nota kesepahaman antara pemerintah republik indonesia dan

REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH AUSTRALIA
TENTANG
KERJASAMA DI SEKTOR TRANSPORTASI
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia, selanjutnya secara sendiri
disebut "Peserta" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Peserta",
BERKEINGINAN untuk lebih mengembangkan hubungan persahabatan dan
kerjasama yang telah ada antara kedua negara berdasarkan pada kesetaraan dan
saling menguntungkan;
MENGAKUI pentingnya sektor transportasi bagi pembangunan ekonomi dan sosial
kedua negara;
BERUSAHA untuk mewujudkan kemanfaatan kerjasama dan keterlibatan
regional yang lebih luas dalam hubungannya dengan kegiatan organisasi-organisasi
internasional dan untuk mendukung kemajuan isu-isu transportasi dalam forum
Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) ;
SESUAI dengan komitmen antara kedua negara dalam Deklarasi Bersama tentang
Kemitraan Komprehensif antara Republik Indonesia dan Australia ditandatangani
pada 4 April 2005;
MEMAHAMI pentingnya Deklarasi Bogor, Deklarasi Pemimpin Ekonomi APEC
Mengenai Penyelesaian Umum, yang dibuat pada 15 Nopembcr 1994 dalam
memajukan tujuan-tujuan APEC ;
MENGACU pada Perjanjian Umum dalam Pengembangan Kerjasama antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia yang dibuat di Jakarta
pada 9 Juli 1998 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") ;
MEMAHAMI pentingnya Perjanjian antara Australia dan Republik Indonesia
tentang Kerangka Ke1jasama Keamanan, dibuat di Lombok pada 13 November
2006 sebagai kerangka kerja untuk mengatasi tantangan-tantangan di bidang
keamanan tradisional dan non-tradisional;
BERHASRAT untuk terus mengambil langkah-langkah praktis untuk lebih
memahami pendekatan masing-masing guna menyusun kebijakan transportasi dan
administrasi transportasi dengan tujuan untuk mempromosikan saling hormat
dalam hubungan antara masing-masing kementerian transportasinya;
MENGGANTIKAN Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Australia tentang Kerjasama di Sektor Transportasi, ditandatangani di
Jakarta pada 31 Januari 2008;
BERDASARKAN DAN TUNDUK pada hukum dan peraturan yang berlaku di
masing-masing negara ;
Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut :
Pasal 1
Bidang Kerjasama
l. Kerjasama di bidang transportasi dapat dilaksanakan pada bidang-bidang sebagai
berikut:
a. transportasi darat ;
b. perkeretaapian;
c. transportasi laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
d. transportasi udara;
e. pendidikan dan pelatihan;
f. penelitian dan pengembangan transportasi ;
g. transportasi multimoda ;
h. keselamatan transportasi ;
i. keamanan transportasi ;
j. dampak transportasi terhadap lingkungan;
k. perencanaan dan peraturan transportasi ;
I. pencarian dan penyelamatan ;
m. manajemen data dan informasi; dan
n. bidang-bidang lain yang disetujui bersama.
2. Rincian-rincian
dari proyek dan kegiatan
kerjasama, yang mungkin akan
dilaksanakan diluar pasal ini, akan dibuat dalam Pengaturan khusus antara Para
Peserta atau antara badan - badan transportasi atau yang terkait transportasi dari Para
Peserta. Pengaturan ini akan ditambahkan dalam bentuk Lampiran-lampiran sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Pengaturan yang terdapat
dalam lampiran tersebut dapat, apabila perlu, dilaksanakan oleh otoritas yang berbeda
untuk tujuan pengaturan tersebut.
Pasal 2
Tujuan Kerjasama
Tujuan dari kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini adalah:
a)
untuk memfasilitasi pengembangan hubungan transportasi antara kedua negara ;
b) untuk bertukar informasi dan konsultasi tentang isu transportasi, termasuk
melaksanakan pertemuan-pertemuan yang disepakati bersama ;
c)
untuk melaksanakan studi bersama yang penting bagi pertumbuhan transportasi
antara dua negara dan hubungan antara transportasi dan perkembangan industri lainnya
di kedua negara. Para Peserta saling mengakui bahwa studi tersebut harus :
1.
berfokus awal untuk memfasilitasi upaya-upaya pengembangan transportasi yang
layak di dalam dan di antara wilayah timur Indonesia dan utara Australia dan
peranan transportasi dalam pertumbuhan ekonomi ;
ii. membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan transportasi dan dengan demikian
berkontribusi terhadap investasi pemerintah dan swasta yang efektif di sektor
transportasi kedua negara, dan kesempatan untuk transfer teknologi di sektor
transportasi ; dan
iii. berfokus pada percobaan dan penggunaan teknologi masa depan yang disepakati
secara intemasional;
d) untuk berbagi informasi dan konsultasi tentang tujuan-tujuan terkait transportasi dan
implementasinya di organisasi intemasional ;
e)
untuk menelaah ruang lingkup pemahaman khusus tentang aspek-aspek tertentu dari
kerjasama transportasi, dengan memperhatikan seperlunya hal-hal penting yang
mempengaruhi hubungan sektor transportasi di masing-masing negara, termasuk :
i. hubungan dan kerjasama industri transportasi yang ada maupun yang direncanakan ;
ii. pengembangan sumber daya manusia, termasuk pendidikan, pelatihan dan
pertukaran personil ;
iii. pengesahan dan pemenuhan standar-standar, prosedur-prosedur dan keselamatan,
keamanan dan langkah-langkah lain yang dibuat oleh badan internasional;
iv. kemajuan dalam pelaksanaan Deklarasi Bogor;
v. memperkuat kerjasama keamanan udara dan laut dibawah kerangka Traktat Lombok
; dan
vi. perkembangan lainnya yang dapat berkontribusi dengan cara praktis untuk
kerjasama dan pemahaman yang lebih baik ;
t)
untuk memfasilitasi dan memperkuat kerjasama antara perusahaan swasta di sector
transportasi kedua negara.
Pasal 3
Pelaksanaan
1.
Para Peserta yang diusulkan sebagai otoritas pelaksana dalam Nota Kesepahaman:
a.
b.
2.
Kementerian Perhubungan untuk Pemerintah Republik Indonesia; dan
Departemen Infrastruktur dan Transportasi untuk Pemerintah Australia;
Para Peserta dapat mengusulkan otoritas pelaksana lain dengan persetujuan bersama
dari waktu ke waktu.
Pasal 4
SumberDaya
Pengaturan khusus di bawah Nota Kesepahaman ini akan, dengan persetujuan bersama oleh
otoritas pelaksana dari Pengaturan tersebut, berusaha untuk mengatasi hal-hal yang
berkaitan dengan sumber daya clan pendanaan yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan
Pengaturan tersebut.
Pasal 5
Konsultasi
Salah satu Peserta dapat kapan saja meminta konsultasi yang berkaitan dengan Nota
Kesepahaman ini. Konsultasi tersebut akan dimulai secepat mungkin pada tanggal yang
sesuai dengan kedua Peserta.
Pasal 6
Amandemen
Nota Kesepahaman ini dapat diamanden setiap saat berdasarkan persetujuan bersama Para
Peserta. Amandemen terhadap Nota Kesepahaman ini akan berlaku pada tanggal
pemberitahuan terakhir oleh salah satu pihak yang telah menyelesaikan prosedur internal
untuk amandemen.
Pasal 7
Pcnerapan Nota Kesepahaman
Nota Kesepahaman ini hanya mengatur Pengaturan yang menjadi lampirannya. Nota
Kesepahaman ini tidak dapat diperluas pada perjanjian bilateral atau pengaturan yang
berhubungan dengan sektor transportasi yang disepakati oleh Para Peserta atau antara
badan-badan transportasi atau terkait transportasi dari Para Peserta, yang terpisah dan
tersendiri.
Pasal 8
Kerahasiaan
Dalam hal salah satu Peserta berkehendak untuk memberitahukan kerahasiaan data
dan/atau informasi dari kegiatan kerjasama di bawah Nota Kesepahaman ini kepada peserta
ketiga, Peserta pemberitahu harus mendapat persetuj uan terlebih dahulu dari Peserta lain
sebelum pengungkapan dibuat.
Pasal 9
Kekayaan Intelektual
Hak kekayaan intelektual yang timbul sebagai hasil dari materi yang dikembangkan di
bawah Nota Kesepahaman ini akan diatur melalui ketentuan dalam pengaturan tambahan
(termasuk hal-hal yang sesuai: kontrak, perjanjian pendanaan, proposal proyek dan lain
sebagainya). Ketentuan ini akan ditentukan bersama oleh Para Peserta dan Peserta Ketiga
yang terkait, atas dasar kasus per kasus. Jika terdapat permintaan khusus dari satu Peserta
terkait dengan munculnya hak kekayaan intelektual dari pelaksanaan Nota Kesepahaman
ini akan dipertimbangkan dengan baik oleh Peserta lainnya.
Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan
Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan
antara Para Peserta.
Pasal 11
MuJai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran
1. Nota Kesepahaman ini akan berlaku pada tanggal penandatangannya oleh Para Peserta ~
2. Nota Kesepahaman ini akan tetap berlaku untukjangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Salah satu Pcserta dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini kapan saja dengan
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Peserta lain tentang keinginannya untuk
mengakhiri Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum
tanggal pengakhiran dimaksud.
4. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak ak.an menghalangi proyek-proyek atau
kegiatan yang sedang berjalan dibawah Nota Kesepahaman ini dan Pengaturan yang
menjadi lampirannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan proyek-proyek atau kegiatankegiatan terse but kecuali j ika disepakati lain.
5. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia
tentang Kerjasama di Sektor Transportasi, yang ditandatangani di Jakarta pada 31
Januari 2008 tidak berlaku lagi pada tanggal berlakunya Nota Kesepahaman ini.
6. Nota Kesepahaman ini bukan merupakan suatu traktat.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Nota
Kesepahaman.
...
Ditandatangani rangkap dua di ......J~~~~~-~············ pada tanggal ·''--~~?..~~~
.......~9.t;. ....... dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Semua naskah memiliki kekuatan
hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa lnggris wajib
berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH
Signed
Signed
E. E MANGINDAAN
MENTERI PERHUBUNGAN
Al~TRALIA
YA~RMAT ANTHONY ALBANESE
ERI INFRASTRUKTUR DAN
TRANSPORTASI
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
Tiffi GOVERNMENT OF Tiffi REPUBLIC OF INDONESIA
AND
Tiffi AUS1RALIAN GOVERNMENT
ON
COOPERATION IN THE TRANSPORT SECTOR
The Government of the Republic of Indonesia and the Australian Government, hereinafter
individually referred to as ''the Participant" and collectively referred to as "the
Participants'',
WISHING to further develop the friendly and cooperative relations that exist
between the two countries based on equality and mutual benefit;
RECOGNIZING the importance of the transport sector to the economic and social
development of both countries;
SEEKING to realize the benefits of wider regional cooperation and involvement in
relation to the work of international organizations and to support progress on transport
issues within the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) forum;
IN ACCORDANCE with the commitment between the two countries in the joint
Declaration on Comprehensive Partnership between The Republic of Indonesia and
Australia signed on 4 April 2005;
ACKNOWLEDGING the significance of the Bogor Declaration, APEC Economic
Leaders' Declaration of Common Resolve, made on 15 November 1994 in advancing
the goals of APEC;
REFERRING to the General Agreement on Development Cooperation between the
Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia, done at
Jakarta on 9 July 1998 (hereinafter referred to as "the Agreement");
ACKNOWLEDGING the significance of the Agreement between Australia and the
Republic of Indonesia on the Framework for Security Cooperation, done at Lombok
on 13 November 2006 as a fran1ework for addressing traditional and non-traditional
security challenges;
DESIRING to continue taking practical steps to better understand each other's
approaches to transport policy formulation and transport administration with a view to
promoting mutual respect in relations between each other's national transport
ministries;
SUPERSEDING the Memorandum of Understanding between the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of Australia on Cooperation in the
Transport Sector, signed at Jakarta on 31 January 2008;
PURSUANT AND SUBJECT to the prevailing laws and regulations in their
respective countries;
Have reached the following understanding:
Paragraph 1
Areas of cooperation
I. Cooperation in the transport sector may be undertaken in the following areas:
a) land transport;
b) railways;
c) sea transport and inland waterways;
d) civil aviation;
e) education and training;
f) transport research and development;
g) intermodal transport;
h) transport safety;
i) transport security;
j) transport impact on environment;
k) transport planning and regulation;
1) search and rescue;
m) data and information management; and
n) other areas as may be mutually considered appropriate.
2. The details of cooperation projects and activities, which may be undertaken in the areru
outlined in this paragraph, will be set out in specific Arrangements between the Participant:
or between the transport or transport-related agencies of the Participants. These
Arrangements will be added as Annexes forming an integral part of this Memorandum o
Understanding. The Arrangements contained in such Annexes may, where appropriate
specify different implementing authorities for the purposes of those arrangements.
Paragraph 2
Aims of Cooperation
The aims of cooperation ofthis Memorandum of Understanding are:
a) to facilitate the development of transport relations between both countries;
b) to exchange information and consult on transport issues, including the holding of
meetings by mutual consent;
c) to pursue joint studies of the potential for transport growth between the two countries
and of the relationship between transport and the development of other industries in
both countries. The Participants mutually recognize that such studies should:
i) focus initially on facilitating efforts for viable transport development in and
between the eastern part of Indonesia and northern Australia and on transport's
role in economic growth;
ii) assist in identifying transport needs and thereby contribute to effective public and
private investment in the transport sectors of both countries, and opportunities for
technology transfer in the transport sector; and
iii) focus on the trial and use of internationally agreed future technology;
d) to share information and consult on transport-related objectives and their
implementation in international organizations;
e) to examine the scope for specific understandings on particular aspects of transport
cooperation, having regard as appropriate to significant matters affecting the
relationship between the transport sectors in each country, including:
i) existing and projected transport industry relationships and cooperation;
ii) human resources development, including education, training, and exchange of
personnel;
iii) the adoption of and compliance with standards, procedures and safety, security,
and other measures set by international bodies;
iv) progress in implementing the Bogor Declaration;
v) strengthening of aviation and maritime security cooperation under the auspices of
the Lombok Treaty; and
v) such other developments as may contribute in a practical way to better
understanding and cooperation;
f) to facilitate and foster cooperation between private sector companies in the transport
sectors of both countries.
Paragraph 3
Implementation
The Participants nominate the following as implementing authorities for this
Memorandum of Understanding:
a. the Ministry of Transportation for the Government of the Republic of Indonesia;
and
b. the Department of Infrastructure and Transport for the Australian Government;
~
The Participants may nominate other implementing authorities by mutual consent from
time to time.
Paragraph 4
Resources
l1ie specific Arrangements under this Memorandum of Understanding will, by mutual
onsent of the implementing authorities for such arrangements, seek to address matters
elating to resources and funding which may be necessary for the implementation of such
~ rrnngements.
Paragraph 5
Consultation
~ither Participant may at any time request consultations relating to this Memorandum of
lJnderstanding. Such consultations will begin at the earliest possible date suitable to both
>articipants.
Paragraph 6
Amendment
tbis Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual consent of the
~articipants. Amendments to this Memorandum of Understanding will come into effect on
be date of later notification by either Participant of the completion of its internal procedures
ror amendment.
Paragraph 7
Applicability of the Memorandum of Understanding
This Memorandum of Understanding governs only the Arrangements annexed to it. It
does not extend to any other bilateral agreements or arrangements relating to the transport
sector concluded between the Participants or between the transport or transport-related
agencies of the Participants, which are separate and independent.
Paragraph 8
Confidentiality
In the event that either participant wishes to disclose confidential data and/or information
resulted from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any
third participant, the disclosing Participant should obtain prior consent from the other
Participant before any disclosure can be made.
Paragraph 9
Intellectual Property
Intellectual property rights arising as a result of any material developed under this
Memorandum of Understanding will be managed through provisions in subsidiary
arrangements (including as appropriate: contracts, funding agreements, project proposals
etc.). These provisions will be mutually determined by the Participants, and any relevant
Third Parties, on a case by case basis. Any specific requests from a Participant regarding
intellectual property rights arising from the implementation of this Memorandum of
Understanding will be favourably considered by the other Participant.
Paragraph 10
Settlement of Disputes
Any dispute or differences arising out of the interpretation or implementation of this
Memorandum of Understanding will be settled amicably through consultation or
negotiation between the Participants.
Paragraph 11
Entry in to Effect, Duration, and Termination
I . This Memorandum of Understanding will come into effect on its signature by both
Participants;
2. This Memorandum of Understanding will remain in effect for a period of 5 (five)
years;
3.
Either Participant may terminate this Memorandum of Understanding at anytime by
giving written notification to the other Participant of its intention to terminate this
Memorandum of Understanding at least 6 (six) months prior to the intended date of
termination;
4.
The termination of this Memorandum of Understanding will not prejudice the
completion of any ongoing projects or activities under this Memorandum of
Understanding and the Arrangements annexed to it in accordance with the terms of
those projects or activities unless otherwise mutually determined.
5.
The Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of Australia on Cooperation in the Transport Sector,
signed in Jakarta on 31 January 2008 will cease to have effect on the date that this
Memorandum comes into effect.
6.
This Memorandum of Understanding will not constitute a treaty.
IN WITNESS WHEREOF, the Undersigned, have signed this Memorandum of
Understanding.
Signed
in
duplicate
at
.. . .. ...Ja\<arla
................ .... .. .. ....
..~~.~~.... ~<?~?.-...... in the English and Indonesian
on
this
. . 11
. . . .\h
....
day
of
languages. All texts are equally
authentic. In case of any divergence of intrepretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF
FOR Tiffi AUSTRALIAN GOVERNMENT
THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
E.E. MANGINDAAN
MINISTER FOR TRANSPORTATION
Signed
,ORABLE ANTHONY ALBANESE
ER FOR INFRASTRUCTURE
TRANSPORT