memorandum saling pengertian antara pemerintah republik

Transcription

memorandum saling pengertian antara pemerintah republik
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA
MENGENAI KERJASAMA DI BIDANG SENI DAN W ARISAN BUDAYA
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura (selanjutnya
disebut "Para Pihak");
MERUJUK Persetujuan Dasar mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik antara
Pemerintah Republik Indonesia clan Pemerintah Singapura yang telah ditancla-tangani di
Sirtgapura pada tanggal 29 Agustus 1974;
BERHASRAT untuk memperkokoh hubungan persahabatan yang telah ada antara kedua
negara;
MENGAKUI perlunya kerjasama lebih lanjut di bidang seni warisan buclaya;
SESUAI dengan hukum clan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara.
TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:
PASAL I
BIDANG-BIDANG KERJASAMA
1. Seni dan Warisan Buclaya
Para pihak akan memberikan kemudahan dan meningk:atkan :
a. Kegiatan-kegiatan timbal-balik dalam penampilan seni visual dan kesusasteraan
serta warisan budaya.
b. Saling ikut-serta dalam festival-festival kesenian atau peristiwa-peristiwa kesenian
penting yang merupakan kepentingan bersama.
c. Ikut-serta dalam seminar, konferensi, lokakarya mengenai seni clan warisan budaya
yang merupakan kepentingan bersama.
2. Pameran dan Pertunjukan
Para pihak: akan memberikan kemudahan dan meningkatkan :
a. Pertukaran benda-benda koleksi museum.
b. Pameran permuseuman bersama tentang seni Indonesia dan Singapura.
c. Pertukaran pameran kesenian.
3. Pertukaran Bahan-bahan Penerbitan dan Audio-Visual
Para pihak setuju untuk meningkatkan pengertian yang lebih baik dari rakyat kedua
negara melalui pertukaran bahan-bahan penerbitan dan audio-visual serta penyebarluasannya melalui media cetak dan elektronik dan lembaga-lembaga kesenian dan
perpustakaan di kedua negara.
PASAL II
RUANG LINGKUP KEWENANGAN
Para pihak bersepakat untuk menjalin hubungan yang erat mengenai kerjasama
seni dan warisan budaya, melalui badan-badan resmi yang berwenang dari kedua negara
selaku pelaksana dari Memorandum Saling Pengertian ini. Dalam kaitan ini, dari
Pemerintah Republik Indonesia adalah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan dan untuk Pemerintah Republik Singapura adalah
Kementrian Penerangan dan Seni Republik Singapura.
PASAL ill
PELAKSANA
1. Para pihak akan melakukan konsultasi bilamana dianggap perlu dalam pelaksanaan
Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Untuk memudahkan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini Para Pihak akan
menetapkan tata-cara, pengaturan keuangan yang akan ditanggung oleh setiap Pihak
yang berkaitan dengan tugas-tugas khusus, dan merekomendasikan program kerjasama
untuk mencapai tujuan melalui badan-badan resmi yang berwenang dari kedua negara
sebagaimana tersebut dalam Pasal II.
PASALIV
PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap perbedaan antara Para Pihak mengenai penafsiran dan pelaksanaan
Memorandum Saling Pengertian llll harus diselesaikan secara bersahabat melalui
konsultasi dan perundingan.
PASALV
MULAI BERLAKU
Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganannya.
PASAL VI
MASABERLAKUDANPENGAKHIRAN
1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dan secara otomatis diperpanjang berturut-turut selama 5 (lima) tahun kecuali
dibatalkan secara tertulis oleh salah satu Pihak 1 (satu) tahun sebelumnya.
2. J ika Memorandum Saling Pengertian ini diakhiri, maka ketentuan-ketentuannya akan
terns berlaku sampai selesainya pelaksanaan kerjasama khusus.
SEBAGAI BUKTI, para penanda-tanganan di bawah ini yang telah diberi kuasa penuh
oleh pemerintah masing-masing, telah menanda-tangani Memorandum Saling Pengertian
mt.
DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 15 bulan Agustus tahun seribu
sembilan ratus sembilan puluh enam, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, semua
naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam haI adanya penafsiran yang
berbeda atas naskah Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah bahasa Inggris
yang berlaku.
Untuk Pemerintah
Republik Indonesia
Signed
Prof. DR. Ing Wardiman Djojonegoro
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Untuk Pemerintah
Republik Singapura
Signed
BG (NS) George Yeo
Menteri Penerangan dan Seni
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
CONCERNING COOPERATION IN THE FIELDS OF
THE ARTS AND HERITAGE
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic
of Singapore (hereinafter referred to as the "Parties");
REFERRING to the Basic Agreement on Economic and Technical Cooperation
between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
Republic of Singapore signed in Singapore on 29 August 1974;
DESIRING to strengthen the existing close relationship between the countries;
RECOGNISING the need for further cooperation in the fields of the arts and
heritage;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the two countries.
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article I
AREAS OF COOPERATION
1. Arts and Heritage
The Parties shall facilitate and promote:
a. Interaction activities in the performing, visual and literary arts and in heritage;
b. Participation in each other arts festivals or significant arts events that are of mutual
interest; and
c. Participation in seminars, conferences, workshops on arts and heritage that are of
mutual interest.
2. Exhibits and Exhibitions
The Parties shall facilitate and promote:
a. The exchange of museum exhibits~
b. Joint curatorship of exhibitions on the arts of Indonesia and Singapore~ and
c. The exchange of arts exhibitions.
3. Exchange of Publications and Audio-Visual Materials
The Parties shall agree to promote a better understanding of the peoples of the two
countries through the exchange of publications and audi~visual materials and their
dissemination through the print and electronic media, the arts and library institutions
in the two countries.
Article II
FIELDS OF AUTHORITY
The Parties are committed to keep close relationship as regard the arts and heritage
cooperation, through their competent official agencies which shall be the executing
agencies of this Memorandum of Understanding. In this connection, the official agency
for the Government of the Republic of Indonesia is the Directorate General of Culture,
Department of Education and Culture and for the Government of the Republic of
Singapore is the Ministry of Information and the Arts of the Republic of Singapore.
Articlem
IMPLEMENTATION
1. The Parties
hold consultation as deemed necessary m implementing this
Memorandum of Understanding.
2. To facilitate the implementation of this Memorandum of Understanding the Parties
shall set down the procedures, plans, the financial arrangements to be borne by each
party relating to specific undertakings, and recommend programme of cooperation
toward achieving its aims through their competent official agencies as mentioned in
Article II.
Article IV
SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute between the Parties on the interpretation and application of this
Memorandum of Understanding shall be settled amicably through counsultations and
negotiations.
Article V
ENTRY INTO FORCE
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its
signing.
Article VI
DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall be in force for a period of5 (five) years and
be automatically extended for 5 (five) years consecutively unless it is denounced in
writing by either Party giving 1 (one) year notice in advance.
2. Should this Memorandum of Understanding be terminated, the clause shall remain in
force until such time when the implementation of any specific cooperation has been
carried out to its completion.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised by their
respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.
DONE in duplicate at Jakarta, on this 15 th day of August in the year one
thousand nine hundred and ninety-six, in Indonesian and English languages, all texts being
equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum of
Understanding, the English texts shall prevail.
For the Government of
the Republic oflndonesia
Signed
Prof. DR. Ing. Wardiman Djojonegoro
Minister of Education and Culture
For the Government of
the Republic of Singapore
Signed
BG (NS) George Ye2
Minister for Information and the Arts