_CHi·~. J

.,
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHAT AN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
THE CAMBODIA TRUST
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ORTOTIK PROSTETIK
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "KEMENKES", dan THE
CAMBODIA TRUST, selanjutnya disebut "CT", dan sclanjutnya secara bersama disebut
"Para Pihak";
MENGINGAT bahwa CT adalah lembaga pembangumm interrnsional non-pemerintah yang
bersifat non sektarian, non-politik dan nir-laba,
MENGAKUI kerjasama Para Pihak yang Ieiah dibentuk berdasartzan Memorandum Saling
Pengertian tentang Pembentukan Pusat Pelatihan Ortotik Prostetik yang ditandatangani di
Jakarta tanggal 6 Januari 2009;
BERKEINGINAN untuk melanjutkan kerjasama antara Para P1hak dalam Pengembangan
Pendidikan Ortotik Prostetik Di Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I ;
SESUAI dengan peraturan perundang-undangan. dan keb:jakan-kebiJakan serta prosedur
Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku ;
TELAH MENCAPAI suatu pengertian sebagai berikut:
PASAL1
TUJUAN KERJASAMA
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) in1 adalah untul< membangun kerjasama
antara Para Pihak dalam rangka Pengembangan Pend idikan Ortotik Prostetik Di Jurusan
Ortotik Prostetik (OP) Poltekkes Kemenkes Jakarta I untul< rr•encapai level internasional
berdasarkan standar World Health Organization (WIIO) dan h\.)rnational Society For
ProsthetiCS and OrthotiCS (ISPO)
PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Para Pihak sepakat bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan , untuk:
a. Pengembangan Jurusan Ortotik Prosteti!< Katcgori 2 dt Poltekkes Kemenkes Jakarta I
yang terakreditasi oleh ISPO
b. Lu lusan Poltel<kes Kemenkes Jakarta I mendapatkan sertifil<at reg istrasi dan !SPO
_CHi·~.
J
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Penempatan semua calon dosen OP kategori 1 setelah menyelesaikan pendidikan di
luar negeri di Jurusan OP Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
Pengiriman calon dosen untuk mengikuti pendidikan OP Kategori 1 ke luar negeri dalam
rangka pemenuhan kebutuhan dosen OP di Indonesia.
Penguatan dan promosi profesi OP di Indonesia;
Pengembangan kapasitas teknologi baru dalam bidang OP. yang dapat diaplikasikan di
Indonesia.
Pengembangan keahlian di klinik OP RS Fatmawati.
Mengembangkan dan memelihara suatu sistem pengawasan manajemen dan
komunikasi
Penyelenggaraan ketatalaksanaan organisasi di semua aspek sesuai dengan peraturan
dan kesepakatan yang berlaku
PASAL 3
LOKASI KEGIAT AN
(1) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan pada Pasal 2 di Jurusan OP Poltekkes
Kemenkes Jakarta I
(2) Setiap perubahan lokasi kegiatan harus disetujUI oleh Para Pihak.
PASAL 4
PIHAK PELAKSANA
Untuk melaksanakan MSP ini:
(1 ). KEMENKES
menunjuk Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan (selanjutnya disebut "Badan PPSDM")
(2) . CT menunjuk perwakilan CT di Indonesia (selanjutnya disobut Cl Indonesia}.
PASAL S
ARAHAN PROGRAM
(1) CT Indonesia bersama Badan PPSDM akan menyusun arahan program yang memuat
fokus
program . ruang lingkup program. pemb1ayaan program . lokas1 pelaksanaan
program. mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikasi
serta penutup. Arahan Program merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini
sebagai lampiran.
I
r;A-.
(2). Semua prog ram yang akan d ilaksanakan di bawah MSP ini harus sejalan dengan
strategi KEMENKES tentang pembangu nan nasional dan daera h.
(3). Mekanisme rencana kegiatan diatur lebih ianjut daiam Rencana lnduk Kegiatan .
PASAL 6
RENCANA KEGIATAN
(1). CT Indonesia menyusun dan menyampaikan Rencana lndul< Kegiatan yang berisi
keseluruhan program selama tiga tahun kepada KEMENKES untuk mendapat
persetujuan .
(2). Dengan difasilitasi KEMENKES, CT Indonesia dapat berkonsultasi dengan Pemerintah
Daerah dan/atau maupun lembaga terkait lainnya untuk menyusun Rencana Kegiatan
Tahunan yang memuat keseluruhan rencana kegiatan tahunan.
(3). Rencana lnduk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan harus disetujui bersarna oleh
Para Pihak.
PASAL 7
KEWAJIBAN
1. KEMENKES akan:
a. Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang
tercantum dalam MSP bersama-sama dengan instansi pemerintah Indonesia terkait.
b. Memfasilitasi CT dalam pengurusan visa, ijin l<erja, ijin tinggal. ijin keluar dan masuk
ke Indonesia dan ijin-ijin lainnya yang diperlukan, bagi maksimum 3 (tiga) tenaga
kerja asing pada struktur manajemen CT beserta keluarga intinya. Pemberian ij in
tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlal<u di Indonesia.
c. Memfasilitasi CT dalam pengurusan visa, ijin kerja, ijin tinggal, ijin keluar dan masuk
ke Indonesia dan ijin-ijin la innya yang diperlukan, bagi tenaga dosen asing sesuai
kebutuhan beserta keluarga intinya. Pemberian ijin tersebut sesuai dengan hukum
dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
d. Memfasilitasi CT dalam mendapatkan setiap dan seluruh fasilitas kepabeanan dan
perpajakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia
yang berlaku.
Cfo·
2. CT akan:
a. Mematuhi peraturari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
b. Melaksanakan program yang telah disepakati dalam MSP ini.
c. Menyediakan pendanaan, peralatan dan fasilitas yang cukup bagi pelaksanaan
program, serta menyediakan tenaga ah li asing yang memiliki keahlian yang tidak
tersedia di Indonesia dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga
lokal dan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.
d. Mengutamakan penggunaan produk-produk buatan lokal yang ramah lingkungan
bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan d;gunakan dalam rangka
pelaksanaan program.
e. Menyediakan bantuan pelatihan dan bantuan teknis dalam rangka melaksanakan
program-program yang berfokus pada masyarakat dan rneningkatkan kapasitas
sumberdaya manusia serta kesejahteraan bagi penerima manfaat.
f
Membatasi JUmlah tenaga kerja asing dalam struktur manajemen, sebanyakbanyaknya 3 (tiga) orang.
g. Memiliki kantor perwakilan di wilayah DKI Jakarta.
h. Memastikan semua tenaga dosen asing memiliki kualifikasl yang mendekati
persyaratan dosen menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia
(minimal kategori 1 atau yang setara) .
Mewajibkan semua tenaga kerja asing CT mengikuti orientasi yang dilakukan oleh
Badan PPSDM
j.
Mewajibkan semua tenaga kerJa asing CT memenuh1 ketentuan ke1migrasian d1
bidang perijinan dan pengawasan orang asing.
k. Menjaga citra baik Indonesia di rnata lnternasional dan tidak mempublikasikan
segala bentuk mformasi negatif yang merusak nama baik Indonesia.
Mengkoordinasikan kepada f<EMENKES segala bentuk publikasi tentang Indonesia
baik di dalam maupun luar negeri yang diprakarsai oleh CT.
m. Bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah disetuju i secara tertulis
sesuai dengan prosedur akunting CT untuk b1aya orientasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh KEMENKES bersama-sama
dengan instansi terkait.
n. Selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KEMENKES dan Pemerintah Daerah
dan lembaga terkait lain nya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.
o. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara periodik kepada Badan
PPSDM (termasuk laporan keuangan)
p. Mencantumkan logo KEMENKES pada setiap pelaksanaan kegiatan dan seluruh
jenis publikasi secara proporsional.
PASAL 8
BATASAN AKTIFITAS CT DAN STAFNYA
(1 ). CT menjam in bahwa semua kegiatan dan staf yang bertugas dalam status kedinasan
berdasarkan MSP ini harus:
a. Memperhatikan, menghormati dan rnematuhi hukum dan peraturan perundangundangan. serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia
b. Sejalan dengan kepentingan nasional lndonesia.
c. Menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun .
d. Menghormati kebiasaan , tradisi, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan
masyarakat lokal.
e. Tidak terlibat dalam kegiatan intelijen/klandestin apapun.
f. Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun
g. Tidak terlibat dalam penyebaran agama apapun, dan/atau ahran kepercayaan yang
dapat mengganggu stabilitas kehidupan beragama.
h. Tidak melakukan aksi penggalangan dana dari individ u maupun organisasi di
Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya tanpa pemberitahuan atau
persetujuan terlebih dahulu dari KEMENKES dan/atau Badan PPSDM.
i. Tidak menggunakan fasilitas Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk
kegiatan di luar Rencana lnduk Kegiatan
(2). Pelanggaran terhadap ketentuan di atas. dapat menyebabkan pencabutan izin personil
dan aktivitas dimaksud serta tindakan-tindakan lain yang dipersyaratkan oleh hukum dan
peraturan perundangan serta kebijakan yang berlakL1 di Indonesia.
PASAL 9
STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG
(1 ). Semua perlengkapan dan material pendukung program yang diadakan/dibeli oleh CT
dalam rangka pelaksanaan program hanya digunakan semata-mata demi kepentingan
pelaksanaan program dalam MSP ini.
(2) . Apabila sebelum berakhirnya program terjadi perubahan pemanfaatan dan atau
pengllapusan atas perlengkapan dan material pendukung, harus disepakati olel1 Para
Pihak.
(3). Setelah berakhirnya program. penghapusan peralatan dan material yang bebas pajak
harus didiskusikan dan disetujui bersama-sama oleh Para Pihak
(4). Serah terima peralatan dan matenal pendukung dimaksud dituangkan dalam dokumen
Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Para P1hak
PASAL10
SURAT MENYURAT
Setiap pemberitahuan . laporan, permintaan , persetujuan dan komunikasi sehubungan
dengan MSP ini harus dibuat secara tertulis. disampaikan secara langsung, dan dikirim
melalui pos tercatat. email atau melalui faksimili ke masing-masing pihak di alamat berikut:
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jalan II.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9. Jakarta 12950, Indonesia
UP· Pusat KerJasama Luar Negen (Reg1onal)
rax: (021) 5214903
Email: [email protected]
'•
Badan PPSDM Kesehatan
Jl Hang Jebat Ill Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Poltekkes Kemenkes Jakarta 1
Jl. Wijaya Kusuma Raya Cilandak Jakarta Selatan
The Cambodia T rustJCT
Pondok Klub Vila 3 no#201 Jl. Letjen T.B. Simatupang, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 12430
UP: Lise Hjelmstrom
Fax: +62 21 7591 4366
E-mail: [email protected]
(Apabila terjad i perubahan domisili, CT wajib memberitahukan kepada KEMENKES)
PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan/atau penerapan MSP ini diselesaikan secara
damai melalui konsultasi atau negosiasi diantara Para Pihak.
PASAL12
PERU BAHAN
(1 ). MSP ini dapat dirubah setiap saat melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh
Para Pihak dan perubahan tersebut akan membentuk satu kesatuan yang tidal<
terpisahkan dengan MSP ini.
(2). Perubahan dimaksud mulai berlaku pada tanggal yang dapat ditentukan oleh Para
Pihak.
PASAL13
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
(1 ). MSP ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan berlaku untuk jangka waktu
3 (tiga) tahun. kecuali diakhiri sebelum jangka waktu tersebut atau diganti dengan MSP
yang baru.
(2). MSP mi dapat d1akh1n oleh salah satu p1hak dengan meng1rimkan pemberitah11an
tertulis dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya
(3). Berakhirnya MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu
pelaksanaan projek dan kegiatan yang sedang berlangsung dalam MSP ini sampai
projek dan kegiatan tersebut selesai.
(4). Dalam hal penghentian MSP ini, CT wajib menyelesaikan semua program yang
dilakukan berdasarkan MSP, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penghentian MOU,
kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah in i, perwakilan dari Para Pihak telah
menandatangani MSP ini.
30 Apr il 20 12
DIBUAT di Jakarta pada tanggal
dalam rangkap 2 (dua) asli ,
dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggns, yang mernpunyai kekuatan hukum yang
sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran , dokumen dalar1 bahasa Indonesia yang
berlaku .
KEMENTERIAN KESEHA TAN
REPUBLIK INDONESIA
THE CAMBODIA TRUST
Bambang G~no Rahardjo
KEPAL BADAN
PPSDM KESEHA TAN
Carson Harte
EXECUTIVE DIRECTOR
CAMBODIA TRUST
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!:'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~
- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~!!!!!!!!!r....!:!!!!!"!!:!!'!!l"'!!!!!!'!~!!!'!!""!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.•!'Lnr~~.-!......:!•-•wn -
~...·~,~.
j
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF HEALTH OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE CAM BODIA TRUST
ON
PROSTHETIC AND ORTHOTIC TRAINING DEVELOPMENT
The Ministry of Health of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "lv10H", and
THE CAMBODIA TRUST, hereinafter referred to as "CT", hereinafter jointly referred to as
"The Parties";
NOTING that CT is an international non-governmental development organization (INGO)
that is non-sectarian, non political and non-profit,
ACKNOWLEDGING the ex1sting cooperation between the Part1es wh1ch was formed based
upon the Memorandum Of Understanding on The l:.stablishment Of Prosthetic And Orthotic
Training Center signed 1n Jakarta on 6 Januari 2009 ;
DESIRING to continue the cooperation between the Parties in Prosthetic And Orthotic
Training Development at Jurusa n Ortotik Prostetik Poltekl<es Kemenkes Jakarta I
PURSUANT TO the prevailing laws and regulations, policies and procedures of the Republic
of Indonesia:
HAVE REACHED the following understanding:
ARTICLE 1
OBJECTIVE OF COOPERATION
The objective of this Memorandum Of Understandmg (MOU) is to established cooperation
between the parties rn order for Prosthetic And Orthot1c Training Development at jurusan
Ortotik Prostetik (OP) Poltekkes Kemenkes Jakarta I to internationally level based on the
standard of World Health Organization (WHO) and International Soc1ety For Prosthetics and
Orthotics (ISPO).
ARTICLE 2
SCOPE OF COOPERATION
I
I
The Parties agree to implementing programs on:
a. To develop the orthotic Prosthetic Category 2 at Poitekkes Jakarta I Kemenkes
accredited by ISPO
...
?r - •
=
~f!.'!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!':!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!')!!!'!!!!!!'!!!!!!;!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!;:!!__.!!!!'!!:.!'~
...!:<!':~"!'-i"!!"!!-!!!!!!!!i=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!-~W-"'-'1
~
b.
To register the graduates from Poltekkes Kemenkes Jakarta I by the ISPO
c.
To placement of all prospective teachers OP category 1 after completing education
abroad at the OP Poltekkes Kemenkes Jakarta I,
To transfer prospective lecturers to follow the OP Category 1 education abroad in order
to fulfill the needs of the OP lecturer in Indonesia.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
To Strengthen and promotee of the OP profession in Indonesia
To develop the capacity of new technologies in the OP, which can be applied in
Indonesia
To develop the expertise in the OP clinic of Fatmawati Hospital
To develop and maintain a system of management supervisior. and communication
To manage the orgaf'1ization in all aspects of management in a~~ordanr:c with ap;J!ic<Jbfe
regulations and agreements
ARTICLE 3
LOCATION OF ACTIVITIES
(1) The Parties agree io 1mplement programs stated in Art1cle 2 , Jl!lt,san OP Poae:<Kes
Kemenkes Jakarta I
I
(2) Any changes of the location of the projects shall be mutually agrE:ed upon the Part1cs.
ARTICLE 4
EXECUTING AGENCY
~
To implement th1s MOU.
(1) MOH 1n th1s 1egard referred to Nat1onal Institute Of Hc;~itl1 !Iuman Rc.:sources
Empowerment and Development (hereinafter referred to as
"8<~dan
PPSDrvl' J
(2). CT appoints CT Representative in Indonesia (hereinafter referred to as CT Indonesia)
ARTICLE 5
PROGRAM DIRECTION
(1) CT Indonesia and Badan PPSDM shall prepare a Progrc"rn Direction. containing
program
focus,
program
scope.
program
funding.
the
10Cat1o'1s
for
program
implementation, mechanisms of implementation, rnonitonng and evaluation , report1ng
and publication, as well as conclusion The Program Direr.t1on shall constitute an
integral rart of th1s MOU as an annex.
(2). A!l programs to be Implemented under this MOU shall be in line w1th the nat:onal and
regional development strategies of MOH
c)·
(3). The mechanism of the operation plan will be further formulated in the Master Plan.
ARTICLE 6
PLAN OF OPERATION
(1 ). CT Indonesia shall prepare and submit a Master Plan containing overall three-year
programs to MOH to get approval.
(2). CT Indonesia , facilitated by MOH, may consult with Local Government and/or other
related agencies in preparing an Annual Action Plan containing the overall annual plan
of activities .
(3) . The Master Plan and Annual Plan shall be agreed upon by the Parties.
ARTICLE 7
OBLIGATIONS
1. MOH shall·
a
Monitor and evaluate the implementation of the program activities described within
this MOU 1n cooperation with related Indonesian government institutions.
b
Facilitate CT in arranging visa . working permit . stay permit entry and re··entry
perm1t and other required permits. for max1mum of 3 (three) CT's foreign staff at
management level as well as their immediate families The 1ssuance of perm its
shall be m accordance with the prevailing laws and regu lations of the Republic of
c
Indonesia.
Facilitate CT in arranging visa, working permit. stay pP.rmit, entry and re-entry
permit and other required permits for fore1gn lecturer as well as his/her immediate
families. The issuance of permits shall be in accordance with the prevailing laws
and regu lations of the Republic of lndones1a.
d. Facilitate CT in obtaining any and all customs and tax exemption facilities 1n
accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations.
2. CT shall.
a
Comply with all applicable laws and regulations m Indonesia.
b.
Implement all programs that have been mutually agreed under this MOU.
c.
Provide adequate funding, equipment and facilities for the implementation of all
programs, and prov1de foreign experts only if Indonesian experts are not available.
within the framework of transfer of knowledge and technology to local staffs and
communities in accordance with the prevailing laws and regulations of Republic of
Indonesia.
d.
Prioritize the use of locally made and environmental friend ly products for all
equipment and materia ls used in the implementation of the program activities.
e.
Provide training and technical assistance in the implementations of the programs
which are focused on community and building the capacity of human resources as
well as the welfare of the beneficianes.
f.
Limit the number of foreign staff in the management structure as many as 3 (three)
persons.
g.
Have a representative office in Jakarta.
h.
Ensure that all foreign lecturers to have qualification which approximately the same
as the requirement of lecturer under the prevailing laws in Indonesia (at least
category 1 or equivalent).
i.
Require all fore1gn human power resources of CT to follow onentat1on held by the
Badan PPSOM
j.
Req uire all foreign staff of CT to comply with immigration regulations relating to
permits and foreigners monitoring procedure.
k.
Maintain Indonesia's good image in the International forum and refrain from
publishing any negat1ve information that may damage lndones1an reputation.
I.
Coordinate w1th the MOH regardmg any national or international publication on
Indonesia 1n1t1ated by CT
m
Be responsible for all reasonable expenses previously agreed
1n
writing according
to CT's accounting procedures for orientation, monitoring and evaluation of the
project conducted by MOH together with related institutions.
n.
Consult and coord inate with the Mm I and Local Government as well as related
institution to ensure a smooth program Implementation
o.
Submit annual progress reports to MOH through Badan PPSDM (include of
financial reports)
p.
Appropriately place the MOH logo on every program board, annual report and all
type of publication.
i
I
ARTICLE 8
LIMITATION ON THE ACTIVITI ES OF CT AND ITS PERSONNEL
(1 ). CT assures that its activities and staff ass igned in their official status under t his MOU.
shall:
a. Observe , respect and comply with the laws and regulations. as well as policies of the
Government of the Republic of Indonesia.
b. Be in line with Indonesian national interest.
c. Respect the integrity, political freedom and sovereignty of the Unitary State of the
Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements.
d. Respect the customs, traditions. culture, religions, and beliefs of the local community.
e. Refrain from involving m any intelligence/clandestme activities.
f. Refrain from engaging in any political and commercial activities.
g. Refrain f rom conducting any religious and or belief propagation that potentially
sabotage the religious harmony stability cond ition in Indonesia.
h. Refrain from conducting funds raising act1v1ties from individua ls or local organizations
in Indonesia to support its prog rams and activities without prior notification to or
approval from the MOH and/or Badan PPSDM.
i. Not using the facilities of Govemment Institutions and Local Government for activities
outside of Master Plan.
(2) . Any violation of the above prov1s1ons may resu lt in the revocation of the permits of the
concerned person and or activities and other measures required by the prevail ing laws
and regu lations as well as policies of the Republic of Indonesia
ARTICLE 9
STATUS OF EQUIPMENT AND SUPPORTING MATERIALS
(1 ). Equipment and materials provided/purchased by CT to support the implementation of
the program shall be used solely for the purpose of the implementation of the program
under this MOU.
(2) . If there is a change of purpose and or abolition of the eq ui pment and materials before
completion of the prog ram , then it shall be discussed with anc.l approved by the Parties .
(3).
After the completion of the program. disposal of the tax exempted equipment and
materials should be discussed and agreed by The Part1es
(4}. The said hand ing over of the materia ls and equipment shall be documented in a
Handover Minutes signed by the Parties.
ARTICLE 10
CORESPONDENCE
Any notice, report, request, approval, consent and other communication required or
permitted under this MOU shall he made in writing, delivered in person, and sent by
registered mail. email , or by facsimile transmission to the Parties respectively at the following
add resses:
Ministry of Health of the Republic of Indonesia
Jl HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-7 Jakarta 12950 Indonesia
Attention: Center for International Cooperation (Regional)
Fax no.: (021) 5214903
E-mail: pusat [email protected]
Badan PPSDM Kesehatan
Jl. Hang Jebat Ill Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Poltekkes Kcmenkes Jakarta 1
Jl. Wijaya Kusuma Raya Cilandak Jakarta Sclatan
The Cambodia Trust /Cl
Pondok Klub Vila 3 no #201 . Jl. Letjen r.B Simatupang. Lebak Oulus. Jakarta Selatan.
12430
L1se lljelmstrom
Alt.·
Fax no.: +6221 75914366
E-mail:
info@jspo ac.id
(Any change of address shall be informed to the MOH)
-
ARTICLE 11
SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute concern ing the interpretation and/or application of this MOU shall be settled
amicably through consultation or negotiation between The Parties
ARTICLE 12
AMENDMENT
(1 ). Th is MOU may be amended at any time by mutual written consent of the Parties and
such amendment shall form an integral and inseparable part of this MOU.
(2) . Such amendment or revision shall come into force on the date as may be determ ined
by the Parties.
ARTICLE 13
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
(1 ). Th is MOU shall enter into force on the date of its signing and shall be effective for a
period of three years, un less term inated before its due time or replaced by a new MOU.
(2). Either party may term inate this MOU by sending a written notification at least 6 (six)
months in advance.
(3) . The termination of th is MOU shall not affect the validity and period of ongoing programs
and activities made under th is MOU until the completion of the aforesaid project and
activities .
(4) . In the event that this MOU is terminated, the CT shall complete programs under this
MOU no later than three (3) months after the termination date, unless the Parties decide
otherwise.
I
I
- - - - - - -·------- · ----~ ___ .....___~__._ .... .!.~
IN! WITNESS WHEREOF, the undersigned , the authorized representatives of The Parties ,
nave signed this MOU.
DONE in duplicate at Jakarta on the30 day of
;. pril
in the year 20 1 2 [n 2 (two)
originals , each in Indonesian and Eng tish languages, both of the text being equally
authentic. In case of any divergence of interp retation, the Indonesian texts shall prevall.
MINISTRY OF HEALTH OF
1
THE CA
~
DIA TRUST
THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
Signed
II}
lr:
!
Car~on H~rte
H
EXECU IVE D RECTOR 0
CAN ODIA T UST
EMPOWERMENT & DEVELOPMENT
"l
'~