Laporan Kinerja DJBC 2011

Transcription

2011
Laporan
Kinerja 2011
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
daftar isi
Pengantar Direktur Jenderal Visi & Misi
Pendahuluan
11
41
4
7
9
Pencapaian Kinerja Utama 415
Evaluasi dan Analisis beberapa Indikator kinerja
43
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
45
Rata-rata Persentase Realisasi Janji Layanan
Unggulan 45
Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan
Lengkap oleh Kejaksaan
49
Jumlah Audit yang Diselesaikan
51
Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar
Kompetensi Jabatannya
53
Jumlah Pegawai yang Diberikan Penghargaan
54
Persentase Penyelesaian SOP
55
Persentase Penyelesaian/modernisasi organisasi
57
Persentase downtime sistem pelayanan
58
Persentase Penyerapan DIPA (non belanja pegawai) 59
Kegiatan Dibidang Audit
60
CAPAIAN KINERJA
DJBC DALAM KERANGKA
REVENUE COLLECTION
Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2011 11
Analisis Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2011 12
Kendala dan Resiko Fiskal dalam Pencapaian Target
Penerimaan Tahun 2011
13
Strategi dalam Pencapaian Target Penerimaan
Tahun 2011
13
17
CAPAIAN KINERJA
DJBC DALAM KERANGKA
TRADE FACILITATION
Capaian Kinerja Tahun 2011
Kendala - kendala yang dihadapi dalam
Pencapaian Sasaran Pengembangan Sistem Otomasi
23
29
18
63
19
19
CAPAIAN KINERJA
DJBC DALAM KERANGKA
INDUSTRIAL ASSISTANCE
Pemberian Pembebasan dan/atau keringanan555
Bea Masuk
Pemberian Fasilitas Kepabeanan dibidang Pertambangan
Pemberian Fasilitaas KITE dan TPB
Perumusan Kebijakan
5
23
24
25
27
CAPAIAN KINERJA DJBC
DALAM KERANGKA
COMMUNITY PROTECTION
Program Kerja Tahun 2011
Laporan Pencapaian Kinerja Tahun 2011
29
31
INDIKATOR KINERJA
UTAMA DJBC
55
REFORMASI DAN
PERCEPATAN REFORMASI
BIROKRASI DJBC
Sumber Daya Manusia 635
Target dan Program Kerja Tahun 2011
65
Pencapaian Kinerja Tahun 2011
67
Kendala dalam Pencapaian Sasaran Tahun 2011
68
Permasalahan dan Tantangan Reformasi Birokrasi
73
75
HUBUNGAN KERJASAMA
INTERNASIONAL
Laporan Kinerja DJBC
2011
79
83
87
93
TANTANGAN
KEDEPAN
DAN
RENCANA
AKSI
PENDING
MATTERS
ISU PENTING
DAN INOVASI
BARU
PENUTUP
PENGANTAR
DIREKTUR JENDERAL
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
Para pemangku kepentingan yang terhormat,
Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas
perlindunganNya, segenap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dapat melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun 2011
dengan baik. Ditengah berbagai hambatan dan tantangan serta
gejolak perekonomian global yang tidak ringan, DJBC berupaya
sekuat tenaga untuk menjalankan peran yang sangat strategis untuk mengamankan hak negara, pengembangan perekonomian
nasional dalam perdagangan dunia, mendukung kelancaran arus
barang serta melakukan upaya optimalisasi pengawasan, pencegahan dan penindakan atas masuknya barang larangan dan pembatasan.
Laporan KInerja 2011
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Laporan Kinerja DJBC 2011 kami susun dengan maksud untuk
memberikan informasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja yang telah dicapai
oleh DJBC dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama tahun 2011, memberikan gambaran tentang
kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta pokok permasalahan strategis
yang perlu diantisipasi di masa yang akan datang.
Pada tahun 2011, kinerja DJBC dalam mengumpulkan penerimaan negara menunjukkan hasil yang
cukup memuaskan. Secara keseluruhan, DJBC berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp
131, 103 Trilyun (113, 99 % dari Target APBN-P sebesar Rp 115, 015 trilyun). Penerimaan negara yang
berhasil dikumpulkan oleh DJBC tersebut disumbang dari penerimaan Bea Masuk Rp 25,238 trilyun,
penerimaan Cukai Rp 77,009 trilyun dan penerimaan Bea Keluar Rp 28,855 trilyun. Dari aspek penerimaan negara, DJBC telah berkontribusi yang cukup besar dalam menyumbangkan Pajak Dalam
rangka Impor (PDRI) dan PPN Tembakau sebesar Rp 153, 542 trilyun atau sama dengan 20,7 persen
dari penerimaan pajak dalam APBN-P tanun 2011.
Dari aspek trade facilitator, selama tahun 2011 DJBC telah melakukan berbagai upaya memberikan
dukungan dan fasilitasi perdagangan. Program fasilitasi perdagangan difokuskan kepada penyusunan
Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), peningkatan kualitas pemberian jalur prioritas dan berbagai
rumusan kebijakan di bidang perdagangan. Aspek industrial Assistance, selama tahun 2011 kami mencoba fokus memberikan fasilitas pembebasan dan keringanan bea Masuk dan Cukai untuk meningkatkan pertumbuhan industri, meningkatkan investasi. Sedangkan kinerja DJBC di bidang community
protector, kami menitikberatkan pada kegiatan intelijen, penindakan, penyidikan dan penanganan barang bukti. Kami melakukan berbagai penindakan dengan tanpa kompromi di bidang narkotika, hasil
tembakau dan penegahan dalam upaya penyelundupan barang larangan dan pembatasan
Para pemangku kepentingan yang terhormat,
Tidak bisa dipungkiri bahwa organisasi yang dapat bertahan dalam menghadapi tuntutan zaman adalah organisasi yang senantiasa mempersiapkan dirinya menghadapi dan mengatisipasi secara konsisten
adanya perubahan (eksternal dan internal organisasi), dan terus meningkatkan dirinya melalui transformasi organisasi. Seluruh jajaran DJBC menyadari bahwa hakekat transformasi merupakan strategi
dan sekaligus implementasi yang bertujuan untuk membawa organisasi ke bentuk dan sistem yang
4
Tiada Henti Memacu Diri
Sepenuh Hati Melindungi Negeri
baru yang selaras dengan visi, misi dan strategi organisasi yang terus dilaksanakan. Selama tahun 2011, program transformasi dikembangkan berdasarkan tiga pilar Kementerian Keuangan yaitu penataan organisasi, penyempurnaan
proses bisnis dan peningkatan disiplin dan manajemen budaya kerja SDM. Terkait pengembangan SDM, pada tahun
2011, DJBC secara serius dan konsisiten, melakukan berbagai program yang menitikberatkan pada empat aspek yaitu
integritas, kompetensi, accountability dan budaya kerja dan kepemimpinan. Di bidang kelembagaan, pada tahun 2011,
telah diresmikan 11 kantor modern sehingga total yang telah menjadi kantor modern berjumlah 39 kantor.
Pada Tahun 2011, DJBC telah ditunjuk sebagai Piloting Penjaminan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang
dilaksanakan oleh Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance) Reformasi Birokrasi Nasional dengan tujuan untuk
mengetahui apakah pelaksanaan reformasi di DJBC telah sesuai dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam reformasi birokrasi nasional. Pelaksanaan penjamin kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi mencakup 8 (delapan) area
perubahan reformasi birokrasi (tingkat mikro), 24 (dua puluh empat) sasaran dengan menggunakan 42 (empat puluh
dua) indikator dan 76 (tujuh puluh enam) parameter. Hasil piloting penjaminan kualitas menunjukkan capaian aktual
dengan nilai 91,21 dari skor maksimal 100 atau kategori “sangat baik”.
Dalam mengakhiri tahun 2011, seluruh jajaran pimpinan DJBC berhasil melakukan introspeksi dan mulai melakukan penataan yang akan digunakan sebagai blue print dalam perumusan rencana aksi untuk membawa DJBC menuju ke tahun
2020 yang dikenal dengan CUSTOMS 2020. Hakekat CUSTOMS 2020 mengandung arti suatu kondisi DJBC di tahun 2020
dengan segala kekuatan sumber daya organisasi yang dimiliki telah mencapai suatu tingkatan global dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya dalam era keamanan dan fasilitasi perdagangan dengan tetap mengoptimalkan pengamanan hak
keuangan negara. Pondasi yang dicoba dirumuskan dalam CUSTOMS 2020 pada hakekatnya merupakan pembentukan dan langkah antisipasi yang akan digunakan untuk pembenahan DJBC. Pembenahan akan dilakukan berangkat dari
kenyataan adanya perubahan yang sangat dinamis dalam perdagangan antar dunia, perubahan paradigma kebijakan institusi Pabean Dunia dan antisipasi meningkatnya pemasukan barang larangan dan pembatasan secara illegal. Bagi DJBC,
momen akhir tahun 2011, merupakan momen yang berarti dan sangat penting karena kami telah berhasil menyusun
action plan dengan pondasi pada : Legal Framework, Sumber Daya Manusia, Organisasi, Sistem dan Prosedur, Sarana
dan Prasarana dan Anggaran. Diharapkan dengan telah disususnnya Action Plan tersebut, DJBC mampu mengantisipasi
perubahan secara menyeluruh, sistematis, terarah dan konsisten.
Para pemangku kepentingan yang terhormat
Akhir kata, kami berharap laporan singkat ini dapat memberikan gambaran kepada seluruh pemangku kepentingan tentang kinerja DJBC Tahun 2011. Kami bersyukur atas beberapa capaian yang telah kami raih. Namun, kami menyadari
masih terdapat beberapa area yang perlu segera dibenahi. Tantangan ke depan tidak ringan, seluruh jajaran DJBC akan
senantiasa bekerja keras, berpacu diri tiada henti dan terus semangat bekerja untuk negeri Indonesia tercinta.
Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh.
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
Ir. Agung Kuswandono, MA.
NIP. 196703291991031001
5
6
Visi
Menjadi administrasi kepabeanan dan cukai dengan
standar internasional.
Misi
Mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi
perdagangan, mendukung industri dan melindungi
masyarakat.
Strategi
Profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam
organisasi dan pelayanan.
7
8
PENDAHULUAN
D
irektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah
1. Pengamanan dan pemungutan penerimaan negara
salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran
dari kegiatan impor, ekspor, dan pemungutan cukai
yang sangat
(revenue collection);
penting
dalam
menggerakkan roda
perekonomian nasional. Peran tersebut diwujudkan
dalam bentuk pengumpulan penerimaan negara untuk
2. Melancarkan arus barang dari transaksi perdagangan
internasional (trade facilitation);
membiayai pembangunan nasional, pemberian fasilitasi
3. Membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif
perdagangan untuk menunjang efisiensi rantai pasokan
bagi pertumbuhan industri dan investasi mela-
perdagangan internasional, pemberian insentif fiskal
lui pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai serta
untuk meningkatkan pertumbuhan dan melindungi in-
pencegahan unfair trading (industrial assistance);
vestasi dalam negeri, serta melindungi masyarakat dari
4. Menjamin perlindungan kepada masyarakat terha-
masuknya barang-barang
yang
berbahaya
keamanan dan mengganggu kesehatan
bagi
masyarakat.
Peran ini pada akhirnya juga memberikan kontribusi
dap
akses
yang
timbul
sebagai
akibat dari
masuknya barang-barang pembatasan dan larangan
serta narkotika (community protection).
siginifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi
Dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasa-
yang tinggi terutama dalam menggerakan pertumbuhan
ma ekonomi dengan negara lain yang ditandatangani
di sektor riil karena peran DJBC menjadi salah satu faktor
pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidang
penting daya saing nasional dalam ekonomi global dan
kepabeanan telah bergeser dari Revenue Collection ke
menjadi salah satu faktor penentu keputusan investasi
Trade Facilitation, Industrial Assistance dan Community
asing. Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai
Protection yang bertujuan untuk dapat mendorong per-
aparat pengawasan terhadap lalu-lintas barang im-
tumbuhan industri dan investasi dalam negeri.
por dan ekspor, DJBC mengemban tugas dan tanggung
jawab yang cukup besar, meliputi:
9
10
CAPAIAN
KINERJA DJBC
DALAM KERANGKA
REVENUE
COLLECTION
P
encapaian Target Penerimaan Tahun 2011
Realisasi Penerimaan DJBC Tahun 2011 Surplus Rp 16
Triliun (13,9%) dari yang ditargetkan.
REALISASI 2011
SURPLUS (DEFISIT)
NO
JENIS
PENERIMAAN
TARGET APBN-P
1
2
3
1.
BEA MASUK
21.500,79
25.238,84
117,39%
3.738,05
17.39%
a. Riil
21.000,79
25.191,49
119,95%
4.190,70
19,95%
b. DTP
500,00
47,35
9,47%
(452,65)
-90,53%
CUKAI
68.075,34
77.009,46
113,12%
8.934,12
13,12%
a. HT
65.381,86
73.252,78
112,04%
7.870,92
12,04%
2.411,76
3.581,79
148,51%
1.170,03
48,51%
281,71
154,59
54,87%
(-127,12)
-45,13%
0
20,30
100%
PPN HT
25.439,07
28.885,58
113,43%
3.416,50
13,43%
TOTAL
115.015,21
131.103,88
113,99%
16.088,68
13,99%
2.
b. MMEA
c. EA
d. Lainnya*
4.
NOMINAL
PENCAPAIAN
NOMINAL
%
4
5 (4/3)
6 (4-3)
7 (6/3)
0
0
Sumber Data: Ditjend Perbendaharaan
*) (Biaya pengganti + Denda Administrasi ) - Restitusi cukai
11
DALAM KERANGKA REVENUE COLLECTION
Pajak Dalam Rangka Impor dan PPN HT
Realisasi penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan PPN Hasil Tembakau (PPN HT) sebagai
berikut:
JENIS
PENERIMAAN
NO
1.
PPN Impor
2.
PPnBM Impor
3.
PPh Ps. 22 Impor
Sub Total PDRI
4.
PPN HT
Total PDRI
REALISASI s.d. DES
2010
GROWTH
2011
Nominal
%
82.706,29
107.016,01
24.309,72
29,39
4.790,58
5.374,48
583,90
12,19
23.598,53
28.295,19
4.696,66
19,90
111.095,40
140.685,68
29.590,28
26,68
11.485,30
12.856,78
1.371,48
11,94
122.580,70
153.542,46
30.961,76
25,26
Konstribusi DJBC terhadap penerimaan perpajakan PDRI dan PPN Cukai HT terhadap total penerimaan
perpajakan sebesar 20,7%. Untuk lebih jelasnya penerimaan perpajakan dan penerimaan perpajakan
yang dihimpun DJBC dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
PENERIMAAN PAJAK YANG DIHIMPUN DJP
Penerimaan
Bruto
Restitusi
Penerimaan Netto
Dalam Negeri
863.728,40
45.125,51
818.602,89
818.602,89
Luar Negeri
54.697,52
687,92
54.009,59
54.009,59
Cukai
77.013,24
3,82
77.009,41
77.009,41
Uraian
Total
Penerimaan Pajak Diluar Cukai
741.593,48
Total Penerimaan Pajak Yang
Dihimpun DJP
588.056,95
Kontribusi penerimaan Pajak yang
dihimpun DJP
79,30%
PENERIMAAN PAJAK YANG DIHIMPUN DJBC
Uraian
Penerimaan
Bruto
Restitusi
Penerimaan Netto
PPh Impor
28.298,93
3,74
28.295,19
PPN Impor
107.037,33
21,31
107.016,01
5.408,29
33,81
5.374,48
PPnBM Impor
PPN HT
Total Penerimaan Pajak Yang
Dihimpun DJBC
Kontribusi penerimaan Pajak yang
dihimpun DJBC
Total
140.685,69
12.856,78
153.542,47
20,70%
Analisis Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2011
Realisasi penerimaan DJBC tahun 2011 meningkat 38,26% dibandingkan dengan realisasi penerimaan
DJBC tahun 2010, terdiri dari kenaikan jenis penerimaan Bea Masuk sebesar Rp 5.478,41 milyar (naik
27,72%), Cukai sebesar Rp 10.844,17 milyar (naik 16,4%), dan Bea Keluar sebesar Rp 19.957,8 milyar
12
(naik 224,3%).
Untuk lebih jelasnya perbandingan realisasi penerimaan Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar tahun 2010 dan 2011 adalah
sebagaimana pada tabel di bawah ini:
Milyar Rp
No.
Jenis
Penerimaan
1
Bea Masuk *
2
Bea Keluar
3
Cukai
Total
2010
2011
APBN-P
Real
sd. Des
%
APBN-P
Real
sd. Des
15.106,81
19.760,43
130,80
21.500,79
GROWTH
%
Nominal
%
25.238,84
117,39
5.478,41
27,72
5.454,56
8.897,78
163,13
25.439,07
28.855,58
113,43
19.957,80
224,30
59.265,95
66.165,29
111,64
68.075,34
77.009,46
113,12
10.844,17
16,40
79.827,30
94.823,50
118,79
115.015,20
131.103,88
113,99
36.280,38
38,26
Ket. * Nilai BM Tidak Termasuk BM DTP
Tahun 2010 BM DTP sebesar Rp 2T
Tahun 2011 BM DTP sebesar Rp 0,5 T
Kendala dan Risiko Fiskal dalam Pencapaian Target Penerimaan tahun 2011
1.Sektor Bea Masuk
-Konsekuensi Kerjasama Perdagangan Internasional melalui skema FTA (IJ-EPA, China, Korea, India, AANZ);
-Fasilitas Pembebasan dan Keringanan BM;
-Tarif umum BM (MFN) cenderung menurunkan tarif efektif rata-rata BM;
-Kebijakan non tarif yang berorientasi pada pengendalian barang impor dan penggunaan produksi dalam negeri.
2. Sektor Cukai
-Konsisten dengan Road Map Hasil Tembakau;
-Rencana pemberlakuan PP Pengendalian Tembakau;
-Antisipasi Ratifikasi FCTC (Framework Control Tobacco Convention );
-Antisipasi Pemberlakuan Pajak Rokok Daerah, yang melarang produksi, penjualan dan peredaran miras
-Larangan merokok di tempat umum.
3.Sektor Bea Keluar
-Bea Keluar bukan merupakan Instrumen penerimaan negara, karena tujuan penerapan BK adalah untuk
mengantisipasi lonjakan harga yang tinggi, ketersediaan bahan baku dalam negeri, kelestarian SDA, dan menjaga
kestabilan harga komoditas dalam negeri (Pasal 2A UU Kepabeanan).
-Harga internasional CPO cenderung fluktuatif, yang berpengaruh pada penerimaan BK.
Strategi dan Kebijakan DJBC tahun 2011
1.Optimalisasi di Bidang Kepabeanan
- Peningkatan akurasi penelitian nilai pabean dan klasifikasi barang impor dan Peningkatan efektivitas pemeriksaan
fisik barang;
- Optimalisasi fungsi unit pengawasan melalui peningkatan patroli darat dan laut dan Peningkatan pengawasan
13
DALAM KERANGKA REVENUE COLLECTION
di daerah perbatasan terutama jalur rawan penyelundupan dan pos audit.
2.Optimalisasi di Bidang Cukai
- Kenaikan tarif cukai Hasil Tembakau;
- Optimalisasi Pengawasan peredaran BKC.
- Pembinaan kepatuhan pengguna jasa terhadap ketentuan di bidang cukai.
14
- Penerapan manajemen risiko dalam Pelayanan dan pengawasan di bidang cukai.
3.Peningkatan Sektor Pelayanan
- Penyempurnaan implementasi Indonesia National Single Window (INSW), dalam rangka menyongsong Asean Single
Window (ASW);
- Pelayanan Kepabeanan 24 Jam sehari 7 hari seminggu di pelabuhan-pelabuhan utama;
- Pengembangan otomatisasi pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai;
- Transformasi Kelembagaan dalam bentuk penetapan Kantor Modern (2009/2010: 28 Kantor, 2011: 11 Kantor).
15
16
CAPAIAN
KINERJA DJBC
DALAM KERANGKA
TRADE
FACILITATION
P
eran DJBC dalam kerangka trade facilitator dalam
Khusus terkait BTKI 2012, penerbitan buku tarif ini bertu-
tahun 2011 difokuskan kepada harmonisasi penyusunan
juan untuk menyediakan Buku Tarif Kepabeanan Indone-
Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012, peningka-
sia sebagai pengganti BTBMI 2007 yang dapat dipergu-
tan kualitas proses pemberian ijin Importir MITA Jalur Pri-
nakan tepat waktu mulai 1 Januari 2012, guna :
oritas, peningkatan proses pemutakhiran Data Base Nilai
1. Memperbaharui sistem klasifikasi barang sebe-
Pabean I, pemutakhiran klasifikasi barang maupun besa-
lumnya, untuk mengikuti perkembangan teknologi
ran tarif, dan pemutakhiran harga ekspor dalam rangka
dan masyarakat industri serta pola perdagangan In-
pemungutan Bea Keluar dan peningkatan pelay-
ternasional;
anan penetapan klasifikasi barang sebelum impor (PKSI),
penetapan klasifikasi barang dan nilai pabean untuk ba-
2. Memudahkan pengumpulan, pembuatan dan analisis Statistik perdagangan;
rang impor sementara dan kendaraan bermotor, peneta-
3. Memberikan Sistem Internasional yang resmi un-
pan Keputusan User Specific Duty Free Scheme (USDFS)
tuk pemberian Kode, penjelasan dan penggolongan
dalam kerangka kerjasama Indonesia Jepang, penetapan
barang untuk tujuan perdagangan seperti tarif
keputusan impor sementara dan perpanjangan jangka
pengangkutan, keperluan pengangkutan, dokumen-
waktu impor sementara, dan pengumpulan data untuk
tasi dan sebagainya.
usulan peruntukan Barang Milik Negara.
17
DALAM KERANGKA TRADE FACILITATION
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011
belum diselesaikan kewajiban pabeannya;
Rumusan kebijakan yang telah diselesaikan
j. Impor Sementara;
dalam rangka memfasilitasi perdagangan ada-
k. Tentang Penelitian Ulang
lah sebanyak 13 (tiga belas) peraturan, yang
terkait dengan:
dalam
rangka
Penetapan Kembali Nilai Pabean;
l. Pedoman Teknis Penelitian Surat Keterangan
a. Penyelesaian Barang Yang Dinyatakan Tidak
Asal dalam rangka Persetujuan ASEAN Aus-
Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan
tralia New Zealand Free Trade Area (AANZ-
Barang yang menjadi Milik Negara;
FTA);
b. Penetapan Tarif dan Nilai Pabean dan Sanksi
m.Petunjuk Penggunaan Buku Tarif Kepa-
Administrasi serta Penetapan Direktur Jen-
beanan Indonesia 2012.
deral atau pejabat Bea dan Cukai;
c. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan BMAD
Dalam konteks pelayanan kepada pengguna
Terhadap Impor Hot Rolled Coil dari RRC dan
jasa importasi, sampai dengan akhir tahun
Malaysia;
2011 telah ditetapkan Importir MITA Jalur
d. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea
Prioritas berjumlah 108 (seratus delapan)
Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap
perusahaan, dan rincian lebih lanjut sebagai
Impor Produk Tali Kawat baja (Steel Wire
berikut :
Ropes) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00;
a. Perusahaan yang mengajukan permohonan
e. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea
MITA Prioritas
b. Perusahaan yang ditolak permohonan MITA
Impor Produk Tali Kawat baja (Steel Wire
Ropes) dengan Pos Tarif ex 7312.10.10.00;
g. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea
Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Im-
: 15 Perusahaan
c. Perusahaan yang dicabut penetapan MITA
Prioritas
:
3 Perusahaan
d. Perusahaan yang mendapatkan penetapan
por Produk Kawat Seng;
MITA Prioritas
: 108 Perusahaan
e. Perusahaan Uji Coba MITA
Non Prioritas
: 189 Perusahaan
por Produk Kawat Bindrat;
h. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea
Pemutakhiran data yang telah dilakukan se-
lama tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Impor Produk Berupa Kain Tenunan dari Ka-
a. Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean I se-
pas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang
banyak 12 (dua belas) kali pemutakhiran;
(Woven Fabrics of Cotton, Bleached and Un-
b. Pemutakhiran data mengenai klasifikasi
bleached);
18
Prioritas
f. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea
Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Im-
: 20 perusahaan
barang maupun besaran tarif berdasarkan
i. Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ke-
Peraturan Menteri Keuangan telah dilaku-
wajiban Pabean atas Kapal yang telah di-
kan sebanyak 6 (enam) kali pemutakhiran,
masukkan ke dalam daerah pabean oleh
terakhir pemutakhiran data berdasarkan
Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional dan
PMK Nomor : 213/PMK.011/2011 tentang
Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012;
mendapatkan masukan dari pembina sektor terkait
c. Pemutakhiran data harga ekspor dalam rangka pe-
perumusan sistem klasifikasi untuk membantu
mungutan Bea Keluar, sebanyak 12 (dua belas) kali
pengembangan industri sektor yang bersangkutan,
pemutakhiran.
sementara DJBC dalam tenggat waktu tertentu harus
segera menyampaikan usulan-usulan tersebut ke
Sedangkan capaian program kerja lainnya selama ta-
sidang AHTN agar dapat ditampung dalam subpos
hun 2011 adalah sebagai berikut :
AHTN.
a. Penetapan klasifikasi barang dan nilai pabean untuk
2. Kendala terkait pengenaan Bea Keluar untuk ko-
barang impor sementara dan untuk kendaraan ber-
moditi kelapa sawit, CPO dan turunannya, yaitu ke-
motor atas permintaan penetapan dari Direktorat
sulitan petugas di lapangan untuk membedakan jenis
Fasilitas Kepabeanan, telah dilaksanakan sebanyak
komoditi turunan CPO, karena beberapa produk tu-
715 (tujuh ratus lima belas) penetapan;
runan CPO memiliki kesamaan ciri secara fisik, selain
b. Penetapan klasifikasi barang sebelum impor (PKSI)
sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) penetapan;
itu juga karena petugas di lapangan belum dibekali
pengetahuan khusus mengenai CPO.
c. Penetapan keputusan USDFS dalam kerangka kerjasama Indonesia Jepang, sebanyak 117 (seratus tu-
PENGEMBANGAN SISTEM OTOMASI
juh belas) keputusan;
Target dan Program Kerja untuk Tahun 2011
d. Penetapan keputusan pemberian ijin impor se-
Dalam tahun 2011, Direktorat IKC menargetkan untuk
mentara sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh)
membangun 3 (tiga) sistem aplikasi sesuai IKU DIKC,
keputusan;
yang meliputi :
e. Penetapan keputusan perpanjangan jangka waktu
ijin impor sementara sebanyak 108 (seratus delapan)
keputusan;
f. Penetapan keputusan perpanjangan ijin vooruitslag
yang kedua, sebanyak 14 (empat belas) keputusan;
g. Pengumpulan data BTD, BDN dan BMN dari Kanwil,
a. Sistem Komputerisasi Pelayanan (SKP) BC2.3 Sentralisasi (user : Direktorat Fasilitas Kepabeanan)
b. Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean II (user : Direktorat Teknis Kepabeanan)
c. Sistem Passenger Analysis Unit (user : Direktorat
Penindakan dan Penyidikan)
KPU dan KPPBC seluruh Indonesia untuk usulan status Barang Milik Negara, telah dilaksanakan se-
Pencapaian Kinerja untuk Tahun 2011
banyak 2 (dua) kali atau sekali setiap semester sela-
Ketiga sistem aplikasi dapat diselesaikan pembangu-
ma tahun 2011.
nannya sesuai target yang ditetapkan dan masing-masing telah diimplementasikan dan kepada unit pemakai
KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI
(user) terkait.
DALAM PENCAPAIAN SASARAN
a. Sistem Komputerisasi Pelayanan (SKP) BC2.3 Sentral-
Beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka penca-
isasi, sesuai Berita Acara Serah Terima nomor BA-04/
paian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2011
BC.93/2011 tanggal 29 Desember 2011.
antara lain:
1. Kendala dalam proses penyusunan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012, antara lain kesulitan dalam
b. Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean II, sesuai Berita
Acara Serah Terima nomor BA-02/BC.93/2011 tanggal 17 November 2011.
19
DALAM KERANGKA TRADE FACILITATION
c. Sistem Passenger Analysis Unit, sesuai
Berita Acara Serah Terima nomor BA-03/
BC.93/2011 tanggal 29 November 2011.
Kendala Dalam Pencapaian Sasaran Tahun
2011
Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian
sasaran Tahun 2011, yaitu :
a. Pembangunan
aplikasi
menggunakan
teknologi baru berbasis java dan SOA (service oriented architecture), sehingga harus
dilakukan training terlebih dahulu kepada
SDM yang ada dan perlunya waktu penyesuaian dalam pelaksanaannya.
b. Dalam tahun 2011, Direktorat Informasi
Kepabeanan dan Cukai harus mengembangkan / mengerjakan beberapa sistem aplikasi
yang tidak termasuk dalam IKU DIKC 2011,
seperti : Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, Sistem Aplikasi Cukai EA / MMEA
sentralisasi dan penyempurnaan Sistem In-
formasi Direktorat P2 (Sidia), sehingga ikut
20
menyita waktu dan SDM yang telah tersedia.
21
22
CAPAIAN
KINERJA DJBC
DALAM KERANGKA
INDUSTRIAL
ASSISTANCE
P
emberian Pembebasan dan/atau Keringanan
Bea Masuk
Dalam rangka memberi dukungan terhadap industri,
DJBC memberikan fasilitas
pembebasan
dan/atau
keringanan bea masuk untuk mendorong pertumbuhan
industri, meningkatkan investasi, serta meningkatkan
daya saing ekspor. Jenis fasilitas pembebasan dan/atau
keringanan bea masuk yang diberikan oleh DJBC melalui
Direktorat Fasilitas Kepabeanan pada prinsipnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal
26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan, serta Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah (BMDTP) berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
23
DALAM KERANGKA INDUSTRIAL ASSISTANCE
Data pemberian fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk periode tahun 2011 adalah
sebagai tabel berikut:
DATA PEMBERIAN FASILITAS DAN/ATAU KERINGANAN BM PERIODE TAHUN 2011
NO
PERATURAN
JENIS FASILITAS
JUMLAH
SKEP
1
KMK-239/KMK.01/1996
Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Proyek Pemerintah
35
2
KMK-141/KMK.05/1997
Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang
Untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat
Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum Serta Barang Untuk Konservasi Alam
24
3
KMK-143/KMK.05/1997
Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu
Pengetahuan
42
4
KMK-144/KMK.05/1997
Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk
Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan, Atau Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam
37
5
PMK-101/PMK.04/2007
Pemberian pembebasan bea masuk atas impor peralatan
dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran
lingkungan
1
6
PMK-104/PMK.04/2007
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olah Raga
18
7
PMK-105/PMK.04/2007
Pemberian pembebasan bea masuk atas impor bibit dan
benih untuk pembangunan dan pengembangan industri
pertanian, pertanian, peternakan, atau perikanan
23
8
PMK-163/PMK.04/2007
Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang
Oleh Pemerintah Pusat Atau Daerah Untuk Kepentingan
Umum
59
9
PMK-154/PMK011/2008
Pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang
modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan
industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan
umum
31
10
PMK-261/PMK.011/2011
BMDTP atas impor barang dan bahan untuk memproduksi
barang dan / atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu
77
JUMLAH TOTAL
347
Pemberian Fasilitas Kepabeanan di Bidang Pertambangan
Dalam upaya untuk menarik investasi (khususnya migas dan pertambangan mineral), maka sesuai
dengan dasar hukum yang ada (untuk migas dan panas bumi), yaitu kontrak yang telah ditandatangani,
Undang-Undang tentang Migas, Undang-Undang tentang Panas bumi, dan Undang-Undang tentang
Kepabeanan, Menteri Keuangan telah menerbitkan keputusan tentang pembebasan BM dan PDRI
tidak dipungut dan/atau PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) atas impor barang untuk kegiatan hulu
migas dan panas bumi.
Selain itu DJBC dalam perannya sebagai Industrial Assistence, terus berusaha agar prosedur dalam
24
pemberian perijinan atau pemberian fasilitas dapat lebih sederhana dan secara bertahap diarahkan pada sistem otomasi, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk perijinan dan pemberian fasilitas tersebut dapat dicapai sesuai dengan
janji layanan.
Untuk selanjutnya pemberian fasilitas kepabeanan di bidang pertambangan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan
baik dan efektif, sehingga dapat membantu peningkatan produksi migas dan energi di Indonesia serta dapat mendorong
investasi di bidang pertambangan.
Data pemberian fasilitas kepabeanan di bidang pertambangan untuk periode 2011 adalah sebagaimana tabel berikut :
DATA PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DI BIDANG PERTAMBANGAN
PERIODE TAHUN 2011
NO
JENIS FASILITAS
JUMLAH SKEP
1
PMK-20/PMK.010/2005
PERATURAN
Pemberian pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor
tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contracts) minyak dan gas bumi
808
2
PMK-78/PMK.010/2005
Pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan
pengusahaan panas bumi berdasarkan kontrak sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
19
3
PMK-177/PMK.011/2007
usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi
105
4
PMK-22/PMK.011/2011
usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi dengan fasilitas PPN
ditanggung pemerintah / PPNDTP
72
JUMLAH TOTAL
1004
Pemberian Fasilitas KITE dan TPB
Fasilitas Kepabeanan juga diberikan dalam bentuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Tempat Penimbunan
Berikat (TPB). Fasilitas TPB terdiri dari enam jenis yaitu Kawasan Berikat (KB), Gudang Berikat (GB), Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB), Toko Bebas Bea (TBB), Tempat Lelang Berikat (TLB), dan Kawasan Daur Ulang Berikat
(KDUB).
Fasilitas KITE merupakan pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau cukai serta PPN
dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang
hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE adalah perusahaan yang mengimpor
sendiri hasil produksinya atau menyerahkan hasil produksinya ke KB untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain.
Data pemberian fasilitas KITE untuk periode 2011 adalah sebagaimana table berikut:
DATA PEMBERIAN FASILITAS KITE PERIODE TAHUN 2011
• NIPER
Jumlah pengguna NIPER aktif
: 1015 Perusahaan
25
• PENYELESAIAN DOKUMEN
JUMLAH DOKUMEN
JUMLAH DOKUMEN
2010
2011
2010
BCF. KT-01
1.759
1.216
1.694
BCL.KT-01
6.945
5.852
BCL.KT-02
2.805
1.790
JENIS DOKUMEN
2011
% Penyelesaian
2010
2011
1.154
96.30%
94.90%
4.579
3.559
65.93%
60.82%
1.097
707
39.11%
39.50%
Fasilitas di KB berupa penangguhan bea masuk, serta tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22
atas impor barang dan bahan untuk diolah oleh PDKB serta terhadap barang modal dan peralatan
yang dipergunakan secara langsung dalam proses produksi. Fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM
juga diberlakukan atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lain, pengeluaran barang dan/
atau bahan dalam rangka sub kontrak baik ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) atau PDKB
lain, peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka sub kontrak, pemasukan BKP dari
TLDDP jika diolah lebih lanjut atau mesin dan/atau peralatan pabrik yang dipergunakan secara langsung dalam proses produksi. Dalam KB diberikan pula fasilitas terhadap barang modal dan peralatan
asal impor milik Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) dan/atau PDKB, apabila telah melampaui jangka
waktu dua tahun sejak dimasukkan ke KB dapat dipindahtangankan ke DPIL dengan tanpa kewajiban
membayar bea masuk.
Fasilitas di GB meliputi penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 atas impor
barang atau bahan asal impor yang ditimbun di dalalm GB. Disamping itu di GB juga diberikan pembe-
26
basan cukai terhadap impor Barang Kena Cukai (BKC) yang akan ditimbun didalam GB.
Data pemberian fasilitas TPB periode tahun 2011 adalah sebagaimana tabel berikut:
DATA PEMBERIAN FASILITAS TPB PERIODE TAHUN 2011
No
1
2
3
4
Jenis Fasilitas
Jumlah SKEP
Kawasan Berikat
Gudang Berikat
Toko Bebas Bea
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat
TOTAL
169
20
5
0
194
Perumusan Kebijakan
Dalam kaitannya dengan peran industrial assistance, beberapa rumusan kebijakan yang telah diselesaikan dan
diterapkan selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:
1. Tentang Gudang Berikat;
2. Tentang Kawasan Berikat;
3. Tentang Tata Cara Pemberian Pajak Pertambahan
Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas
Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi
Untuk Tahun Anggaran 2011;
4. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
27
28
CAPAIAN
KINERJA DJBC
DALAM KERANGKA
COMMUNITY
PROTECTION
P
rogram Kerja Tahun 2011
Kegiatan Pengawasan
Program kerja dalam rangka kegiatan pengawasan di bi-
dang kepabeanan dan cukai yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2011 secara garis besar sama
dengan program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2011, antara lain :
a. Melakukan operasi pengawasan penyeludupan fisik
dan pelanggaran administrasi barang impor;
b. Melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan fasilitas kepabeanan dan cukai ;
c. Melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap penyeludupan di daerah rawan dan perbatasan;
d. Melaksanakan operasi pengawasan kegiatan ekspor
untuk mencegah terjadinya ekspor fiktif, ekspor barang larangan dan pembatasan, dan pelarian pajak
ekspor (PE);
e. Melaksanakan pengawasan dan penindakan pemalsuan pita cukai, pemakaian pita cukai palsu, pengunaan pita cukai yang bukan haknya, penggunaan
pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, dan hasil
tembakau (HT) yang tidak dilekati pita cukai (rokok
f. Melaksanakan pengawasan dan penindakan peredaran MMEA impor ilegal dan pengeluaran MMEA lokal
yang tidak sesuai prosedur atau tidak membayar cukai;
g. Melaksanakan pengawasan di bidang Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor (NPP)
dan asistensi
kegiatan pengawasan NPP ke KPPBC.
Kegiatan Penindakan
Program kerja dalam rangka kegiatan penindakan dibidang kepabeanan dan cukai yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2011, antara lain :
a. Melakukan kegiatan penindakan atas pelanggaran
ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai pada
wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC, Kantor Pelayanan
Utama DJBC dan KPPBC;
b. Melakukan asistensi
kegiatan
penindakan atas
pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan
cukai pada wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC, Kantor Pelayanan Utama DJBC dan KPPBC;
polos);
29
DALAM KERANGKA COMMUNITY PROTECTION
c. Melakukan
pengolahan
data
laporan
Kegiatan Intelijen
penindakan dan perkembangan penanga-
Terkait dengan tugas Direktorat Penindakan
nan perkara dari Kantor Wilayah DJBC, Kan-
dan Penyidikan di bidang Intelijen sebagai lang-
tor Pelayanan Utama DJBC dan KPPBC se-
kah pelaksanaan program pengawasan sesuai
bagai data untuk mengukur tingkat capaian
rencana kerja yang ditetapkan untuk tahun
IKU Kemenkeu One yaitu persentase tindak
2011 adalah:
lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan
a. Meningkatkan kepatuhan di bidang kepa-
cukai.
beanan dan cukai;
b. Meningkatkan efektivitas kegiatan intelijen
Kegiatan Penyidikan
di bidang kepabeanan melalui penerbitan
Target kinerja pelaksanaan penyidikan diper-
NHI yang akurat;
oleh dengan membandingkan antara jumlah
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
c. Membuat kebijakan di bidang intelijen yang
selaras dengan kepentingan nasional;
(PDP) yang merupakan bukti telah dimulainya
d. Penerapan manajemen resiko yang efektif
penyidikan oleh PPNS DJBC dan penyerahan
dalam pelayanan dan pengawasan Kepa-
berkas perkara ke Kejaksaan sebagai bukti
beanan dan Cukai;
bahwa penyidikan atas perkara telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.
e. Melaksanakan bimbingan teknis dalam
rangka peningkatan fungsi intelijen;
f. Melaksanakan evaluasi yang efektif terhaPada tahun 2011, penyidikan tindak pidana di
dap kegiatan intelijen di bidang kepabeanan
bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan
dan cukai;
ke Kejaksaan ditargetkan sebesar 50%. Penca-
g. Pemanfaatan sistem Teknologi Informasi
paian target ini dilakukan monitoring setiap bu-
dan Komunikasi yang terintegrasi secara op-
lan dan setiap triwulan guna evaluasi perkem-
timal;
bangan pencapaian.
h. Melakukan targeting penumpang menggunakan Passanger Analyzing Unit (PAU) ber-
Dalam rangka pencapaian target
tersebut,
dasarkan pengembangan kasus penindakan
diselenggarakan program kerja antara lain :
NPP di laut, udara dan perbatasan darat,
1. Penyusunan panduan materiil dan formil
yang kemudian dimasukkan kedalam attensi
penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan
management dalam PAU dan/atau bentuk
Cukai.
Surat Rahasia Direktur Penindakan dan Pe-
2. Pemberian bantuan tenaga PPNS dalam
kegiatan penyidikan pada kantor-kantor
DJBC.
nyidikan kepada kantor-kantor wilayah dan
pelayanan Bea dan Cukai.
i. Melakukan analisa Pemberitahuan Impor
Barang (PIB) melalui SIMONA dan INSW (Indonesia National Single Window) dan analisa manifest barang kargo.
30
Laporan Pencapaian KinerjaTahun 2011
Aceh Darussalam, Kantor Wilayah DJBC Sumatera
Utara, Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau,
Kegiatan Pengawasan
Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat, Kan-
Realisasi atas program kerja yang ditetapkan pada tahun
tor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan dengan
2011, yaitu :
menggunakan Kapal Patroli Bea dan Cukai dan Anak
a. Melakukan operasi pengawasan penyeludupan fisik
Buah Kapal dari Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tan-
dan pelanggaran administrasi barang impor se-
jung Balai Karimun serta di wilayah perairan wilayah
banyak 51 kali di seluruh Indonesia dengan
hasil
kerja Kalimantan Bagian Barat dan Kalimantan Bagian
banyak temuan pelanggaran berupa kesalahan pem-
Timur dengan Kapal Patroli Bea dan Cukai beserta
beritahuan jumlah dan jenis barang, barang impor
Anak Buah Kapal dari Pangkalan Sarana Operasi Tipe
yang terkena larangan dan pembatasan yang tidak
B Pantoloan dengan Komandan Patroli dari Pegawai
dilengkapi dengan izin dari instansi terkait, pelang-
Direktorat Penindakan dan Penyidikan dan Kantor Pe-
garan tipe merk, spesifikasi, ukuran dan berat yang
layanan Utama Tipe B Batam.
tidak sesuai pemberitahuan, nilai pabean yang tidak
wajar, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya;
b. Melaksanakan
pengawasan
dan
penindakan
penyalahgunaan fasilitas kepabeanan dan cukai.
Beberapa hasil kegiatan patroli laut adalah sebagai berikut:
1. Salah satu patroli laut yang telah dilaksanakan ada-
Operasi pengawasan terhadap perusahaan penerima
lah penegahan kapal MT. Western KGT dan MT Con-
fasilitas Kawasan Berikat (KB), Gudang Berikat (GB)
certina yang kedapatan membawa komoditi crude oil
dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dilak-
sebanyak + 650 kilo liter dengan modus melakukan
sanakan khususnya di wilayah pengawasan Kantor
pemuatan dan pengangkutan barang ekspor berupa
Wilayah DJBC Jakarta, Kantor Wilayah DJBC Banten,
crude oil tanpa dokumen dengan cara ship to ship;
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Kantor Wilayah
2. Penyegelan terhadap KM Artika yang mengangkut
DJBC Jawa Tengah dan DIY dan Kantor Wilayah DJBC
spare parts. stationery and accesories, dll, dengan
Jawa Timur I dengan hasil masih ditemukan adanya
proses peyelesaian lebih lanjut diserahkan kepada
pelanggaran berupa kesalahan pemberitahuan jenis
KPPBC Tipe A3 Teluk Nibung.
barang, HS dan tarif bea masuk, dan kesalahan pem-
d. Melasanakan operasi pengawasan kegiatan ekspor
beritahuan jumlah dan jenis barang dengan komoditi
untuk mencegah terjadinya ekspor fiktif, ekspor ba-
umumnya berupa barang elektronik;
rang larangan dan pembatasan dan pelarian pajak
c. Melaksanakan pengawasan dan penindakan penyelundupan di daerah rawan dan perbatasan;
Operasi pengawasan untuk mencegah terjadinya
penyeludupan di daerah rawan dan perbatasan di-
ekspor (PE).
Pelaksanaan operasi pencegahan pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor Belem menemukan adanya
pelanggaran ketentuan di bidang ekspor;
laksanakan melalui operasi patroli laut di wilayah
perairan wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Nangroe
31
Data Kegiatan Pengawasan
Direktorat Penindakan dan Penyidikan
e. Melaksanakan pengawasan dan penindakan
pemalsuan pita cukai, pemakaian pita cukai palsu, pengunaan pita cukai yang bukan
haknya, penggunaan pita cukai yang tidak
No.
Kegiatan Pengawasan
1.
Tahun
2010
Tahun
2011
Operasi pengawasan kegiatan
impor
27
9
2.
Operasi pengawasan terhadap perusahaan penerima
fasilitas kepabeanan dan cukai
12
12
kan adanya pelanggaran berupa peredaran
3.
Operasi patroli laut
14
9
rokok yang dilekati pita cukai yang tidak
4.
Operasi pengawasan kegiatan
ekspor
10
3
5.
Operasi pengawasan
tembakau
17
15
6.
Operasi pengawasan MMEA
2
9
82
57
sesuai peruntukannya, dan hasil tembakau
(HT) yang tidak dilekati pita cukai (rokok polos).
Hasil operasi pengawasan masih ditemu-
sesuai dengan peruntukannya dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.
f. Melaksanakan pengawasan dan penindakan
peredaran MMEA impor ilegal dan pengeluaran MMEA lokal yang tidak sesuai prosedur
atau tidak membayar cukai.
32
Jumlah Pengawasan
(kali)
Jumlah
hasil
g. Melaksanakan pengawasan di bidang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) dan asistensi kegiatan pengawasan NPP ke KPPBC.
Pengawasan di bidang NPP selama tahun 2011 dilakukan melalui kegiatan patroli dan operasi NPP, serta asistensi
terhadap kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh KPU BC atau KPPBC. Kegiatan yang dilakukan sepanjang
tahun 2011 adalah sebagai berikut :
No.
1.
2.
3.
Kegiatan Pengawasan
Patroli NPP Rutin Bulanan
Patroli NPP Khusus
KPPBC
KPU BC Tanjung Priok
KPPBC Madya Pabean Soekarno Hatta
KPPBC Madya Pabean Yogyakarta
KPPBC Madya Pabean Bandung
KPU BC Batam
KPPBC TMP Entikong
KPPBC TMP Pontianak
KPPBC TMP Juanda
KPPBC TMP Dumai
KPPBC TMP Medan
KPPBC Tanjung Pinang
KPPBC Mataram
KPPBC TMP Tanjung Perak
KPPBC Aceh
KPPBC TMP Makassar
KPPBC TMP Semarang
KPPBC TMP Surakarta
KPPBC TMP Yogyakarta
KPPBC TMP Ngurah Rai
KPPBC TMP Teluk Nibung
KPPBC TMP Teluk Bayur
Operasi Ketupat (SH, BDO)
Operasi Lilin (SH, BDO)
Asistensi pengawasan dan pelati- KPPBC TMP Surakarta
han NPP (CNT workshop)
KWBC Riau dan Sumbar
KPU Batam
KPPBC Ngurah Rai
KPPBC TMP Medan
KPPBC TMP Juanda
KWBC Jateng dan DIY
KPU Tanjung Priok
KPPBC TMP Merak
KPPBC TMP Soekarno Hatta
KPPBC TMP Tangerang
KWBC Sumut
KWBC Jatim I
KWBC Bali,NTT dan NTB
KWBC Kalbagtim
Jumlah
12
32
25
33
Kegiatan Penindakan
Data penindakan NPP selengkapnya adalah
Perbandingan jumlah penindakan yang telah
sebagai berikut :
dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2011 daPenindakan NPP berdasarkan
pat dilihat pada tabel berikut ini :
Kantor Bea dan Cukai
Data Kegiatan Penindakan
Direktorat Penindakan dan Penyidikan
No.
34
Kegiatan Pengawasan
Jumlah
Penindakan
(kasus)
Tahun
2010
Tahun
2011
Jumlah
Kasus
No.
Kantor
1.
KPPBC Madya Pabean Soekarno
Hatta
52
2.
KPPBC Teluk Nibung
19
3.
KPPBC Medan
14
4.
KPPBC Madya Pabean Ngurah
Rai
12
5.
KPU BC Tipe B Batam
9
6.
KPPBC Madya Pabean Juanda
8
1.
Impor
6
11
2.
Fasilitas kepabeanan dan
cukai
6
9
3.
Patroli laut
5
1
7.
KPPBC Madya Pabean Bandung
6
4.
Ekspor
0
0
8.
KPPBC Madya Pabean Dumai
3
5.
Cukai hasil tembakau
2
12
9.
KPPBC Madya Pabean Surakarta
3
6.
Cukai MMEA
2
12
10.
KPPBC TMP Nunukan
3
Jumlah
21
45
11.
KPPBC Jayapura
3
12.
KPPBC Madya Pabean Yogyakarta
2
13.
KPPBC Tanjung Balai Karimun
1
Data Kegiatan Pengawasan
14.
KPPBC Bengkalis
1
15.
KPPBC Selat Panjang
1
16.
KPPBC Banda Aceh
1
No.
Tahun
Jumlah Penindakan
1.
2010
3.680
17.
KPPBC Palembang
1
3.378
18.
KPPBC TMP Pekan Baru
1
7.058
19.
KPU Tanjung Priok
1
2.
2011
Jumlah
Dalam kaitannya dengan NPP, penindakan yang
telah dilakukan diseluruh Indonesia sebanyak
143 (seratus empat puluh tiga) kasus yang tersebar pada 23 (dua puluh tiga) Kantor, dengan total barang bukti seberat 214.634,87 gram.
20.
KPPBC Pasar Baru
1
21.
KPPBC TMP Makassar
1
22.
KPPBC TMP Tarakan
1
23.
KPPBC Cirebon
1
24.
KPPBC Mataram
Jumlah
1
146
gal 20 s.d. 30 Oktober 2011 dengan upacara penutuRealisasi Asistensi dan Pengawasan
pan di Port Klang, Malaysia pada tanggal 31 Oktober
yang Menghasilkan Penindakan NPP
2011;
Oleh Subdirektorat Narkotika
No.
Kantor
b. Ikut serta dalam kegiatan Patkor Kastima pada tang-
Jumlah Kasus
gal 18 s.d 30 Juli 2011 dengan pembukaan di Batam.
1.
KPPBC TMP Soekarno Hatta
8
Indonesia pada tanggal 19 Juli 2011 dan penutupan
2.
KPU Tanjung Priok
1
3.
KPU Batam
1
di Pangkalan Kastam Marin Sungai Pulai, Johor, Ma-
4.
KPPBC TMP Bandung
5
5.
KPPBC TMP Medan
2
6.
KPPBC TMP Makassar
1
20 A pada tanggal 19 s.d. 21 Mei 2011 dengan
7.
KPPBC Pasar Baru
1
mengirimkan anggota delegasi pada upacara pem-
8.
KPPBC Cirebon
1
bukaan di Batam dengan dukungan Kapal Patroli BC
9.
KPPBC TMP Ngurah Rai
3
9002;
Jumlah
23
laysia tanggal 30 Juli 2011
c. Ikut serta dalam kegiatan Patkor Optima Malindo ke
d. Ikut serta melakukan pemantauan dan pengawasan
atas pencacahan dan perajangan kertas banderol
Penindakan NPP berdasarkan Jenis
No.
Jenis NPP
Jumlah
berhologram rusak dan pelat cetak hologram rusak,
Satuan
mengawasi pelaksanaan pemusnahan pita cukai, plat
158.376,70
gram
176,17
gram
cukai, pemantauan batas lekat pita cukai MMEA apa-
1.
Methamphetamine
2.
Cocaine
3.
Ekstasi
9.665,70
gram
4.
Ganja
1.280,50
gram
5.
Erimin Five / Happy
Five
348,00
gram
6.
Hashish
3,00
gram
7.
Heroin
14.718,11
gram
8.
Ketamine
32.355,99
gram
9.
Morphine
158,00
gram
10.
Amfetamin
295,00
gram
kan melalui kegiatan seperti partisipasi dalam kegia-
11.
Bromazepam
15,00
gram
tan rapat dan patroli bersama yang dilaksanakan di
217.392,17
gram
bawah koordinasi Badan Koordinasi Keamanan Laut
Jumlah
bila ada permintaan dari unit lainnya;
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi
pengawasan bidang kepabeanan dan cukai yang
diikuti oleh para pejabat unit pengawasan dari Kantor
Wilayah DJBC, KPU BC dan KPPBC;
f. Melakukan kegiatan koordinasi lintas sektoral dengan
instansi teknis terkait di dalam negeri yang diwujud-
(BAKORKAMLA);
Di samping melaksanakan kegiatan pengawasan dan
g. mengadakan dan mengikuti pelatihan SDM melalui
penindakan tersebut di atas, Direktorat Penindakan dan
seminar, workshop serta pendidikan dan pelatihan
Penyidikan juga melaksanakan kegiatan lainnya, seperti :
dengan materi pelatihan yang berkaitan dengan tu-
a. Ikut serta dalam kegiatan Patkor Optima Malindo ke
gas dan fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan.
20 A pada tanggal 19 s.d. 21 Mei 2011 dengan
mengirimkan anggota delegasi pada upacara pem-
Kegiatan Penyidikan
bukaan di Batam dengan dukungan Kapal Patroli BC
Kegiatan penyidikan dalam tahun 2011 mencapai 121
9002 dan Patkor Optima Malindo ke 20 B pada tang-
kasus. Secara kuantitas mengalami penurunan sebesar
35
33 % jika dibandingkan dengan tahun 2010. Hal tersebut disebabkan karena kuantitas penindakan
pelanggaran kepabeanan dan cukai menurun yang mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pelaku
usaha terkait kepabeanan dan cukai semakin meningkat.
Dari 121 kasus yang dilakukan penyidikan dalam tahun 2011, 96 kasus (79 %) diantaranya telah
diserahkan ke kejaksaan dengan status P-21. Pencapaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu
sebesar 50 %. Ke 121 kasus tersebut terdiri dari ; penyidikan tindak pidana kepabeanan 69 kasus,
dimana 60 kasus telah P-21, dan penyidikan tindak pidana cukai 52 kasus, dimana 36 kasus telah P-21.
Kegiatan Intelijen
Terkait dengan tugas Direktorat Penindakan dan Penyidikan di bidang Intelijen sebagai langkah pelaksanaan program pengawasan sesuai rencana kerja yang ditetapkan untuk tahun 2011 adalah :
Meningkatkan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai
Selama periode tahun 2011 telah diberikan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu juga dilakukan kegiatan pemblokiran terhadap perusahaan yang
melakukan pelanggaran sesuai dengan yang diatur dalam KEP-14/BC/2001. Rincian jumlah perijinan
dan pemblokiran yang telah dilakukan untuk periode tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Perusahaan
Jumlah Seluruh Perijinan
Jumlah Perijinan
Th. 2011
Jumlah Pemblokiran
Persentase
Importir
2.5747
2.352
816
3,16%
PPJK
1.658
127
18
1,09%
Total
27.405
2.479
834
3,04%
Disamping pemblokiran dilakukan juga pencabutan pemblokiran bagi perusahaan dengan status diblokir yang telah mengajukan permohonan pencabutan pemblokiran dan telah memenuhi persyaratan untuk dicabut status blokirnya sesuai dengan ketentuan dalam KEP-14/BC/2001, dengan perincian
sebagai berikut :
No.
Perusahaan
Buka Blokir
1.
Importir
911
2.
PPJK
Total
14
925
Meningkatkan efektivitas kegiatan intelijen di bidang kepabeanan melalui penerbitan NHI
yang akurat
Membuat kebijakan di bidang intelijen yang selaras dengan kepentingan nasional.
Untuk menunjang pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai serta mendukung pelaksanan tugas
pengawasan yang efektif dan efisien sejalan dengan ketentuan maka informasi untuk keperluan
pengawasan harus dapat dikelola secara akurat, relevan dan tepat waktu. Oleh karena itu Subdit Intelijen membuat kebijakan optimalisasi pemanfaatan SMS Centre Direktorat Penindakan dan Penyidikan.
36
Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan fungsi intelijen.
Dalam rangka meningkatkan fungsi intelijen telah dilakukan bimbingan teknis mengenai aplikasi SIDIA dan PAU pada
setiap kantor wilayah.
Melaksanakan evaluasi yang efektif terhadap kegiatan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai
Dalam rangka efektifitas pengawasan yang berkaitan dengan pengamanan hak-hak negara dan dipenuhinya ketentuan
kepabeanan tentang ekspor Kelapa Sawit, CPO dan produk turunannya maka Subdit Intelijen telah menyusun Kajian
Evaluasi Pengawasan Ekspor Kelapa Sawit.
Pemanfaatan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi secara optimal
a) menerapkan dan mengembangkan Passenger Analyzing Unit (PAU) untuk mengawasi penumpang pesawat udara.
PAU ini telah terinstalasi di 8 KWBC dan 16 KPPBC. Beberapa kasus penangkapan penyeludupan narkotika di bandara
adalah merupakan hasil analisa dengan menggunakan PAU.
b) Dalam rangka optimalisasi kegiatan pengawasan juga telah dibuat suatu Sistem Informasi Direktorat P2 (SIDIA) yang
telah terinstal di 16 KWBC, 2 KPU dan 18 KPPBC
c) Untuk memudahkan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai saat ini juga sedang dikembangkan design aplikasi
tata laksana pengawasan.
Penerapan manajemen resiko yang efektif dalam pelayanan dan pengawasan Kepabeanan dan Cukai.
Penerapan dan pengembangan manajemen risiko kepabeanan dan cukai dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan
efisiensi kegiatan intelijen dalam rangka pengawasan. Pelaksanaannya dengan melakukan profiling terhadap importir,
komoditi, perusahaan pemilik NPPBKC, perusahaan penerima fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan
cukai.
Profil Importir
Sampai dengan bulan November 2011 komposisi importir berdasarkan kategori resiko importir adalah sebagai berikut :
Status Importir
No.
Risk Grade
IP
Jumlah
IU
%
Jumlah
Total
IT
%
Jumlah
%
%
1.
Low Risk
4.376
88,42
278
5,62
295
5,96
4.949
19,22
2.
Medium Risk
1.535
37,60
2.184
53,50
363
8,89
4.082
15,85
3.
High Risk
893
29,11
1.977
64,44
198
6,45
3.068
11,92
4.
Very High Risk
2.378
17,42
10.329
75,68
941
6,89
13.648
53,01
9182
35,66
14768
57,36
1797
6,98
25747
100
TOTAL
37
bawaannya yang memiliki tingkat resiko tingSedangkan untuk profiling perusahaan yang
gi sebagai kurir narkotika, psikotropika dan
terupdate adalah :
prekursor (NPP). Pada awalnya (tahun 2010)
Sistem PAU ini diterapkan di 5 (lima) bandar
Bulan
Profil Perusahaan Yang
Terupdate
Januari
202
Februari
166
Surabaya, Polonia Medan dan Husein Sastrane-
Maret
270
gara Bandung, kemudian pada pertengahan
April
208
tahun 2011
Mei
225
sialisasi mengenai Sistem PAU ini ke beberapa
Juni
263
Juli
182
KWBC/KPU/KPPBC yang membawahi bandara-
Agustus
23
September
273
Oktober
204
dan NTB, KWBC Sulawesi, KWBC Riau dan Su-
November
336
matera Barat, KWBC Kalimantan Bagian Timur,
Desember
43
KWBC Jawa Timur I, KPU Batam dan KPPBC
Total
2395
Rata-Rata
199
Yogyakarta. Beberapa kasus penegahan NPP
Profil Pengusaha Hasil Tembakau (pemilik
NPPBKC HT)
Database Profil Pengusaha Hasil Tembakau saat
ini sudah ada pada Sistem Aplikasi Cukai (SAC).
Telah diselesaikan proses legal formal untuk
dasar hukumnya dengan diterbitkannya Surat
Rahasia Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
SR-27/BC/2010 yang ditujukan kepada KPPBC
terkait untuk dilaksanakan dan laporan pelaksanaannya akan menjadi input dalam proses
pembentukan dan pengembangan Database
Profil Pengusaha Hasil Tembakau.
Menerapkan dan mengembangkan Sistem
PAU untuk mengawasi penumpang pesawat
udara;
Sistem PAU ini sangat bermanfaat untuk efektifitas dan
efisiensi
pengawasan/targeting
penumpang pesawat udara beserta barang
38
udara internasional di Indonesia yaitu Soekarno Hatta Jakarta, Ngurah Rai Denpasar, Juanda
telah dilakukan kegiatan so-
bandara internasional seperti : KWBC Sumatera
Bagian Selatan, KWBC Banten, KWBC Bali, NTT
di bandara adalah merupakan hasil analisa
dengan menggunakan sistem PAU.
Pengembangan PAU dilakukan dengan penambahan konten, penambahan jumlah maskapai penerbangan yang terhubung dengan sistem PAU serta perluasan penggunaan PAU di
bandara-bandara internasional lainnya.
39
40
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA DJBC
C
apaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengukuran tingkat capaian kinerja DJBC tahun 2011
Dua IKU yang capaiannya kuning yaitu IKU “Rata-rata
sesuai dengan konsep BSC dilakukan dengan cara mem-
persentase realisasi dari janji layanan unggulan” dan IKU
bandingkan antara capaian IKU Kemenkeu-One DJBC Ta-
“Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)”.
hun 2011 dengan targetnya.
Sedangkan IKU yang masih abu-abu (belum ada capa-
Secara umum target IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun
ian) yaitu IKU “Indeks kepuasan pengguna layanan”, hal
2011 dapat tercapai dengan baik walaupun masih ter-
tersebut karena Sekretariat Jenderal Kemenkeu belum
dapat beberapa IKU yang pencapaiannya berada sedikit
menyampaikan hasil survey kepada DJBC.
dibawah target yang ditetapkan. Dari 22 IKU KemenkeuOne DJBC Tahun 2011 terdapat 19 IKU berstatus hijau,
2 IKU berstatus kuning, dan 1 IKU berstatus abu-abu.
41
INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC
Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2011 dapat disajikan sebagaimana
tabel berikut :
No
IKU
Kode
2011
Nama
Pencapaian
target IKU s.d.
akhir tahun
Target
Realisasi
Rp114.515,21
Milyar
(APBN-P)
Rp131.056,53
Milyar
(114,44%)
TERCAPAI
1
BC-1.1
Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai
2
BC-2.1
Persentase cukai yang dibayar tepat
waktu dibandingkan dengan jumlah
cukai yang mendapat penangguhan
pembayaran
99%
99,99%
TERCAPAI
3
BC-2.2
Persentase penyelesaian piutang
60%
79,42%
TERCAPAI
3,8
(Periode Tahunan)
3,65
TIDAK TERCAPAI
83,30%
102,08%
TERCAPAI
4
BC-3.1
Indeks kepuasan pengguna layanan
5
BC-4.1
Persentase kajian/telaahan yang
diselesaikan
6
BC-4.2
Persentase penyelesaian perancangan
dan legalisasi peraturan pelaksanaan
UU Kepabeanan dan UU Cukai
75%
138,70%
TERCAPAI
7
BC-4.3
Persentase rumusan kebijakan
kerjasama internasional di bidang
kepabeanan yang sesuai dengan
standar internasional
75%
129%
TERCAPAI
8
BC-5.1
Rata-rata persentase realisasi dari janji
layanan unggulan
100%
99,92%
TIDAK TERCAPAI
9
BC-5.2
Persentase realisasi dari janji layanan
pendukung
80%
94,92%
TERCAPAI
10
BC-6.1
Tingkat efektivitas edukasi dan
komunikasi
70
80,86
TERCAPAI
11
BC-7.1
Persentase hasil penyidikan yang
dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
(P21)
50%
79,34%
TERCAPAI
12
BC-7.2
Persentase temuan pelanggaran
kepabeanan dan cukai
55%
84,40%
TERCAPAI
13
BC-8.1
Jumlah Laporan Hasil Audit yang
diselesaikan
300
569
TERCAPAI
14
BC-8.2
Persentase hasil audit berupa tambah
bayar
80%
94,38%
TERCAPAI
15
BC-9.1
Persentase pejabat yang telah
memenuhi standar kompetensi
jabatannya
80%
80,41%
TERCAPAI
16
BC-9.2
Jumlah pegawai yang diberikan
penghargaan
107
107
TERCAPAI
17
BC-10.1
Persentase penyelesaian SOP
100%
107%
TERCAPAI
BC-10.2
Persentase penyelesaian/ modernisasi
organisasi
(214 SOP)
18
100%
100%
TERCAPAI
(11 kantor)
42
19
BC-10.3
Persentase UPR yang menerapkan
manajemen risiko
60%
94,64%
TERCAPAI
20
BC-11.1
Persentase pengembangan sistem
aplikasi yang sesuai dengan Rencana
Kerja Tahunan (RKT)
100%
100%
TERCAPAI
21
BC-11.2
Persentase downtime sistem
pelayanan
1%
0,02%
TERCAPAI
22
BC-12.1
Persentase penyerapan DIPA (non
belanja pegawai)
80%
80,78%
TERCAPAI
EVALUASI DAN ANALISIS
BEBERAPA INDIKATOR KINERJA
Jumlah Penerimaan Bea Dan Cukai
Bea Masuk
Dari sisi penerimaan Bea Masuk, walaupun terdapat 2
KWBC dari 18 KWBC dan KPU yang tidak dapat mencapai target yaitu KWBC Jawa Barat (92,71%) dan KWBC
Kalbagbar (99,72%) namun target bea masuk secara
keseluruhan dapat terlampaui yaitu sebesar 119,87%
dari target bea masuk yang ditetapkan dalam APBN-P
2011 (tidak termasuk target BM DTP).
Tercapainya target penerimaan bea masuk per Desember 2011, antara lain disebabkan:
a. Nilai tukar Rupiah yang mengalami penguatan, mendorong tingkat importasi sehingga meningkatkan
dutiable import. Nilai Kurs Rata-rata s.d. Desember 2011 sebesar Rp 8.775,21 menguat sebesar Rp
324,64 (3,6%) dibanding periode yang sama tahun
2010 dan berada di bawah Kurs asumsi makro APBNP 2011 sebesar Rp 8.700. Devisa impor Bayar s.d. Desember sebesar US$ 141,04 Milyar, meningkat 27,8%
dibandingkan periode yang sama tahun 2010 sebesar
US$ 110,4 Milyar.
b. Tarif efektif rata-rata yang berada diatas tarif yang
diasumsikan;
Tarif efektif rata-rata, s.d. periode Desember 2011
sebesar 2,04%, naik 3,57% dari periode yang sama
tahun 2010 sebesar 1,97%; namun masih berada diatas tariff yang diasumsikan dalam APBN-P pada tahun
2011 sebesar 1,93%.
c. Internal Effort DJBC dalam peningkatan pelayanan
dan pengawasan di bidang kepabeanan seperti intensifikasi pemeriksaan dokumen dan fisik barang,
pemberantasan penyelundupan, temuan hasil audit
dll.
Cukai
Penerimaan cukai terdiri dari penerimaan Cukai HT, Cukai MMEA, dan Cukai EA. Sampai dengan bulan Desember 2011, realisasi penerimaan Cukai berdasarkan laporan KPU/KPPBC pada aplikasi MPO sebesar Rp 76.627.53
milyar atau 112,56% dari target APBN-P 2011 sebesar Rp
68.075,30 milyar.
Dapat terlampauinya penerimaan Cukai s.d. Desember
2011, antara lain disebabkan:
a. Dampak kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau mulai
Januari 2011
Sebagai antisipasi kenaikan Tarif Cukai pada Januari
2011 terjadi peningkatan pesanan pita cukai di akhir
tahun 2010 yang pelunasannya dilakukan Bulan Januari dan Februari 2011. Penurunan penerimaan cukai
pada bulan Maret dikarenakan nilai pesanan pita
cukai bulan Januari dan Februari yang pembayarannya jatuh tempo bulan maret relatif sedikit/menurun
karena dampak kenaikan tariff cukai di 2011. Namun
demikian untuk bulan April, penerimaan cukai kembali normal.
b. Internal effort DJBC dalam pemberantasan rokok illegal, mengintensifkan kegiatan pemantauan kepatuhan pengusaha (a.l: Produksi, Pelekatan, Pencatatan),
memaksimalkan penagihan cukai, dan optimalisasi
sosialisasi di bidang Cukai. Dari sisi produksi HT s.d.
Desember 2011 dihasilkan produksi Hasil Tembakau
sebesar 319,6 milyar batang atau mengalami kenaikan sebesar 7,98% dibandingkan dengan produksi
HT pada periode yang sama tahun 2010 sebanyak
295,9 milyar batang. Kenaikan produksi HT tersebut,
lebih disebabkan adanya effort internal DJBC dalam
pemberantasan peredaran rokok illegal.
43
Bea Keluar
Sampai
dengan
bulan
Desember
2011,
tas US$ 1.250/ton, sedangkan untuk tariff
realisasi penerimaan Bea Keluar berdasarkan
Bea Keluar Kakao masih 10%; Penerimaan
laporan KPU/KPPBC pada aplikasi MPO sebesar
Bea Keluar Bulan Agustus 2011 kembali
Rp 28.500,43 milyar atau 112.03% dari target
meningkat di banding bulan sebelumnya,
APBN-P sebesar Rp 25.439,10 milyar.
karena volume ekspor CPO yang tinggi dan
Tercapainya penerimaan Bea Keluar s.d. Desember 2011 disebabkan antara lain:
a. Tingginya Tarif BK dan Harga Patokan Ekspor
CPO
Pengenaan BK atas ekspor beberapa komoditi seperti CPO, Rotan, Kayu, Kulit, dan
Kakao sangat tergantung pada kebijakan
pemerintah terkait dengan penetapan Harga
Referensi yang menentukan tarif dan HPE.
Sejak
bulan
September
2010
harga
Referensi CPO meningkat seiring naiknya
harga minyak mentah dunia. Memasuki awal
tahun 2011, tariff Bea Keluar CPO bulan
Januari menjadi 20%, bulan Februari dam
Maret kembali meningkat menjadi 25% ka-
44
rena harga referensi yang sudah berada dia-
tarif BK Bulan Agustus menjadi 15%.
b. Internal effort DJBC
Dengan meningkatnya harga minyak dunia,
harga CPO dan turunannya yang menjadi komoditi substitusi minyak menjadi naik. Tingginya harga CPO dipasaran internasional
mendorong tingginya tingkat eksportasi sehingga menghasilkan Bea Keluar yang cukup
tinggi. DJBC diminta untuk meningkatkan
pengawasan yang lebih efektif terhadap
lalu lintas komoditi CPO dan turunannya,
berkaitan hal tersebut telah dikeluarkan
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor SE-2/BC/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang optimalisasi pengawasan
pengangkutan ekspor dan/atau antar pulau,
kelapa sawit, CPO, dan Produk turunannya.
INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN
Dalam rangka untuk mengukur kepuasan pengguna jasa atas layanan yang dilaksanakan oleh DJBC diadakan Survei
Kepuasan Pengguna Layanan. Survey ini merupakan salah satu media komunikasi antara DJBC dengan pengguna jasanya.
Dari hasil survey ini akan didapatkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJBC. Informasi yang terkumpul melalui survey
ini akan menjadi masukan bagi DJBC dalam menyempurnakan pelayanannya. Untuk tahun 2011 survei dilakukan oleh
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan menggunakan jasa konsultan dari IPB.
Periode
Indeks Kepuasan*)
Target 2011
S.d. Desember
-
3,8
(skala 1-5)
RATA-RATA PERSENTASE REALISASI JANJI LAYANAN UNGGULAN
1. Capaian Janji Layanan Unggulan DJBC Tahun 2011
Janji layanan unggulan adalah standar prosedur operasi yang disusun dan diimplementasikan dalam rangka pelayanan
kepada pihak eksternal dengan limit waktu tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.2010
tentang Standar Prosedur Operasi Layanan Unggulan Kementerian Keuangan.
Pada tahun 2011 capaian IKU Janji Layanan Unggulan DJBC diukur dari 6 (enam) jenis layanan yaitu Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai MMEA Asal Impor (P3C MMEA), Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur
MITA Prioritas, Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau, Pelayanan Permohonan Penyediaan
Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Awal Secara Elektronik, Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil
Tembakau (P3C) Pengajuan Tambahan Secara Elektronik, Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara
Elektronik.
Data capaian kinerja janji layanan unggulan untuk tahun 2011 seperti dalam tabel di bawah ini :
S.d. Bulan Desember
No
1
2
3
4
5
6
Janji layanan unggulan
Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai MMEA
Asal Impor (P3C MMEA) [11 (sebelas) hari kerja]
Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur
MITA Prioritas [20 (dua puluh) menit]
Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur
Hijau [30 (tiga puluh) menit]
Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Awal Secara Elektronik [1 (satu)
jam]
Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil
Tembakau (P3C) Pengajuan Tambahan Secara Elektronik
[1 (satu) jam]
Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1)
Secara Elektronik [20 (dua puluh) menit]
TOTAL
PIC
Dit. Cukai
KPU Priok
KPPBC Kudus
Jumlah
Dokumen
203
Memenuhi Target
Dokumen
%
203
100,00%
109593
109589
99,996%
242116
242099
99,993%
1342
1341
99,925%
849
849
100,00%
7217
7188
99,598%
361.269
99,92%
KPPBC Kudus
68.075.339,10
361.320
45
2. Kendala Yang Dihadapi
b. Melakukan pembinaan secara personal ke-
Sampai dengan bulan Desember 2011 capaian
pada para pegawai untuk mencegah ter-
untuk janji layanan unggulan secara keselu-
hambatnya pelayanan terhadap dokumen.
ruhan adalah sebesar 99,92% dari target yang
ditetapkan sebesar 100%. Dari data capaian
PERSENTASE REALISASI
tersebut jumlah dokumen yang tidak mencapai
DARI JANJI LAYANAN PENDUKUNG
target waktu janji layanan adalah 51 dari total
Realisasi dari janji pelayanan yang tepat wak-
361.320 dokumen (0,01%).
tu selain layanan unggulan yang diukur oleh
DJBC pada tahun 2011 adalah Janji Layanan
Faktor penyebab tidak tercapainya beberapa
Pendukung. Janji layanan pendukung adalah
dokumen sesuai janji layanan antara lain
standar prosedur operasi yang disusun dan
disebabkan oleh :
diimplementasikan dalam rangka pelayanan
a. Faktor yang di luar kontrol DJBC yaitu diper-
kepada pihak eksternal dengan limit waktu ter-
lukannya waktu untuk menunggu konfirma-
tentu berdasarkan Standar Operasi Prosedur
si dari pihak bank pada saat verifikasi doku-
(Standard Operating Procedure) yang ditetap-
men di mana hal tersebut di luar jangkauan
kan oleh masing-masing unit pemberi layanan.
sistem Bea dan Cukai;
b. Pemeliharaan server yang dilakukan secara
Capaian janji layanan pendukung diukur dari 7
rutin yang mengharuskan server untuk di-
(tujuh) jenis layanan yaitu Pelayanan Ekspor,
matikan;
Pelayanan PEC (Pre Entry Classification)/PKSI,
c. Adanya
perbaikan/pergantian
hardware
Pelayanan Penggunaan tarif dalam rangka US-
sistem yang rutin maupun dalam hal force
DFS, Pelayanan Pemberian Pembebasan BM
majeure.
atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk
Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial,
3. Langkah Yang Sudah Dilakukan
Kebudayaan, atau untuk Kepentingan Penang-
Langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk
gulangan Bencana Alam, Pelayanan Pembe-
mengoptimalkan capaian kinerja layanan
basan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan
unggulan yaitu :
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas
a. Berkoordinasi dengan Direktorat Informasi
Bumi, Pelayanan Pemberian Perijinan Kawasan
Kepabeanan dan Cukai dengan melakukan
Berikat (KB), Pelayanan Registrasi Kepabeanan.
penanganan yang responsif khususnya untuk masalah yang terkait dengan terjadinya
kesalahan pada sistem pelayanan;
46
S.d. Bulan Desember
No
Janji layanan pendukung
PIC
1
Pelayanan Ekspor [1 (satu) jam]
2
Pelayanan PEC / PKSI
Standar waktu penetapan klasifikasi barang :
a. 1-5 item barang : 7 hari kerja
b. 5- 10 item barang : 10 hari kerja
c. > 10 item barang : Sesuai kebutuhan
Pelayanan Penggunaan tarif dalam rangka USDFS dengan
standar waktu [5 (lima) hari kerja]
Pelayanan Pemberian Pembebasan BM atas Impor
Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah
untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan, atau untuk
Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam [14 (empat
belas) hari kerja]
Pelayanan Pembebasan BM atas Impor Barang untuk
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas
Bumi [14 (empat belas) hari kerja]
Pelayanan Pemberian Perijinan Kawasan Berikat (KB) [30
(tiga puluh) hari kerja]
Pelayanan Registrasi Kepabeanan
Batas waktu yang berlaku saat ini : adalah 45 hari untuk
registrasi PPJK/P-22/BC/2007 dan 30 hari untuk registrasi
importir / P-34/BC/2007.
3
4
5
6
7
KPU Priok
TOTAL
Jumlah
Dokumen
680071
Memenuhi Target
Dokumen
%
679334
99,89%
172
149
86,63%
102
96
94,12%
37
35
94,59%
105
105
169
169
100,00%
32016
89,19%
Dit. Teknis
35897
100,00%
94,92%
Sampai dengan bulan Desember 2011 capaian untuk janji layanan pendukung secara keseluruhan adalah sebesar 94,92%
dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Meskipun secara keseluruhan realisasi janji pelayanan pendukung telah memenuhi target yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian janji
pelayanan khususnya di Direktorat Teknis Kepabeanan yaitu :
a. Jumlah barang yang diminta penetapan cukup banyak dan terkadang data yg diajukan oleh pemangku kepentingan
belum lengkap;
b. Belum adanya database analisa terhadap barang yang diajukan Penetapan Klasifikasi Barang Sebelum Impor (PKSI)
maupun USDFS
Saat ini dalam menetapkan klasifikasi barang masih ada kemungkinan pegawai tidak sesuai penetapannya / tidak konsisten dengan hasil penetapan yang lalu untuk barang yang sama, karena belum lengkapnya database mengenai Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor.
47
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menin-
5) Tempat, sarana, dan prasarana memadai;
daklanjuti kendala yang dihadapi dalam penca-
6) Secara umum sosialisasi ini sudah efektif.
paian target pada tahun 2011 yaitu :
Survey
a. Penegasan persyaratan utk permohonan
mengukur Indeks Efektivitas Edukasi dan Komu-
penetapan nilai pabean dan klasifikasi ba-
nikasi dalam skala 1-100, dengan keterangan
rang, agar berkas pengajuan diterima oleh
sebagai berikut :
petugas dalam keadaan data telah lengkap
• 0 ≤ x ≤ 20
dan benar;
• 20 < x ≤ 40 = kurang efektif
b.Pada tahun 2011 sudah disusun database
PKSI
namun
belum
termasuk hasil/
yang
dilakukan
tersebut
untuk
= tidak efektif
• 40 < x ≤ 60 = cukup efektif
• 60 < x ≤ 80 = efektif
proses analisa identifikasi dan klasifikasi dari
• 80 < x ≤ 100 = sangat efektif.
pemeriksa dan pada tahun 2012 direncana-
Target rata-rata indeks efektivitas edukasi
kan akan dibuat database USDFS. Diharap-
dan komunikasi pada tahun 2011 adalah 70.
kan dengan penyusunan database tersebut
Persepsi kumulatif (rata-rata) stakeholder ter-
dapat menunjang kelancaran pelaksanaan
hadap efektifitas edukasi dan komunikasi yang
tugas dan menjamin konsistensi pegawai
dilaksanakan oleh DJBC untuk sosialisasi pada
dalam menetapkan klasifikasi barang.
tahun 2011 menunjukkan bahwa secara umum
sosialisasi yang dilaksanakan SANGAT EFEKTIF,
TINGKAT EFEKTIVITAS EDUKASI
dengan indeks persepsi rata-rata 80,86.
DAN KOMUNIKASI
No
Periode
Pelaporan
Jumlah
Kegiatan
Edukasi dan
Komunikasi
Yang
Dilakukan
1
Januari
7
76,74
Efektivitas edukasi dan komunikasi merupa-
kan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan
peserta (stakeholders) dalam hal pemahaman
substansi/materi yang disampaikan melalui
pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Penilaian efektivitas edukasi dan komunikasi didasarkan pada sebaran kuesioner terhadap peserta
2
Februari
9
76,79
3
Maret
4
77.98
sosialisasi. Objek penilaian dalam kuesioner
4
April
3
81,82
meliputi 6 (enam) objek yaitu:
5
Mei
1
87,41
1) Materi yang disampaikan lengkap dan kom-
6
Juni
12
80,78
prehensif;
2) Materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan;
3) Penyaji menguasai materi yang disampaikan;
4) Penyaji
dapat
dengan baik;
48
Rata2
Indeks
Efektivitas
Edukasi dan
Komunikasi
menyampaikan
materi
7
Juli
2
84,25
8
Agustus
1
81,39
9
September
-
-
10
Oktober
9
81,57
11
November
7
80,71
12
Desember
1
79,98
56
80,86
Total s.d.
Desember
PERSENTASE HASIL PENYIDIKAN YANG DINYATAKAN LENGKAP OLEH KEJAKSAAN (P21)
Pada tahun 2011 indikator pengukuran akurasi penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai mengalami perubahan jika dibandingkan dengan indikator pada tahun 2010 yang hanya mengukur sampai dengan tahap penyerahan
berkas ke Kejaksaan (P-19). Capaian kinerja untuk tahun 2011 diperoleh dengan membandingkan jumlah Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang merupakan bukti telah dimulainya penyidikan oleh PPNS
DJBC
dengan jumlah berkas perkara yang telah P-21 (P21 adalah dokumen instansi kejaksaan sebagai penilaian kelengkapan
penyidikan yang dilakukan penyidik DJBC).
Pada tahun 2011, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
ditargetkan sebesar 50%. Sampai dengan bulan Desember 2011 realisasinya telah memenuhi target yang ditetapkan
yaitu sebesar 79,34%.
S.d. Desember
No
1
Kantor
Direktorat P2
∑ PDP
P-21
%
6
5
83,33
2
NAD
1
0
0
3
Sumut
17
15
88,24
4
Riau & Sumbar
2
1
0
5
Khusus Kepri
20
16
80
6
Sumbagsel
1
1
100
7
Banten
5
2
40
8
Jakarta
11
11
100
9
Jabar
2
1
50
10
Jateng & DIY
10
8
80
11
Jatim I
6
4
66,67
12
Jatim II
11
9
81,82
13
Bali, NTB & NTT
4
2
50
14
Kalbagbar
6
6
100
15
Kalbagtim
3
0
0
16
Sulawesi
5
4
80
17
MPP
1
1
100
18
KPU Batam
1
1
100
19
KPU Tg. Priok
9
9
100
121
96
79,34
TOTAL
Target 2011
50%
Kegiatan penyidikan dalam tahun 2011 mencapai 121 kasus. Dari 121 kasus yang dilakukan penyidikan dalam tahun
2011, 96 kasus telah diserahkan ke kejaksaan dengan status P-21. Berikut rincian dari 121 kasus tersebut :
49
Penyidikan tindak pidana
kepabeanan
se-
kan selama ini proses yang berjalan adalah
banyak 69 kasus, dengan rincian :
DJBC langsung berkoordinasi dengan kejak-
-
54 kasus telah dinyatakan lengkap oleh JPU
saan dan hal ini juga didukung oleh pihak ke-
(P-21),
jaksaan itu sendiri yang menegaskan bahwa
-
1 kasus penghentian penyidikan (SP3),
perkara terkait kepabeanan dan cukai dapat
-
4 kasus dinyatakan belum lengkap (P-19),
langsung ke kejaksaan.
-
2 kasus pengiriman berkas perkara (Tahap I)
-
b. Adanya perubahan persyaratan administrasi
dan
untuk mengikuit pendidikan PPNS yang dike-
8 kasus dalam proses pemeriksaan.
luarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM,
yang mempersyaratkan calon peserta diklat
penyidikan tindak pidana cukai sebanyak 52
PPNS dengan pangkat minimal III/a dan tel-
kasus, dengan rincian :
ah memiliki ijazah S1.
-
42 kasus telah dinyatakan lengkap oleh JPU
(P-21),
Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khu-
-
1 kasus dinyatakan belum lengkap (P-19),
susnya untuk kualifikasi Pelaksana. Ban-
-
2 kasus pengiriman berkas perkara (Tahap I)
yak Penyidik yang telah menduduki jabatan
dan
Struktural serta telah tersebar ke seluruh In-
7 kasus dalam proses pemeriksaan.
donesia serta penyebaran tenaga PPNS yang
-
Walaupun pada tahun 2011 capaian IKU ini da-
tidak merata dan proporsional dengan beban
pat melampaui target yang ditetapkan. Akan
penyidikan pada masing-masing kantor DJBC.
tetapi dalam pelaksanaan penyidikan terdapat
50
beberapa kendala yang dihadapi yang mana
Belum adanya kesepahaman dengan instan-
kendala-kendala tersebut akan sangat berpo-
si penegak hukum lain di beberapa daerah
tensi menghambat kinerja proses penyidikan
berkaitan dengan pelaksanaan penegakan
pada tahun-tahun mendatang yaitu :
hukum Kepabeanan dan Cukai.
Kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil,
PERSENTASE TEMUAN PELANGGARAN KEPA-
yang antara lain disebabkan karena :
BEANAN DAN CUKAI
a. Pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat ke-
sebagai satu-satunya institusi yang memi-
berhasilan penindakan pelanggaran kepabean-
liki wewenang menyelenggarakan pendidi-
an dan cukai. Pelanggaran merupakan pelang-
kan PPNS tidak lagi membuka kesempatan
garan di bidang kepabeanan dan cukai yang
bagi DJBC untuk mengirimkan pegawainya
dilakukan penindakan oleh petugas bea dan
mengikuti Diklat PPNS. Hal ini disebabkan
cukai. Temuan pelanggaran merupakan temuan
karena POLRI berpendapat bahwa dalam
pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai
proses pemberkasan perkara suatu kasus
yang
DJBC harus bekoordinasi dengan POLRI dan
penetapan barang dikuasai negara atau barang
tidak boleh langsung ke Kejaksaan. Sedang-
milik negara, rekomendasi audit dan penyidi-
mengakibatkan
sanksi administrasi,
kan, dan/atau diserahkan kepada instansi terkait.
Jumlah penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai di seluruh Indonesia dari bulan Januari s.d Desember 2011 sebanyak 3.378 kasus dan yang menghasilkan temuan sebanyak 2.851 kasus, sehingga tingkat capaian sebesar 84,40%.
Jumlah Tindak Lanjut Temuan Hasil Penindakan
No.
Kantor
Jumlah
Penindakan
Menghasilkan
Temuan
SA
BDN
atau
BMN
Audit
Penyidikan
Pelimpahan
ke Intansi
lain Terkait
%
Capaian
1
Direktorat P2
44
24
4
5
0
15
0
54,55%
2
NAD
11
10
1
6
0
1
2
90,91%
3
Sumut
335
248
136
51
0
32
29
74,03%
4
Riau dan Sumbar
70
39
3
26
0
2
8
55,71%
5
Kepulauan Riau
24
14
0
0
0
14
0
58,33%
6
Sumbagsel
68
60
8
45
0
5
2
88,24%
7
Banten
434
407
27
291
0
4
85
93,78%
8
Jakarta
157
156
12
140
0
3
1
99,36%
9
Jawa Barat
343
266
64
189
0
0
13
77,55%
10
Jateng dan DIY
317
289
23
236
1
15
14
91,17%
11
Jawa Timur I
296
234
91
129
0
5
9
79,05%
12
Jawa Timur II
205
190
143
25
0
22
0
92,68%
13
Bali, NTB, dan NTT
173
144
72
50
0
10
12
83,24%
14
Kalbagbar
89
72
3
22
0
2
45
80,90%
15
Kalbagtim
102
86
19
60
0
2
5
84,31%
16
Sulawesi
66
60
4
48
0
6
2
90,91%
17
MPP
18
KPU Batam
19
KPUTg. Priok
Total
Target
55%
8
8
4
0
0
2
2
100,00%
101
86
17
44
0
13
12
85,15%
535
458
167
87
1
177
26
85,61%
3378
2851
798
1454
2
330
267
84,40%
Program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 dalam rangka meningkatkan tingkat keberhasilan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yaitu :
1. Melakukan asistensi kegiatan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai pada beberapa kantor seperti Kanwil DJBC
Khusus Kepulauan Riau, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat,
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, Kantor Wilayah DJBC Sulawesi, KPPBC Tipe Madya Pabean Bandar
Lampung, KPPBC Tipe B Bojonegoro;
2. Melakukan pengolahan data laporan penindakan dan perkembangan penanganan perkara dari Kantor Wilayah DJBC,
Kantor Pelayanan Utama DJBC dan KPPBC.
JUMLAH LAPORAN HASIL AUDIT YANG DISELESAIKAN
Laporan Hasil Audit (LHA) adalah laporan atas kegiatan audit yang telah dilaksanakan sesuai dengan
surat
tugas.
Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mendorong efektivitas pelaksanan kegiatan audit kepabeanan dan cukai melalui
pengukuran jumlah LHA yang diselesaikan. Sampai dengan bulan Desember tahun 2011 jumlah audit yang telah diselesaikan sebanyak 569 LHA dari 300 LHA yang ditargetkan untuk selesai pada tahun 2011.
51
Berikut rincian jumlah penyelesaian LHA pada tahun 2011 :
No
Kantor
∑ LHA atas ST DROA
1
NAD
5
2
Sumut
31
3
Riau dan Sumbar
29
4
Kepri
19
5
Sumbangsel
20
6
Banten
17
7
Jakarta
38
8
Jabar
67
9
Jateng dan DIY
50
10
Jatim I
24
11
Jatim II
31
12
Bali, NTB, dan NTT
28
13
Kalbagbar
23
14
Kalbagtim
24
15
Sulawesi
12
16
Maluku, Papua, dan Papua Barat
17
17
KPU Tg Priok
43
18
KPU Batam
15
19
Direktorat Audit
76
TOTAL
569
Target
300
PERSENTASE HASIL AUDIT BERUPA TAMBAH BAYAR
Pada tahun 2011, efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai selain diukur dari penyelesaian
jumlah LHA juga diukur dari jumlah hasil audit yang mengakibatkan tambah bayar. Capaian kinerja
IKU ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah pelaksanaan audit berdasarkan DROA yang
dilakukan dengan jumlah pelaksanaan audit berdasarkan DROA yang mengakibatkan tambah bayar,
yaitu pelaksanaan audit yang mendapatkan adanya temuan yang berakibat terjadinya tambah bayar
dari auditee berupa tambah bayar BM, BK, Cukai ataupun sanksi administrasi.
Sampai dengan Desember 2011, dari sejumlah 569 pelaksanaan audit yang dilaksanakan berdasarkan
ST DROA sejumlah 537 audit mendapatkan adanya temuan yang berakibat terjadinya tambah bayar
dengan total tagihan sebanyak Rp 1.173,99 milyar. Berikut rincian jumlah audit yang mengakibatkan
tambah bayar :
52
No
Kantor
∑ Pelaksanaan
Audit
berdasarkan
DROA
∑ Pelaksanaan
Audit DROA yang
mengakibatkan
tambah bayar
Persentase
hasil audit
berupa
tambah
bayar
Tagihan Audit
1
NAD
5
5
100,00%
Rp658.781.708
2
Sumut
31
30
96,77%
Rp16.207.482.000
3
Riau dan Sumbar
29
28
96,55%
Rp26.315.894.368
4
Kepri
19
18
94,74%
Rp14.309.630.572
5
Sumbangsel
20
18
90,00%
Rp8.620.891.065
6
Banten
17
16
94,12%
Rp18.092.800.171
7
Jakarta
38
35
92,11%
Rp224.088.197.411
8
Jabar
67
67
100,00%
Rp229.391.455.645
9
Jateng dan DIY
50
46
92,00%
Rp2.380.478.000
10
Jatim I
24
24
100,00%
Rp5.356.546.000
11
Jatim II
31
30
96,77%
Rp1.183.671.616
12
Bali, NTB, dan NTT
28
24
85,71%
Rp35.576.026.651
13
Kalbagbar
23
19
82,61%
Rp3.956.696.601
14
Kalbagtim
24
21
87,50%
Rp29.904.240.111
15
Sulawesi
12
11
91,67%
Rp6.391.489.080
16
17
16
94,12%
Rp1.411.820.673
17
Maluku, Papua, dan
Papua Barat
KPU Tg Priok
43
41
95,35%
Rp109.698.832.000
18
KPU Batam
15
15
100,00%
Rp3.908.435.000
19
Direktorat Audit
76
73
96,05%
Rp436.544.806.920
TOTAL
569
537
94,38%
Rp1.173.998.175.592
PERSENTASE PEJABAT YANG TELAH MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI JABATANNYA
Dalam rangka untuk menilai Job Person Match, yaitu indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan, dilakukan Assessment Test kepada pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Standar Kompetensi
Jabatan adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan.
Target yang ditetapkan pada tahun 2011 yaitu sebanyak 80% dari jumlah pejabat di lingkungan DJBC yang mengikuti
Assessment Test mempunyai kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatannya (indeks kesesuaian min 72%).
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 47/PMK.01/2008 tentang Assessment Center Departemen
Keuangan, DJBC telah melaksanakan assessment center bagi pejabat eselon IV, Pejabat Fungsional setingkat eselon IV,
eselon V serta pelaksana di lingkungan DJBC. Sedangkan pelaksanaan assessment center bagi pejabat eselon II dan III
dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Sumber Daya Manusia.
53
No
Eselon
Jumlah
Pejabat *)
Jumlah Pejabat yang
telah mengikuti AC
dan sudah diketahui
hasilnya
Jumlah pejabat
yang memenuhi
JPM minimal
72%
Persentase
pejabat yang
memenuhi JPM
minimal 72%
1
II
30
30
27
90%
2
III
206
199
178
89%
3
IV dan PFPD
TOTAL
1236
1236
973
79%
1472
1465
1178
80,41
Target
80%
Sebanyak 1465 pejabat dari total 1472 pejabat di lingkungan DJBC telah mengikuti Assesssment Center
dan yang memenuhi kualifikasi kesesuaian kompetensi jabatan minimal 72% sebanyak 1178 pejabat
atau capaiannya sebesar 80,41%. Dibandingkan dengan tahun 2010, capaian tersebut mengalami
peningkatan. Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan pada tahun 2011 yaitu :
1. Pelaksanaan feedback dan konseling bagi pejabat eselon III dan IV atas hasil assessment center.
2. Melakukan kegiatan coaching & conseling dengan melibatkan atasan yang bersangkutan untuk
memberikan bimbingan.
3. Melakukan re-assessment test terhadap pejabat yang JPM-nya di bawah target.
JUMLAH PEGAWAI YANG DIBERIKAN PENGHARGAAN
Jumlah pegawai yang diberikan penghargaan adalah jumlah pegawai DJBC yang diberikan penghargaan dengan kriteria luar biasa dan amat baik terkait dengan prestasi pada bidang tugasnya. Pemberian penghargaan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal No P-55/BC/2010 tentang Pemberian
Penghargaan bagi pegawai di lingkungan DJBC.
54
Sampai dengan Bulan Desember 2011 realisasi jumlah pegawai yang diberikan penghargaan telah
mencapai jumlah target yang ditetapkan yaitu sebanyak 107 pegawai. Rincian pemberian penghargaan
pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:
No
1
Bulan
Januari
Kategori
Kualifikasi Penghargaan
Jumlah pegawai
yang mendapatkan
penghargaan
Prestasi Kerja
Amat Baik
13
Luar Biasa Baik
26
Pengabdian
2
Februari
Prestasi Kerja
Pengabdian
Amat Baik
21
Luar Biasa Baik
2
Amat Baik
25
Luar Biasa Baik
0
Amat Baik
0
Luar Biasa Baik
0
3
Maret
-
-
-
4
April
-
-
-
5
Mei
-
-
-
Juni
6
Pengabdian
Amat Baik
16
7
Juli
-
-
-
8
Agustus
-
-
-
9
September
-
-
-
10
Oktober
Pengabdian
Amat Baik
1
11
November
-
-
-
12
Desember
Pengabdian
Luar Biasa Baik
3
Jumlah s.d Desember
Target Tahun 2011
107
107
PERSENTASE PENYELESAIAN SOP
SOP (Standar Operasi Prosedur) adalah standar yang dijadikan panduan bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan, sehingga akan memberikan kepastian mengenai apa yang harus dilaksanakan, waktu penyelesaian, dan biaya (bila ada biaya).
Jumlah SOP yang harus diperbaiki/dibuat adalah jumlah SOP yang ditargetkan untuk selesai diperbaiki/dibuat dan SOP
dianggap selesai apabila telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Untuk tahun 2011 direncanakan akan diselesaikan SOP sebanyak 200 SOP dengan target persentase penyelesaian adalah
100%. Pada tahun 2011 telah diselesaikan sebanyak 214 SOP (107%) dengan rincian:
• Telah ditetapkan 60 SOP berdasarkan KEP-55/BC/2011 tanggal 31 Maret 2011 Perubahan ketiga KEP 90/BC/2010
tentang SOP di lingkungan DJBC;
• Telah ditetapkan 63 SOP tahap 2 Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Dirjen BC Nomor KEP-81 tentang Perubahan
keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-90/BC/2009 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi di Lingkungan DJBC;
• Telah ditetapkan 38 SOP tahap 3 Tahun 2011 (2 SOP merupakan SOP Revisi) berdasarkan KEP DIRJEN BC Nomor
KEP-115/BC/2011 hal Keputusan DIRJEN BC tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan DIRJEN BC Nomor KEP-90/
BC/2009 tentang Penetapan Standar Operasi Prosedur di Lingkungan DJBC;
55
• Pada bulan Desember 2011 telah ditetapkan sebanyak 53 SOP sebagaimana ditetap-
1. Perubahan Peraturan
Adanya Perubahan Peraturan yang men-
kan dalam KEP DIRJEN BC Nomor KEP-147/
jadi dasar suatu SOP mengakibatkan SOP
BC/2011
Keenam
yang sudah diusulkan oleh unit kerja harus
atas Keputusan Dirjen BC Nomor KEP-90/
disesuaikan agar tetap sejalan dengan Pera-
BC/2009 tentang Penetapan Standar Prose-
turan yang berlaku.
tentang
Perubahan
dur di lingkungan DJBC.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang
belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan-
Faktor-faktor yang
mendukung pencapaian
target penyelesaian SOP yaitu:
nya
Adanya PMK yang belum ditetapkan pera-
Perencanaan
turan Pelaksanaannya mengakibatkan SOP
Perencanaan yang baik akan mempengaruhi
yang akan ditetapkan harus menunggu
capain kinerja yang diharapkan. Secara umum
hingga Peraturan Pelaksanaannya (Per-
perencanaan penyelesaian SOP untuk tahun
dirjend) ditetapkan terlebih dahulu.
2011 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi usulan-usulan SOP dari
masing-masing unit kerja;
b. Menetapkan judul-judul SOP yang akan
saian SOP pada tahun 2011
yaitu :
urgensi dan kompleksitasnya;
1. Mengidentifikasi jenis layanan yang perlu
batkan dalam pembahasan;
untuk mendukung pencapaian target penyele-
ditetapkan per periode berdasarkan tingkat
c. Mengidentifikasi unit kerja yang akan dilid. Finalisasi dan penetapan SOP.
segera ditetapkan SOP nya;
2. Menentukan Prioritas Penetapan dengan
mengutamakan SOP yang menjadi rekomendasi aparat Pengawasan Fungsional
Koordinasi
(BPK, Itjend dll) dan juga mengutamakan
Pembahasan SOP dilakukan dengan melibat-
SOP yang bersifat pelayanan;
kan unit kerja baik Kantor Pusat maupun unit
3. Mengadakan pembahasan bersama den-
vertikal DJBC sebagai pengguna SOP serta Ba-
gan unit terkait disesuaikan dengan praktek
gian Organisasi dan Ketatalaksanaan Kemente-
layanan yang diselenggarakan oleh unit pe-
rian Keuangan. Pembahasan dilakukan supaya
layanan baik di kantor pusat maupun kan-
kualitas SOP yang dihasilkan dapat meningkat.
tor vertikal DJBC, serta melibatkan Biro Or-
Koordinasi yang baik dengan masing-masing
ganisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian
unit tersebut sangat penting dalam membantu
Keuangan dalam mengasistensi standar/
kelancaran penentapan SOP.
format SOP yang seragam di Kementerian
Selain faktor-faktor yang mendukung dalam
Keuangan;
pencapaian target, dalam penyelesaian SOP
juga menghadapi beberapa kendala yaitu :
56
Kebijakan/program kerja yang dilaksanakan
4. Penyempurnaan Format SOP agar memudahkan unit kerja dalam menggunakan SOP.
PERSENTASE PENYELESAIAN/MODERNISASI
ORGANISASI
ber 2011)
Modernisasi unit organisasi adalah pembentukan unit
organisasi DJBC yang modern, diantaranya melalui pembentukan KPU dan KPPBC
7. KPPBC TMP Teluk Bayur (KEP-121/BC/2011 27 Okto-
Madya,
yang dilakukan
dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas,
kebutuhan penajaman fungsi, adaptasi terhadap perubahan lingkugan strategis, perencanaan pegawai, proses
bisnis, dan value chain.
Menyusul pembentukan 2 (dua) KPU pada tahun 2007,
8. KPPBC TMP Tarakan (KEP-131/BC/2011 tanggal 09
November 2011)
9. KPPBC TMP Nunukan (KEP-131/BC/2011 tanggal 09
November 2011)
10. KPPBC TMP Banjarmasin (KEP-132/BC/2011 tanggal
09 November 2011)
11. KPPBC TMP Samarinda (KEP-132/BC/2011 tanggal
09 November 2011)
pembentukan 3 (tiga) KPPBC Tipe Madya Cukai dan 3
(tiga) KPPBC Tipe Madya Pabean pada tahun 2008, pem-
Meskipun realisasi kinerja modernisasi organisasi dapat
bentukan 9 (sembilan) KPPBC Tipe Madya Pabean pada
mencapai target yang ditetapkan namun terdapat be-
tahun 2009 serta 11 (sebelas) KPPBC Tipe Madya Pa-
berapa kendala yang dihadapi diantaranya :
bean pada tahun 2010. Pada tahun 2011 direncanakan
1. Penerbitan legal formal berupa Peraturan Men-
dilakukan modernisasi sebanyak 11 (sebelas) KPPBC Tipe
teri Keuangan (PMK) yang menjadi payung hukum
Madya Pabean yaitu berdasarkan Peraturan Menteri
membutuhkan waktu cukup lama;
Keuangan nomor 131/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
2. Jadwal kegiatan dari Direktur Jenderal yang harus
disesuaikan dengan waktu peresmian.
Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC.
Kebijakan/program kerja yang dilaksanakan untuk men-
Proses transformasi KPPBC menjadi kantor modern
dukung
pada tahun 2011 dilakukan secara bertahap, dan sam-
Modernisasi Organisasi yaitu :
pai dengan tanggal 31 Desember 2011 telah dilakukan
1. Monitoring usulan Rancangan Peraturan Menteri
pencapaian
target
dalam
Penyelesaian/
transformasi 11 (sebelas) KPPBC menjadi kantor modern
Keuangan
(100%) yakni:
Keuangan kepada Kementerian Pendayagunaan
1. KPPBC TMP Tanjung Balai Karimun (KEP-89/BC/2011
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
tanggal 18 Agustus 2011)
2. KPPBC TMP Jambi (KEP-89/BC/2011 tanggal 18
Agustus 2011)
3. KPPBC TMP Entikong (KEP-106/BC/2011 tanggal 6
Oktober 2011)
4. KPPBC TMP Medan (KEP-120/BC/2011 tanggal 27
Oktober 2011)
5. KPPBC TMP Teluk Nibung (KEP-120/BC/2011 tanggal
27 Oktober 2011)
6. KPPBC TMP Pekanbaru (KEP-121/BC/2011 tanggal
(RPMK) yang diajukan oleh Menteri
2. Pembahasan
Rancangan
Peraturan
Menteri
Keuangan (RPMK) secara intensif bersama Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Keuangan
dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.
3. Monitoring secara berkelanjutan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
4. Mengajukan konsep Keputusan Direktur Jenderal
tentang Penetapan Kantor Modern sesuai dengan
target yang telah ditetapkan.
27 Oktober 2011)
57
PERSENTASE DOWNTIME SISTEM PELAYANAN
IKU ini bertujuan untuk mengukur ketersediaan sistem informasi yang handal dalam rangka meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai dengan tingkat downtime yang seminimal mungkin.
Downtime adalah waktu dimana suatu sistem informasi tidak bisa berfungsi. Waktu pelayanan yang
dilakukan sistem informasi adalah 24 jam sehari selama 1 tahun. Downtime sistem informasi adalah
perbandingan antara jumlah downtime sistem informasi terhadap jumlah waktu pelayanan yang dilakukan sistem informasi. IKU ini memiliki polarisai “minimize” (semakin kecil semakin baik), artinya
nilai aktual/realisasi/pencapaian indikator kinerja diharapkan lebih kecil dari target.
Secara keseluruhan realisasi downtime sistem informasi pada tahun 2011 adalah 0,0197%. Dari 14
kantor pelayanan besar, selama tahun 2011 downtime sistem informasi hanya terjadi di KPPBC Tg.
Perak dan KPPBC Jakarta :
• Downtime yang terjadi di KPPBC Tg. Perak (Bulan Maret) diakibatkan padamnya listrik PLN dan
pada saat yang bersamaan UPS tidak dapat pindah secara otomatis ke genset karena modul dalam
konsisi rusak sehingga terjadi downtime. Untuk memperbaiki masalah tersebut dibutuhkan waktu
kurang lebih 24 jam sampai sistem berjalan normal kembali;
• Downtime yang terjadi di KPPBC Jakarta (Bulan Juli) diakibatkan server hang/ngedump. Untuk
memperbaiki masalah tersebut dibutukan waktu kurang lebih 1 jam sampai sistem berjalan normal kembali.
Rincian realisasi downtime sistem informasi pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:
No.
Kantor
Jam Operasional
Akumulasi
(Januari-Desember)
% Downtime
1
KPU Tg. Priok
24 jam sehari
-
2
KPU Batam
17 jam sehari
-
3
KPPBC Belawan
-
4
KPPBC SH
-
5
KPPBC Tg. Perak
0,32%
6
KPPBC Tg. Emas
7
KPPBC Juanda
-
8
KPPBC Medan
-
9
KPPBC Jakarta
0,01%
10
KPPBC Bekasi
11
KPPBC Purwakarta
-
12 jam sehari
-
12
KPPBC Tangerang
-
13
KPPBC Bogor
-
14
KPPBC Merak
Rata-rata
58
24 jam sehari
Target 2011
(Polarisasi
Minimize)
0,0197%
1%
PERSENTASE PENYERAPAN DIPA (NON BELANJA PEGAWAI)
Dalam rangka menunjang tercapainya tujuan organisasi dibutuhkan adanya perencanaan anggaran yang optimal dan
pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif yaitu dengan menggunakan prinsip penganggaran berbasis kinerja (PBK).
IKU ini untuk mengukur tingkat akurasi perencanaan anggaran dan realisasi pelaksanaan anggaran sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan anggaran.
Capaian IKU dihitung dengan membandingkan antara jumlah realisasi penyerapan DIPA dengan pagu DIPA yang direncanakan. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen yang memuat kegiatan dan jumlah anggaran setiap
satuan kerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyerapan DIPA yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah
realisasi belanja barang dan modal.
Pagu Anggaran DJBC Revisi (non belanja pegawai) tahun 2011 sebesar Rp 1.576,12 Milyar,- sedangkan realisasi penyerapan sebesar Rp 1.273,20 Milyar (80,78%) sehingga capaiannya sebesar 80,78% dari target yang ditetapkan pada tahun
2011 sebesar 80% dengan demikian inidikator pencapaian IKU ini hijau. Berikut rincian realisasi penyerapan DIPA DJBC
tahun 2011 :
Jenis Belanja
Pagu Anggaran 2011*
Barang
1.030.694.266.000
Realisasi
% Penyerapan
923.844.690.772
89,63%
Modal
545.423.171.000
349.355.638.779
64,05%
Jumlah
1.576.117.437.000
1.273.200.329.551
80,78%
Target s.d. Desember
80 %
* Setelah revisi pagu minus belanja pegawai
Realisasi penyerapan DIPA pada tahun 2011 yang tidak dapat mencapai target khususnya untuk penyerapan belanja
modal yang rendah diantaranya disebabkan:
• PAGU sebesar Rp 57,08 Milyar yang dianggarkan sebelumnya terkait dengan pengembangan sistem NSW tidak dapat
terserap. Hal ini disebabkan Pengembangan Sistem NSW pada tahun 2011 diputuskan untuk tetap menggunakan
existing-system sebelum ditetapkan Badan Pengelolanya.
• Pembangunan gedung Kantor Pusat yang dianggarkan sebesar Rp 70 Milyar pada tahun 2011 masih belum terealisasi
sepenuhnya.
Selain faktor-faktor tersebut diatas, secara umum kendala-kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran yaitu :
1. Masih perlunya peningkatan kualitas SDM dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan masih kurangnya pengalaman SDM dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk belanja modal;
2. Adanya keterkaitan dengan pihak diluar Satuan Kerja dalam proses pengadaan barang dan jasa seperti dalam proses
penerbitan rekomendasi/perijinan dari instansi terkait;
3. Terjadinya keterlambatan pengadaan barang dan jasa dikarenakan kekurangan penyedia jasa, lamanya jangka waktu
penghapusan aset serta keterlambatan waktu pengumuman lelang;
4. Adanya batasan revisi anggaran sehingga anggaran untuk kegiatan yang tidak terealisasi tidak dapat direalokasi untuk
kegiatan dan program lainnya.
59
Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka mendorong realisasi penyerapan DIPA pada
tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-73/PB/2011 sebagai berikut :
1. Membuat batasan waktu pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPM) berkaitan dengan SPM-LS
agar proses penerbitan SPM tidak menumpuk pada akhir deadline;
2. Mendorong para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar melakukan inventarisasi pelaksanaan
pekerjaan/kegiatan dan mempercepat proses penyelesaiannya sesuai dengan batas waktu yang
ditetapkan;
3. Melakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan yang dirasa perlu untuk dibiayai dengan
DIPA.
KEGIATAN BIDANG AUDIT
REALISASI PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI
BERDASARKAN LAPORAN HASIL AUDIT
01 JANUARI 2011 S.D. 31 DESEMBER 2011
No
Jumlah Tagihan
BM
BMAD
PPN
PPnBM
1
KPU Priok
61.927.574.000
362.743.000
18.877.203.000
1.861.432.000
2
Banten
61.453.735.145
-
13.318.433.820
25.639.087
3
Direktorat Audit
22.235.620.606
-
23.143.620.201
71.122.969
4
Jatim I
856.136.000
-
35.777.048.506
-
5
Bali - NTB - NTT
12.153.359.692
-
14.055.744.206
136.269.081
6
Riau & Sumbar
2.455.019.014
-
2.066.470.612
-
7
Jakarta
8
Kepri
9
SUMUT
10
Jateng & DIY
478.931.000
11
Jawa Barat
2.056.264.794
12
Kaltim - Kalsel
3,605.553.305
13
KPU Batam
1.024.616.000
1.749.311.822
-
541.318.396
-
842.860.766
-
126.215.061
-
-
-
-
-
263.218.000
-
108.046.673
1.078.000
66.561.000
-
72.037.000
-
472.969.203
-
56.204.620
-
194.093.356.780
362.743.000
115.631.813.286
2.303.349.451
14
Kalbar - Kalteng
15
Sumbagsel
16
Jatim II
17
Maluku, Papua
18
Sulawesi
19
NAD
Total
60
Unit
7.193.261.330
-
1.842.592.624
180.326.847
13.903.421.103
-
72.073.741
13.793.467
1.354.944.000
-
305.231.000
-
-
555.496.000
10.373.000
-
2.649.779.775
-
-
646.491.051
-
-
1.417.807.000
3.315.000
Kendala-kendala di bidang audit dalam pencapaian tahun 2011 adalah sebagai berikut :
i. Adanya sebaran objek audit yang tidak merata antara Kantor Wilayah di daerah Jawa dibandingkan dengan daerah
luar
Jawa sehingga menyebabkan pelaksanaan audit kurang optimal;
ii. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Direktorat / Bidang Audit yang semakin berkurang menyebabkan Audit Coverage
Rasio (ACR) yang semakin menurun;
iii. Adanya sanksi dan/atau denda yang sangat tinggi menyebabkan auditee tidak mampu untuk membayar tagihan audit;
iv. Belum semua unit di lingkungan DJBC melakukan otomasi sehingga menyebabkan perencanaan dan pelaksanaan
audit kurang optimal;
v. Proses penyelesaian keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai masih melibatkan unit audit sehingga pelaksanaan audit kurang optimal;
vi. Adanya permasalahan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi menyebabkan otomasi audit (SIMAUDI) menjadi terganggu.
61
62
REFORMASI
DAN PERCEPATAN
REFORMASI
BIROKRASI DJBC
S
UMBER DAYA MANUSIA
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen utama suatu organisasi. SDM yang dimiliki oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 30 Desember 2011
adalah sebanyak 10.434 orang, dengan rincian sebagai
berikut:
1. Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang
Pangkat / Golongan Ruang
Jumlah
a
b
c
d
e
Golongan IV
120
76
15
9
-
220
Golongan III
2.239
1.433
907
597
-
5.176
Golongan II
1.260
1.409
1.208
1.161
-
5.038
Golongan I
-
-
-
-
-
-
Total
10.434
2. Berdasarkan Pendidikan
No.
Tingkat Pendidikan
Jumlah
Prosentase (%)
S3
9
0,09
1
2
S2
957
9,17
3
S1 / D4
2.578
24,71
4
D3 / Akademi
1.309
12,55
5
Setingkat D1 & D2
2.095
20,08
6
SLTA
3.010
28,85
7
SLTP
383
3,67
93
0,89
8
SD
Total
10.434
100
63
REFORMASI DAN PERCEPATAN
REFORMASI BIROKRASI DJBC
3. Berdasarkan Kelompok Usia dan Tingkat Pendidikan
Kelompok Usia
Pendidikan
18 s.d. 30
31 s.d. 40
41 s.d. 49
50 s.d. 55
56 s.d. 60
0
0
1
92
0
SD
Total
%
93
0,89
SMP
0
1
78
304
0
383
3,67
SMA
371
345
525
1.769
0
3.010
28,85
1.766
300
6
23
0
2.095
20,08
D1/D2
D3
674
484
116
35
0
1.309
12,55
D4/S1
398
1.142
477
552
9
2.578
24,71
S2
11
489
312
138
7
957
9,17
S3
0
4
2
2
1
9
0,09
3.220
2.765
1.517
2.915
17
10.434
100
Total
4. Berdasarkan Jenis Kelamin (Gender)
Jabatan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Eselon I
1
-
1
Eselon II
31
-
31
Eselon III
198
7
205
Eselon IV
1.036
105
1.141
Eselon V
985
155
1.140
PFPD (Fungsional)
155
15
170
Pranata Komputer (Fungsional)
14
3
17
6.703
1.026
7729
9.123
1.311
10.434
Pelaksana
Gender
Total
TARGET DAN PROGRAM KERJA TAHUN 2011
Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia
yang
bekerja di
dalamnya. Di bidang SDM, permasalahan yang umum terjadi adalah masalah terkait kelebihan /
kekurangan pegawai, khususnya dilihat dari kualitas dan tingkat kompetensinya. Maka seiring dengan
ditetapkannya Reformasi Birokrasi, DJBC memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas dan
kompetensi sumber daya manusianya, antara lain dengan:
-
Menerapkan sistem pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai;
-
Menyusun standar kompetensi jabatan struktural setingkat eselon III, IV, dan V serta jabatan pelaksana;
-
Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya;
-
Membentuk assessment center;
-
Melakukan bimbingan dan pelatihan peningkatan kompetensi kepribadian, kepemimpinan, motivasi, dan etika bekerja.
64
Terkait dengan pengembangan SDM-nya, maka DJBC melalui Sekretariat Direktorat Jenderal telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:
No
Sasaran Strategis
Target
IKU
1.
Pembentukan SDM DJBC yang
berkompetensi dan berkinerja
tinggi
Persentase pejabat yang telah memenuhi
standar kompetensi jabatannya
80%
2.
Terlaksananya kebijakan pengelolaan
SDM DJBC dalam meningkatkan
profesionalisme
Persentase penyelesaian program pengembangan SDM
100%
Rasio penyerapan anggaran terhadap total
anggaran pendidikan dan pelatihan di DJBC
85%
Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut di atas adalah:
1. Agar tersedia pejabat yang memenuhi kompetensi sesuai jabatannya, dalam rangka meningkatkan dan mengamankan keuangan dan kekayaan negara;
2. Untuk menghasilkan SDM yang profesional; dan
3. Untuk mengukur upaya DJBC dalam mengembangkan SDM-nya.
Selain program pengembangan pegawai, penerapan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman disiplin) kepada
pegawai juga diperlukan untuk mewujudkan pegawai yang dapat bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel
dalam melaksanakan tugasnya.
Dalam hal punishment (hukuman disiplin) terhadap pegawai, DJBC telah menerapkan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dicabut
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selama tahun
2011, total pegawai DJBC yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 241 orang, dengan rincian sebagai berikut:
No
1
Jumlah
(orang)
Jenis Hukuman
Pemberhentian dengan hormat
2
1
Dasar Hukum
PP 32/1979
2
Pemberhentian sementara
3
Tegoran lisan *
174
PP 53/2010 (Ringan)
PP 04/1966
4
Tegoran tertulis **
29
PP 53/2010 (Ringan)
5
Pernyataan tidak puas secara tertulis
10
PP 53/2010 (Ringan)
6
Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu)
tahun
4
PP 53/2010(Sedang)
7
Penundaan kenaikan Pangkat untuk paling lama
tahun
9
PP 53/2010(Sedang)
8
Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah
untuk paling lama 3 (tiga) tahun
4
PP 53/2010(Berat)
7
Penundaan kenaikan Pangkat untuk paling lama
tahun
5
PP 53/2010(Berat)
8
Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah
untuk paling lama 3 (tiga) tahun
3
PMK 41/ 2011
Total
* ) Tegoran lisan terkait LHKPN **) Tegoran tertulis terkait LHKPN =
=
1 (satu)
1 (satu)
241
166 orang
14 orang
65
Sedangkan dalam hal pemberian reward (penghargaan) kepada Pegawai Negeri Sipil, diatur dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Tanda
Satyalancana Karya Satya. Penganugerahan Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan dari
Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta penuh dengan pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya. Arti penting penghargaan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil adalah bahwa penghargaan tersebut merupakan kebanggaan
yang mempunyai arti sangat penting untuk lebih meningkatkan semangat dalam bekerja. Selama tahun
2011, total pegawai DJBC yang mendapat tanda penghormatan Satyalancana Karya Satya sebanyak 435
orang, dengan rincian sebagai berikut:
Usulan
Realisasi
1
No
Satyalancana Karya Satya 10 Tahun
Kategori
206
190
2
139
131
3
114
114
459
435
Total
Untuk penghargaan di lingkungan DJBC, diberikan kepada pegawai atas dasar pengabdian kerja dan
prestasi kerjanya, yaitu:
Penghargaan berkaitan dengan pengabdian kerja, terbagi menjadi 3 kategori:
a. Pengabdian kerja luar biasa baiknya;
b. Pengabdian kerja amat baik;
66
c. Pengabdian kerja baik.
Penghargaan berkaitan dengan prestasi kerja, terbagi menjadi 3 kategori:
a. Prestasi kerja luar biasa baiknya;
b. Prestasi kerja amat baik;
c. Prestasi kerja baik.
Selama tahun 2011, sebanyak 159 orang pegawai DJBC diberikan penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:
No.
Jenis Penghargaan
1.
Jumlah (orang)
Penghargaan atas pengabdian kerja:
Luar Biasa Baiknya
2
Amat Baik
41
Baik
38
Total penghargaan atas pengabdian kerja
2.
81
Penghargaan atas prestasi kerja:
Luar Biasa Baiknya
26
Amat Baik
47
Baik
5
Total penghargaan atas prestasi kerja
78
Total seluruhnya
159
Penghargaan juga diberikan terhadap pegawai berprestasi untuk lingkup Kementerian Keuangan. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka memperingati Hari Keuangan, agar menjadi motivasi bagi setiap pegawai di lingkungan
Kementerian Keuangan yang terdiri dari berbagai unit Eselon I untuk lebih meningkatkan semangat kerja. Pada tahun
2011, terdapat 1 (satu) orang pegawai DJBC yang mendapat penghargaan sebagai pegawai berprestasi di lingkup Kementerian Keuangan.
PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2011
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait pengembangan sumber daya manusia yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Tahun 2011, yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, adalah sebagai berikut:
No
Sasaran Strategis
IKU
1.
Pembentukan SDM DJBC yang
berkompetensi dan berkinerja tinggi
Persentase pejabat yang
telah memenuhi standar
kompetensi jabatannya
2.
Terlaksananya kebijakan pengelolaan
SDM DJBC dalam meningkatkan
profesionalisme
Persentase penyelesaian
program pengembangan
SDM
Rasio penyerapan anggaran
terhadap total anggaran
pendidikan dan pelatihan
di DJBC
Target
Realisasi
%
80%
86.06%
107.58%
100%
(41 program)
212.2%
(87 program)
212.2%
85%
98.03%
115.33%
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 47/PMK.01/2008 tentang Assessment Center Departemen
Keuangan, DJBC telah melaksanakan assessment bagi pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional setingkat Eselon IV, Eselon V
serta Pelaksana
di lingkungan DJBC. Sedangkan pelaksanaan assessment bagi pejabat Eselon II dan Eselon III dikelola
oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Sumber Daya Manusia.
Jumlah pejabat/pegawai di lingkungan DJBC yang telah mengikuti assessment dan re-assessment pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:
67
Eselon II
:
7 orang
Eselon III
:
47 orang
Eselon IV / PFPD
:
383 orang
Eselon V dan Pelaksana
:
507 orang
Total pejabat yang telah mengikuti assessment / re-assessment sampai dengan tahun 2011 adalah
sebagai berikut:
Eselon
Jumlah
Jumlah Pejabat yang
Telah Mengikuti AC
Persentase Pejabat yang
telah Mengikuti AC
Eselon II
30
30
100%
Eselon III
199
199
100%
Eselon IV/PFPD
1307
1258
96.25%
1536
1487
96.81%
Total
Dari pelaksanaan assessment pejabat-pejabat tersebut diatas, diperoleh nilai kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)-nya yaitu nilai Job Person Match (JPM) sebagai berikut:
Eselon
Eselon II
Jumlah yang telah
mengikuti AC dan
diperoleh hasilnya
30
Jumlah Pejabat
yang Memenuhi
JPM minimal 72%
Persentase Pejabat
yang Memenuhi
JPM minimal 72%
27
90%
Eselon III
199
178
89.45%
Eselon IV/PFPD
1236
970
78.72%
Apabila dibandingkan dengan tahun 2010, maka capaian IKU
“Persentase
pejabat
Persentase
Capaian IKU
(rata2 JPM)
86.06%
yang
telah
memenuhi standar kompetensi jabatannya” mengalami peningkatan. Beberapa langkah strategis yang
telah dilakukan di tahun 2011 adalah:
a. pelaksanaan feedback dan konseling bagi pejabat eselon III dan IV atas hasil assessment yang bersangkutan;
b. mutasi/reposisi pejabat eselon IV; dan
c. re-assessment.
KENDALA DALAM PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2011
Dalam mencapai target kinerja tahun 2011, Bagian Kepegawaian menghadapi kendala, antara lain:
Di bidang pengembangan pegawai:
-
Assessee (pejabat/pegawai yang mengikuti proses assessment) belum memiliki pengetahuan yang
cukup tentang kompetensi dan proses assessment center.
-
Belum ada aturan baku mengenai tindak lanjut hasil dari assessment center, baik penyampaian
hasilnya kepada assessee maupun program pengembangan untuk assessee.
68
Di bidang penegakan disiplin:
-
Sering kurang lengkapnya berkas permasalahan pegawai yang dikirimkan sehingga mengakibatkan penyelesaian
kasus menjadi terhambat.
-
Tidak adanya koordinasi dengan Pengadilan Negeri/Tinggi sehubungan dengan hukuman kurungan/pidana yang
diterima oleh pegawai, sehingga terlambatnya pelaksanaan penjatuhan hukuman disipin.
-
Masih banyak pejabat/pegawai yang kurang memahami masalah proses penjatuhan hukuman disiplin, sehingga
mengakibatkan kasus /permasahan tidak mendapat penyelesaian secara cepat dan tepat.
B. Pilar Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Strategi Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan; pendekatan makro dan
pendekatan mikro. Pendekatan makro dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan (2007 – 2009) yang dilanjutkan dengan Program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian
Keuangan (2010 – 2011). Pelaksanaan program ini mengacu kepada Pilar-Pilar Reformasi Birokrasi yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan dan implementasinya di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai (pendekatan makro) adalah sebagai berikut:
Pilar I: Penataan Organisasi
Konsep Reformasi Birokrasi
Transformasi kelembagaan dengan prinsip-prinsip:
• Pembagian Habis Tugas, Koordinasi, Berkesinambungan, Fleksibilitas, Pendelegasian/Kejelasan
Wewenang, Rentang Kendali, Lini dan staf, Kesatuan
Perintah, Keseimbangan beban kerja, Kejelasan dalam
pembaganan;
• Pengelompokan tugas dan fungsi guna menciptakan
institutional coherence dan one stop service;
• Kejelasan tugas dan fungsi;
• Keseimbangan beban, kualitas, dan hasil kerja;
•Kesesuaian dengan kebutuhan, peraturan perundangan, dan tuntutan stakeholders serta perkembangan lingkungan.
Implementasi di DJBC
1. Implementasi 30 Kantor Modern DJBC yang melakukan perubahan strategis dengan:
a. pembentukan Unit Kepatuhan Internal;
b. pembentukan Unit Bimbingan Kepatuhan dan Layanan
Informasi:
2. Membentuk Pusat Kepatuhan Internal dan Unit Kerja Kepatuhan Internal (UKKI) baik di Kantor Wilayah maupun KPU / KPPBC Tipe Madya dalam rangka fungsi koordinasi Unit Kepatuhan Internal
3. Revitalisasi Fungsi Sarana Operasi melalui pembentukan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) BC tipe B Batam,
4. Membentuk Subdit Narkotika untuk melakukan penajaman
Fungsi Pengawasan Narkotika dan Prekursor
5. Membentuk Subdit Penyuluhan dan Publikasi dalam rangka
optimalisasi fungsi komunikasi publik
69
Pilar II: Penyempurnaan Proses Bisnis (Analisis dan Evaluasi Jabatan serta Analisis Beban Kerja
dan Penyempurnaan SOP)
70
1. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan melalui
penyusunan uraian jabatan, spesifikasi jabatan,
peta jabatan, dan pemeringkatan jabatan.
2. Melakukan Analisis Beban Kerja
1. DJBC telah memiliki Uraian Jabatan untuk:
a) Pejabat Eselon I s.d. Eselon V sebanyak 424
b)Pejabat Tenaga Pengkaji sebanyak 3
c) Jabatan Pelaksana sebanyak 3.008
d)Tenaga Fungsional sebanyak 16
2. DJBC telah melaksanakan Analisis Beban Kerja
dengan hasil :
a) Tingkat Efisiensi Unit (EU) DJBC diatas 1
b)Prestasi Kerja Unit (PU) DJBC dengan kategori A (Sangat Baik)
c) DJBC kekurangan pegawai sebanyak 743
orang (existing condition)
1. Penyempurnaan SOP dengan prinsip Mudah,
Jelas, dan Terukur
2. Penetapan Layanan Unggulan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor-187/KMK.01/2010
1.Penetapan 823 SOP DJBC (SOP Administasi
273; SOP pengawasan 79; SOP layanan 471,
termasuk SOP Layanan Unggulan (21 SOP))
2.Pengembangan program pendukung penyempurnaan proses bisnis, yaitu:
A.Pengembangan Pertukaran Data Elektronik
(PDE) untuk mendukung pelayanan dan pengawasan, yaitu:
a)National Single Window berkoordinasi dengan instansi terkait
b)Sistem Aplikasi Cukai (SAC), Sistem Aplikasi Manajemen Audit (SIMAUDI), Sistem
Aplikasi Direktorat P2 (SIDIA), Aplikasi
Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Aplikasi
Passenger Analyzing Unit (PAU)
B.Pengembangan website sebagai sarana layanan
informasi dan komunikasi yaitu www.beacukai.
go.id dan www.insw.go.id
C.Inovasi dalam Pelayanan dan Pengawasan,
yaitu:
a)Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT)
b)Manajemen Risiko dalam Pengawasan
Peningkatan Disiplin dan Manajemen SDM
1. Peningkatan Disiplin Pegawai
2. Pembentukan Assessment Center (AC)
3. Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi
1. Penyempurnaan Kode Etik Pegawai
2. Penandatangan Pakta Integritas oleh seluruh
pegawai
3. Penerapan daftar hadir elektronik di seluruh kantor
4. Penegakkan hukuman disiplin pegawai (periode
2007 s.d. Agustus 2011 sebanyak 630 orang
dijatuhi hukuman)
5. Pembentukan Tim Assesment Center DJBC (sampai saat ini 96,2% (1.418) Pejabat DJBC Es II, III,
dan IV) telah mengikuti assesment
6. Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi
untuk Pejabat
1. Penyempurnaan SOP dengan prinsip Mudah,
Jelas, dan Terukur
2. Penetapan Layanan Unggulan di lingkungan
Kementerian Keuangan dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor-187/KMK.01/2010
7. Penyelenggaraan Diklat Umum/Teknis bekerjasama dengan BPPK serta optimalisasi P2KP di
masing-masing kantor
8. Dalam proses transformasi kantor modern,
dilaksanakan:
A.Assesment/pemetaan terhadap pegawai di
kantor yang ditransformasikan menjadi kantor
modern
B. Pembekalan/Training dan Retraining dengan
materi:
a)Training Integritas dan Anti Korupsi (kerjasama dengan KPK)
b)Training soft competency (kerjasama dengan lembaga manajemen)
4. Penataan Pola Mutasi untuk perencanaan karir
dan meningkatkan motivasi kerja
5. Penataan Pegawai
6. Pengembangan Manajemen Talenta
7. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
(SIMPEG)
9.Penetapan pola mutasi bagi pejabat / pegawai
DJBC
10. Penataan rekruitment pejabat / pegawai untuk
ditempatkan di kantor modern DJBC khususnya
untuk unit Kepatuhan Internal dan unit Penyuluhan dan Layanan Informasi
11. Sinkronisasi data kepegawaian di Kantor Pusat
DJBC dengan SIMPEG
C. Pembentukan Kantor Pelayanan Utama dan KPPBC Madya
Pendekatan mikro strategi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan dengan pelaksanaan transformasi kantor-kantor pelayanan menjadi Kantor Modern yang mengacu pada Cetak Biru Kantor Modern yang dikembangkan oleh Tim Percepatan Reformasi DJBC.
Sejak tahun 2007 s.d. 2010, telah dibentuk kantor modern sebanyak 28 (dua puluh delapan) kantor dengan rincian 2
(dua) Kantor Pelayanan Utama, 3 (tiga) KPPBC Tipe Madya Cukai dan 23 (dua puluh tiga) KPPBC Tipe Madya Pabean
(lampiran I). Pada tahun 2011, telah dibentuk kantor pelayanan modern sebanyak 11 (sebelas) kantor dengan rincian 7
(tujuh) KPPBC Tipe A2 menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B dan 4 (empat) KPPBC Tipe A3 menjadi KPPBC tipe Madya
Pabean C (lampiran II).
71
Di tahun 2012 akan dilakukan pembentukan kantor pelayanan modern sebanyak 76 kantor dengan
rincian: 2 (dua) KPPBC Tipe A2 menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B, 22 (dua puluh dua) KPPBC Tipe A3
menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean C, dan 52 (lima puluh dua) KPPBC Tipe B menjadi KPPBC Pratama
(lampiran III). Sehingga dari seluruh KPPBC (total berjumlah 115 kantor) akan selesai ditransformasikan
menjadi Kantor Modern pada akhir tahun 2012.
D. Pencapaian Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2011
Pencapaian Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2011 dijabarkan sesuai hasil Piloting
penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Keuangan dengan uji petik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan oleh Tim QA Reformasi Birokrasi Nasional berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1252/M.
PAN-RB/05/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Piloting Monev dan QA Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan Republik Indonesia denga uji petik pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Hasil Piloting penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai mencakup 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi (tingkat mikro), 24 (dua puluh
empat) sasaran, dengan menggunakan 42 (empat puluh dua) indikator dan 76 (tujuh puluh enam) parameter menunjukkan capaian aktual dengan nilai 91,21 dari skor maksimal 100 atau dengan kategori
“sangat baik”. Skor tersebut berasal dari pencapaian aktual pengujian 8 (delapan) area perubahan
sebagai berikut:
No
Area Perubahan/Program
Bobot
Skor
Nilai Akhir
1
Pola Pikir dan Budaya Kerja
10
94,86
9,49
2
Penataan Peraturan Perundang-undangan
10
88,75
8,88
3
Penataan dan Penguatan Organisasi
10
90,00
9,00
4
Penataan Tata Laksana
10
90,50
9,05
5
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
20
96,88
19,38
6
Penguatan Pengawasan
10
87,98
8,80
7
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
10
86,25
8,63
8
Peningkatan Kualitas Layanan Publik
20
90,00
18,00
Jumlah
100
91,21
Tabel di atas menunjukkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan pada Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai berada pada kategori sangat baik dan baik, namun secara keseluruhan masih terdapat area of
improvement sebesar 8,79% untuk mencapai kondisi pelaksanaan reformasi birokrasi yang ideal.
Berdasarkan analisa rasio yang dilakukan oleh Tim QA Reformasi Birokrasi Nasional dapat diketahui
bahwa setiap Rp 1,00 belanja DJBC menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp 50,64 pada tahun
2006 (sebelum reformasi birokrasi) meningkat menjadi Rp 60,47 pada tahun 2010. Setiap Rp 1,00
belanja pegawai menghasilkan Rp 220,08 pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 229,87 pada tahun
2010 dan setiap pegawai DJBC menghasilkan Rp 4,60 miliar penerimaan DJBC pada tahun 2006
72
meningkat menjadi Rp 8,97 miliar pada tahun 2010. Hal ini memberikan gambaran bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan DJBC dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pegawai.
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI
Permasalahan dan Kendala Reformasi Birokrasi
a) Belum seiramanya proses reformasi pada instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan dan pengawasan
Bea dan Cukai
b) Kesadaran masyarakat/pengguna jasa yang masih kurang dalam rangka penegakan ketentuan yang menjadi tugas
DJBC
Tantangan Reformasi Birokrasi
a) Free Trade Agreement
b) Free Trade Zone dan Kawasan Ekonomi Khusus
c) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (M3PEI)
d) Layanan Kepabeanan 24 jam sehari (24/7)
e) Logistic Supply Chain Management
F) Indonesia sebagai daerah pemasaran narkoba
73
74
HUBUNGAN
KERJASAMA
INTERNASIONAL
C
apaian kinerja rumusan kebijakan kerja sama in-
3. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat Direktur
ternasional di bidang kepabeanan yang sesuai dengan
Jenderal kepada Mr. Arjun Goswami, Director of
standar internasional tahun anggaran 2011 adalah seba-
Regional Cooperation and Operations Coordination
gai berikut:
Division of Southeast Asia Department of ADB men-
1. Rumusan Kebijakan tentang Posisi Indonesia dan
genai Survey on Rate of Errors/Ommisions by Private
Agenda Pertemuan serta Agreed Minutes dalam The
1st Bilateral Meeting antara DJBC dan Korea Customs
Service.
Sector in BIMP-EAGA Priority Entry Points.
4. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan mengenai
2. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Position Paper
Rencana Penandatanganan draft Protocol 2 tentang
dari Direktur Jenderal kepada PTRI Jenewa dan Ke-
Designated of Frontier Post dan Protocol 7 tentang
menterian Perdagangan pada Sidang Negotiating
the ASEAN Customs Transit System (ACTS).
Group on Trade Facilitation (NGTF) antara lain:
a. Position Paper DJBC atas Komunikasi China Terkait
Draft Terbaru Post Clearance Audit/Customs Audit;
b. Position Paper DJBC atas Draft Consolidated Text Ne-
5. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan mengenai
Usulan Posisi Nasional atas Rencana Pemberlakuan
Skema Self Certification.
gotiating Group on Trade Facilitation revisi ke-7 (TN/
TF/W/165/rev.7).
75
HUBUNGAN KERJASAMA
INTERNASIONAL
6. Rumusan kebijakan terkait kerja sama regional di tingkat APEC berbentuk surat dari
Direktur Jenderal kepada Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI
mengenai Masukan dan usulan DJBC untuk
posisi nasional atas APEC Self Certification
dan FTA terkait Skema APEC.
7. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat
dari Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Kerja sama Perdagangan Internasional
mengenai Penyampaian kesiapan DJBC
dalam Implementasi Second Protocol to
Amend the Agreement on Trade in Goods of
the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation ASEAN-China.
8. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada Menteri
Keuangan
mengenai
Laporan
Perkem-
bangan Rencana Penerapan Skema Self Certification dalam Kerangka ASEAN Trade In
Goods (ATIGA).
9. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat
76
Direktur Jenderal kepada Direktorat Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan mengenai Pembahasan
materi ROO untuk menghadapi perundingan IE-CEPA putaran ke-4.
77
78
TANTANGAN KE
DEPAN DAN
RENCANA AKSI
S
ecara umum, ada beberapa faktor yang menjadi
d. Perjanjian perdagangan internasional dalam rangka
tantangan DJBC ke depan dimana program antisipasi
Free Trade Agreement (FTA) yang semakin berkem-
terkait sistem pelayanan dan pengawasan di bidang
bang baik secara bilateral maupun multilateral;
Kepabeanan dan Cukai harus dipersiapkan perumusan-
e. Kerangka kerja SAFE Framework of Standards (SAFE
nya, yaitu:
FoS) dari World Customs Organization dan strategi
a. Rencana pembangunan, perluasan dan revitalisasi
institusi kepabeanan dunia dalam menghadapi abad
pelabuhan laut dan bandar udara, Pelabuhan laut:
21 (C 21);
Tanjung Priok, Belawan, Pekanbaru, Jambi, Marunda
f. Adanya tren yang dramatis dalam rangka pencega-
dan Sorong; Bandar udara: Soekarno-Hatta, Kuala
han lalu-lintas dan peredaran narkotika dan bahan
Namu, Makassar, Cilamaya.
adiktif lainnya pada tahun 2015;
b. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan penetapan
KEK di Sei Mangkei (Sumatera Utara) dan Tanjung
Lesung (Banten);
c. Rencana pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN
g. Implementasi Pajak Rokok dan rencana ekstensifikasi
cukai;
h. Rencana pembentukan Badan Keamanan Laut yang
merupakan transformasi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut;
(Asean Economic Community) yang akan diimple-
i. Pengawasan yang lebih efektif terhadap Tempat
mentasikan pada tahun 2020, namun dipercepat
Penimbunan Berikat, KITE, KEK, Kapet dan Kawasan
menjadi tahun 2015 dimana DJBC perlu memahami,
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ);
menyiapkan dan mengimplementasikan salah satu
j. Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang
strategi yang perlu dikembangkan dalam kerangka
selaras dengan perkembangan customer oriented
Customs Integration yaitu: Strategic Plan of Customs
services dan dengan pesatnya perkembangan dunia
Development;
perdagangan dan industry.
79
TANTANGAN KEDEPAN
DAN RENCANA AKSI
Dalam konteks inilah, DJBC telah merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam bentuk program
kerja lanjutan yang dirumuskan secara berkelanjutan dari tahun 2012-2015.
Program dan kegiatan tersebut dirumuskan dalam pilar-pilar sebagai berikut:
1. Legal framework dengan program antara lain: penyelesaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis UU Kepabeanan dan UU Cukai, penyempurnaan penerapan aturan pemasukan barang larangan dan/atau pembatasan, rencana implementasi pajak rokok, dan pengelolaan barang milik
negara.
2. Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain: revitalisasi struktur di Kantor Pusat, optimalisasi pengawasan DJBC di laut, transformasi KPPBC menjadi Kantor
Modern, Capacity building, pembentukan role model untuk implementasi Nilai-nilai Kementerian
Keuangan, pengembangan jabatan fungsional DJBC, dan utilisasi anggaran dengan berbasis kinerja.
3. Sarana dan prasarana dengan program antara lain: penyusunan website DJBC versi bahasa inggris,
peningkatan kualitas perencanaan sarana operasi (kapal patrol, alat pemindai, senjata api dan
anjing pelacak narkotika);
4. Sistem dan prosedur dengan program antara lain: profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, perluasan pengembangan otomasi sistem pelayanan dan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai, pengembangan rencana strategic AEO, pengembangan Tempat Pemeriksaan
Fisik dalam Tempat Pemeriksaan Sementara untuk meningkatkan kelancaran customs clearance,
dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan di Kantor Pos dan terhadap
Perusahaan Jasa Titipan.
Perumusan tantangan ke depan dan rencana aksi diatas merupakan satu kesatuan dengan perumusan
visi Bea dan Cukai di tahun 2020 (Customs 2020) yang pokok pikirannya dapat digambarkan sebagai
berikut:
PAST
80
Speedy Move
Now
TRANSITION
Kondisi
FUTURE
1. LEGAL FRAMEWORK
2. SDM
3. ORGANISASI
4. SISTEM & PROSEDUR
5. SARANA - PRASARANA
6. ANGGARAN
Pilar-pilar legal framework, SDM, organisasi, sistem dan
7. DJBC telah mengoptimalkan perannya di dalam kon-
prosedur, sarana-prasarana dan anggaran merupakan
teks regional dalam bentuk peran aktif dalam arus
faktor kunci pengembangan rencana strategik dan ren-
bebas barang (free flow of goods) dengan strategi
cana aksi menuju Bea dan Cukai tahun 2020 yang sudah
Customs Integration (AEC), kontribusi
dirumuskan oleh DJBC secara integral dan komprehensif.
Priority
pada 8
actions dalam APEC (AEO, NSW dan
Penegakan HAKI), dan pencapaian tertentu dalam
Beberapa indikator keberhasilan bagi visi Bea dan Cukai
arah strategi WCO C21.
tahun 2020 adalah:
1. Legal framework untuk dukungan pelaksanaan tugas
dan fungsi DJBC telah secara optimal ditetapkan beserta SOP untuk implementasinya;
sionalisme serta dapat bersinergi dalam memberikan
pelayanan prima dengan tetap melakukan perbaikan
secara terus-menerus;
telah menata struktur dan
a. Pembangunan Customs Narcotics Intelijen System
(CNIS);
2. SDM DJBC telah mencapai standard integritas, profe-
3. DJBC
Bidang Pengawasan
b. Penyempurnaan Sistem Monitoring Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (SIMONA);
c. Capacity Building meliputi workshop CNT Advance,
Training x-ray/trace detector, pengembangan Anjing
mekanisme
organisasi yang modern secara normatif dan substantif sesuai standard yang telah ditetapkan;
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DJBC mendapatkan dukungan sarana-prasarana dan anggaran
yang optimal;
5. DJBC telah menetapkan dan mengimplementasikan
proses bisnis yang standard, efektif dan efisien;
Pelacak Narkotika (K-9), Asistensi terkait NPP;
d. Koordinasi dengan Subdirektorat Sarana Operasi
dalam hal penyediaan sarana penunjang pengawasan NPP, meliputi :
- Peralatan penditeksi narkotika,psikotropika dan
prekursor (NPP) seperti body scanner, x-ray scanner
dual view, Trace Detector ionscan, portable FTIR,
Narkotest dan Anjing Pelacak Narkotika;
6. DJBC memainkan peran optimal dalam rangka: kea-
e. Permintaan Training Aid asli yang bersumber dari pe-
manan dan fasilitasi perdagangan, pembangunan
nyisihan NPP kasus penindakan kepada Badan Narko-
kemitraan Customs to Customs dan Customs to Busi-
tika Nasional, yang digunakan untuk pelatihan K-9
ness, dan dukungan terhadap efisiensi dan efektivi-
milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
tas manajemen rantai pasokan, sesuai standard yang
ditetapkan dalam SAFE FoS;
81
82
PENDING
MATTERS
B
idang Kepabeanan
1. Direktorat Audit
Pending matters yang belum diselesaikan pada tahun
2011 dan akan dilanjutkan pada tahun 2012 adalah Rancangan Peraturan Direktur Jenderal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor: 200/PMK.04/2011 tanggal 9 Desember 2011
tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai yang terdiri
iii. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-
dari :
kai (RPDJ) tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan
i. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-
dan Audit Cukai;
kai (RPDJ) tentang Standar Audit Kepabeanan dan
Audit Cukai;
ii. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-
iv. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (RPDJ) tentang Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan
dan Audit Cukai;
kai (RPDJ) tentang Sertifikasi Auditor, Ketua Auditor,
v. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-
Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit
kai (RPDJ) tentang Monitoring Tindak Lanjut Hasil
Bea dan Cukai;
Audit.
83
PENDING MATTERS
2. Direktorat Kepabeanan Internasional
Program Kerja
2011
Pencapaian
Kendala
Target dan
Program Kerja
2012
Pending Matters
Keterangan
Indonesia-EFTA
Comprehensive
Economic Partnership Agreement
(IE-CEPA)
Telah dilaksanakan
perundingan hingga
putaran ketiga yang
berlangsung pada tanggal 1-4 November 2011
di Bali
Terdapat perbedaan posisi
antara Indonesia dengan EFTA
mengenai:
- Self-Declaration dalam penerbitan Certificate of Origin
- Skema Importation by Installment
- Importation Requirement
terkait persyaratan SKA
Perundingan
putaran keempat
Perundingan
putaran keempat
KERJA SAMA
MULTILATERAL
Negotiating Group
on Trade Facilitation (NGTF)
Hingga akhir tahun
2011, perundingan
telah menghasilkan
Draft Consolidated Negotiation Text TN.TF.W
Rev.11
Masih banyak terdapat
ketidakpahaman dan ketidaksepahaman antara Developing
Countries dan Least Developing
Countries mengenai pemberlakuan ketentuan WTO. Oleh
karena itu perundingan belum
dapat difinalisasi dan disepakati.
Mematangkan
kembali isi dari
Draft TN.TF.W
Rev.11 dengan
menghasilkan
kesepakatan
yang dapat
menjembatani
kepentingan
pihak Developing
Countries dan
Least Developing
Countries.
Sampai saat
ini, terdapat
beberapa pasal
yang belum
disepakati,
antara lain pasal
10, 11, 12, 13
Section I, serta
keseluruhan
Section II
KERJA SAMA
MULTILATERAL
ATA Carnet
Telah dilakukan
penerjemahan dan
pengkajian Batang
tubuh dan annex A dari
Istanbul Convention
sesuai target yang
direncanakan
a. Penentuan Pemilihan Annex
yang akan diterjemahkan
dan dikaji untuk kemudian
diratifikasi berada pada
KADIN selaku calon National
Issuing Guarantee Agent
(NIGA)
b. Masukan dari KADIN selaku
NIGA mengenai Annex yang
dipilih untuk diratifikasi
hingga akhir tahun 2011
belum diterima
1. Melanjutkan
pengkajian
dan penerjemahan annex
yang akan
diratifikasi
2. Melakukan
koordinasi dan
memberikan
bimbingan
kepada KADIN
agar mempersiapkan diri
sebagai NIGA
Mendorong KADIN agar dapat
menyampaikan
masukan annex
yang dipilih untuk diratifikasi
KERJA SAMA
MULTILATERAL
Penandatangan
Akan ditandatangani pada
ASEAN Finance
Ministers Meeting (AFMM) yang
diperkirakan
akan dilaksanakan pada bulan
April 2012
KERJA SAMA
REGIONAL
c. Dari internal DJBC sendiri
hingga akhir tahun 2011
belum dapat diperoleh database yang spesifik mengenai
tujuan impor sementara
dari seluruh kegiatan impor
sementara Indonesia sebagai bahan pertimbangan Annex yang perlu diratifikasi.
ASEAN Agreement
on Customs (AAC)
Pada ASEAN
Finance Minister
Meeting (AFMM)
ke-12 April 2008
di Danang – Viet
Nam, disepakati
pemberian mandat kepada ASEAN
Customs Forum
untuk melakukan
amendment atas
ASEAN Agreement
on Customs 1997.
Telah diselesaikan pembahasan substansi AAC
yang garis besarnya
antara lain berisi:
a.Customs procedures
and formalities
b.Customs control
c.Tariff Nomenclature
d.Customs valuation
e.Risk managemen.
f.Post Clearance audit
g.Information Exchange
Pemerintah Thailand masih
menunggu masukan akhir dari
parlemennya.
3. Direktorat Teknis Kepabeanan
Beberapa pending matters yang belum selesai pada tahun 2011 dan akan dilanjutkan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
84
1. Untuk kegiatan pemberian ijin importir MITA Jalur
Prioritas dan Non Prioritas, masih ada hal-hal dalam
4. Sekretariat
pembahasan yaitu :
Pending Matters (Hal-hal yang belum terselesaikan di
Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-
Tahun 2011) antara lain: Belum tersedianya gedung
kai tentang Penetapan Perusahaan Uji Coba MITA
arsip yang memadai.
Non Prioritas menjadi importir MITA Non Prioritas
sejumlah 159 Perusahaan dengan dasar pertim-
Bidang Pengawasan
bangan :
a. Pembangunan Customs Narcotics Intelijen System
(CNIS);
a. Rekomendasi dari KPU BC Tanjung Priok.
b. Rekomendasi profil importir dan data pelangga-
b. Penyempurnaan
Sistem
Monitoring
Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor (SIMONA);
ran dari Direktorat P2.
c. Capacity Building meliputi workshop CNT Advance,
c. Rekomendasi dari Direktorat Audit.
Training x-ray/trace detector, pengembangan Anjing
d. Rekomendasi skor registrasi dan data kegiatan
Pelacak Narkotika (K-9), Asistensi terkait NPP;
importir dari Direktorat IKC.
yang akan
d. Koordinasi dengan Subdirektorat Sarana Operasi
melakukan studi dan mempersiapkan program AEO.
dalam hal penyediaan sarana penunjang penga-
2. Pembentukan gugus
tugas
khusus
wasan NPP, meliputi :
3. Akan dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK.04/2008 tanggal
Peralatan penditeksi narkotika,psikotropika dan
16 Desember 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar,
prekursor (NPP) seperti body scanner, x-ray scan-
mengingat dalam pelaksanaan di lapangan terdapat
ner dual view, Trace Detector ionscan, portable FTIR,
beberapa permasalahan yang dapat menghambat
Narkotest dan Anjing Pelacak Narkotika;
pelayanan di bidang ekspor.
e. Permintaan Training Aid asli yang bersumber dari
4. Pembahasan masalah-masalah yang berkaitan den-
penyisihan NPP kasus penindakan kepada Badan
gan FTA akan terus dilaksanakan, antara lain menge-
Narkotika Nasional, yang digunakan untuk pelatihan
nai :
K-9 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
a. Sosialisasi dan asistensi AANZ-FTA PMK AANZ FTA
terbit pada bulan November 2011 dan sampai
saat ini belum diadakan sosialisasi.
b. Transposisi HS 2002 ke 2007 untuk AJCEP.
c. Rancangan PMK yang mencakup keseluruhan FTA
yang telah diberlakukan
Dalam hal pelayanan Penetapan Klasifikasi Sebelum
Impor, direncanakan untuk meng- update peraturan
tentang PKSI melalui rancangan perubahan Kep Dirjen
tentang Layanan dan Prosedur PKSI.
85
86
ISSUE PENTING
DAN INOVASI BARU
I
su Penting
Isu penting yang ada terkait tupoksi Direktorat Kepabeanan Internasional antara lain kesiapan Indonesia
(DJBC) dalam mengantisipasi rencana ditandatanganinya Protocol 2 tentang Frontier Posts dan Protocol 7
tentang ASEAN Customs Transit Systems (ACTS) sebagai
amanat pelaksanaan ASEAN Framework Agreement on
Facilitation Goods in Transit (AFAFGT) 1998.
Dalam tahun 2011 Direktorat Informasi Kepabeanan dan
Cukai memulai langkah pengembangan sistem aplikasi
tersentralisasi.
87
ISSUE PENTING
DAN INOVASI BARU
Inovasi Baru
Pada bulan Desember 2011 telah diselesaikan 3 (tiga) konsep kajian terkait inovasi baru, sebagai berikut:
No
88
Inovasi Baru
Keterangan
1
FTA Unit DJBC
1. Latar belakang:
• Keterlibatan indonesia dalam skema FTA
• Kemungkinan bertambahnya skema FTA
• Banyaknya pertemuan terkait FTA yang cukup menyita waktu dan sumber daya
• Perlu database dan monitoring khusus FTA
2. Kondisi saat ini:
• DJBC memiliki kerja sama non FTA (Customs Forum) dan FTA
• Keterbatasan sumber daya
• Tatalaksana FTA dibuat oleh Dit. TK, tapi kerja sama oleh Dit. KI
3. Identifikasi tugas dan fungsi:
• Tahap negosiasi
• Tahap Implementasi
• Tahap Evaluasi
4. Usulan sebagai unit struktural:
• Perlu unit yang bertanggung jawab penuh dan berkelanjutan
• Unit struktural setingkat Eselon III
• Dit. KI saat ini baru memiliki 3 Subdit, dengan masing-masing 3 Kasi.
2
Atase Keuangan
di China
1. Dasar hukum:
• Surat Menpan No. B/2572/M.PAN/12/2005 tentang Penempatan Atase Keuangan di
Beberapa Perwakilan RI di Luar Negeri
• Peraturan Menlu No. 04 tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik
dan Konsuler
• Kep. Menlu No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
• DJBC memiliki 4 orang pejabat sebagai Atase Keuangan (Singapura, Hongkong,
Jepang, Brussels)
• Neraca Perdagangan Indonesia-Cina yang tinggi
• Cina merupakan mitra Free Trade Area dengan ASEAN
• Surat Keterangan Asal dari Cina perlu mendapat perhatian lebih lanjut
3. Usulan Penambahan Atase Keuangan di China.
3
Eselon IV pada
Perwakilan
DJBC di Brussels
1. Latar belakang:
• WCO adalah satu-satunya organisasi intergovernmental dunia yang menyuarakan
kepentingan Pabean sedunia
• WCO merupakan forum dialog dan kerjasama internasional, dengan jumlah anggota
176 Administrasi Pabean
• Indonesia menjadi anggota WCO sejak tahun 1957
• Atase Keuangan di Brussels tidak hanya menangani kegiatan terkait WCO tetapi juga di
WTO dan Wilayah Eropa secara keseluruhan
• Pertemuan/sidang dalam setahun yang diadakan oleh WCO berjumlah antara 25-30
• Terdapat pertemuan-pertemuan informal yg merupakan bagian dari lobby yg dilakukan negara anggota
• Pertemuan/sidang tersebut hampir seluruhnya dihadiri oleh Atase Keuangan/Bea
Cukai pada KBRI Brussels
• Pd beberapa pertemuan dihadiri pula oleh delegasi DJBC lainnya
• Atase Keuangan/Bea dan Cukai pada KBRI Brussel juga sering ditugaskan untuk menghadiri petemuan/sidang yang diadakan oleh WTO, ASEM, Uni Eropa, dan pertemuanpertemuan lainnya
• Beban kerja Atase Keuangan/Bea dan Cukai pada KBRI Brussel yg sangat tinggi
• Keterbatasan waktu dan biaya dalam pengurusan permohonan izin bagi delegasi dari
DJBC untuk mengikuti sidang/pertemuan
3. Usulan penambahan Eselon IV pada perwakilan DJBC di Brussels.
Pengembangan Authorized Economic Operator (AEO)
BC/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Petun-
1. Studi lebih lanjut terhadap rencana pembangunan
juk Pelaksanaan Penelitian Ulang dan / atau Nilai
program AEO di Indonesia, mencakup cost benefit
Pabean. Penerbitan PMK tersebut bertujuan mem-
analysis serta perbandingan antara program AEO
berikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan
dengan program fasilitas yang
penelitian ulang oleh Direktur Jenderal Bea dan Cu-
sedang
berjalan
seperti MITA;
2. Disseminasi informasi dan pengetahuan tentang
kai atau pejabat yang ditunjuk. Latar belakang diterbitkannya peraturan tersebut mengacu pada :
konsep SAFE Framework of Standard (SAFE FoS)
- Pejelasan pasal 17 UU Nomor 17 tahun 2006,
WCO dan program AEO kepada seluruh pemangku
bahwa Direktur Jenderal dapat menetapkan
kepentingan (internal-eksternal DJBC);
3. Di bidang ekspor, telah diputuskan untuk melakukan
penagihan terhadap PEB yang berpotensi menimbulkan kekurangan pembayaran Bea Keluar akibat
pelanggaran ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 melalui mekanisme penelitian ulang dan audit kepabeanan. Keputusan untuk melakukan penagihan tersebut
sebenarnya mengandung kelemahan karena potensi
kekurangan Bea Keluar disebabkan oleh kesalahan
dalam pelaksanaan pelayanan ekspor oleh KPPBC
untuk komoditi yang terkena Bea Keluar. Keputusan
untuk melakukan penagihan tersebut selain ditujukan untuk pengamanan keuangan Negara juga agar
pegawai/pejabat Bea dan Cukai maupun eksportir
lebih paham tentang ketentuan di bidang ekspor. Total tagihan yang telah dilaporkan adalah sebesar Rp
284.218.113.175,-. Jumlah ini adalah jumlah tagihan
dari 4 kanwil yaitu : Kanwil Kalimantan Bagian Barat,
Kanwil Kalimantan Bagian Timur, Kanwil Riau-Sumbar, dan Kanwil Sumatera Bagian Selatan.
4. Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
: 122/PMK.04/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetpan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi
serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
atau Pejabat Bea dan Cukai. Untuk petunjuk pelaksanaannya telah diterbitkan Perdirjen Nomor : 45/
kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua)
tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan
pabean melalui penelitian ulang dan audit
kepabeanan;
- Pasal 10 PMK Nomor : 51/PMK.04/2008, bahwa
Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan / atau nilai pabean dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran
pemberitahuan pabean impor apabila hasil dari
penelitian ulang berbeda dengan penetapan
Pejabat Bea dan Cukai.
Bidang Pengawasan
Untuk tahun 2012 target dan program kerja yang akan
dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan apa yang telah
dilaksanakan pada tahun 2011. Secara garis besar program kerja tersebut meliputi :
1. Melaksanakan operasi pengawasan kegiatan impor di
pelabuhan laut dan Bandar udara, khususnya di tempat yang rawan terjadinya pelanggaran kepabeanan;
2. Melaksanakan operasi pengawasan atas kegiatan
perusahaan penerima fasilitas KB, GB dan KITE guna
mencegah terjadinya
penyalahgunaan fasilitas
kepabeanan dan cukai;
3. Melaksanakan operasi patrol laut, khususnya di
wilayah perairan Selat Malaka dan perairan Pantai
Timur Sumatera, dan tidak menutup kemungkinan di
89
wilayah perairan lainnya guna
mencegah terjadinya
penyeludupan melalui laut;
4. Melaksanakan operasi pengawasan kegiatan ekspor untuk mencegah terjadinya ekspor fiktif dan ekspor barang
larangan dan pembatasan serta pelarian pajak ekspor
(PE);
5. Melaksanakan operasi pengawasan atas produk hasil
tembakau yang dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai yang bukan haknya (salah personalisasi), dilekati pita
cukai yang tidak sesuai peruntukannya, dilekati pita cukai bekas, tidak dilekati pita cukai (rokok polos) dan pemalsuan pita cukai;
6. Melaksanakan operasi pengawasan atas peredaran
MMEA impor yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita
cukai palsu, pelanggaran lainnya dan pengeluaran MMEA
local yang tidak sesuai prosedur dan/atau tidak membayar cukai;
7. Melakukan
operasi
pemantauan
dan pengawasan
terhadap kegiatan pengangkutan barang antar pulau;
8. Mengkoordinasikan
persiapan
pelaksanaan
Patroli
Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kasti-
ma) di wilayah perairan Selat Malaka yang rutin diadakan
setiap tahun;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai;
10.Pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat insidentil;
11.Pelaksanaan tugas-tugas rutin lainnya
Sedangkat terkait dengan bidang penyidikan target dan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 :
1. Penyelenggaraan pelatihan PPNS baru dan peningkatan
kapasitas PPNS yang telah ada.
2. Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyidikan di kantor-kantor DJBC.
3. Melanjutkan program penyusunan petunjuk material
dan formal penyidikan DJBC.
Menyusun kesepakatan bersama dengan instansi lain terkait
pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai.
90
91
92
PENUTUP
P
encapain kinerja DJBC pada tahun 2011 tidak
kan yang telah dilakukan DJBC. Transparency Interna-
terlepas dari arahan dan bimbingan dari para pimpinan
tional menyatakan bahwa reformasi kepabeanan dan
terutama di jajaran Kementerian Keuangan yang terus
cukai turut berperan dalam mendongkrak nilai Index
mendorong DJBC untuk melakukan perubahan atau
Persepsi Korupsi Negara Indonesia, bahkan WCO se-
reformasi secara menyeluruh baik terkait dengan pe-
bagai wadahnya organisasi kepabeanan dunia menya-
nataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, mau-
takan bahwa program-program yang dilakukan DJBC
pun peningkatan disiplin dan manajemen Sumber Daya
telah berada pada track yang benar. Penilaian Inisiatif
Manusia. Hal ini juga didukung oleh niat yang tulus dari
Anti Korupsi (PIAK) yang dilakukan KPK juga menem-
seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk
patkan DJBC pada peringkat kedua dengan nilai yang
terus memperbaiki diri untuk menjadi institusi yang baik
cukup baik. Untuk itu momentum reformasi harus
sesuai dengan visi dan misinya, serta untuk dapat men-
terus dijaga, dikembangkan, dan dilaksanakan secara
jalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah diamat-
berkesinambungan demi tercapainya tujuan yang dic-
kan oleh undang-undang serta dikawal melalui program
ita-citakan.
reformasi birokrasi yang berkelanjutan (Customs Reform
Pada tanggal 5 November 2010 telah kita canangkan
Sustainability). Program reformasi yang telah dijalankan
Pelaksanaan Program Reformasi Lanjutan Kepabeanan
telah menunjukkan hasil yang positif terkait dengan ki-
dan Cukai. Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan,
nerja dan citra. Hasil survey dari beberapa pihak yang
pencanangan program reformasi lanjutan ini harus
independen juga menunjukkan bahwa terdapat pening-
dapat menjamin tercapainya target penerimaan yang
katan persepsi pengguna jasa terhadap upaya perbai-
dibebankan kepada DJBC, mengurangi keluhan peng-
93
PENUTUP
guna jasa, serta meningkatkan kinerja dan citra
melalui inovasi dan revitalisasi tata nilai dan
budaya kerja, organisasi, system dan prosedur,
serta Sumber Daya Manusia. Program Reformasi Lanjutan dituangkan dalam Matrik Rencana Tindak Program Reformasi Lanjutan Kepabeanan dan Cukai yang meliputi 30 Inisiatif, 74
Strategi, dan 168 program solusi, yang terbagi
menjadi 2 inisiatif rencana tindak terkait tata
nilai dan budaya kerja, 4 inisiatif rencana tindak
terkait organisasi, 21 inisiatif rencana tindak
terkait sistem dan prosedur, dan 3 inisiatif rencana tindak terkait Sumber Daya Manusia.
Dengan rencana tindak tersebut diharapkan tujuan reformasi dapat tercapai yaitu:
1. Mengoptimalkan fungsi utama DJBC sebagai
revenue collector, trade facilitator, industrial
assintance, dan community protector.
2. Memberikan pelayanan yang cepat, efisien,
responsif dan transparan berdasarkan prin-
sip “good governance”.
94
3. Meningkatkan hubungan kemitraan dan
kepatuhan mitra kerja DJBC.
4. Meminimalkan biaya pemenuhan kewajiban
kepabeanan dan cukai (compliance cost).
95
PIMPINAN DJBC
Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal,
Direktur, Kepala Pusat Kepatuhan Internal
dan Tenaga Pengkaji
96
Ir. Agung Kuswandono, MA
NIP. 196703291991031001
DIREKTUR JENDERAL
BEA DAN CUKAI
Ir. Azhar Rasyidi, MA
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
NIP. 196303211991031002
DR. Heri Kristiono, S.H., M.A.
DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN
NIP. 195308161973071001
Drs. Nasar Salim, M.Si
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN
NIP. 195307011981081001
97
Drs. Iswan Ramdana, M.Si
DIREKTUR CUKAI
NIP. 060044391
Ir. Rahmat Subagio
DIREKTUR PENINDAKAN
DAN PENYIDIKAN
NIP. 196411091991031002
Drs. Hanafi Usman
DIREKTUR AUDIT
NIP. 195212291975101001
98
Drs. Frans Rupang
DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL
NIP. 195305101975101001
Drs. Kushari Suprianto, Ak. M.M., M.E.
DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN
KEPABEANANDAN CUKAI
NIP. 196610021991031001
Susiwijono, S.E.
DIREKTUR IKC
NIP. 196907071989121001
Ir. Yusmariza, MA
KEPALA PUSAT KEPATUHAN INTERNAL
NIP. 196504231991031001
99
Ir. B.Wijayanta B. M.,M.A.
TENAGA PENGKAJI BIDANG
PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN
KINERJA ORGANISASI
NIP. 196407031991031001
Mohammad Aflah Farobi, S.Sos., MM
PELAYANAN DAN PENERIMAAN
KEPABEANAN DAN CUKAI
NIP. 196602011986011001
100
DR. Robert Leonard Marbun, S.IP., MPA.
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
KEPABEANAN DAN CUKAI
NIP. 197006231996031001
101

Laporan Kinerja DJBC 2011

Transcription

Similar documents

GST03 - Kastam DiRaja Malaysia

Hasrat Strategik LHDNM - Lembaga Hasil Dalam Negeri

New breed of local

Rangka Kerja Audit LHDNM 2013

Estimates of Federal Government`s Revenue For The Year 2014

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - Kastam DiRaja Malaysia

VELOCITA`. POTENZA. AFFIDABILITA`. BeA Italiana SPA www.bea