pengaturanpelaksanaan antara direktorat jenderal perlindungan

PENGATURANPELAKSANAAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (PHKA)
DAN
US DEPARTMENT OF JUSTICE INTERNATIONAL CRIMINAL INVESTIGATIVE
TRAINING ASSISTANCE PROGRAM
(USDOJ ICITAP)
MENGENAI
PENINGKATAN KAPASITAS DALAM PERLINDUNGAN HUTAN
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan
Republik Indonesia selanjutnya disebut PHKA, dan US Department of Justice
International Criminal Investigative Training Assistance Program, Environmental and
Natural Resource Protedion Project atau Program Internasional Bantuan Pelatihan
Penyidikan Kriminal, Indonesia, Proyek Perlindungan Lingkungan Hidup dan Sumbe1
Daya Alam di Jakarta, selanjutnya disebut ICITAP Indonesia, telah dibentuk dengan
ditandatanganinya perjanjian kerjasama Pengaturan Pelaksanaan (PP);
MERUJUK Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Amerika Serikat tentang Kerjasama Ilmiah dan Teknologi di bidang ilmiah dan
teknologi yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2010;
MEMPERTIMBANGKAN persamaan kepentingan dalam hal pemberantasan tindak
pidana kehutanan dan peningkatan kapasitas, PHKA dan ICITAP Indonesia (yang
selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak") telah sepakat untuk bekerja sama;
SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing
- masing negara
PARA PIHAK TELAH MENYETUJUI HAL - HAL SEBAGAI BERIKUT :
PASAL 1
TUJUAN PENGATURAN PELAKSANAAN (PP)
PP bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perlindungan hutan melalui pelaksanaan
pendidikan, pelatihan, bantuan teknis, bantuan donasi dan pengembangar.
infrastruktur terbatas.
PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Ruang Lingkup kerjasama meliputi :
1. Donasi sarana dan prasarana guna perlindungan hutan, perairan dan area
konservasi Ia han basah (Procurement and SecuritiJ
2. Pengembangan database informasi penegakan hukum beserta pengadaan
perangkat lunak, perangkat keras dan pelatihan terkait lainnya (Development of
P/lot Data Base)
·
3. Pengembangan jaringan masyarakat perlindungan hutan/ Masyarakat Mitra Polhut
(Community Enforcement Network)
4. Pelatihan mengenai pengelolaan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup,
dan pelatihan tekait lainnya (Training)
5. Pemberian bantuan teknis dibidang pembangunan hukum nasional
PASAL3
ARAHAN PROGRAM DAN RENCANA OPERASIONAL
1. Penjelasan program jangka panjang dan mekanisme kerjasama akan ditetapkan
selanjutnya dalam Arahan Program dan akan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari PP;
2. Penjelasan yang lebih rinci mengenai program dibawah PP akan dituangkan dalam
Rencana Operasional yang akan dituangkan secara bersama-sama dan disepakati
oleh PHKA dan ICITAP serta disetujui oleh Pemerintah Indonesia melalui
Sekretariat Negara.
PASAL 4
MANAJEMEN KELOMPOK KERJA
1. Demi kerjasama, akan dibentuk sebuah Kelompok Kerja yang akan melaksanakan
serangkaian pertemuan demi melaksanakan kepentingan dan/atau kebutuhan
yang terkait dengan ruang lingkup PP.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja Pengembangan PHKA/ICITAP
Indonesia adalah:
a. Menyusun suatu Rencana Kerja PHKA/ICITAP Indonesia yang terkait dengan
usaha pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta donasijbantuan peralatan
sebagaimana yang ditetapkan dalam PP;
b. Mempersiapkan dan menyusun materi pelatihan dan pendidikan, jenis dan
jumlah bantuan ICITAP Indonesia yang diperlukan dan disepakati oleh PHKA
dan ICITAP Indonesia termasuk pertukaran informasi dari hasil pendidikan,
pelatihan serta program-program pengembangan lainnya;
c. Mengawasi pelaksanaan, pengembangan dian hasil dari program pendidikan
dan pelatihan serta pemgembangan organisasi dan peralatan yang diajukan
oleh PHKA guna meningkatkan kapasitas operasional;
d. Mempersiapkan laporan tahunan mengenai kemajuan yang telah dicapai dari
pelaksanaan PP kepada manajemen para Pihak, dengan laporan pertama
dipersiapkan satu tahun setelah penandatanganan PP.
3.
Didalam Kelompok Kerja· Pengembangan PHKA/ICITAP Indonesia, PHKA akan
diwakili oleh satu personil yang ditunjuk oleh PHKA, dan ICITAP Indonesia akan
diwakili oleh Manajer Proyek Perlindungan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya
Alam dibawah Deputi Direktur dan Staff ICITAP Indonesia yang ditunjuk oleh
Manajer Proyek Perlindungan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, ICITAP
Indonesia.
PASAL 5
PERTUKARAN INFORMASI
1. Pertukaran informasi harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan peraturan
yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat.
2. Informasi yang dipertukarkan hanya spesifik dan terbatas yang berkaitan dengan
PP, yang terkait dengim pendidikan dan pelatihan serta peralatan yang
didonasikan dan tidak dapat digunakan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan
tertulis dari lembaga penyedia informasi tersebut.
-
....
,.-
PASAL 6
KONTRIBUSI PARA PIHAK
Untuk mencapai tujuan yang terdapat dalam PP, ICITAP Indonesia wajib:
a.
Menyediakan tenaga ahli dan transfer ilmu pengetahuan;
b.
Membantu PHKA dalam mengembangkan kapasitas personil PHKA melalur
pelatihan dan pendidikan;
c.
Membantu PHKA dalam menyusun dan mengembangkan materi pelatihan
yang diperlukan;
d.
Memberikan pendanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
termasuk untuk pelatihan, pengembangan infrastruktur dan peralatan dalam
kerangka PP;
e. Menyiapkan Rencana Operasional PHKA/ICITAP Indonesia yang selanjutnya
wajib memperoleh persetujuan dari PHKA;
f.
Menyiapkan Laporan Perkembangan Rencana Operasional PHKA /ICITAP
Indonesia;
g.
ICITAP Indonesia akan membiayai Proyek Perlindungan Lingkungan Hidup dan
Sumber Daya Alam sebesar US $ 850,000 untuk program lingkungan oleh
ICITAP Indonesia dan instansi di Pemerintah Indonesia yang terlibat dalam
perlindungan lingkungan. Setiap pembiayaan dimasa mendatang akan
disesuaikan melalui lampiran PP. I CITAP Indonesia akan mengelola dana
tersebut dan akan bertanggung jawab untuk memastikan dana tersebut
digunakan untuk mendukung program dan kegiatan perlindungan lingkungan
hidup.
PHKA, sesuai hukum, peraturan dan prosedur yang berlaku di Indonesia, akan:
a.
Berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, pengawasan, implementasi dan
evaluasi proyek dalam PP;
b.
Memfasilitasi dan membantu ICITAP Indonesia dalam pelaksanaan aktivitas
proyek;
c.
Menyediakan personil yang kompeten untuk berpartisipasi di dalam pelatihan
ini dan di dalam proye~ yang diperlukan untuk melaksanakan inisiatif program
yang tercakup dalam PP;
d.
Membantu pengaturan visa, ijin tinggal, ijin keluar dan masuk kembali, dan
registrasi bagi staf ICITAP Indonesia dan para pakar yang telah disetujui dan
ditugaskan di Indonesia dibawah PP.
PASAL 7
STATUS PERALATAN
Peralatan yang didonasikan oleh ICITAP Indonesia dalam keraiJgka PP secara
otomatis menjadi milik Pemerintah Indonesia setelah penghentian program tersebut
disetujui oleh para Pihak.
PASALS
HAKATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Para Pihak setuju bahwa ~etiap Hak Atas Kekayaan Intelektual yang timbul dari
pelaksanaan PP adalah milik bersama dan:
a. Masing-masing Pihak harus diberikan ijin untuk menggunakan Hak Atas
Kekayaan Intelektual tersebut untuk tujuan pemeliharaan, adaptasi dan
penyempurnaan Hak Atas Kekayaan Intelektual terkait;
b. Masing-masing Pihak harus bertanggung jawab atas setiap tuntutan yang
dibuat oleh pihak ketiga yang berkaitan dengan kepemi likan dan legalitas dari
penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh Pihak tersebut
diatas untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama dibawah PP.
2. Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk menutup kerahasiaan data danjatau
informasi yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama pada PP kepada Pihak Ketiga,
maka Pihak lain harus memenuhi keinginan dari salah satu Pihak sebelum
penutupan tersebut dilaksanakan.
3. Dalam hal Hak Atas Kekayaan Intelektual digunakan oleh salah satu Pihak
dan/atau lembaga atas atas nama Pemerintah untuk tujuan komersil, maka Pihak
lainnya harus memperoleh royalti yang sama.
4. Bilamana salah satu Pihak memerlukan kerjasama dengan pihak lain diluar
Republik Indonesia dan Amerika Serikat untuk kegiatan komersial yang dihasilkan
dari Hak Atas Kekayaan Iflteletektual yang diatur oleh PP, Pihak tersebut akan
memberikan preferensi kerjasama terlebih dahulu kepada Pihak lainnya
berdasarkan PP, yang dapat ditanggalkan, apabila Pihak lain tersebut tidak
mampu berpartisipasi dalam kegiatan yang saling menguntungkan.
PASAL 9
SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
1. Para Pihak harus mengakui nilai sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional
(selanjutnya disebut "SDGPT"), dan mengakui hak pemegang SDGPT bagi
perlindungan yang efektif terhadap SDGPT dari penyalahgunaan dan
penyelewenagan oleh salah satu Pihak.
2. Setiap perolehan, pemanfaatan atau penggunaan dari SDGPT melalui cara yang
tidak adil atau terselubung merupakan suatu tindakan penyelewengan.
Penyelewengan juga termasuk perolehan keuntungan bisnis dari perolehan,
pemanfaatan atau penggunaan SDGPT ketika seorang pengguna SDGPT tersebut
mengetahui, atau tidak memperdulikan, bahwa SDGPT tersebut diperoleh atau
dimanfaatkan melalui cara yang tidak adil dan kegiatan komersial lainnya yang
bertentangan dengan praktek yang jujur yang memperoleh keuntungan secara
tidak adil dari SDGPT.
.
3. Setiap akses dan penggunaan SDGPT dari masing-masing Pihak dibawah
pelaksanaan PP harus memerlukan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang.
Setiap Pihak harus menjamin bahwa masyarakat lokal terkait harus diinformasikan
terlebih dahulu mengenai akses dan hasil dari aktivitas kerjasama dan kolaborasi
yang menggunakan SDGPT tersebut.
4. Bilamana kerjasama dan/atau aktivitas kolaborasi di bawah PP memanfaatkan
SDGPT untuk tujuan komersial, Pihak tersebut, atas nama masyarakat lokal terkait,
harus diberikan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana mestinya dan
memperoleh pembagian keuntungan.
5. Seluruh manfaat dari perlindungan SDGPT kepada para pemegangnya adalah
termasuk pembagian yang adil dan setara atas seluruh manfaat yang timbul dari
bisnis dan industrialisasi penggunaan SDGPT tersebut.
6. Alat hukum wajib tersedia untuk menyediakan perlindungan bagi pemegang
SDGPT dalam hal pembagian manfaat yang adil dan setara sebagaimana dalam
ayat 5 tidak terjadi.
.
PASAL 10
PERSETUJUAN PENGALIHAN MATERIAL
Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, material
penelitian yang digunakan dalam kerangka PP, wajib dilakukan melalui Persetujuan
Pengalihan Material (PPM) dan wajib disetujui oleh para Pihak.
PASAL 11
BATASAN AKTIVITAS ICITAP INDONESIA
1. Seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan PP wajib menghormati kebebasan
berpolitik, kedaulatan dan integritas teritorial negara Indonesia termasuk tidak
mencampuri urusan dalam negeri Indonesia serta wajib menghindari kegiatan
yang tidak seseuai dengan maksud dan tujuan dari PP.
2. ICITAP Indonesia wajib menjamin bahwa seluruh personil pengelola Proyek
Perlindungan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam ICITAP Indonesia yang
tertuang dalam PP harus berada dalam pengawasan Chief of Mission Kedutaan
Besar Amerika Serikat Jakarta.
3. Seluruh pendanaan untuk kegiatan yang disetujui akan disediakan oleh
Pemerintah Amerika Serikat dan dikelola oleh ICITAP Indonesia serta diketahui
oleh PHKA.
PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Perselisihan yang timbul berkaitan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari PP
wajib diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan antara para
Pihak.
PASAL 13
PERU BAHAN
PP dapat diubah sewaktu-waktu melalui persetujuan tertulis dari para Pihak.
Perubahan dimaksud akan mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang disetujui oleh
para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PP.
PASAL 14
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
1. Pengaturan Pelaksanaan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
2. Pengaturan Pelaksanaan tetap berlaku selama tiga (3) tahun dan dapat
diperpanjang selama periode tertentu sesuai persetujuan secara tertulis dari para
Pihak.
3. Pengaturan Pelaksanaan dapat diakhiri oleh salah satu Pihak. Pengakhiran
tersebut harus dikomunikasikan 60 (enam puluh) hari sebelum pengakhiran dan
mulai berlaku pada tanggal yang disetujui oleh Para Pihak.
4. Pengakhiran Pengaturan Pelaksanaan tidak akan mempengaruhi penyelesaian
program, proyek dan kegiatan yang sedang berjalan dibawah Pengaturan
Pelaksanaan ini hingga berakhirnya proyek, program atau kegiatan, kecuali para
Pihak menyatakan sebaliknya secara tertulis.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani
Pengaturan Pelaksanaan.
DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta, pada tanggal dua puluh lima bulan Januari
tahun dua ribu dua belas, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kedua
naskah memiliki keabsahan yang sama.
UNTUK DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN
KONSERVASI ALAM
KEMENTERIAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
Signed
~ORI,MM
~RJENDERAL
PERliNDUNGAN HUTAN DAN
KONSERVASI ALAM
UNTUK US DEPARTMENT OF
JUSTICE INTERNATIONAL
CRIMINAL INVESTIGATIVE
TRAINING ASSISTANCE
PROGRAM INPONESIA
Signed
THEoDORE G. OsnfS
DEPUTY CHIEF OF MISSION US
EMBASSY
Arahan Program
I. Pencapaian Program
Untuk mencapai tujuan program kerjasama, ICITAP Indonesia telah setuju
untuk melakukan aktivitas berikut:
1. Berkolaborasi
dengan
PHKA
untuk
merencanakan
dan
mengimplementasikan aktivitas-aktivitas yang secara langsung mendukung
pencapaian tujuan IA
2. Menyediakan dukungan bagi implementasi proyek, terkait pada penegakan
hukum, konservasi keanekaragaman hayati, dan manajemen area yang
dilindungi
3. Lihat lampiran Rencana Operasional
II. Ruang Lingkup Proyek
Tahap 1
1. Donasi peralatan terbatas dan pengembangan infrastruktur terbatas Pos Jaga
Jalan Masuk untuk Taman Nasional Kutai (TNK), PHKA
2. Pengembangan I Peningketan dan Pelatihan mengenai Community Enforcement
Networks (CEN) atau Jaringan Komunitas Penegakan untuk perlindungan hutan
berbasis masyarakat di Ekosistem Kutai.
3. Pengembangan kompetensi dan kapasitas penyidikan penegakan hukum,
pengetahuan lingkungan melalui bantuan pelatihan, melibatkan pemangku
kepentingan TNK dan mitra Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari ICITAP
Indonesia, bersamaan dengan pemberian bantuan teknis, yang disesuaikan
dengan jadwal pengiriman··barang donasi dan pendanaan.
4. Pengembangan proyek percontohan Sistem Manajemen Berbasis Data PHKA yang
berpotensi melibatkan Data Informasi Kejahatan, Sistem Data Spesies Prioritas,
dsb. ICITAP Indonesia akan mendanai dan melakukan donasi perangkat keras
(hardware), perangkat lunak (software), instalasi dan pelatihan terkait yang
dibutuhkan oleh personil Kantor Pusat PHKA di DKI Jakarta, BKSDA Kalimantan
Timur, BKSDA Sumatra Ut~ra, BKSDA Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Taman
Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan Taman Nasional Kutai (TNK).
Tahap 2
1. Donasi peralatan terbatas untuk Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL),
PHKA
1 Peningkatan dan Pelatihan mengenai Community
Enforcement Networks (CEN) atau Jaringan Komunitas Penegakan untuk
2. Pengembangan
perlindungan hutan berbasis masyarakat di Ekosistem Leuser.
3. Pengembangan kompetensi dan kapasitas penyidikan penegakan hukum,
pengetahuan lingkungan melalui bantuan pelatihan dari ICITAP Indonesia
yang melibatkan , pemangku kepentingan TNGL dan mitra Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM),.
III. Mekanisme Pelaksanaan IA
1. ICITAP
akan berkonsultasi dengan PHKA dan otoritas lokal untuk
pengembangan dan perencanaan proyek baru dalam rencana program
tahunan untuk memastikan bahwa proyek dan/atau program sejalan dengan
strategi pengembangah PHKA, kebijakan dan prioritas otoritas pemerintah
provinsi, atau local sesuai dengan Rencana Pengembangan Nasional dan
diteruskan ke PHKA.
2. Deskripsi rinci dari proyek-proyek individual atau kerangka kerja program ini
akan ditetapkan untuk seterusnya dalam Rencana Operasional. Rencana
Operasional harus disetujui oleh KEDUA BELAH PIHAK.
3. Kegiatan dan /atau prioritas dibawah IA ini adalah merupakan kepentingan
dari KEDUA BELAH PIHAK dan akan dijelaskan dan disetujui oleh KEDUA
BELAH PIHAK dan menggambarkan tujuan, durasi, dan prosedur evaluasi.
4. Persyaratan Laporan
KEDUA BELAH PIHAK . akan membuat dan memberikan laporan tahunan ke
PHKA yang akan berisi:·
a. Program yang telah selesai dan sedang berjalan.
b. Hambatan dan kendala yang dihadapi selama implementasi program.
c. Laporan keuangan yang menggambarkan nilai dari tiap donasi peralatan.
d. Matriks pengukuran kinerja dan rekomendasi untuk strategi tambahan,
tindakan atau inisiatif.
5. Evaluasi
Evaluasi proyek akan dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dan
disepakati bersama oleh KEDUA SELAH PIHAK:
a. Setiap proyek harus memiliki komponen evaluasi untuk mengukur dampak
dan pencapaiannya aktivitas individual.
b. Semua rekomendasi dan rencana aktivitas akan diteruskan ke Direktur
PHKA dan Direktur ICITAP Indonesia untuk persetujuan final.
c. KEDUA SELAH PIHAK akan melakukan pertemuan setidaknya setahun dua
kali untuk mengevaluasi dan mengkaji kemajuan proyek.
IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
BETWEEN
DIRECTORATE GENERAL OF FOREST PROTECTION AND NATURE
CONSERVATION MINISTRY OF FORESTRY INDONESIA
AND
US DEPARTMENT OF JUSTICE INTERNATIONAL CRIMINAL INVESTIGATIVE
TRAINING ASSISTANCE PROGRAM
(USDOJ ICITAP)
ON
CAPACITY ENHANCEMENT ON FOREST PROTECTION
Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation, Ministry of Forestry
Indonesia hereinafter individually referred to as PHKA, and US Department of Justice
International Criminal Investigative Training Assistance Program, Indonesia,
Environmental and Natural Resource Protection Project (based in Jakarta), hereinafter
individually referred to as ICITAP Indonesia have established with the signing of this
agreement a non-binding Implementation Arrangement (IA),
REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the United States of America on Scientific and
Technological Cooperation, signed in Jakarta, on 29 March 2010;
CONSIDERING the common interests on forestry crime eradication and capacity
building by both PHKA and ICITAP Indonesia (hereinafter referred to as "both
Parties") have agreed to work together;
IN ACCORDANCE with the laws and regulations applicable in each respective
Country;
BOTH PARTIES HAS APPROVED THE FOLLOWINGS:
ARTICLE 1
IMPLEMENTATION ARRANGEMENT {IA) GOAL
The goal of this IA is to enhance forest protection capacity through the
implementation of education, training, technical assistance, donation assistance and
limited infrastructure development.
ARTICLE 2
SCOPE OF COOPERATION
The scope of this cooperation covers:
1. Facilities and infrastructure donations for Forest Protection, water and wetland
conservation area (Procurement and SecuritiJ
2. Development of law enforcement information databases and its related software,
hardware procurement and training. (Development of Pilot Data Base)
3. Development of forest protection communities Masyarakat Mitra Polhut
(Community Enforcement t:'etwork)
4. Training on managing forestry and environment crime, and other related trainings
(Training)
5. Technical assistance in the development of national law
ARTICLE 3
PROGRAM DIRECTION AND OPERATIONAL PLAN
1. Long term program description and cooperation mechanisms shall be further
described in the Program Direction cited in this IA and remain as an integrated
part on this IA;
2. A detailed description of program activities under this IA shall be provided in the
Operational Plan that will be collaboratively described and agreed upon by PHKA
and ICITAP and accepted by the Government of Indonesia through the Secretary
of State
ARTICLE 4
WORKING GROUP MANAGEMENT
1. For this cooperation, a Working Group will be formed that will conduct meetings
based on the interest and/or need relevant to the scope of this IA.
2. Duties and responsibilities of the PHKA 1 ICITAP Indonesia Development Working
Group are:
a. Develop the PHKA/ICITAP Indonesia Development Action Plan related to the
effort of implementing education and training as well as donation/granting of
equipment assistance as stated in this IA;
b. Prepare and develop education and training materials, type and quantity of
ICITAP Indonesia assistance that is needed and agreed upon by the
PHKA/ICITAP Indonesia as well as exchange of information on the results of
education and training and other development activities;
c. Monitor the implementation, development and results from the education and
training programs and organizational development and equipment requested by
the PHKA to augment operational capacity;
d. Prepare an annual report about the progress that has been achieved from the
implementation of this lA to management of both PARTIES, with the first report
to be prepared one year after the signing of this lA.
3. Within the PHKA/ICITAP Indonesia Development Working Group, the PHKA will be
represented by an Officer that is appointed by the PHKA, and ICITAP Indonesia
will be represented by the Environmental and Natural Resource Protection Project
Manager under Deputy Director and ICITAP Indonesia Staff that is appointed by
the ICITAP Indonesia Environmental and Natural Resource Protection Project
Manager.
ARTICLE 5
EXCHANGE OF INFORMATION
1. The exchange of information is conducted according to the provisions of the laws
and regulations that are applicable in Indonesia and the United States.
2. The information that is exchanged is specific to this lA and is limited to that,
which is related to education and training as well as equipment that is donated
and it cannot be used by a third party without written consent from the agency
providing the information.
ARTICLE 6
BOTH PARTIES CONTRIBUTION
1. To meet the implementation objectives established in this lA, ICITAP Indonesia
will:
a. Provide technical expertise and knowledge transfer;
b. Assist PHKA to develop PHKA personnel
competencies through training and education;
investigative
and
technical
c. Assist PHKA to provide and develop required training technical material;
d. Provide funding for established objectives to include training, limited
infrastructure development and equipment within the framework of the lA;
e. Provide the PHKA/ICITAP Indonesia Operational Plan for approval by the PHKA;
f. Provide the PHKA/ICITAP Indonesia Operational Plan Progress Report;
g. ICITAP Indonesia will fund the Environmental and Natural Resources Protection
Project in the amount of US $ 850,000 to be used for environmental programs
by ICITAP Indonesia and the Government of Indonesia agencies engaged in
environmental protection. Any future funding will be handled through an
addendum to this IA. ICITAP Indonesia will manage these funds and will be
responsible for ensuring the funds are applied to supporting environmentai
protection programs and operations.
2. PHKA, in accordance with laws, regulations and procedures applied in Indonesia,
will:
a. Actively participate in planning, monitoring, implementation and evaluation of
project activities under this IA
b. Facilitate and assist ICITAP Indonesia with the implementation of project
activities
c. Provide qualified personnel to participate in the training and in the projects
needed to implement established program initiatives under this IA
d. Assist on visa arrangements, residence permits, existing and re-entering
permits, and registration for ICITAP Indonesia staff and technical expert that
have been approved and assigned in Indonesia under this IA
ARTICLE 7
EQUIPMENT STATUS
Equipment donated by ICITAP Indonesia under the terms of the IA automatically will
be belong to the Government of Indonesia after the termination of the program as
approved by both Parties.
ARTICLE 8
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. The Parties agree that any intellectual property arising under the implementation
of this Implementation Arrangement shall be jointly owned and:
a. Each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purpose of
maintaining, adapting and improving the relevant property.
b. Each Party shall be liable for any claim made by any third party pertaining to
ownership and legality of the use of the intellectual property right which is
brought in by the aforementioned Party for the implementation of any
cooperation activities in virtue of this Implementation Arrangement.
2. If either Party wishes to .disclose confidential data and/or information resulted
from the cooperation activities under this lA to any third party, the disclosing
party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be
made.
3. In the event that the intellectual property is used by the Party and/or institution
thereof on behalf of the Government for commercial purposes, the other Party
shall be entitled to obtain equitable portion of royalty.
4. Whenever either Party requires the cooperation of another party outside the
Republic of Indonesia and the United States of America for any commercial
undertaking resulted from intellectual property covered by this Implementation
Agreement, this Party will give first preference of the cooperation to the other
Party under this Implementation Agreement, which will be waived, if the other
Party is unable to participate in a mutually beneficial manner.
ARTICLE 9
GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE
1. The Parties shall recognize the value of genetic resources and traditiona!
knowledge (hereinafter referred to as the "GRTK"), and recognize the rights of
holders of GRTK to the effective protection over GRTK against misuse and
misappropriation of any Pa·rty.
2. Any acquisition, appropriation or utilization of GRTK by unfair or illicit means
constitutes an act of misappropriation. Misappropriation may also include deriving
commercial benefit from acquisition, appropriation or utilization of GRTK when the
person using that GRTK knows or is negligent in failing to know, that it was
acquired or appropriated by unfair means and other commercial activities contrary
to honest practices that gain inequitable benefit from GRTK.
p.
Any access to and use of GRTK of the respective Party under the implementation
of this Implementation Arrangement shall require prior consent from the relevant
authorities of t he Party. The Party shall insure that the local communities
concerned shall be prior informed consent with the access and informed with the
results of the cooperative and or collaborative activities using such GRTK.
4. When the cooperative and of collaborative activities under this lA utilize GRTK for
commercial purpose, the Party, on behalf of its local communities concerned, shall
be entitled to the right of intellectual property, where appropriate, and associated
benefit sharing.
5. The benefits of protection of GRTK to which its holders are entitled include the fair
and equitable sharing of benefits arising out of the commercial of industrial use of
that GRTK.
6. Legal means shall be available to provide remedies for holders of GRTK in cases
where the fair and equitable sharing of benefits as provided for in paragraph 5
has not occurred.
ARTICLE 10
MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
Taking into account the applicable laws and regulation of the Parties, research
material used in the collaboration under this lA shall be transferred using Material
Transfer Agreement (MTA) and shall be approved by the Parties
ARTICLE 11
ICITAP INDONESIA ACTIVITIES LIMITATION
1. All person engaged in activities related to this lA shall respect political
independence, sovereignty and territorial integrity of the host country including
not interfering in internal affairs of the host country and will avoid any activitie~
inconsistent with the purposes and objectives of this Implementation
Arrangement.
2. ICITAP Indonesia ensures that all personnel involved in the Environmental and
Natural Resources Protection Project managing this program, under the terms of
the Implementing Arrangement is under the Chief of Mission of the U.S. Embassy
Jakarta
3. All funding for agreed upon activities that wil l be provided by the U.S. Government
and managed by ICITAP Indonesia shall be acknowledged by PHKA
ARTICLE 12
SETILEMENT OF DISPUTES
Any dispute arising out of the interpretations or implementation of this IA shall be
settled amicably through consultations and or negotiations between both Parties.
ARTICLE 13
AMENDMENT
This IA may be amended at any time through mutual written consent of the Parties.
Such amendment shall come into force on such date as agreed by the Parties and
shall form an integral part of this IA.
ARTICLE 14
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Implementation Arrangement come into force on the date of its signature
2. This Implementation Arrangement is shall be valid for a period of three (3) years
and may be renewed for additional periods as agreed by the Parties in writing
3. This Implementation Arrangement may be terminated by either party. Such
termination shall be communicated 60 (sixty) days prior to the termination and
shall be valid on such date as agreed by the Parties.
4. Termination of this Implementation Agreement shall not affect the validity of
duration of any programs, ·projects and activities made under this Implementation
Arrangement until the completion of such projects, programs or activities, unless
the parties agreed in writing otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Implementation
Arrangement.
DONE in duplicate at Jakarta on January day of twenty fifth in the year of two
thousand twelve in the Indonesian and English language. Both texts being equally
authentic.
FOR DIRECTORATE GENERAL OF
FOREST PROTECTION AND NATURE
CONSERVATION OF THE MINISTRY
OF FORESTRY OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA
FOR US DEPARTMENT OF JUSTICE
INTERNATIONAL CRIMINAL
INVESTIGATIVE TRAINING
ASSISTANCE PROGRAM INDONESIA
Signed
Signed
If( DARORI, MM
DIRECTOR GENERAL OF FOREST
PROTECTION AND NATURE
CONSERVATION
THEOD~.
OSIUS
DEPUTY CHIEF OF MISSION US
EMBASSY
Program Direction
I. Program Achievement
To achieve the objectives of cooperation programs, ICITAP Indonesia has agreed
to perform the followi ng activities:
1. Collaborate with PHKA for planning and activities to be implemented that
directly support the IA achievement
2. Provide support for project
implementation, related to law
biodiversity conservation, and management of protected areas
enforcement,
3. See appendix Operational Plan
II. Project Scope of Work
Phase 1
1. Limited equipment donation and infrastructure development for Kutai National
Park (KNP), PHKA entry post
2. Development 1 Improvement and Training for Community Enforcement
Networks (CEN) or community based enforcement networks in the Kutai
Ecosystem
3. Competency and capacity development for law enforcement investigations,
environmental knowledge through training t hat involves KNP stakeholders and
Non Governmental Organization (NGO) partners from ICITAP Indonesia.
4. Development of PHKA Data Management System Pilot Project that may include
PHKA Crime Information Database, Priority Species Database System etc.
ICITAP Indonesia will donate and provide funding for the hardware, software,
installation and related training needed by PHKA central office in DKI Jakarta,
East Kalimantan BKSDA, North Sumatra BKSDA, Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD) BKSDA, Gunung Leuser National Park and Kutai National Park.
Phase 2
1. Limited equipment donation to Gunung Leuser National Park (GLNP), PHKA
2. Development 1 Improvement and Training for Community Enforcement
Networks (CEN) or community based enforcement networks in the Leuser
Ecosystem
3. Competency and capacity development for law enforcement investigations,
environmental knowledge through training from ICITAP Indonesia that
involves GLNP stakeholders and Non Governmental Organization (NGO)
partners
III. lA Delivery Mechanism
1. ICITAP Indonesia shall consult with PHKA and local authorities for
development and planning of new projects on a yearly basis to ensure that the
projects and/or programs are aligned with the PHKA development strategy,
policies and priorities of the province, or local government according to the
National
Development
Plan
and
forwarded
to
t he
PHKA.
2. A detailed description of project initiatives within the framework of this
program shall be furth.er described in t he Operational Plan. The Operational
Plan shall be mutually agreed upon by both PARTIES.
3. Activities and/or priorities under this MOU will be in the best interest of both
PARTIES and wi ll be described and mutually agreed upon by both PARTIES
and wi ll include objectives, duration, and evaluation procedure.
4.
Report Requirement
·
Both Parties shall produce and provide a yearly report to the PHKA which will
contain:
a. Completed and ongoing program initiatives
b. Constraints and impediments experienced during program implementation.
c. A financial report that expresses the valtue of any equipment donations.
d. Performance measurement and
strategies, actions or initiatives
recommendations
for
additional
5. Evaluation
Project evaluation shall be conducted as defined and mutually agreed upon by
both PARTIES:
a. Each project activity must have evaluation components to measure the
impact and achievement
b. All recommendations and future activities will be forwarded to the Director
of PHKA and Director of ICITAP Indonesia for final approval
c. Both PARTIES will conduct semi-annual meetings to assess and evaluate
the progress of the project initiatives