memorandum saling pengertian antara national institute of

REPUBLD[INDONESL&
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND
TECHNOLOGY OF JAPAN
DAN
BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK
INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG BENCANA GEOLOGI
DAN ENERGI PANAS BUMI
National Institute of Advanced Industrial Science And Technology of Japan
(AIST) bertindak. melalui Geological Survey of Japan (GSJ), selanjutnya disebut
sebagai "GSJ I AIST", dan
Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "GA", (selanjutnya
disebut sebagai "Pihak" dan secara kolektif disebut Para Pihak).
BERKEINGINAN
untuk
bekerjasama
dalam
penyelidikan
bersama
dan
pertukaran di bidang bencana geologi dan energi panas bumi yang dilandasi
kepentingan bersama dan bermanfaat bagi Para Pihak;
MEYAKINI bahwa ·saran a penting untuk mencapai kerja sam a terse but adalah
keputusan dan penerapan sebuah pengertian;
MERUJUK pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara
serta kebijakan dan prosedur mengenai kerja sama internasional;
TELAH MENYEPAKATl sebagai berikut:
Pasall
TUJUAN
Para Pihak sepakat untuk melakukan kegiatan kerja sama ilmiah dan teknis untuk
tujuan damai di bidang ilmu kebumian atas dasar kesetaraan, timbal balik dan
sa ling menguntungkan. Para ·Pihak akan mendapatkan keuntungan dengan kerja
sama dan pertukaran informasi, keahlian dan tenaga teknis.
Pasal II
BENTUK KERJA SAMA
Bentuk kerja sama dapat berupa:
1.
Pertukaran informasi ilmiah dan teknis;
2.
Pertukaran tenaga ahli dan anjang karya;
3.
Penyelenggaraan bersama simposium, konferensi, lokakarya dan kolokium;
dan
4.
Bentuk lain dari kerja sama yang dapat disepakati bersama di antara para
Pihak.
Pasal Ill
BIDANG KERJA SAMA
Subyek-subyek yang potensial untuk dikerjasamakan meliputi kegiatan berikut:
1.
Penelitian dan pengembangan bersama mengenai gunung api dan sumber
daya panas bumi;
2.
Kompilasi peta geologi;
3.
Berbagi informasi dan data;
4.
Bidang kerjasama lainnya yang menjadi kepentingan bersama Para Pihak.
PasaiiV
PELAKSANAAN
Para Pihak akan memutuskan setiap kegiatan yang dilakukan di bawah MOU ini
secara tertulis terlebih dahulu. Apabila dimaksudkan untuk mengadakan kegiatan
yang lebih dari pertukaran informasi teknis atau kunjungan individu, kegiatan
tersebut wajib dijelaskan dalam sebuah pengaturan yang merujuk pada MOU ini,
yang wajib menetapkan dengan tepat kegiatan, rencana kerja, kebutuhan staf,
perkiraan biaya, sumber pendanaan dan usaha, kewajiban, atau kondisi lain yang
tidak termasuk dalam MOU ini.
PasaiV
PIHAK KETIGA
Apabila salah satu Pihak meminta kerja sama di luar kapasitas Pihak
lainnya, Pihak dimaksud dapat melibatkan pihak ketiga dengan persetujuan
tertulis Pihak lainnya.
Pasal VI
KERAHASIAAN INFORMASI DAN PUBLIKASI
1.
Setiap Pihak harus menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen,
informasi dan data lain yang diterima dari atau diberikan kepada Pihak laiQ
selama periode pelaksanaan MOU ini;
2.
Apabila salah satu Pihak berkeinginan untuk. mengungkapkan data dan/atau
informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama di bawah MOU
ini kepada pihak ketiga atau apabila salah satu Pihak berkeinginan untuk
mempublikasikan informasi atau hasil penelitian yang dihasilkan dari
kegiatan di bawah MOU ini kepada publik melalui makalah penelitian dan
artikel ilmiah, Pihak tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Pihak lainnya;
3.
Para Pihak sepakat bahwa ketentuan pasal ini wajib terus mengikat antara
Para Pihak selama tiga (3) tahun setelah berakhirnya MOU ini, kecuali
disepakati sebaliknya secara bersama oleh Para Pihak;
PasaiVII
BATASAN PERSONIL
Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan MOU ini harus
menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah negara
tuan rumah, dan akan menghindari kegiatan yang tidak sejalan dengan maksud
dan tujuan dari MOU ini.
Pasal VIII
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1.
"Hak Kekayaan lntelektual" yang digunakan dalam MOU ini bermakna
sebagai berikut:
a.
Termasuk setiap dan semua hak kekayaan intelektual di seluruh dunia,
namun tidak terbatas pada, hak paten, hak atas penemuan sederhana,
hak desain, hak merek dagang, hak cipta, dan hak untuk memperoleh
hak-hak tersebut;
b.
Termasuk kecakapan teknis, namun tidak terbatas pada, informasi
teknis, data eksperimen, bahan sampel, dan gambar, yang dapat
dirahasiakan dan bersifat eksklusif dan ditetapkan melalui konsultasi
antara Para Pihak.
2.
Para Pihak menyetujui kepemilikan atas Hak Kekayaan lntelektual sebagai
berikut:
a.
Hak Kekayaan lntelektual yang terkait dengan penemuan yang dibuat
secara mandiri oleh seorang peneliti dari salah satu Pihak wajib dimiliki
sepenuhnya oleh Pihak tersebut.
b.
Hak Kekayaan lntelektual yang terkait dengan penemuan yang dibuat
bersama oleh para peneliti dari kedua Pihak ("Hak Milik Bersama
Kekayaan lntelektual") harus dimiliki bersama oleh Para Pihak dengan
tingkat kepemilikan yang akan ditentukan melalui konsultasi antara Para
Pihak, dengan mempertimbangkan kontribusi yang diberikan oleh
masing-masing Pihak.
3.
Para Pihak harus bertanggung jawab untuk penerapan dan biaya
pemeliharaan dari Hak Milik Bersama Kekayaan
proporsional sesuai besaran kepemilikan masing-masing.
lntelektual secara
4.
Kecuali disepakati sebaliknya oleh Para Pihak, pembayaran apapun,
termasuk namun tidak terbatas pada royalti dan pembayaran awal atau
pembayaran lump sum, yang dihasilkan dari Hak Milik Bersama Kekayaan
lntelektual yang diciptakan atau dibuat selama penelitian bersama atau
kegiatan kerja sama sesuai dengan MOU ini akan dibagi oleh Pihak
sebanding dengan besaran kepemilikan.
5.
Sebuah Pihak harus mengganti kerugian Pihak lain apabila terjadi
pelanggaran hak-hak sah pihak ketiga yang dibawa Pihak dimaksud ke
dalam wilayah Pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan proyek terkait MoU
ini.
PasaiiX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan MOU ini harus
diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau negosiasi antara Para
Pihak.
PasaiX
AMENDEMEN
Setiap amendemen MoU wajib dilakukan hanya setelah konsultasi dan ditulis
dengan persetujuan bersama Para Pihak.
Pasal XI
MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGHENTIAN
1.
MOU ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap
berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun.
2.
Tanpa mengabaikan hal-hal dalam pasal ini ini, salah satu Pihak dapat
mengakhiri MOU setiap saat dengan memberitahukan Pihak lainnya
mengenai keinginannya untuk mengakhiri MOU ini dengan pemberitahuan
secara tertulis paling lambat enam (6) bulan sebelumnya. Setelah
pemberitahuan penghentian, Para Pihak akan mengadakan konsultasi untuk
membahas pendekatan di masa depan dan masalah yang tersisa.
3. Penghentian MOU ini tidak ak:an mempengaruhi keabsahan dan berlakunya
setiap pengaturan, kegiatan atau program yang telah disepakati sebelum
tanggal pengakhiran MOU ini sampai selesainya pengaturan, kegiatan atau
program tersebut, kecuali sebaliknya oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan dl bawah lnl telah menandatanganl
Memorandum Saling Pengertian ini.
DITANDATANGANI dalam dua salinan di Tsukuba, Jepang pada tanggal 15
Desember 2014 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, semua naskah
dimaksud berkekuatan sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah
bahasa Inggris yang wajib berlaku.
Untuk Badan Geologl, Kementerlan
Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesi'
Signed
Dr. Surqlto
Kepala Bad~ Geologi
Untuk National Institute of
Advanced Industrial Science and
Technology
Signed
Dr.EI~chiTsukuda
Direktur Geological SUrvey of Japan
I
f_,
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND
TECHNOLOGY OF JAPAN
AND
THE GEOLOGICAL AGENCY OF THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL
RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
CONCERNING
COOPERATION IN GEOLOGICAL HAZARD AND GEOTHERMAL ENERGY
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) acting
through the Geological Survey of Japan (GSJ), hereinafter referred to as
"GSJ/AIST" ,and The Geological Agency of the Ministry of Energy and Mineral
Resources of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as
(hereinafter
referred
to
singularly
as
"the
Party"
and
"GA",
collectively
as
"the Parties");
DESIRING to cooperate in joint investigations and exchanges in the fields of
geological hazard and geothermal energy that of mutual interest ·and beneficial to
the Parties;
CONVINCED that an essential means to achieve such cooperation is the
conclusion and implementation of an understanding;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries as
well as the policies and procedures concerning international cooperation;
HAVE AGREED as follows:
I
Article I
OBJECTIVES
The Parties agree to conduct scientific and technical cooperation activities for
peaceful purpose in the field of geoscience on the basis of equality, reciprocity
and mutual benefit. The Parties will benefit by cooperation and the exchange of
information, scientific and technical personnel.
Article II
FORMS OF COOPERATION
The cooperation may include the following:
1.
Exchanges of scientific and technical information;
2.
Exchange of study visits and scientists;
3.
Joint organization of symposia, conferences, workshops and lectures; and
4.
Other forms of cooperation as may be mutually agreed between the Parties.
Article Ill
AREAS OF COOPERATION
Subjects initially identified as having potential for cooperation include the
following activities:
1.
Joint Research and development on volcanology and geothermal resources;
2.
Geological maps compilation;
3.
Information and data sharing;
4.
Other areas of cooperation of mutual interest to the Parties.
\
Article IV
IMPLEMENTATION
The Parties shall decide in writing upon any activity carried out under this MOUin
advance. Whenever more than the exchange of technical information or visits of
individuals are contemplated, such activity shall be described in an agreed
arrangement pursuant to this MOU, which shall set forth in terms appropriate to
the activity, a work plan, staffing requirements, cost estimates, funding sources
and other undertakings, obligations, or conditions not included in this MOU.
Article V
THIRD PARTIES
Should any Party request cooperation beyond the capacity of the other Party, the
Party may involve any third party by mutual written consent of the other Party.
Article VI
CONFIDENTIALITY OF INFORMATION AND PUBLICATION
1.
Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of
documents, information and other data received from or supplied to the
other Party during the period of the implementation of this MOU;
2.
If either Party wishes to disclose confidential data and/or information
resulted from the cooperation activities under this MOU to any third Party or
if either Party wishes to disclose information or research results generated
from the activities under this MOU to public through research papers and
journal articles, the disclosing Party must obtain prior written consent from
the other Party before any disclosure is made;
3.
The Parties agree that the provision of this article shall continue to be
binding between the Parties for three (3) years after the termination of this
MOU unless otherwise mutually agreed to between the Parties;
4.
The Provision of this article shall not prejudice the prevailing laws and
regulations of the Parties.
Article VII
LIMITATION OF THE PERSONNEL
Any persons engaged in activities related to this MOUshall respect political
independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country, and will
avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives of this MOU.
Article VIII
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
"Intellectual Property Rights" as used in this MOU means the following:
a.
Any and all world-wide intellectual property rights, including but not
limited to, patent right, utility model right, design right, trademark right,
copyright, and right to obtain these rights;
b.
Know-how,
including
but
not
limited
to,
technical
information,
experimentation data, sample materials, and drawings, which is of
concealable
and
proprietary nature
and
is
designated
through
consultation between the Parties.
2.
The Parties agrees the ownership over the Intellectual Property Rights as
follows:
a.
The
Intellectual Property Rights
related
to an
invention made
independently by a researcher of either Party shall be owned solely by
such Party.
b.
The Intellectual Property Rights related to an invention made jointly by
researchers of both Parties ("Jointly-Owned
Intellectual Property
Rights") shall be owned jointly by the Parties with the extent of the
ownership to be determined through consultation between the Parties,
taking into consideration the contributions made by each Party.
3.
Parties shall be responsible for the application and maintenance expenses
of the Jointly-Owned Intellectual Property Rights proportionate to their
respective holdings.
4.
Unless otherwise agreed to by the Parties, any payment, including but not
limited to royalties and initial payment or lump sum payments, resulting from
any Jointly-Owned Intellectual Property Rights invented or created during
the joint research or cooperative activities pursuant to this MOU shall be
shared by the Parties in proportion to the ownership.
I
5.
A Party shall indemnify the other Party from any infringement of third party's
legitimate rights that is brought by the Party into the territory of the other
Party for the implementation of any project activities pursuant to this MOU.
Article IX
SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Differences arising out of the interpretation or implementation of this MOU shall
be settled amicably by mutual consultation or negotiation between the Parties.
Article X
AMENDMENT
Any amendment to this MOU shall be made only after consultation and be written
with mutual consent of the Parties.
Article XI
DURATION, ENTRY INTO EFFECT AND TERMINATION
1.
This MOU shall come into force on the date of signing and shall remain
force for a period of five (5) years.
2.
Notwithstanding anything in this Arcticle, either Party may terminate the
MOU at any time by notifying the other Party of its intention to terminate this
MOU by a notice in writing at least six (6) months prior to its intention to do
so. Upon the notice of termination, the Parties shall enter into consultation
to discuss the future approach and any remaining issues.
3.
The termination of this MOU shall not affect the validity and duration of any
arrangements, activities or programs which have been agreed upon prior to
the date of termination of this MOU until the completion of such
arrangements, activities or programs, unless the Parties agree otherwise.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned have signed this Memorandum of
Understanding.
Done in duplicate at Tsukuba, Japan on the lSU' day of December 2014 in
Bahasa and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence
of the interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text
shall prevail.
For the Geological Agency of
Ministry of Energy and Mineral
Resources of the Republic of
Indonesia
For the National Institute of
Advanced lndusbial Science and
Technology
Signed
Signed
Dr. Suro..P
Dr. Eikichi Tsukuda
Director Geological SurYey of Japan
Head of Geologi~l Agency