file - Kementerian Kesehatan RI

REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
KERAJAAN KEBAWAH DULi YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA
SULTAN DAN YANG Dl-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG KESEHATAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia dan KERAJAAN KEBAWAH DULi YANG MAHA MULIA
PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG Dl-PERTUAN NEGARA BRUNEI
DARUSSALAM yang
diwakili oleh
Kementerian
Kesehatan
Negara
Brunei
Darussalam (selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara
bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak").
MENGAKUI kebutuhan untuk mendukung kerjasama dan kolaborasi dalam hal yang
berkaitan dengan kesehatan atas dasar
resiprositas dan saling menguntungkan
bagi kedua negara;
BERKEINGINAN untuk memajukan dan memperkuat hubungan persahabatan yang
telah ada di antara kedua negara;
SESUAI dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;
TELAH MENCAPAI kesepakatan sebagai berikut:
PARAGRAFI
TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai 'MSP')
adalah untuk mendorong, memfasilitasi dan memajukan kerjasama sesuai dengan
kemampuan masing-masing di bidang kesehatan.
PARAGRAF II
AREA KERJASAMA
Para Pihak akan melakukan kerja sama dalam area sebagai berikut:
(a)
Pertukaran
informasi
tentang
kesehatan
masyarakat,
kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja , obat-obatan tradisional dan regulasi obatobatan;
(b)
Pertukaran ahli medis pada area yang diputuskan bersama;
(c)
Pengembangan
sumber
daya
manusia
dan
pertukaran
ilmu
pengetahuan;
(d)
Penelitian dan pengembangan bersama di bidang medis dan kesehatan;
(e)
Area kerjasama lain yang diputuskan bersama oleh Para Pihak secara
tertulis.
PARAGRAF Ill
ALO KASI SUM BER DAYA
Segala aktivitas berdasarkan MSP ini akan bergantung pada ketersediaan dana,
fasilitas dan personil Para Pihak.
2
PARAGRAF IV
PELAKSANAAN
1.
Dalam rangka pelaksanaan MSP ini, Para Pihak akan membentuk suatu
Kelompok Kerja , dengan mempertimbangkan peraturan nasional di masingmasing negara, yang akan:
2.
a.
Menentukan bentuk, metode dan ketentuan kerjasama ;
b.
Melakukan penilaian dan menganalisa hasil kerjasama.
Kelompok Kerja akan terdiri dari perwakilan Para Pihak dan perwakilan
organisasi lain di bawah petunjuk Para Pihak dan akan mengadakan
pertemuan secara berkala dan bergantian di Negara Brunei Darussalam dan
di Indonesia.
3.
Para Pihak akan memfasilitasi pembentukan kontak langsung antara lembaga
yang ditunjuk oleh Para Pihak.
4.
Otoritas yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan MSP ini atas
nama Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan
dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah Kementerian
Kesehatan Negara Brunei Darussalam, dan atas nama Pemerintah Republik
Indonesia adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
PARAGRAFV
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1.
Para Pihak sepakat bahwa setiap hak kekayaan intelektual yang timbul dari
pelaksanaan MSP ini akan dimiliki secara bersama dan:
a. Masing-masing Pihak akan diizinkan untuk menggunakan hak kekayaan
intelektual
tersebut
untuk
tujuan
pemeliharaan,
peningkatan hak kekayaan intelektual yang relevan;
3
pemakaian
dan
b. Dalam hal kekayaan intelektual yang digunakan oleh salah satu Pihak dan
I atau institusi yang bertindak atas nama Pihak untuk tujuan komersial,
Pihak lain berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan royalti yang adil.
PARAGRAF VI
PERJANJIAN ALIH MATERIAL
1.
Semua aktivitas penelitian yang melibatkan penggunaan bahan biologis yang
berasal dari Negara Brunei Darussalam akan semaksimal mungkin dilakukan
di Negara Brunei Darussalam.
2.
Demikian pula, semua kegiatan penelitian yang melibatkan penggunaan
bahan biologis yang berasal dari Indonesia akan semaksimal mungkin
dilakukan di Indonesia;
3.
Setiap kegiatan yang melibatkan transfer spesimen yang dilakukan dalam
kerangka MSP ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam perjanjian pelaksanaan yang akan diputuskan secara tertulis oleh Para
Pihak dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masingmasing negara.
PARAGRAF VII
SUMBER DAYA GENETIKA DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
1. Para Pihak akan mengakui keberadaan dan memajukan perlindungan yang
efektif terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional
(SDGPT), serta hak eksklusif untuk mencegah eksploitasi, penyelewengan,
dan penyalahgunaan SDGPT Para Pihak
2. Setiap pemanfaatan SDGPT Para Pihak dalam kerangka pelaksanaan MSP
ini akan dilakukan melalui pengaturan khusus
Pihak.
4
yang disepakati oleh Para
PARAGRAF VIII
KERAHASIAAN
1. Masing-masing
Pihak
akan
senantiasa
berusaha
untuk
mematuhi
kerahasiaan, sifat rahasia dan keamanan fisik dokumen, informasi dan data
lain yang diterima atau diberikan kepada Pihak lain selama periode
pelaksanaan MSP ini atau perjanjian lainnya yang dibuat berdasarkan MSP
ini.
2. Apabila salah satu Pihak berkeinginan memberitahukan informasi rahasia dan
data lain yang dihasilkan dari keg iatan di bawah MSP ini kepada pihak ketiga,
Pihak tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lain
sebelum pemberitahuan dapat dibuat.
3. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan yang diatur dalam Paragraf ini akan
terus mengikat bahkan setelah berakhirnya MSP ini.
PARAGRAF IX
PEMBATASAN AKTIVITAS PERSONIL
Para Pihak akan memastikan bahwa semua personil yang terlibat dalam program di
bawah MSP ini tidak akan mengambil bagian dalam urusan politik dan I atau
kegiatan komersial dan menghormati integritas nasional negara tuan rumah , serta
menahan diri dari melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan tujuan MSP
ini.
PARAGRAF X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai interpretasi atau pelaksanaan MSP
ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi antara
Para Pihak.
5
PARAGRAF XI
REVISI DAN PERUBAHAN
MSP ini dapat diubah atau direvisi secara tertulis dengan persetujuan dari kedua
Pihak. Revisi atau perubahan tersebut akan menjadi bagian dari MSP ini pada
tanggal yang telah diputuskan bersama-sama oleh Para Pihak.
PARAGRAF XII
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1.
MSP ini akan mulai berlaku pada saat tanggal penandatanganan.
2.
MSP ini akan tetap efektif untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat
diperpanjang
untuk
periode
yang
sama,
kecuali
salah
satu
Pihak
memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP
ini enam puluh (60) hari sebelumnya melalui saluran diplomatik;
3.
Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan program yang
sedang berjalan dan kegiatan yang dibuat berdasarkan MSP ini sampai
selesainya program dan kegiatan tersebut.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh
Pemerintah masing-masing telah menandatangani MSP ini.
DITANDATANGANI di Bandar Seri Bagawan pada tanggal
J ... ~~tahun
.....~~~ ...... dalam Bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah memiliki
kekuatan hukum sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran MSP ini, maka
naskah bahasa lnggris yang berlaku.
6
UNTUK DAN AT AS NAMA
UNTUK DAN ATAS NAMA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KERAJAAN KEBAWAH DULi YANG
MAHA MULIA PADUKA SERI
BAGI NOA SULTAN DAN YANG DlPERTUAN NEGARA BRUNEI
DARUSSALAM
v::k:t~~~~-~~a·~\o
YANG MULIA NILA F. MOELOEK
Menteri Kesehatan
ADANAN YUSOF
Republik Indonesia
Menteri Kesehatan
Negara Brunei Darussalam
7
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN
AND YANG Dl-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM
IN THE FIELD OF HEALTH COOPERATION
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA as represented by
the Ministry of Health, the Republic of Indonesia and THE GOVERNMENT OF
HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG Dl-PERTUAN OF BRUNEI
DARUSSALAM as represented by the Ministry of Health, Brunei Darussalam
(hereinafter referred to singularly as "the Participant" and collectively as "the
Participants").
RECOGNISING the need to advocate co-operation and collaboration in matters
relating to health on the basis of reciprocity and mutual benefits for both
countries;
DESIRING to promote and strengthen the friendly relations existing between
the two countries;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;
HAVE REACHED the following understandings:
PARAGRAPH I
1:
OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as
this 'MOU') is to encourage, facilitate and promote cooperation according to
their respective capabilities in the field of health.
PARAGRAPH 11
AREAS OF CO-OPERATION
The Participants will cooperate in the following areas:
(a)
Exchange of information on public health, environmental health,
I•
occupational health, traditional medicines and drugs regulations;
(b)
Exchange of health and medical experts in the mutually decided
It
identified areas;
(c)
Development of human resources and exchange of knowledge;
(d)
Joint medical and health research and development; and
(e)
Other areas of co-operation as may be mutually decided in writing
by the Participants.
PARAGRAPH Ill
ALLOCATION OF RESOURCES
The activities pursuant to this MOU will be subject to the availability of funds,
facilities and personnel of the Participants.
PARAGRAPH IV
h
IMPLEMENTATION
1.
I•
For the purpose of implementation of this MOU, the Participants will set
up a Working Group, taking into account the national regulations of the
respective countries, which will:
2
n(]
v \
) ·"
-
'•
2.
a.
Define forms , methods and terms of cooperation;
b.
Asses and analyse the results of the cooperation .
The Working Group will consist of representatives of the Participants and
representatives of other organizations under the guidance of the
Participants and will periodically hold joint meetings alternately in Brunei
Darussalam and in Indonesia.
3.
The Participants will facilitate the establishment of direct contacts
between the Participants' appointed institutions.
4.
The designated authority responsible for the implementation of this MOU
on behalf of the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-
..
Pertuan of Brunei Darussalam will be the Ministry of Health of Brunei
Darussalam, and on behalf of the Government of the Republic of
Indonesia will be the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.
PARAGRAPHV
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
The Participants agree that any intellectual property rights arising from
under the implementation of this MOU will be jointly owned and:
a. Each Participant will be allowed to use such intellectual property
rights for the purpose of maintaining , adapting and improving the
relevant property;
b. In the event the intellectual property is used by one Participant and/or
institution on behalf of the Participant for commercial purposes other
Participant will be entitled to obtain equitable benefit portion of
royalty;
PARAGRAPH VI
MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
1. All research activities that involve the use of biological materials
originating from Brunei Darussalam will to the fullest extent possible be
carried out in Brunei Darussalam.
2. Similarly, all research activities that involve the use of biological materials
originating from Indonesia will to the fullest extent possible be carried out
in Indonesia;
3. Any activities that involve transfer of specimen undertaken within this
MOU will be in accordance with the provisions to be stipulated in an
implementing agreement mutually decided in writing by the Participants
and in accordance with the prevailing laws and regulations of the
respective countries.
PARAGRAPH VII
GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE
1.
The Participants will recognise the existence and promote the effective
protection of Genetic Resources and Trad itional Knowledge (GRTK), as
well as the Participants' exclusive rights to prevent any exploitation,
misappropriation, and misuse of GRTK.
2.
Any utilisation of the Participants' GRTK under the implementation of this
MOU will be carried out through special arrangement to be concluded by
the Participants.
4
PARAGRAPH VIII
CONFIDENTIALITY
1.
Each Participant wil l undertake to observe the confidentiality, secrecy
and physical security of documents, information and other data received
or supplied
to
the
other
Participant during the
period
of the
implementation of this MOU or any other agreement made pursuant to
this MOU.
2.
Where a Participant wishes to disclose confidential information and any
other data resulting from the activities under this MOU to any third party
that Participant must obtain prior consent from the other Participant
b.efore any disclosure can be made.
3.
Both Participants agree that this Paragraph will continue to be binding on
them even after the termination of this MOU.
PARAGRAPH IX
LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
The Participants will ensure that all personnel engaged in the program under
this MOU will not take part in any political affairs and/or commercial activities
and respect the national integrity of the host country, as well as refrain from
conducting any other activities contrary to the objective of this MOU.
PARAGRAPH X
SETTLEMENT OF DISPUTES
Any disputes between the Participants concerning the interpretation or
implementation of this MOU wil l be settled amicably through consultations or
negotiations between the Participants.
5
VI
y
~
PARAGRAPH XI
REVISION AND AMENDMENT
This MOU may be amended or revised in writing with the approval of both
Participants. Such revision or amendment will become part of this MOU on
such date as may be jointly decided by the Participants.
PARAGRAPH XII
EFFECTIVE DATE, DURATION AND TERMINATION
1.
This MOU will come into effect on the date of its signing.
2.
This MOU wil l remain effective for a period of five (5) years and may be
renewed for the same period. unless either Participant notifies in writing of
its intention to terminate this MOU sixty (60) days in advance through
diplomatic channel ;
3.
The termination of this MOU will not affect the implementation of on-going
programmes and activities made under this MOU until the completion of
such programmes and activities.
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned, being duly authorized thereto by
their respective Governments, has signed this MOU.
7 .. ......
SIGNED at Bandar Seri Begawan on this .. .. .. .
day of ... f:~~'!:>.. ...
in the year .. ..~~ff°... .... .. . in the Indonesian and English languages, all texts
being equally valid. In the case of any divergence of interpretation of MOU, the
English text will prevail.
6
FOR AND ON BEHALF OF TH E
FOR AND ON BEHALF OF THE
GOVERNMENT OF THE
GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE
REPUBLIC OF INDONESIA
SULTAN AND YANG Dl-PERTUAN OF
BRUNEI DARUSSALAM
~LEPE
MOELOEK
ADANAN YUSOF
Minister of Health
Minister of Health
Republic of Indonesia
Brunei Darussalam
7