ZAF-2012-0014 r PDF

Comments

Transcription

ZAF-2012-0014 r PDF
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANT ARA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEPARTEMEN PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
REPUBLIK AF RI KA SE LAT AN
MENGENAI
KERJASAMA PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan
Departemen Perdagangan ·dan lndustri Republik Afrika Selatan, (selanjutnya
secara masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama
disebut sebagai "para Pihak";
BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral antara para
Pihak berdasarkan kesetaraan dan saling menguntungkan antara Koperasi ,
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari para Pihak;
MENGINGAT peran UKM sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan
ekonomi di kedua negara;
MENGAKUI perlunya untuk memperluas dan memperkuat kerjasama atas dasar
kesetaraan dan saling menguntungkan antara UKM dari para Pihak;
MERUJUK pada Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan tentang Pembentukan Komisi
Bersama untuk Kerjasama Bilateral,ditandatangani di Durban, 23 Maret 2004;
MEMPERTIMBANGKAN Deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Strategis untuk
Masa Depan Damai dan Sejahtera antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Afrika Selatan ditandatangani di Tswane, 17 Maret 2008;
SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
negara masing-masing;
TELAH MENCAPAI persetujuan sebagai berikut:
PASALI
TUJUAN KERJASAMA
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk mendorong, memajukan
dan memberikan kontribusi bagi pembentukan hubungan saling menguntungkan
dalam pengembangan Koperasi dan UKM antara para Pihak.
PASAL 2
KEGIATAN KERJASAMA
Di dalam penunjukkan wewenang dan sesuai dengan hukum peraturan dan
perundang-undangan
dari para
Pihak,
para
Pihak akan
mendorong dan
memberikan kontribusi bagi peningkatan kerjasama bilateral guna mendukung
pengembangan Koperasi dan UKM melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Pertukaran informasi mengenai program-program kebijakan pengembangan
UKM, termasuk program pertukaran praktisi dalam rangka pelatihan dan
pengembangan.
2. Memfasilitasi kerjasama usaha antara Koperasi dan UKM melalui beberapa
upaya
antara
lain
promosi
dagang
dan
pameran-pameran,
kerjasama
pemasaran serta menciptakan kemitraan usaha.
3. Memfasilitasi akses terhadap teknologi bagi UKM kedua negara.
4. Mengidentifikasi peluang-peluang bagi Koperasi dan UKM di sektor-sektor yang
spesifik yang merupakan kepentingan bersama bagi kedua negara.
5. Mendukung dan
memfasilitasi
simposium
bilateral,
seminar,
konferensi,
lokakarya dan pertemuan dengan partisipasi dari perwakilan-perwakilan
Koperasi dan UKM.
6. Menyediakan peluang-peluang dan dukungan untuk Koperasi dan UKM untuk
membuka akses pasar di kedua Negara dan ke Negara-Negara potensial
lainnya.
7. Area lain yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak.
PASAL3
KELOMPOK KERJA BERSAMA
1. Kelompok Kerja Bersama yang terdiri dari perwakilan yang ditunjuk oleh para
Pihak akan dibentuk dengan maksud untuk memformulasikan, melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
memantau
kegiatan-kegiatan
kerjasama
yang
ditentukan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Para anggota dari Kelompok Kerja Bersama terdiri dari perwakilan yang
bertanggung jawab terhadap pengembangan Koperasi dan UKM.
3. Fungsi
Kelompok
Kerja
Bersama
adalah
untuk
mengembangkan
dan
membahas kemungkinan bidang-bidang kerjasama atas persetujuan para
Pihak, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan rencana tindak dari
kerjasama yang disepakati berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini
dan mempertimbangkan isu-isu dari kepentingan bersama yang timbul dari
pelaksanaannya.
4. Pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja Bersama akan diselenggarakan jika
dipandang perlu pada waktu yang disepakati bersama secara bergantian
sekurang-kurangnya setahun sekali di Republik Indonesia dan Republik Afrika
Selatan.
5. Kelompok Kerja Bersama akan melaporkan secara berkala kepada Menteri
terkait yang bertanggungjawab terhadap pengembangan Koperasi dan UKM
dan kepada Komisi Bersama bagi Kerjasama Bilateral antara Republik
Indonesia dan Republik Afrika Selatan yang dibentuk dibawah Memorandum
Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Afrika Selatan mengenai Pembentukan Komisi Bersama untuk
Kerjasama Bilateral ditandatangani di Durban pada 23 Maret 2004.
PASAL4
KOMUNIKASI
Pemberitahuan, perizinan, persetujuan, permintaan atau komunikasi lain yang
diperlukan atau diijinkan untuk diberikan atau dibuat di bawah Memorandum
Saling Pengertian ini harus dilakukan tertulis dan disampaikan melalui pos tercatat
ke alamat atau dikirim ke alamat surat elektronik atau nomor faksimili dari
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia atau
Kementerian Perdagangan dan lndustri Republik Afrika Selatan, atau ditunjukkan
ke alamat lain atau alamat surat elektronik atau nomor faksimili lain yang telah
diinformasikan oleh salah satu Pihak, kecuali ditentukan lain, dianggap akan
I
diberikan atau dibuat ketika dikirim ke penerima di alamat tersebut atau alamat
surat elektronik atau nomor faksimili yang sepatutnya diakui.
PASAL 5
KERAHASIAAN
1. Setiap Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya
yang diterima atau diberikan oleh Pihak lain selama periode pelaksanaan
Memorandum Saling Pengertian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat
berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal ini akan terus berlaku dengan tidak
mengabaikan adanya pengakhiran atas Memorandum Saling Pengertian ini.
3. Ketentuan Pasal ini tidak boleh mengabaikan hukum dan peraturan yang
berlaku di masing-masing negara.
PASAL6
PENGATURAN BADAN-BADAN TERKAIT
1. Dalam rangka memfasilitasi kerjasama bilateral, para Pihak akan mendorong,
sebagaimana
layaknya,
adanya
pengaturan
tambahan
antara
badan
pemerintah, dan perusahaan dari para Pihak, dengan memberikan spesifikasi
dari persyaratan dan kondisi suatu program dan proyek kerjasama khusus,
prosedur yang harus diikuti, dan hal-hal lain yang layak diketahui.
2. Kerjasama para Pihak akan dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan
dengan
mempertimbangkan
kegiatan-kegiatan
Memorandum Saling Pengertian ini.
konkrit
atas
pelaksanaan
PASAL 7
KERJASAMA DALAM ORGANISASI INTERNASIONAL
Para Pihak akan saling berkonsultasi i dan bertukar pandangan dalam organisasi
internasional di bidang Koperasi dan UKM.
PASAL8
PENGATURAN PEMBIAYAAN PIHAK KETIGA
Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan rencana tindak, para Pihak dapat
mengundang Pihak ketiga untuk bekerja samadalam bidang Koperasi dan UKM
dengan para Pihak, untuk membiayai pelaksanaan rencana tindak. Mekanisme
keterlibatan pihak ketiga harus disetujui secara tertulis oleh para Pihak sebelum
keterlibatan tersebut dilaksanakan.
PASAL 9
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Para pihak setuju bahwa setiap Hak Kekayaan lntelektual yang timbul dari
pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki bersama dan:
a.
Setiap pihak diizinkan untuk menggunakan Hak Kekayaan lntelektual
tersebut untuk tujuan pemeliharaanm adaptasi dan penyempurnaan Hak
Kekayaan lntelektual tersebut.
b.
Setiap pihak bertanggung jawab atas setiap tuntutan yang diajukan oleh
pihak ketiga yang berkaitan dengan kepemilikan dan keabsahan dari
penggunaan Hak Kekayaan lntelektual yang dibawa oleh Pihak tersebut di
atas
untuk
pelaksanaan
setiap
Memorandum Saling Pengertian ini.
kegiatan
kerjasama
berdasarkan
2. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengungkap data dan/atau
informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama dalam Memorandum
Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, maka Pihak yang mengungkap data
wajib
memperoleh
izin
terlebih
dahulu
dari
Pihak
lainnya
sebelum
pengungkapan dilakukan.
3. Dalam hal Hak Kekayaan lnteletual digunakan oleh salah satu Pihak dan/atau
lembaga atas namapemerintah untuk tujuan komersial, maka Pihak lainnya
wajib memperoleh yang adil.
4. Apabila salah satu pihak memerlukan kerjasama dengan pihak lain selain
Republik Indonesia dan Republik Afrika Selatan untuk kegiatan komersial
yangdihasilkan dari Hak Kekayaan lntelektual yang diatur oleh Memorandum
Saling Pengertian ini, Pihak tersebut akan memberikan preferensi kerjasama
terlebih dahulu kepada Pihak lainnya berdasarkan Memorandum Saling
Pengertian ini, yang mana akan dikecualikan, jika Pihak lain tersebut tidak
mampu berpartisipasi dalam kegiatan yang saling menguntungkan.
PASAL10
SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI
BUDAYA TRADISIONAL
1. Para Pihak wajib mengakui nilai dari sumber daya genetik, pengetahuan
tradisional dan ekspresi budaya tradisional (selanjutnya "SDGPTEBT"), dan
mengakui hak pemegang SDGPTEBT bagi perlindungan yang efektif terhadap
penyalahgunaan dan pemanfaatan secara tidak patut SDGPTEBT dari kedua
Pihak.
2. SDGPTEBT wajib dilindungi terhadap penyalahgunaan dan pemanfaatan
secara tidak patut SDGPTEBT di kedua Pihak.
3. Setiap perolehan, pemanfaatan atau penggunaan dari SDGPTEBT melalui
usaha yang tidak adil atau terselubung merupakan suatu tindakan pemanfaatan
secara tidak patut. Pemanfaatan tidak patut juga termasuk mendapatkan
keuntungan bisnis dari perolehan, pemanfaatan atau penggunaan SDGPTEBT
ketika seorang pengguna SDGPTEBT mengetahui, atau tidak mempedulikan,
yang diperoleh atau dimanfaatkan melalui cara yang tidak adil dan aktivitas
komersil lainnya yang bertentangan dengan praktek hukum yang tidak adil atas
SDGPTEBT.
4. Sesuai dengan kewajiban sebagaimana tercantum dalam ayat 3 dari Pasal ini,
setiap
pihak wajib,
dalam
hal
perlindungan
kekayaan
intelektual
dari
SDGPTEBT, menyepakati, di dalam wilayahya, (i) kepada orang-orang
warganegara asli, atau berdomisili di wilayah, setiap dari pihak lain, dan (ii)
kepada entitas hukum atau orang-orang asli, di dalam wilayah pihak lain,
memiliki keaslian dan pembentukan efektif untuk penciptaan, produksi dan
transaksi dari SDGPTEBT, perlakuan yang sama sebagaimana diterapkan
kepada warga negaranya.
5. Setiap akses dan penggunaan SDGPTEBT dari masing-masing pihak di bawah
pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini wajib memperoleh izin terlebih
dahulu dari pihak yang berwenang. Para Pihak wajib memasUkan bahwa
masyarakat lokal harus diinformasikan terlebih dahulu mengenai akses dan
hasil dari aktivitas kerjasama dan kolaborasi dari penggunaan SDGPTEBT.
6. Ketika kerjasama dan/atau aktivitas kolaborasi di bawah Memorandum Saling
Pengertian memanfaatkan SDGPTEBT untuk tujuan komersial, pihak tersebut,
atas nama masyarakat lokal, berhak atas kekayaan intelektual, yang sesuai,
dan pembagian keuntungan.
7. Manfaat-manfaat dari perlindungan SDGPTEBT kepada para pemegangnya
termasuk pembagian yang adil dan layak dari manfaat-manfaat yang timbul dari
bisnis dan industrialisasi penggunaan SDGPTEBT tersebut.
8. Upaya hukum harus diberikan guna memberikan pemulihan bagi pemegang
SDGPTEBT dalam hal pembagian manfaat yang adil dan layak sebagaimana
dalam paragraf 7 tidak terjadi.
PASAL11
PEMBATASAN AKTIVITAS PERSONIL
Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan terkait dengan Memorandum Saling
Pengertian ini wajib menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan dan integritas
wilayah dari negara tuan rumah, dan wajib menghindari kegiatan-kegiatan yang
tidak sesuai dengan tujuan-tujuan dan maksud dari Memorandum Saling
Pengertian ini.
PASAL12
AMANDEMEN
Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau kembali secara berkala dan
dapat diamandemen atas persetujuan bersama dari para Pihak. Amandemen
tersebut wajib dilakukan tertulis dan berlaku pada tanggal yang disepakati oleh
para Pihak dan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Memorandum Saling
Pengertian.
PASAL13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Perselisihan
yang
mungkin
timbul
dalam
pelaksanaan
ketentuan
dari
Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan melalui upaya negosiasi
diantara para Pihak
PASAL14
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
1. Memorandum
Saling
Pengertian
ini
mulai
berlaku
sejak
tanggal
penandatanganan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
2. Memorandum Saling Pengertian akan di perpanjang secara otomatis untuk
jangka waktu 3 (tiga) tahun kecuali salah satu Pihak memberitahukan pihak
lainnya secara tertulis 90 hari sebelumnya mengenai keinginannya untuk
mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini.
3. Berakhirnya masa berlaku Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan
mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari program-program yang dibuat
dibawah Memorandum Saling Pengertian ini hingga selesainya program
tersebut kecuali para Pihak menentukan sebaliknya.
Sebagai Bukti, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani
Memorandum Saling Pengertian ini.
Dibuat
dalam rangkap dua
di.f.'~~{~q~.<!.~tanggal ~~--~~~~~~~ ..tahun
dua ribu dua belas dalam bahasa Indonesia, dan lnggris, seluruh naskah memiliki
keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah
bahasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN KOPERASI
UNTUK KEMENTERIAN
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK AFRIKA SELATAN
Signed
Signed
Choirul Djamhari
Keabecoe Motlhoioa
Deputi Menteri
Acting CEO SEDA
-,
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY FOR COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY OF
THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
CONCERNING
COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT
COOPERATION
The Ministry for Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic
of Indonesia and The Department of Trade and Industry of The Republic of South
Africa, (hereinafter singularly referred to as the'Party' and collectively referred to
as 'the Parties');
DESIRING to further promote bilateral economic cooperation between the Parties
on the basis of equality and mutual benefit among Cooperatives and Small and
Medium Enterprises (SMEs) of the Parties;
NOTING the role of SMEs as integral part of economic development in both
countries;
RECOGNIZING the need to expand and strengthen cooperation on the basis of
equality and mutual benefit among SMEs of the Parties;
REFERRING to the Memorandum of Understanding between the Government of
the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa on
the Establishment of A Joint Commission for Bilateral Cooperation signed at
Durban on 23rd of March 2004;
TAKING INTO ACCOUNT, The Jornt Declaration on Strategic Partnership for a
Peaceful and Prosperous Future between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of The Republic of South Africa signed in Tswane
on 17 March 2008;
PURSUANT TO the prevailing laws and regulation of their respective countries;
HAVE REACHED the following understanding:
ARTICLE 1
OBJECTIVE OF COOPERATION
The objective of this Memorandum of Understanding is to encourage, promote and
contribute to the establishment of mutual beneficial relations in the development of
Cooperatives, and SMEs between the Parties.
ARTICLE 2
SCOPE OF COOPERATION
Within the designated authorities and in accordance with the laws and regulation
of the Parties, the Parties will encourage and contribute to the promotion of
bilateral cooperation to support the development of Cooperatives and SMEs
through the following activities:
1.
Exchange of information on policy initiatives on SMEs development, including
exchange programs of practitioners for training and development.
I
I
2.
Facilitate business cooperation among SMEs through such means as trade
promotion and exhibitions, marketing cooperation as well as creation of the
I
business partnerships.
3.
Facilitate access to technology for the SM Es in both countries.
4.
Identify opportunities for Cooperatives and SM Es in specific sectors that are of
common interest to both countries.
5.
Support and facilitate bilateral symposium, seminars, conference, workshop
and meeting with the participation of Cooperatives and SM Es representatives.
6. Provide opportunities and support for Cooperatives and SMEs to open market
access in both countries and to other promising countries.
7.
Other areas as may be mutually agreed upon by the Parties.
ARTICLE 3
JOINT WORKING GROUP
1.
A Joint Working Group composed of representatives designated by the Parties
with a view to formulate, implement, coordinate, and monitor the collaborative
activities determined under this Memorandum of Understanding is hereby
established.
2.
The members of Joint Working
Group composed
of representatives
responsible for Cooperatives and SME development.
3.
The function of the Joint Working Group is to develop and discuss the possible
areas of cooperation agreed upon by the Parties, coordinate and monitor the
implementation of action plans of the agreed cooperation based on this
Memorandum of Understanding and to consider issues of mutual interest
arising from its implementation.
4.
The Joint Working Group meetings will be held as and when necessary on
mutually agreed dates alternately at least once a year in the Republic of
Indonesia and the Republic of South Africa.
5.
The Joint Working Group shall report periodically to the respective Minister
responsible for Cooperatives and SMEs development and Joint Commission
for Bilateral Cooperation between the Republic of Indonesia and The Republic
of South Africa established under the Memorandum of Understanding between
the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
Republic of South Africa on the Establishment of A Joint Commission for
Bilateral Cooperation signed at Durban on 23rd of March 2004.
ARTICLE 4
COMMUNICATIONS
Any notification, approval, consent, request or other communications required or
permitted to be given or made under this Memorandum of Understanding shall be
in writing and delivered by registered mail to the address or sent to the electronic
mail address or facsimile number of the Ministry of Cooperatives and Small and
Medium Enterprises of the Republic of Indonesia or the Small Enterprise
Development Agency of South Africa as the case may be, shown below or to such
other address or electronic mail address or facsimile number as either Party may
have notified the sender and shall, unless otherwise provided herein, be deemed
to be duly given or made when delivered to the recipient at such address or
electronic mail address or facsimile number which is duly acknowledged.
ARTICLE 5
CONFIDENTIALITY
1.
Each Party shall undertake to observe the confidentially and secrecy of
documents, information and other data received or supplied to other Party
during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding
or
any
other
agreements
made
pursuant
to
the
Memorandum
of
Understanding.
2.
The Parties agree that the provision of this article shall continue to be binding
between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of
Understanding.
3.
The provision of this Article shall not prejudice the prevailing laws and
regulations of the Parties.
ARTICLE 6
ARRANGEMENT WITH RELEVANT AGENCIES
1. With a view to facilitating the bilateral cooperation, the Parties shall encourage,
where appropriate, the conclusion of supplementary arrangements between
the government agencies, and enterprises of the respective Parties specifying
the terms and conditions of particular collaborative programs and projects, the
procedures to be followed and other appropriate activities.
2. The cooperation between the Parties will be carried out on the basis of action
plans determining concrete events on realizing of this Memorandum of
Understanding.
ARTICLE 7
COOPERATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATION
The Parties shall consult closely and exchange their views in international
organization in the fields of Cooperatives and SM Es.
ARTICLE 8
THIRD PARTY FINANCIAL ARRANGEMENT
With a view to facilitating the implementation of action plans, the Parties shall be
able to invite third party to cooperate in the sphere of cooperatives and SM Es with
the Parties, for financing the implementation of action plans. The mechanism of
the involvement of the third party shall be agreed in writing by the Parties prior to
the involvement.
ARTICLE 9
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
The
Parties
agree
that
any
intellectual
property
arising
under
the
implementation of this Memorandum of Understanding will be jointly owned
and:
a.
Each Party shall be allowed to use such intellectual property for the
purposes of maintaining, adapting and improving the relevant property;
b.
Each Party shall be liable for any claim made by any third party pertaining
to ownership and legality of the use of the intellectual property rights which
is brought in by the aforementioned Party for the implementation of any
cooperation activities in virtue of this Memorandum of Understanding.
2.
If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted
from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to
any third party, the disclosing party must obtain prior consent from the other
Party before any disclosure can be made.
3.
In the event that the intellectual property is used by the Party and/or
institutions thereof on behalf of the Government for commercial purposes, the
other Party shall be entitled to obtain equitable portion of royalty.
4.
Whenever either Party requires the cooperation of another party outside the
Republic of Indonesia and the South Africa for any commercial undertaking
resulted
from
intellectual
property
covered
by
this
Memorandum
of
Understanding, this Party will give first preference of the cooperation to the
other Party under this Memorandum of Understanding, which will be waived, if
the other Party is unable to participate in a mutually beneficial manner.
ARTICLE 10
GENETIC RESOURCES, TRADITIONAL KNOWLEDGE AND FOLKLORE
1.
The Parties shall recognize the value of genetic resources, traditional
knowledge and folklore (hereinafter "GRTKF'), and recognize the rights of
holder GRTKF to the effective protection over GRTKF against misuse and
misappropriation of both Parties.
2.
GRTKF shall be protected against misuse and misappropriating in both
Parties.
3.
Any acquisition, appropriation or utilization of GRTKF by unfair or illicit means
constitutes an act of misappropriation. Misappropriation may also include
deriving commercial benefit from the acquisition, appropriation or utilization of
GRTKF when the person using GRTKF knows, or is negligent in failing to
know, that it was acquired or appropriated by unfair means and other
commercial activities contrary to honest practices that gain inequitable from
GRTKF.
4.
Subject to compliance with its obligation referred to in Paragraph 3 of this
Article, each Party shall, in respect of the intellectual property protection of
GRTKF, accord, within its territory, (i) to natural persons who are nationals of,
or are domiciled in the territory of, any of the other Party, and (ii) to legal
entities which or natural persons who, in the territory of any of the other Party,
have a real and effective establishment for the creation, production and
transaction of GRTKF, the same treatment that it accords to its nationals.
5.
Any access to and use of GRTKF of the respective Party under the
implementation of this Memorandum of Understanding shall require prior
consent permit from the relevant authorities of the party. The Parties shall
ensure that the local communities concerned shall be prior informed consent
with the access and informed with the results of the cooperative and/or
collaborate activities using such GRTKF.
6.
When the cooperative and/or collaborate activities under this Memorandum of
Understanding utilize GRTKF for commercial purpose, the party, on behalf of
its local communities concerned, shall be entitled to the right of intellectual
property, where appropriate, and associated benefit sharing.
7.
The benefits of protection of GRTKF to which its holders are entitled include
the fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial or
industrial use of that GRTKF.
Legal means should be available to provide remedies for holders of GRTKF in
cases where the fair and equitable sharing of benefits are provided for in
paragraphs 7 has not occurred.
ARTICLE 11
LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
Any persons engaged in activities related to this Memorandum of Understanding
shall respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host
country, and shall avoid any activities inconsistent with the purposes and
objectives of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 12
AMENDMENT
This Memorandum of Understanding will be subjected to periodical reviews and
may be amended by mutual consent of the Parties. Such amendment shall be in
writing and come into force on the date as agreed upon by the Parties which shall
form an integral part to the Memorandum of Understanding.
ARTICLE 13
SETTLEMENT OF DISPUTE
Differences which may arise in the application of the provisions of this
Memorandum of Understanding shall be settled by means of negotiations between
the Parties.
ARTICLE 14
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of its
signing and shall be in force for period of 3 (three) years.
2. The present Memorandum of Understanding shall automatically be extended
fora 3 (three) year-period unless one of the Parties notifies the other party in
writing at least 90 days in advance of its intention to terminate the
Memorandum of Understanding.
3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the
validity and duration of any on-going programs and projects made under this
Memorandum of Understanding until the completion of such programs and
projects unless the Parties decide otherwise.
I
I
In Witness Whereof, the undersigned, have signed this Memorandum of
Understanding
E,,
L
Done in duplicate at ... 9.!.~ ...l?:!.e!.~':1. . on
. ,. .
N°J1'""'6er
.'1:?:/t!.~.'f....., ..~:?!... day of .... .... in the
year of two thousand and twelve in Indonesian and English languages, all text are
being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English
text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF
FOR THE DEPARTMENT OF
COOPERATIVES AND SMALL
TRADE AND INDUSTRY
AND MEDIUM ENTERPRISES
OF THE REPUBLIC OF
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
SOUTH AFRICA
Signed
Signed
Choirul Djamhari
Keabecoe Motlhoioa
Deputy Minister
Acting CEO of SEDA

Similar documents

memorandum saling pengertian antara direktorat jenderal hak

memorandum saling pengertian antara direktorat jenderal hak Memorandum Saling Pengertian ini tidak menimbulkan atau dimaksudkan untuk menimbulkan hak-hak ataupun kewajiban yang mengikat secara hukum kepada Para Pihak.

More information

memorandum saling pengertian antara pemerintah

memorandum saling pengertian antara pemerintah spesifik dibahas dan ditentukan oleh kerja sama dengan pengawasan para Pihak, sebelum dimulainya kegiatan tersebut.

More information

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan partisipasi delegasi dengan jumlah tidak lebih dari lima orang dengan maksimum waktu penyelenggaraan selama lima hari. 2. Para Pihak akan mendorong seminar-seminar/ program-program pelatihan dengan...

More information

REPUBLIKINDONESlA NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

REPUBLIKINDONESlA NOTA KESEPAHAMAN ANTARA negeri tuan rumah dan menghindari segala kegiatan yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan Nota kesepahaman ini.

More information