MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MERCY-USA FOR AID AMO DEVELOPMENT, Inc.
MENGENAI
PEMBANGUNAN PEDESAAN DALAM RANGKA PENGENTASAN
KEMISKINAN, KEHIDUPAN BERKELANJUTAN DAN
KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PENINGKATAN PERTANIAN
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANT ARA
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MERCY-USA FOR AID AND DEVELOPMENT Inc.
MENGENAI
PEMBANGUNAN PEDESAAN DALAM RANGKA PENGENTASAN
KEMISKINAN, KEHIDUPAN BERKELANJUTAN DAN KESEJAHTERAAN
PETANI MELALUI PENINGKATAN PERTANIAN
Kementerian Pertanian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kementerian), dan
Mercy-USA for Aid and Development Inc. (selanjutnya disebut M-USA),
selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "para Pihak";
Mempertimbangkan persamaan kepentingan Para Pihak dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial dan ekonomi para petani dan masyarakat pedesaan melalui
pendekatan pengembangan pedesaan terpadu;
Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengenai kerjasama
teknis internasional;
TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAr BERIKUT:
PASALI
TUJUAN
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah memajukan pengentasan
kemiskinan,
kehidupan
yang
berkelanjutan
kesejahteraan
sosial dan
pengembangan
pedesaan
berkelanjutan
melalui
upaya
peningkatan
kewirausahaan, ketrampilan dibidang pertanian, kemampuan managerial dari aset
pertanian lokal untuk kemajuan penduduk dipedesaan, utamanya petani.
PASAL II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Para Pihak setuju untuk mengadakan kerjasama dalam bidang :
1. Peningkatan produksi dan populasi ternak melalui melalui ketentuan produk
yang tepat, peningkatan kapasitas terhadap kemampuan beternak bagi para
petani dan pekerja pertananian sehingga dapat meningkatkan kemampuan
produksi pertanian;
2. Peningkatan kemampuan petani dalarn mengatur kegiatan pertanian
berkelanjutan/agribisnis rnelalui kegiatan pelatihan dan program magang;
3. Mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi
pertanian daerah melalui pelatihan-pelatihan perencanaan bisnis in-farm dan
off-farm dan manajemen agribisnis.
PASAL Ill
WILAYAH KERJA
1. Para Pihak setuju untuk melakukan kerja sama pada wilayah kerja yang
meliputi Provinsi Sumatera Utara, Jambi dan Sumatera Barat.
2. Perubahan dan penambahan wilayah kerja wajib memperoleh persetujuan
secara tertulis dari Para Pihak.
PASAL IV
MITRA KERJA
Untuk melaksanakan MSP, Kementerian menunjuk Biro Kerjasama Luar Negeri
sebagai mitra kerja M-USA (seianjutnya disebut sebagai mitra kerja).
PASAL V
. ,HAHAN PROGRAM
Mekanisme kerjasama diuraikan dalam Arahan Program yang tercantum pada
Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari MSP ini.
PASAL VI
RENCANA KERJA
1. Penjabaran program harus ditetapkan dalam Rencana Kerja lnduk 3 (tiga)
tahun dan Rencana Tahunan berisi rincian spesifikasi program masing-masing
terrnasuk kegiatan-kegiatan, tujuan-tujuan, rencana kerja dan rencana
keuangan.
2. Program Kegiatan lnduk 3 (tiga) tahun harus ditetapkan dan disetujui oleh Para
Pihak.
3. Mitra Kerja harus memfasilitasi M-USA dan Pemerintah Daerah dalam
mempersiapkan Rencana Operasional Tahunan.
4. Rencana Kerja Tahunan harus mencakup seluruh rencana kegiatan oleh MUSA dalam satu tahun.
5. Pelaksanaan program dalam rangka MSP ini harus dievaluasi secara berkala
setiap tahun.
6. Evaluasi dimaksud dapat diselenggarakan melalui pertemuan tahunan dan/atau
apabila diperlukan dengan melibatkan institusi terkait dari Kementerian atau
lainnya di tingkat pusat dan daerah
I
PASAL VII
KEWAJIBAN
i
Kementerian harus :
1. Berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, koordinasi, monitoring dan
evaluasi mengenai kemajuan kegiatan-kegiatan dan program-program yang
dilaksanakan sesuai MSP ini;
2. Mendorong partisipasi unit-unit terkait Pemerintan Daerah demi pelaksanaan
kegiatan-kegiatan dan program-program secara efektif dan efisien di wilayah
kerjanya;
3. Membantu M-USA dalam pengurusan ijin-ijin masuk, tinggal dan keluar bagi
maksimal 3 (tiga) orang tenaga asing yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan dan
program-program dalam MSP, yang disetujui sebelumnya secara tertulis oleh
Kementerian untuk terlibat dalam pelaksanaan MSP;
4. Membantu M-USA dalam memperoleh pembebasan pajak dan bea cukai yang
harus diproses sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia;
5. Melaksanakan koordinasi jika diperlukan dengan M-USA dan institusi
Pemerintah terkait lainnya untuk mengkaji ulang pelaksanaan MSP ini secara
tahunan.
M-USA harus :
1. Memberikan pelatihan pertanian, kewirausahaan, manajemen pertanian dan
pengembangan komunitas pedesaan;
2. Menyediakan tenaga ahli lokal kompeten untuk menjamin pengalihan ilmu
pengetahuan, keterampilan dan teknologi dalam melaksanakan programprogram tersebut;
3. Menyediakan dana dan peralatan guna melaksanakan program-program
tersebut;
4. Memprioritaskan sumberdaya lokal termasuk produk dan sumberdaya manusia
lokal;
5. Mendorong partisipasi petani anggota kelompok usaha tani untuk
meningkatkan pembangunan pertanian;
6. Menyampaikan laporan tahunan kepada Kementerian mengenai pelaksanaan
MSP ini;
7. Mempertahankan koordinasi dengan Kementerian dan lnstitusi Pemerintahan
terkait dalam rangka membahas kemajuan pelaksanaan dari MSP ini;
8. Melaksanakan koordinasi secara reguler dengan Pemerintah Daerah terkait
mengenai pelaksanaan kegiatan dan program di setiap lokasi.
PASAL VIII
KETERLIBATAN ORGANISASI MASYARAKAT LOKAL
1. M-USA harus bekerjasama dengan organisasi berbasis penduduk lokal dan
atau organisasi nasional non pemerintah yang disetujui oleh Kementerian.
2. Organisasi dimaksud dalam paragraf 1 di atas harus terdaftar secara hukum
dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan hukum dan
peraturan perundang-undangan.
PASAL IX
STA TUS ASSET
Setelah kerjasama selesai, kepemilikan asset yang dibeli oleh M-USA dalam
rangka melaksanakan kerjasama sesuai MSP ini, harus diputuskan berdasarkan
kesepakatan bersama antara para Pihak.
PASAL X
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
1. M-USA menjamin seluruh kegialan dan personilnya harus :
a. Memperhatikan, menghormati dan mentaati sesuai hukum dan peraturan
perundangan seta kebijakan yang berlaku di Indonesia;
b. Menghormati integritas dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
c. Menghormati kebiasaan, tradisi dan agama yang ada di masyarakat
Republik Indonesia;
d. Tidak mendukung semua gerakan separatisme di Republik Indonesia;
e. Tidak terlibat dalam kegiatan intelejen atau klandestin di Republik
Indonesia;
f. Tidak terlibat dalam kegiatan politik di Republik Indonesia;
g. Tidak terlibat di dalam kegiatan komersial dan pengumpulan dana di dalam
negara Republik Indonesia
h. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan diluar yang telah disetujui bersama
oleh Para Pihak dan mitra kerja Pemerintah;
1.
Tidak melakukan kegiatan penyebaran agama di Republik Indonesia;
j. Tidak melakukan kegiatan di daerah konflik dan daerah sensitif perbatasan.
2. Pelanggaran terhadap butir-butir di atas akan berakibat penarikan seluruh ijin
bagi personil terkait dan penghentian MSP .
SUMBER DAYA
GENET~K
PASAL XI
DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
1. Para Pihak harus mengakui nilai dari sumber daya genetik dan pengetahuan
tradisional yang dikenal dengan nama Sumber daya Genetik dan Pengetahuan
Tradisonal (selanjutnya disebut SDGPT) dan mengakui hak pemegang SDGPT
bagi perlindungan yang efektif terhadap penyalahgunaan dan pemanfaatan
secara tidak patut SDGPT dari para Pihak.
2. SDGPT harus dilindungi dari kesalahan penyalahgunaan dan pemanfaatan
secara tidak patut SDGPT di kedua Pihak.
3. Setiap perolehan, pemanfaatan atau penggunaan dari SDGPT melalui usaha
yang tidak adil atau terselubung merupakan suatu tindakan pemanfaatan
secara tidak patut. Pemanfaatan tidak patut juga termasuk mendapatkan
keuntungan bisnis dari perolehan, pemanfaatan atau penggunaan SDGPT
ketika seorang pengguna SDGPT mengetahui, atau tidak memperdulikan, yang
diperoleh atau dimanfaatkan melalui cara yang tidak adil dan aktivitas komersil
lainnya yang bertentangan dengan praktek hukum yang tidak adil atas SDGPT.
4. Setiap akses dan penggunaan SDGPT dari masing-masing pihak di bawah
pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini memerlukan izin terlebih
dahulu dari pihak terkait yang berwenang . Para pihak wajib memastikan bahwa
masyarakat lokal harus diinformasikan terlebih dahulu mengenai akses dan
hasil dari aktivitas kerjasama dan kolaborasi penggunaan SDGPT.
5. Ketika kerjasama dan/atau aktivitas kolaborasi di bawah Memorandum saling
Pengertian memanfaatkan SDGPT untuk tujuan komersil, pihak, atas nama
masyarakat lokal , berhak atas kekayaan intelektual, yang mana sesuai, dan
terkait kontribusi manfaat.
6. Manfaat-manfaat dari per1indungan SDGPT kepada para pemegangnya
termasuk pembag1an yang adil dan layak dari manfaat-manfaat yang timbul dari
bisnis dan industrialisasi penggunaan SDGPT tersebut.
7. Alat hukum harus tersedia untuk menyediakan perbaikan bagi pemegang
SDGPT dalam hal pembagian manfaat yang adil dan layak sebagaimana dalam
paragraf 6 tidak terjadi.
PASAL XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Perbedaan atau sengketa diantara para Pihak yang timbul dari penafsiran atau
pelaksanaan dari MSP ini harus diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi
dan/atau perundingan antara Para Pihak yang didasari prinsip saling menghormati
dan pengertian.
PASAL XIII
AMANDEMEN
1. MSP ini hanya dapat diubah setelah melalui konsultasi dan persetujuan
bersama secara tertulis dari Para Pihak.
2. Perubahan dimaksud mulai berlaku pada saat tanggal penandatanganan
amandemen.
PASAL XIV
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN AKHIR MASA BERLAKU
1. MSP ini mulai berlaku pada saat tanggal penandatanganan dan akan berlaku
untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.
2. MSP ini dapat diperpanjang atau dihentikan oleh salah satu Pihak dengan
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan sebelum masa MSP ini berakhir.
3. Berakhirnya MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu
dari segala program yang dibuat berdasarkan MSP ini hingga selesainya
program tersebut kecuali para Pihak menentukan lain.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani
Memorandum Saling Pengertian ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal --~- bulan --~$.~- tahun
Dua Ribu Sepuluh, dalam bahasa Indonesia dan lnggris, kedua naskah memiliki
kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka
naskah bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONES!A
rh.~·~s:~
Farid
Baktir
Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri
UNTUK MERCY-USA FOR AID
AND DEVELOPMENT, Inc.
~~
T. Muhammad Nasir Manan
Country Director
LAMPI RAN
ARAHAN PROGRAM
A. PROGRAM
Program harus meliputi:
1.
Menyediakan bantuan teknis dan material terkait termasuk program
pendidikan, seminar, workshop, pelatihan dan pendampingan.
2.
Mendorong pengembangan masyarakat terpadu melalui pengembangan
kapasitas, pengembangan keberlanjutan, peningkatan produktivitas, integrasi
dan partisipasi masyarakat khususnya bagi organisasi berbasis masyarakat
pertanian dan lembaga pengembangan lokal di daerah pedesaan.
3.
Peningkatan keterampilan teknis dan manajerial untuk pengembangan
kapasitas sumberdaya manusia serta penguatan kelembagaan petani dan
lembaga pedesaan lain untuk mendukung pengentasan kemiskinan,
kehidupan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial.
4.
Meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan dalam kegiatan-kegiatan
yang bertujuan untuk menciptakan tambahan pendapatan maupun pangan.
5.
Perlindungan sumberdaya alam melalui produksi hijau, pengelolaan
sumberdaya alam dan/atau praktek-praktek pertanian agro-ekologi.
6.
Pelatihan
dibidang
perencanaan
dan
pengaturan
kesejahteraan
berkelanjutan/kegiatan agribisnis.
7.
Kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan pertanian dan
masyarakat pedesaan.
B. MEKANISME
1.
2.
3.
4.
5.
M-USA harus menyiapkan Rencana Kerja lnduk sebagai acuan dalam
pelaksanaan program.
Rencana Kerja lnduk harus dibahas dan disetujui oleh para Pihak.
M-USA harus berkonsultasi dengan Mitra kerja dan instansi Pemerintah
Daerah dalam perencanaan dan persiapan pelaksanaan setiap program
untuk menjamin bahwa kegiatan dan program sesuai dengan Rencana dan
Strategi Pembangunan Nasional serta sesuai dengan prioritas daerah.
Rincian setiap kegiatan atau program harus ditetapkan dalam Rencana Kerja
Tahunan yang disampaikan kepada Mitra Kerja untuk memperoleh
peninjauan dan persetujuan dari Kementerian.
Pelaksanaan dari seluruh program harus dikonsultasikan kepada
Kementerian melalui Mitra Kerja.
I
C. MONITORING AND EVALUATION
Monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di bawah i11
1.
Program yang dilaksanakan oleh M-USA atau Organisasi yang berba~ ,
masyarakat bekerjasama dengan M-USA, harus memiliki kompon1,
monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak dan capaian program.
2.
Monitoring harus dilakukan oleh Para Pihak bersama dengan institusi terk
lain, setiap tahun atau kuartal sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Ke
secara berkelanjutan. M-USA harus mengkoordinasi dan menyediak
pengaturan yang diperlukan untuk setiap wakil-wakil ini.
3.
Hasil monitoring dan evaluasi harus disampaikan oleh M-USA kepada Mi r
kerja dan instansi Pemerintah terkait lainnya.
D. LAPORAN
M-USA harus menyampaikan laporan tahunan kepada Mitra Kerja d
instansi Pemerintah berwenang lainnya mencakup:
a.
Kegiatan-kegiatan dan capaian dari proyek dan program yang tel ,
selesai maupun sedang berjalan.
b.
Keberlanjutan dan evaluasi dari program.
c.
Laporan keuangan, pengeluaran untuk proyek dan program termas ·
perlengkapan dan pembiayaan/pengeluaran tenaga ahli.
d.
Penilaian, temuan dan saran-saran untuk tindak lanjut.
e.
Peristiwa yang tidal< dapat diramalkan, masalah dan hambata r
hambatan yang dihadapi.
2. Seluruh laporan dibuat dalam dua bahasa yakni bahasa lnggris dan lndonesi<
1.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
MINISTRY OF AGRICULTURE OF REPUBLIC OF INDONESIA
AND
MERCY-USA FOR AID AND DEVELOPMENT, Inc.
CONCERNING
RURAL DEVELOPMENT FOR POVERTY ALLEVIATION AND
SUSTAINABLE LIVELIHOOD AND FARMERS WELFARE
THROUGH AGRICULTURE INTERVENTIONS
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
MINISTRY OF AG RIC UL TURE OF REPUBLIC OF INDONESIA
AND
MERCY-USA FOR AID AND DEVELOPMENT, Inc.
CONCERNING
RURAL DEVELOPMENT FOR POVERTY ALLEVIATION AND SUSTAINABLE
LIVELIHOOD, FAMERS WELFARE THROUGH AGRICULTURE
INTERVENTIONS
The Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia (hereinafter referred to as
Ministry), and Mercy-USA for Aid and Development, Inc. (referred to as M-USA),
hereinafter collectively referred to as the "Parties".
Considering their common interest in improving social and economic welfare of
farmers and rural populations through integrated rural development approaches;
Pursuant to the prevailing laws and regulations in Indonesia, as well as the
procedures and policies of the Government of the Republic of Indonesia,
concerning international technical cooperation;
HAVE REACHED AN UNDERSTANDING AS FOLLOWS:
ARTICLE I
OBJECTIVE
The objectives of this Memorandum of Understanding are to promote poverty
alleviation, sustainable livelihood and sustainable rural development through
substantial contribution to the improvement efforts in entrepreneurship, agricultural
skills, and managerial skills on local agricultural assets for the advancement of
people living in rural areas, especially farmers.
ARTICLE II
SCOPE OF COOPERATION
The Parties agree to cooperate in the following fields:
1. Increase of cattle production and population through provision of appropriate
input production, capacity building on husbandry skills for farmers and
agricultural workers that may lead to better increased produce of farming;
1
2. Enrichment of farmers' skills in managing sustainable agricultural
livelihood/agribusiness activities through provision of trainings and
apprenticeship programs;
3. Support to the local Governments' efforts in developing local agricultural
potentials through provision of trainings on in-farm and off-farm business
planning, and agribusiness management.
ARTICLE Ill
WORKING AREAS
1. The Parties agree to work together in working areas covering the Provinces of
North Sumatera, Jambi and West Sumatera.
2. Any change and addition of working areas shall be agreed in writing by the
Parties.
ARTICLE IV
COUNTERPART
To implement this MOU, the Ministry appoints the International Cooperation
Bureau as the Counterpart of M-USA(hereinafter referred as the Counterpart).
ARTICLE V
PROGRAM DIRECTION
The mechanism of the cooperation is defined in the Program Direction which is set
out in the Annex and constitutes an integral part of this MOU.
ARTICLE VI
PLAN OF OPERATION
1. The description of programs shall be defined in the 3 (three) years Master Plan
of Operation and the Annual Plan containing detailed specification of the
respective programs including activities, objectives, work plan and budgeting.
2. The 3 (three) years Master Plan of Operation shall be drawn up and agreed by
the Parties.
3. The Counterpart shall facilitate M-USA and the local governments in preparing
the Annual Plan of Operation.
4. The Annual Plan of Operation shall contain the overall operation plan of M-USA
in a year.
5. The implementation of the programs under this MOU shall be assessed
annually.
6. Such assessment may involve an annual and/or necessary consultative and
coordination meeting with relevant institutions of Ministry or others at the central
and local Government levels.
ARTICLE VII
OBLIGATION
Ministry shall:
1. actively participate in the planning, coordinating, monitoring and evaluating the
progress of activities and programs implemented under this Memorandum of
Understanding;
2. encourage participation of local relevant Government units for effective and
efficient implementation of such activities and programs in their respective
areas;
3. assist M-USA in arranging permits to enter, stay and leave Indonesia for
maximum 3 (three) foreign employees engaged in activities and programs
hereunder, agreed upon prior written approval of Ministry to be involved in the
implementation of this Memorandum of Understanding;
4. assist M-USA in obtaining tax and custom duties exemption that shall be
processed in accordance with the prevailing laws and regulations of the
Republic of Indonesia;
5. conduct necessary coordination with M-USA and other Governmental
institutions for annual review on the implementations of this Memorandum of
Understanding.
M-USA shall:
1. provide trainings on agriculture, entrepreneurship, agricultural management,
and community development;
2. provide qualified local experts to ensure transfer of knowledge, skills, and
technology in implementation of programs hereunder;
3. provide funds and equipment for the implementation of programs hereunder;
4. prioritize local resources including locally-made products and local human
resources;
5. encourage participation of farmers in farmer association that promote
agricultural development;
6. submit annual report to Ministry on the implementation of this Memorandum of
Understanding;
7. maintain coordination with Ministry and relevant Governmental institutions for
discussion on the progress of implementation of this Memorandum of
Understanding;
8. coordinate regularly with relevant local Government on implementation of
activities and programs in every program location.
ARTICLE vrn
INVOLVEMENT OF LOCAL PARTNER
1. M-USA shall work with local community-based organization and/or national
non-governmental organizations upon prior consent of Ministry.
2. Such organizations referred to in paragraph 1 above should be legally
registered, and endorsed by the Government of Indonesia according to the
prevailing laws and regulations.
ARTICLE IX
ST A TUS OF ASSETS
After the completion of the cooperation, the ownership of any assets purchased by
M-USA for the implementation of the cooperation under this MOU shall be decided
by mutual consent of the Parties.
ARTICLE X
LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
1. M-USA assures that all of its activities and employees shall:
a. Observe, respect and comply with the laws and regulation and policies of
the Government;
b. Respect the integrity and sovereignty of the Republic of Indonesia;
c. Respect the customs, traditions and religions of the local community in the
Republic of Indonesia;
d. Refrain from supporting any form of separatist movements in the Republic of
Indonesia;
e. Refrain from involving in any form of intelligence or clandestine activities in
the Republic of Indonesia;
f. Refrain from engaging in any political in the Republic of Indonesia;
g. Refrain from engaging in commercial activities and fund rising in the
Republic of Indonesia;
h. Refrain from conducting any activities other than those jointly agreed by the
Parties and the Government Counterparts;
i. Refrain from conducting any religious propagation in the Republic of
Indonesia;
J. Refrain from conducting any activities in conflict areas and sensitive border
regions.
2. Any violation of the above mentioned points may result in revocation of all
permits and the concerned personnel and termination of the MOU.
ARTICLE XI
GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE
1. The Parties shall recognize the value of genetic resources, traditional
knowledge and folklore (hereinafter "GRTK"), and recognize the rights of holder
GRTK to the effective protection over GRTK against misuse and
misappropriation of both Parties.
2. GRTK shall be protected against misuse and misappropriating in both Parties.
3. Any acquisition, appropriation or utilization of GRTK by unfair or illicit means
constitute an act of misappropriation. Misappropriation may also include
deriving commercial benefit from the acquisition, appropriation or utilization of
GRTK when the person using GRTK knows, or is negligent in failing to know,
that it was acquired or appropriated by unfair means and other commercial
activities contrary to honest practices that gain inequitable from GRTK.
4. Any access to and use of GRTK of the respective Party under the
implementation of this Memorandum of Understanding shall require prior
consent permit from the relevant authorities of the party. The Parties shall
ensure that the local communities concerned shall be prior informed consent
with access and informed with the results of the cooperative and/or collaborate
activities using such GRTK.
5. When the cooperative and/or collaborate activities under this Memorandum of
Understanding utilize GRTK for commercial purpose, the party, on behalf of its
local communities concerned, shall be entitled to the right of intellectual
property, where appropriate, and associated benefit sharing.
6. The benefits of protection of GRTK to which its holders are entitled include the
fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial or industrial
use of that GRTK.
7. Legal means should be available to provide remedies for holders of GRTK in
cases where the fair and equitable sharing of benefits are provided for in
paragraph 6 has not occurred .
ARTICLE XII
DISPUTE SETTLEMENT
Any difference or dispute between the parties related to interpretation and
implementation of this MOU shall be settled amicably through consultations and/or
negotiations between the Parties based on the principles of mutual respect and
understanding.
ARTICLE XIII
AMENDMENT
1. Any amendment to this MOU should only be made after consultation and by
mutual written consent of the Parties.
2. Such amendment shall come into force on the date of the signing of the
amendment.
1
I
ARTICLE XIV
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This MOU shall be effective on the date of its signing and shall be effective for a
period of 3 (three) years.
2. This MOU may be extended or terminated by either Party by giving written
notification to the other Party at least 6 (six) months prior to the end of the term
of the MOU.
3. The termination of this MOU shall not affect the validity and duration of any
ongoing programs under this MOU until completion of such programs unless
the Parties decide otherwise.
I
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, has signed this Memorandum of
Understanding.
.fo.~ay
~.~.t.....
DONE in duplicate at Jakarta on this
of ...
in the year Two
Thousand and Ten, in 2 (two) originals in the Indonesian and English languages,
both texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation,
the English text shall prevail.
For
MINISTRY OF AGRICULTURE
REPUBLIC OF INDONESIA
~.f4._
Farid Hasan Baktir
Director of International
Cooperation Bureau
For
MERCY-USA FOR AID AND
DEVELOPMENT, Inc.
(\M~
T. Muhammad Nasir Manan
Country Director
I
ANNEX
PROGRAM DIRECTION
A. PROGRAM
The program shall include:
1.
Providing related technical and material assistance including educational
programs, seminars, workshops, training mentoring.
2.
Enhancing integrated community development through capacity development,
sustainable development, productivity enhancement, integration and people
participation in particular with farmer's community-based organizations (CBO)
and other local development institutions in rural areas.
3.
Increasing managerial and technical skills to develop human resources'
capacity as well as strengthening farmers and other rural institutions in
promoting poverty alleviation, sustainable livelihoods and social welfare.
4.
Enhancing the participation of rural population in additional income/food
generation activities.
5.
Protecting natural resources through green production, proper management
of natural resources and/or agro-ecological farming practices.
6.
Training on planning and managing sustainable livelihood/agribusiness
activities.
7.
Other projects related to agriculture and rural population development.
1
B. MECHANISM
1.
2.
3.
4.
5.
M-USA shall prepare a Plan of Operation as reference for the program
implementation.
The Parties shall discuss and agree with the Plan of Operation.
M-USA shall consult with the Counterpart and relevant local Government in
the planning and preparing implementation of each program to ensure its
integration with the National Development Plan and Strategy as well as with
local priorities.
Detailed description on each of all programs shall be set forth in the Annual
Plan of the Operation, submitted to the Counterpart for review and approval of
Ministry.
Implementation of all programs shall be consulted to Ministry through the
Counterpart.
C. MONITORING AND EVALUATION
Monitoring and evaluation shall be carried out as set forth below:
1.
The programs implemented by M-USA or local Community-Based
Organizations cooperating with M-USA, shall have monitoring and evaluation
component to measure the impact and achievements/accomplishments of the
programs.
2.
Monitoring shall be conducted by the Parties together with other related
institutions, every year or quarterly as defined in the Plan of Operation, on an
ongoing basis. M-USA shall coordinate and provide any reasonably-needed
arrangement for each of these representatives.
3.
The results of monitoring and evaluation shall be submitted by M-USA to the
Counterpart and other related Government institutions.
D. REPORTING
1.
2.
M-USA shall submit an annual report to the Counterpart and the relevant
Government authorities concerned, covering:
a.
Activities and achievements/accomplishments of the completed and
ongoing projects and programs .
b.
Continuation and evaluation of the programs.
c.
Financial report, regarding expenditures for the program and projects
including equipment and expert's cost/expenses.
d.
Assessment, findings and recommendation for further actions.
e.
Unforeseen events, problems and constraints faced.
All reports are prepared in both languages of English and Indonesian.