Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen

Transcription

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen
REPlJBLIX INDONESIA
PERNYATAAN BERSAMA
TENT ANG KERJASAMA PERTAHANAN KOMPREHENSIF
ANT ARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEPARTEMEN PERTAHANAN AMERIKA SERIKAT
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan
Amerika Serikat (selanjutnya disebut "Para Peserta");
Menegaskan kembali semangat kerja sama yang tertanam dalam Kem itraan
Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika
Serikat;
Mengakui bahwa meneruskan upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan
menguntungkan institusi dan kapabilitas pertahanan nasional kedua Peserta;
Berkehendak untuk mendorong dan memperkuat kerjasama bilateral dalam
bidang pertahanan yang sudah terjalin antara Indonesia dan Amerika Serikat, atas
dasar prinsip-prinsip saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan
wilayah masing-masing; tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing ;
kesetaraan; saling menguntungkan; dan hidup berdampingan secara damai;
Mencatat bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama dan kerja sama
praktis yang saling menguntungkan sebagai hasil dari kerjasama yang telah
terjalin, termasuk melalui dialog dan konsultasi reguler, pendidikan dan pelatihan,
pertukaran kunjungan, pembangunan kapasitas, peningkatan kemampuan
angkatan bersenjata masing-masing, dan proyek-proyek yang saling
menguntungkan lainnya;
Menegaskan kepentingan bersama dalam mendorong penelitian dan
pengembangan bersama, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang
pertahanan;
2
kebutuhan untuk meningkatkan hubungan pertahanan yang
bersahabat antara Para Peserta yang menjadi semakin erat sejak adanya
Kemitraan Komprehensif 2010, dan pentingnya memperluas kerjasama di luar
Pengaturan Kerangka Kerjasama 2010;
Menyadari
Menyadari manfaat dari bekerja secara kolaboratif dengan mitra multinasional
dan melalui forum multinasional seperti Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) Regional Forum dan ASEAN Defence Minister's Meeting Plus, secara
regional dan global untuk menghadapi ancaman-ancaman terhadap perdamaian,
keamanan, dan stabilitas; dan
Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing,
Para Peserta telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:
TUJUAN
1.
Tujuan dari Dokumen ini adalah untuk memberikan sarana untuk mendorong
dan meningkatkan kerjasama pertahanan komprehensif antara Para Peserta
berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan
penghormatan penuh atas kedaulatan dan keutuhan wilayah untuk
memenuhi kepentingan nasional kedua Peserta;
BIDANG KERJASAMA
2.
Sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara, Para
Peserta sepakat untuk memajukan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan
berikut:
a.
Kerjasama Maritim, termasuk:
1)
2)
3)
4)
5)
Memperkuat saling pengertian tentang isu-isu keamanan maritim;
Meningkatkan pembangunan kapasitas, terutama di bidang
kesadaran bidang maritim;
Melaksanakan pertukaran informasi dan praktik-praktik terbaik
terkait pengamanan kepentingan maritim kedua Peserta;
Mengembangkan mekanisme kerjasama dalam bidang-bidang
yang berhubungan dengan kemaritiman, yang dapat termasuk
membentuk kelompok-kelompok kerja dan dialog para ahli di
bidangnya; dan
Mempromosikan kondisi damai dan stabil yang kondusif bagi
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, termasuk menegakkan
norma-norma dan prinsip-prinsip maritim internasional.
3
b.
Pengadaan Pertahanan dan Penelitian dan Pengembangan Bersama,
termasuk:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
c.
Mengembangkan mekanisme kerjasama dalam hal-hal yang
berhubungan dengan pertahanan, di bidang-bidang seperti
penelitian dan pengembangan bersama untuk ilmu pengetahuan
dan teknologi, keamanan teknologi, dukungan logistik, dan akuisisi
produk dan jasa pertahanan;
Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada
kerjasama pengembangan teknologi pertahanan, termasuk
pengembangan bersama dan produksi bersama untuk peralatan
pertahanan;
Mengupayakan untuk mengurangi hambatan terhadap akses
teknologi , transfer teknologi , kolaborasi industri, dan perdagangan
pertahanan yang saling menguntungkan;
Melaksanakan pertukaran informasi dan praktik terbaik tentang ,
dan memajukan kerjasama antara badan-badan Penelitian dan
Pengembangan dan llmu dan Teknologi dan institusi-institusi
relevan lainnya dari kedua negara Peserta;
Memperkuat saling pengertian mengenai sistem pengadaan dan
teknologi, program, kegiatan dan pandangan masing-masing
Peserta mengenai pengadaan, teknolog i, keamanan teknologi ,
dan logistik; dan
Mempromosikan industri pertahanan masing-masing Peserta yang
lebih profesional, efektif, efisien, terintegrasi dan maju melalui
kerjasama pengadaan.
Profesionalisasi, termasuk:
1) . Melaksanakan pertukaran informasi, pengetahuan, atau praktikpraktik terbaik dalam bidang manajemen, strategi, dan
perencanaan sumber daya pertahanan; pendidikan dan pelatihan
militer; latihan militer, dan bidang-bidang lain yang ditentukan
bersama;
2)
Mendorong saling kunjung delegasi tingkat tinggi ;
3)
Meningkatkan pelatihan dan pendidikan pertahanan dan militer
pada semua tingkatan, termasuk personil sipil pertahanan;
Meningkatkan latihan-latihan militer bilateral, pertukaran pengamat
yang terkait, dan diskusi-diskusi tentang konsep-konsep antarangkatan masing-masing negara Peserta;
Mengembangkan kerjasama dalam bidang dukungan logistik dan
pertukaran informasi dan pengalaman terkait logistik, atas dasar
prinsip saling menguntungkan dan kesepakatan kedua Peserta;
dan
Mengembangkan kerjasama antar universitas dan lembaga
pengkajian dari kedua Peserta dalam bidang studi pertahanan.
4)
5)
6)
4
d.
Kerjasama operasi dan pelatihan pemeliharaan perdamaian, termasuk:
1)
2)
3)
e.
Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana, termasuk:
1)
2)
f.
Meningkatkan pertukaran kegiatan pendidikan dan pelatihan
terkait Operasi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsabangsa (PBB);
Melaksanakan pertukaran informasi, praktik-praktik terbaik, dan
pengalaman yang diperoleh dalam bidang Operasi Pemeliharaan
Perdamaian, dan dalam penggunaan peralatan militer nasional
dan asing; dan
Melaksanakan pertukaran logistik dan aspek-aspek lainnya dalam
tahap-tahap pra-pengerahan dan persiapan lainnya untuk misimisi PBB .
Mengembangkan kapabilitas bersama yang terkoordinasi dalam
pengerahan bantuan dan mobilisasi militer untuk misi-misi
kemanusiaan dan upaya-upaya penanggulangan bencana; dan
Mengembangkan latihan, pelatihan , dan pendidikan militer
bersama dalam menangani bantuan kemanusiaan dan
penanggulangan bencana.
Penanganan Ancaman Transnasional, termasuk:
1)
2)
Melaksanakan pertukaran informasi dan praktik-praktik terbaik
dalam mengatasi ancaman-ancaman transnasional yang menjadi
keprihatinan bersama; dan
Meningkatkan pembangunan kapasitas dalam bidang pertahanan
siber.
PENGAWASAN
3.
Dokumen ini menegaskan kembali adanya mekanisme di bawah Pengaturan
Kerangka Kerjasama 2010 dan kemungkinan mekanisme lainnya guna
memperkuat kerjasama pertahanan antara Para Peserta. Para Peserta
berkehendak untuk bekerja sama guna mempertahankan dan melanjutkan
dialog dan konsultasi bilateral secara teratur dan mempersiapkan
mekanisme-mekanisme baru lainnya untuk membahas isu-isu keamanan
dan pertahanan yang menjadi perhatian bersama.
4.
Dialog Keamanan Indonesia-AS. (IUSSD) harus terus dilanjutkan antara
institusi-institusi pertahanan yang diketuai oleh sipil guna memberikan
pedoman dan pengawasan atas kegiatan-kegiatan pertahanan bilateral.
Diskusi Pertahanan Bilateral A.S.-lndonesia (USIBDD) harus terus
dilanjutkan untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan antara militer Amerika
Serikat dan militer Indonesia dan selain itu harus berkolaborasi setiap tahun
guna mempersiapkan rencana kerjasama pertahanan Hrna tahun yang
mencakup "bidang-bidang kerjasama" yang sudah disebutkan sebelumnya;
5
PENINJAUAN KEGIATAN KERJASAMA
5.
Para Peserta harus meninjau secara terus-menerus efektivitas kegiatankegiatan kerjasama yang tercantum di atas. Peninjauan tersebut harus
dilakukan secara teratur dalam pertemuan IUSSD, USIBBD, dan secara ad
hoc dalam pertemuan-pertemuan antara para pejabat senior.
6.
Para Peserta berkehendak untuk berkonsultasi secepatnya mengenai
penyesuaian langkah-langkah selanjutnya yang lebih terperinci selain dari
kerjasama bilateral yang sudah ada, termasuk, namun tidak terbatas pada,
program-program bantuan teknis dan pembangunan kapasitas.
PENGATURANPELAKSANAAN
7.
Kerjasama harus direalisasikan berdasarkan tiap-tiap program tahunan yang
ditentukan bersama untuk melengkapi dokumen ini. Para Peserta dapat
mengubah program-program ini setiap saat dengan kesepakatan bersama.
Para
Peserta
dapat
mendukung
program-program
ini
dengan
menyelenggarakan konsultasi ad hoc reguler sesuai dengan Paragraf 5 dari
Dokumen ini.
8.
lmplementasi penelitian dan pengembangan yang lahir dari Dokumen ini
harus diatur dalam pengaturan terpisah.
9.
Para Peserta dapat membuat pengaturan terpisah untuk menampung
prakarsa-prakarsa penelitian dan pengembangan yang lahir dari Pernyataan
Bersama ini.
KERAHASIAAN
10.
Para Peserta berkehendak bahwa informasi yang diperoleh sebagai hasil
dari kontak-kontak bilateral ini dilindungi sesuai dengan hukum dan
peraturan yang berlaku di negara masing-masing. Para Peserta tidak
berkehendak untuk menggunakan informasi tersebut hingga merugikan
kepentingan Peserta lain , dan Para Peserta tidak berkehendak untuk
memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun tanpa ada izin
tertulis terlebih dahulu dari Peserta pembuatnya. Para Peserta berkehendak
untuk mengatur perlindungan informasi rahasia bersama dalam pengaturan
terpisah.
6
PENGATURAN FINANSIAL
11.
Setiap Peserta berkehendak untuk menanggung biaya masing-masing yang
muncul terkait pelaksanaan Dokumen ini. Pengecualian dapat ditetapkan
bilamana di kemudian hari dipandang perlu atau sesuai dengan pengaturan
pelaksanaan atau program-program tahunan.
Pihak-pihak di bawah ini, dengan kuasa yang diberikan kepadanya oleh
Pemerintah masing-masing, telah menandatangani dokumen ini.
Ditandatangani di Washington, DC, pada tanggal -~~- . 2015, dengan salinan
dalam bahasa Indonesia dan lnggris.
Unt uk Kementerian Pertaha nan
Republik Indonesia
//£?
Ryamizard Ryacudu
Menteri Pertahanan
Untuk Departemen Pertahanan
Amerika Serikat
ajca.h_
Ashton B. Carter
Menteri Pertahanan
REPUBLIK INDONESIA
JOINT STATEMENT
ON COMPREHENSIVE DEFENSE COOPERATION
BETWEEN
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE DEPARTMENT OF DEFENSE OF THE UNITED STATES OF AMERICA
The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Department of
Defense of the United States of America (hereinafter referred to as "the
Participants");
Reaffirming the spirit of cooperation embodied in the Comprehensive Partnership
between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
United States of America;
Recognizing that continuing to strengthen defense cooperation benefits both
Participants' national defense institutions and capabilities;
Desiring to promote and strengthen the already existing bilateral cooperation in
the field of defense between Indonesia and the United States, on the basis of the
principles of mutual respect for each other's independence, sovereignty, and
territorial integrity; non-interference in each other's internal affairs ; equality; mutual
benefit; and peaceful co-existence;
Noting the areas of common interests and mutually beneficial practical
cooperation that occur as a result of the existing cooperation, including through
regular dialogue and consultation, education and training, exchange of visits,
capacity building, improving the ability of the respective armed forces , and other
mutually beneficial projects;
Affirming the common interest in promoting joint research and development, as
well as science and technology in the field of defense;
2
Recognizing the need to enhance the friendly defense relationship between both
Participants that have deepened since the Comprehensive Partnership 2010, and
the importance of having a wide-range of cooperation beyond the Defense
Framework Arrangement 201 O;
Recognizing the benefits of working collaboratively with multinational partners
and through multinational fora such as the Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) Regional Forum and the ASEAN Defence Minister's Meeting Plus,
regionally and globally to confront threats to peace, security, and stability; and
Pursuant to the prevailing laws and regulations in the Participants' respective
countries, the Participants have reached the following understanding:
OBJECTIVE
1.
The objective of this document is to provide a way forward for promoting and
enhancing comprehensive defense cooperation between the Participants
based on the principles of equality, mutual benefit, and full respect of
sovereignty and territorial integrity to meet both Participants' national
interests.
AREAS OF COOPERATION
2.
In compliance with their respective national laws and regulation , the
Participants share an understanding of advancing cooperation in the
following activities:
a.
Maritime Cooperation, which includes:
1)
2)
3)
4)
5)
Strengthening mutual understanding on maritime security issues;
Enhancing capacity building, particularly in the area of maritime
domain awareness;
Exchanging information and best practices about safeguarding the
maritime interests of both Participants;
Developing mechanisms of cooperation in maritime related
matters, which may include establishing working groups and
subject matter expert dialogues; and
Promoting peaceful and stable conditions that are conducive for
development and economic growth , including upholding
international maritime norms and principles.
3
b.
Defense Procurement and Joint Research and Development, which
include:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
c.
Developing mechanisms of cooperation in defense-related
matters, in areas such as joint research and development of
science and technology, technology security, logistics support,
and acquisition of defense products and services;
Developing activities that lead to cooperation on defense
technology development, including co-development and coproduction of defense equipment;
Seeking to reduce impediments to technology access, technology
transfer, industrial collaboration, and mutual defense trade;
Exchanging information and best practices about, and advancing
cooperation between Participant's respective Research and
Development and Science and Technology agencies and other
relevant institutions;
Strengthening mutual understanding of Participants' respective
acquisition and technology systems, programs, activities, and
views on acquisition, technology, technology security, and
logistics; and
Promoting a more professional, effective, efficient, integrated and
advanced defence industries of the respective Participants
through procurement cooperation.
Professionalization, which includes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Exchanging information, knowledge, or best practices in areas
such as defense management, strategy, and resource planning;
military education and training; military exercises, and other
mutually determined areas;
Promoting mutual visits by high-ranking delegations;
Enhancing defense and military training and education in all
levels, including defense civilian personnel;
Enhancing bilateral military exercises, related observer
exchanges, and discussions on Participants' respective interservice concepts
Developing cooperation in the area of logistics support and
logistics exchange of information, as well as experiences, on the
basis of mutual benefit and mutual consent of both Participants;
and
Developing cooperation between universities and think tanks of
both Participants in the field of defense studies.
4
d.
Cooperation on Peacekeeping Operations and Training, which includes:
1)
Enhancing exchanges of education and training activities related
to United Nations (UN) Peacekeeping Operations;
2)
Exchanging information, best practices, and experiences acquired
3)
e.
Humanitarian Assistance and Disaster Response, which includes:
1)
2)
f.
in the field of Peacekeeping Operations, and in the use of foreign
and national military equipment; and
Conducting exchanges on logistics and other aspects for predeployment phases and other preparation for UN missions.
Developing joint coordinated capabilities on the deployment of
military assistance and mobilization to humanitarian missions and
disaster relief efforts; and
Developing joint military exercise, training , and education in
dealing with humanitarian assistance and disaster response.
Countering Transnational Threats, which includes:
1)
2)
Exchanging information and best practices in countering
transnational threats of common concerns; and
Enhancing capacity building in the area of cyber defense.
OVERSIGHT
3.
This document reaffirms the mechanisms in place under the 2010
Framework Arrangement and other possible mechanism to strengthen
defense cooperation between the Participants. The Participants intend to
work together to maintain and continue regular bilateral dialogue and
consultation and to consider other new mechanisms to discuss security and
defense issues of common concern.
4.
The lndonesia-U .S. Security Dialogue (IUSSD) should continue to be held
between civilian-led defense institutions to provide guidance and oversight to
bilateral defense activities. The lndonesia-U .S. Bilateral Defense Discussion
(USIBDD) should continue to coordinate activities between the U.S. and
Indonesian militaries and additionally should collaborate annually in order to
prepare a five year defense cooperation plan encompassing the
aforementioned "areas of cooperation ;"
5
REVIEW OF COOPERATIVE ACTIVITIES
5.
The Participants should continue to review the effectiveness of the
cooperative activities listed above. Such review should be conducted
regularly at the IUSSD, USIBBD, and on an ad hoc basis during meetings
between senior officials.
6.
The Participants intend to consu lt expeditiously on further tailored measures,
in addition to existing bilateral cooperation, including, but not limited to,
technica l assistance and capacity building programs.
IMPLEMENTING ARRANGEMENTS
7.
Cooperation should be real ized on the basis of individual annual programs to
be jointly determined to supplement this document. The Participants may
alter these programs at any time by mutual consent. The Participants may
support the programs by holding regular ad hoc consultations consistent with
Paragraph 5 of this document.
8.
Implementation of research and development arising under this document
should be regulated under a separate arrangement.
9.
The Participants may develop a separate arrangement to address research
and development initiatives arising under the Joint Statement.
CONFIDENTIALITY
10. The Participants intend that information obtained as a result of bilateral
contacts is intended to be protected in accordance with their respective laws
and regulations. The Participants do not intend to use such information to the
detriment of the other Participant's interests, and the Participants do not
intend to transfer such information to any third party without prior written
consent from the originating Participant. The Participants intend to regulate
the mutual protection of classified information in a separate arrangement.
FINANCIAL ARRANGEMENTS
11.
Each Participant intends to bear its own costs incurred in connection with the
implementation of this document. Exceptions may be laid down in future
understandings or in accordance with the implementing arrangements or
annual programs.
6
The undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments,
have signed this document.
Signed in Washington, D.C. , on October ..~~ -. 2015 in duplicate, in the Indonesian
and English languages.
For the Ministry of Defence of the
Republic of Indonesia
For the Department of Defense of
the United States of America
Ryamizard Ryacudu
Minister of Defence
Ashton 8 . Carter
Secretary of Defense

Similar documents