pada tahu 1994. Edisi
kedua Ini dimaksudkan sebagai
petunjuk untuk pengembangan edisi
IEC 60601-1 ini, dan untuk
pengembangan lebih jauh seri IEC
60601-1-xx (collateral standar) dan IEC
60601-2-xx (standar khusus/produk).
Edisi kedua IEC/TR 60513 mencakup
dua perubahan utama berikut:
perubahan pertama adalah
konsep ”keamanan” telah diperluas dari
keamanan dasar
dengan
mempertimbangkan edisi pertama dan
kedua IEC 60601-1 dengan
memasukkan hal yang terkait dengan
kinerja utama, (contoh akurasi peralatan
pemantau pisiologi). Penerapan prinsip
ini mengarah kepada perubahan judul
standar ini dari ” Medical electrical
equipment, Part 1: General requirements
for safety pada edisi kedua, menjadi ”
Medical electrical equipment, Part 1:
General requirements for safety and
essential performance ”; pada edisi ketiga.
perubahan kedua adalah,
menetapkan persyaratan keamanan
minimum, persyaratan dibuat untuk
penilaian kecukupan proses desain
ketika hanya metode ini yang dapat
dipraktekkan untuk penilaian
keamanan teknologi tertentu seperti
sistem elektronik yang dapat
diprogram. Penerapan prinsip ini
merupakan salah satu faktor yang
m e n g a ra h ke p a d a p e m a h a m a n
persyaratan standar umum dalam
menerapkan
proses manejemen
resiko. Pararel dengan pengembangan
edisi ketiga IEC 60601-1, IEC/TC 210
telah mempublikasikan standar umum
untuk manejemen resiko alat
kesehatan. Kesesuaian dengan edisi IEC
60601-1 ini mensyaratkan agar pabrik
alat kesehatan mempunyai proses
manajemen resiko yang sesuai dengan
ISO 14971, Medical devices – Application
of risk management to medical devices
yang salah satu ruang lingkupnya
menetapkan satu proses agar pabrik
alat kesehatan dapat mengidentifikasi,
memperkirakan dan mengevaluasi
bahaya yang terkait dengan alat
kesehatan, mengendalikan risiko dan
memantau keefektifan dari
pengendalian risiko tersebut dari
semua tahap siklus hidup (life-cycle) alat
kesehatan.
Standar IEC 60601-1:2005, Third
edition, Medical electrical equipment –
Part 1: General requirement for basic
safety and essential performance yang
memuat persyaratan mengenai
keamanan dasar dan kinerja utama
yang dapat diterapkan pada semua
peralatan listrik medik. Untuk peralatan
listrik medik tipe tertentu, persyaratan
dalam standar ini perlu disuplemen
atau dimodifikasi dengan persyaratan
standar kolateral (seri IEC 60601-1-xx)
atau standar khusus (seri IEC 60601-2xx). Ketika standar khusus ada, standar
ini sebaiknya tidak digunakan sendiri.
Standar IEC 60601-1:2005 telah
dirumuskan menjadi Standar Nasional
Indonesia (SNI) oleh Panitia Teknis 1103 Peralatan Kesehatan Elektromedik
dan telah mendapatkan nomor SNI.
Artikel
Persyaratan untuk peralatan listrik medik
dan sistem listrik medik berbeda dengan
peralatan listrik jenis lainnya karena
adanya hubungan
tertentu antara
peralatan listrik medik dan sistem listrik
medik dengan pasien , operator dan
lingkungan sekitarnya. Aspek-aspek
berikut memainkan peran penting dalam
hubungan tersebut :
a) ketidakmampuan pasien atau operator
untuk mendeteksi keberadaan bahaya
tertentu seperti bahaya radiasi
pengion dan non - pengion ;
c ) tidak adanya perlindungan normal
terhadap arus listrik yang bersumber
dari kulit pasien , jika perlindungan
normal
ini diperlakukan untuk
mendapatkan resistensi kulit yang
rendah;
d ) dukungan atau penggantian fungsi
tubuh yang vital , tergantung pada
keandalan peralatan listriki medik atau
sistem listrik medik;
e ) koneksi simultan ke pasien lebih dari
satu peralatan listrik medik ;
f ) Kombinasi peralatan listrik medik
berdaya tinggi dan peralatan listrik
medik sinyal-rendah seringkali dalam
kombinasi ad hoc ;
g ) penerapan rangkaian listrik secara
langsung ke tubuh manusia , baik
melalui kontak ke kulit atau melalui
penyisipan probe ke dalam organ
internal ;
h) kondisi, terutama
dalam ruang
operasi, yang dapat menimbulkan
kelembaban atau kebakaran atau
bahaya ledakan yang disebabkan
oleh air , oksigen atau nitrous oxide .
Ketika peralatan listrik medik
dikombinasikan dengan peralatan listrik
lain untuk membentuk suatu sistem
peralatan listrik maka dibutuhkan
persyaratan tambahan seperti
pengembangan perangkat lunak
(software) alat kesehatan yang harus
memenuhi standar IEC 62304 dimana
hal ini diatur di dalam Pasal 16. Jika
pasal atau subpasal dimaksudkan
hanya berlaku secara spesifik untuk
peralatan listrik medik saja, judul dan
isi dari pasal atau subpasal akan
menyatakan demikian . Jika tidak, pasal
atau subpasal bisa berlaku untuk
sistem listrik medik juga untuk
peralatan sistem listrik medik .
Keamanan dasar dan kinerja
utama peralatan listrik medik dan
sistem listrik medik, seperti dijelaskan
dalam IEC / TR 60 513 [ 12 ]
merupakan bagian dari gambaran dari
keamanan menyeluruh yang terdiri
keamanan peralatan listrik medik,
keamanan instalasi kemana peralatan
listrik medik atau sistem listrik medik
terhubung dan keamanan aplikasi .
Keamanan dasar dan kinerja utama
peralatan listrik medik dan sistem listrik
medik diperlukan untuk penggunaan
normal dan kesalahan guna yang dapat
diperkirakan secara wajar di dalam
kondisi normal dan kondisi kesalahan
tunggal. Keandalan fungsi dianggap
sebagai aspek keamanan untuk
peralatan listrik medik penopang hidup
dan gangguan terhadap pemeriksaan
atau pengobatan dianggap sebagai
bahaya bagi pasien.
kinerja utama, (contoh akurasi
p e ra l a t a n p e m a n t a u p i s i o l o g i ) .
Penerapan prinsip ini mengarah kepada
perubahan judul standar ini dari ”
Medical electrical equipment, Part 1:
General requirements for safety pada edisi
kedua, menjadi ” Medical electrical
equipment, Part 1: General requirements
for safety and essential performance ”;
pada edisi ketiga.
perubahan kedua adalah,
menetapkan persyaratan keamanan
minimum, persyaratan dibuat untuk
penilaian kecukupan proses desain
ketika hanya metode ini yang dapat
dipraktekkan untuk penilaian keamanan
teknologi tertentu seperti sistem
elektronik yang dapat diprogram.
Penerapan prinsip ini merupakan salah
satu faktor yang mengarah kepada
pemahaman
persyaratan standar
umum dalam menerapkan
proses
manejemen resiko. Pararel dengan
pengembangan edisi ketiga IEC 606011, IEC/TC 210 telah mempublikasikan
standar umum untuk manejemen
resiko alat kesehatan. Kesesuaian
dengan edisi IEC 60601-1 ini
mensy ara t kan ag ar p a b r i k a l a t
kesehatan mempunyai proses
manajemen resiko yang sesuai dengan
ISO 14971, Medical devices – Application
of risk management to medical devices
yang salah satu ruang lingkupnya
menetapkan satu proses agar pabrik
alat kesehatan dapat mengidentifikasi,
memperkirakan dan mengevaluasi
***
Artikel
MASA DEPAN PENGOBATAN PADA REKAYASA GENETIKA &
TANAMAN TRANSGENIK
Perkembangan teknologi yang semakin pesat
didunia, saat ini sudah mulai merambah
menuju dunia rekayasa genetika dan dikenal
sebagai salah satu teknologi baru dalam
bidang biologi. Salah satu produk RG yang
mulai menjadi perbincangan di masyarakat
saat ini adalah tanaman transgenik. Tanaman
ini dihasilkan dengan cara menggabungkan
gen tertentu ke dalam tubuh tanaman
sehingga diperoleh sifat yang diinginkan.
Teknologi rekayasa genetika secara singkat
bisa diartikan sebagai transplantasi atau
pencangkokan satu gen ke gen lainnya
dimana dapat bersifat antar gen dan dapat
pula lintas gen. Rekayasa genetika ini juga
bisa diartikan sebagai perpindahan gen
hingga menjadi tanaman transgenik.
Sementara itu, jenis-jenis tanaman
transgenik yang sudah dikenal adalah:
tanaman tahan hama, toleran herbisida,
tahan antibiotik, tanaman dengan kualitas
nutrisi lebih baik, serta tanaman dengan
produktivitas lebih tinggi.
Teknologi transgenik yang berhasil
melakukan transfer gen ini sebenarnya sudah
mulai direncanakan oleh Gordon bersama
p e n e l i t i l a i n nya p a d a ta h u n 1 9 8 0 .
Perkembangannya yang semakin menjanjikan
untuk meningkatkan hasil produktivitas
berhasil membuat beberapa pengembang
lain untuk memberikan teknik transfer gen
yang bisa digunakan, yakni :
Teknik mikroinjeksi dilakukan dengan cara
menyuntikkan konstruksi gen ke dalam
blastodisk telur yang sudah dibuahi
dengan bantuan mikromanipulator.
Teknik Elektroporasi, telur yang sudah
dibuahi direndam dalam jutaan copy
DNA dengan dialiri listrik bervoltase
tertentu selama beberapa saat.
Teknik Biolistik diterapkan dengan
memadukan konsep balistik dan biologi.
Dengan demikian, biolistik melibatkan
tembakan partikel mikroskopik yang
dilapisi dengan suatu konstruksi DNA dan
diarahkan
langsung ke dalam sel.
Serta Teknik Lipofeksi diterapkan dengan
cara mengenkapsulasi konstruksi DNA di
dalam fesikel lemak yang kemudian
dibawa ke dalam sel target.
Beberapa jenis dan teknik pengembangan
rekayasa genetika diatas merupakan sebuah
konsep awal yang menunggu pengembangpengembang lainnya untuk ikutserta
berkarya dalam bidang biologi molekular ini.
Salah satu profesor di Universitas Jember
pun telah membuktikan hasil karya dengan
menemukan Tanaman Tebu Transgenik
erkembangan ilmu biologi molekular yang
saat ini telah berkembang, berhasil
membuat beberapa tanaman varietas baru
yang mengalami proses transgen. Berikut ini
adalah beberapa Tanaman Transgenik
utama yang beredar informasinya :
Kedelai Transgenik,
Tanaman yang merupakan hasil dari proses
rekayasa genetika. Sebuah proses yang
dipakai dalam dunia kedokteran untuk
mendapatkan bentuk-bentuk baru yang
lebih bernilai dapat dengan mudah
dimaksudkan, meskipun rekayasa yang
dilakukan adalah rekayasa populasi (melalui
seleksi). Penananam jenis varietas ini telah
menguasai 36 persen dari 72 juta hektar (ha)
area global tanaman kedelai. Bahkan
Menurut Kepala Badan Pemeriksa Obat dan
Makanan, Husnia, semua produk kedelai
impor asal Amerika Serikat merupakan
kedelai transgenik.
Kapas Transgenik,
Kapas transgenik yang dimaksud disebut
sebagai Kapas Bt, yang telah disuntikkan gen
toksin insektisida dari Bacillus thuringiensis
(Bt), bakteri tanah alami yang biasa
digunakan sebagai
Perkembangan teknologi yang semakin
pesat didunia, saat ini sudah mulai
merambah menuju dunia rekayasa genetika
dan dikenal sebagai salah satu teknologi
baru dalam bidang biologi. Salah satu produk
RG yang mulai menjadi perbincangan di
masyarakat saat ini adalah tanaman
transgenik. Tanaman ini dihasilkan dengan
cara menggabungkan gen tertentu ke dalam
tubuh tanaman sehingga diperoleh sifat
yang diinginkan.
Teknologi rekayasa genetika secara singkat
bisa diartikan sebagai transplantasi atau
pencangkokan satu gen ke gen lainnya
dimana dapat bersifat antar gen dan dapat
pula lintas gen. Rekayasa genetika ini juga
bisa diartikan sebagai perpindahan gen
hingga menjadi tanaman transgenik.
Sementara itu, jenis-jenis tanaman
transgenik yang sudah dikenal adalah:
tanaman tahan hama, toleran herbisida,
tahan antibiotik, tanaman dengan kualitas
nutrisi lebih baik, serta tanaman dengan
produktivitas lebih tinggi.
Teknologi transgenik yang berhasil
melakukan transfer gen ini sebenarnya
sudah mulai direncanakan oleh Gordon
bersama peneliti lainnya pada tahun
Artikel
Artikel
1980. Perkembangannya yang semakin
menjanjikan untuk meningkatkan hasil
produktivitas berhasil membuat beberapa
pengembang lain untuk memberikan teknik
transfer gen yang bisa digunakan, yakni :
Teknik mikroinjeksi dilakukan dengan cara
menyuntikkan konstruksi gen ke dalam
blastodisk telur yang sudah dibuahi
dengan bantuan mikromanipulator.
Teknik Elektroporasi, telur yang sudah
dibuahi direndam dalam jutaan copy DNA
dengan dialiri listrik bervoltase tertentu
selama beberapa saat.
Teknik Biolistik diterapkan dengan
memadukan konsep balistik dan biologi.
Dengan demikian, biolistik melibatkan
tembakan partikel mikroskopik yang dilapisi
dengan suatu konstruksi DNA dan diarahkan
langsung ke dalam sel.
Serta Teknik Lipofeksi diterapkan dengan
cara mengenkapsulasi konstruksi DNA di
dalam fesikel lemak yang kemudian dibawa
ke dalam sel target.
Beberapa jenis dan teknik pengembangan
rekayasa genetika diatas merupakan sebuah
konsep awal yang menunggu pengembangpengembang lainnya untuk ikutserta berkarya
dalam bidang biologi molekular ini. Salah satu
profesor di Universitas Jember pun telah
membuktikan hasil karya dengan menemukan
Tanaman Tebu Transgenik
Perkembangan ilmu biologi molekular yang
saat ini telah berkembang, berhasil membuat
beberapa tanaman varietas baru yang
mengalami proses transgen. Berikut ini adalah
beberapa Tanaman Transgenik utama yang
beredar informasinya :
Kedelai Transgenik,
Tanaman yang merupakan hasil dari proses
rekayasa genetika. Sebuah proses yang
dipakai dalam dunia kedokteran untuk
mendapatkan bentuk-bentuk baru yang lebih
bernilai dapat dengan mudah dimaksudkan,
meskipun rekayasa yang dilakukan adalah
rekayasa populasi (melalui seleksi).
Penananam jenis varietas ini telah menguasai
36 persen dari 72 juta hektar (ha) area global
tanaman kedelai. Bahkan Menurut Kepala
Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, Husnia,
semua produk kedelai impor asal Amerika
Serikat merupakan kedelai transgenik.
Kapas Transgenik,
Kapas transgenik yang dimaksud disebut
sebagai Kapas Bt, yang telah disuntikkan gen
toksin insektisida dari Bacillus thuringiensis
(Bt), bakteri tanah alami yang biasa
digunakan sebagai pestisida biologi sejak
awal 1960, yang dikloning dan dimasukkan
ke dalam tanaman. Tanaman tersebut
kemudian memproduksi sendiri toksin, di
beberapa bagian maupun seluruh tanaman.
Penananam jenis varietas ini mencakup 36
persen dari 34 juta hektar lahan.
Jagung Transgenik,
Di sisi yang lain terbentang tanaman jagung
varietas hibrida-transgenik atau hasil
rekayasa genetika (genetic modified
organism/GMO. Benih jagung transgenik
(Bacillus Thuringiensis/BT Corn) yang
ditanam itu sudah dimasukkan gen yang
tahan terhadap serangan serangga
penggerek batang dan tongkol, juga tahan
terhadap insektisida pembasmi rumput.
Penananam jenis varietas ini7 persen dari
140 juta hektar.
Tebu Transgenik,
Tanaman Transgenik jenis varietas tebu ini
masih belum ada penjelasan terkait rencana
luas penanamannya, namun PTPN XI pernah
memberikan informasi diwebsite-nya
bahwa melakukan penanaman terhadap
jenis tebu ini.
Itulah beberapa jenis tanaman transgenik
yang didapatkan informasinya, tentu saja ini
lebih banyak lagi yang lain belum bisa
ditemukan dan dijelaskan dalam artikel ini.
Namun ada yang patut dibanggakan bahwa
Tanaman Tebu Transgenik yang beredar saat
ini merupakan hasil karya dari Universitas
Jember, ditemukan oleh CDAST yang
dipimpin Prof. Dr. Bambang Sugiharto
ransformasi genetik tanaman tembakau
dengan gen AV1 Begomovirus telah
dilakukan pada penelitian sebelumnya dan
telah menghasilkan tanaman tembakau
transgenik putatif yang membawa gen
ketahanan terhadap antibiotik kanamisin.
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1)
memperoleh tanaman tembakau transgenik
generasi T0 yang membawa gen AV1
Begomovirus berdasarkan teknik PCR, (2)
mendapatkan informasi integrasi dan jumlah
kopi gen AV1 pada genom tanaman
tembakau transgenik generasi T0 dengan
teknik Southern Blot dan korelasinya dengan
respon ketahanan, (3) memperoleh
tanaman tembakau transgenik generasi T0
yang mempunyai ketahanan terhadap
Begomovirus. Deteksi gen AV1 dengan PCR
pada tanaman tembakau transgenik
dilakukan menggunakan primer spesifik
untuk gen AV1-Begomovirus. Sedangkan
untuk analisis Southern Blot dilakukan
dengan menggunakan pelacak (probe) untuk
gen AV1. Keefektifan gen AV1 pada tanaman
tembakau transgenik diuji dengan skrining
menggunakan virus target yang
diinokulasikan dengan vektor kutu kebul.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat korelasi positif antara keberadaan
atau integrasi gen AV1 Begomovirus pada
tanaman tembakau transgenik dengan
fenotipe ketahanan terhadap infeksi virus.
Integrasi gen AV1 yang bersifat kopi tunggal
lebih tahan terhadap infeksi virus
dibandingkan integrasi gen yang multikopi.
Ketahanan yang diperoleh dari ekspresi gen
AV1 Begomovirus diindikasikan dengan tidak
adanya gejala dan akumulasi virus pada
jaringan tanaman. Analisis hibridisasi
Northern atau Western perlu dilakukan
untuk mengetahui ada tidaknya akumulasi
mRNA atau protein, sehingga mekanisme
ketahanan yang terjadi dapat dijelaskan
lebih detail.
Kementerian Kesehatan Dukung Pelaporan Gratifikasi
Aparatur Sipil Negara memiliki
kewajiban untuk menjaga integritas kerja
termasuk dalam hal menolak terjadinya
g ra t i f i k a s i y a n g m e m i l i k i ko n f l i k
kepentingan dengan jabatan ataupun
kewenangannya. Untuk itu Kementerian
Kesehatan telah mengeluarkan
Permenkes nomor 14 Tahun 2014
tentang Pengendalian Gratifikasi dan
K e p m e n k e s
n o m o r
HK.02.02/Menkes/306/2014 tentang
Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi.
Guna mensosialisasikan kedua
peraturan tersebut, Inspektorat Jenderal
melaksanakan workshop pengendalian
gratifikasi di Denpasar, Bali pada tanggal
27-30 November 2014 dengan
mengundang unit utama, termasuk
Ditjen Binfar dan Alkes, serta unit-unit
vertikal Kementerian Kesehatan. Acara
dibuka oleh Sekretaris Itjen dan diisi oleh
materi antara lain oleh Bapak Yudhi
Prayudha Ishak serta narasumber dari
Komisi Pemberantasan Korupsi.
Gratifikasi menurut definisinya adalah
p e m b e ri a n u a n g , b a ra n g , ra b a t
(discount), komisi, pinjaman
tanpa
bunga,
tiket
perjalanan,
fasilitas
penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya baik yang diterima di dalam
negeri maupun di luar negeri dan
yang dilakukan dengan menggunakan
sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik yang berhubungan dengan
jabatan
atau kewenangan. Menurut
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001, gratifikasi wajib dilaporkan
ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
waktu 30 (hari) sejak diterima. Penerima
gratifikasi
dikenai
pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda
Workshop Pengendalian Gratifikasi di Hotel Dinasty Bali 27 - 30/11/14
paling sedikit
Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).
Guna mendukung pelaporan
gratifikasi, Kementerian Kesehatan, telah
mengembangkan suatu aplikasi
pelaporan gratifikasi yang dapat
dipergunakan oleh seluruh aparatur di
lingkungan kementerian kesehatan.
Gratifikasi dikategorikan menjadi
gratifikasi yang dianggap suap dan
gratifikasi yang tidak dianggap suap.
Gratifikasi yang dianggap suap meliputi
penerimaan namun tidak terbatas pada;
marketing fee atau imbalan trasaksional
yang terkait dengan pemasaran suatu
produk, cashback yang diterima instansi
yang digunakan untuk kepentingan
pribadi, gratifikasi yang terkait dengan
pengadaan barang dan jasa, pelayanan
publik dan sponsorship yang terkait
dengan pemasaran atau penelitian
produk.
Sementara gratifikasi yang tidak
dianggap suap terdiri dari gratifikasi yang
tidak dianggap suap terkait kedinasan
dan yang tidak terkait kedinasan seperti
yang lebih lanjut tercantum di Kepmenkes
no HK.02.02/Menkes/306/2014 tentang
Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi.
Dalam hal pelaporan gratifikasi,
telah dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi
(UPG) untuk menerima setiap laporan
gratifikasi dari Aparatur Kesehatan. Selain
UPG Kementerian Kesehatan di tingkat
Pusat, berdasarkan Permenkes Nomor 14
Tahun 2014 juga diwajibkan untuk
membentuk UPG Unit Utama dan UPG Unit
Pelaksana Teknis di masing-masing Satker.
Untuk Ditjen Binfar dan Alkes sendiri telah
terbentuk UPG Unit Utama Ditjen Binfar
dan Alkes yang diketuai oleh Kabag
Keuangan. Dalam waktu dekat masingmasing satker diharapkan agar dapat
segera membentuk UPG Unit Pelaksana
Teknis.
Untuk melaporkan gratifikasi, aparatur di
Kementerian Kesehatan dapat melapor
kepada UPG ataupun melalui aplikasi
pelaporan gratifikasi online di web
www.itjen.kemkes.go.id.
K
Artikel
Sejarah KORPRI sebagai Abdi Negara
Korps Pegawai Republik Indonesia
merupakan suatu organisasi profesi
beranggotakan seluruh Pegawai Negeri
Sipil baik Departemen maupun Lembaga
Pemerintah non Departemen. Korpri
berdiri berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor : 82 Tahun 1971, 29November
1971 Dalam kondisi seperti ini, muncul
berbagai upaya agar pegawai
negerinetral dari kekuasaan partaipartai yang berkuasa. Melalui
Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1961
ditetapkan bahwa ... Bagi suatu golongan
pegawai dan/atau sesuatu jabatan, yang
karena sifat dan tugasnya memerlukan,
dapat diadakan larangan masuk suatu
organisasi politik (pasal 10 ayat 3).
Ketentuan tersebut diharapkan akan
diperkuat dengan dikeluarkan Peraturan
Pemerintah (PP) yang mengaturnya,
tetapi disayangkan bahwa, PP yang
diharapkan akan muncul ternyata tidak
kunjung datang.
Sistem pemerintahan demokrasi
parlementer berakhir dengan
meletusnya upaya kudeta oleh PKI
dengan G-30S. Pegawai pemerintah
banyak yang terjebak dan mendukung
Partai Komunis.
Pada awal era Orde Baru
dilaksanakan penataan kembali pegawai
negeri dengan munculnya Keppres RI
Nomor : 82 Tahun 1971 tentang Korpri.
Berdasarkan Kepres yang bertanggal 29
November 1971 itu, Korpri “ merupakan
satu-satunya wadah untuk menghimpun
dan membina seluruh pegawai RI di luar
kedinasan ” (Pasal 2 ayat 2).
Tujuan pembentukannya Korps
Pegawai ini adalah agar “Pegawai Negeri RI
ikut memelihara dan memantapkan
stabilitas politik dan sosial yang dinamis
dalam negara RI”.
Akan tetapi Korpri kembali menjadi
alat politik. UU No.3 Th.1975 tentang
Partai Politik dan Golongan Karya serta
Peraturan Pemerintah No.20 Th.1976
tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol,
makin memperkokoh fungsi Korpri
dalam memperkuat barisan partai.
Sehingga setiap kali terjadi birokrasi
selalu memihak kepada salah satu partai,
bahkan dalam setiap Musyawarah
Nasional Korpri, diputuskan bahwa
organisasi ini harus menyalurkan aspirasi
politiknya ke partai tertentu.
Memasuki Era reformasi muncul
keberanian mempertanyakan konsep
mono loyalitas Korpri, sehinga sempat
terjadi perdebatan tentang kiprah pegawai
negeri dalam pembahasan RUU Politik di
DPR. Akhirnya menghasilkan konsep dan
disepakati bahwa Korpri harus netral
secara politik. Bahkan ada pendapat dari
beberapa pengurus dengan kondisi
tersebut, sebaiknya Korpri dibubarkan saja,
atau bahkan jika ingin berkiprah di kancah
politik maka sebaiknya membentuk partai
sendiri.
Setelah Reformasi dengan demikian
Korpri bertekad untuk netral dan tidak lagi
menjadi alat politik. Para Kepala Negara
setelah era Reformasi mendorong tekad
Korpri untuk senantiasa netral.
Berorientasi pada tugas, pelayanan dan
selalu senantiasa berpegang teguh pada
profesionalisme. Senantiasa berpegang
teguh pada Panca Prasetya Korpri PP
Nomor 12 tentang Perubahan atas PP
Nomor 5 Tahun 1999 muncul untuk
mengatur keberadaan PNS yang ingin jadi
anggota Parpol. Dengan adanya ketentuan
di dalam PP ini membuat anggota Korpri
tidak dimungkinkan untuk ikut dalam
kancah partai politik apapun. Korpri hanya
bertekad berjuang untuk mensukseskan
tugas negara, terutama dalam
me l a k s a n a k a n p e n g a b d i a n b a g i
masyarakat dan negara.
Insert : Upacara Peringatan HUT KORPRI di Silang Monas Jakarta

Draft Buletin Infarkes Edisi VI Desember 2014_revisi002

Transcription

Similar documents

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

EDUPHARMA-Komunikasi Efektif Praktik Apoteker

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

liputan - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik dan

topik utama - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Draft Buletin Infarkes Edisi III Juni 2014

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

sosialisasi peraturan alat kesehatan

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

karyailmiah AGRITEK, VOL. 7, No.1, Januari 1999, Hal. 141

PDF - 2 MB