docFITRA Strategic Plan 2013-2022
download 
Report Transcription
FITRA Strategic Plan 2013-2022
Rencana Strategis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Tahun 2013 - 2022 Rencana Strategis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Tahun 2012 - 2022 DAFTAR SINGKATAN AD/ART : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BRC : Budget Resources Center CSO : Civil Society Organization IBP : International Budget Partnership IT : Information technology KIP : Komisi Informasi Pusat KiPAD : Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah OBS : Open Budget Survey Pernas : Pertemuan Nasional PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SAPA : Strategic Alliance for Poverty Alleviation SDA : Sumber Daya Alam SDM : Sumber Daya Manusia Seknas : Sekretariat Nasional Sijar : Simpul Jaringan SOP : Standard Operating Procedures TAF : The Asia Foundation UKP4 : Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan i Sambutan Ketua Dewan Nasional FITRA Ibu Zumrotin K Susilo Sambutan Ketua Dewan Nasional FITRA Ibu Zumrotin K. Susilo Salam Transparansi, Pada Pertemuan Nasional bulan Juni tahun 2011 di Surabaya, FITRA telah menetapkan Dokumen Perencanaan Strategis 2011-2014 bersamaan dengan terpilihnya Sekretaris Jenderal dan tujuh orang anggota Dewan Nasional. Setelah berjalan satu tahun maka dilakukan upaya untuk mendiagnosis internal organisasi dari tingkat nasional dan hampir seluruh anggota jaringan yang menunjukkan kondisi kapasitas kelembagaan maupun kapasitas perencanaan yang masih belum sepenuhnya baik. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi kualitas strategi dan taktik untuk mencapai hasil advokasi anggaran yang efektif. Persepsi dan harapan yang disampaikan pemangku kepentingan baik dari unsur pengambil kebijakan, kelompok masyarakat sipil, lembaga donor dan media menunjukkan bahwa hal-hal yang harus direspon FITRA dengan serius berkaitan dengan orientasi/pilihan posisi, strategi, analisis legislasi, dampak di level negara, depolitisasi anggaran dan oligarkhi politik. Kemudian mampu merumuskan alternative kebijakan anggaran yang lebih baik. Selain itu sumber pembiayaan baru untuk menjaga keberlanjutan gerakan harus dipikirkan oleh semua elemen dalam organisasi. Pilihan posisi sebagai organisasi kajian dan advokasi menjadi landasan penting mereformulasi Renstra yang sudah ada dengan diawali oleh refleksi dan restrospeksi kinerja selama satu tahun melalui Musyawarah Nasional. Hal ini semata-mata untuk mewujudkan FITRA sebagai organisasi kajian dan advokasi yang memiliki integritas dan independensi daam rangka meningkatkan derajat kedaulatan rakyat atas anggaran. Dokumen perencanaan strategis FITRA 2013-2022 ini merupakan hasil kerja keras semua pihak meliputi Sekretariat Nasional, Simpul Jaringan dan Dewan Nasional. Semoga bermanfaat dan membawa pengaruh perubahan kebijakan anggaran yang lebih transparan, berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat. ii DAFTAR ISI Daftar Singkatan ............................................................................................................. I Sambutan Ketua Dewan Nasional FITRA ....................................................................... ii Daftar Isi ....................................................................................................................... iii BAB I Profil Organisasi ............................................................................................... 1 BAB II Metodologi ....................................................................................................... 12 BAB III Pengembangan Strategi ................................................................................... 16 BAB IV Pengukuran Kinerja .......................................................................................... 24 BAB V Faktor Kunci Keberhasilan dan Manajemen Transisi ........................................ 28 Lampiran Lampiran 1: Matrik Agenda Riset dan Advokasi............................................................. 31 Lampiran 2: Rencana Kerja 2013-2022 dan Skema Pendanaan..................................... 39 Lampiran 3: Rencana Biaya Operasional 2013-2022...................................................... 41 iii 1 Profil Organisasi BAB I PROFIL ORGANISASI A. Sejarah Singkat Organisasi Bergulirnya reformasi tahun 1998, berkonsekuensi terhadap mengemukanya tuntutan akan isu good governance sebagai prinsip bernegara. Anggaran sebagai instrumen pemerintah menyejahterakan rakyatnya menjadi tuntutan berbagai pihak. Guna merespon momentum tersebut maka pada bulan September 1999 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dilahirkan dengan menempatkan isu anggaran sebagai instrumen strategis mendorong terciptanya good governance 1. Untuk menjamin politik anggaran yang pro rakyat dengan prinsip akuntabel dan partisipatif, maka transparansi dipilih menjadi strategi perjuangan. Atas dasar itu, FITRA menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya. FITRA bersama seluruh komponen rakyat membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat. Perjuangan FITRA atas anggaran ditujukan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dengan pilihan posisi seperti itu, FITRA sesungguhnya hendak menegaskan kepada para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan baik negara, PBB, organisasi internasional, lembaga keuangan internasional, perusahaan multinasional maupun kelompok lain yang potensial merusak transparansi anggaran dan sumber–sumber kehidupan rakyat, bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan atas transparansi anggaran dan sumber-sumber kehidupan rakyat2. Sejak berdiri FITRA telah melakukan gerakan transparansi anggaran dengan berbasiskan pada penguatan komunitas basis dan penguatan jaringan pada tingkat lokal. Upaya ini telah memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat ditingkat grass root akan pentingnya melakukan kontrol dan mendorong proses transparansi dalam pengelolaan anggaran, guna mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran. Pada awalnya FITRA memiliki tingkatan organisasi yaitu Sekretariat Nasional (Seknas) yang berkedudukan di Jakarta dan Simpul Jaringan (Sijar) yang berkedudukan di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil Pertemuan Nasional (Pernas) 3 tahun 2008 kedudukan Sijar didorong untuk berada pada tingkat provinsi atau 1 2 3 Laporan Pertanggungjawaban Seknas FITRA 2008-2011 Mukadimah dalam Statuta FITRA Pertemuan Nasional (Pernas) adalah forum tertinggi organisasi untuk merubah statuta, memilih Dewan Nasional dan memilih Sekretaris Jendral 1 memperluas area advokasi kebijakan perencanaan penganggaran provinsi dan beberapa kabupaten/kota di wilayah tersebut. B. Produk dan Layanan Sebagai organisasi non pemerintah yang independen FITRA tetap memiliki tanggung jawab untuk bekerja pada dua dimensi sekaligus yaitu melakukan penguatan kepada masyarakat sipil (empowerment) dan mendorong perubahan kebijakan kepada pemerintah (enlightenment). Dalam hal ini masyarakat sipil membutuhkan informasi akurat dan ketrampilan yang memadai untuk mengontrol serta memastikan kebijakan, program dan anggaran dari pemerintah bermanfaat langsung kepada masyarakat. Di sisi lain pemerintah sebagai pengambil kebijakan hanya berpedoman pada hal-hal yang bersifat administratif, prosedural, birokratis dan tertutup. Sehingga kritik dan masukan mutlak dibutuhkan untuk memperkaya sudut pandang dan mencerahkan pemerintah supaya memprioritaskan keberpihakan kepada masyarakat dalam membahas dan menyusun kebijakan. Berikut ini adalah produk yang sudah dihasilkan oleh FITRA dan layanan yang selama ini sudah dijalankan : 1. Produk FITRA telah berkontribusi terhadap meningkatnya kesadaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan penganggaran serta mempengaruhi proses pengambilan kebijakan anggaran oleh pemerintah dan legislatif. Produkproduk yang dihasilkan antara lain buku, policy/budget brief, konferensi, seminar, modul, software, website dan film. Berikut ini adalah perkembangan produk yang dihasilkan FITRA selama kurun waktu tahun 2007-2011 : Grafik I Perkembangan Produk FITRA 2007 – 2011 Perkembangan Produk 2007 - 2011 25 Konferensi Film 20 Website 15 Software 10 Booklet Modul 5 Budget Brief 0 Buku 2007 2008 2009 2010 2011 2 2. Layanan FITRA menetapkan Budget Resources Center (BRC) 4 atau Pusat Pengetahuan Anggaran sebagai sarana melakukan kerja-kerja rutin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sipil dan pengambil kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun fungsi BRC ini adalah menjadi pusat informasi anggaran, pusat analisis anggaran, pusat belajar anggaran dan pusat advokasi anggaran. Bagan I Budget Resources Center Pusat Informasi Anggaran Pusat Advokasi Anggaran Pusat Pengetahuan Anggaran Pusat Analisis Anggaran Pusat Belajar Anggaran Berikut ini adalah bentuk layanan yang dilakukan FITRA melalui BRC: a. Pusat Informasi Anggaran Unit ini berfungsi untuk menginventarisasi dan mendokumentasikan data perencanaan dan anggaran. Kemudian mengolah dengan format lebih sederhana untuk dipublikasikan kepada masyarakat sipil secara mudah. b. Pusat Analisis Anggaran Fungsi kajian atau analisis dilakukan terhadap data perencanaan dan anggaran yang sudah diolah untuk menghasilkan temuan-temuan terkait konsistensi perencanaan terhadap anggaran, efisiensi anggaran dan efektifitas kebijakan anggaran. Hasil analisis ini kemudian diproduksi menjadi catatan kritis, policy brief, budget brief, position paper dan press release. 4 Hasil keputusan Pertemuan Nasional bulan April tahun 2008 di Medan 3 c. Pusat Belajar Anggaran Berbagai peran yang dijalankan diantaranya adalah pengembangan kurikulum pendidikan, penyediaan wahana magang analisis dan fasilitasi pelatihan untuk mahasiswa, ormas, CSO, DPR, DPRD dan Pemerintah Daerah. d. Pusat Advokasi Anggaran Upaya yang dilakukan untuk mencapai perubahan kebijakan diantaranya melalui public campaign, diskusi publik, roadshow, lobby, technical assistance dan public hearing C. Jangkauan Wilayah Kerja di Indonesia Secara kelembagaan FITRA beranggotakan empat belas organisasi yang dinamakan dengan istilah Simpul Jaringan (Sijar). Kedudukan Sijar terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan-Barat. Adapun jangkauan kerja FITRA dalam kaitannya dengan kegiatan riset dan advokasi untuk mengukur Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KiPAD) serta efektifitas kebijakan anggaran pada sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur dalam tiga tahun terakhir (2009-2011) sebagaimana tergambar dalam peta sebagai berikut5 : Selain itu jaringan kerja untuk mendorong lahirnya inovasi pemerintah daerah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan juga dilakukan melalui aliansi yang bernama Strategic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA) di tujuh daerah yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Jembrana dan Kota Makassar6. 5 6 Laporan Penelitian Local Budget Study di 42 Kab/ Kota tahun 2010. Seknas FITRA – TAF, Mei 2011 Laporan Program Pengembangan Resource Center Anggaran Pemenuhan Hak Dasar, Agustus 2012 4 D. Profil Jaringan FITRA telah membangun jaringan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Profil jaringan di dalam negeri terdiri dari: (1) Simpul Jaringan, (2) Jaringan Kerja Penelitian Advokasi, (3) Pengambil Kebijakan, (4) Media dan (5) Koalisi/Aliansi Strategis Grafik 2 - Profil Jaringan 40 Sijar 14 30 20 Koalisi/ Aliansi 5 Media 10 10 Riset & Adv 0 32 Policy Makers Hubungan dengan pengambil kebijakan di tingkat nasional terjalin melalui kemitraan strategis terhadap Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, DJPK Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Komisi Informasi Pusat. FITRA terlibat dalam penyusunan panduan konsultasi publik serta penyusunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi bersama Bappenas. Adapun rekomendasi hasil analisis maupun penelitian terkait dengan sistem anggaran daerah ditindaklanjuti menjadi Peraturan dan Surat Keputusan Mendagri. Sedangkan bersama UKP4, FITRA menjadi tim inti dalam mengimplementasikan komitmen global terkait Open Government Partnership (OGP) di Indonesia. 5 Koalisi atau aliansi strategis yang terbangun selama ini meliputi Koalisi Menolak PP 37, Kelompok Kerja Otonomi Daerah untuk agenda revisi UU 32 tahun 2004, Koalisi APBN Kesejahteraan Rakyat, Strategic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu. Dalam grafik 2 diatas menunjukkan hubungan jaringan bersama CSO di tingkat daerah baik melalui keanggotaan Sijar maupun jaringan penelitian-advokasi jauh lebih besar dibandingkan dengan jaringan kepada pengambil kebijakan dan media massa. Sedangkan jaringan kerja di luar negeri FITRA menjadi core team dari International Budget Partnership (IBP), ANSA dan Task Force on Financial Integrity and Economic Development. Bersama IBP kerja-kerja yang dilakukan meliputi Open Budget Survey (OBS) di Indonesia yang merupakan bagian dari survey di 110 negara, Sub National Index di Indonesia, Brazil dan Afrika Selatan dengan mengembangkan instrumen LBI secara generik, Annual Partnership Initiative Meeting dan Social Audit Exchange. 5 Simpul Jaringan: Nama Sijar FITRA Sumut FITRA Sumsel FITRA Riau FITRA Sukabumi FORMASI Kebumen FITRA Jateng Wilayah Kerja Strategic Achievment/Typical Provinsi Sumut, Kota Medan, - Penerbitan policy brief terkait Deli Serdang, Serdang pembentukan PPID di Kabupaten Bedagai, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai Pematang Siantar, Karo, Dairi, - Penerbitan policy brief efisiensi belanja Pak-Pak Barat dan Nias Barat birokrasi daerah pemekaran - Capacity building ormas islam dan jurnalis - Menjadi referensi media terhadap isu anggaran Provinsi, Kota Palembang, - Analisis anggaran pendidikan Kota Ogan Ilir dan Musi Banyuasin Palembang tahun 2010 - Tanggapan atas Nota Keuangan APBD Provinsi Sumsel 2010 Provinsi, Kab. Kampar, Kota - Pengembangan riset advokasi Pekanbaru, Kab. Bengkalis, penerimaan dari sektor Kehutanan, Kab. Kepulauan Meranti Migas dan Pertambangan Kab. Sukabumi, Kota - Pengembangan audit sosial program Sukabumi kesehatan menggunakan media fotografi - Pengembangan inovasi pagu indikatif kecamatan untuk mendukung program percepatan penanggulangan kemiskinan Kab. Kebumen - Penguatan kelompok kerja perencanaan penganggaran dari tingkat desa sampai kabupaten - Inovasi kebijakan kuota kecamatan - Integrasi perencanaan program nasional penanggulangan kemiskinan dalam perencanaan reguler daerah Provinsi, Kab. Klaten, Kab. Jepara - Kolaborasi analisis dan advokasi anggaran bersama kelompok media - Pengembangan instrumen penelusuran dan investigasi pelaksanaan program pendidikan FITRA Jatim Provinsi, Kab. Tuban, Kab. - Pengembangan klinik anggaran bagi Bojonegoro, Kab. Lamongan, CSO, Pemda dan DPRD Kab. Situbondo, Kab. - Peningkatan kapasitas DPRD untuk Bondowoso, Kab. Probolinggo, mengoptimalkan fungsi anggaran Kota Probolinggo, Kota - Pengembangan instrumen uji akases Probolinggo, Kab. Jember, pelayanan informasi anggaran Kab. Ngawi, Kota Madiun, Kab. Magetan, Kab. Banyuwangi, Kab. Jembrana 6 Nama Sijar Wilayah Kerja Strategic Achievment/Typical POKJA 30 Provinsi, Kota Samarinda, Kota - Inisiasi Peraturan Gubernur tentang Balikpapan, Kutai Kartanegara, pengelolaan Dana Bantuan Sosial Kab. Bulungan, Kab. Berau Provinsi Kaltim - Pengembangan monitoring penerimaan sektor Migas, Kehutanan dan Minerba YASMIB Sulselbar Provinsi Sulsel, Provinsi Sulbar, Kota Makassar, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamuju - Pengembangan instrumen advokasi gender budget dalam perencanaan penganggaran - Inovasi pengembangan wahana partisipasi warga untuk penanggulangan kemiskinan E. Struktur Organisasi Melalui Pertemuan Nasional sebagai forum permusyawaratan tertinggi FITRA, telah memetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Dewan Nasional. Kedudukan Sekjen bertanggung jawab atas Sekretariat Nasional (Seknas) dan Simpul Jaringan (Sijar). Bagan 2 Struktur Pelaksana Seknas FITRA Dewan Resource Center Nasional Sekretaris Jenderal Divisi Politik Anggaran Negara Divisi Pengembangan Jaringan Daerah Divisi Keuangan Research & Development Accounting Database & Informasi Finance Officer Divisi Sekretariat Janitor Program Assistant F. Profil Sumber Daya Manusia Seknas FITRA berada dibawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal. Dalam hal pengambilan keputusan strategis Sekjen didukung oleh tiga pimpinan yaitu Kepala Divisi Politik Anggaran Negara, Direktur Resources Center dan Kepala Divisi Pengembangan Jaringan Daerah melalui Rapat Pimpinan. 7 Divisi Resource Center didukung oleh Unit Research and Development dan Unit Database dan Informasi untuk melakukan pengembangan inovasi serta diseminasi produk-layanan organisasi. Adapun Divisi Politik Anggaran Negara dan Divisi Pengembangan Jaringan Daerah secara struktur tidak memiliki unit-unit pendukung sehingga dalam menjalankan kinerjanya lebih banyak menggunakan tenaga volunteer (relawan) dan magang. •Sekretaris Jenderal •Magister Management Pembangunan Sosial •Pengalaman 11 tahun •Direktur Resource Center •Sarjana Peternakan •Pengalaman 9 tahun •Kepala Divisi Pengembangan Jaringan Daerah •Sarjana Biologi •Pengalaman 9 tahun Karimuda Batubara Yenny Sucipto Hadi Prayitno •Kepala Keuangan •Magister Akuntansi •Pengalaman 17 tahun •Kepala Sekretariat •Magister Management Lingkungan •Pengalaman 12 tahun •Koordinator Research & Development •Sarjana Hukum •Pengalaman 4 tahun •Koordinator Database & Informasi •Sarjana Ilmu Komunikasi •Pengalaman 3 tahun Susilo Kristiaji Wa Ode Nurjana H. M. Maulana Ahmad Taufik •Staff R&D •Magister Management Lingkungan •Pengalaman 4 tahun •Staff R&D •Sarjana Ekonomi •Pengalaman 3 tahun •Accounting •Sarjana Akuntansi •Pengalaman 8 tahun •Finance Officer •D-III Akuntansi •Pengalaman 3 tahun Eva Mulyanti Lukman Hakim Friska Hanakin Annisya Sofiana Yuna Farhan •Kepala Divisi Politik Anggaran Negara •Magister Management Lingkungan •Pengalaman 11 tahun •Finance Officer •D-III Akuntansi •Pengalaman 3 tahun •Staff Publikasi •Sarjana Komunikasi •Pengalaman 3 tahun •Janitor •SLTA •Pengalaman 3 tahun Semii Yanti Euis Marlina Wandi Irawan Perkembangan staf merupakan cerminan dari kapasitas SDM yang berpengaruh besar terhadap keberlanjutan organisasi. Selama empat tahun (2008-2011) pertumbuhan staf FITRA cukup besar dan turn over yang dialami relatif kecil. 8 Grafik 3 Perkembangan Staff FITRA 2007-2011 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 25 20 20 15 17 14 10 12 5 0 2008 2009 Masuk 2010 Keluar 2011 Jml G. Kerangka Finansial Dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2007-2011 FITRA telah membukukan pertumbuhan pendapatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, khususnya pada 3 tahun terakhir yaitu periode 2009-2011. Jika pada tahun 2007 FITRA hanya mengumpulkan pendapatan sebesar Rp 461.938.450,00 maka pada tahun 2011 pendapatan yang dikumpulkan meningkat menjadi Rp 8.045.431.245,00 atau naik 20 kali lipat atau 2000%. Grafik 4 Activity Report(Revenue Againts Expenses) For The Year 2007– 2011 Grafik 5 Financial Positionfor The Year 2007– 2011 Rp4,000 Rp3,500 Rp9,000 Rp8,000 Rp7,000 Millions Millions Rp3,000 Rp2,500 Rp6,000 Rp5,000 Rp2,000 Rp1,500 Rp4,000 Rp1,000 Rp3,000 Rp2,000 Rp500 Rp1,000 Rp0 Rp0 2007 Expenses 2008 2009 Revenue 2010 2011 Net Assets 2007 Asset 2008 Liabilitas 2009 2010 2011 Asset Bersih 9 Kenaikan pendapatan tersebut mengakibatkan kenaikan aset bersih (pendapatan dikurangi beban) dengan proporsi yang hampir sama yaitu 16 kali lipat atau 1600%. Seiring dengan peningkatan pendapatan dalam kurun waktu tersebut, posisi keuangan FITRA juga mengalami peningkatan yang cukup menggembiarakan. Jika total aset pada tahun 2007 sebesar Rp 104.886.990,00 maka pada tahun 2011, mencapai Rp 3.110.517.247,00. Hal-hal tersebut tentu saja diakibatkan oleh semakin meningkatnya kepercayaan para donor akan eksistensi dan kredibilitas FITRA sebagai organisasi masyarakat sipil yang cukup berperan dalam mempromosikan transparansi anggaran yang pro rakyat. Tabel 1 Data Pendapatan FITRA 2007-2011 Tahun Pendapatan Beban Tabel 1 Data Posisi Keuangan FITRA 2007-2011 Aset Bersih Tahun Aset Liabilitas Aset Bersih 2007 461.938.450 376.470.480 85.467.970 2007 131.518.990 26.632.000 104.886.990 2008 748.266.900 587.794.333 160.472.567 2008 296.336.707 30.532.000 265.804.707 2009 5.544.709.060 4.978.917.901 565.791.159 2009 892.557.262 60.429.876 832.127.386 2010 7.140.414.826 8.037.522.661 897.107.835 2010 1.833.005.687 103.770.446 1.729.235.221 2011 8.045.431.245 6.670.065.944 1.375.365.301 2011 3.698.244.488 587.727.241 3.110.517.247 H. Sarana Penunjang Berikut ini adalah gambaran singkat sarana penunjang yang dikelola oleh Sekretariat Nasional yaitu meliputi ketersediaan, kelayakan dan status kepemilikan kantor serta perlengkapannya. 1. Kantor Seknas FITRA beralamat di Jl K no.3 7, Mampang Prapatan IV, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta.Selatan, 12790 Kantor masih berstatus “kontrak tahunan” dengan kapasitas 1 ruang administrasi dan ruang tamu, 1 ruang kerja utama, 2 ruang meeting, 1 ruangan gabung perpustakaan, 4 ruang kerja, 1. uang arsip, 1 kamar tidur untuk janitor, 1 ruang dapur, 2 toilet, dan teras luar. 2. Peralatan/perlengkapan kantor Nama Barang Televisi White board biasa Filling Cabinet Lemari/rak buku/arsip Meja kerja Meja rapat Kursi kerja & kursi rapat Furnitur Merk/Brand Samsung Sakura Elite Olimpic, Daico 302 Olimpic Jmh (unit) 1 3 4 14 22 3 22 6 10 Nama Barang Rak buku besi Brankas uang AC Kipas angin Mesin fax PABX KX - TES824 Printer Hardisk external 500 G Modem Laptop PC LCD Layar Infocus Projector Infocus 102 Barcode Stabilizer Toa Kulkas Mejicom Dispenser Kompor gas Tabung gas 12 kg + selang & regulator Kasur Merk/Brand LG Cosmos, Miyako Sharp Panasonic HP Laserjet 1020, XP laserjet CP 1215 Toshiba, Seagate Zenbook UX31E (Ultrabook, Asus, Apple, Compaq) Maxpower, Samsung, IBM, Powerlogic LG, Accer, Samsung, Fun cot DLP Toyosaki N29 Politron Yongma 2360 Sanken Rinnai Elpiji Fista foam Jmh (unit) 2 1 6 3 1 7 2 3 1 7 10 11 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 2 Metodologi BAB II METODOLOGI A. Pendekatan Pendekatan perencanaan strategis Fitra 2013-2022 ini menggunakan pendekatan scenario planning. Dasar pertimbangan penggunaan pendekatan skenario adalah; Pertama, dalam konteks demokratisasi di Indonesia, isu perencanaan penganggaran merupakan isu yang relevan dan kontekstual di level makro (negara), meso (provinsi, kabupaten, kecamatan) dan mikro (desa); Kedua, isu anggaran memiliki karakter yang dinamis, uncertainty dan fluctuate, sehingga diperlukan pendekatan yang realistik, fleksibel dan akomodatif; Ketiga, keragaman karakter simpul jaringan dan cakupan wilayah kerja membutuhkan pendekatan perencanaan yang mampu mengelaborasi, mengkonstruksi dan menyatukan preferensi arah masa depan perwujudan kedaulatan rakyat atas anggaran; Keempat, isu anggaran di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari situasi ketidakpastian arah reformasi, perkembangan politik, kepemimpinan, tingkat kesejahteraan dan sebagainya; Kelima, isu perencanaan penganggaran selalu paralel dengan isu tuntutan pembangunan partisipatif, otonomi daerah, good governance, perubahan peran pemerintah dan sebagainya. Pendekatan skenario diperlukan untuk menemukan faktor penggerak kritis yang dapat menjadi leverage point bagi perencanaan masa depan FITRA 2023. Pendekatan skenario dalam proses perencanaan strategis ini secara fundamental bertujuan untuk menciptakan preferensi kolektif dan model mental dalam mengelola perubahan bagi seluruh anggota jaringan di berbagai level. Preferensi kolektif dan mental model tersebut secara konsisten akan menjadi panduan dalam merumuskan arah masa depan dan formulasi strategi FITRA 2023. B. Tahapan, Metode dan Pihak yang Terlibat No Tahapan 1 Refleksi dan evaluasi internal Seknas FITRA Diagnostik organisasi dan asesmen kebutuhan anggota-anggota potensial Fitra Refleksi Tim Seknas Fitra Studi dokumen, FGD, wawancara mendalam, visitasi dan verifikasi Stakeholder internal, konsultan 3 Pemetaan persepsi dan harapan stakeholder Wawancara mendalam Stakeholder Eksternal, konsultan 4 Lokarya multipihak Scenario Planning Stakeholder internal, representasi stakeholder eksternal dan konsultan 2 Metode Pihak yang Terlibat 12 No Tahapan Metode Pihak yang Terlibat 5 Penyusunan rencana strategis Lokakarya dan musyawarah nasional Stakeholder internal dan representasi stakeholder eksternal dan konsultan 6 Penyusunan dan finalisasi dokumen renstra Mini workshop Konsultan dan anggota tim perumus Secara skematis, alur penyusunan rencana strategis FITRA 2013-2022 adalah sebagai berikut : C. Partisipan yang terlibat Lokakarya Multipihak Dialog Skenario FITRA 2023 Hotel Sofyan Betawi, Cikini – Jakarta Pusat, 15-16 Mei 2012 1. Zumrotin Ketua Dewan Nasional FITRA 2. 3. Abdi Suryaningati Prof. Ahmad Erani Yustika Wakil Sekretaris Dewan Nasional FITRA Anggota Dewan Nasional FITRA 4. Arie Sujito Wakil Ketua Dewan Nasional FITRA 5. 6. Kristiawan Dahkelan Ketua DPRD KabupatenTuban – Jatim Koordinator FITRA Jatim 7. 8. Mustika Aji Apung Widiadi FORMASI Kebumen Peneliti Korupsi Politik – ICW 13 9. Benjamin K. Davis 10. Meisyi AusAID AusAID 11. Sandra Hamid 12. Erman Rahman Country Representative TAF Director LEG – TAF 13. Laurel McLaren Deputy Country Representative TAF 14. Waliaji DJPK Kemenkeu 15. Setyo Budiantoro 16. Abdul Waidl Direktur Eksekutif The PRAKARSA P3M 17. Fakhrulsyah Mega 18. Fitriana Nur KKI-PK/ Sekretariat SAPA TAF 19. Yuna Farhan Sekretaris Jendral FITRA 20. Hadi Prayitno 21. Yenny Sucipto Kepala Divisi Pengembangan Jaringan Daerah Direktur Resource Center Seknas FITRA 22. Susilo Kristiaji 23. Wa Ode Nurjana Kepala Keuangan Seknas FITRA Kepala Sekretariat Seknas FITRA 24. Salbiyah Mushanif Program Assistant Musyawarah Nasional Refleksi – Restrospeksi Kinerja dan Reformulasi Perencanaan Strategis FITRA Hotel Aston Tropicana, Cihampelas – Bandung, 13-17 Juni 2012 1. Zumrotin Ketua Dewan Nasional FITRA 2. Arie Sujito Wakil Ketua Dewan Nasional FITRA 3. Yusuf Murtiono Sekretaris Dewan Nasional 4. Abdi Suryaningati Wakil Sekretaris Dewan Nasional FITRA 5. Prof. Ahmad Erani Yustika Anggota Dewan Nasional FITRA 6. Dadang Trisasongko Anggota Dewan Nasional 7. Liem Kheng Sia Anggota Dewan Nasional 8. 9. Rurita Ningrum Nunik Handayani Koordinator FITRA Sumut Koordinator FITRA Sumsel 10. Usman 11. Erwin Syahrial Koordinator FITRA Riau Koordinator FITRA Depok 12. Ajat Zatnika 13. Sabiq Al Fauzi Program Manager FITRA Sukabumi Staf FITRA JawaTengah 14. Fuad Habib Koordinator FORMASI Kebumen 15. Dahkelan 16. Safriatna Ach Koordinator FITRA Jatim Koordinator SOLUD NTB 17. Carolus Tuah 18. Abdul Azis Patturungi Koordinator Pokja 30 Kaltim Direktur YASMIB Sulselbar 14 19. Yuna Farhan 20. Uchok Sky Khadafi Sekretaris Jendral FITRA Kepala Divisi Politik Anggaran Negara 21. Hadi Prayitno 22. Yenny Sucipto Kepala Divisi Pengembangan Jaringan Daerah Direktur Resource Center Seknas FITRA 23. Susilo Kristiaji Kepala Keuangan Seknas FITRA 24. Wa Ode Nurjana Kepala Sekretariat Seknas FITRA 25. H. M. Maulana 26. Ahmad Taufik Koordinator Research and Development Koordinator Database dan Informasi 27. Salbiyah Mushanif 28. Fitriana Nur Program Assistant PO Knowledge Sector TAF Narasumber : 1. Irwan Julianto Dewan Redaksi KOMPAS 2. A. Alamsyah Saragih Komisioner – Komisi Informasi Pusat 3. 4. Diastika C. Rahwidiati Sandra Hamid AusAID TAF 15 3 Pengembangan Strategi BAB III PENGEMBANGAN STRATEGI Landasan dalam mereformulasi rencana strategis FITRA 2013-2022 adalah: (1) Hasil scenario planning FITRA 2022; (2) Adanya peluang sumber pendanaan jangka panjang yang memungkinkan Fitra untuk mengambil peran strategis dalam sector pengetahuan di Indonesia; (3) Harapan stakeholder agar Fitra mereposisikan menjadi lembaga advokasi berbasis bukti (research based evidence); (4) Masih terbatasnya organisasi yang bergerak di isu anggaran; (5) Proses perencanaan-penganggaran dan kebijakan anggaran masih menempatkan rakyat dalam posisi yang tidak bermakna; (6) Kelima hal itu menjadi landas pacu bagi Fitra untuk melakukan pembenahan yang komprehensif terkait dengan pengembangan kapasitas, perencanaan dan pelaksanaan agenda riset dan advokasi. A. Mandat Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) didirikan dalam rangka menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya. Fitra bersama seluruh komponen rakyat membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat. Upaya membangun gerakan transparansi anggaran ini diupayakan dengan penuh integritas, independen dan inovatif. Integritas adalah pengejawantahan dari spirit organisasi untuk menjaga keutuhan antara apa dipikirkan, dikatakan dan dilakukan. Keutuhan itu akan menjamin terwujudnya sikap dan perilaku anggota organisasi yang bersih, terbuka dan bertanggung jawab. Independen merupakan perwujudan dari sikap tidak berpihak, non partisan dan tidak mengelola anggaran yang bersumber dari pemerintah maupun pinjaman luar negeri. Sedangkan inovatif adalah komitmen untuk mengedepankan penciptaan pengetahuan, keterampilan dan kiat-kiat baru dalam upaya memperbaiki produk kebijakan yang lebih visioner, kontekstual, substansif dan signifikan dengan visi, misi dan tujuan organisasi. B. Visi Menjadi lembaga kajian dan advokasi yang kapabel, kredibel dan berpengaruh untuk meningkatkan derajat kedaulatan rakyat atas anggaran. C. Misi 1. Meningkatkan kapasitas, profesionalitas dan efektivitas kelembagaan ditingkat nasional dan simpul jaringan; 2. Menghasilkan produk dan layanan yang bermutu, inovatif dan mampu menstimulir kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan anggaran dan bantuan pembangunan; 16 3. Menghasilkan kajian yang dapat menjadi rujukan bagi para aktivis gerakan transparansi anggaran, komunitas akademik dan pengambil kebijakan; 4. Mengembangkan model advokasi berbasis riset di berbagai level; 5. Memperkuat basis konstituen dan memperluas jaringan advokasi untuk meningkatkan derajat kedaulatan rakyat atas anggaran. D. Tata Nilai 1. Nilai Fundamental a. Kejujuran b. Keadilan c. Kesetaraan d. Kemandirian 2. Nilai Bertindak a. Transparansi. (internal) Manajemen organisasi dilaksanakan secara terbuka kepada seluruh staf dan jaringan FITRA. Dan (eksternal) FITRA sebagai badan publik, dalam melaksanakan setiap kegiatan-kegiatannya selalu menyediakan informasi yang cukup dan membuka akses informasi seluas-luasnya sesuai dengan statuta FITRA dan ketentuan perundangan; b. Akuntabilitas. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi input, output, dan outcome kepada internalmanagement, dewan nasional, anggota FITRA, lembaga donor, dan publik secara luas berdasarkan rencana strategis, SOP, peraturan perundangan yang berlaku dan moral. Dan tidak ada kompromi bagi staf dan anggota FITRA yang terbukti melakukan korupsi; c. Partisipasi. Terbuka untuk keterlibatan berbagai komponen internal organisasi dan kelompok lain dalam pengambilan keputusan-keputusan penting; d. Kemandirian. Merdeka dalam bertindak dan pengambilan keputusan organisasi; e. Kesetaraan. Perlakuan setara kepada setiap orang; f. Anti Kekerasan. Tidak mempraktekkan/menggunakan dan tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan fisik maupun psikis; g. Profesionalisme. Bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya, cakap dalam bidangnya dan dapat dipercaya; h. Efisien & Efektif. Hemat dalam pemanfaatan sumberdaya untuk menghasilkan output yang maksimal. Menggunakan sumberdaya yang tersedia untuk hasil yang tepat sasaran dan memiliki manfaat yang maksimal bagi organisasi dan hajat hidup orang banyak; i. Kesukarelawanan. Ikhlas berbuat lebih dari tuntutan tanggungjawabnya dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama. 17 E. Analisis Situasi Berdasarkan evaluasi eksternal, refleksi kinerja, diagnostik organisasi dan pemetaan persepsi-ekspektasi stakeholder, telah dihasilkan suatu gambaran analisis situasi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut : INPUT STRATEGI DAN TAKTIK KAPASITAS KELEMBAGAAN KELUARAN ANTARA POLITIK ANGGARAN NEGARA Orientasi dan Pilihan Posisi Struktur Kelembagaan Kualitas dan Kuantitas SDM Pendanaan Jangkauan Ketersediaan Sarana EFEKTIVITAS ADVOKASI CAPAIAN Analisis Isu Kebijakan Pemanfaatan Data Perencanaan Advokasi Gaung Media Analisis Legislasi Penyusunan Laporan Riset dan Policy Brief Pengelolaan Advokasi Pembingkaian Isu KOMUNIKASI DAN KETERJANGKAUAN Kualitas Produk dan Layanan KEBIJAKAN ANGGARAN Pemantauan Hasil Advokasi Penyadaran Publik Penyusunan Alternatif Desain Kebijakan Pemantauan Rancangan Pemantauan Implementasi KEPASTIAN PERENCANAAN Ketersediaan Data Pengembangan Strategi Penilaian Masalah Pengembangan Jaringan Polling Pembentukan Koalisi dan Jaringan Teknologi Informasi Pengorganisiran dan Mobilisasi Basis Media Non Konvensional Penilaian Kebijakan Pengemasan Pesan Pemetaan Situasi Kemitraan dengan media Penyusunan Instrumentasi dan Materi Penetapan Tujuan Penciptaan Kelompok Pendukung Sumber Pembiayaan Baru Briefing dan Presentasi Kehendak Politik Pengawalan Kebijakan Perluasan Konstituen Advokasi Mobilisasi LEVEL PERUBAHAN Level Masyarakat Asistensi Teknis Level Negara Lobi untuk mempengaruhi pengambil kebijakan Level Lembaga Level Jaringan Respon Terhadap Tantangan Eksternal Oligarki Partai Politik Dukungan Publik De-politisasi Anggaran Agenda Media Setting Resistensi Policymaker Mitra Potensial/Kompetitor/ Opponent Legislatif Konstituen Akademisi Media Eksekutif Partai Politik Lembaga Donor CSO Organisasi Sektoral Pemimpin Komunitas Keterangan: Excellence Fair Poor Matrik tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut : 1. Kinerja Komponen Input a. Kapasitas Kelembagaan Mampu melakukan perluasan jangkauan kerja di level internasional, nasional dan lokal serta mampu menggali sumber pendanaan dari berbagai lembaga donor dalam jangka panjang, Perlu menata ulang struktur kelembagaan, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, meningkatkan kualitas produk dan layanan dan memperbaiki kualitas dan ketersediaan sarana-prasarana pendukungnya, Sangat mendesak untuk mempertegas orientasi, posisi, arah dan karakter organisasinya. 18 b. Kapasitas Perencanaan Mampu menyediakan, mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber data untuk menjadi rujukan dan mengembangkan aksi kolektif yang melibatkan simpul-simpul jaringan yang tersebar di sembilan wilayah di Indonesia, Perlu meningkatkan kompetensi dan metodologi riset-advokasi seperti pemetaan situasi, analisis kebijakan, penyusunan instrumentasi dan pengemasan isu, Sangat mendesak untuk mengembangkan strategi perencanaan untuk meningkatkan relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak dan keberlanjutan program. 2. Kinerja Komponen Strategi dan Taktik a. Politik Anggaran Negara Mampu memanfaatkan data untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam bentuk laporan riset dan policy brief, Perlu meningkatkan kompetensi dalam analisis isu kebijakan, Sangat mendesak untuk mengembangkan kemampuan analisis proses legislasi. b. Komunikasi dan Keterjangkauan Mampu membentuk jaringan dan koalisi strategis serta melakukan presentasi-briefing kepada anggotanya, Perlu mengembangkan kompetensi pemanfaatan teknologi informasi, menjalin kemitraan dengan media, mengintensifkan pengorganisasian basis-basis konstituen serta meningkatkan metode bimbingan teknis kepada stakeholder; Sangat mendesak untuk mengembangkan kompetensi dalam melakukan lobi kepada pengambil kebijakan serta pemanfaatan media-media non konvensional. 3. Kinerja Komponen Keluaran Antara a. Efektivitas Advokasi Mampu menciptakan kelompok pendukung, Perlu meningkatkan metodologi dan kompetensi pengelolaan advokasi, Sangat mendesak menginisiasi sumber-sumber pendanaan baru. b. Capaian Mampu melakukan penyadaran publik dan menjalin hubungan dengan media, Perlu meningkatkan kemampuan dalam membingkai isu dan memperluas basis-basis konstituen advokasi, Sangat mendesak untuk meningkatkan daya pengaruhnya bagi lahirnya kehendak politik yang mendukung perwujudan kedaulatan rakyat atas anggaran. 19 4. Kinerja Komponen Kebijakan Penganggaran Mampu melakukan pemantauan atas rancangan anggaran, Perlu meningkatkan pemantauan implementasi dan pengawalan kebijakan perencanaan penganggaran, Sangat mendesak untuk menawarkan desain anggaran alternatif yang pro rakyat. 5. Level Perubahan yang Diciptakan Mampu melakukan pendidikan, penyadaran dan pencerahan tentang anggaran publik kepada khalayak, Perlu meningkatkan akselerasi perubahan ditingkat organisasi, Sangat mendesak melakukan restrukturisasi dan revitalisasi di level simpul jaringan maupun kolaborasi dengan lembaga lainyang relevan. 6. Respon Terhadap Kondisi Eksternal Mampu mendapatkan dukungan publik, Perlu memetakan mitra-mitra potensial, kompetitor dan opponent untuk mengembangkan kerjasama yang produktif, Sangat mendesak untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam merespon terjadinya oligarchy partai politik, depolitisasi anggaran dan resistensi pengambil kebijakan. 7. Konstituen Mampu menjalin relasi dan kemitraan produktif dengan CSO, media dan lembaga donor secara berkelanjutan, Perlu meningkatkan dan memperluas kerjasama dengan organisasi sektoral, Sangat mendesak mengembangkan strategi perluasan konstituen yang berasal dari kalangan legislatif, eksekutif, akademisi, partai politik dan komunitas-komunitas basis. F. Isu Strategis Dialog dan umpan balik dari partisipan lokakarya multipihak terhadap temuan diagnostik dan pemetaan persepsi-ekspektasi stakeholder, menghasilkan peta isu-isu strategis sebagai berikut : 1. Isu Strategis Internal a. Kapasitas Kelembagaan, yang meliputi staf development plan, mekanisme jaminan kualitas kajian,penataan struktur organisasi, pemutahiran teknologi informasi, penyediaan prasarana-sarana pendukung dan kemandirian dan keberlanjutan pendanaan, 20 b. Pengelolaan Jaringan, yang meliputi pengembangan jaringan dengan epistemic community, pengembangan organisasi sejenis dari dalam dan luar negeri, pembagian kerja antara Seknas dan Fitra Daerah dan peningkatan modalitas sosial dan politik dari simpul, c. Internalisasi dan Eksternalisasi kedaulatan rakyat anggaran yang ke dalam kerangka logis dan agenda setting kajian dan advokasi di Seknas maupun simpul-simpul jaringan FITRA. 2. Isu strategis eksternal: a. Menguatnya oligarki elit politik dan partai politik, b. Terjadinya depolitisasi penganggaran, c. Politisasi birokrasi oleh kalangan eksekutif dalam penyusunan kebijakan penganggaran, d. Legalisasi korupsi ke dalam sistem, prosedur dan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan, e. Resistensi policymaker terhadap kontrol, input dan inisiatif dari berbagai pihak yang concern terhadap isu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan anggaran publik. G. Tujuan dan Sasaran 1. Peningkatan kapasitas, profesionalitas dan efektivitas kelembagaan, dengan sasaran sebagai berikut : a. Terwujudnya penataan organisasi yang difokuskan untuk pemenuhan entitas hukum, pengembangan tata kelola, perbaikan sarana-prasarana pendukung, kaderisasi kepemimpinan, serta pengembangan unit pendukung untuk penggalian dana dan tercapainya reputasi organisasi; b. Terwujudnya pengembangan sumberdaya manusia yang difokuskan untuk melakukan improvement SDM, mempromosikan prominent persons dan mereproduksi trends-setter yang dapat mendukung akselerasi gerakan transparansi anggaran di Indonesia; c. Terlaksananya penataan kelembagaan yang difokuskan pada standarisasi anggota simpul jaringan, revitalisasi Budget Resources Center, penjaminan mutu produk dan layanan serta pengembangan tata kelola dan kinerja simpul jaringan. 2. Peningkatan jumlah dan mutu kajian yang dapat menjadi rujukan bagi para aktivis gerakan transparansi anggaran, komunitas akademik dan pengambil kebijakan, dengan sasaran: a. Terselenggaranya riset berbasis bukti (evidence based research) yang terarah,berkualitas dan berkesinambungan guna meningkatkan kualitas partisipasi rakyat dan formulasi kebijakan publik dalam proses perencanaan penganggaran; b. Tercapainya peningkatan jumlah publikasi riset yang dapat menjadi rujukan penyusunan dan perubahan kebijakan perencanaan penganggaran; 21 3. Pengembangan model advokasi berbasis riset dan perluasan jaringan advokasi untuk meningkatkan derajad kedaulatan rakyat atas anggaran, dengan sasaran: a. Terlaksanaya advokasi berbasis riset (advocacy based research) yang terarah,berkualitas dan berkesinambungan guna meningkatkan kualitas partisipasi rakyat dan formulasi kebijakan publik dalam proses perencanaan penganggaran; b. Terjadinya perluasan basis-basis konstituen advokasi transparansi anggaran untuk meningkatkan derajad kedaulatan rakyat atas anggaran. H. Strategi Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, akan ditempuh dengan mengkombinasikan Strategi Transformasi Kapasitas dan Strategi Integrasi Agenda Riset dan Advokasi. 1. Strategi Transformasi Kapasitas Transformasi kelembagaan ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut; Pertama, Think-tank murni tak punya posisi tawar, sedangkan advokasi murni tidak signifikan untuk mengubah substansi kebijakan; Kedua, modus penyingkapan dan pengungkapan kasus dalam alokasi-realokasi anggaran perlu diperdalam menuju analisis tentang kebijakan dan mekanisme penganggarannya; dan Ketiga, posisi sebagai advocacy think-tank memungkinkan FITRA secara simulatan dapat mereproduksi pengetahuan untuk melahirkan leading activists dan opponent activists. Untuk mewujudkan FITRA sebagai advocacy think-tank perlu dilakukan penyediaan sarana-prasarana pendukung, pembenahan kelengkapan dan penataan struktur kelembagaan di tingkat sekretariat maupun format hubungan (tata relasi) antara Seknas dengan simpul jaringan, serta ragam inovasi, produk dan layanannya. Indikator kunci dari keberhasilan transformasi FITRA sebagai advocacy think-tank adalah: Pertama, atribut utamanya adalah berkomitmen untuk menampilkan dan mempromosikan pandangan dan ideologi tentang kedaulatan rakyat atas anggaran melalui riset berbasis fakta (research based evidence); Kedua, adanya sinkronisasi antara agenda riset dan agenda advokasi; Ketiga, mampu mengkombinasikan antara pendekatan kooperatif dan konfrontatif dalam upaya mempengaruhi kebijakan publik. 2. Strategi Integrasi Agenda Riset dan Advokasi Strategi ini bertujuan untuk mensinergikan aktivitas riset dan advokasi. Sinergi ini diharapkan akan meningkatkan daya pengaruh FITRA dalam perumusan kebijakan perencanaan penganggaran, serta memadukan aras gerakan transparansi anggaran di level masyarakat dan negara. Indikator kunci dari strategi ini adalah terjadinya keterpaduan antara riset dan advokasi, baik dari sisi momentum, 22 alokasi sumber daya dan dampak yang dihasilkan. Strategi integrasi ini juga akan menjadi acuan dari pelaksanaan riset-advokasi dan produk-layanan yang secara berkala telah berjalan dengan baik. I. Peta Jalan Strategi 1. Transformasi Kapasitas 2013-2022 2. Integrasi Agenda Riset dan Advokasi 2013-2022 23 4 Pengukuran Kinerja BAB IV PENGUKURAN KINERJA A. Strategi Transformasi Kapasitas Milestones Sasaran Organisasi Pemenuhan entitas hukum Penyediaan sarana-prasarana pendukung Indikator Kunci 1. 2. 3. 4. 5. 6. Reassessment Enrichment Improvement Reinventing (2013-2015) SDM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kelembagaan Standarisasi kelembagaan simpul jaringan; Penataan dan perbaikan kinerja BRC 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fitra dan simpul jaringan memiliki entitas legal; Review dan reformulasi AD/ART dan struktur organisasi sesuai dengan rencana strategis 2013-2020; Terlaksanannya restrukturisasi di tingkat Seknas; Seknas Fitra memiliki kantor yang lebih memadai dan mudah diakses oleh publik; Penyediaan dan perbaikan fasilitas pendukung kerja; Penyediaan insfrastruktur IT (hardwaresoftware); Terumuskannya standar kompetensi SDM; Adanya performance appraisal untuk staf peneliti dan tim advokasi; Tersusunnya staf developmentplan; Terselenggaranya pelatihan dan pengayaan kompetensi riset, advokasi dan pemediaan; Tersusunnya panduan evaluasi kinerja staf riset dan advokasi serta supporting system; Rekruitmen SDM mendukung pengembangan jaringan, relasi dengan lembaga donor dan strategi komunikasi; Tebentuknya tim review kajian dan advokasi ; Adanya panduan evaluasi kinerja dan standar etik untuk anggota; Terselenggaranya pendampingan untuk penguatan kapasitas organisasi bagi simpul jaringan; Terlaksananya restrukturisasi pengelolaan BRC; Adanya panduan tata kelola BRC di tingkat Seknas dan Simpul Jaringan; Penyediaan infrastruktur IT bagi BRC; Rekruitmen SDM untuk mengelola BRC di level Seknas dan Simpul Jaringan 24 Organisasi Transforming (2016-2019) SDM Pengembangan sistem kaderisasi Pengembangan tata kelola organisasi Kompetensi Mempromosikan prominentpersons Leading activist 1. 2. 1. 2. 3. 4. Kelembagaan Organisasi Penjaminan mutu produk dan layanan Penguatan tata kelola simpul jaringan 1. Keberlanjutan sumber dana lembaga Tercapainya reputasi organisasi 1. 2. 3. 2. Influencing (2020-2022) 3. SDM Expertise Trends-setter Leading opponent 1. 2. Kelembagaan Peningkatan produktivitas kinerja simpulsimpul jaringan 1. 2. Adanya panduan dan mekanis merekruitmen kepemimpinan di tingkat Seknas; Adanya review dan perbaikan SOP di tingkat Seknas dan Simpul Jaringan Adanya SDM yang memiliki spesialisasi dalam bidang riset; Meningkatnya jumlah SDM yang terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik; Meningkatnya jumlah publikasi hasilhasil refleksi dan pemikiran anggota di media lokal, nasional dan internasional; Menghasilkan aktivis-aktivis gerakan transparansi anggaran di berbagai sektor; Tersusunnya manual penjaminan mutu produk kajian dan layanan literasi perencanaan penganggaran; Terwujudnya goodgovernance di organisasi-organisasi simpul jaringan; Meningkatnya jumlah simpul jaringan yang mampu memenuhi standar kualitas riset dan advokasi berdasarkan manual mutu; Tersedianya endowmentfund yang dapat mendukung agenda riset-advokasi selama 5-10 tahun; Hasil kajian dan advokasi dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan perencanaan pengganggaran di level internasional, nasional dan lokal; Memiliki kerjasama dan/atau lembaga pendidikan tentang perencanaan pengganggaran di Indonesia Memiliki 5-10 Doktor yang concern dan kompeten dalam bidang riset dan advokasi perencanaan dan penganggaran; Design RAPBN/RAPBD alternatif diadopsi di level internasional, nasional dan lokal 50% Simpul Jaringan mampu menghasilkan riset-riset yang diadopsi dalam perumusan kebijakan perencanaan penganggaran di wilayahnya; 50% advokasi dari simpul jaringan dapat mengubah kebijakan perencanaan pengganggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan rakyat atas anggaran. 25 B. Strategi Integrasi Agenda Riset dan Advokasi Reformulasi (2016-2019) Redefinisi (2013-2015) Milestone Riset Agenda Advokasi Anggaran Konstitusional Integrasi Perencanaan Penganggaran Kampanye publik anggaran konstiutsional Usulan Kebijakan Perencanaan Penganggaran Indikator 1. 2. 3. Model Dana Kesejahteraan Bagi Hasil SDA Relasi Parpol dan Arah Kebijakan anggaran Optimalisasi fungsi anggaran legislatif Piloting Dana Kesejahteraan Bagi Hasil SDA Pendidikan Politik Anggaran Parpol Public engagement pembahasan anggaran 1. 2. 3. 4. Revitalisasi (2020-2022) 5. Efektivitas program bantuan sosial Standar belanja perimbangan keuangan berdasarkan urusan kewenagan Evaluasi Anggaran Daerah Otonom baru Pemantauan Program bantuan sosial Proposal Kebijakan Pengawalan Pembentukan Daerah Otonom Baru 1. 2. 3. 50% dari fraksi di DPR/D menggunakan konsep anggaran konstitusional dalam tanggapan fraksinya terhadap Nota Keuangan Pemerintah pada tahun 2014 Mahkamah Konstitusi mengabulkan Judicial Review APBN terhadap konstitusi RUU/Perda Perencanaan Penganggaran menjadi usulan inisatif DPR/D pada tahun 2015 Lahirnya 3 perda baru dan layanan pengelolaan dana kesejahteraan dari dana bagi hasil SDA pada tahun 2017 Partai politik memiliki platform arah kebijakan anggaran sesuai dengan program dan ideloginya Setiap komisi di DPR melakukan dengar pendapat minimal dengan 5 kelompok masyarakat yang relevan dalam rangka pembahasan anggaran DPRD di 10 daerah melibatkan masyarakat dalam pembahasan anggaran Adanya kelompok masyarakat sipil yang mampu mengawal dan terlibat pembahasan anggaran di tingkat nasional dan 10 daerah Minimal 3000 orang masyarakat dapat melakukan audit sosial terhadap program dan anggaran bantuan sosial Formula dan perimbangan mempergunakan analisa standar belanja berdasarkan urusan 50% daerah otonom baru memiliki kemampuan fiskal untuk melakukan pelayanan publik 26 BerkalaTahunan Berkala 2 tahunan Review Tahunan Mempengaruhi APBN/D Kebijakan APBN/D melalui APBN/D Alternatif Minimal 5 kelompok masyarakat sipil di tingkat Nasional dan masing-masing 3 kelompok masyarakat sipil di 15 daerah melakukan analisis dan advokasi anggaran pada setiap tahap pembahasan, perubahan dan akhir tahun anggaran Indeks Tata Konferensi Kelola Anggaran Diseminasi Riset Daerah dan Public Expenditure Review 1. 2. Indeks tata kelola anggaran menjadi bahan evaluasi Kemendagri Separuh daerah penelitian mengalami peningkatan skore indeks setiap 2 tahun Catatan: KerangkaMetodologiRisetdanAdvokasiterlampirdalamlampiran 2 daridokumenini C. Kerangka Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja terhadap indikator-indikator kunci tersebut akan dilakukan melalui evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasiformatif, bersifat internal berfungsi untuk meningkatkan kinerja lembaga, mengembangkan program/personal, bertujuan untuk mengetahui perkembangan program yang sedang berjalan (in-progress). Monitoring dan supervisi, dilakukan selama kegiatan program sedang berlangsung, dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan: 1. Apakah program/agenda berjalan sesuai rencana? 2. Apakah semua komponen berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing? 3. Jika tidak apakah perlurevisi, modifikasi? Sedangkan Evaluasi sumatif, dilakukan pada akhir program, bertujuan untuk mengetahui keberhasilan program yang telah dilaksanakan, memberikan pertanggung-jawaban atas tugasnya, memberikan rekomendasi untuk melanjutkan atau menghentikan program pada tahun berikutnya. Evaluasi ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan : 1. Sejauh mana tujuan agenda/program tercapai? 2. Perubahan apa yang terjadi setelah program selesai? 3. Apakah agenda/program telah dapat menyelesaikan problem dan berkontribusi bagi peningkatan derajad kedaulatan rakyat atas anggaran? 27 5 Faktor Kunci Keberhasilan dan Manajemen Transisi BAB V FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN DAN MANAJEMEN TRANSISI A. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan Faktor penentu keberhasilan adalah kondisi harus berjalan dengan baik agar dapat mendukung pencapaian strategi. Dalam proses Lokakarya Renstra FITRA 2013-2022 telah disepakati faktor-faktor kunci keberhasilan yang meliputi: 1) Kepemimpinan dan Efektifitas Manajemen, 2) Kepercayaan Publik, 3) Sarana Operasional, 4) Pola Relasi Jaringan dan 5) Quality Control Mechanism. 1. Kepemimpinan dan Efektifitas Manajemen Berdasarkan anggaran dasar FITRA, pergantian kepemimpinan FITRA dilakukan pada pertemuan nasional FITRA yang merupakan pengambilan keputusan tertinggi. Masa jabatan Sekretaris Jenderal FITRA selama tiga tahun dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dalam pertemuan nasional, anggota juga memilih Dewan Nasional FITRA, yang bertugas memberikan arahan, pertimbangan dan pengawasan terhadap berjalannya organisasi FITRA. Untuk menjaga agar kepemimpinan FITRA atau Sekjen dapat berjalan dan berkesinambungan dalam menjalankan organisasi FITRA, maka dibutuhkan opsiopsi yang perlu dipertimbangkan dan diputuskan dalam Pertemuan Nasional FITRA. Opsi-opsi tersebut sebagai berikut : Opsi Pertama: Anggota FITRA hanya memilih Dewan Nasional FITRA. Kemudian Dewan Nasional FITRA akan merekrut secara terbuka Sekretaris Jenderal sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sekretaris Jenderal dan Dewan Nasional membentuk Badan Pekerja yang bersifat profesional. Opsi Kedua: Anggota FITRA hanya memilih Dewan Nasional. Kemudian Dewan Nasional memilih Sekjen FITRA berdasarkan kriteria. Sekretaris Jenderal dan Dewan Nasional membentuk Badan Pekerja yang bersifat profesional. Opsi Ketiga: Anggota FITRA memilih Dewan Nasional dan Sekretaris Jenderal FITRA atau tetap seperti saat ini, namun kriteria Sekretaris Jenderal dengan kualifikasi tertentu dan dapat dipilih dari organ diluar FITRA. Selanjutnya, Dewan Nasional dan Sekretaris Jenderal membentuk Badan Pekerja dengan rekruitmen terbuka dan bersifat profesional sesuai kualifikasi. Untuk mendukung kerja-kerja Sekretaris Jenderal, maka diperlukan restrukturasi pada kelembagaan Seknas FITRA untuk menjadi lembaga kajian dan advokasi yang berintegritas dan independen. Struktur ini nantinya akan mampu menopang berjalannya organisasi, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan atau Sekjen FITRA. 28 Sekjen Direktur Resource Centre Data & Informasi Communication Direktur Advokasi & Riset Manajer Advokasi Manajer Riset Dewan Nasional Direktur Operasional Manajer Kantor Manajer Keuangan 2. Kepercayaan Publik Pengaruh yang ditimbulkan oleh hasil kerja riset dan kerja advokasi yang dijalankan FITRA sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat kepercayaan pengambil kebijakan, kelompok masyarakat, media dan organisasi masyarakat sipil. Untuk mencapai level kepercayaan publik yang memadai, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: Mempertahankan independensi organisasi dari kepentingan politik praktis Menghindari terciptanya conflict of interest yaitu dengan tidak mengelola dana-dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dana yang bersumber dari pinjaman luar negeri Memperkuat integritas organisasi sebagai sebuah lembaga yang bersih, terbuka dan bertanggungjawab Menjaga komitmen dan solidaritas seluruh elemen dalam organisasi untuk konsisten menjalankan agenda riset dan advokasi secara terencana, sistematis dan berkelanjutan Dalam hal ini FITRA telah memiliki suatu dokumen kode etik yang ditetapkan secara resmi oleh organisasi.Selanjutnya Dewan Nasional perlu diperankan secara lebih intensif sebagai penegak nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. 3. Sarana Operasional Faktor penentu selanjutnya yang harus dimiliki FITRA sebagai organisasi kajian dan advokasi adalah tersedianya sarana operasional yang memadai. Untuk itu upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: Membangun dan mengembangkan manajemen data terintegrasi yang berbasis teknologi informasi Mempersiapkan sumber pendanaan mandiri melalui pelembagaan pengelola fund raising organisasi Mengupayakan kepemilikan kantor permanen di tingkat Sekretariat Nasional yang mencukupi untuk mengakomodasi kegiatan pelatihan, magang, perpustakaan dan konferensi pers 29 4. Pola Relasi Jaringan FITRA merupakan organisasi jaringan dengan memiliki anggota bernama Simpul Jaringan (Sijar) yang berkedudukan di 10 propinsi dan 5 kabupaten/ kota di Indonesia. Pola relasi jaringan ini menjadi penentu tingkat keberhasilan agenda riset dan advokasi kebijakan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk mewujudkan pola relasi yang berkualitas, maka upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: Membangun unit khusus berupa Budget Resource Center yang terstandarisasi dan terkendali dari tingkat nasional sampai Simpul Jaringan Mengintensifkan update perkembangan jaringan melalui pemetaan kebutuhan untuk pengembangan kapasitas guna menunjang implementasi agenda riset dan advokasi 5. Quality ControlMechanism Dalam rangka menjamin kualitas hasil riset dan advokasi, maka diperlukan upayaupaya sebagai berikut: - Dewan Nasional dan Sekretaris Jenderal membuat keputusan bersama untuk membentuk Dewan Pakar yang akan bekerja sebagai reviewer terhadap kerja riset dan advokasi dari level secretariat nasional sampai Sijar - Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) riset dan SOP Advokasi anggaran yang akan menjadi pedoman kerja semua elemen organisasi B. Manajemen Transisi Untuk mempersiapkan seluruh agenda Rencana Strategis ini, maka sampai akhir tahun 2012 akan dilakukan serangkaian kegiatan improvement dan restrukturisasi SDM FITRA sebagai berikut: Kegiatan Analisisi Beban Kerja dan Kebutuhan Kompetensi Rotasi dan Uji Coba Upgrading Rekruitment Metode Kegiatan ini akan dilakukan oleh konsultan Staf yang ada akan dirotasi pada Rakenas FITRA diujicobakan selama 3 bulan Pelatihan/schoolarship yang dibutuhkan staf berpotensi untuk jabatan tertentu Terbuka dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi Jabatan dan menambah kurangnya SDM Keluaran Teridentifikasinya peta kompetensi staf saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan ke depan Restrukturisasi staff sesuai kebutuhan Waktu OktoberDesember 2012 Januari-April 2013 Meningkatnya kemampuan 2013-2014 staf sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Tersedianya personil sesuai Maret–Mei kompetensi struk baru dan 2013 tambahan kebutuhan personil 30 Lampiran LAMPIRAN I Matrik Agenda Riset dan Advokasi Tema 1. Reformasi Tata Kelola Sistem Perencanaan Penganggaran Agenda Kajian 1.1. Optimalisasi Fungsi Anggaran Legislatif melalui Penguatan Keterlibatan Publik Sebagai Refrensi dalam Pembahasan Anggaran Konteks Permasalahan dan Resiko Musrenbang satu-satunya saluran keterlibatan publik Masyarakat mulai apatis mengikuti Musrenbang Legislatif tidak memiliki basis bukti yang kuat saat pembahasan anggaran Masyarakat membutuhkan ruang partisipasi tahap pembahasan, Legislatif membutuhkan informasi untuk membahas anggaran Resiko resistensi legislatif fungsi anggaran berkurang Tujuan Mengidentfikasi peta persoalan fungsi anggaran dan keterlibatan publik dalam pembahasan anggaran. Merumuskan model keterlibatan publik dalam tahap pembahasan anggaran yang dapat memperkuat fungsi anggaran legislatif. Agenda Advokasi 1.A. Memperkuat basis dukungan masyarakat dalam pembahasan anggaran Stakeholder Legislatif pusat dan daerah Kelompok masyarakat sektoral Organisasi profesi LSM sektoral Harapan Hasil Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembahasan anggaran Meningkatnya kolaborasi masyarakat dengan legislative dalam pembahasan anggaran Strategi Anggaran Alternatif Pengembangan koalisi dengan kelompok masyarakat, media dan perguruan tinggi Membangun kemitraan dengan legislative Pengembangan media kampanye Pendidikan legislatif dan partai politik Keluaran Adanya model peran serta warga pada proses pembahasan anggaran yang mempekuat fungsi anggaran legsilatif. Metodologi Evaluasi kebijakan dan setting agenda peran masyarakat dalam pembahasan anggaran yang mendukung fungsi anggaran pada tingkat Nasional dan 10 daerah 31 1.2. Integrasi Perencanaan – Penganggaran Konteks Permasalahan dan Resiko Pembahasan anggaran tidak merujuk pada perencanaan Tidak ada mekanisme memeriksa konsistensi perencanaan penganggaran UU Perencanan berdiri sendiri Terdapat demand mengintegrasikan rencana dan anggaran Tujuan Membandingkan sistem perencanaan penganggaran di Negara lain Merumuskan rekomendasi kebijakan integrasi perencanaan penganggaran Keluaran Adanya naskah rekomendasi kebijakan integrasi perencanaan penganggaran 1.B. Usulan reformasi kebijakan untuk integrasi perencanaan penganggaran Stakeholder Kementerian Keuangan Bappenas Kemendagri Legislatif Bappeda Badan Keuangan Daerah Harapan Hasil Usulan kebijakan perencanaan penganggaran Strategi Uji konsistensi perencanaan penganggaran Advokasi RUU Perencanaan Penganggaran Metodologi Evaluasi praktek perencanaan penganggaran Joint research dengan lembaga think tank negara lain untuk kebijakan pengintegrasian perencanaan penganggaran 1.3. Indeks Tata Kelola Anggaran Daerah Konteks Permasalahan dan Advokasi Desentraslisasi fiskal mendekatkan pengambilan kebijakan anggaran pada tingkat daerah Tata kelola anggaran yang baik mampu mendekatkan kebijakan anggaran terhadap kebutuhan rakyat Adanya demand dari Kemendagri untuk menilai tata kelola anggaran daerah Disparitas daerah dalam pengelolaan anggaran Belum ada potret tata kelola anggaran daerah 1.C. Penegakan kebijakan Perencanaan Penganggaran Daerah Stakeholder Direktorat Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah Komisi Informasi UKP4 Harapan Hasil Indeks menjadi refrensi untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan tata kelola anggaran Strategi Uji akses keterbukaan informasi anggaran Gugatan ketertutupan anggaran Kampanye hasil riset 32 Tujuan Menilai tata kelola anggaran daerah di 100 kabupaten/kota Keluaran Adanya potret tata kelola anggaran daerah setiap dua tahun pada 100 kabupaten/kota Adanya rekomendasi kebijakan perbaikan tata kelola anggaran daerah Metodologi Indeks tata kelola anggaran daerah Tema 2: Reformasi Sistem Desentralisasi Fiskal yang Berkeadilan 2.1 Evaluasi Kebijakan Tata Kelola Anggaran Daerah Otonom baru Konteks Permasalahan dan Resiko Pemekaran daerah lebih banyak mempertimbangkan aspek politik Daerah otonom baru tidak memiliki sumber pendanaan memadai Tidak ada evaluasi dan penggabungan daerah pemekaran yang gagal Daerah induk pemekaran berkurang sumber pendanaan Partai politik menentang penghentian pemekaran Tujuan Memetakan persoalan tata kelola dan kebijakan anggaran pada daerah otonom baru Merumuskan format evaluasi dan standar kemampuan pendanaan daerah otonom baru 2.A Pengawalan Pembentukan Daerah Otonom Baru dan Penggunaan Standar Biaya Untuk Perimbangan Keuangan Stakeholder Kementerian Dalam Negeri Komisi II DPR RI Media Kementerian Keuangan Harapan Hasil Hasil kajian dijadikan bahan evaluasi kemampuan fiskal DOB dan kriteria fiskal pembentukan DOB Hasil kajian standar biaya diakomadasi dalam formula kebijakan Strategi Membangun relasi dengan media Lobby pengambil kebijakan Usulan kebijakan standar biaya Keluaran Rekomendasi kebijakan penataan tata kelola fiskal daerah otonom baru Metodologi Evaluasi kebijakan tata kelola fiskal daerah otonom baru 33 2.2 Merumuskan Analisa Standar Belanja Perimbangan Keuangan Berdasarkan Urusan dan Kewenangan Konteks Permasalahan dan Resiko Formula dana perimbangan berdasarkan kuantifikasi Perimbangan keuangan tidak sejalan dengan urusan yang didesentralisasikan Gejolak daerah perubahan skema perimbangan Kemampuan APBN mendanai desentralisasi fiskal Tujuan Evaluasi kebijakan dana perimbangan Merumuskan standar analisa belanja untuk pencapaian Standar Pelayanan urusan yang didesentralisasikan Keluaran Rumusan standar analisa belanja tiga pelayanan dasar Metodologi Usulan kebijakan model analisa standar belanja untuk pencapaian standar pelayanan minimal 2.3 Public Expenditure Review Efektivitas Anggaran Daerah Dalam Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah Konteks Permasalahan dan Resiko APBD belum menjawab kebutuhan masyarakat Tidak mekanisme penilaian efektivitas APBD Base line peta anggaran daerah terbatas Tujuan Memetakan persoalan potret kebijakan anggaran daerah Merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan anggaran daerah 2.B Pengembangan Budget Resource Centre Stakeholder DJPK Kementerian Keuangan Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Pemda LSM Harapan Hasil Tersedianya budget resource centre tingkat nasional dan di 10 daerah yang berperan sebagai pusat informasi dan kajian-kajian anggaran Hasil kajian menjadi referensi Pemerintah Daerah memperbaiki kebijakan anggarannya. 34 Keluaran Peta efektivitas APBD dua tahunan seluruh Indonesia dan 10 daerah Rekomendasi perbaikan alokasi anggaran Metodologi Research kolaboratif dengan DJPK Kementerian Keuangan 2.4 Mencari Rumusan Dana Bagi Hasil SDA untuk Keberlanjutan Lingkungan Daerah Penghasil Meningkatnya tingkat kolaborasi dengan kementerian keuangan Strategi Pengembangan Teknologi Informasi Data Anggaran Pengembangan media popular kampanye anggaran Pengembangan Kelompok Pakar Membangun Kemitraan 2.C Peningkatan Kebijakan Dana Kesejahteraan Daerah Penghasil SDA Konteks Permasalahan dan Resiko Tingkat kesejahteraan daerah penghasil Sumber daya alam rendah Gugatan daerah penghasil sumber daya alam Sumber anggaran terbatas pasca eksploitasi sumber daya alam Belum ada skema seperti oil fund untuk kesejahteraan masyarakat penghasil SDA Stakeholder Pemda Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Lembaga Think tank internasional Perguruan tinggi Tujuan Evaluasi kebijakan bagi hasil SDA terhadap kesejahteraan masyarakat daerah Merumuskan Model Dana Abadi kesejahteraan masyarakat daerah Strategi Piloting program daerah Badan Layanan Pengelola Dana Kesejahteraan Pengembangan proposal kebijakan Harapan Hasil Usulan model dana kesejahteraan Sumber Daya Alam Keluaran Rekomendasi kebijakan model dana abadi kesejahteraan Metodologi Studi Komparasi Dana Kesejahteraan dari SDA di Negara lain – Research Exchange Tema 3: Politik Anggaran yang Berfokus Pada Kesejahteraan Rakyat 3.1 Potensi Pajak Nasional dan Pajak Daerah Konteks Permasalahan dan Resiko Tax ratio APBN rendah 3.A Usulan Rekomendasi Peningkatan Tax Ratio dalam Penyusunan APBN dan APBD Stakeholder Badan Anggaran dan Komisi XI DPR 35 Potensi Pajak Daerah belum tergali Tidak banyak kajian soal pajak Tujuan Evaluasi efektivitas kebijakan perpajakan tingkat nasional dan daerah Mengidentifikasi Potensi pajak nasional dan daerah Keluaran Rekomendasi peningkatan pajak dan pajak daerah Badan Anggaran DPRD Kementerian Keuangan LSM Media Harapan Hasil Pembahasan anggaran menggunakan hasil kajian untuk peningkatan tax ratio Strategi Penggalangan media Membangun kemitraan dengan legislative Metodologi Evaluasi kebijakan dan implementasi pajak dan pajak daerah 3.2 Efektivitas anggaran subsidi dan bantuan sosial dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan gender Konteks Permasalahan dan Resiko Anggaran subsidi dan bantuan sosial alokasi terbesar belanja Pemerintah Pusat Belum ada kajian efektivitas anggaran subsidi dan bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan gender Adanya deman dari DPR untuk mengevaluasi program-program subsidi dan bantuan sosial Tujuan Mengetahui efektivitas program-program subsidi dan bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan jender Keluaran Rekomendasi perbaikan programprogram subsidi dan bantuan sosial 3.B Usulan Perbaikan Program-program Subsidi dan Bantuan Sosial untuk Penanggulanngan Kemiskinan Stakeholder DPR Kemenko Kesra TNP2K Kementerian Keuangan Bappenas LSM dan Perguruan Tinggi Media Harapan Hasil Hasil kajian dijadikan bahan untuk perbaikan program-program subsidi dan bantuan sosial Strategi Penggalangan media dan komunitas akademisi Membangun kemitraan dengan stakeholder TNP2K dan Kemenkokesra 36 3.3 Hubungan Partai Politik Berkuasa dengan 3.C Reformasi Platform Partai Politik dalam Arah Kebijakan Anggaran Arah Kebijakan Anggaran Publik Konteks Permasalahan dan Resiko Politik adalah salah satu pendekatan penganggaran Kepala daerah menentukan arah kebijakan anggaran Ideology partai politik tidak mempengaruhi kebijakan anggaran Tujuan Mengetahui kaitan antar kebijakan alokasi anggaran dengan partai politik berkuasa Merumuskan arah kebijakan anggaran sesuai dengan platform partai politik Stakeholder Partai Politik Kepala Daerah Perguruan Tinggi Media Harapan Hasil Rekomendasi hasil penelitian dijadikan bahan sebagai perbaikan platform Strategi Dialog kebijakan partai politik Membangun kemitraan dengan partai politik Keluaran Terpetakannya korelasi arah kebijakan anggaran dengan partai politik berkuasa Rekomendasi partai politik merumuskan platform anggaran Metodologi Rekomendasi platform arah kebijakan anggaran partai politik 3.4 Manipulasi Anggaran Publik Pada Siklus Pemilu/Pemilukada Konteks Permasahalan dan Resiko Penggunaan anggaran publik sebagai instrument kampanye Pengawas Pemilu tidak mengawasi penggunaan anggaran publik Belum ada pengaturan pencegahan penggunaan anggaran publik Tujuan Mengidentifikasi potensi penggunaan anggaran publik sebagai instrument kampanye Merumuskan rekomendasi pencegahan anggaran publik untuk kampanye 3.D Pengawalan Penggunaan Anggaran Publik Pada Pemilu/Pemilukada Stakeholder Calon Presiden, Kepalda Daerah dan Legislatif KPU/D dan Bawaslu/Panwas LSM Pemantau Pemilu Media Harapan Hasil Berkurangnya penggunaan publik untuk kampanye anggaran Strategi Membangun kemitraan dengan organ Penyelenggara dan Pengawas Pemilu Menggalang dukungan media dan LSM pemantau Pemilu 37 Keluaran Rekomendasi pencegahan peluangpeluang anggaran publik untuk kempanye Metodologi Kajian anggaran publik menjelang Pemilu/PemiluKada 3.5 Anggaran Konstitusional Konteks Permasalahan dan Resiko Tidak ada rumusan konsep pasal 23 mengenai anggaran sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Sebagian besar anggaran habis untuk belanja birokrasi Adanya demand dari DPR rumusan konsep anggaran sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Tujuan Merumuskan konsep anggaran sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Agenda setting konsep anggaran konstitusional Keluaran Rekomendasi Rumusan konsep anggaran sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat 3.E Menjadikan Anggaran Konstitusional sebagai Wacana Publik Stakeholder DPR Partai Politik Media LSM Harapan Hasil Rumusan anggaran konstitusional dipergunakan DPR dalam pembahasan anggaran Anggaran konstitusional menjadi wacana publik Strategi Membangun kolaborasi dengan DPR dan Media Judicial Review APBN dan APBD Metodologi Kajian konstitusi dalam praktek penganggaran kolaborasi research dengan perguruan tinggi 38 39 Agenda Agenda Riset Advokasi Riset Anggaran Konstitusional Advokasi Kampanye publik anggaran konstiutsional Riset Integrasi Perencanaan Penganggaran Advokasi Usulan Kebijakan Perencanaan Penganggaran Riset Model Dana Kesejahteraan Bagi Hasil SDA Advokasi Piloting Dana Kesejahteraan Bagi Hasil SDA Riset Relasi Parpol dan Arah Kebijakan anggaran Advokasi Pendidikan Politik Anggaran Parpol Riset Optimalisasi fungsi anggaran legislatif Advokasi Public engagement pembahasan anggaran Milestone Tahun 20- 300 juta KS Ausaid 2,5 miliar 300 juta 2,5 miliar 300 juta KS AusAid KS AusAid KS AusAid 300 juta TAF KS AusAid 1,5 miliar TAF Yayasan Tifa 300 juta Yayasan Tifa 2,5 miliar 1 miliar Indikasi Dana KS AusAid Lainnya Sumber Pendanaan 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 KS AusAID LAMPIRAN 2 RENCANA KERJA 2013-2022 DAN SUMBER PENDANAAN 2013-2015 Redefinisi 2016-2019 Reformulasi 40 Agenda Riset Efektivitas program bantuan sosial Advokasi Pemantauan Program bantuan sosial Riset Standar belanja perimbangan keuangan berdasarkan urusan kewenangan Advokasi Proposal Kebijakan Riset Evaluasi Anggaran Daerah Otonom Baru Advokasi: Pengawalan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kajian Advokasi Rutin & Berkala Berdasarkan Milestone RisetRutin: Review Tahunan APBN/D Advokasi: Mempengaruhi Kebijakan APBN/D melalui APBN/D Alternatif RisetBerkala (2 tahunan): Indeks Tata Kelola Anggaran Daerah dan Public Expenditure Review Advokasi: Konferensi Diseminasi Riset Milestone 2020-2022 Revitalisasi 10 miliar 3 miliar KS AusAid 3 miliar 30 miliar KS Ausaid KS AusAid Ford Foundation KS AusAid Ford Foundation Yayasan Tifa 300 juta Yayasan Tifa 1 miliar Yayasan Tifa 300 juta Indikasi Dana Lainnya Ford 1 miliar Foundation Ford 300 juta Foundation Yayasan Tifa 1 miliar Sumber Pendanaan 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 KS AusAID Tahun 20- 41 250.000.000 Building (installment)-seknas 120.384.000 168.206.840 JHT PPh 21 Gaji Personel - Sijar(BRC) 74.735.200 2.288.000.000 Gaji Asuransi Kesehatan (RI) 2.651.326.040 50.000.000 Personel - Seknas Expenses Vehicle (15 units) - Sijar Komputer/Laptop (5 units) seknas Komputer/Laptop (15 units) Sijar Vehicle (2 units) - Seknas 400.000.000 700.000.000 Building Rent - Sijar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 104.000.000 185.027.524 132.422.400 82.208.720 2.516.800.000 3.037.354.564 20.000.000 45.000.000 25.000.000 250.000.000 340.000.000 208.000.000 203.530.276 145.664.640 90.429.592 2.768.480.000 3.449.896.348 20.000.000 25.000.000 250.000.000 295.000.000 312.000.000 223.883.304 160.231.104 99.472.551 3.045.328.000 3.891.602.719 20.000.000 25.000.000 250.000.000 295.000.000 312.000.000 246.271.634 176.254.214 109.419.806 3.349.860.800 4.244.494.215 45.000.000 250.000.000 295.000.000 312.000.000 270.898.798 193.879.636 120.361.787 3.684.846.880 4.632.674.861 250.000.000 250.000.000 624.000.000 297.988.678 213.267.599 132.397.966 4.053.331.568 5.422.361.331 60.000.000 75.000.000 250.000.000 385.000.000 624.000.000 327.787.545 234.594.359 145.637.762 4.458.664.725 5.892.059.912 45.000.000 250.000.000 295.000.000 936.000.000 360.566.300 258.053.795 160.201.538 4.904.531.197 6.771.416.111 180.000.000 225.000.000 250.000.000 655.000.000 1.560.000.000 396.622.930 283.859.175 176.221.692 5.394.984.317 8.065.126.914 90.000.000 250.000.000 340.000.000 4.992.000.000 - 2.680.783.830 1.918.610.923 1.191.086.615 36.464.827.487 48.058.313.015 - - 300.000.000 50.000.000 225.000.000 400.000.000 375.000.000 2.500.000.000 3.850.000.000 113.419.674.715 7.171.394.564 12.058.340.348 10.521.391.119 11.897.761.455 11.266.768.825 11.419.864.691 11.130.813.608 14.404.545.177 13.421.068.887 2016 10.127.726.040 2015 7.171.394.564 12.058.340.348 10.521.391.119 11.897.761.455 11.266.768.825 11.419.864.691 11.130.813.608 14.404.545.177 13.421.068.887 113.419.674.715 2014 10.127.726.040 Equipment From AusAid, KS Program Revenue 2013 PERIODE 2013-2022 LAMPIRAN 3 RENCANA BIAYA OPERASIONAL 42 36.000.000 12.000.000 15.000.000 Transportation Logistik Repair and Maintenance Optimalisasi fungsi anggaran legislatif(15 daerah) Integrasi Perencanaan Penganggaran(15 daerah) Model Dana Kesejahteraan Bagi Hasil SDA(3 daerah) Relasi Parpol dan Arah Kebijakan anggaran Anggaran Konstitutional Review Tahunan APBN/D (15 daerah) Indeks Tata Kelola Anggaran Daerah dan Public Expenditure Review Riset 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 6.000.000.000 35.000.000 2.400.000 Photocopy Audit Fee 36.000.000 12.000.000 Communication Expenses Stationery and Supplies - 18.000.000 Electricity Lain Lain 10.000.000 Meeting. Workshop and Trainin g 3.000.000.000 3.000.000.000 38.500.000 - 16.500.000 13.200.000 39.600.000 2.640.000 39.600.000 13.200.000 19.800.000 11.000.000 194.040.000 3.950.400 PPh 21 176.400.000 5.472.000 Operational Expenses 7.473.520 JHT 2014 Asuransi Kesehatan(RI) 2013 2.500.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 7.500.000.000 42.350.000 - 18.150.000 14.520.000 43.560.000 2.904.000 43.560.000 14.520.000 21.780.000 12.100.000 213.444.000 7.900.800 10.944.000 14.947.040 2015 2.500.000.000 3.000.000.000 5.500.000.000 46.585.000 - 19.965.000 15.972.000 47.916.000 3.194.400 47.916.000 15.972.000 23.958.000 13.310.000 234.788.400 11.851.200 16.416.000 22.420.560 2016 1.500.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 6.500.000.000 51.243.500 - 21.961.500 17.569.200 52.707.600 3.513.840 52.707.600 17.569.200 26.353.800 14.641.000 258.267.240 11.851.200 16.416.000 22.420.560 2017 2.500.000.000 3.000.000.000 5.500.000.000 56.367.850 - 24.157.650 19.326.120 57.978.360 3.865.224 57.978.360 19.326.120 28.989.180 16.105.100 284.093.964 11.851.200 16.416.000 22.420.560 2018 2.000.000.000 3.000.000.000 5.000.000.000 62.004.635 - 26.573.415 21.258.732 63.776.196 4.251.746 63.776.196 21.258.732 31.888.098 17.715.610 312.503.360 23.702.400 32.832.000 44.841.120 2019 3.000.000.000 4.000.000.000 68.205.099 - 29.230.757 23.384.605 70.153.816 4.676.921 70.153.816 23.384.605 35.076.908 19.487.171 343.753.696 23.702.400 32.832.000 44.841.120 2020 2.000.000.000 3.000.000.000 6.000.000.000 75.025.608 - 32.153.832 25.723.066 77.169.197 5.144.613 77.169.197 25.723.066 38.584.599 21.435.888 378.129.066 35.553.600 49.248.000 67.261.680 2021 3.000.000.000 4.000.000.000 82.528.169 - 35.369.215 28.295.372 84.886.117 5.659.074 84.886.117 28.295.372 42.443.058 23.579.477 415.941.973 59.256.000 82.080.000 112.102.800 2022 2.500.000.000 2.500.000.000 1.500.000.000 2.500.000.000 1.000.000.000 10.000.000.000 30.000.000.000 53.000.000.000 557.809.861 - - 239.061.369 191.249.095 573.747.286 38.249.819 573.747.286 191.249.095 286.873.643 159.374.246 2.811.361.700 189.619.200 - 262.656.000 358.728.960 Total 43 10.127.726.040 - Surplus/(Defisit) 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 900.000.000 2015 300.000.000 300.000.000 300.000.000 900.000.000 2016 300.000.000 300.000.000 300.000.000 900.000.000 2017 300.000.000 300.000.000 300.000.000 900.000.000 2018 300.000.000 300.000.000 600.000.000 2019 300.000.000 300.000.000 300.000.000 900.000.000 1.000.000.000 2020 300.000.000 300.000.000 300.000.000 900.000.000 1.000.000.000 2021 300.000.000 300.000.000 300.000.000 900.000.000 1.000.000.000 2022 - 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 8.400.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Total (300.000.000) (300.000.000) (300.000.000) (300.000.000) (300.000.000) (300.000.000) (300.000.000) (300.000.000) (300.000.000) (2.700.000.000) 7.471.394.564 12.358.340.348 10.821.391.119 12.197.761.455 11.566.768.825 11.719.864.691 11.430.813.608 14.704.545.177 13.721.068.887 116.119.674.715 300.000.000 300.000.000 900.000.000 2014 300.000.000 600.000.000 Total Expenses Pengawalan Pembentukan Daerah Otonom Baru Proposal Kebijakan Mempengaruhi Kebijakan APBN/D melalui APBN/D Alternatif Konferensi Diseminasi Riset Kampanye Publik Anggaran Konstituional Usulan Kebijakan Perencanaan Penganggaran Piloting Dana Kesejahteraan Bagi Hasil SDA Pendidikan Politik Anggaran Parpol Public engagement pembahasan anggaran Pemantauan Program bantuan sosial Advokasi Efektivitas program bantuan sosial Standar belanja perimbangan keuangan berdasarkan urusan kewenangan Evaluasi Anggaran Daerah Otonom baru 2013
