memorandum saling pengertian ant ara kementerian lingkungan

MEMORANDUM SALING PENGE RTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
WORLD NEIGHBORS INC.,
TENTANG
PROGRAM TERPADU PENGARUSUTAMAAN PERUBAHAN IKLIM UNTUK PENGELOLAAN
BERKELANJUTAN TERHADAP SUMBERDAYA ALAM DAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
DI WILAYAH INDONESIA TIMUR
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, selanJutnya disebut
"KLHK", dan World Neighbors Inc., selanjutnya disebut "WN", selanjutnya sec~ra bersama
disebu't "Para Pihak";
MENGINGAT bahwa WN adalah lembaga internasional non-pemerintah yang bersifat nonsektarian, non-politik dan nir-laba; yang berkedudukan di Oklahoma City, Oklahoma, USA
(EIN 73-0707328), bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat marginal ag.ar
dapat memenuhi kebutuhan dasar dan ikut me'rientukan dan mempertahankan proses
pembangunan yang adil dan inklusif;
MENGAKUI kerja.sarna P.ara , P·ihak yang bermanfaat berdasarkan atas kemitraan yang
berlangsung lama dalam menyediakan peningkatan kapasitas pengelolaan sumberdaya
alam dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat marginal di Wilayah Indonesia
Timur;
BERKEINGINAN untuk melanjutkan kerjasama antara P.a ra Pihak untuk memperkuat
ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan dan
sumberdaya alam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat marginal di
Wilayah Indonesia Timur;
SESUAI dengan hukum dan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan dan prosedur
Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku tentang kerjasama teknis luar negeri;
TELAH MENCAPAI suatu pengertian sebagai berikut:
1
PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian {MSP) ini adalah untuk menyediakan suatu
kerangka hukum bagi Para Pihak dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap
pengaruh perubahan iklim dan keru sakan lingkungan serta sumberdaya alam, dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat marginal di wilayah Indonesia Timur.
PASAL2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Para Pihak sepakat untuk melaksanakan program-program yang terdiri dari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Memperkuat kapasitas masyarakat terutama petani, para pegawai pemerintah dan
LSM, tokoh-tokoh masyarakat, tenaga pengajar, anak-anak usia sekolah dan pihakpi hak lain yang relevan tentang pendidikan lingkungan hidup, perubahan iklim dan
pengurangan risiko bencana;
Memfasilitasi para petani untuk menerapkan teknik-teknik pertanian berkelanjutan,
konsevasi tanah dan air, dan budidaya tanaman-tanaman produktif di lahan milik
petani dan lahan umum yang kritis;
Membentuk dan memperkuat organisasi masyarakat yang peduli dengan perubahan
iklim dan pengurangan risiko bencana, pengembangan usahatani dan usaha-usaha
ekonomi produktif;
Memadukan kegiatan-kegiatan perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana ke
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa {R PJMDes) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD);
Membangun dan memperkuat forum/Pokja para pemangku kepentingan di tingkat
kabupaten untuk mengkoordinasikan program ini;
Kegiatan-kegiata n lain yang disepakati Para Pihak secara tertulis.
PASAL3
WILAYAH KERJA
1.
2.
Para Pihak sepakat untuk melaksanakan program kerjasama pada wilayah kerja yang
mencakupi:
{a). Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
{b). Provinsi Nusa Tenggara Timur {NTI).
WN akan menjajaki kemungkinan memperluas wilayah program di luar Provinsi NTI
dan NTB, berdasarkan sumberdaya yang dimiliki oleh WN dan dengan persetujuan dari
KLHK;
2
3.
Setiap perubah an wilayah kerja lainnya wajib dikonsultasikan dan disetujui
oleh Para Pihak secara tertulis.
b~rsama
PASAL4
MITRA KERJA
Untuk pelaksanaan MSP ini:
1.
2.
3.
KLHK menunjuk Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri (selanjutnya disebut "Biro
PKLN" sebagai pihak pelaksana;
WN menunjuk Perwakilan Asia Tenggara di Indonesia (selanjutnya disebut WN
Indonesia) sebagai pihak pelaksana;
WN difasilitasi oleh KLHK dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan di bawah MSP ini.
PASALS
ARAHAN PROGRAM
1.
2.
3.
4.
Mekanisme kerjasama diuraikan dalam Arahan Program yang wajib dibuat oleh Para
Pihak dan tercantum di dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
MSP ini;
Arahan Program sebagaimana disebut dalam paragraf (1), memuat hal-hal tentang
fokus program, ruang lingkup program, pembiayaan program, lokasi pelaksanaan
program, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan
publikasi serta penutup;
Semua program yang akan dilaksanakan di bawah MSP ini wajib sejalan dengan
program KLHK;
Rincian program yang dirumuskan dalam Arahan Program wajib diformulasikan
dalam Rencana lnduk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan.
PASAL6
RENCANA KEGIATAN
1. WN wajib menyusun dan menyampaikan Rencana lnduk Kegiatan secara tertulis yang
berisi keseluruhan program atau Rencana Kegiatan Tiga Tahun kepada KLHK untuk
persetujuannya;
2. WN dengan difasilitasi KLHK, wajib berkoordinasi
dan berkonsultasi dengan
Pemerintah Provinsi/Daerah untuk menyusun Rencana Kegiatan Tahunan yang
memuat seluruh kegiatan selama setahun;
3
3. Rencana lnduk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan wajib mendapat persetujuan
secara tertulis dari Para Pihak.
P..ASAL 7
KEWAJIBAN
1.
KLHK wajib:
(a). memfasilitasi WN dalam pengurusan visa, ijin kerja, ijin tinggal, serta ijin keluar
dan/ atau ijin masuk kembali ke Indonesia bagi t enaga ahli asing dan/staf WN
yang berafiliasi dengan program sesuai dengan hukum dan peratu ran perundangundangan yang berlaku di Indonesia;
(b). memfasilitasi WN dalam pengurusan bea cukai dan pajak sesuai dengan hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
(c). memantau dan mengevaluasi pe laksanaan kegiatan program yang tercantum
dalam MSP ini dalam kerjasama dengan instansi pemerintah Indonesia terkait.
2.
WN wajib:
(a). mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
(b). melaksanakan semua program yang telah disepakati bersama di bawah MSP ini;
(c). menyediakan pendanaan, peralatan dan fasilitas yang diperlukan bagi
pelaksanaan semua program, serta menyediakan tenaga ahli asing yang memiliki
keahlian yang tidak tersedia di Indonesia dalam rangka pemindahan pengetahuan
dan teknologi kepada tenaga lokal dan masyarakat sesuai dengan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Setiap
perubahan tenaga ahli asing wajib disetujui oleh Para Pihak seca ra tertulis;
(d). mengutamakan penggunaan produk-produk buatan lokal bagi se mua peralatan
dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program;
(e). menyediakan bantuan pelatihan dan bantuan teknis dalam rangka melaksanakan
program dan meningkatkan kapasitas pelaksana program;
(f). mendukung berbagai peluang pengembangan kapasitas bagi instansi pemerintah
yang terkait, LSM lokal, organisasi masyarakat, dan lembaga penelitian;
(g). membatasi jumlah tenaga ahli asing dalam struktur manajemen, sebanyakbanyaknya 3 (t iga) orang;
(h). memiliki kantor perwakilan di wilayah Indonesia;
(i). menjaga citra baik Indonesia di mata lnternasional dan tidak mempublikasikan
segala bentuk informasi negatif yang merusak nama baik Indonesia;
U). mewajibkan semua tenaga ahli asing WN Indonesia mengikuti orientasi yang
dilakukan oleh KLHK;
(k). mewajibkan semua tenaga ahli asing WN Indonesia memenuhi ketentuan
keimigrasian di bidang perijinan dan pengawasan orang asing;
4
(I). bertanggungjawa b atas segala pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis
sesuai dengan prosedu r keuangan WN untuk biaya orientasi, pemantauan dan
eva luasi pelaksanaan kegiat an yang diadakan oleh WN bersama-sama dengan
instansi terkait;
(m). mendapat persetujuan secara tertulis dari KLHK atas segala bentuk publikasi
tentang Indonesia yang diprakarsai oleh WN baik nasional maupun internasional;
(n). berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KLHK dan Pemerintah Daerah serta
lembaga terkait lainnya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program;
(o). menyampaikan laporan perkembangan program per tiga bulan/triwulan dan
laporan tahunan kepada KLHK melalui Biro PKLN serta laporan ta mbahan bila
diperlukan;
(p). mencantumkan logo KLHK dan WN secara proporsional pada setia p pengumuman
program, laporan tahunan dan seluruh jenis publikasi lainnya.
PASAL 8
BATASAN AKTIFITAS WN INDONESIA DAN STAFNYA
1. WN menjamin bahwa semua kegiatan dan staf yang bertugas dalam status kedinasan
berdasarkan MSP ini, wajib:
(a). memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia;
(b). sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia;
(c). menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apa pun;
(d). menghormati kebiasaan, tradisi, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan
masyarakat local;
(e). tid ak te rlibat dalam kegiatan intelijen/ klandestin apapun;
(f). t idak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun;
(g). tidak terlibat dalam penyebaran agama apapun, dan/atau aliran kepercayaan yang
dapat mengganggu stabilitas kehidupan beragama;
(h). tidak melakukan aksi penggalangan dana dari individu maupun organisasi di
Indonesia untuk mendukung program dan kegiatan-kegiatannya;
(i). tidak menggunakan fasilitas Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk
kegiatan-kegiatan selain yang disetujui di bawah MSP ini;
(j). t idak melakukan kegiatan-kegiatan lain selain yang disetujui di bawah MSP ini;
(k). t idak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu hubungan diplomaitik.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat menyebabkan pencabutan izin WN dan
st afnya serta tindakan-tindakan lain yang dipersyaratkan oleh hukum, peraturan
perundang-undangan, dan kebijakan yang berlaku di Indonesia.
5
PASAL9
STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDU KUNG
1. Semua perlengkapan dan material pendukung program yang diadakan/dibeli oleh WN
dalam rangka pelaksanaan program wajib hanya digunakan semata-mata demi
kepentingan pelaksanaan program;
2. Apabila sebelum berakhirnya program terjadi perubahan pemanfaatan dan atau
penghapusan atas perlengkapan dan material pendukung, maka WN wajib
mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan KLHK;
3. Setelah berakhirnya program, penyelesaian perlengkapan dan material pendukung
yang bebas pajak harus dikonsultasikan dan disetujui bersama-sama oleh Para Pihak;
4. Setelah berakhirnya masa kerjasama, perlengkapan dan material pendukung seperti
yang dibeli dan digunakan untuk proyek apap un dalam kerangka kerjasama ini, akan
diserahkan dan menjadi milik KLHK. Serah terima kepemilikan peralatan dan/atau
material pendukung sebagaimana disebutkan dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 wajib
dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
PASAL 10
TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG OLEH
ORGANISASI INTERNASIONAL NON PEMERINTAH
Tata ca ra pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat
berha rga mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia.
PASAL11
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Hak Kekayaan lntelektual atas semua catatan, laporan, peta, hasil survei, basis data,
lembar pengetahuan, foto, video, dan informasi lain, baik berwujud maupun tidak
berwujud fisik yang dihasilkan dari kegiatan bersama antara Para Pihak berdasa rkan
MSP ini akan dimiliki bersama oleh Para Pihak kecuali hak kekayaan intelektual yang
secara hukum dimiliki oleh pihak ketiga;
2. Para Pihak harus sa ling berkonsultasi dan mendapatkan izin se belum menggunakan
hasil dari kerjasama sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini;
3. Para Pihak diizinkan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut dengan
tujuan untuk memelihara, menyesuaikan, dan memperbaiki kekayaan intelektual
tersebut sesuai tujuan sebagaimana t ercantum di dalam ruang lingkup kerjasama;
6
4. Para Pihak akan bertanggung jawab terhadap tuntutan dari pihak ketiga manapun atas
kepemilikan dan keabsahan dari penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawanya
ke dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam rangka MSP ini;
5. Semua publikasi dalam rangka pelaksanaan program kerjasama harus mencantumkan
6.
7.
8.
9.
logo Para Pihak dan menyebutkan nama KLHK dan WN sebagai mitra pelaksana.
Berdasarkan keterlibatan mereka, Para Pihak yang terlibat dipastikan disebutkan
sebagai penulis pada publikasi dan mendapatkan salinan publikasi tersebut;
WN diperbolehkan menggunakan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari
kerjasama dengan KLHK ini, hanya untuk kepentingan yang tidak mendatangkan laba;
Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi yang bersifat
rahasia yang merupakan hasi l dari kegiatan kerja sama da lam rangka MSP ini kepada
pihak ketiga manapun, pihak tersebut harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu
dari pihak lain sebelum pengungkapan apapun dilakukan;
Jika salah satu pihak membutuhkan kerjasama dengan pihak lain di luar KLHK dan WN,
pihak tersebut akan berkonsultasi baik dalam hal bentuk kerjasama maupun
implikasinya, khusus terhadap hak kekayaan intelektual yang muncul dari pelaksanaan
MSP ini;
Pengakhiran MSP in i tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewaj iban yang
ditetapkan dalam Pasa l ini.
PASAL 12
SUMBER DAYA GENETIK DAN KEARIFAN TRADISIONAL
1. Para Pihak harus mengakui nilai sumber daya genetik dan kearifan tradisional
(selanjutnya disebut SGKT), dan mengakui hak-hak pemegang SGKT untuk perlindungan
yang efektif terhadap penyalahgunaan dan kesalahan penafsiran dari kedua belah
pi hak;
2. SGKT harus dilindungi terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan dari kedua belah
pihak;
3. Setiap perolehan, penggunaan atau pemanfaatan SGKT dengan cara t!dak adil atau
ter!arang merupakan t indakan penyalahgunaan. Penyalahgunaan juga termasuk
pengambilan keuntungan komersial yang berasal dari akuisisi, penggunaan, atau
pemanfaatan SGKT saat orang yang menggunakan SGKT tersebut tahu atau lalai bahwa
SGKT tersebut diperoleh dengan cara tidak adil melalui kegiatan komersial lainnya dan
jujur
yang
menghasilkan
bertentangan
dengan
praktik-praktik
yang
manfaat/keuntungan yang tidak adil dari SGKT;
4. Tunduk dan patuh pada kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini,
setiap Pihak wajib, dalam hal perlindungar. kekayaan intelektual dari SGKT, menurut
dalam wilayahnya, (i) orang alami yang merupakan warga negara, atau berdomisili di
wilayah Pihak lainnya, dan (ii) badan hukum dan/atau perorangan yang berada di
wilayah Pihak lainnya memiliki bentuk usaha nyata dan efektif untuk perlir.dungan,
7
penciptaan dan transaksi SGKT, memberikan perlakuan yang sama yang diberikan
kepada warga negaranya sendiri;
5. Setiap akses ke/dan penggunaan SGKT masing-masing Pihak dalam pelaksanaan MSP
ini akan memerlukan persetujuan izin dari Pihak berwenang yang relevan. Pihak
pengguna wajib untuk memberikan akses dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan
koope ratif dan/atau kolaborasi yang menggunakan SGKT tersebut kepada masyarakat
setempat;
6. Ketika kegiatan kooperatif dan kolaboratif di bawah MSP ini memanfaatkan SGKT untuk
tujuan komersial, maka masyarakat lokal yang bersangkutan, akan berhak atas hak
kekayaan intelektual, dan apabila memungkinkan, pembagian manfaat yang terkait;
7. Pemegang SGKT berhak mendapatkan manfaat yang timbul dari pengunaan komersial
SGKT dimaksud yang meliputi pembagian manfaat yang adi l dan merata;
8. Pada kasus-kasus dimana pembagian manfaat yang adil dan merata sebagaimana
dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini belum terjadi, maka wajib ada upaya hukum untuk
memberikan penyelesaian permasalahan bagi pemegang SGKT.
PASAL 13
DOMISILI
1. Tempat kedudukan KLHK:
(a). KLHK beralamat di Jalan D.I Panja itan Kavling 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410,
Indonesia;
(b). Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri (PKLN), Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung B Lantai 3, Jin. D.I
Panjaitan Kavling 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Indonesia.
2. Tempat kedudukan WN:
(a). WN pusat beralamat di 333 N. Meridan Avenue, OK, 73107 - 6507 USA; Te lp: +01
405 752 9700;
(b). WN Indonesia beralamat di Perumahan Taman Asri Blok B No 2, Jin Batuyang,
Batubulan Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali-Indonesia, Telp 0361299055.
3. Dalam hal terjadi perubahan domisili, masing-masing Pihak wajib memberitahukan
secara tertulis kepada Pihak lainnya.
PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perselisihan/perbedaan terhadap penafsiran dan/atau pelaksanaan MSP ini
wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi diantara Para Pihak.
8
PASAL15
PERUBAHAN
MSP ini dapat diubah setiap saat melalui persetujuan bersama secara tertu lis oleh Para
Pihak.
PASAL16
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. MSP ini mulai berlaku sejak tanggal terakhir ditandatangani dan tetap berl.aku untuk
jangka waktu tiga tahun;
2. MSP ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu Pihak dengan mengirimkan
pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk
mengakhiri MSP ini dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal
pengakhiran dimaksud;
3. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program yang sedang
berjalan dan WN wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan tersebut paling
lambat 6 (enam) bulan sete lah tanggal pengakhiran, kecuali Para Pihak menentukan
lain.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani MSP ini.
DIBUAT di Bali dan Jakarta, dalam rangkap dua menggunakan bahasa Indonesia dan
bahasa lnggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi
perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Indonesia yang berlaku.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
WORLD NF.IGHBORS INC.,
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Edward Wright
Sekretaris Kemer.terian
Tanggal:
ro APP-IL
201
WN Area Representative for South East Asia
c;
Tanggal:
9
f A~~\~ Z.Of S
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF EN VIRONMENT AND FORESTRY
OF TH E REPUBLIC OF INDONESIA
AND
WO RLD NEIGHBORS INC.,
CONCERNING
AN INTEGRATED PROGRAM MAtNSTREAMING CLIMATE CHANGE FOR
THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES
AND SOCIAL WELFARE IMPROVEMENT
"IN EASTERN INDONESlA
. The Ministry of Environment and Forestry of the ·Repu blic of Indonesia, hereinafter
referred to as " KLHK", and World Neighbors Inc., hereinafter referred to as WN",
hereinafter jointly referred to as "The Parties";
NOTING th at WN is an international non-governmental organization {INGO) that is nonsectarian, non-political and non-profit; based in Oklahoma City, Oklahoma, USA (EIN 730707328), whose aim is to_strengthen the capacity of marginalized communities to meet
their basic needs and to determine and sustain an inclusive and equitable development
process;
ACKNOWLEDGING the fruitful coqperation between the Parties which is based up on a
long-standing partnership in providing capacity building for natural resource ma nagement
and social welfare improvement for marginal communities in Eastern Indonesia;
DESIRING to continue the cooperation between the Parties to strengthen community
resilience towards t he effects of climate change and the degradation of their environment
artd natural resources, in order to improve the welfare of marginal communities ~n Eastern
Indonesia;
PU~SUANT
TO the prevailing laws and regulations, policies and procedures of the
Government of the Republic of Indonesia;
HAVE REACHED the following understanding:
1
ARTICLE 1
OBJECTIVE OF COOPERATION
The objective of this M emorandum of Understanding (MOU) is to provide a legal
framework between the Parties to strengthen community resilience towards the effects of
climate change and the degradation of their environment and natural resources, in order
to improve the welfare of marginal communities in eastern Indonesia.
ARTICLE 2
SCOPE OF COOPERATION
The Parties agree to implement programs consisting of:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Strengthening the capacity of communities, especially farmers, government officers
and NGOs, community leaders, teachers, school children and other relevant parties on
envi ronmental education, climate change and disaster risk reduction;
Facilitating farmers to implement sustainable agriculture techniques, soil and water
conservation, and cultivation of productive crops on both their own land and critical
public land areas;
Establish and strengthen community organizations concerned with climate change and
disaster risk reduction, farming development and productive economic enterprises;
Integrating climate change and disaster risk reduction activities into the Village
Medium-Term Development Plans (RPJMDes) and the Regional Medium Term
Development Plans (RPJMD);
Building and strengthening stakeholder forums/working groups at the district level to
coordinate the program;
Other activities as mutually agreed up on by the Parties in writing.
ARTICLE 3
LOCATION OF ACTIVITIES
1. The Parties agree to implement the cooperative program in the following work areas:
(a). West Nusa Tenggara Province (N TB);
(b). East Nusa Tenggara Province (NTT).
2. WN will explore the possibility of expand ing the program area beyond the provinces of
NTI and NTB, based on the resources owned by WN and with the consent of KLHK;
3. Any change of location and/or activities shall be consulted and agreed by the Parties in
writing.
2
ARTICLE 4
EXECUTING AGENCY
For the implementation of this MOU:
1. KLHK appoints the Bureau of Planning and Foreign Cooperation (herei nafter referred
to as "Biro PKLN") as executing agency;
2. WN appoints South East Asia Representative Office in Indonesia (hereinafter referred
to as WN Indonesia) as executing agency;
3. WN facilitated by KLHK can collaborate wit h third party(s) in carrying out the activities
under this MOU.
ARTICLE 5
PROGRAM DIRECTION
1. The mechanism of cooperation as outlined in the Program Direction prepared by the
Parties shall constitute as an integral part of this MOU;
2. Program Direction as stated in paragraph (1) contains the focus of the program, scope
of the program, funding mechanism, locations for implementation, mechanism of
implementation, monitoring and evaluation, reporting and publication, and dosing;
3. All program s to be implemented under this MOU shall be in line with the program of
KLHK;
4. The details of the programs as stated in the Program Direction shall be formulated in
the Master Plan and Annual Action Plan.
ARTICLE 6
PLAN OF OPERATION
1.
2.
3.
WN shall prepare and submit the written Master Plan containing the overall program,
or the Three-Year Action Plan to KLHK for its approval;
WN facilitated by KLHK, should coordinate and consult with Provincial/ Loca l
Governments in preparing an Annual Action Plan containing one-year overall activities;
The Master Plan and Annual Action Plan should be mutually agreed upon in writing by
the Parties.
3
ARTICLE 7
OBLIGATIONS
l. KLHK shall:
(a). facilitate WN in arranging the visa, working permit, stay permit, entry and re-entry
permit for foreign staff and/WN personnel who are affiliated with the programs in
accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia;
(b). facilitate WN in arranging the customs and tax in accordance with the prevailing
Indonesian laws and regulations;
(c). monitor and eva luate the implementation of the program activities described
within this MSP in cooperation with the related Indonesian government
institutions.
2.
WN
(a).
(b).
(c).
(h).
shall:
comply with all applicable laws and regulations in Indonesia;
implement all programs that have been mutually agreed under this MOU;
provide necessary funding, equ ipment and facilities for the implementation of all
programs, and provide foreign experts only if Indonesian experts are not
available, within the framework of transfer of knowledge and technology to local
staff and communities in accordance with the prevailing laws and regulations of
the Republic of Indonesia. Any changes to foreign experts shall be approved by
the Parties in writing;
prioritize the use of locally-made products for all equipment and materials used in
the implementation of the program activities;
provide training assistance and technical assistance in the implementation of the
program and increase the capacity of program implementers;
support a range of capacity-building opportunities for related government
agencies, local NGOs, CBOs and research institutions;
limit the number of foreign staff in the management structure to a maximum of 3
(th ree) persons;
have a representative office in Indonesia;
(i).
maintain Indonesia's good image in the international forum and refrain from
(d).
(e).
(f).
(g).
publishing any negative information that may damage Indonesia's reputation;
(j). require all foreign experts of WN Indonesia to follow an orientation held by KLHK;
(k). require all foreign experts of WN Indonesia to comply with immigration
regulations relating to permits and supervision of foreigners;
(I). be responsible for all reasonable expenses previously agreed in writing according
to WN Indonesia accounting procedures for orientation, monitoring and
evaluation of the project conducted by WN together with related institutions;
(m). obtain approval in writing from KLHK for any national or international publication
on Indonesia initiated by WN;
(n). consult and coordinate with KLHK and Local Government as well as related
institutions to ensure smooth program implementation;
4
(o). Submit three-month/quarterly progress reports and annual reports to KLHK
through Bi ro PKLN and, if deemed necessary, any additional reports;
(p). appropriately place the KLHK and WN logo on every program board, ann~al report
·
and all types of publication.
ARTICLE 8
LIMITATION ON THE ACTIVITIES OF WN INDONESIA AND ITS PERSONNEL
1. WN assures that its activities and staff assigned in their official status under t his MOU,
shall:
(a). observe, respect and comply with the laws and regulations, as well as policies of
the Government of the Republic of Indonesia;
(b). be in line with Indonesian national interests;
(c). respect t he integrity, political freedom and sovereignty of the Unitary State of the
Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements;
(d). respect the customs, traditions, culture, religions, and beliefs of the local
community;
(e). refrain from involving in any intelligence/clandestine activities;
(f). refrain from engaging in any political and commercial activities;
(g). refrain from conducting any religious and/or belief propagation that potentially
could sabotage religious harmony and stability;
(h). refrain from conducting fund raising activities from individuals or local organizations
in Indonesia to support its pr:ograms and activities;
(i). not use the facilities of Government Institutions and Local Government forr activities
other than approved under t his MOU;
(j). refrain from doing activities other than approved under this MOU;
(k). refrain from engaging in activities that disrupt diplomatic relations.
2. Any violation of the above provisions may result in the revocation of the permits of the
concerned person and/or activities and other measures required by the prevailing laws
and regulations of the Republic of Indonesia as well as Indonesian government policies.
ARTICLE 9
STATUS OF EQUIPMENT AND MATERIAL SUPPORT
1.
2.
Equipment and materials provided/purchased by WN to support the implementation
of t he program shall be used sole:y for the purpose of the implementation of the
program;
If there is a change of purpose and/or write-off of the equipment and materials before
completion of the program, then it shall be consulted in advance with KLHK;
5
3.
4.
After the completion of the program, disposal of tax-exempted equipment and
materials shall be consulted and agreed by the Parties;
Following the end of the cooperation, all equipment and supporting materials
purchased and used for any project within the framework of this cooperation will be
handed over and will become the property of KLHK. The handover of ownership of the
equipment and/or supporting material as mentioned in paragraphs 1, 2, and 3 shall be
set out in a Minutes of Handover document in accordance with the laws and
regulations of the Republic of Indonesia.
ARTICLE 10
THE MANAGEMENT OF DIRECT GRANTS BY
INTERNATIONAL NON GOVERNMENT ORGANIZATION
The management of direct grants in the form of money, goods, services or securities is
governed by the conditions as set forth by the prevailing laws and regulations of the
Republic of Indonesia.
ARTICLE 11
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. The intellectual property rights over all records, reports, maps, surveys, databases,
knowledge sheets, photos, videos, and all other information both tangible and
intangible resulting from joint activities of the parties under this MOU will be shared by
both parties, unless there is statement that specific intellectual property rights are
legally owned by third parties;
2. The Parties shall consult each other and get permission before using the results of the
cooperation as stated in paragraph (1) of this Article;
3. The Parties are allowed to use the aforementioned intellectual property rights with the
aim to maintain, customize and improve the intellectual property for the purpose
stated in the scope of cooperation;
4. The Parties will be responsible to the demands of any third party who have valid
ownership over their own intellectual property rights which they bring in to the
implementation of activities within the cooperation under the MOU;
5. All publication s within the framework of program implementation sha ll include the
logo of the Parties and state the names of KLHK and WN as the implementing partners.
Based on their level of involvement, the Parties involved will be stated as the author of
the publication and will obtain a copy of the publication;
6. WN is permitted to use the intellectual property rights resulting from this cooperation
with KLHK only for non-profitable activity;
7. If any Party intends to disclose the data and/or confidential information which is the
result of collaborative activities within the framework of this MOU to any third Party,
6
that Party must obtain prior written consent from the other Party before any disclosure
is made;
8. If any Party requires cooperation with other Parties outside KLHK and WN, that ~arty
will co nsult with the other regarding both the form of cooperation, ·as well as lt's
implication, especially regarding intellectual property rights arising from the
implementation of the MOU;
9. The termination of the MOU will not affect the rights and obligations set forth in th is
Article.
ARTICLE 12
GENETIC RESOURCES AND LOCAL WISDOM
1. The Parties shall recognize the value of genetic resources and local wisdom (hereinafter
referred as SGKT) and recognize the right holders of SGKT for effective protection
against misuse and misinterpretation of both Parties;
2. SGKT will be protected against misuse and misappropriation of both Parties;
3. Each acquisition, use or utilization of SGKT done unfairly or illicitly constitutes an act of
abuse. Abuse also includes taking commercial profit generated from the acquisition
and the use of SGKT when s/he knows that the SGKT is obtained unfairly, and through
other commercial activities contrary to honest practices that generate unfair
benefits/advantages from SGKT;
4. Subject to and complying with the obligations referred to the pa ragraph (3) in this
Article, each Party shall, in the case of intellectual property protection of SKGT,
according to its own region, (i) natural persons who are citizens, or domiciled in the
te rritory of the other party, and (ii) legal entit ies and/or individuals who are in the
te rritory of the other Party, will have real and effective means for the protection,
creation and transactions, of SKGT giving the same treatment which is given to its own
citizens;
5. In every access to/use of SGKT, each Party under the implementation of this MOU will
require the consent of the relevant authorities. The Party who will be the user is
requi red to provide access and information resulti:ig from the activities in the
cooperation and/or collaboration that use the SGKT to the concerned local
communities;
6. When the cooperative and collaborative activities under this MOU use SGKT for
commercial purpose, the concerned local community shall be entitled to intellectual
property rights, and where possible the sharing of profits generated by the activities;
7. The SGKT holders are entitled to the profits generated from the commercial use of
SGKT. Their share should be fair and equal;
8. In cases where a fair and equal distribution of profit and benefit referred to in
paragraph (7) of this Article is not occurring, then there should be a legal attempt to
provide a solution for the SGKT holders.
7
ARTICLE 13
DOM ICILE
1. Domicile of KLHK:
(a). KLHK located on D.1 Panjaitan Kavling 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410
Indonesia;
(b). the Bureau of Planning and Foreign Cooperation (PKLN), Ministry of Environmental
and Forestry is located on Gedung B Lantai 3, Jin. 0.1 Panjaitan Kavling 24 Kebon
Nanas, Jakarta Timur 13410, Indonesia.
2. Domicile of WN:
(a). WN headquarters is located on 333 N. Meridan Avenue, OK, 73107 - 6507 USA;
Phone: +01 405 752 9700;
(b). WN Indonesia is located on Perumahan Taman Asri Blok B No 2, Jin Batuyang,
Batubulan, Sukawati Sub-district, Gianyar District, Bali-Indonesia, Telp 0361299055.
3. In the event of a change of domicile, each Party shall notify the other Party in writing.
ARTICLE 12
SETILEMENT OF DISPUTES
Any dispute concerning the int erpretation and/or application of this MOU shall be settled
amicably through consultation or negotiation between The Parties.
ARTICLE 13
AMENDMENT
This MOU may be amended if deemed necessary by mutuc.I written consent of The Parties.
ARTICLE 14
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1.
2.
This MOU shall enter into force on the date of its last signing and shall be effective for
a period of three years;
Either Party may terminate this MOU by sending a written notification to the other
Party of its intention to terminate this MOU at le:3st 6 (six) months prior to the
intended date of termination;
8
3.
The termination of this MOU shall not affect the completion of any on going program
and WN should complete the on going program no later than 6 (six) months after the
..termination date, unless the Pa rties decide otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MOU
DONE at Bali and Jakarta, in duplicated in Indonesian and English languages, both texts
being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the Indonesian text
sha ll prevail.
WORLD NEIGHBORS INC.,
THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND
FORESTRY
THE REPUBLIC OF INDONESIA
Ras~
Edward Wright
WN Area Representative for South East Asia
Executive Secretary
Date:
Date
9
\
A f> ~ IC- 2. ~ 1S