Demokrasi di Indonesia

Transcription

1
Sebuah Survei Pemilih Indonesia 2003
151103-NAS-INTRO(1-37)
1
12/2/03, 1:27 PM
2 Demokrasi di Indonesia
151103-NAS-INTRO(1-37)
2
12/2/03, 1:27 PM
3
Sebuah Survei Pemilih Indonesia 2003
Pimpinan Proyek & Editor:
Tim Meisburger
Dewan Editor The Asia Foundation:
Douglas Ramage, Roderick Brazier, Robin Bush,
Hana Satriyo, Zacky Husein, Kelly Deuster,
Wandy N. Tuturoong, Sandra Hamid
Rancangan Kuesioner:
Craig Charney – Charney Research
Laporan:
Craig Charney, Nicole Yakatan, and
Amy Marsman – Charney Research
Penelitian & Studi Lapangan:
Farquhar Stirling, Achala Srivasta, Eko Wicaksono,
Safril Faried, Dindin Kusdinar, Rocky Hatibie – ACNielsen Indonesia
151103-NAS-INTRO(1-37)
3
12/2/03, 1:27 PM
Tentang The Asia Foundation
The Asia Foundation adalah sebuah organisasi nirlaba, lembaga non pemerintah
pemberi hibah yang bekerja untuk mengembangkan keterbukaan dan kemakmuran di
wilayah Asia Pasifik. The Asia Foundation mendukung program-program di Asia untuk
membantu meningkatkan tata pemerintahan dan hukum, reformasi ekonomi dan
pembangunan, partisipasi politik perempuan dan hubungan international.
The Asia Foundation mengutamakan penguatan kepemimpinan dan kapasitas
institusi lokal dan meningkatkan kebijakan publik. Hibah dari The Asia Foundation
diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan dan pelatihan, bantuan teknis, pertukaran,
penelitian kebijakan dan materi pendidikan. Didirikan pada tahun 1954, The Asia
Foundation berkantor pusat di San Fransisco, memiliki 16 kantor di Asia dan sebuah
kantor di Washington, D.C.
Keterangan lebih lanjut hubungi website The Asia Foundation di
www.asiafoundation.org
This publication was made possible through support provided by the U. S. Agency for International Development. The opinions expressed herein are those of the authors and do not reflect the views of the U.S. Agency
for International Development.
Semua foto sampul Kantor Berita Antara, kecuali kanan bawah P.J. Leo
151103-NAS-INTRO(1-37)
4
12/2/03, 1:27 PM
5
Pengantar
Laporan ini menampilkan hasil survei nasional ketiga The Asia Foundation atas pemilih Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur
tingkat pengetahuan pemilih, mempelajari pendapat mereka yang
beragam, serta untuk mengidentifikasi isu-isu penting serta tantangan
yang akan dihadapi oleh pelaksana pemilihan umum serta lembagalembaga lain yang memberikan berbagai bentuk bantuan untuk menghadapi Pemilu 2004 nanti. Jajak pendapat dilaksanakan dari tanggal
25 Juni sampai dengan 10 Agustus 2003 di 32 dari 33 provinsi seluruh
Indonesia. Sampel sebanyak 1,056 ditarik secara random dengan
memperhatikan aspek keterwakilan secara nasional, dan data didapat
dengan wawancara tatap-muka. Selain itu sejumlah 230 over-sample juga
ditarik untuk memungkinkan analisa di beberapa daerah dengan jumlah sampel yang terlalu kecil. Survei ini terlaksana dengan dana dari
U.S. Agency for International Development.
Survei ini adalah satu dari delapan jajak pendapat inovatif untuk me
ngukur demokrasi yang telah didukung oleh The Asia Foundation di
Asia. Pertama dari kedelapan jajak pendapat tersebut adalah penelitian
nasional untuk program pendidikan pemilih Indonesia yang dilakukan
sebelum Pemilu 1999. Kedua adalah penelitian paska Pemilu 1999
yang dilaksanakan pada bulan Agustus di tahun yang sama, ketiga
adalah penilitan di Kamboja tahun 2000, keempat adalah penelitian
untuk sektor peradilan di Indonesia tahun 2001, kelima dan keenam
adalah jajak pendapat di Timor Leste tahun 2001 dan 2002, serta ketujuh adalah penelitian yang juga dilakukan di Kamboja pada 2003. (seluruh jajak pendapat dapat diakses di http://www.asiafoundation.org/
publications/surveys.html).
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah
peningkatan pengetahuan para pemilih Indonesia tentang demokrasi
dan pemilu yang dihasilkan setelah pemilu 1999 masih bertahan, dan
untuk mengidentifikasi secara rinci hal-hal yang belum dikuasai oleh
151103-NAS-INTRO(1-37)
5
12/2/03, 1:27 PM
pemilih sehingga lembaga yang melakukan program pendidikan pemilih dapat secara tepat menjadikan hal-hal tersebut sasaran program
– yang artinya sumber daya dan dana yang terbatas dapat digunakan
secara efektif. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengukur pendapat serta sikap pemilih dalam hal demokrasi dan nilai-nilai
demokrasi di Indonesia, serta untuk membandingkan pendapat serta
sikap tersebut dengan hasil penelitian yang sama di tahun 1999. De
ngan demikian kita dapat mempelajari arah demokratisasi serta mengukurnya dari waktu ke waktu.
Penelitian ini dapat memberikan sumbangan praktis untuk Komisi
Pemilihan Umum (KPU), serta organisasi sipil lain dalam mengembangkan kampanye pendidikan pemilih serta pendidikan kewarganegaraan. Bagi mereka yang melakukan kampanye pendidikan pemilih dan
kewarganegaraan, hasil jajak pendapat yang memperlihatkan dengan
jelas apa yang dibutuhkan ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk
menyusun program dengan dampak yang sebesar-besarnya. Penelitian
ini juga berfungsi sebagai pegangan yang dapat membantu mengukur
secara tepat keberhasilan program yang dilaksanakan oleh para pemberi bantuan serta pelaksana pemilu. Selain itu penilitian ini juga bermakna bagi para pengambil kebijaksanaan, kelompok akademis serta
mereka yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang situasi dan
perkembangan demokrasi di Indonesia.
Douglas E. Ramage
Representative Indonesia
The Asia Foundation
Jakarta, November 2003
151103-NAS-INTRO(1-37)
6
12/2/03, 1:27 PM
7
Daftar Isi
GAMBARAN UMUM
11
PENDAHULUAN
33
LAPORAN NASIONAL
39
BAB 1: SITUASI NEGARA
Arah Negara
Beberapa Alasan Atas Jawaban “Arah yang Benar”
Beberapa Alasan Atas Jawaban “Arah yang Salah”
Beberapa Masalah Terbesar Indonsia
Situasi Ekonomi
Perbedaan Suasana
Kinerja Presiden
Kinerja DPR
Kinerja Wakil Daerah di DPR
Keterasingan politis
Rangkuman
41
BAB 2: PARTISIPASI POLITIK
Keikutsertaan Dalam Pemilihan Presiden
Beberapa Alasan Memberikan Suara Pada Pemilihan Presiden
Beberapa Alasan menolak Memberikan Suara
Pada Pemilihan Presiden
Keikutsertaan Dalam Pemilihan Anggovta DPR
Beberapa Alasan Memberikan Suara Pada Pemilihan DPR
Harapan Terhadap Pemilu 2004
Perbedaan Harapan terhadap Pemilu
Ketertarikan Terhadap Politik
Alasan Keetidaktertarikan pada Politik
Diskusi Politik
Pencalonan Diri untuk Lembaga Perwakilan
Rangkuman
61
151103-NAS-INTRO(1-37)
7
12/2/03, 1:27 PM
BAB 3: BERBAGAI KEBUTUHAN PENDIDIKAN PEMILIH:
PROSEDUR PEMILIHAN DAN PEMBERIAN SUARA
Pengetahuan Mengenai Pemilu Mendatang
Pemahaman tentang DPD
Pengetahuan tentang Tata Cara Pemilihan
Siapa yang Perlu Mendaftar
Tindakan Bila Belum Terdaftar
Pemahaman tentang Tenggat Pendaftaran
Pengetahuan tentang Penyelenggaraan Pemilu
Pengaduan Masalah-Masalah Pemilu
Tanggung Jawab Menangani Sengketa Pemilu
Indeks Proses Pengajuan Keluhan Pemilu
Dampak Hadiah Partai bagi Pemimpin
Kehadiran Satgas Parpol Dalam Kampanye
Rekomendasi Pendidikan Pemilih bagi Seluruh Pemilih
Rekomendasi Pendidikan bagi Kelompok Sasaran Khusus
Rangkuman
79
BAB 4: KEBUTUHAN PENDIDIKAN: KEMAMPUAN MEMPENGARUHI,
LEMBAGA LEMBAGA, DAN PARTAI-PARTAI POLITIK
103
Kemampuan Mempengaruhi
Apa yang Dapat Dicapai Lewat Pemilu
Tugas dan Fungsi DPR
Kedekatan dengan Partai
Memilih Partai Politik
Alasan Memilih partai Tertentu
Perbedaan diantara Partai-Partai
Perbedaan Partai Islam
Tujuan Partai Islam
Ketertarikan Terhadap Pendidikan Pemilih
Rekomendasi Pendidikan Pemilih bagi Semua Pemilih
Rangkuman
151103-NAS-INTRO(1-37)
8
12/2/03, 1:27 PM
9
BAB 5: KEBUTUHAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Ciri-Ciri Negara Demokrasi
Konsekwensi Langsung Demokrasi
Prinsip-Prinsip Demokrasi
Indeks Pemahaman Demokrasi
Dukungan Terhadap Perluasan Kekuasaan Militer
Dukungan Terhadap Kepemimpinan Otoriter
Perempuan Menentukan Pilihannya Sendiri
Toleransi Politik: Rapat Partai
Toleransi Politik: Calon dari Kelompok Masyarakat Yang
Sering Mendapatkan Perlakuan Diskriminatif
Menghapus Larangan Bagi Bekas Anggota PKI
Saran Untuk Program Pendidikan Kewarganegaraan
Bagi Kelompok Target Khusus
Rangkuman
125
BAB 6: JENDER DAN PARTISIPASI POLITIK
Berbagai Masalah yang Dihadapi Wanita
Isu Jender dalam Politik dan Pemilu
Pengaruh Kebutuhan Perempuan dalam Keputusan
Pemberian Suara
Isu-isu Perempuan dan Pemberian Suara
Memberi Suara bagi Calon Perempuan
Jender dan Perwakilan dalam Pemilu
Mengapa Menyukai Perwakilan Laki-laki/Perempuan?
Dukungan bagi Partai dengan Kuota Perempuan 30%
Rangkuman
147
BAB 7: KRIMINALITAS, KEADILAN, DAN KORUPSI
Kekahawatiran atas keselamatan diri
Kejahatan Kriminal
Kepercayaan terhadap Penegakan Hukum
Dugaan Korupsi Dalam Pemerintahan
Penyuapan
Rangkuman
165
151103-NAS-INTRO(1-37)
9
12/2/03, 1:27 PM
BAB 8: SUMBER-SUMBER INFORMASI, PENGGUNAAN
MEDIA DAN BAHASA
Pengantar – Sumber-Sumber Pendidikan Pemilih dan Media
Sumber-sumber Informasi: Berbagai Peristiwa Nasional
Sumber-sumber informasi: Prosedur Pemilu
Kebiasaan Menonton TV
Waktu Menonton TV
Stasiun TV Pilihan
Kebiasaan Mendengar Radio
Waktu Mendengar Radio
Stasiun Radio Pilihan
Sumber-sumber Informasi yang Diminati: Prosedur Pemilu
Organisasi Pendidikan Pemilih yang lebih Diminati:
Informasi Pemilu
Penggunaan Bahasa
Bahasa yang Diminati untuk pendidikan Pemilih
Rangkuman
175
CHAPTER 9: REKOMENDASI BAGI KAMPANYE PENDIDIKAN
193
Pendidikan Pemilih: Tahap Pertama, proses Pemilu
Pendidikan Pemilih: Tahap Kedua, Lembaga-lembaga
dan Partai-Partai Politik
Pendidikan Warga Negara: Nilai-Nilai Demokrasi
dan Toleransi
Kesimpulan
Rangkuman
Demografi Kelompok Sasaran
LAPORAN REGIONAL
209
Bab 1: Perbandingan Antar Daerah
Bab 2: Jawa
Bab 3: Kalimantan
Bab 4: Papua
Bab 5: Sumatera
Bab 6: Sulawesi
151103-NAS-INTRO(1-37)
10
211
231
255
279
303
327
12/2/03, 1:27 PM
11
GAMBARAN UMUM
Laporan ini menampilkan temuan jajak pendapat nasional pemilih Indonesia 2003. Mewakili pandangan pemilih secara nasional, survei ini
dilakukan untuk menyediakan informasi rinci mengenai pengetahuan
dan pandangan calon pemilih tentang politik dan pemilu. Informasi
ini diharapkan akan membantu berbagai lembaga yang tengah merencanakan program pendidikan pemilih untuk merancang kerja secara
akurat menjelang pemilu 2004 mendatang. Jajak pendapat ini dibuat
berdasarkan dua survei yang pernah dilakukan The Asia Foundation
di sekitar masalah pemilu. Pertama, penelitian yang dilakukan sebelum
pemilu 1999 untuk mengidentifikasi kebutuhan program pendidikan
pemilih; dan kedua, penelitian yang dilaksanakan sesudah Pemilu 1999
untuk mengukur dampak program pendidikan pemilih tersebut. Jajak
pendapat kali ini mengulang kembali beberapa pertanyaan dari survei
1999 sehingga berbagai perubahan di sekitar masalah demokratisasi di
Indonesia serta program pendidikan pemilih dapat diukur efektifitasnya
empat tahun setelah Pemilu demokratis paska Suharto.
Penelitian dilakukan dari tanggal 25 Juni hingga 10 Agustus 2003. Sebanyak 1.056 orang diwawancara sebagai sampel representatif yang
diambil secara acak. Sampel terdiri dari mereka yang memenuhi syarat
sebagai pemilih (berusia 17 tahun keatas, atau sudah menikah). Suvei
berlangsung di 32 dari 33 provinsi di Indonesia. Selain itu diambil juga
over-sample sebesar 230 orang: 104 responden di Papua, 72 di Kalimantan, dan 54 di Sulawesi. Over-sample ini dilakukan agar analisa regional
dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut (dan over-sample diturunkan
kembali ke proporsi sebenarnya sesuai dengan sampel nasional untuk
menganalisa temuan nasional). Penelitian ini diselenggarakan atas kerjasama The Asia Foundation dengan Charney Research dari New York,
dan AC Nielsen Indonesia, Jakarta.
151103-NAS-INTRO(1-37)
11
12/2/03, 1:27 PM
Survei kuantitatif ini dirancang berdasarkan temuan dari penelitian
kualitatif dan diskusi kelompok dengan masyarkat umum serta kelompok kecil lain di Jakarta, Yogyakarta, dan beberapa daerah rural di Jawa
Barat. Riset kualitatif dilakukan tanggal 6 sampai 15 Januari, 2003.
Sebagaimana disebutkan di atas, survei kali ini juga merujuk pada
penelitian sebelum Pemilu 1999 yang terdiri atas 1204 wawancara
dan dilakukan pada tanggal 24 Desember hingga 24 Januari 1999, dan
penelitian paska-pemilu 1999 yang terdiri atas 1.008 wawancara, dan
dilakukan antara 8 sampai 31 Juli 1999.
Beberapa hasil penting survei ini dapat dilihat di bawah ini, dan selanjutnya ringkasan pendek dari setiap masalah penelitian dapat ditelusuri
di bagian utama laporan ini.
Temuan Kunci
• Hasil survei ini menunjukkan bahwa pemilih Indodnesia mencapai
keberhasilan yang pantas dicatat dalam upaya melakukan konsolidasi
transisi demokrasi sejak 1999. Walau kritis pada pemimpin dan lembaga-lembaga pemerintahan, pemilih menaruh kepercayaan bahwa
pemilu mempunyai dampak untuk perubahan jumlah mereka yang
berniat untuk ikut serta dalam pemilu sangat besar, dan mereka juga
tampak masih ingat akan hal-hal yang mereka pelajari soal demokrasi
dari kampanye pendidikan pemilih empat tahun silam.
• Namun, di beberapa hal tampaknya pendidikan pemilih dan pendidikan warga dibutuhkan secara khusus. Sebagian besar masyarakat
Indonesia masih tidak mengetahui prosedur baru pemilu, peran pemilu
dan para wakil rakyat, serta prinsip dasar ataupun nilai-nilai demokrasi
seperti soal toleransi politik.
151103-NAS-INTRO(1-37)
12
12/2/03, 1:27 PM
13
• Sejumlah pemilih percaya bahwa negara Indonesia berjalan ke arah
yang benar, namun dibanding dengan 1999 mereka secara nyata tampak kurang optimis.
• Faktor yang paling mempengaruhi penilaian pemilih tentang negara
adalah faktor ekonomi, termasuk soal kemiskinan, kesempatan kerja,
serta harga. Walau telah terjadi stabilitas di tingkat ekonomi makro,
lebih separuh masyarakat merasa bahwa daya beli mereka berkurang
ketimbang empat tahun lalu.
• Kekerasan dan keresahan sosial adalah persoalan terbesar kedua yang
dihadapi Indonesia, tetapi keprihatinan atas soal ini tercatat di peringkat kedua setelah ekonomi.
• Sebagaimana pandangan mereka soal negara, kebanyakan orang
Indonesia memiliki pandangan beragam, walau cenderung positif, tentang Presiden Megawati. Masyarakat juga cenderung menilai positif
atas kerja wakil daerah mereka, dan bersikap lebih negatif pada DPR
secara keseluruhan.
• Hampir semua pemilih berniat untuk menggunakan hak pilih mereka
di pemilu 2004, sebagaimana juga di tahun 1999. Tidak ada tanda
akan terjadinya protes atau golput. Dibanding dengan pemilu lalu, pemilih bahkan tampak lebih yakin bahwa pemilu mempunyai arti – hal
ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kepercayaan akan
keadilan dan pentingnya pemilu.
• Masyarakat Indonesia membutuhkan informasi tentang pemilu yang
akan datang, dan kebutuhan ini harus dipenuhui oleh lembaga yang
melakukan pendidikan pemilih. Kebanyakan pemilih tidak mengetahui
kapan Pemilu akan berlangsung, lembaga kenegaraan apa saja yang
anggotanya akan dipilih, atau tentang pendaftaran dan adanya tenggat
waktu pendaftaran. Beberapa dari mereka bahkan tidak mengetahui
bahwa mereka mesti mendaftar kembali.
151103-NAS-INTRO(1-37)
13
12/2/03, 1:27 PM
• Masyakarat Indonesia tidak berharap banyak dari politik. Sedikit saja
di antara mereka yang merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi
keputusan pemerintah, atau mengetahui bahwa pemilu serta keterwakilan dapat digunakan untuk menyuarakan pandangan serta untuk
memperjuangkan kepentingan mereka.
• Dukungan partai biasanya lebih didasari pada identifikasi emosional.
Kebanyakan pemilih memiliki keterikatan lemah dengan partai politik
dan tidak banyak di antara mereka yang dapat melihat perbedaan antara satu partai dengan lainnya.
• Walau mengaku berminat rendah pada politik dan diskusi politik, pemilih cukup tertarik pada program pendidikan pemilih yang memberi
kesempatan membandingkan dan mengajukan pertanyaan pada partai
politik dan para caleg.
• Peningkatan yang didapat dari usaha pendidikan pemilih tahun 1999
tetap tampak terpelihara, khususnya mengenai demokrasi, partisipasi
perempuan dalam politik, serta toleransi politik.
• Mayoritas masyarakat Indonesia tidak bisa menyebutkan ciri medasar
dari negara demokratis atau mengenali lebih dari tiga di antara tujuh
prinsip dasar demokrasi – sehingga hal ini harus menjadi prioritas
bagi pendidikan warga. Cukup banyak juga yang masih memerlukan
pendidikan soal toleransi pada partai politik yang tidak diminati atau
calon legeslatif dari kelompok yang sering mendapatkan perlakuan
diskriminatif.
• Pemilih pria dan perempuan berbeda pendapatnya tentang pentingnya mendukung anggota DPR perempuan atau tentang para caleg
yang menyuarakan “kebutuhan perempuan” sebagai tema utama
kampanye.
151103-NAS-INTRO(1-37)
14
12/2/03, 1:27 PM
15
• Baik pemilih pria dan perempuan berpendapat bahwa kelompok
perempuan mempunyai kepentingan politik bersama. Mereka juga
bereaksi positif pada calon legislatif yang menyuarakan persoalan
perempuan seperti pendidikan anak perempuan dan keluarga berencana, atau soal kuota 30 persen untuk perempuan di daftar calon
legislatif. Namun, kalau harus memilih di antara caleg yang memprioritaskan kepentingan perempuan atau kepentingan lain, maka pemilih
perempuan dan pria terbagi suaranya – perempuan memilih mereka
yang memprioritaskan persoalan perempuan, sebaliknya dengan pria.
Tetapi, yang patut dicatat adalah masyarakat Indonesia dari berbagai
kepentingan politik menginginkan perempuan untuk maju dan bukan
mundur.
• Kemungkinan kejadian kriminal dan ketakutan akan terjadinya kejahatan tampak rendah, walaupun terlihat peningkatan atas jumlah
laporan soal kekerasan dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat rasa
percaya yang menengah pada polisi dan pengadilan.
• Sebagian orang Indonesia percaya bahwa korupsi di antara pegawai
negeri adalah sesuatu yang memang terjadi. Satu dari tiga pemilih
mengetahui seseorang yang penah memberi uang sogokan pada pegawai negeri atau polisi.
• Televisi adalah media pendidikan pemilih dan pendidikan warga
yang paling penting. Sementara itu ketua RT dan RW mempunyai
peran penting untuk menyebarkan informasi tentang proses pemilu.
Organisasi sosial dan keagaamaan adalah sumber yang dipercaya oleh
pemilih dan temu muka adalah cara yang diperlukan untuk meraih pemilih tanpa televisi atau mereka yang buta aksara.
151103-NAS-INTRO(1-37)
15
12/2/03, 1:27 PM
SUASANA NASIONAL
Demokrasi di Indonesia Tertatih-tatih, tapi masih Berjalan
Pemilih di Indonesia masih melihat keadaan negara secara positif, namun sikap mereka tidak seoptimistis dibanding tahun 1999 saat tujuh
dari sepuluh orang merasa bahwa Indonesia tengah berjalan ke arah
yang benar. Kini, sebagian pemilih (44%) masih percaya bahwa Indonesia berjalan ke arah yang benar tetapi sepertiga dari responden
merasa pesimis dan 18% merasa tak yakin. Kelompok yang menjadi
pahit sikapnya umumnya adalah mereka yang lebih muda, berpendidikan, dan secara ekonomi lebih mampu – sementara itu mereka yang
kurang diuntungkan lebih positif sikapnya.
Sebagian besar pemilih mendasarkan penilaiannya tentang Indonesia
pada persoalan ekonomi, sementara sebagian lain menyebut masalah
kekerasan dan keresahan sebagai dasar sikap penilaian mereka. Persoalan ekonomi – termasuk soal pekerjaan, kemiskinan, harga – disebut
sebagai persoalan terberat Indonesia, dan mereka yang menyebutkan
persoalan ini jumlahnya hampir sama empat tahun lalu (59%). Kemajuan ekonomi makro tampaknya tidak disertai dengan perbaikan taraf
hidup. Lebih dari separuh pemilih (52%) menyatakan bahwa daya beli
mereka menurun dibanding tahun 1999.
Kekerasan dan keresahan merupakan persoalan terbesar kedua, dan
ini disebutkan oleh 20% pemilih. Keprihatinan tentang persoalan lain
tampak juga muncul di antara pemilih, salah satu yang sering diucapkan adalah konflik di Aceh (disebutkan oleh 16% pemilih), korupsi (9%)
dan kriminalitas (7%). Walau keadaan ekonomi dan kekerasan masih
merupakan keprihatinan yang serius, namun isu-isu ini lumrah adanya
di negara yang sedang mengembangkan kultur demokratis – bahkan
keberadaan isu tersebut saat ini menunjukkan bahwa Indonesia tengah
menjalani perjalanan menuju situasi politik yang normal. Empat tahun
151103-NAS-INTRO(1-37)
16
12/2/03, 1:27 PM
17
yang lalu, isu utama berhubungan dengan krisis ekonomi dan masa
transisi politik, sehingga masalah lain seperti kriminalitas dan korupsi
nyaris tidak mendapat perhatian secara nasional.
Pemilih Indonesia cenderung menilai kinerja Presiden secara baik, 48%
menilai positif dan 37% menilai negatif. Penilaian ini berhubungan
dengan penilaian positif namun beragam soal situasi negara. Penilaian
yang diberikan pemilih ini merupakan penilaian yang biasa diberikan
pada pimpinan negara demokratis yang menghadapi masalah namun
bukan menghadapi krisis – pimpinan yang punya kesempatan, meski
bukan kepastian – untuk bisa dipilih kembali. Pemilih Indonesia lebih
kritis terhadap kinerja DPR (39% positif dan 36% negatif), tetapi 54%
puas dengan kinerja wakil daerah masing-masing dan hal ini juga
merupakan pola yang biasa ditemukan di negara demokratis lainnya.
Proporsi pemilih yang mengatakan bahwa pemerintah tidak peduli
akan pikiran mereka meningkat hampir dua kali lipat ketimbang tahun
1999 dan 2003. Di tahun 2003, sekitar 47% merasa bahwa pemerintah
tidak peduli akan pikiran mereka, dan 39% mengatakan sebaliknya.
Rasa terabaikan ini muncul terutama di antara mereka yang berpendidikan atau mereka yang muda – dan sekali lagi, angka-angka ini tidak
jauh berbeda dengan situasi di berbagai negara demokratis lainnya.
PARTISIPASI POLITIK
Tinggi, Tanpa Tanda Golput
Seperti di tahun 1999, mayoritas pemilih berniat untuk berpartisipasi di
pemilu 2004, baik pemilu untuk memilih Presiden (93%) dan anggota
legislatif (91%). Pemilu dilihat sebagai kewajiban warga negara dan
kesempatan untuk memilih pemimpin. Tidak ada tanda-tanda bahwa
akan muncul boikot ataupun ‘golput’, walaupun terlihat ada ketidakpuasan yang cukup tinggi pada politik dan para politisi. Sebab utama
151103-NAS-INTRO(1-37)
17
12/2/03, 1:27 PM
yang diutarakan mereka yang tidak berniat memilih adalah bahwa
mereka tidak mengerti politik dan pemilu, dan hal ini menunjukkan
pentingnya pendidikan pemilih, bukan penolakan untuk berpartisipasi.
Sekitar 48% pemilih menganggap pemilu akan membawa perubahan.
Jumlah ini meningkat tinggi dari situasi sebelum pemilu 1999, walau
memang agak menurun ketimbang suasana setelah pemilu tersebut.
Hanya sekitar 30% pemilih yang menganggap bahwa suara mereka
tidak berarti. Sementara pemilih yang termasuk kelompok yang diuntungkan (berpendidikan, muda, urban, berpenghasilan tinggi) optimistis tentang kemungkinan suara mereka membawa perubahan, namun
sebenarnya peningkatan kepercayaan pada pemilu lebih tampak di
antara mereka yang kurang diuntungkan (kurang berpendidikan, tua,
berpenghasilan rendah, di desa). Sepertinya, sejak 1999, pemilih menaruh kepercayaan akan keadilan dan pentingnya pemilu -- sesuatu yang
nyaris tidak terjadi di jaman Orde Baru, terutama di antara mereka
yang kurang diuntungkan.
Walau di satu sisi partisipasi dalam pemilu tampaknya akan tinggi,
hanya 28% pemilih mengaku tertarik pada politik, hanya 16% mau
mempertimbangkan kemungkinan masuk ke dunia politik bila diberi
kesempatan, 8% membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan
politik. Masalah utama bagi mereka yang tidak tertarik pada politik
menunjukkan adanya keterabaian politik: para pemilih tersebut me
ngatakan bahwa mereka kecewa pada politik, atau tidak menyukainya.
Mereka yang tidak bersedia dicalonkan cenderung datang dari kelompok masyarakat yang juga tidak tertarik pada politik dan diskusi politik,
dan mereka menganggap bahwa mereka tidak memiliki cukup pendidikan atau kekayaan.
151103-NAS-INTRO(1-37)
18
12/2/03, 1:27 PM
19
PENDIDIKAN PEMILIH TENTANG
PEMILU DAN TATACARA PEMILU
Yang Mendasar untuk Semua, dan lebih
Mendalam untuk Beberapa Kelompok
Secara umum pemilih Indonesia tidak banyak mengetahui tentang Pemilu 2003. Tujuh di antara sepuluh orang tidak mengetahui bulan apa
Pemilihan anggota legislatif akan berlangsung, atau apakah pemilih
akan memilih lembaga lain di samping DPR. Sembilan dari sepuluh
pemilih belum pernah mendengar tentang DPD yang akan dipilih
selain DPR, atau apa peran DPD. Pemilih tampak bingung mengenai
cara mencoblos: apakah mereka mesti mencoblos partainya, calon
anggota legislatifnya, atau keduanya. Sangat sedikit dari mereka yang
mengetahui bagaimana calon legislatif yang dipilih akan ditentukan
pemenangnya. Meskipun sebagian besar mengetahui bahwa Presiden
akan dipilih secara langsung, sangat sedikit yang mengetahui apa yang
akan terjadi bila tidak satu calon presidenpun mendapatkan suara mayoritas di putaran pertama pemilihan.
Sebagian besar pemilih mengetahui bahwa mereka mesti mendaftar,
tetapi sekitar 17% tidak yakin apakah pendaftaran perlu atau tidak.
Yang lebih penting untuk diketahui adalah bahwa para pemilih tidak
mengetahui adanya tenggat waktu pendaftaran.
Sebagian besar pemilih tidak mengetahui ke mana mesti menyuarakan
keluhan bila mereka melihat terjadinya kecurangan dalam pemilu:
hanya 23% mengatakan bahwa mereka harus menghubungi KPU atau
Panwaslu. Sebagian pemilih merasa bahwa penyelesaian kecurangan
pemilu di tingkat lokal terpulang pada mereka sendiri.
Sejalan dengan anggapan bahwa “politik uang” bisa mempengaruhi
hasil pemilu, empat dari sepuluh menganggap bahwa pilihan pemilih
dapat dipengaruhi dengan pemberian uang, makanan, atau pemberian
151103-NAS-INTRO(1-37)
19
12/2/03, 1:27 PM
lain. Tetapi, hanya 15% yang mengatakan bahwa pemberian tersebut
akan mempengaruhi pilihan mereka secara pribadi, dan 24% lainnya
masih merasa kurang yakin apakah mereka dapat dipengaruhi atau
tidak.
Temuan-temuan ini menggarisbawahi bahwa semua pemilih memerlukan pendidikan yang paling mendasar tentang pemilu: tanggal, prosedur, lembaga-lembaga yang anggotanya akan dipilih, cara melaporkan
kecurangan. Selain itu, juga diperlukan pendidikan pemilih khusus bagi
kelompok masyarakat tertentu yang tidak mengerti cara-cara pendaftaran serta kemungkinan bisa menjadi sasaran politik uang.
PENDIDIKAN PEMILIH TENTANG
INSTITUSI POLITIK DAN PARTAI POLITIK
Apa yang dapat Mereka Lakukan untuk Kami?
Pemilih Indonesia tidak terlalu banyak berharap dari politik dan para
politisi. Hanya sedikit dari pemilih (15%) yang menganggap bahwa
mereka dapat mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. Hal
ini memperlihatkan rendahnya kesadaran pemilih bahwa mereka dapat
menggunakan pemilu atau wakil rakyat untuk menyuarakan panda
ngan ataupun untuk memperjuangkan kepentingan mereka.
Sedikit pemilih yang dapat secara spontan menyebutkan tujuan pemilu
selain untuk memilih kandidat anggota parlemen, seperti untuk menyuarakan suara dan tuntutan mereka. Nyaris tidak ada yang mengatakan
bahwa pemilu dapat menjadi kesempatan untuk menggantikan anggota pemerintah yang tidak diinginkan atau pun pemerintahan, tampak
bahwa hal ini tidak dilihat sebagai peran pemilu di Indonesia.
Para pemilih mengatakan bahwa fungsi DPR adalah untuk mengawasi Presiden sepertinya yang paling diingat oleh pemilih tentang DPR
151103-NAS-INTRO(1-37)
20
12/2/03, 1:27 PM
21
adalah hal-hal seperti pembebastugasan mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan sejarah konflik antara DPR dan Presiden Megawati
serta mantan Presiden Habibie. Hanya sedikit yang bisa mengutarakan
peran DPR dalam membuat peraturan, menyuarakan pandangan
rakyat, menyetujui anggaran, atau mewakili kepentingan konstituen.
Hal ini mungkin tidak mengejutkan, mengingat kesan kebanyakan pemilih tentang DPR sebagai tukang stempel di jaman Orde Baru.
Pemilih mempunyai kecenderungan untuk memilih partai bukan berdasarkan penilaian atas partai mana yang bisa memperjuangkan kepentingan mereka, sebaliknya mereka lebih mengedepankan kedekatan
emosional. Sedikit pemilih yang mengerti perbedaan antar satu partai
dengan partai lainnya, tiga dari empat pemilih tidak bisa menyebutkan
perbedaan antar partai sama sekali – dan kalaupun ada yang bisa mengutarakan perbedaan antar partai, pengetahuan mereka soal ini sangat
samar-samar. Karenanya, hampir separuh pemilih (47%) tidak mengetahui partai apa yang akan dipilih bila pemilu dilangsungkan esok hari.
Partai-partai politik sendiri juga tidak memiliki basis pemilih yang kuat,
dan sebagian besar mayoritas pemilih adalah mereka yang disebut se
bagai massa mengambang tanpa kedekatan pada partai manapun.
Kenyataan bahwa partai-partai politik belum membuat diri mereka
berbeda, setidaknya demikian kesan yang dimiliki para pemilih adalah
sebuah persoalan besar bagi kampanye politik serta bagi demokrasi
Indonesia pada umumnya. Sulit untuk menuntut tanggung jawab dari
para pejabat pemerintahan atas kinerja mereka, atau untuk mendukung
gagasan yang diperjuangkan mereka, bila partai politik sendiri gagal
untuk mengkomunikasikan perbedaan mereka dalam hal-hal tersebut.
Perhatian massa mengambang dapat diserap oleh partai politik yang
mampu menegaskan perbedaan mereka, daripada melulu melakukan
mobilisasi basis partai mereka sendiri.
151103-NAS-INTRO(1-37)
21
12/2/03, 1:27 PM
Bahkan partai politik yang dianggap sebagai partai Islam tidak dapat
dibedakan secara jelas oleh para pemilih. Empat dari sepuluh pemilih
tidak yakin apa yang membedakan partai Islam dengan partai politik
lain dan lebih dari separuh tidak yakin apa yang mestinya mereka
harapkan dari partai Islam. Mereka yang menyebutkan bahwa partai
Islam adalah partai yang berbeda cenderung menyebutkan alasan keagamaan yang umum: mereka percaya bahwa anggota partai tersebut
beragama Islam, bahwa partai tersebut mewakili Islam, bermoral dan
taat. Hanya sejumlah minoritas yang mengatakan, bahkan di antara
para pendukung partai tersebut, bahwa partai Islam memperjuangkan
syariah Islam atau negara Islam, sehingga suara untuk partai Islam tidak bisa diartikan sebagai mandat untuk memperjuangkan syariah atau
negara Islam.
Walau kurang dari 30 persen pemilih mengatakan bahwa mereka tertarik pada politik, hampir duapertiga ingin mengetahui tentang pandangan calon legislatif dan partai politik dan hal ini menunjukkan
bahwa tingkat ketertarikan pada politik yang rendah lebih berhubungan dengan konotasi buruk yang disangkutkan pada kata “politik”
daripada dengan ketidaktertarikan pada proses politik itu sendiri. Lebih
dari 60% mengatakan bahwa mereka tertarik untuk melihat siaran TV
yang mempertontonkan anggota DPR atau orang biasa mengajukan
pertanyaan pada para menteri kabinet. Mereka juga tertarik untuk
datang pada pertemuan antar rakyat dengan wakil di DPR, dan hampir 60 persen mengatakan tertarik pada forum dan debat politik yang
non-partisan.
Temuan ini menyiratkan pentingnya pendidikan pemilih mengenai masalah institusi politik dan partai. Salah satunya adalah dengan menegaskan bahwa pemilu dan wakil rakyat memberi kesempatan pada publik
untuk menyuarakan pandangan dan memperjuangkan kepentingan
mereka. Sementara itu aspek lain adalah untuk memberi kesempatan
pada masyarakat untuk mempertanyakan calon legislatif dan wakil-
151103-NAS-INTRO(1-37)
22
12/2/03, 1:27 PM
23
wakil partai, dan untuk memberi kesempatan pada warga melihat partai
politik saling mempertanyakan pandangan masing-masing.
ISU-ISU DI SEKITAR PENDIDIKAN WARGA
Ada Tanda Kemajuan, Perlu lebih Banyak
Kebanyakan pemilih Indonesia tidak lancar melafaskan unsur-unsur
demokrasi, namun ada tanda bahwa telah terjadi peningkatan dalam
hal ini. Melalui survei kali ini tercatat bahwa lebih dari separuh pemilih (53%) tidak mampu menyebutkan ciri-ciri demokrasi, tetapi
peningkatan yang dihasilkan dari kampanye pendidikan warga 1999
(yang telah menekan angka ketidaktahuan dari 60%) sepertinya masih
bertahan. Lebih dari itu, mereka yang mampu menyebutkan ciri-ciri
demokrasi kini lebih canggih. Termasuk dalam karakterisitk pemilihan
yang demokratis, mereka menyebutkan keadilan dan hak, pemerintah
yang tanggap – sementara empat tahun lalu hanya sedikit sekali yang
mampu menghubungkan demokrasi dengan apapun kecuali kebebasan
mendasar (termasuk kebebasan pers).
Ketika pemilih ditanya tentang tujuh prinsip yang berhubungan de
ngan demokrasi, sebagian besar mayoritas – berkisar antara 55% sampai 65% dari masyarkat – dapat mengetahui enam dari ketujuh prinsip
tersebut. Termasuk di dalamnya adalah bahwa semua sama di muka
hukum, pemilu, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kesempatan
masyarakat bertanya pada wakil rakyat, kebebasan beragama. Namun,
cukup banyak juga yang masih belum mengatahui hal-hal tersebut di
atas, dan hanya sepertiga pemilih yang dapat menyebutkan empat prinsip dengan benar. Dengan demikian jelas bahwa masih banyak tugas
yang tersisa dalam hal pendidikan warga negara.
151103-NAS-INTRO(1-37)
23
12/2/03, 1:27 PM
Pemilih terbagi hampir sama rata dalam ketujuh prinsip demokrasi:
kendali sipil atas militer. Sepertiga masyarakat melihat hal tersebut sebagai bagian dari demokrasi, sepertiga lainnya mengatakan bukan, dan
sepertiga lain mengatakan tidak yakin. Selain itu, pemilih juga terbagi
hampir sama rata (40% pro, dan 39% anti) dalam hal memberikan hak
kepada Panglima TNI untuk menurunkan pasukan tanpa persetujuan
Presiden dalam keadaan bahaya.
Sebagian masyarakat (53%) mendukung pemerintah yang kuat dan
mampu menegakkan ketertiban, walau hal tersebut mungkin me
ngurangi hak dan kebebasan mereka. Namun, hal ini mungkin lebih
menunjukkan kekecewaan pemilih pada kinerja pemerintah dan bukan penolakkan pada nilai-nilai demokrasi karena perasaan kecewa
ini dinyatakan oleh mereka yang paling kuat ikatannya pada nilai-nilai
demokrasi. Karenanya tuntutan adanya pemerintah yang kuat menunjukkan kebutuhan pemilih akan pemerintah yang lebih baik dan tidak
menunjukkan rasa anti-demokratis.
Survei yang dilakukan setelah pemilu 1999 memperlihatkan bahwa
usaha-usaha pendidikan warga saat itu berhasil meningkatkan tingkat
penerimaan pemilih tentang perempuan agar mengambil pilihan politiknya sendiri, dan peningkatan ini tampaknya masih bertahan. Sekitar
tigaperempat pemilih, baik perempuan maupun laki-laki, tetap berpendapat seperti itu. Namun, mesti diingat bahwa tetap ada seperempat pemilih yang masih perlu diyakinkan tetang hal ini. Mereka kebanyakan adalah kelompok pemilih yang tua dan kurang berpendidikan.
Peningkatan dalam hal toleransi politik yang tercatat setelah usaha pendidikan warga tahun 1999 tampak telah terkikis, tetapi mayoritas (57%)
pemilih mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan partai
yang tidak disenangi untuk berkumpul di daerah mereka. Walau angka
ini masih di atas angka sebelum pemilu 1999, ketika mereka yang memperbolekan pertemuan partai yang tak disenangi hanya 49%, namun
151103-NAS-INTRO(1-37)
24
12/2/03, 1:27 PM
25
angka itu jelas menurun dibanding mereka yang toleran (70%) setelah
pemilu 1999. Temuan lain yang berhubungan dengan toleransi politik
menunjukkan bahwa hanya 46% pemilih bersedia untuk memberi
dukungan pada calon legislatif perempuan, hanya 8% yang bersedia
mendukung keturunan Cina, dan 6% yang bersedia mendukung bekas
tahanan politik.
Di bawah ini adalah dua tema utama untuk kegiatan
pendidikan pemilh:
1) Mendukung nilai-nilai demokrasi, termasuk arti dan prinsip
demokrasi, mendorong perempuan untuk menentukan pilihannya
sendiri, dan mendorong terjadinya diskusi politik.
2) Meningkatkan toleransi politik untuk partai politik yang tak di
senangi dan kesediaan untuk mendukung calon legislatif dari kelompok yang dianggap kelompok “lain”, termasuk perempuan.
Target utama dari pesan-pesan di atas adalah mereka yang kurang
berpendidikan, mereka yang berada di desa, berpendapat rendah,
dan mereka yang tidak mempunyai akses pada media elektronik ataupun cetak.
JENDER DAN PARTISIPASI POLITIK
Kekuatan Isu-isu Perempuan
Persoalan utama bagi perempuan, diutarakan oleh 36% pemilih perempuan, adalah kemiskinan. Kemiskinan juga adalah masalah yang utama
bagi pemilih Indonesia pada umumnya. Setelah kemiskinan, persoalan
terbesar kedua yang dihadapi perempuan adalah hal-hal yang dikaitkan sebagai masalah perempuan, seperti masalah keluarga berencana,
kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan, hak-hak perempuan,
pemerkosaan, dan menurunnya moral. Bila digabungkan, perhatian
151103-NAS-INTRO(1-37)
25
12/2/03, 1:27 PM
pada masalah yang kerap diangap “khas” perempuan ini hampir sama
tingginya (35%) dengan masalah kemiskinan. Baik perempuan maupun
laki-laki sama pandangannya tentang hal-hal tersebut di atas.
Baik pemilih perempuan dan laki-laki menganggap bahwa perempuan
bisa dilihat sebagai kelompok kepentingan. Namun terdapat perbedaan
antara perempuan dan laki-laki dalam sikap mereka untuk mendukung
calon legislatif yang secara khusus mengatakan bahwa mereka adalah
pembela kepentingan perempuan – pada umumnya laki-laki kurang
mendukung ketimbang perempuan untuk calon legislatif tersebut.
Namun, isu-isu perempuan seperti pendidikan anak perempuan dan
keluarga berencana adalah hal yang dianggap penting oleh kedua kelompok. Pemilih dari berbagai kepentingan dan agama, sama sikapnya
dalam hal ini. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pemilih Indonesia baik di desa maupun di kota dari kelompok agama manapun menginginkan perempuan untuk terus memasuki arena publik dan tidak
didomestikasi perannya.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya (lihat bagian toleransi politik) terlihat adanya keragu-raguan untuk memilih perempuan—tidak
sampai separuh pemilih (46%) saja yang bersedia memilih perempuan
untuk menjadi politisi. Walau terlihat adanya perbedaan di antara
perempuan dan laki-laki (51% perempuan mengatakan bersedia memilih perempuan, dan jumlah laki-laki yang bersedia hanya 46%), tetap
mesti diperhatikan bahwa jumlah keseluruhan yang bersedia memilih
perempuan bisa dianggap rendah. Lebih dari enam di antara sepuluh
pemilih mengatakan bahwa mereka lebih cenderung memilih laki-laki
sebagai wakil rakyat. Laki-laki dianggap lebih “kuat”, “tegar”, “pandai”, dan “secara alamiah memang pemimpin.” Mayoritas perempuan
beranggapan demikian, dan di antara pemilih laki-laki anggapan tersebut lebih jamak ditemukan.
151103-NAS-INTRO(1-37)
26
12/2/03, 1:27 PM
27
Namun, walaupun terdapat kecenderungan memilih laki-laki bila
dihadapkan pada pilihan “perempuan” atau “laik-laki”, hasil survei
ini juga menunjukkan bahwa pemilih Indonesia menerima gagasan
peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Hampir separuh
pemilih (49%) mengaku akan mendukung partai yang memenuhi kuota
30% untuk calon legislatifnya, dan hanya satu di antara empat pemilih
mengatakan bahwa mereka tak hendak memilih partai yang memenuhi
kuota tersebut. Dukungan pada partai yang memenuhi 30% kuota ini
dapat dilihat di antara pendukung partai manapun. Karenanya, terlihat bahwa pemenuhan kuota dalam daftar caleg partai, adalah strategi
yang lebih tepat untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan
untuk saat ini. Sebaliknya, mengadu calon perempuan dan laki-laki di
sebuah daerah pemilihan atau untuk posisi tertentu tampaknya bukan
strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi perempuan.
KEJAHATAN, KEADILAN & KORUPSI
Indonesia jarang merasa cemas atas keselamatan pribadi atau keluarganya. Walaupun media melaporkan bahwa terjadi peningkatan
kriminalitas sejak krisis ekonomi tahun 1997, hanya satu dari 7 pemilih
mengatakan bahwa mereka cemas atas keselamatan pribadinya dan
hanya 5% yang mengatakan bahwa mereka pernah menjadi korban
kriminalitas dalam satu tahun belakangan. Angka-angka ini terbilang
rendah dibandingkan dengan standar internasional dan jauh di bawah
angka yang mengukur persoalan yang sama di Amerika Serikat.
Tingkat kepercayaan pada polisi dan pengadilan termasuk dalam ka
tegori sedang. Sekitar 49% mengatakan bahwa polisi telah menegakkan hukum secara adil, dan sekitar 43% mengatakan bahwa mereka
ragu apakah hal tersebut memang sudah dilakukan dengan adil. Sekitar
54% menyatakan bahwa pengadilan menerapkan hukum secara adil,
dan 34% mengatakan tidak. Angka-angka ini tidak banyak berubah
151103-NAS-INTRO(1-37)
27
12/2/03, 1:27 PM
dari tahun 1999. Keragu-raguan paling tampak di antara mereka yang
merasa paling berkepentingan: mereka yang berpenghasilan tinggi,
berpendidikan, dan tinggal di kota besar.
Sebagian besar pemilih (72%) memiliki tingkat kepercayaan yang
tinggi bahwa pengadilan agama akan menerapkan hukum secara adil.
Mereka tampaknya menyetujui hasil kerja pengadilan agama sampai
saat ini. Namun penting diingat bahwa yang menjadi batas yuridiksi
pengadilan agama adalah hanya sengketa perkawinan dan masalah
waris – karenanya tidak benar bila diasumsikan bahwa pemilih akan
memberi tingkat kepercayaan yang sama bila pengadilan agama diberi
mandat untuk menyelesaikan perkara sipil atau kriminal.
Korupsi di kalangan pejabat pemerintah terlihat sebagai hal yang meluas di Indonesia. Tujuh dari sepuluh pemilih percaya bahwa korupsi
memang umum terjadi, bahkan empat dari sepuluh mengatakan bahwa korupsi sangat umum tejadi. Anggapan ini tampaknya didasari pada
pengalaman. Lebih dari sepertiga pemilih mengatakan bahwa mereka
mengetahui seseorang yang pernah membayar uang sogok pada pejabat pemerintah atau polisi dalam lima tahun terakhir.
SUMBER INFORMASI, MEDIA, DAN BAHASA:
TV sebagai Sumber Berita Utama, tetapi Komunikasi
Tatap Muka Penting untuk Kelompok Masyarakat
yang Kurang Diuntungkan.
Pemberi informasi pemilu yang lebih diminati oleh pemilih adalah
mereka yang datang dari organisasi keagamaan dan organisasi sosial.
Pemilih tua, pemilih desa, dan mereka yang tidak memiliki akses pada
TV lebih menyukai organisasi agama; mereka yang muda dan lebih
terpelajar menyenangi informasi dari kelompok sosial. Tidak banyak
pemilih yang memilih KPU, partai politik ataupun kelompok non-parti-
151103-NAS-INTRO(1-37)
28
12/2/03, 1:27 PM
29
san yang memberi materi pendidikan pemilih sebagai sumber informasi
– walau mereka masih mendapat dukungan yang termasuk sedang.
Baik untuk berita nasional secara umum maupun untuk hal-hal yang
menyangkut pemilu, televisi adalah sumber berita yang paling utama
bagi pemilih Indonesia. Tigaperempat pemilih Indonesia mengetahui
perkembangan berita dari televisi dan hampir separuhnya menggunakan TV untuk mengetahui soal pendaftaran dan soal lain yang menyangkut pemilu. Angka ini lebih tinggi ketimbang tahun 1999. Duapertiga pemilih Indonesia kini menonton TV setiap hari atau hampir
setiap hari. Hanya pemilih di atas 50 tahun, mereka yang berpendidikan lebih rendah dari SD, berpenghasilan rendah, atau tinggal di desa
yang menonton TV jauh lebih jarang. Empat dari sepuluh penonton
TV menonton Indosiar, dan dua di antara sepuluh menonton RCTI.
Sedangkan SCTV ditonton oleh satu dari sepuluh pemilih. Jam pena
yangan antara 5 sampai 9 malam adalah jam yang paling tinggi jumlah
penontonnya, dan jam-jam ini paling tepat untuk meraih perhatian
perempuan yang lebih tua, kurang pendidikan, dan tinggal di desa.
Ketua RT dan RW adalah sumber informasi yang paling penting.
Perempuan, terutama yang berusia lebih tua, mereka yang kurang
berpendidikan, dan pemilih dari kelompok kurang mampu, sangat me
gandalkan Ketua RT dan RW untuk mendapatkan informasi. Angka
ketergantungan pada RT/RW sama atau kadang lebih tinggi dengan
ketergantungan mereka pada TV untuk mendapatkan informasi.
Radio bukan merupakan media yang efektif untuk berkomunikasi de
ngan sejumlah besar pemilih. Stasiun radio umumnya kecil dan bersifat lokal, dan hampir separuh pemilih (45%) bukan pendengar radio.
Namun, di beberapa tempat seperti di Papua, radio adalah sumber informasi terpenting. Radio bisa menjadi penting untuk meraih perhatian
pemilih di tingkat propinsi dengan informasi yang relevan untuk daerah
tersebut, seperti untuk forum debat caleg.
151103-NAS-INTRO(1-37)
29
12/2/03, 1:27 PM
Hampir seluruh pemilih lebih menyenangi metode kunjungan rumah
ke rumah dari pada mendengarkan radio untuk mendapatkan informasi pemilu; hal ini terlebih lagi di antara kelompok sasaran pendidikan
pemilih dan pendidikan warga. Sumber dan metode lain untuk program pendidikan pemilih yang diterima oleh setidaknya 30% pemilih
adalah rapat umum, koran, petugas KPUD, dan pemimpin agama.
Tujuh dari sepuluh pemilih sepakat bahwa Bahasa Indonesia adalah
bahasa yang lebih diminati untuk mengkomunikasikan informasi soal
pemilu. Namun, sejumlah masyarakat juga memerlukan informasi
dalam bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa dan Sunda – dan bersama-sama kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari sasaran program pendidikan pemilih dan pendidikan warga.
KESIMPULAN
Rencana Kampanye Pendidikan Pemilih untuk Pemilu 2004
Dua kampanye pendidikan mesti dilakukan sebelum pemilu – satu
menangani persoalan pendidikan pemilih, dan yang lain menekankan
materi pendidikan warga negara. Kampanye ini harus mengikutsertakan materi yang bersifat umum untuk seluruh pemilih dan yang bersifat khusus bagi target pemilih tertentu.
Kampanye pendidikan pemilih awalnya harus difokuskan pada tata
cara pemilu, termasuk persoalan tenggat waktu serta cara memeriksa
apakah seseorang sudah terdaftar atau belum. Tema yang dibutuhkan
oleh seluruh pemilih termasuk hal-hal seperti: waktu pelaksanaan pemilu, tentang DPD, tatacara pemilu, pendaftaran, cara menyalurkan
pengaduan pemilu. Penting juga diberikan materi khusus mengenai
pendaftaran untuk mereka yang tidak berpendidikan formal, buta aksara, atau mereka yang tidak memiliki akses pada televisi, perempuan
terutama yang lebih tua. Mereka juga yang paling membutuhkan materi pendidikan yang bisa menjauhkan pemilih-pemilih tersebut dari
kemungkinan menjual suara mereka pada partai politik. Tahap pen-
151103-NAS-INTRO(1-37)
30
12/2/03, 1:27 PM
31
didikan pemilih ini harus segara dimulai, dengan mengandalkan pada
televisi dan Ketua RT/RW untuk semua masalah yang berhubungan
dengan pemilu, serta dengan mengandalkan organisasi agama serta
sosial untuk kelompok pemilih tertentu.
Tahap kedua dari kampanye pendidikan pemilih harus difokuskan pada
usaha mensosialisasikan peran pemilu dan wakil rakyat serta bagaimana pemilih bisa mendapat manfaat dari kampanye pemilu. Salah satu
aspek dari kampanye ini adalah untuk menyebarluaskan pengertian
bahwa pemilih dapat menggunakan kampanye partai politik serta para
wakil rakyat untuk menyuarakan suara dan memperjuangkan kepentingan mereka. Aspek lain adalah dengan memberi pemilih kesempatan
untuk membandingkan dan mempertanyakan para calon legislatif baik
melalui media maupun secara elektronik. Tahap ini dapat menggunakan TV, radio, pertemuan umum, serta dilakukan pada saat tahap
pertama hampir selesai – sekitar bulan Februari.
Juga disarankan untuk memikirkan kampanye pendidikan warga yang
lebih spesifik untuk sasaran tertentu, terutama mereka yang termasuk
kelompok yang kurang diuntungkan seperti mereka yang buta huruf,
pemilih yang tidak memiliki TV, petani, dan pemilih yang rendah pendidikan formal serta rendah penghasilannya. Tujuan utama kampanye
pendidikan warga negara ini adalah untuk menyebarluaskan nilai-nilai
demokrasi seperti arti demokrasi, partisipasi perempuan, serta toleransi
politik. Kampanye ini bisa dilaksanakan pada akhir atau bersama-sama
dengan kampanye pendidikan pemilih khusus untuk kelompok yang
kurang diuntungkan karena kelompok sasarannya sama. Sebaiknya
kampanye ini mengandalkan televisi, organisasi sosial dan keagamaan,
serta rapat umum.
Sebagai kesimpulan: survei ini memperlihatkan bahwa akar demokrasi
telah mulai tumbuh di Indonesia – namun kebutuhan akan pendidikan
pemilih dan pendidikan warga tetap ada. Empat tahun setelah pemilu
paska Suharto, pemilih Indonesia memperlihatkan tingkat keyakinan
151103-NAS-INTRO(1-37)
31
12/2/03, 1:27 PM
yang lebih tinggi pada Pemilu, pengertian yang lebih mendalam tentang demokrasi, dan mengambil sikap yang agak positif soal keadaan
negara dengan kesadaran tentang persoalan yang dihadapi Indonesia
dan sikap kritis pada pemimpin mereka. Namun demikian, masih
banyak yang harus dilakukan untuk memperkuat proses demokrasi
menjelang pemilu kedua setelah Orde Baru ini.
Patut dicatat bahwa kebutuhan pendidikan pemilih dan pendidikan
warga menjelang pemilu 2004 berbeda dengan kebuhan di sekitar
pemilu 1999. Dalam pemilu 1999 prioritas pendidikan pemilih adalah
untuk meyakinkan pemilih bahwa pemilu akan berjalan dengan adil
dan bebas, dan pemilu itu akan berbeda dengan pemilu di bawah
rejim Suharto. Kini, menjelang pemilu 2004, program pendirikan
pemilih perlu menjelaskan perubahan yang terjadi dalam aturan pemilu agar pemilih mengerti implikasi sistetm yang baru ini. Program
pendidikan pemilih juga harus menekankan pentingnya kompetisi
antar partai yang didasarkan atas hal-hal yang menjadi kepentingan
pemilih, sehingga para pemilih dapat membedakan partai satu dari
lainnya. Selain berbicara soal dasar-dasar demokrasi, toleransi antar
pendukung partai, dan kesetaraan perempuan, kebutuhan pendidikan
warga juga melingkupi hal-hal seperti prinsip yang berhubungan dengan demokrasi, dan kesediaan untuk mendukung mereka yang dianggap “lain”. Jadi, tidak seperti pemilu 1999, prioritas tidak lagi harus
diberikan pada kredibilitas proses pemilu, tetapi harus diberikan pada
usaha mengkonsolidasikan nilai-nilai demokrasi, karena pemilih telah
menganggap pemilu bebas dan adil sebagai sesuatu yang niscaya.
151103-NAS-INTRO(1-37)
32
12/2/03, 1:27 PM
33
PENDAHULUAN
Laporan ini memperlihatkan hasil jajak pendapat yang dilakukan untuk
menilai perkembangan demokrasi di Indonesia, dan untuk membantu
perencanaan program pendidikan pemilih serta pendidikan warga
negara menjelang Pemilu 2004. Hasil dari penelitian ini juga dapat
digunakan sebagai dasar penilitian selanjutnya yang akan mengukur
dampak program pendidikan pemilih dan pendidikan warga, serta
penelitian-penelitian yang mengukur perubahan dalam tingkat pengertian soal proses pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi dari waktu ke
waktu. Laporan survei ini terbagi atas sembilan bagian:
• Suasana Nasional
• Partisipasi Politik
• Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Pemilu dan Prosedur Pemilu
• Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Kemampuan mempengaruhi
politik, Institusi, serta Partai Politik
• Kebutuhan Pendidikan Warga Negara
• Jender dan Partisipasi Politik
• Kriminalitas, Keadilan, dan Korupsi
• Sumber Informasi, Penggunaan Media, dan Bahasa
• Rekomendasi untuk Kampanye
Laporan ini disertai dengan lampiran yang menjelaskan demografi sasaran program pendidikan pemilih dan pendidikan warga.
151103-NAS-INTRO(1-37)
33
12/2/03, 1:27 PM
Metodologi
Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap:
• Tahap 1: Kualitatif – 30 wawancara mendalam yang dilakukan
dari awal Januari 2003 di antara masyarakat umum dan kelompok
elit Indonesia. Penelitian kualitatif ini dilakukan di Jakarta dan Yogyakarta serta di daerah pinggiran kota serta desa pedalaman di Jawa
Barat.
• Tahap 2: Kuantitatif – Survei nasional, melibatkan sampel acak
dengan 1.056 wawancara di 32 provinsi dan over-sample sejumlah
230 wawancara di Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Wawancara
dilakukan dari 25 Juni hinggal 10 Agustus 2003.
Dari AC Nielsen Indonesia, Farquhar Stirling, Achala Srivatsa, Eko
Wicaksono, Safril Faried, Dindin Kusdinar, dan Rocky Hatibie, merancang dan melakukan penelitian lapangan. Craig Charney dari Charney
Research, New York menyiapkan rencana penelitian, kuesioner, dan
laporan kualitatif, serta menulis laporan ini bersama dengan Nicole
Yajatan dan Amy Marsman. Adrianna Best menangani proyek ini serta
memberi dukungan teknis. Dari The Asia Foundation Douglas Ra
mage, Rod Brazier, Robin Bush, Hana Satriyo, Zacky Husein, Sandra
Hamid, Kelly Deuster, Wandy N. Tuturoong, dan Tim Meisburger
memberikan panduan substantif dalam perencanaan penelitian, penyuntingan hasil penelitian, terutama yang berhubungan dengan
situasi sosial dan politik di Indonesia, serta konteks pemilu.
151103-NAS-INTRO(1-37)
34
12/2/03, 1:27 PM
35
Sampel Nasional
Sumatera
Kalimantan
Sulawesi
Papua
Pulau-pulau lain
Jawa
Survei ini didasarkan pada data hasil wawancara yang didapat dari
sampel nasional sejumlah 1.056. Mereka dipilih secara acak secara
proposional dengan populasi pemilih dari setiap daerah dan provinsi.
Ambang kesalahan +/- adalah 3%.
Sampel ditarik dalam dua tahap yang sebanding dengan proporsi
pemilih potensial di setiap daerah. Tahap pertama lokasi wawancara
(kelurahan atau desa) ditentukan secara acak sebanding dengan jumlah penduduk di propinsi setempat. Dalam tahap kedua rumahtangga
dan individu yang akan diwawancara dipilih lagi secara acak. Melalui
proses ini semua pemilih di Indonesia memiliki kesempatan yang sama
untuk terpilih sebagai sampel dan diwawancara.
Wawancara dilakukan oleh 32 dari 33 propinsi di Indonesia. Pengecua
lian hanya di Aceh, yang merupakan 2% dari pemilih potensial, namun
situasi militer setempat tidak memungkinkan dilakukannya wawancara.
Karenanya, penelitian ini mewakili pandangan hampir semua pemilih
di Indonesia.
Sampel terbesar datang dari Jawa (60%), sedangkan Sumatera 20%,
Sulawesi 7%, Kalimantan 5%, dan Papua 1%. Sisanya (7%) datang
dari pulau-pulau lain.
151103-NAS-INTRO(1-37)
35
12/2/03, 1:27 PM
Keterwakilan Sampel
Jender
Laki/Perempuan
Daerah
Perkotaan/Pedesaan
Pendidikan
<SD/SD/Lanjutan
Usia
17-35/lebih dari 35
Sesungguhnya
50% / 50%
Sampel
50% / 50%
43% / 57%
44% / 56%
22% / 37% / 40%
22% / 37% / 41%
52% / 47%
52% / 48%
Dengan sedikit penyesuaian atas beban, sampel yang digunakan dalam
survei ini mencerminkan populasi masyarakat Indonesia dewasa sebagaimana tercatat dalam Sensus Nasional 2000. Dalam hal jender,
sampel terbagi persis 50% untuk pria dan perempuan – angka yang
persis sama dengan Sensus 2000. Sekitar 44% dari responden tinggal
di daerah urban, dan 56% tinggal di daerah rural. Angka-angka ini sebanding dengan angka sensus yang menyebutkan bahwa 43% masyarakat Indonesia tinggal di daerah urban dan 57% rural. Dalam hal usia,
52% dari sampel berusia sekitar 17-35 tahun, sementara 48% lainnya
di atas 35. Angka inipun bisa disandingkan dengan angka sensus yang
mencatat bahwa 52% di bawah 35 dan 47% di atas 35. Jadi, survei ini
akurat mencerminkan pendapat pemilih Indonesia.
Karena sampel ini betul-betul bersifat nasional dan acak, maka survei
ini mewakili semua bagian dari populasi di Indonesia dengan proporsi
yang tepat. Karena itu, hasil dari penelitian ini mencerminkan panda
ngan pemilih dari hal jender, rural-urban, dan lapisan usia. Karena itu
pendapat dan pandangan yang tercatat melalui survei ini juga sangat
mewakili pendapat dan pandangan pemilih pada umumnya. Ambang
kesalahan penelitian ini adalah +/- 3% untuk sampel nasional, dan
agak lebih tinggi untuk pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan
sub-sampel.
151103-NAS-INTRO(1-37)
36
12/2/03, 1:27 PM
37
Sampel Nasional dan Over-Sampel
Selain sampel nasional acak, untuk beberapa daerah diberikan oversampel agar dapat ditarik hasil yang bermakna untuk daerah-daerah
tersebut. Tanpa over-sampel tidak ada analisa yang dapat dilakukan
atas sub-sampel di daerah tersebut karena jumlahnya terlalu kecil.
Daerah yang diberikan over-sampel adalah Sulawesi, Kalimantan, dan
Papua. Total over-sampel adalah 230 wawancara, sehingga jumlah seluruh wawancara dalam survei ini adalah 1.286. Dengan over-sampel
jumlah wawancara di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua adalah 127,
122, dan 113. Namun, ketika menganalisa hasil nasional, maka daerah
yang diberikan over-sampel diturunkan kembali jumlah sampelnya ke
proporsi yang sebenarnya, sehingga daerah-daerah tersebut tidak terlalu besar keterwakilannya.
151103-NAS-INTRO(1-37)
37
12/2/03, 1:27 PM
Situasi Nasional 39
LAPORAN NASIONAL
161103-NAS-CHP1(39-58)
39
11/19/03, 12:51 PM
161103-NAS-CHP1(39-58)
40
11/19/03, 12:51 PM
Situasi Nasional 41
BAB 1
Situasi Nasional
• Situasi Negara
• Beberapa Alasan Atas Jawaban “Arah yang Benar”
• Beberapa Alasan Atas Jawaban “Arah yang Salah”
• Beberapa Masalah Terbesar Indonesia
• Situasi Ekonomi
• Perbedaan Suasana
• Kinerja Presiden
• Kinerja DPR
• Kinerja Wakil Daerah di DPR
• Keterasingan Politis
• Rangkuman
161103-NAS-CHP1(39-58)
41
11/19/03, 12:51 PM
161103-NAS-CHP1(39-58)
42
11/19/03, 12:51 PM
Situasi Nasional 43
Situasi Negara
Secara umum, apakah menurut Anda keadaan di Indonesia saat ini sedang
bergerak menuju ke arah yang benar, ataukah Anda merasa bahwa keadaan
sedang bergerak menuju ke arah yang salah? [Q.29]
Benar
Salah
Dalam skala nasional, pemilih Indonesia masih memiliki kecenderungan sedikit positif dalam menyikapi situasi negara, walaupun kecenderungan seperti ini tercatat telah menurun semenjak bulan Juli 1999,
seiring dengan berkurangnya euforia terhadap demokrasi dengan masih memprihatikannya dan masalah ekonomi. Empat tahun yang lalu,
tujuh dari sepuluh orang (71%) merasa negara bergerak menuju arah
yang benar. Saat ini, jumlah jawaban serupa tercatat mencapai 44%,
sementara sepertiganya (34%) percaya bahwa negara bergerak menuju
arah yang salah dan 18% sisanya tidak yakin.
Menurunnya angka optimisme di Indonesia mencerminkan beberapa
masalah nyata yang saat ini dihadapi para pemilih di Indonesia. Hanya
saja, penting untuk dicatat, bahwa masih ada sejumlah pemilih yang
berharap terhadap arah pergerakan Indonesia. Hal ini menggambarkan jelas bahwa pemilih di Indonesia masih lebih optimis dibandingkan
dengan pemilih di beberapa negara demokrasi lainnya yang sudah
lebih mapan. Sebagai contoh, jajak pendapat terakhir di Amerika Seri-
161103-NAS-CHP1(39-58)
43
11/19/03, 12:51 PM
kat menunjukkan bahwa hanya 38% pemilih mereka yang menyatakan
bahwa negara mereka bergerak menuju arah yang benar, sementara
50% lainnya menyatakan hal sebaliknya1. Turunnya angka optimisme
ini tetap menimbulkan keprihatinan, walau tidak dalam taraf yang
mengkhawatirkan.
Pemilih Indonesia yang berusia muda dan menamatkan pendidikan
lanjutan tercatat sebagai mereka yang lebih pesimis dibandingkan
dengan mereka berusia yang jauh lebih tua dan kurang berpendidikan.
Penjelasan ini terlihat dari perbandingan, hampir empat di antara sepuluh pemilih (39%) di bawah usia 35 tahun yakin negara bergerak menuju arah yang salah, sementara hanya 29% dari mereka yang berusia 35
tahun ke atas memilih jawaban sama. Fakta ini jelas memperlihatkan
penurunan hingga 25 poin dari hanya 14% pemilih di tahun 1999 yang
yakin bahwa negara bergerak menuju arah yang salah.
Tercatat bahwa 38% mereka yang tidak puas dengan gerakan arah ne
gara adalah pemilih yang menamatkan pendidikan lanjutan, berbanding dengan angka 24% dari mereka yang tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar. Sementara 40% pemilih Indonesia yang menamatkan sekolah agama Islam (pesantren atau madrasah) memilih jawaban
negara bergerak menuju arah yang salah, juga 44% dari mereka yang
mengenakan pakaian muslim tidak puas dengan arah negara saat ini.
Kelompok tunakarya juga berada di antara mereka yang paling tidak
puas dengan arah negara, dengan angka mencapai 50% menyatakan
negara bergerak ke arah yang salah. Sementara jumlah tunakarya yang
memberikan jawaban serupa di tahun 1999 hanya 15%.
Hal sebaliknya justru terjadi di kalangan pemilih yang sering mengadakan diskusi politik, mereka cenderung percaya bahwa Indonesia
bergerak menuju arah yang benar (57%). Hal serupa juga terjadi di
antara kalangan yang memiliki ketertarikan pada politik, mereka mencatat angka optimisme hingga 50%
1 Jajak pendapat NBC News-Wall Street Journal, Sept 2003
161103-NAS-CHP1(39-58)
44
11/19/03, 12:51 PM
Situasi Nasional 45
Beberapa Alasan Atas Jawaban “Arah yang Benar”
Mengapa Anda mengatakan demikian? (Alasan diberikan oleh
5% responden atau lebih) [Q.30 base 364]
Ekonomi
Situasi
Kebebasan/
yang lebih kebebasan
tenang
berbicara
Reformasi/ Demokrasi Pemerintahan
perubahan
baru
Tidak
tahu
Alasan bagi mereka yang optimis akan keadaan Indonesia adalah
pemulihan ekonomi (33%) dan situasi negara yang lebih tenang (29%).
Sementara 21% mengemukakan faktor politik alasan sikap optimisme
mereka – adapun faktor politik tersebut meliputi: kebebasan, kebebasan
berpendapat, kemajuan demokrasi, serta pemerintahan baru. Pada tahun 1999, lebih dari setengah (53%) di antara mereka yang memberikan
respon positif tentang keadaan negara menyebutkan reformasi dan perubahan situasi politik sebagai alasan utama, sementara sekitar seperempatnya (25%) menyebutkan alasan ekonomi
Para pemilih berusia lebih tua dan kurang berpendidikan mengemukakan bahwa situasi yang lebih tenang adalah alasan mengapa mereka masih bisa berharap pada situasi negara. Pemilih yang lebih muda dan lebih
berpendidikan lebih melihat tanda-tanda pemulihan ekonomi sebagai
alasan sikap optimistis mereka.
161103-NAS-CHP1(39-58)
45
11/19/03, 12:51 PM
Beberapa Alasan Atas Jawaban “Arah yang Salah”
Mengapa Anda mengatakan demikian? (Alasan yang diberikan oleh
5% responded atau lebih) [Q. 31 base 364]
Ekonomi/
kenaikan
harga
Kekerasan
Korupsi/ Kriminalitas
pemerintahan
mengecewakan
Krisis
Perang di
Aceh
Keadaan ekonomi, terutama masalah tingginya angka pengangguran
dan kenaikan harga, tercatat sebagai alasan utama bagi mereka yang
bersikap pesimistis akan arah negara ini. Dua pertiga (67%) dari mereka yang tidak puas dengan situasi Indonesia mengemukakan bahwa
keprihatinan bersumber pada keadaan ekonomi. Diikuti kemudian
dengan kekerasan politik: hampir empat dari sepuluh orang (49%)
menyebut soal kekerasan dan kerusuhan. Selain masalah ini, tercetus
juga serentetan persoalan lain, termasuk di antaranya tidak efektifnya
pemerintahan, seperti dikemukakan oleh 11% pemilih, korupsi (10%),
kriminal (8%), dan konflik di Aceh (7%)
Pada tahun 1999, jumlah mereka yang pesimis dan prihatin terhadap
keadaan ekonomi tercatat sama dengan hasil penelitian ini. Mengenai
kekerasan, walau tetap menempati tempat kedua, tetapi terlihat adanya
penurunan hingga 10 poin ( dari 46% menjadi 36 %). Pada tahun 1999
alasan penting lain yang secara menyeluruh menimbulkan pesimisme
adalah persoalan di sekitar transisi menuju demokratisi: krisis secara
umum dan kekhawatiran akan tindakan represif.
161103-NAS-CHP1(39-58)
46
11/19/03, 12:51 PM
Situasi Nasional 47
Mengedepannya persoalan seperti kesalahan pemerintah menangani
negara, korupsi, kriminal, dan konflik regional sebagai keprihatinan
publik pada survei ini harus diperhatikan karena pemilih Indonesia secara nyata memang prihatin atas keadaaan tersebut. Namun, patut juga
disebutkan di sini bahwa segenap kekhawatiran tersebut adalah hal
yang sangat umum dialami oleh negara-negara yang sedang menuju
arah demokratisasi – dan mengedepannya persoalan-persolan tersebut
adalah tanda bahwa politik di Indonesia secara perlahan tengah mengalami ”kewajaran”.
Beberapa Masalah Terbesar Indonesia
Merunut Anda, apakah masalah terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini?
Dan sesudah itu, apakah yang menjadi masalah tersebusar selanjutnya? (Jawaban
disatukan, disebutkan oleh 5% responden atau lebih) [Q.32/33]
Ekonomi
Kekerasan
Aceh
Korupsi
Kriminalitas
Seperti tahun 1999, masyarakat Indonesia melihat persoalan ekonomi
sebagai masalah yang terbesar. Hampir enam dari sepuluh (59%), angka mayoritas yang cukup signifikan, menyebut ekonomi atau kenaikan
harga sebagai dua masalah utama yang dihadapi negara ini. Sementara
seperlima atau 20% menyebutkan kekerasan sebagai masalah utama.
161103-NAS-CHP1(39-58)
47
11/19/03, 12:51 PM
Namun demikian sejak 1999 terlihat penurunan jumlah orang yang
menyebut kedua masalah tersebut sebagai masalah utama di Indonesia
(masing-masing mencapai 5 dan 3 poin). Saat ini sebanyak 16% pemilih
justru menyebut soal konflik Aceh sebagai masalah terbesar, hal yang
sama sekali tidak disinggung tahun 1999, namun memanas di awal
sebelum jajak pendapat tahun 2003 dilaksanakan. Selain itu masalahmasalah seperti korupsi (naik dua poin menjadi 9%) dan kriminal (naik
enam poin menjadi 7 %) juga lebih menjadi perhatian daripada empat
tahun yang lalu.
Pemilih muda yang lebih berpendidikan dan berpenghasilan lebih
tinggi lebih memfokuskan diri pada masalah ekonomi. Pemilih muda,
khususnya laki-laki yang berusia lebih muda dan berdomisili di daerah
perkotaan adalah mereka yang paling prihatin dengan konflik Aceh.
Sementara masalah kekerasan menjadi kekhawatiran di antara pemilih
perempuan yang berusia lebih muda, khususnya tinggal di desa, dan di
antara mereka yang telah menamatkan pendidikan dasar.
161103-NAS-CHP1(39-58)
48
11/19/03, 12:51 PM
Situasi Nasional 49
Situasi Ekonomi
Bila Anda membandingkan apa yang dapat dibeli oleh keluarga
Anda kini dengan saat Pemilu 1999, pernyataan mana yang paling
sesuai dengan keadaan keluarga Anda [Q.41]
Tidak
banyak
perubahan
bisa membeli
lebih sedikit
daripada tahun
1999
bisa membeli
lebih banyak
daripada tahun
1999
Tidak tahu
Walaupun telah terjadi perbaikan situasi makro ekonomi Indonesia
selama empat tahun terakhir, tetapi dampaknya belum dirasakan oleh
rata-rata keluarga di Indonesia. Lebih dari setengah jumlah pemilih
(52%) merasa daya beli mereka turun ketimbang tahun 1999. Pada saat
itu tercatat hampir setengah dari para pemilih harus mengurangi pembelian barang-barang mewah, sementara empat dari sepuluh pemiih
bahkan harus mengurangi pembelian bahan-bahan pokok. Seperempat
pemilih (26%) merasa keadaan ekonomi keluarga mereka tidak mengalami perubahan semenjak tahun 1999, dan hanya 18% tercatat merasa
keadaan mereka sudah membaik.
Meskipun demikian, satu perkembangan positif tampak terjadi: keadaan ekonomi kelompok masyarakat paling miskin di Indonesia terlihat telah agak stabil, Lebih dari setengah kelompok masyarakat yang
pengeluarannya di bawah 300.000 ribu sebulan (53%) menyebutkan
bahwa daya beli mereka tidak berubah (30%) atau telah membaik se-
161103-NAS-CHP1(39-58)
49
11/19/03, 12:51 PM
menjak tahun 1999 (23%). Mereka ini adalah kelompok 10% termiskin
di Indonesia. Yang masih mesti diingat adalah bahwa di antara kelompok ini sekalipun dilaporkan sekitar 42% yang merasa daya beli mereka
berkurang. Namun, dibandingkan dengan kelompok penghasilan lain,
tampaknya perbaikan lebih terasa di kelompok termiskin karena mayoritas masyarakat lainnya merasa daya beli mereka berkurang.
Perbedaan Suasana
Seperti di tahun 1999, terlihat ada pengelompokkan yang jelas di antara pemilih di Indonesia. Kelompok ini dapat dibedakan menjadi kelompok yang diuntungkan dan kelompok yang tidak diuntungkan. Namun,
dibanding dengan pada masa itu, pergeseran telah terjadi berkaitan
dengan perbedaan suasana di kedua kelompok masyarakat tersebut.
Kini perbedaan di antara keduanya menjadi lebih tidak jelas seiring
dengan kegagalan pemerintah memenuhi harapan kelompok yang diuntungkan, seraya menurunnnya suasana positif secara keseluruhan.
Kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai diuntungkan adalah
mereka yang lelaki, usia muda, tinggal di perkotaan, menyelesaikan
pendidikan tingkat lanjut, berpenghasilan besar, dan merupakan pemirsa televisi. Sementara kelompok yang termasuk dalam kategori
tidak diuntungkan adalah mereka yang perempuan, berusia lanjut,
berdomisili di desa, tingkat pendidikan dan penghasilan rendah, serta
tidak memiliki televisi.
Empat tahun lalu, di tahun 1999, dibanding kelompok yang tak diuntungkan, kelompok masyarakat yang diuntungkan lebih optimis
terhadap negara ini — mereka memperhatikan keadaan politik, serta
cenderung mengurangi pembelian barang-barang mewah yang tidak
perlu selama masa krisis. Sebaliknya, kelompok yang tidak diuntungkan
pada saat itu tidak yakin dengan masa depan negara, tidak merasa nyaman dengan reformasi politik, juga terpaksa mengurangi pembelian
bahan pokok.
161103-NAS-CHP1(39-58)
50
11/19/03, 12:51 PM
Situasi Nasional 51
Saat ini, di tahun 2003, kelompok masyarakat yang diuntungkan justru
pesimis dengan keadaan Indonesia. Mereka lebih terfokus pada masalah ekonomi ketimbang masalah politik, dan secara pribadi merasakan dampak ekonomi. Sementara kelompok masyarakat tidak diuntungkan tetap merasa tidak yakin dengan masa depan negara, namun
mereka tampak lebih menaruh harapan.
Kinerja Presiden
Bagaimana Anda menilai hasil kerja Megawati Sukarnoputri
sebagai Presiden selama ini? [Q. 43]
Sangat baik/buruk
Baik/kurang buruk
Sangat baik/baik: 48%
kurang baik/buruk: 37%
Sejalan dengan penilaian mereka tentang suasana negara ini, pemilih
memberikan respon yang beragam, walau cenderung positif, terhadap
kinerja Presiden. Hampir separuh pemilih (48%) menilai kinerjanya
positif (cukup baik atau sangat baik), sementara hanya sepertiga lebih
yang memberikan nilai negatif (cukup atau sangat buruk). Meskipun
demikian tercatat hanya sedikit pemilih yang sangat tidak puas atau
sangat puas terhadap kinerja presiden (masing-masing 4%). Sebagian
besar pemilih terkonsrentrasi di tengah (baik dan cukup), dan 16%
lainnya tidak memberikan jawabannya.
161103-NAS-CHP1(39-58)
51
11/19/03, 12:51 PM
Angka-angka ini merupakan ciri khas pemimpin yang tengah menghadapi masalah yang tak tergolong genting di negara demokratis, ; pemimpin seperti ini umumnya punya kesempatan lumayan untuk dipilih
kembali, tetapi tidak ada juga kepastian dalam hal itu. Sebagai contoh,
jajak pendapat terakhir terhadap Presiden Amerika Serikat, George
Bush menunjukkan data yang bisa dibandingkan dengan data temuan
kami terhadap Megawati. Sekitar 50% pemilih Amerika menyetujui
kinerja presidennya, sementara 40% menyatakan tidak setuju. 2
Mereka yang puas terhadap kinerja Presiden datang dari kelompok pemilih laki-laki berusia lebih tua (53% memberikan nilai baik atau sangat
baik), perempuan berpendidikan (54%), dan petani (54%). Sementara
yang paling tidak puas terdiri dari pemilih laki-laki berusia lebih muda
(47% memberikan nilai cukup atau sangat buruk), terutama laki-laki
muda di perkotaan (54%) dan laki-laki berpendidikan (45%) . Sementara pemilih yang tidak memberi penilaian cenderung adalah pemilih
perempuan usia lebih tua, tak berpendidikan, dan mereka yang tidak
memiliki televisi.
Secara umum, penilian positif terhadap kinerja Presiden cukup dekat
hubunganya dengan persepsi soal arah negara. Mereka yang merasa
negara bergerak menuju arah yang benar umumnya merasa puas dengan kinerja presiden, 63% dibanding 28%, sementara yang menyatakan
negara menuju arah merasa tidak puas dengan kinerja presiden, 56%
dibanding 33%.
2 Jajak pendapat Fox News/Opinion Dynamic, Sept. 23-24, 2003
161103-NAS-CHP1(39-58)
52
11/19/03, 12:51 PM
Situasi Nasional 53
Kinerja DPR
Bagaimana Anda menilai kerja DPR selama ini? [Q. 42]
Sangat baik/buruk
Baik/kurang baik
Kurang baik/buruk: 36%
Pemilih Indonesia bersikap lebih ambivalen dan lebih terbagi penilaiannya tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketimbang sikap dan penilaian mereka tentang Presiden. Sekitar empat di antara sepuluh orang
(39%) merasa puas dengan kinerja DPR dan memberi penilaian sangat
baik atau baik terhadap kinerja anggota legislatif. Sementara itu hampir
36% menyatakan ketidakpuasan dengan memberikan nilai kurang baik
atau buruk. Seperempat pemilih tidak tahu tentang kinerja badan legislatif tersebut. Sekali lagi, hanya sedikit dari mereka yang memberikan
nilai yang terbilang ekstrim, baik sangat buruk atau sangat baik, sementara kebanyakan dari mereka memberikan nilai kurang baik atau baik.
Kelompok pendukung terkuat DPR agak berbeda dengan para pendukung presiden: mereka yang terbilang sangat puas terhadap kinerja
DPR adalah pemilih usia muda (48% dari mereka memberikan nilai
baik atau sangat baik), terutama pemilih perempuan usia muda (45%)
dan mereka yang tinggal di pedesaan (45%). Di lain pihak, mereka
yang tidak puas adalah pemilih yang menamatkan pendidikan lanjutan
(48% dari mereka menilai dengan skala kurang baik atau buruk), serta
161103-NAS-CHP1(39-58)
53
11/19/03, 12:51 PM
pemilih laki-laki berusia muda (44%), laki-laki yang religius (43%) dan
lelaki yang tinggal di perkotaan (52%). Pemilih berpenghasilan tinggi,
dengan pengeluaran lebih dari Rp. 700.000 perbulan, juga termasuk
mereka yang memberikan penilaian lebih buruk daripada mereka yang
berpendapatan lebih rendah. Sementara mereka yang tidak memberikan penilaian cenderung berasal dari kelompok masyarakat yang
sama dengan mereka yang tidak memberi penilaian terhadap kinerja
presiden: pemilih perempuan berusia lebih tua (38% menyatakan tidak
tahu), berlatar pendidikan lebih rendah (43%) dan mereka yang tidak
memiliki televisi di rumah (45%), mereka adalah juga pemilih yang paling tidak politis.
Kinerja Wakil Daerah di DPR
Bagaiamana Anda menilai hasil kerja perwakilan daerah
Anda di DPR? [Q.57 base 528]
Sangat baik/buruk
Baik/buruk
Kurang baik/buruk: 25%
Saat menilai kinerja legislatifnya, pemilih Indonesia tidak berbeda polanya dengan pemilih di negara demokratis lainnya! – para pemilih menilai kinerja wakil daerah mereka di DPR lebih baik daripada kinerja
DPR secara keseluruhan.
161103-NAS-CHP1(39-58)
54
11/19/03, 12:51 PM
Situasi Nasional 55
Lebih dari separuh pemilih (54%) beranggapan bahwa perwakilan daerah mereka melaksanakan tugas dengan baik, sementara seperempat
lainnya (25%) merasa tidak puas. Hanya satu dari lima pemilih (21%)
yang tak memberikan penilaian terhadap perwakilan mereka.
Pemilih berusia lebih muda cenderung menilai baik kinerja DPRD
ketimbang pemilih yang berusia lebih tua (60% pemilih dari keompok
di bawah usia 35 tahun merasa puas, berbanding dengan 50% yang
berusia lebih tua dari mereka). Pemilih laki-laki yang berusia muda
dengan latar belakang pendidikan lanjut lebih tinggi serta mereka yang
berpenghasilan lebih tinggi adalah mereka yang paling banyak mengungkapkan pendapat tentang perwakilan mereka, juga memberikan
nilai positif paling tinggi dan paling negatif. Sementara yang tercatat
sebagai mereka yang paling tidak yakin tentang kinerja perwakilan
mereka adalah pemilih berusia diatas 50 tahun (34% menyatakan tidak
tahu), mereka yang berlatar pendidikan kurang (37%) dan mereka yang
tak memiliki televisi (33%).
Keterasingan Politis
Ada orang yang mengatakan, “Saya pikir pemerintah tidak peduli apa yang
dipikirkan oleh orang seperti saya.” Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan
pernyataan itu? Sangat atau agak? [Q.80 base 528]
Sangat
Agak
Setuju:
47%
161103-NAS-CHP1(39-58)
55
Tidak
setuju:
39%
Setuju:
24%
Tidak
setuju:
69%
11/19/03, 12:51 PM
Sejalan dengan penilaian mereka yang beragam soal kinerja pemerintah, rasa keterabaian politik tampak meningkat besar selama empat tahun belakangan meski bukan merupakan perasaan mayoritas pemilih.
Sekitar 47% dari pemilih menyatakan bahwa pemerintah tidak peduli
atas pikiran mereka, sementara 39% lainnya menyatakan sebaliknya.
Walau mayoritas pemilih Indonesia yang tidak memberikan respon
yang menunjukkan bahwa mereka merasa terabaikan, namun jumlah mereka yang merasa terabaikan tercatat meningkat dua kali lipat
dari 24% di tahun 1999. Sementara itu jumlah mereka yang merasa
pemerintah berpihak pada mereka turun hingga 24 poin, tercatat 63%
di tahun 1999. Perasaan terabaikan ini sebenarnya sudah meningkat
semenjak paska Pemilu yang lalu, walaupun belum meluas.
Mereka yang paling merasa terabaikan oleh pemerintah adalah pemilih Indonesia yang berusia lebih muda dan berdomisili di perkotaan
(masing-masing 51%). Mereka dengan latar belakang pendidikan sekolah lanjutan terbagi sikapnya dalam hal ini: pemilih berpendapatan
menengah lebih merasa terabaikan daripada pemilih yang paling kaya
atau lebih paling miskin.
Kelompok pemilih yang mengalami peningkatan rasa keterabaian
politis semenjak tahun 1999, adalah pemilih perempuan, mereka yang
berusia di bawah 35 tahun, dan tidak bekerja.
Peningkatan perasaan terabaikan memang tak dapat dihindari ketika
masa bulan madu paska Pemilu mulai memudar. Tingkat rasa diabaikan oleh pemerintah berhubungan dengan tingkat penilaian atas kinerja Presiden, dan bahkan lebih kuat lagi berhubungan tingkat penilaian
atas arah negara.
161103-NAS-CHP1(39-58)
56
11/19/03, 12:51 PM
Situasi Nasional 57
Rangkuman
• Sebagian pemilih Indonesia masih memiliki harapan terhadap
masa depan negara, namun angka pesimisme tercatat meningkat
secara pasti sejak 1999, terutama di antara pemilih berusia muda
dan berpendidikan
• Faktor utama timbulnya pesimisme adalah berkelanjutannya masalah ekonomi, disusul dengan kekhawatiran tentang kekerasan dan
kerusuhan.
• Mereka yang optimis terhadap keadaan Indonesia juga menyebutkan masalah yang sama: ekonomi dan kekerasan, – tetapi mereka
merasa telah terjadi perbaikan.
• Pemilih Indonesia masih merasa kenaikan harga sebagai masalah
utama, diikuti dengan pesoalan kekerasan. Juga terlihat adanya
kekhawatiran tentang masalah lainnya, khususnya konflik Aceh,
korupsi, dan kriminalitas, yang meningkat selama empat tahun
terakhir.
• Mayoritas pemilih mengatakan daya beli mereka menurun semenjak tahun 1999.
• Pada tahun 1999, pemilih Indonesia dari kelompok yang lebih
beruntung lebih optimis menyikapi situasi negara ke depan, sementara mereka yang berada dalam kelompok yang kurang beruntung
tercatat lebih khawatir. Pada tahun 2003, keadaan ini terbalik.
• Seiring dengan pandangan mereka terhadap situasi negara, pemilih cenderung menilai kinerja Presiden secara positif, sementara
penilaian mereka soal DPR lebih beragam. Meskipun begitu, hanya
sejumlah kecil yang memberikan penilaian “sangat buruk” atas
kedua lembaga negara tersebut.
161103-NAS-CHP1(39-58)
57
11/19/03, 12:51 PM
• Opini para pemilih terhadap wakil daerah mereka di DPR umumnya cukup positif.
• Walaupun mereka yang merasa terasing secara politis meningkat
dari 1999 – sebuah tanda kekecewaan atas keadaan negara dan
kinerja pemerintah serta berakhirnya masa indah awal reformasi
– sebagian besar masyarakat masih merasa bahwa mereka tidak
terasing secara politis.
161103-NAS-CHP1(39-58)
58
11/19/03, 12:51 PM
Partisipasi Politik 61
BAB 2
Partisipasi Politik
• Keikutsertaan Dalam Pemilihan Presiden
• Alasan untuk Memilih dalam Pemilihan Presiden
• Alasan untuk Tidak memilih dalam Pemilihan Presiden
• Keikutsertaan Dalam Pemilihan DPR
• Alasan untuk Memilih dalam Pemilihan DPR
• Harapan Terhadap Pemilu 2004
• Perbedaan Harapan terhadap Pemilu
• Ketertarikan Terhadap Politik
• Alasan Ketidaktertarikan pada Politik
• Diskusi Politik
• Pencalonan Diri untuk Lembaga Perwakilan
• Rangkuman
161103-NAS-CHP2(61-77)
61
11/19/03, 4:00 PM
161103-NAS-CHP2(61-77)
62
11/19/03, 4:00 PM
Keikutsertaan Dalam Pemilihan Presiden
Menurut berita, rakyat akan memilih Presiden mendatang setelah pemilihan
anggota DPR, apakah Anda akan ikut memilih dalam pemilihan Presiden?
[Q.19 base 1056]
Ya
Tidak
Tidak tahu
Walaupun terdapat beragam pandangan tentang situasi negara, pemilih
Indonesia bertekad berpartisipasi dalam menentukan pemerintahnya.
Tercatat lebih dari sembilan di antara sepuluh pemilih (93%) berniat
untuk memberi suara pada pemilihan presiden di tahun 2004 — sebuah
pemilihan di mana masyarakat Indonesia untuk pertamakalinya berkesempatan memilih presiden secara langsung. Pemilih dari semua latar
belakang demografi bertekad untuk hadir pada saat pengambilan suara.
Angka partisipasi ini konsisten dengan angka partisipasi Pemilu 1999.
Walaupun sejumlah besar publik Indonesia merasa tidak puas dengan
kinerja pemerintah, survei ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan
menyia-nyiakan kesempatan berpartisipasi dalam Pemilu. Penemuan
kami menunjukkan tidak adanya apatisme pemilih, atau kemungkinan
meluasnya ‘golput ( pemilih yang memboikot Pemilu).
161103-NAS-CHP2(61-77)
63
11/19/03, 4:00 PM
Seperti pada tahun 1999, sekali lagi hasil survei ini menunjukkan tidak
diperlukannya program pendidikan pemilih yang bertujuan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu. Yang sangat diperlukan dalam program pendidikan pemilih adalah pembahasan sistem
pemilihan dan politik, seperti diperlihatkan pada bagian selanjutnya
dalam laporan ini.
Beberapa Alasan Memberikan
Suara Pada Pemilihan Presiden
Apakah alasan utama Anda memberikan suara pada pemilihan Presiden kali ini?
(Jawaban diberikan oleh 5% atau lebih pemilih) [Q. 20 Base 982]
Memilih Presiden
Kewajiban warga negara
Memperbaiki ekonomi
Pemilihan langsung lebih baik
Lain-lain/tidak tahu
Total
37%
33%
7%
5%
18%
Pemilih Indonesia mengatakan bahwa memberikan suara pada pemilihan presiden merupakan hak sekaligus kewajiban mereka
Lebih dari sepertiga pemilih (37%) ingin berpartisipasi pada pemilihan
presiden mendatang karena merasa hal itu adalah hak mereka. Respon
ini cenderung serupa dengan pemilih yang berusia lebih tua dan mereka yang menamatkan pendidikan lanjutan mereka (masing-masing
40% ).
Sementara 33% pemilih lainnya berpendapat memberikan suara sebagai tugas warga negara yang paling penting. Mereka yang menganggap pemberian suara sebagai suatu kewajiban terdiri dari pemilih usia
muda ( 35%) terutama laki-laki yang berdomisili di perkotaan (37%)
dan pemilih yang muda dengan latar belakang pendidikan lebih rendah (35%).
161103-NAS-CHP2(61-77)
64
11/19/03, 4:00 PM
Sangat sedikit dari mereka yang melakukan hal tersebut atas dasar perhitungan pribadi. Tercatat hanya 7% yang menyatakan bahwa mereka
memberikan suara untuk memilih presiden yang mampu menangani
permasalahan ekonomi. Sejumlah kecil lainnya (5%) menyatakan alasan partisipasi mereka karena prosedur pemilihan langsung.
Tak ada alasan khusus untuk memberikan suara dikemukakan oleh
lebih dari 5%mereka.
Beberapa Alasan Menolak Memberikan Suara Pada
Pemilihan Presiden
Apakah alasan terpenting yang membuat Anda tidak ingin ikut dalam pemilihan
Presiden? (Alasan diberikan oleh 5% responden atau lebih) [Q. 21 base 74]
Total
16%
11%
Tidak mengerti politik
Saya tidak akan membuat perubahan/
pemilu tidak berarti
Tidak tahu tata cara pemilu
8%
Tidak tahu banyak mengenai partai7%
partai
Alasan pribadi: telalu tua, sakit, berten6%
tangan dengan agama saya
Tidak tertarik
6%
lain-lain/tidak tahu
47%
Hanya 4% dari responden mengatakan bahwa mereka tak akan berpartisipasi dalam pemilihan Presiden. Beberapa alasan utama menolak
berpartisipasi berkaitan dengan kurangnya informasi: mereka menjawab “tidak mengerti politik “ (tercatat 16%), “Tak tahu jalannya Pemilu
“ (8%) atau “Tak tahu tentang partai-partai” (7%). Tercatat hanya 11%
dari keseluruhan jumlah mereka yang tidak berniat ikut dalam pemilihan presiden, atau kurang dari 1% jumlah pemilih, yang dengan pasti
menyatakan suara mereka “tak akan membuat perubahan”. Sementara
161103-NAS-CHP2(61-77)
65
11/19/03, 4:00 PM
6% lainnya mengemukakan alasan pribadi seperti usia tua dan penyakit
sebagai alasan (hampir setengahnya, 47%, dari mereka yang tak ingin memberi suara dalam pemilihan presiden tak memberikan alasan
atau memberi alasan yang tidak diberikan oleh lebih dari 5% yang
bukan pemilih).
Secara ringkas, alasan yang dikemukakan oleh mereka yang berniat
untuk tidak ikut dalam pemilihan presiden menggarisbawahi perlunya
program pendidikan pemilih dan pendidikan warga negara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Ketidakinginan untuk ikut berpartisasi
sepertinya bukan disebabkan karena rasa keterabaian politik atau penolakan pada sistim pemilihan. Secara tak langsung pemilih potensial ini
mengatakan bahwa mereka butuh pengetahuian tentang sistim politk
dan tentang partai politik agar mereka tidak sekadar menjual suara
mereka di hari pemilu.
Keikutsertaan Dalam Pemilihan Anggota DPR
Apakah Anda akan memberikan suara pada pemilihan anggota DPR?
[Q.47 base 528]
Ya
161103-NAS-CHP2(61-77)
66
Tidak
Tidak tahu
11/19/03, 4:00 PM
Pemilih akan berpartisipasi pada pemilihan DPR yang akan datang.
Jumlah pemilih yang bersedia hampir sama dengan jumlah mereka yang
bermaksud untuk berpartisipasi pada pemilhan presiden. Tercatat 91%
pemilih yang berniat untuk memberi suara pada pemilhan DPR. Angka
ini memperlihatkan sedikit penurunan dari 96% pada tahun 1999,
tetapi justru memperlihatkan peningkatan 3 poin dibanding jaman pemilu Orde Baru tahun 1997. Walau kekecewaan pada badan legislatif
tampaknya lebih tinggi dibanding dengan kekecewaan pada Presiden,
namun tidak terlihat adanya tanda-tanda penolakan partisipasi pada
pemilihan anggota legislatif. Karenanya tidak dibutuhkan usaha mendorong pemilih untuk ikut serta dalam pemilihan anggota DPR.
Beberapa Alasan Memberikan Suara Pada Pemilihan DPR
Tolong sebutkan alasan paling penting, mengapa Anda akan
memberikan suara Anda pada pemilihan DPR?
(Jawaban diberikan oleh 5% atau lebih) [Q.48 base 483]
Kewajiban warga negara
Memilih pemimpin/berpartisipasi
mempengaruhi isu-isu tertentu
(ekonomi,kekerasan)
Lain-lain/tidak tahu
Total
42%
36%
6%
21%
Beberapa alasan memberikan suara pada pemilihan DPR terlihat sama
dengan alasan untuk pemilihan Presiden.
Empat dari sepuluh pemilih Indonesia (42%) menyatakan partisipasi
pada pemilihan DPR sebagai suatu kewajiban warga negara. Sementara 36% lainnya mengatakan bahwa memilih anggota DPR adalah
hak warganegara. Hanya sekitar 6% pemilih menyatakan partisipasi
pemberian suara adalah cara untuk mempengaruhi isu-isu seperti ekonomi atau kekerasan. Tak ada alasan lain, termasuk tekanan sosial,
dikemukakan oleh lebih dari 5% pemilih.
161103-NAS-CHP2(61-77)
67
11/19/03, 4:00 PM
Jumlah mereka yang mungkin tidak adakan berpartisipasi pada pemilihan DPR tercatat terlalu rendah, sehingga alasan mereka menjadi tidak
mungkin dianalisa.
Harapan Terhadap Pemilu 2004
Apakah menurut Anda, pemungutan suara pada Pemilu akan membuat suatu
perubahan besar, beberapa perubahan, perubahan kecil, atau tidak ada perubahan
Besar/tidak
Beberapa/sedikit
Besar/
beberapa
perubahan:
48%
Perubahan kecil/
tidak ada perubahan
sama sekali:
30%
Besar/
beberapa
perubahan:
58%
Perubahan kecil/
tidak ada perubahan
sama sekali:
26%
sama sekali? [Q. 52 base 528]
Hampir separuh pemilih Indonesia (48%) percaya bahwa memberi
suara pada Pemilu tahun 2004 akan membawa perubahan, sementara 30% lainnya menyatakan sebaliknya. Hasil ini memberikan sedikit
gambaran bahwa lebih banyak pemilih di Indonesia yang optimis terhadap proses demokrasi di Indonesia, daripada jumlah mereka yang
optimistis terhadap situasi negara pada saat ini.
161103-NAS-CHP2(61-77)
68
11/19/03, 4:00 PM
Tambahan pula, dibandingkan dengan survei 1999, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah mereka yang berpendapat bahwa
memberikan suara pada pemilu akan membawa perubahan dan pada
saat itu tercatat hanya 40% yang berpendapat seperti itu. Pemilu tahun
1999 sepertinya telah menghapus keraguan banyak pemilih tentang
ketidakadilan pemilu gaya Orde Baru, sekaligus meyakinkan pentingnya proses pemilu. Namun patut diingat bahwa harapan positif terhadap pemilu tercatat menurun hingga 10 poin semenjak survei paska
pemilu tahun 1999, saat mana 58% pemilih berpendapat bahwa partisipasi mereka memiliki pengaruh penting dalam proses paska pemilu
yang demokratis itu.
Keyakinan akan pengaruh pemberian suara seseorang berkaitan sangat
erat dengan tingkat pendidikan. Lebih dari enam di antara sepuluh
pemilih (62%) dengan latar belakang tingkat pendidikan lanjutan berpendapat bahwa suara mereka membawa suatu perubahan, termasuk
di antaranya 31% yang merasa partisipasi mereka membawa perubahan besar. Sebagai perbandingan, di antara pemilih yang hanya menamatkan pendidikan dasar, tercatat hanya 44% yang merasa bahwa
suara mereka memberi pengaruh (21% di antara mereka merasa mereka memberi pengaruh yang cukup besar) dan di antara mereka yang
tak menamatkan pendidikan dasar, hanya 29% dari mereka merasa
suara mereka membawa perubahan (18% di antaranya membawa
perubahan besar)
161103-NAS-CHP2(61-77)
69
11/19/03, 4:00 PM
Perbedaan Harapan terhadap Pemilu
Kelompok pemilih yang lebih diuntungkan (berpendidikan, berusia
lebih muda, berpenghasilan tinggi dan yang memiliki akses ke televisi)
lebih optimis bahwa suara mereka bisa membawa perubahan. Ketidakyakinan justru mendominasi di antara kelompok yang kurang diuntungkan (yang kurang berpendidikan, lebih tua, pendapatan rendah,
dan tak memiliki akses ke televisi). Pemilih dari kelompok ini adalah
mereka yang paling tidak merasa partisipasi mereka bisa membawa
perubahan.
Sekitar 30% pemilih berusia antara 25-49 tahun merasa suara mereka
tidak akan membawa perubahan. Ini menandakan perubahan signifikan dari tahun 1999 ketika hanya 17% dari orang-orang dari kelompok
ini menyatakan hal yang sama.
Ketertarikan Terhadap Politik
Seberapa tertarik Anda pada politik? Sangat tertarik, sedikit tertarik, tak terlalu
tertarik, atau tak tertarik sama sekali? [Q. 85 base 528]
Sangat/
tak tertarik
sama sekali
Sedikit tertarik/
tidak terlalu
Sangat/
Sedikit
tertarik:
28%
161103-NAS-CHP2(61-77)
70
Tidak tertarik
sama sekali/
tidak terlalu:
65%
Sangat/
Sedikit
tertarik:
38%
Tidak tertarik
sama sekali/
tidak terlalu:
56%
11/19/03, 4:00 PM
Pada tahun 2003, para pemilih mengindikasikan lebih sedikit ketertarikan pada politik yang tercatat jauh lebih rendah daripada jumlah
yang tercatat pada pemilu 1999. Dua pertiga pemilih (65%) saat ini
menyatakan ketidaktertarikannya pada politik sementara lebih kurang
dari tiga di antara sepuluh pemilih menyatakan ketertarikannya. Fakta
ini menunjukkan peningkatan ketidaktertarikan dibandingkan empat
tahun yang lalu, ketika 56% pemililh menyatakan mereka tidak tertarik
dengan politik. Pada saat ini hanya 5% mengatakan mereka sangat
tertarik pada politik, sementara sepertiga sisanya sama sekali tidak
tertarik.
Masalah gender, usia, dan latar belakang pendidikan, tingkat pendapatan hingga pengaruh televisi adalah hal-hal yang mempengaruhi ketertarikan pemilih pada politik. Pemilih yang cenderung lebih diuntungkan, laki-laki, termasuk mereka yang berusia muda, berpendidikan,
pemilih yang lebih kaya, serta memiliki akses baik radio dan televisi
adalah mereka yang sangat mungkin tertarik pada politik. Sebaliknya
dengan kelompok kurang diuntungkan seperti, pemilih perempuan,
termasuk mereka yang berusia lanjut, berpendidikan rendah dan pemilih yang berpenghasilan rendah, juga yang tak memiliki akses ke media penyiaran menunjukkan lebih sedikit ketertarikan untuk menyimak
politik.
Ketidaktertarikan terhadap politik meningkat cukup tajam di antara
mereka yang memiliki latar belakang pendidikan hanya sampai sekolah
lanjutan hingga 22% dari jajak pendapat yang diadakan di bulan Juli
1999. Ketidaktertarikan juga tercatat meningkat mencapai 15 poin di
antara penduduk perkotaan, dengan 67% mereka tidak tertarik pada
politik. Di antara mereka yang berusia di bawah 35 tahun, ketidaktarikan meningkat 14 poin, menjadi 63%. Ketidaktertarikan juga meningkat di antara pemilih perempuan menjadi 67%, meningkat 12 poin.
161103-NAS-CHP2(61-77)
71
11/19/03, 4:00 PM
Alasan Ketidaktertarikan pada Politik
JIka tak tertarik pada politik, mengapa? [Q. 86 base 376]
• Tidak suka politik
• Saya tidak berpendidikan/terlalu miskin
• Politik sangat kotor
• Buang-buang waktu/Saya terlalu sibuk
• Lainnya
• Tidak tahu
37%
30%
13%
8%
5%
16%
Mayoritas pemilih (58%) yang menyatakan kurang tertarik pada politik
memberikan alasan-alasan yang lebih menunjukkan adanya keterasingan dari proses politik ketimbang alasan ketidakmampuan untuk
berpartisipasi dalam politik. Proporsi terbesar (37%) – khususnya yang
berusia muda, berpendidikan dan berdomisili di perkotaan mengambil
sikap demikian tampaknya disebabkan karena apa yang selama ini mereka saksikan, sehingga mereka mengatakan “tak suka dengan politik.”
Tigabelas persen lainnya menyatakan “politik itu kotor” jelas menunjukkan persepsi yang berkembang mengenai korupsi dalam kehidupan
politik di Indonesia.
Di lain pihak, lebih sedikit pemilih yang menyebutkan alasan kurang
mampu untuk berpartisipasi dalam politik. Sekitar tiga dari sepuluh
(30%), terutama pemilih berusia lanjut, kurang berpendidikan dan berpenghasilan rendah, menyalahkan kurangnya materi dan pendidikan
sebagai penyebab sikap apatisme mereka.
Dengan demikian, alasan-alasan mendasar atas ketidaktertarikan pada
politik terlihat berkaitan erat dengan ketidaksenangan pemilih terhadap
situasi politik saat ini. Hal ini diperkuat lagi dengan fakta bahwa pemilih yang menyatakan alasan keterasingan dari proses politik untuk sikap
tak tertariknya, cenderung untuk menyatakan bahwa pemerintah tak
161103-NAS-CHP2(61-77)
72
11/19/03, 4:00 PM
menaruh perhatian atas pandangan-pandangan orang seperti mereka,
sementara mereka yang memberikan alasan lain tak berkata demikian.
Hal ini bisa berarti bahwa perbaikan terhadap kampanye politik serta
sikap yang lebih responsif dari lembaga legislatif akan membantu peningkatan ketertarikan masyarakat pada politik. Jika masyarakat telah
dikecewakan karena postitisi tidak tanggap, maka diskursus dan kegiatan politik yang dapat menarik perhatian publik adalah hal-hal yang
berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Diskusi Politik
Seberapa sering Anda mendiskusikan politik dengan teman-teman? Hampir setiap
waktu, sering, tak terlalu sering, atau hampir tak pernah sama sekali?
[Q. 87 base 528]
Hampir setiap
waktu/hampir tidak
pernah
Sering/
tidak terlalu
sering
Sering: 8%
Tak terlalu
sering: 89%
Sering: 11%
Tak terlalu
sering: 78%
Konsisten dengan hasil temuan kami di tahun 1999, para pemilih masih saja kurang terlibat dalam perbincangan politik. Hanya sekitar 8%
pemilih yang mendiskusikan politik selalu atau sering. Hampir 9 dari 10
(89%) tidak terlibat dalam diskusi-diskusi politik: 30% tidak berdiskusi
dengan sering dan 6 pemilih dari 10 (59%) tak pernah melakukannya.
Jumlah ini telah sedikit berubah dibandingkan dengan empat tahun lalu.
161103-NAS-CHP2(61-77)
73
11/19/03, 4:00 PM
Laki-laki berusia muda, mengenyam pendidikan di sekolah menengah, bersama-sama pemilih yang cukup rajin mengikuti kegiatan
keagamaan, pernah mengikuti sekolah Islam, atau menggunakan
pakaian Islam, adalah mereka yang paling suka mendiskusikan politik.
Dibandingkan dengan mereka, perempuan dan pemilih sekuler kurang
suka berdiskusi tentang politik.
Tidak mengherankan, diskusi politik paling jarang dilakukan oleh mereka yang tidak tertarik pada politik (2%) dibandingkan mereka yang
tertarik (24%), walaupun merreka yang tertarik masih tergolong jarang
berdiskusi politik. Bahkan para pemilih yang menyatakan tertarik pada
politikpun tampaknya cuma memiliki sedikit kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi politik informal – yang sesungguhnya dapat
membangun kompetensi mereka sebagai warga negara, juga dalam
mempengaruhi sesama warga. Kebanyakan dari mereka sepertinya
kurang menghargai tawaran-tawaran dari partai politik sebagai sesuatu
yang relevan bagi kehidupan mereka.
161103-NAS-CHP2(61-77)
74
11/19/03, 4:00 PM
Pencalonan Diri untuk Lembaga Perwakilan
Jika sebuah partai politik ingin mencalonkan Anda sebagai anggota dewan,
baik di pusat maupun daerah, apakah Anda bersedia?
[Q. 82 base 407] Jika tidak mengapa? [Q. 83 base 407]
Total
• Saya tdk berpendidikan/
Ya
Tidak
terlalu miskin
67%
• Tidak tertarik pada politik
17%
• Buang waktu/terlalu sibuk
7%
• Saya perempuan
4%
• Politik itu kotor
3%
• Terlalu tua
3%
• Lain-lain/tidak tahu
13%
Tidak tahu
Hanya sekitar seperenam pemilih (16%) menyatakan kesediaannya untuk mencalonkan diri pada lembaga perwakilan di tingkat pusat maupun daerah bila ada tawaran kesempatan dari partai politik. Lebih dari
tigaperempat pemilih (77%) tak bersedia jika ada yang mencalonkan
dan sekitar 6% tak yakin. Kaum lelaki lebih memiliki kemauan untuk
dicalonkan ketimbang perempuan; khususnya laki-laki muda dan mereka yang mengenyam pendidikan sekolah menengah. Mereka yang
berdomisili di pedesaan serta pemilih berusia di bawah 35 tahun juga
memiliki ketertarikan, terutama jika mereka mengenyam pendidikan
pasca sekolah dasar. Ketertarikan dan keterlibatan dalam politik merupakan kunci yang penting: sekitar 30% dari mereka yang tertarik dalam
politik dan 54% dari mereka yang mendiskusikannya secara sering menyatakan kemauan untuk mencalonkan diri.
161103-NAS-CHP2(61-77)
75
11/19/03, 4:00 PM
Hampir sepenuhnya keinginan untuk mencalonkan diri dalam lembaga
perwakilan menunjukkan adanya perasaan mampu dalam bidang politik. Alasan utama yang diberikan pemilih untuk tidak mencalonkan diri
yang lebih penting dari faktor yang lainnya adalah kurangnya pendidikan dan uang (67%). Sikap anti-politik dikemukakan oleh jauh lebih
sedikit pemilih. Hanya 17% yang secara khusus menyebutkan alasan
ketidaktertarikan pada politik, 7% mengatakan bahwa politik hanya
membuang-buang waktu, dan 3% mengatakan politik itu kotor. Sekitar
8% perempuan mengemukakan bahwa keperempuanan mereka merupakan alasan untuk tidak mencalonkan diri, sementara 3% mengatakan
bahwa mereka terlalu tua.
Rangkuman
• Mayoritas masyarakat Indonesia berkeinginan untuk berpartisipasi pada Pemilu tahun 2004, baik untuk memilih presiden maupun
DPR. Tidak terlihat adanya tanda-tanda golput ataupun perlunya
pendidikan pemilih yang bertujuan mendorong masyarakat agar
ikut memilih dalam Pemilu.
• Mereka yang tidak berencana untuk memilih pada dasarnya
menyatakan ketidakpedulian terhadap politik, partai, serta pemilu
sebagai faktor-faktor utama yang membuat mereka menjauhi kotak suara. Ini menunjukan adanya kebutuhan informasi mengenai
sistem politik serta visi dan misi partai.
• Pemilih terdorong untuk memilih karena memilih adalah kewajiban sebagai warga negara dan karena ingin memilih pemimpin
mereka. Sangat sedikit yang berpartisipasi untuk mencoba mempengaruhi isu tertentu atau mendapatkan pemimpin-pemimpin
yang bertanggung jawab.
161103-NAS-CHP2(61-77)
76
11/19/03, 4:00 PM
• Hampir separuh dari pemilih percaya partisipasi mereka dalam
pemilu akan membawa perubahan. Ini menunjukan peningkatan
dibandingkan dengan survei kami sebelum Pemilu 1999, yang
menunjukkan lebih besarnya kepercayaan terhadap kejujuran dan
pentingnya pemilu.
• Namun demikian, dibandingkan dengan survei 1999 terdapat
penurunan jumlah mereka yang berpikir bahwa pemberian suara
bisa membawa perubahan terutama setelah masa indahnya pemilu
paska Orde Baru demokratis pertama di Indonesia memudar. Khususnya, bagi pemilih yang berusia muda dan berdomisili di perkotaan. Kelompok yang diuntungkan cenderung lebih optimistis bahwa
suara mereka akan memiliki dampak.
• Sebagian besar masyarakat Indonesia masih enggan mendiskusikan
politik dan memperlihatkan ketertarikan yang rendah terhadap diskusi politik. Gejala ini meningkat dalam empat tahun terakhir, yang
mencerminkan berkembangnya rasa keterasingan terhadap politik.
• Sebagian besar pemilih tak ingin mencalonkan diri untuk lembaga
perwakilan, kendati mereka bisa dicalonkan, kebanyakan mengemukakan alasan kurangnya pendidikan dan materi.
161103-NAS-CHP2(61-77)
77
11/19/03, 4:01 PM
Berbagai Kebutuhan Pendidkan Pemilih: Prosedur Pemilihan dan Pemberian suara 79
BAB 3
Berbagai Kebutuhan Pendidikan Pemilih:
Prosedur Pemilihan dan Pemberian Suara
• Pengetahuan Mengenai Pemilu Mendatang
• Pemahaman tentang DPD
• Pengetahuan tentang Tata Cara Pemilihan
• Pengetahun tentang Tata Cara Pemilihan Presiden
• Siapa yang Perlu Mendaftar
• Tidakan Buka Belum Terdaftar
• Pemahaman tentang Tenggat Pendaftaran
• Pengetahuan tentang Penyelenggaraan Pemilu
• Pengaduan Masalah-masalah Pemilu
• Tanggung Jawab Menangani Sengketa Pemilu
• Indeks Proses Pengajuan Keluhan Pemilu
• Dampak Hadiah Partai bagai Pemilih
• Kehadiran Satgas Parpol dalam Kampanye
• Rekomendasi Pendidikan Pemilih bagi Seluruh Pemilih
• Rekomendasi Pendidikan Pemilu bagi
Kelompok Sasaran Khusus
• Rangkuman
161103-NAS-CHP3(79-101)
79
11/19/03, 12:52 PM
161103-NAS-CHP3(79-101)
80
11/19/03, 12:52 PM
Banyak orang tak tahu kapan pemilihan
untuk DPR akan berlangsung. Bulan apa
pemilu itu akan berlangsung? [Q. 12]
Apakah Anda tahu bahwa selain anggota
DPR ada yang lain yang harus Anda pilih
pada hari yang sama? [Q.13]
• Presiden
• DPRD/DPRD I/DPRD II
• DPR
• Wakil Presiden
• DPD
• Tidak tahu
April 2004
Lain-lain
Total
23%
4%
4%
3%
1%
71%
Tidak tahu
Sebagian besar masyarakat Indonesia kurang mendapatkan informasi
mengenai Pemilu 2004. Tujuh di antara sepuluh (69%) tidak tahu di bulan apa pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan berlangsung,
sementara sisanya (22%), kebanyakan menyebutkan bulan yang salah.
Kurang dari satu di antara sepuluh pemilih (9%) menyadari bahwa pemilu DPR akan diadakan pada bulan April 2004. Mereka yang mengetahui tentang tanggal penyelanggaran pemilu DPR adalah: laki-laki
yang pernah mengenyam pendidikan sekolah menengah (17%), pemilih berusia lebih tua juga dengan latar belakang pendidikan lanjutan
(21%) dan mereka yang memiliki pemasukan lebih dari Rp. 1.500.000
(17%). Mereka yang mengaku kurang mengetahui tentang tanggal
penyelenggaraan Pemilu 2004 terdiri dari pemilih perempuan (76%),
terutama mereka yang tidak tamat sekolah dasar (83%) serta mereka
yang tidak memiliki akses ke televisi (88%) dan radio (76%).
161103-NAS-CHP3(79-101)
81
11/19/03, 12:52 PM
Hampir sama dengan itu, tujuh dari sepuluh pemilih (71%) tidak tahu
bila mereka akan memberikan suara pada lembaga selain DPR pada
pemilu mendatang, sementara mereka yang menyebutkan adanya pemilihan lain pada saat yang bersamaan (23%), menyebut pemilihan presiden. Sangat sedikit yang menyadari adanya pemilihan lain yang akan
dilakukan secara simultan dengan pemilihan DPR (4% menyebutkan
pemilihan DPRD dan hanya 1% yang menyebutkan pemilihan DPD).
Pemaha
Menurut berita, rakyat akan memilih sebuah lembaga baru
pada hari yang sama dengan Pemilihan DPR, yang disebut
Dewan Perwakian Daerah, atau DPD. [Q.14]
Pernahkah Anda mendengar tentang
lembaga ini?
JIKA YA: Apa yang pernah Anda
dengar tentang tugas/kerja lembaga
baru ini?
Total: 36%
• Pernah mendengar
tetapi tidak tahu apa tugasnya:
27%
• Akan mempertimbangkan
perundangan untuk
otonomi daerah:
• Komentar lain:
Ya
Tidak
5%
4%
Tidak tahu
Tingkat pemahaman terhadap DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang
merupakan lembaga baru yang akan dipilih pada hari yang bersamaan
dengan DPR tampaknya rendah. Hampir duapertiga dari pemilih (65%)
tak pernah mendengar tentang DPD atau tak tahu kalau mereka akan
memiliki DPD. Hanya 36% yang menyatakan mereka pernah mendengar tentang lembaga itu. Dari jumlah ini, 27% pernah mendengar
161103-NAS-CHP3(79-101)
82
11/19/03, 12:52 PM
tentang DPD tapi tak tahu apa yang akan dilakukan lembaga itu. Cuma
9% pemilih yang mampu menjawab tanpa harus diarahkan tentang wewenang DPD untuk membahas berbagai legislasi yang berkaitan dengan
otonomi daerah.
Mereka yang tak pernah mendengar apa-apa tentang DPD adalah
pemilih perempuan (55%), terutama pemilih perempuan yang berusia
tua (61%), mereka yang tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar
(70%) dan mereka yang tidak memiliki akses ke televisi (68%). Sementara mereka yang pernah mendengar tentang DPD walaupun kurang
rinci terdiri dari pemilih laki-laki (31%), pemilih berusia muda (33%)
serta mereka yang pengeluaran perbulannya di atas 1.500.000 (48%).
Banyak yang tidak tahu bagaimana
tata cara pemilihan DPR pada pemilu
mendatang [Q.15/16] Apakah Anda
tahu, masyarakat akan memilih sebuah
partai, seorang calong atau keduanya?
Bila sebuah partai memenangkan
kursi tertentu pada pemilihan DPR
mendatang, bagaimana cara menentukan nama calon yang berhak atas kursi
tersebut?
Total
• Yang mendapat suara
terbanyak
• Partai menentukan/
calon partai
23%
7%
• Yang tertinggi di
Partai
161103-NAS-CHP3(79-101)
83
daftar parta
• Lain-lain
6%
2%
• Tidak tahu
62%
Calon Keduanya Tidak tahu
legislatif
11/19/03, 12:52 PM
Para pemilih di Indonesia merasa bingung dengan tata cara pemilu
DPR mendatang. Pemilu kali ini akan bebeda dengan pemilu empat
tahun lalu, ketika mereka hanya memilih salah satu partai: Pada tahun 2004 pemilih akan memilih partai serta salah satu kandidat yang
berada dari daftar calon partai. Hanya seperempat dari pemilih (24%)
tahu bahwa mereka harus mencoblos keduanya. Mayoritas pemilih
memberikan jawaban yang salah (29% menyatakan hanya memilih
partai, 28% memilih kandidat), sementara 21% tak tahu. Ditambah
dengan rendahnya pemahaman tentang prosedur pemilihan DPD
(pemilih hanya memilih seorang kandidat), membuat soal tata cara ini
menjadi cukup serius.
Mereka yang cenderung memberikan jawaban yang salah tentang
prosedur pemilihan DPR adalah mereka yang berusia di atas 35 tahun (17%), mereka yang tidak menyelesaikan sekolah dasar (14%) dan
perempuan yang tidak menamatkan sekolah dasar (17%).
Para pemilih juga tidak tahu-menahu tentang bagaimana proses penentuan wakil-wakil mereka di DPR, setelah pemberian suara dilakukan. Di
atas enam dari sepuluh pemilih (62%) tidak tahu kandidat mana yang
akan mewakili sebuah wilayah jika sebuah partai menang. Hampir seperempat (23%) beranggapan bahwa kandidat dengan suara terbanyak
akan menang, 7% percaya bahwa partai yang menang akan memutuskan kandidat mana yang mendapat kursi, dan 6% beranggapan bahwa
kandidat yang berada dalam daftar teratas partai yang akan menang.
Hampir tidak ada (di bawah 1%) yang memilih jawaban yang benar
– yaitu bahwa kandidat yang memperoleh suara di atas bilangan pembagi pemilih akan secara otomatis terpilih, sementara sisa kursinya akan
diberikan pada partai berdasarkan urutan pada daftar kandidat partai.
161103-NAS-CHP3(79-101)
84
11/19/03, 12:52 PM
Pengetahuan Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden
Banyak orang yang tidak yakin tentang siapa yang akan memilih
Presiden mendatang. Bagaimana dengan Anda? Menurut Anda,
siapakah yang akan memilih Presiden mendatang? [Q.17]
Masyarakat
DPR
MPR
Partai
Poltik
Saat ditanyakan mengenai siapa yang akan memilih presiden, 61% pemilih menjawab dengan benar, rakyat. Pemilih berusia lebih tua yang
memiliki pengalaman dengan sistem pemilihan tidak langsung melalui
MPR, dan mereka yang kurang berpendidikan menjawab tidak tahu.
Hanya 50% pemilih yang berusia antara 50-85 tahun memberikan
jawaban yang benar, dan bahkan lebih sedikit lagi dari mereka yang
menamatkan sekolah dasar (44%) memberikan jawaban serupa.
Sebagian besar pemilih Indonesia tak mengetahui apa yang akan terjadi bila tak ada calon yang mendapatkan suara mayoritas pada putaran
pertama pemilihan presiden. Kurang dari sepertiga (31%) menyadari
akan terjadinya pemilihan tahap kedua. Sekitar 16% menyatakan calon
dengan perolehan suara terbanyak akan menang, 10% beranggapan
KPU akan menentukan pemenang, dan 39% menyatakan mereka tidak
tahu yang akan terjadi selanjutnya.
161103-NAS-CHP3(79-101)
85
11/19/03, 12:52 PM
Siapa yang Perlu Mendaftar?
Menurut berita, Pemilu untuk memilih DPR akan diselenggarakan
pada bulan April 2004. Menurut Anda, apakah perlu mendaftarkan
diri untuk ikut pemilu mendatang? [Q.44 base 528]
Ya, semua
orang
Tidak
Tidak
tahu
Sebagian besar pemilih tidak perlu diberitahu untuk mendaftar sebelum Pemilu 2004, tetapi sebagian kecil harus diberitahukan. Hampir
enam dari tujuh pemilih (83%) mengetahui bahwa setiap orang harus
mendaftarkan diri untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu. Dari 16%
pemilih yang perlu mendapatkan pendidikan, hanya 5% yang tidak
mengerti perlunya mendaftar dan 10% tidak yakin.
Mereka yang memiliki pengetahuan minim mengenai syarat pendaftaran adalah mereka yang buta huruf (53%), yang tidak menamatkan
sekolah dasar (69%), masyarakat perkotaan yang pengeluaran perbulannya di bawah Rp. 500.000 (71%), perempuan di pedesaan (72%)
dan pemilih yang berusia di atas 50 tahun (74%), terutama perempuan
lanjut usia (74%).
161103-NAS-CHP3(79-101)
86
11/19/03, 12:52 PM
Tindakan Bila Belum Terdaftar
Apabila tak ada orang yang berkunjung ke rumah anda untuk mendaftar Anda
sebagai pemilih, apa yang akan Anda lakukan? [Q.45 base 528]
Ke Kepala
Desa/
RT/RW
Ke
Pelaksana
Pemilu
Lainlain
Tidak
melakukan apaapa/tidak tahu
Sebagian besar masyarakat Indonesia akan mencari cara untuk mendaftarkan diri apabila petugas pendaftaran tidak datang mendaftarkan
mereka, tetapi sebagian kecil takkan melakukan apa-apa. Lebih dari
separuh pemilih Indonesia (57%) akan pergi ke kepala desa atau ketua
RT/RW untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan. Sejumlah 18
% akan mendatangi kantor pemilu setempat. Tetapi sekitar seperempat
(23%) tidak tahu harus melakukan apa atau takkan berbuat apa-apa jika
petugas pendaftaran tidak datang.
Mereka yang kemungkinan besar akan mendatangi kepala desa atau
ketua RT/RW untuk mendapatkan informasi pendaftaran adalah pemilih
perempuan yang berusia lebih tua (62%), perempuan yang mengenyam
pendidikan menengah (65%) dan para pemilih di sebagian besar daerah
perkotaan (64%). Pergi mendatangi kantor pemilu setempat merupakan
jawaban yang paling disukai oleh pemilih laki-laki (24%), terutama mereka
yang berusia muda (27%) dan laki-laki yang lebih berpendidikan (30%).
161103-NAS-CHP3(79-101)
87
11/19/03, 12:52 PM
Mereka yang enggan untuk melakukan sesuatu atau tidak tahu mau untuk melakukan apa, adalah pemilih yang berusia muda (30%), perempuan yang mengenyam pendidikan dasar (32%), pemilih berusia muda
dengan latar belakang pendidikan dasar (33%) dan mereka yang buta
huruf ( 45%)
Pemahaman tentang Tenggat Pendaftaran
Apakah Anda tahu bahwa masyarakat bisa mendaftar pada hari pemilihan
(hari H), atau akan ada tenggat waktu saat mereka tidak bisa mendaftar lagi?
[Q.46 base 528]
Ada tenggat waktu
dan setelah itu tidak
bisa mendaftar lagi
Bisa mendaftar
sampai hari H
Tidak tahu
Walaupun sebagian besar pemilih menyadari keharusan untuk mendaftar, tetapi mayoritas mereka tidak yakin kapan mereka harus mendaftar.
Sementara itu sejumlah minoritas (43%) pernah mendengar tentang
batas akhir bagi mereka untuk mendaftar, tetapi sebagian (56%) belum
pernah mendengarnya. Dari jumlah ini, 38% tidak tahu adanya batas akhir, sementara 18% percaya mereka bisa mendaftar hingga hari
pelaksanaan pemilu.
161103-NAS-CHP3(79-101)
88
11/19/03, 12:52 PM
Berkaitan dengan usia, proporsi terbesar dari pemilih yang tidak
menyadari tentang tenggat pendaftaran dapat ditemukan di antara
pemilih termuda (64% dari kelompok usia 17-24 tahun) dan tertua
(63% dari kelompok usia 58-85 tahun). Berdasarkan gender dan latar
pendidikan, pemilih perempuan yang tidak menamatkan sekolah dasar
(67%) adalah mereka yang tidak mengetahui tentang adanya tenggat
pendaftaran. Hal yang sama juga terjadi dengan 64% dari kelompok
petani, 67% dari mereka yang pengeluaran perbulannya di bawah Rp.
300.000, 70% pemilih yang tak memiliki akses ke televisi dan 75% pemilih buta huruf.
Pengetahuan tentang Penyelenggara Pemilu
Pernahkan Anda mendengar tentang Komisi Pemilhan Umum, atau KPU[Q.24/25]
Ya, mereka
pelaksana
pemilu
161103-NAS-CHP3(79-101)
89
Ya, tidak
tahu apa tugas
mereka
Lain-lain
Tidak
11/19/03, 12:52 PM
Pernahkah Anda mendengar tentang Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu?
Ya, mereka
mengawasi
jalannya
Pemilu
Ya, mereka
mengatur
pengawasan
Pemilu
Ya, tidak
tahu apa tugas
mereka
Tidak
Mayoritas pemilih di Indonesia tidak cukup mengenal lembaga-lembaga yang akan menyelenggarakan Pemilu 2004, meskipun seringnya
media memberitakan mereka.
Hampir setengah (46%) tidak pernah mendengar tentang Komisi
Pemilihan Umum (KPU). KPU tidak dikenal khususnya oleh pemilih
perempuan (56%), mereka yang berusia di atas 35 tahun (51%) dan
pemilih dengan latar pendidikan dasar (58%) atau yang berpendidikan
lebih rendah (75%).
Hanya di bawah sepertiga (31%) yang pernah mendengar tentang
KPU, tetapi tidak tahu tentang tugasnya. Cuma 17% mengetahui KPU
bertanggung jawab menyelenggarakan Pemilu mendatang. Mereka
umumnya adalah pemilih laki-laki (25%), berpendidikan (33%), dan
berdomisili di perkotaan (25%).
Hal serupa terjadi dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), lebih
dari setengah pemilih (53%) tak pernah mendengar tentang Panwaslu.
Mereka umumnya adalah pemilih perempuan (64%) dan mereka yang
tidak menamatkan sekolah dasar (76%).
161103-NAS-CHP3(79-101)
90
11/19/03, 12:52 PM
Sementara 15% lainnya pernah mendengar tentang organisasi tersebut, tetapi tak mengetahui tugasnya.
Sekitar seperempat pemilih (27%) mengetahui bahwa Panwaslu mengawasi jalannya proses Pemilu. Jumlah ini termasuk 35% laki-laki, 49%
pemilih dengan latar pendidikan sekolah menengah, dan 56% laki-laki
dengan latar belakang pendidikan di atas sekolah dasar.
Jika ada masalah berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pemilu di daerah anda,
apakah Anda tahu kepada siapa Anda dapat mengadu? [Q.22]
Pengurus Pelaksana Kepala
RT/RW
Pemilu
Desa
Lokal
Pemantau
Pemilu
Polisi
Lainlain
Tidak/
tidak
tahu
Sebagian besar pemilih tidak mengetahui organisasi yang tepat seba-gai
tempat mengadu bila timbul masalah dalam Pemilu di wilayah mereka.
23% akan mendatangi kantor komisi pemilu setempat. Mereka yang
mengetahui tempat pengaduan untuk pemilu adalah pemilih berusia
muda (33%) dan mereka yang telah menamatkan sekolah menengah
atas atau akademi (33%).
161103-NAS-CHP3(79-101)
91
11/19/03, 12:52 PM
Kecenderungan utama bagi para responden adalah mendatangi aparat
pemerintah setempat, 27% menyatakan akan meneruskan masalah
tersebut ke ketua RT/RW dan 15 % lainnya ke kepala desa. Kendati
aparat pemerintah setempat memang bertanggung jawab menangani
permasalahan sosial di tingkat lokal, tetapi pengaduan pemilu bukanlah
wewenang mereka. Terlebih lagi, kendati mereka akan mengarahkan
masyarakat yang mengadu ke komisi pemilu, ada kekhawatiran bahwa
mereka sendiri mungkin saja terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran
yang terjadi, dengan begitu mereka bukanlah pihak yang tepat untuk
menangani masalah tersebut pada tahap awal. Sekitar 9% dari pemilih
menyatakan mereka akan mendatangi pemantau pemilu dan 9% menyebutkan kepolisian. Secara keseluruhan 29% mengatakan mereka
tidak tahu ke mana harus mengajukan pengaduan.
Jika partai-partai dan Panitia Penyelenggara Pemilu tidak dapat
menyelesaikan perselisihan pemilu, Apakah Anda tahu siapa yang
akan bertanggungjawab menyelesaikan? [Q.23]
Warga
161103-NAS-CHP3(79-101)
92
KPU
Polisi
Lain-lain
11/19/03, 12:52 PM
Pemahaman tentang prosedur menyampaikan keluhan tentang pemilu
ke jenjang yang lebih tinggi bahkan masih lebih rendah dibandingkan
dengan pemahaman tentang peran dari komisi pemilu lokal.
Lebih dari enam di antara sepuluh pemilih (63%) percaya bahwa masyarakat yang akan bertanggungjawab menangani perselisihan pemilu,
jika partai dan komisi pemilihan setempat tak mampu memecahkannya. Tidak jelas apa maksud pernyataan ini tetapi kemungkinannya
adalah berdemonstrasi turun ke jalan tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu, seperti yang dilakukan di masa lalu. Mereka yang berpendapat bahwa masyarakat yang akan menyelesaikan perselisihan
pemilu adalah mereka yang tidak menamatkan sekolah dasar (74%),
dan pemilih berpenghasilan rendah (73%).
Indeks Proses Pengajuan Keluhan Pemilu
(Jumlah jawaban yang benar berdasarkan Q22-Q25)
Benar 1
161103-NAS-CHP3(79-101)
93
Benar 2
Benar 3
Benar 4
11/19/03, 12:52 PM
Guna mengukur jumlah pemilih yang mengetahui satu lembaga-lembaga yang khusus menangani keluhan berkaitan dengan pemilu, kami
membuat indeks proses pengajuan keluhan pemilu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan nomor 22 hingga 25 yang berkaitan dengan keluhankeluhan dalam pemilu, perselisihan dan organisasi-organisasi pemilu.
Indeks kami menunjukkan bahwa kebanyakan pemilih tidak mengenal
semua aspek dalam menyelesaikan perselisihan pemilu. Enam di antara
sepuluh pemilih (61%) hanya bisa memberikan satu jawaban benar di
antara empat pertanyaan yang berkaitan dengan pemilu. Di bawah
seperempat (22%) yang memberikan dua jawaban benar, sementara
hanya 13% yang bisa menjawab tiga pertanyaan dengan benar.
Cuma 6% pemilih yang memiliki cukup pengetahuan untuk menjawab
keempat pertanyaan yang berkaitan dengan keluhan dalam pemilu ini
dengan benar. Para pemilih ini mengetahui ke mana mereka harus
mengalamatkan keluhan dalam pemilu, siapa pihak yang menangani
perselisihan pemilu, serta apa saja fungsi-fungsi KPU dan Panwaslu.
Dengan kata lain, hampir tak ada pemilih yang mengetahui langkahlangkah penting dalam menangani perselisihan pemilu. Mengingat
adanya sejarah di masa lalu yang meragukan kejujuran pemilu di Indonesia, hampir semua pemilih akan butuh pendidikan berkaitan dengan
hal ini.
161103-NAS-CHP3(79-101)
94
11/19/03, 12:52 PM
Dampak Hadiah Partai bagai Pemilih
[Q.64/65 base 528]
Jika ada partai yang menawarkan uang, makanan, atau hadiah untuk rakyat di daerah ini,
berapa banyak yang akan memilih partai tersebut karena uang/hadiah itu?
Banyak
Beberapa
Sedikit
Hampir
tak ada
Mana di antara pernyataan ini yang cocok dengan pandangan
Boleh
menerima, tetapi
memilih
partai pilihan
sendiri
161103-NAS-CHP3(79-101)
95
Bila
menerima uang,
harus
memilih
partai yang
memberi uang
Tidak tahu
11/19/03, 12:53 PM
Sebagai cerminan dari anggapan umum bahwa “politik uang” akan
mempengaruhi hasil pemilu yang akan datang, sekitar empat dari
sepuluh pemilih berpendapat bahwa apabila ada partai politik yang
menawarkan hadiah berupa uang atau makanan, partai-partai itu akan
mendapatkan tambahan dukungan secara signifikan namun hanya
15% yang menyatakan bahwa pemberian tersebut akan mempengaruhi
pilihan politik mereka sendiri dan sekitar 24% tidak yakin.
Sekitar 39% pemilih berpendapat masyarakat di daerahnya akan cenderung memberikan suara pada partai yang menawarkan uang, hadiah,
atau makanan, sementara 36% lainnya percaya partai tersebut hanya
akan mempengaruhi pemilih dalam jumlah sedikit. Seperempat pemilih (24%) tidak tahu.
Pemilih berusia lebih muda, berpendidikan dan berpenghasilan tinggi3
merasa bahwa hadiah dari partai akan berpengaruh secara signifikan
pada pilihan pemberi suara. Pemilih laki-laki, terutama yang berusia
lanjut dan mereka yang tidak memiliki akses pada media penyiaran
tidak percaya bahwa banyak pemilih akan mendukung partai tertentu
karena adanya hadiah.
Walaupun dampak terhadap hadiah pemberian partai bervariasi,
tetapi sentimen pribadi dalam menyikapi pemberian tersebut cenderung kurang jelas. Lebih dari enam di antara sepuluh pemilih (61%)
percaya mereka boleh menerima hadiah dari partai dan tetap memilih
partai yang mereka sukai. Meskipun demikian sebanyak 15% pemilih
berpendapat pemberian hadiah akan membuat penerimanya berkewajiban memilih partai yang memberikannya, dan 24 % tidak yakin. Fakta
ini menunjukkan terbukanya kemungkinan penyuapan terhadap empat
di antara sepuluh pemilih.
Walaupun berusia lebih muda, pemilih yang lebih berpendidikan dan
berpenghasilan tinggi merasa bahwa hadiah dari partai akan berpen-
3 Dengan pengeluaran lebih dari Rp 500,000 perbulan.
161103-NAS-CHP3(79-101)
96
11/19/03, 12:53 PM
garuh terhadap pilihan dalam pemilu di wilayah mereka, mereka juga
merasa bukan merupakan masalah untuk menerima hadiah dan tetap
memilih partai pilihannya. Pemilih berusia lebih tua dan yang kurang
berpendidikan merasa tidak suka dengan gagasan untuk menerima
hadiah tanpa adanya balas jasa sesudahnya.
Jumlah tertinggi pemilih yang bersedia memberikan suara pada partai
yang memberikan mereka hadiah atau yang tidak yakin bahwa mereka
memiliki kewajiban memilih partai tersebut, adalah mereka yang buta
huruf (65%), yang tidak menamatkan sekolah dasar (53%), perempuan
berusia di atas 35 tahun (53%) dan mereka yang tidak menonton televisi
secara teratur (51%).
Kehadiran Satgas Parpol dalam Kampanye
Selama kampanye Pemilu, pada umumnya partai-partai akan menempatkan para
Satgas-nya dalam setiap pertemuan / kampanye. Apakah kehadiran Satgas tersebut
membuat anda merasa takut atau lebih aman? [Q.66 base 528]
Takut
Aman
Tidak tahu
Pemilih merasa lebih aman dengan kehadiran Satgas atau petugas keamanan partai politik dalam pertemuan publik atau kampanye partai
161103-NAS-CHP3(79-101)
97
11/19/03, 12:53 PM
politik. Lebih dari delapan di antara sepuluh pemilih (82%) merasa
kehadiran Satgas partai akan membuat mereka lebih aman, 9% menyatakan mereka akan menjadi lebih takut, dan 9% lainnya tidak tahu.
Kehadiran Satgas dalam pertemuan publik atau kampanye membuat
nyaman pemilih laki-laki, terutama yang kurang berpendidikan, dari
kelas pekerja. Sementara bagi pemilih perempuan, terutama mereka
yang kurang berpendidikan, serta pemilih yang tinggal di pedesaan
lebih memiliki perasaan cemas atas kehadiran satgas, walaupun mereka
cenderung merasa lebih aman dan bukannya takut berada di sekitar
Satgas partai.
Angka ini mungkin mengejutkan bagi mereka yang prihatin bahwa
Satgas berpotensi mengintimidasi. Orang-orang dari partai yang lain
mungkin saja merasa terintimidasi, namun kecil kemungkinan orangorang seperti ini menghadiri pertemuan partai yang mereka tidak
dukung. Para pendukung sebuah partai tertentu kemungkinan merasa
lebih aman dengan kehadiran Satgas, mengingat masih adanya bayang-bayang kekerasan antar partai yang mewarnai situasi politik di
Indonesian saat ini.
Rekomendasi Pendidikan Pemilih bagi Seluruh Pemilih:
Perubahan besar berkaitan dengan tata cara pemilihan juga lembaga
yang akan dipilih pada Pemilu 2004 akan membutuhkan program
pendidikan pemilih mendasar yang harus ditujukan bagi seluruh pemilih. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan pemilih
tak mengetahui tentang logistik serta hal-hal detil mengenai pemilu
mendatang, termasuk siapa yang akan bersaing dan bagaimana atau
kapan pemilih akan diselenggarakan. Pemilih juga kurang mengetahui
tenggat waktu pendaftaran, siapa yang akan menyelenggarakan serta
mengawasi pemilu, dan prosedur untuk menyelesaikan keluhan terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu.
161103-NAS-CHP3(79-101)
98
11/19/03, 12:53 PM
Karenanya secara umum kampanye pendidikan pemilih harus terarah
pada semua pemilih dan meliputi hal-hal penting, yang belum sepenuhnya diinformasikan pada pemilih.
Semua pemilih harus memiliki kesempatan mengetahui tentang:
• Waktu penyelenggaraan dan lembaga yang akan mereka pilih
• Apa dan bagaimana peran DPD
• Prosedur pemilu, termasuk cara memilih dan bagaimana menentukan pemenang
• Tenggat waktu pendaftaran
• Pengaduan masalah-masalah pemilu, serta lembaga dan prosedur
pengawasan
Rekomendasi Pendidikan Pemilu bagi
Kelompok Sasaran Khusus:
Temuan di lapangan mengarahkan bahwa sebagian kampanye pendidikan pemilih harus mampu menyasar kelompok khusus pemilih
yang membutuhkan informasi tentang beberapa aspek penting dalam
pemberian suara. Kelompok-kelompok ini sangat sedikit mendapatkan
informasi ketimbang masyarakat pada umumnya dan kekurangan informasi ini bisa mencegah atau merusak kesempatan mereka memberikan suara. Mengingat jumlahnya yang cenderung sedikit, akan lebih
baik kiranya untuk mentargetkan upaya-upaya khusus kepada mereka
ketimbang membanjiri seluruh pemilih dengan informasi yang sudah
biasa mereka dapatkan.
161103-NAS-CHP3(79-101)
99
11/19/03, 12:53 PM
Bagi pemilih seperti ini, butuh usaha tambahan untuk:
• Memastikan mereka tahu bahwa mereka harus mendaftar
• Memberitahu mereka bahwa hadiah dari partai tidak membuat
mereka wajib memilih partai tersebut.
Mereka yang berada dalam kelompok ini cenderung berpendidikan rendah dan juga perempuan yang berusia lanjut. Banyak dari mereka sulit
untuk dijangkau: yang paling tinggi kebutuhannya adalah mereka yang
buta huruf dan tidak memiliki akses televisi. Merekalah yang nantinya
harus menjadi objek dari upaya pendidikan pemilih bagi kelompok
khusus, yang butuh lebih banyak pendekatan antar-individu. Kombinasi
antara yang buta huruf dan tak memiliki akses televisi berarti kampanye
tak bisa hanya bergantung pada media cetak atau televisi. Kontak antarindividu akan menjadi sumber pendidikan yang penting.
Pemilih dengan Kebutuhan Tertinggi Terhadap Pendidikan Pemilih
Khusus:
Sasaran Pendidikan
Pemilih
Buta huruf
Tidak mengenyam pendidikan dasar
Perempuan di atas 35 tahun
Tidak nonton TV
Semua pemilih
161103-NAS-CHP3(79-101)
100
Pendaftaran:
% tak yakin
dibutuhkan
Indeks
Sasaran
Pendidikan
Pemilih
47
31
Hadiah dari
Partai:
% akan memberikan suara
bagi pemberi/
tidak
65
53
26
18
17
53
51
39
79
69
56
112
84
11/19/03, 12:53 PM
Rangkuman
• Pemahaman pemilih terhadap Pemilu 2004 masih terbatas.
• Sebagian besar pemilih tidak mengetahui bulan penyelenggaraan
pemilihan DPR atau bahwa mereka akan memilih lembaga lain selain DPR. Sejumlah kecil (namun signifikan) pemilih, merasa bahwa
pemilihan presiden akan diadakan bersamaan waktunya dengan
pemilihan DPR.
• Sembilan dari sepuluh pemilih Indonesia tidak tahu mengenai
DPD, lembaga baru yang akan dipilih bersamaan dengan pemilihan DPR.
• Sebagian besar pemilih tidak mengerti prosedur pemilu. Hanya
sedikit dari mereka mengetahui apakah mereka akan memberikan
suara pada partai, kandidat, atau keduanya. Hampir tak ada yang
tahu bagaimana kandidat akan dipilih untuk mewakili sebuah
wilayah berdasarkan undang-undang pemilu yang baru.
• Walaupun mayoritas pemilih mengetahui bahwa presiden akan
dipilih secara langsung, tetapi hanya sedikit dari mereka yang mengetahui apa yang akan terjadi bila tak ada yang memperoleh suara
mayoritas pada putaran pertama.
• Sebagian besar pemilih menyadari bahwa mereka harus mendaftarkan diri untuk dapat mengikuti pemilu 2004. Tetapi, banyak dari
para pemilih yang tidak mengetahui adanya tenggat waktu pendaftaran.
• Sebagian besar pemilih tidak mengenal organisasi-organisasi yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemilu 2004, KPU dan
Panwaslu.
161103-NAS-CHP3(79-101)
101
11/19/03, 12:53 PM
Kebutuhan Pendidikan pemilih: Kemampuan Mempengaruhi, 103
Lembaga-lembaga, dan Partai-partai Politik
BAB 4
Kebutuhan Pendidikan Pemilih:
Kemampuan Mempengaruhi, Lembaga
lembaga, dan Partai-partai Politik
• Kemampuan Mempengaruhi Politik
• Apa yang Dapat Dicapai lewat Pemilu
• Tugas dan Fungsi DPR
• Kedekatan dengan Partai
• Memilih Partai Politik
• Alasan Memilih Partai Tertentu
• Perbedaan di antara Partai-Partai
• Perbedaan Partai-Partai Islam
• Tujuan Partai Islam
• Ketertarikan Terhadap Pendidikan Pemilih
• Rekomendasi Pendidikan Pemilih bagi semua Pemilih
• Rangkuman
161103-NAS-CHP4(103-123)
103
11/19/03, 12:53 PM
161103-NAS-CHP4(103-123)
104
11/19/03, 12:53 PM
Kemampuan Mempengaruhi Politik
Seberapa besar, menurut Anda, seseorang seperti Anda dapat mempengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan? Apakah besar, tidak terlalu besar, sangat kecil
atau sama sekali tidak berpengaruh? [Q.81 base 528]
Sangat/
sama sekali
tidak
Besar/tidak
terlalu besar:
15%
Sangat kecil/
tidak
berpengaruh:
71%
Besar/tidak
terlalu besar:
25%
Tidak terlalu
besar/sangat kecil
Sangat kecil/
tidak
berpengaruh:
61%
Sebagian besar masyarakat Indonesia merasa tak mampu mempengaruhi keputusan politik pemerintah. Sebenarnya perasaan terhadap
kemampuan mereka untuk mempengaruhi proses politik tercatat telah
menurun semenjak 1999. Saat ini, hanya 15% pemilih yang percaya
mereka bisa memberikan pengaruh cukup banyak atau sedikit terhadap pemerintah, dibandingkan dengan 25% pemilih empat tahun yang
lalu. Demikian pula, tujuh dari sepuluh pemilih (71%) merasa bahwa
mereka hanya mempunyai sangat sedikit pengaruh, atau bahkan tidak
sama sekali, terhadap kebijakan pemerintah, dibandingkan 61% pada
tahun 1999. Bahkan di antara kelompok yang paling berpengaruh
seperti laki-laki berusia muda, mereka yang berpendidikan, pemilih
berusia lebih tua yang berpendidikan dan laki-laki di pedesaan –
kurang dari seperempat dari mereka yang merasa bahwa mereka
memiliki pengaruh.
161103-NAS-CHP4(103-123)
105
11/19/03, 12:53 PM
Baik kesinambungan maupun perubahan merupakan hal-hal yang penting: kami menemukan tingkat kemampuan mempengaruhi politik yang
rendah selama masa transisi menuju demokrasi, dan tetap lebih rendah
setelah lebih dari empat tahun terbentuknya pemerintahan demokratis.
Keyakinan bahwa rakyat bisa mempengaruhi perubahan merupakan
aspek penting dalam budaya politik yang demokratis. Titik lemah demokrasi di Indonesia, berkaitan dengan rendahnya harapan pemilih
terhadap pemilu, para kandidat serta perwakilan mereka.
Semenjak survei tahun 1999, perasaan mampu mempengaruhi politik
menurun (hingga 16%) di antara pemilih yang berusia di bawah 35
tahun. Hanya 16% pemilih berusia muda yang percaya bahwa mereka dapat mempengaruhi pemerintah. Penduduk di perkotaan juga
mengalami peningkatan kekecewaan cukup tajam, terlihat dengan
menurunnya perasaan mampu mempengaruhi politik mereka yang
turun hingga 15% sejak tahun 1999. Hal ini juga terjadi pada pemilih
perempuan, dengan penurunan hingga 14%.
Apa yang Dapat Dicapai lewat Pemilu
Menurut Anda apa yang pemilih bisa dapatkan dari pemilu [Q53 base 528]
• Memilih para pemimpin
• Menyuarakan aspirasi rakyat
• Membuat pemerintah melakukan sesuatu
• Lainnya
• Tidak tahu
77%
7%
4%
6%
19%
Pemilih Indonesia memiliki pandangan yang sempit tentang apa yang
dapat mereka capai melalui pemilu, yaitu memilih pemimpin mereka.
Lebih dari tigaperempat pemilih percaya bahwa pemilih dapat meman-
161103-NAS-CHP4(103-123)
106
11/19/03, 12:53 PM
faatkan pemilu untuk memilih pemimpin mereka (67%), memilih wakilwakil mereka ( 6%), atau memilih presiden (4%). Hanya sepersepuluh
dari mereka yang dapat memberitahukan fungsi-fungsi lain – apapun itu
– dari pemilu, seperti menyuarakan perasaan mereka (7%) atau meminta
sesuatu dari pemerintah (4%). Seperlima dari pemilih (19%) tidak tahu
persis apa yang bisa dicapai melalui pemilu. Pada dasarnya, harapan pemilih Indonesia terhadap proses pemilu masih rendah dan terbatas pada
fungsi mekanisnya: untuk mengisi posisi-posisi dalam lembaga publik.
Tidaklah mengherankan jika satu-satunya peran pemilu demokratis
yang diketahui pemilih di Indonesia adalah untuk mengganti para
pimpinan elit politik. Inilah satu-satunya fungsi pemilihan dan kampanye pemilu di Indonesia yang secara konsisten selalu dilaksanakan. Pemilih di Indonesia jarang memiliki kesempatan untuk mempraktekkan
fungsi pemilu lainnya yang rutin dilaksanakan di negara lain – termasuk di antaranya memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyuarakan pendapatnya, mengubah kebijakan, membuat para wakil rakyat
dapat dimintai pertanggungjawaban, mengganti pemerintahan, atau
bahkan menuntut perlindungan. Hal ini disebabkan karena Indonesia
baru mengalami hanya sedikit pemilu yang bebas, dan karena (seperti
terlihat di bawah) keterlibatan dalam politik lebih merupakan masalah
identitas ketimbang ketertarikan pada isu ataupun kandidat tertentu.
Bila masyarakat tak menyadari bahwa proses pemilu menawarkan
berbagai jalan untuk membuat suara mereka terdengar, maka tidaklah mengherankan jika banyak yang merasa terabaikan atau tak
berdaya meskipun mereka selalu memberikan suaranya setiap lima
tahun sekali. Namun demikian, hal ini justru memberikan ruang
penting bagi upaya melakukan pendidikan pemilih secara non-partisan untuk memberikan arti lebih pada proses pemilu. Jika hal itu
bisa menjadi kenyataan, upaya pendidikan pemilih perlu menunjuk-
161103-NAS-CHP4(103-123)
107
11/19/03, 12:53 PM
kan bahwa pemilu bisa menjadi kesempatan untuk mengekspresikan
diri, meminta pertanggungjawaban wakil rakyat dan pemerintah,
serta menyalurkan aspirasi lokal. Harapan pemilih yang lebih tinggi
ini, pada gilirannya, akan mendorong partai-partai politik untuk
mencoba memenangkan pemilih dengan cara memenuhi harapanharapan mereka, bukan cuma mengandalkan mereka yang loyal.
Tugas dan Fungsi DPR
Beberapa orang punya pendapat berbeda mengenai tugas/fungsi DPR dan
anggotanya. Menurut Anda apa tugas/fungsi mereka?
[Q.58 base 528]
• Mengawasi presiden
• Mewakili para pemilih
• Memilih presiden
• Membantu masyarakat menyelesaikan masalah
• Membuat/mengubah undang-undang
• Lainnya
57%
20%
12%
9%
8%
7%
Mayoritas pemilih Indonesia, secara spontan, cuma mengetahui
satu peran DPR: mengawasi presiden (57%). Sementara 12% lainnya menyatakan peran DPR adalah membantu pemilihan presiden.
(Jawaban-jawaban tersebut menggabungkan tugas-tugas MPR, yang
dulu membantu memilih presiden). Memilih dan mengawasi presiden
merupakan fungsi yang paling tampak oleh sebagian besar masyarakat
Indonesia sejak pemilu tahun 1999, dengan dipilihnya Abdurrahman
Wahid sebagai presiden, disusul pencabutan mandatnya serta pemilihan Megawati Soekarnoputri sebagai penggantinya.
161103-NAS-CHP4(103-123)
108
11/19/03, 12:53 PM
Hanya sedikit dari mereka yang bisa memberikan jawaban lain mengenai tugas DPR. Hanya 20% pemilih berpendapat bahwa tugas
lainnya adalah mewakili mereka dan 9% menyatakan DPR membantu
memecahkan masalah rakyat. Yang cukup mengejutkan, tercatat hanya
8% mengatakan bahwa kekuasaan DPR termasuk membuat dan mengubah undang-undang. Sementara 7% lainnya menyebutkan tugas
lain seperti membangun infrastruktur, menyelidiki korupsi, melindungi
rakyat dan membuat anggaran.
Terbatasnya konsep tentang peran DPR di mata publik sangat mungkin merupakan cerminan dari warisan rezim Orde Baru, ketika DPR
hanya menjadi tukang stempel kebijakan eksekutif, serta kegagalannya untuk mendidik publik untuk sadar tentang peran DPR selama
ini – lebih dari sekedar memilih dan berseteru dengan para presiden.
Hal ini berarti sebagian besar masyarakat tidak terlalu peduli terhadap
tugas para wakilnya sebagai badan legislatif, serta terhadap tuntutantuntutan yang dapat dilakukan warga negara terhadap para wakilnya.
Termasuk mewakili pandangan-pandangan mereka, meloloskan dan
mengamandemen undang-undang serta anggaran, dan menghadirkan
berbagai sumberdaya pembangunan, serta bantuan lainnya.
Dengan kata lain, tak hanya selama pemilu, dalam fungsi sehari-harinya
pun, hanya sedikit pemilih yang menyadari tentang tuntutan-tuntutan
yang dapat mereka ajukan pada para pemimpin bangsa. Keterputusan
hubungan antara para wakil yang terpilih dengan warga negara saat
ini membuat perasaan tak berdaya serta rendahnya harapan pemilih
terhadap politik, menjadi mudah dimengerti. Hal ini membuka kesempatan bagi pendidikan pemilih untuk menghubungkan kembali para
pemimpin dan yang dipimpin, dengan cara mendidik masyarakat mengenai hal-hal yang bisa mereka harapkan dari para wakilnya.
161103-NAS-CHP4(103-123)
109
11/19/03, 12:53 PM
Kedekatan dengan Partai
Apakah Anda menganggap diri anda sebagai pendukung
atau simpatisan salah satu partai politik? [Q 109]
Parkindo
Tidak tahu
Walaupun partai politik memiliki posisi yang penting dalam sistem politik serta proses pemilu di Indonesia, basis-basis partai dalam masyarakat secara umum masih cenderung terbatas. Survei ini menemukan
bahwa duapertiga (66%) pemilih menyatakan bahwa mereka biasanya
tidak mendukung salah satu partai. (Angka ini termasuk mereka yang
tidak mengungkapkan partai tertentu yang mereka dukung). Partai
dengan jumlah terbesar pendukung setia adalah Golkar dengan 10%,
PDI-Perjuangan dengan 6%, PKB dengan 5 %, PPP dengan 3 %, dan
PAN dengan 2% pemilih. PBB dan PKI (Partai Kristen Indonesia) masing- masing meraih dukungan 1% pemilih.
Laki-laki di bawah 35 tahun yang mengenyam pendidikan menengah,
pekerja kantoran, mereka yang pengeluarannya terbesar (Rp. 1,500,000
atau lebih per bulan), atau mereka yang beragama Kristen adalah kelompok yang cenderung memiliki kedekatan dengan partai politik.
Namun, penemuan terpenting survei ini adalah tingginya proporsi
mereka yang tidak memiliki kedekatan dengan partai manapun atau
161103-NAS-CHP4(103-123)
110
11/19/03, 12:53 PM
“massa mengambang” di antara pemilih. Ini merupakan situasi khas
negara demokrasi baru, dimana loyalitas terhadap partai politiknya masih belum terbangun.
Memilih Partai Politik
Jika Pemilihan DPR dilakukan hari ini, Anda akan memilih partai yang mana??
JIKA TIDAK YAKIN: Jika Pemilu dilakukan hari ini dan Anda harus memilih
sekarang, Anda cenderung memilih partai yang mana? [Q.50 base 528] (Seluruh
partai yang mendapatkan 1% atau lebih)
Tidak
tahu/tidak
menjawab
Saat ditanya partai politik mana yang akan dipilih bila Pemilu DPR berlangsung hari ini, hampir lima dari sepuluh pemilih (47%) mengatakan
bahwa mereka tidak tahu, dan sekitar 12% tidak bersedia menjawab
pertanyaan. Karenanya, jawaban yang dinyatakan oleh empat dari
sepuluh pemilih yang menjawab tidak bisa dijadikan patokan tentang
partai mana yang akan memenangkan pemilu bila pemilu memang dilaksanakan hari ini. Namun demikian jawaban ini berguna untuk ditulis
dalam laporan ini untuk memperlihatkan betapa minimnya dukungan
yang dimiliki partai, dan hal ini menunjukkan bahwa pilihan politik
masyakarat masih mencari bentuknya dan karenanya masih bisa dipengaruhi oleh kampanye politik yang efisien.
161103-NAS-CHP4(103-123)
111
11/19/03, 12:53 PM
Alasan Memilih Partai Tertentu
Apa alasan utama Anda memberikan suara untuk
partai yang Anda pilih? [Q.51 base 279]
• Mereka adalah partai saya
• Mereka telah melakukan hal-hal baik
• Pemimpinnya
• Partai Islam
• Menjadikan keadaan lebih baik
• Kebijakan mereka
• Nilai-nilai moral partai tersebut
• Mewakili kelompok saya
• Lainnya
• Tidak tahu
19%
14%
11%
10%
8%
5%
4%
3%
8%
14%
Tidaklah mengherankan ketika pemilih ditanya tentang pilihan partai
mereka seandainya pemilu dilangsungkan saat ini, hanya kecil dari
mereka akan dengan mudah menjawab bahwa alasan utamanya adalah
karena kedekatan mereka dengan partai itu. Hampir seperlima (19%)
menyatakan mereka memberikan suara bagi partai tertentu karena
“mereka adalah partai saya.” Lebih dari 10% menyatakan bahwa
mereka akan memilih partai Islam karena mereka mengidentifikasi
dirinya dengan Islam. Alasan lainnya termasuk prestasi partai (14%),
pemimpin partai (11%), harapan akan masa depan (8%), kebijakan
partai (5%), nilai-nilai (4%), dan kesukuan (3%). Sekitar 14% tak bisa
memberikan alasan mengapa mereka memilih partai tertentu.
Merinci hasil pilihan partai yang mungkin dipilih responden, kedekatan
partai merupakan alasan terpenting yang diberikan oleh para pemilih
yang memberikan suaranya pada PDI-Perjuangan dan Golkar, dua
partai yang secara umum dianggap sebagai ‘ nasionalis’. Kedekatan
dengan Islam adalah alasan paling penting yang diajukan oleh mereka
yang memilih PKB dan PPP, keduanya dianggap sebagai partai-partai
Islam. (Tidak ada partai lain yang memiliki cukup pendukung dalam
survei ini yang memungkinkan analisa terhadap suara mereka).
161103-NAS-CHP4(103-123)
112
11/19/03, 12:53 PM
Meski demikian, sejumlah besar pemilih, hampir mencapai setengah
(47%), mengatakan bahwa mereka belum menentukan apa persisnya
partai pilihan mereka. (Sekitar 12% menolak memberitahukan pilihan
partai mereka). Sebagian besar dari mereka yang belum mengetahui
partai pilihan mereka (90%) adalah pemilih yang tak memiliki kedekatan pada salah satu partai tertentu. Dalam situasi seperti ini, kampanye
partai yang cuma mengandalkan mobilisasi para pendukung yang loyal
akan sulit meraih massa mengambang yang sebelumnya tak memiliki
kedekatan dengan partai manapun. Pemilih semacam ini cenderung
akan merespon kampanye-kampanye yang menarik bagi mereka yang
berkaitan dengan berbagai isu, nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan mereka.
Perbedaan di antara Partai-Partai
Perbedaan apa yang anda lihat, apabila ada di antara partai-partai
yang ada di DPR saan ini? [Q.54 base 528]
• Ideologi
• Para pemimpin
• Perbedaan kecil
• Hal-hal yang menjadi perhatian mereka
• Komitmen agama
• Jumlah/kekuatan
• Tak bisa menyebutkan perbedaan/lainnya
• Tidak tahu
10%
5%
4%
2%
2%
2%
9%
66%
Meratanya kekurangtahuan atas partai-partai lain, selain dari partai
yang dianggap dekat secara emosional, secara umum dapat dijelaskan
oleh fakta bahwa kebanyakan pemilih tidak memahami perbedaan
yang ada di antara partai-partai politik. Duapertiga pemilih (66%)
menyatakan mereka tidak mengetahui perbedaan di antara partai-partai atau menganggap hal itu tidak ada. Sementara 9% lainnya walau
161103-NAS-CHP4(103-123)
113
11/19/03, 12:53 PM
menyatakan adanya perbedaan, tetapi tak mampu menyebutkan apa
perbedaan-perbedaan itu. Dengan kata lain, partai-partai politik telah
gagal menunjukkan perbedaan dirinya di mata tigaperempat pemilih
yang ada. Hal ini kemungkinan adalah faktor penting yang menyebabkan kurangnya minat terhadap politik dan diskusi politik seperti telah
dikemukakan sebelumnya. Jika masyarakat tidak menyadari perbedaan-perbedaan antara partai-partai yang ada, mengapa pula mereka
harus tertarik dengan partai-partai tersebut?
Hanya satu di antara empat pemilih (25%) yang mampu mengemukakan perbedaan, apa pun itu, di antara partai-partai yang ada. Perbedaaan yang disebutkan meliputi ideologi (10%), pemimpin partai (5%),
perbedaan kecil (4%), isu-isu yang diperjuangkan, komitmen agama,
dan kekuasaan (masing-masing 2%), sikap tanggap, korupsi, dan lambang partai (masing-masing 1 %). Kelompok pemilih yang paling tidak
bisa secara khusus membedakan partai-partai politik adalah: pemililh
perempuan, pemilih berusia lanjut, kurang berpendidikan, berpenghasilan rendah, dan mereka yang tidak memiliki akses pada media
penyiaran.
Kegagalan partai politik di Indonesia untuk membedakan dirinya di
mata para pemilih menunjukkan adanya persoalan besar dalam penyusunan materi kampanye pemilu dan tentu saja mengenai demokrasi di
Indonesia. Partai-partai politik yang ada terlalu memfokuskan diri secara
berlebihan pada basis massa mereka, pada pemilih yang memang sudah
dekat dengan mereka, dan kurang mencari dukungan dari massa mengambang, yang merupakan mayoritas. Hal ini mengurangi tingkat kompetisi di antara partai-partai, pemilu serta sistem politik yang tanggap.
Di saat partai-partai tak memberikan alasan lain bagi pemilih untuk
mendukung mereka, selain kedekatan dengan partai itu, tampaknya kegiatan politik memfokuskan diri pada pendekatan identitas yang emosional. Kegiatan politik seperti ini tidak menyentuh substansi isu dan
hal-hal yang menjadi perhatian masyarakan. Hal ini, pada gilirannya,
161103-NAS-CHP4(103-123)
114
11/19/03, 12:53 PM
akan menjadikan proses pemilu tak bisa menjadi jalan untuk mengekspresikan pandangan-pandangan atau meminta pertanggungjawaban
para wakil rakyat berdasarkan isu maupun kepentingan. Adalah merupakan kepentingan partai politik sendiri untuk mengubah pendekatan
mereka terhadap kampanye agar menjadi lebih berlandaskan isu maupun kepentingan. Sebab, ada potensi suara yang cukup besar dari para
pemilih yang belum memutuskan apa yang akan mereka pilih.
Hal ini juga menunjukkan bahwa pendidikan pemilih bisa memberikan kontribusi yang signifikan, dengan menyediakan kesempatan pada
para pemilih untuk membanding-bandingkan tawaran yang dijanjikan oleh partai-partai. Pendidikan pemilih dapat menghasilkan situasi
non-partisan yang memungkinkan pemilih dapat menimbang apa saja
yang sudah dijanjikan oleh partai-partai dan bertanya pada kandidat
bagaimana posisi mereka. Hal ini, pada gilirannya, akan menawarkan
lebih banyak insentif bagi partai-partai politik untuk menggunakan
pendekatan berorientasi isu dan kandidat untuk memenangkan suara
dari luar basis tradisional mereka.
Perbedaan Partai Islam
Apabila sebuah partai mengatakan bahwa partainya adalah partai Islam,
apa yang membuatnya berbeda dengan yang lain? [Q.55 base 528]
• Nilai-Nilai Islam
• Anggotanya orang Islam
• Membela Islam
• Untuk Syariat
• Moral/tidak korupsi
• Para pemimpin agama
• Lainnya
• Tidak tahu/tidak ada
161103-NAS-CHP4(103-123)
115
13%
12%
11%
3%
2%
2%
4%
53%
11/19/03, 12:53 PM
Kebanyakan pemilih tidak dapat mengetahui perbedaan antara partai
Islam dengan partai-partai lainnya.
Lebih dari setengah pemilih tidak yakin apa yang membedakan partai
Islam dengan partai-partai lainnya (39%), atau mereka tidak percaya
bahwa terdapat perbedaan nyata di antara keduanya (14%). Hal
mendasar yang membedakan partai Islam dengan partai lainnya, yang
disebutkan oleh sejumlah minoritas pemilih, termasuk hal-hal seperti:
nilai-nilai islam (13%), bahwa anggota mereka adalah Islam (12%), dan
bahwa mereka membela Islam (11%). Bila terkesan tidak jelas, hal ini
adalah karena memang seluruh hal yang disebutkan itu merupakan
nilai dan pandangan yang sering dikaitkan dengan nilai Islam di Indonesia – dan mayoritas dari seluruh pendukung partai politik manapun
di Indonesia beragama Islam, mengingat sebagian besar penduduk
Indonesia menganut agama Islam.
Pemilih jarang menguhubungkan kebijakan atau gagasan tertentu
dengan partai Islam. Dari sedikit yang disebutkan, tercatat 3% yang
menyatakan hukum Islam, atau Syariat, kepemimpinan yang relijius
(2%), bermoral atau tidak korup (2%). Hanya 1% yang masing-masing
mengatakan partai-partai Islam mendorong agama atau mendukung
negara Islam, simbol-simbolnya, serta ideologinya. Juga hanya sedikit
yang menyebutkan bahwa partai-partai tersebut adalah tradisionalis,
fundamentalis, atau menentang kebebasan perempuan – kritik yang
umum dilontarkan pada partai-partai itu dalam diskusi para elite.
Mereka yang paling tak mampu mengenali perbedaan mendasar dari
sebuah partai islam adalah pemilih perempuan, mereka yang berusia
lanjut, berpendidikan rendah dan berpenghasilan rendah. Selain label
Islam yang mereka usung, temuan di lapangan menunjukkan bahwa
mereka tidak terbukti lebih berhasil dibandingkan partai-partai lainnya,
dalam hal membedakan dirinya dengan partai lain di hadapan publik.
161103-NAS-CHP4(103-123)
116
11/19/03, 12:53 PM
Tujuan Partai Islam
Apakah yang Anda perkirakan akan dilakukan oleh sebuah partai Islam?
[Q.56 base 528]
• Mendukung nilai-nilai Islam
• Meningkatkan ketaatan beragama
• Penegakan hukum yang lebih baik
• Menerapkan Syariat sebagai hukum
• Membangun ekonomi
• Membersihkan korupsi
• Menerapkan gagasan Negara Islam
• Tidak tahu
23%
13%
7%
6%
4%
3%
3%
55%
Sebagian besar masyarakat Indonesia juga tidak tahu apa yang mungkin dilakukan partai Islam apabila mereka memenangkan pemilu, walaupun mereka yang memiliki pendapat merasa mengetahui hal yang
akan dilakukan partai Islam.
Lebih dari setengah pemilih (55%) tidak yakin dengan apa yang akan
mereka harapkan untuk dilakukan oleh partai Islam. Mereka yang secara khusus tidak yakin adalah pemilih perempuan (62%), khususnya
perempuan lanjut usia (69%), perempuan berusia lanjut di pedesaan
(70%), yang kurang berpendidikan (70%), berpenghasilan rendah
(71%) dan tidak memiliki akses ke media penyiaran (89%).
Di antara mereka yang memberikan pendapatnya berkenaan dengan
pertanyaan ini, memberikan titik tekan pada masalah moral dan keberagamaan ketimbang kebijakan partai. Hampir seperempat pemilih
Indonesia (23%) menganggap bahwa partai islam akan memperbaiki
moral dan menegakkan nilai-nilai Islam. Seperdelapan lainnya (13%)
menyebutkan partai Islam akan mendorong orang beribadah. Dengan
kata lain, kebanyakan pemilih yang memiliki pendapat tentang apa
yang bisa dilakukan oleh partai Islam, mengaitkannya dengan pene-
161103-NAS-CHP4(103-123)
117
11/19/03, 12:53 PM
gakan agama dan moral. Hal ini berlaku bagi pendukung setia partaipartai tersebut, juga bagi mereka yang mendukung partai lain serta
bagi yang tidak mendukung partai manapun.
Sangat sedikit pemilih yang mengaitkan partai-partai Islam dengan
kebijakan-kebijakan tertentu. Hanya 7% menyebutkan tentang penegakan hukum yang lebih baik atau keadilan bagi semua, sementara
hanya 6% yang merujuk pada penegakan Syariat, 4% mengemukakan
perbaikan ekonomi dan kualitas hidup, serta 3% beranggapan mereka
akan membersihkan korupsi, dan 3% lainnya beranggapan bahwa partai Islam akan mendirikan negara Islam.
Namun demikian adalah sebuah kesalahan besar untuk menganggap
dukungan terhadap Islam atau partai-partai Islam merupakan sebuah
mandat bagi dibentuknya secara formal perangkat hukum syariat atau
negara Islam. Di samping persoalan moralitas dan agama, dari kacamata publik, partai-partai Islam tidak mempunyai perbedaan dalam
kebijkan-kebijakan khusus.
161103-NAS-CHP4(103-123)
118
11/19/03, 12:53 PM
Ketertarikan Terhadap Pendidikan Pemilih
Seberapa tertarik Anda pada hal-hal di bawah ini? [Q.59-63 base 528]
Menonton acara TV yang menayangkan anggota DPR mengajukan
pertanyaan pada menteri-menteri
Menonton acara TV dimana masyarakat umum mengajukan pertanyaan pada
calon-calon dari partai yang berbeda selama masa kampanye
Menghadiri rapat didaerah anda dimana anggota DPR dari propinsi anda
melaporkan apa yang telah dikerjakan
Menonton acara TV yang tidak memihak selama masa kampanye yang membandingkan
pendapat berbagai partai yang berbeda mengenai masalah indonesia saat ini
Membaca brosur yang tidak memihak selama masa kampanye yang membandingkan
pendapat berbagai partai yang berbeda mengenai masalah Indonesia saat ini
Sangat tertarik
Agak tertarik
Para pemilih Indonesia sangat berkeinginan untuk menanyakan sekaligus membandingkan ide-ide dan juga penawaran dari para peserta
pemilu 2004. Fakta ini menciptakan kesempatan bagi program untuk
mempromosikan persaingan yang berorientasi isu dan kepentingan.
Patut untuk dicatat, bahwa meskipun mengaku memiliki ketertarikan
yang rendah terhadap politik, para pemilih secara umum tertarik untuk
mencari tahu lebih banyak tentang partai-partai serta para kandidat
yang akan mengikuti pemilu.
Hampir duapertiga pemilih (65%) menyatakan tertarik dengan program televisi yang menayangkan para anggota DPR sedang menanyai
para menteri. Hampir sama dengan itu, sebanyak 64% akan menyukai
program televisi yang menayangkan forum tanya-jawab antara pemilih
dengan para calon dari beberapa partai berbeda selama masa kampanye. Sebanyak 61% menyatakan akan tertarik untuk menghadiri rapat
161103-NAS-CHP4(103-123)
119
11/19/03, 12:53 PM
pidato pertanggungjawaban dari anggota DPRD perwakilan propinsi.
Jumlah yang sama dari perhitungan kasar (57%) menyatakan akan tertarik pada tayangan televisi yang membandingkan posisi partai-partai
politik terhadap berbagai isu yang sedang dihadapi bangsa. Sekitar
45% tertarik dengan brosur-brosur yang bersifat non-partisan atau
pandunan bagi pemilih untuk membandingkan pandangan partai-partai terhadap beberapa isu.
Rekomendasi Pendidikan Pemilih bagi Semua Pemilih:
Rendahnya kemampuan mempengaruhi politik yang dirasakan pemilih, keterbatasan pemahaman mereka atas fungsi instrumental serta
ekspresif (untuk menyalurkan aspirasi) kegiatan kampanye politik maupun DPR, serta kurangnya perbedaan di antara partai-partai politik,
dalam persepsi pemilih, menunjukkan adanya suatu kebutuhan untuk
menjalankan program pendidikan pemilih yang menitikberatkan pada
partai-partai politik maupun lembaga-lembaga politik yang ada. Lewat
program semacam ini, pemilih akan mendapatkan informasi mengenai
apa saja yang bisa mereka tuntut dalam pemilu serta terhadap para
wakil-wakil mereka, di samping untuk membantu para pemilih membandingkan para kandidat dan partai-partai politik.
Satu langkah besar yang bisa dilakukan untuk memperbaiki persepsi
pemilih berkaitan dengan kemampuan mereka untuk mempengaruhi
politik adalah dengan cara memberitahukan hal-hal yang bisa mereka
tuntut dari para kandidat selama masa kampanye dan juga pada anggota DPR di parlemen. Hal ini akan membutuhkan upaya pendidikan
yang urutan-urutan kepentingannya mesti mencakup:
• Bagaimana pemilih bisa memanfaatkan kampanye untuk kepentingan yang bersifat instrumental maupun ekspresif (menyuarakan
pandangan mereka tentang berbagai isu, menuntut kebijakan serta
161103-NAS-CHP4(103-123)
120
11/19/03, 12:53 PM
sumber daya yang mereka inginkan, mendukung calon yang pandangan-pandangannya mereka setujui, serta menarik mundur pejabat yang tidak mereka setujui, dan sebagainya).
• Apa yang dapat dilakukan oleh para anggota DPR serta apa yang
dapat dituntut oleh pemilih dari mereka (menyuarakan pandanganpandangan mereka, membuat undang-undang, mengubah kebijakan, membantu mereka memecahkan masalah bersama pemerintah, menanyai para menteri, meraih sumber daya, dan sebagainya).
Upaya-upaya di atas, yaitu dengan meningkatkan tuntutan para pemilih
terhadap wakil-wakil mereka, akan membantu mendorong persaingan
pemilu yang lebih baik, yang memungkinkan para kontestan akan menarik perhatian para pemilih dengan berlandaskan pada isu, kebijakan,
serta kepentingan ketimbang hanya kedekatan dengan partai.
Persaingan antar partai yang berorientasi isu juga dapat ditingkatkan
melalui upaya-upaya pendidikan pemilih yang bersifat non-patisan
yang bisa membantu para pemilih untuk membandingkan kebijakan
serta posisi partai-partai yang ada. Temuan survei ini menunjukkan
bahwa kira-kira tigaperlima pemilih akan tertarik pada bentuk pendidikan pemilih seperti berikut:
• Program TV yang menayangkan para anggota DPR menanyai
para menteri di parlemen.
• Program TV yang menayangkan tanya-jawab antara para pemilih
dengan para calon dari berbagai partai yang berbeda.
• Pertemuan-pertemuan yang menghadirkan para anggota DPR
yang sedang melaporkan hasil kerjanya di propinsi yang ia wakili.
• Tayangan TV bersifat non-partisan yang menampilkan perbandingan sikap partai-partai politik atas masalah yang sedang dihadapi
Indonesia.
161103-NAS-CHP4(103-123)
121
11/19/03, 12:53 PM
Juga terdapat ketertarikan mendasar dari pemilih, walau tercatat dalam
tingkat yang lebih rendah, yaitu sekitar 45%, terhadap brosur-brosur
bersifat non-partisan yang berisi perbandingan platform berbagai partai yang ada.
Adapun tujuan dari program-program tersebut adalah untuk membantu menghubungkan para pemilih dengan para wakilnya serta mendorong program-program kampanye agar lebih sejalan dengan isu-isu
maupun kepentingan-kepentingan yang menjadi perhatian pemilih.
Dengan cara ini, terbuka kesempatan untuk mengubah pemilu menjadi
kesempatan bagi pemilih untuk mengekspresikan diri serta menjadi
ajang pertanggungjawaban dari para wakil rakyat, ketimbang hanya
menjadi cara untuk mengganti para elite.
Rangkuman
• Hanya sedikit pemilih di Indonesia yang menganggap bahwa
mereka bisa mempengaruhi keputusan pemerintah, jumlah ini agak
lebih sedikit, atau sebenarnya lebih rendah dibandingkan pada pada
tahun 1999.
• Cuma sedikit pemilih yang memiliki pendapat mengenai hal yang
bisa mereka dapatkan melalui pemilu, di luar dari sekedar memilih
para pemimpin (seperti mengangkat isu-isu tertentu, menyuarakan
pendapat, atau menjadikan para pemimpin untuk dapat dimintai
pertanggungjawaban).
• DPR lebih dipandang sebagai badan pengawas utama terhadap
kekuasaan presiden ketimbang badan legislatif yang tanggap terhadap pemilihnya.
161103-NAS-CHP4(103-123)
122
11/19/03, 12:53 PM
• Lebih dari setengah pemilih Indonesia bukanlah pendukung
tetap partai tertentu. Mengingat faktor kedekatan dengan partai
merupakan faktor penentu utama dalam memilih, banyak di antara
pemilih yang belum memastikan partai apa yang nantinya akan
mereka pilih.
• Sebagian besar pemilih merasa tidak ada perbedaan di antara partai-partai serta tidak yakin jika memang ada perbedaan.
• Sebagian besar juga tidak yakin hal yang membedakan partai Islam dari partai-partai lainnya, serta apa yang harus diharapkan dari
partai Islam.
Terdapat ketertarikan yang cukup merata terhadap program pendidikan pemilih, yang dapat membantu para pemilih untuk membandingkan sikap partai-partai dan bertanya pada para kandidat, baik melalui
TV atau secara langsung. Program TV yang menayangkan para anggota DPR menanyai para menteri memiliki daya tarik yang besar dan
luas, disusul oleh penayangan program tanya-jawab antara masyarakat
dengan para kandidat dari berbagai partai.
161103-NAS-CHP4(103-123)
123
11/19/03, 12:53 PM
Kebutuhan Pendidikan Warganegara 125
BAB 5
Kebutuhan Pendidikan Kewarganegaraan
• Ciri-Ciri Negara Demokrasi
• Konsekwensi Langsung Demokrasi
• Prinsip-Prinsip Demokrasi
• Indeks Pemahaman Demokrasi
• Dukungan Terhadap Perluasan Kekuasaan Militer
• Dukungan Terhadap Kepemimpinan Otoriter
• Perempuan Menentukan Pilihannya Sendiri
• Toleransi Politik: Rapat Partai
• Toleransi Politik: Calon dari Kelompok Masyarakat Yang
Sering Mendapatkan Perlakuan Diskriminatif
• Menghapus Larangan Bagi Bekas Anggota PKI
• Saran Untuk Program Pendidikan Kewarganegaraan
• Rangkuman
161103-NAS-CHP5(125-144)
125
11/19/03, 12:54 PM
161103-NAS-CHP5(125-144)
126
11/19/03, 12:54 PM
Ciri-Ciri Negara Demokrasi
Apabila sebuah negara dikatakan negara demokrasi,
apakah artinya hal itu bagi Anda?
• Tidak Tahu/Tidak Menjawab: 53%
• Hak-hak Politik: 49%
– Kebebasan – berbicara, berkumpul, berunjukrasa,
beragama, mengkritik, seluruhnya: 24%
– Pemilu – memlilih dalam pemilu, bebas memilih pemimpin,
pemerintah dari/oleh/untuk rakyat. Pemilu: 15%
– Persamanaan Hak– hak untuk keadilan bagi semua,
melindungi hak warga negara. Hak asasi: 5%
– Pemerintah yang Tanggap– diskusi, mendengarkan,
untuk rakyat, memperbaiki kesalahan: 5%
• Kedamaian, Keamanan: 5%
Walaupun banyak pemilih yang memiliki pengetahuan secara relatif terbatas mengenai karakteristik demokrasi, tetapi mereka masih
mempertahankan pemahaman yang dipelakari melalui pendidikan
kewarganegaraan sebelum pemilu 1999. Selama kampanye pendidikan
kewarganegaraan itu, jumlah mereka yang tak mampu menyebutkan
arti demokrasi turun dari 61% hingga 50%4. Namun, lebih dari sebagian pemilih (53%) masih tak mampu menyebutkan satupun ciri-ciri
demokrasi, termasuk di antaranya sejumlah besar pemilih perempuan,
mereka yang berusia lanjut, berpendidikan rendah, dan mereka tanpa
akses ke media. Karenanya program pendidikan kewarganegaraan masih sangat diperlukan.
Hak-hak politik masih merupakan hal utama yang dikaitkan dengan
demokrasi oleh mereka yang mampu mengemukakan arti demokrasi.
Hal ini dikemukakan oleh 49% pemilih. Kebebasan – terutama kebebasan berbicara, walau disebutkan juga aspek lain dari kebebasan
– masih mendominasi jawaban mereka. Juga terdapat jawaban yang
mengaitkan demokrasi dengan pemilu, jumlahnya jauh lebih banyak
4 For a discussion of these gains, and evidence demonstrating their connection to voter
education efforts, see our previous report, Follow-Up Survey: Indonesian National Voter
Education Campaign (Jakarta, The Asia Foundation: 1999).
161103-NAS-CHP5(125-144)
127
11/19/03, 12:54 PM
daripada pemilu 1999, tetapi masih terbilang sangat kecil. Pada survei
paska pemilu empat tahun yang lalu, tercatat hanya 3% yang mengaitkan antara kedua hal tersebut, sementara survei ini mencatat 15%
yang menyebutkan ”kebebasan untuk memberikan suara pada pemilu/
politik”, ”Pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat”, dan ”kebebasan
bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka”. Sekitar 5% menyinggung persamaan hak, dan 5% lainnya menyebutkan hal yang sama
sekali baru, ”pemerintahan yang tanggap”.
Jumlah pemilih yang mendefinisikan demokrasi dalam kaitannya dengan ketenangan dan keamanan telah menurun dari 15% hingga 5%.
Sementara hanya 2% yang mengaitkan demokrasi dengan peningkatan
ekonomi, turun dari 11% pada tahun 1999.
Konsekwensi Langsung Demokrasi
Hal apakah, bila ada, yang paling penting yang harus diberikan oleh demokrasi
untuk Anda? Ada yang lain? [Q.68 base 264]
• Tidak Tahu/Tidak Menjawab: 53%
• Hak-hak Politik: 49%
– Kebebasan – berbicara, berkumpul, berunjukrasa,
beragama, mengkritik, seluruhnya: 24%
– Pemilu – memlilih dalam pemilu, bebas memilih pemimpin,
pemerintah dari/oleh/untuk rakyat. Pemilu: 15%
– Persamanaan Hak– hak untuk keadilan bagi semua,
melindungi hak warga negara. Hak asasi: 5%
– Pemerintah yang Tanggap– diskusi, mendengarkan,
untuk rakyat, memperbaiki kesalahan: 5%
• Kedamaian, Keamanan: 5%
Sebagian pemilih Indonesia (52%) masih tidak mengerti apa implikasi
langsung demokrasi atas kehidupan mereka. Fakta ini sekaligus meng-
161103-NAS-CHP5(125-144)
128
11/19/03, 12:54 PM
ingatkan pada kemajuan yang dicatat semenjak kampanye pendidikan
pemilih dan pendidikan kewarganegaraan tahun 1999, saat jumlah
mereka yang tidak bisa menjawab turun dari 63% menjadi 49%. Para
pemilih perempuan, berpendidikan rendah, dan mereka yang tak memiliki akses media adalah kelompok yang paling minim mendapatkan
informasi dan paling jarang berhubungan dengan ha-hal yang berkaitan dengan konsekuensi demokrasi bagi individu.
Mereka yang mampu menyebutkan hal yang bisa diberikan demokrasi
kebanyakan menjawab hak-hak politik (39%). Topik-topik yang sama
sekali baru dan tidak pernah disinggung pada tahun 1999 muncul di
sini. Keadilan dan hak-hak, termasuk diantaranya kesetaraan di mata
hukum dan mengakhiri korupsi, merupakan hal yang paling sering
dikemukakan, kemudian disusul dengan pemerintahan yang tanggap.
Hal ini merupakan cerminan keprihatinan publik. Selanjutnya adalah
kebebasan, yang merupakan hak politik utama dalam survei lampau.
Sementara pemilu berada di posisi lebih rendah dalam konteks makna
demokrasi bagi pribadi ketimbang dalam konteks makna demokrasi
bagi negara secara keseluruhan.
Peningkatan ekonomi menempati tempat kedua, sebagaimana dikemukakan oleh 19%. Hal ini menggambarkan rendahnya pengharapan bahwa demokrasi membawa perubahan pada keadaan ekonomi,
setelah pemilih merasakan kesulitan ekonomi di bawah pemerintahan
paska Suharto. Kedamaian, stabilitas, dan keamanan menempati urutan selanjutnya, disebut oleh 9%. Hasil ini berbeda dengan empat tahun lalu, pada saat itu persepsi pemilih masih menempatkan peningkatan keadaan ekonomi lebih tinggi daripada hak-hak politik saat ditanya
makna langsung demokrasi pada kehidupan mereka.
161103-NAS-CHP5(125-144)
129
11/19/03, 12:54 PM
Prinsip-Prinsip Demokrasi
Sekarang saya akan membacakan beberapa pernyataan.
Banyak orang tidak yakin jika hal-hal ini merupakan bagian dari demokrasi.
Beritahu apabila menurut Anda pernyataan ini adalah bagian dari demokrasi.
Bila tak yakin, katakan tak yakin [Q.69-75]
Pengadilan yang menerapkan hukum untuk semua
Bagian dari Demokrasi
lebih dari satu partai dalam Pemilu
Bukan bagian dari
Demokrasi
Tidak tahu
Koran bisa mengkritisi pemerintah
Orang bisa bebas memilih cara berpakaian dan dengan siapa dia bepergian di tempat umum
Kelompok masyarakat bisa mengomentari rancangan undang-undang sebelum dipisahkan
Pejabat pemerintahan sipil terpilih dapat mengendalikan TNI
Mayoritas memaksakan kehendaknya atas minoritas
Sebagian pemilih Indonesia (52%) masih tidak mengerti apa implikasi
langsung demokrasi atas kehidupan mereka. Fakta ini sekaligus mengingatkan pada kemajuan yang dicatat semenjak kampanye pendidikan
pemilih dan pendidikan kewarganegaraan tahun 1999, saat jumlah
mereka yang tidak bisa menjawab turun dari 63% menjadi 49%. Para
pemilih perempuan, berpendidikan rendah, dan mereka yang tak memiliki akses media adalah kelompok yang paling minim mendapatkan
informasi dan paling jarang berhubungan dengan ha-hal yang berkaitan dengan konsekuensi demokrasi bagi individu
Mereka yang mampu menyebutkan hal yang bisa diberikan demokrasi
kebanyakan menjawab hak-hak politik (39%). Topik-topik yang sama
sekali baru dan tidak pernah disinggung pada tahun 1999 muncul di
161103-NAS-CHP5(125-144)
130
11/19/03, 12:54 PM
sini. Keadilan dan hak-hak, termasuk di antaranya kesetaraan di mata
hukum dan mengakhiri korupsi, merupakan hal yang paling sering
dikemukakan, kemudian disusul dengan pemerintahan yang tanggap.
Hal ini merupakan cerminan keprihatinan publik. Selanjutnya adalah
kebebasan, yang merupakan hak politik utama dalam survei lampau.
Sementara itu pemilu berada di posisi lebih rendah dalam konteks makna demokrasi bagi pribadi ketimbang dalam konteks makna demokrasi
bagi negara secara keseluruhan.
Peningkatan ekonomi menempati tempat kedua, sebagaimana dike.
mukakan
oleh 19%. Hal ini menggambarkan rendahnya pengharapan bahwa demokrasi membawa perubahan pada keadaan ekonomi,
setelah pemilih merasakan kesulitan ekonomi di bawah pemerintahan
paska Suharto. Kedamaian, stabilitas, dan keamanan menempati urutan selanjutnya, disebut oleh 9%. Hasil ini berbeda dengan empat tahun lalu, pada saat itu persepsi pemilih masih menempatkan peningkatan keadaan ekonomi lebih tinggi daripada hak-hak politik saat ditanya
makna langsung demokrasi pada kehidupan mereka.
Indeks Pemahaman Demokrasi
[Berdasarkan pertanyaan 69-75, base 528]
Rendah
161103-NAS-CHP5(125-144)
131
Sedang
Tinggi
11/19/03, 12:54 PM
Kami merancang sebuah indeks pemahaman demokrasi berdasarkan
jawaban benar dari responden untuk setiap tujuh pertanyaan yang
merupakan kumpulan dari prinsip demokrasi. Indeks ini menunjukan
bahwa walaupun mayoritas responden dapat mengenali semua kecuali
satu dari tujuh prinsip demokrasi, tetapi hanya sepertiganya yang mengenali empat dari tujuh prinsip. Sebanyak dua pertiga (67%) mampu
mengidentifikasi dengan benar satu hingga tiga dari ketujuh prinsip.
Kurang dari seperlma pemilih (17%) memiliki pemahaman yang sedang atas empat atau lima dasar-dasar demokrasi tersebut. Hanya 16%
yang memiliki pemahaman cukup tinggi atas hal-hal yang mendasar
dalam demokrasi – mereka mengenali sedikitnya enam dari tujuh prinsip demokrasi
Pemilih buta aksara di Indonesia adalah kelompok dengan pemahaman
demokrasi paling rendah, di antara mereka 96% masuk dalam kategori
yang rendah dalam indeks. Kelompok lainnya yang masuk dalam kategori rendah adalah kelompok pemilih usia diatas 35 tahun (71% dari
mereka menempati posisi rendah dalam indeks), terutama pemilih
perempuan usia lanjut (76% di antara mereka memiliki pemahaman
rendah), tanpa pendidikan dasar (87% mempunyai pemahaman rendah), dan tanpa akses televisi (82% mempunyai pemahaman rendah).
Juga yang masuk dalam kategori ini adalah hampir delapan dari sepuluh pemilih perempuan dengan pendidikan lebih rendah dari sekolah
dasar (78% rendah) dan berpendapatan rendah (79% mempunyai
pemahaman rendah).
Yang menarik adalah bahwa kelompok dengan tingkat pemahaman paling tinggi tentang demokrasi adalah mereka yang menyatakan bahwa
mereka sering berdiskusi tentang politik (di antara mereka 47% memiliki pemahaman tinggi, dan 22% memiliki pemahaman rendah), serta
mereka yang memiliki ketertarikan pada politik (tinggi 44%, rendah
20%). Hal ini memperlihatkan upaya memasyarakatkan ketertarikan
pada politik dan diskusi tentang politik, serta merencanakan kampanye
yang lebih kompetitif bisa menempatkan rakyat di posisi yang lebih
baik untuk menyerap prinsip-prinsip demokrasi.
161103-NAS-CHP5(125-144)
132
11/19/03, 12:54 PM
Dukungan Terhadap Perluasan Kekuasaan Militer
TNI telah mengajukan Undang-undang yang mengijinkan Panglima TNI,
dalam keadaan darurat, untuk mengerahkan anggotanya tanpa persetujuan
dari Presiden terpilih. Apakah anda mendukung atau menolak
Undang-undang seperti?Sangat atau tidak [Q.78 base]
Sangat
Agak
Mendukung: 38%
Tidak mendukung: 40%
Pendapat para pemilih di Indonesia terbagi dalam jumlah yang hampir
sama berkenaan dengan pengajuan undang-undang yang memberikan
kekuasaan pada Panglima Tinggi militer untuk mengerahkan pasukan
dalam keadaan genting tanpa persetujuan presiden terpilih. Empat di
antara sepuluh (40%) menolak undang-undang tersebut (23% di antaranya sangat menolak), sementara 38% mendukung 18% di antaranya
sangat mendukung). Lebih dari seperlima (22%) pemilih tidak yakin.
Penemuan ini merupakan gambaran lain kontroversi dan bagian dari
peran militer dalam peta perpolitikan di masyarakat Indonesia.
Pemilih terpelajar adalah mereka yang paling terbagi pendapatnya
soal perluasan kekuasaan militer. Pemilih laki-laki yang terpelajar dan
pemilih terpelajar yang berusia lebih tua adalah mereka yang paling
menolak perluasan kekuasaan militer, sementara pemilih perempuan
yang terpelajar dan mereka yang terpelajar serta berusia lebih muda
mendukung undang-undang tersebut
161103-NAS-CHP5(125-144)
133
11/19/03, 12:54 PM
Dukungan terhadap perluasan kekuasaan milter juga datang dari pemilih berusia lebih muda (43%), terutama pemilih berusia muda serta
mereka yang tinggal di perkotaan (masing-masing 45%), dan pemilih
dengan penghasilan tinggi (48%). Pemilih yang religius menolak (47%).
Ketidak jelasan mengenai isu tersebut umum terjadi di antara pemilih
yang tak menamatkan pendidikan dasar (46%), pemilih berpenghasilan
rendah (39%), perempuan di pedesaan yang berusia lebih tua (44%),
dan mereka yang tidak memiliki akses radio (31%)
Dukungan Terhadap Kepemimpinan Otoriter
Beberapa orang mengatakan, “ Pemerintahan demokrasi terlalu lemah.
Kita memerlukan pemimpin kuat seperti Suharto yang dapat mengambil
keputusan dan memperbaiki ketertiban, walaupun hal itu mengurangi
hak dan kebebasan.” [Q.79 base 528]
Sangat
Agak
Setuju: 53%
Tidak setuju:29%
Setelah empat tahun berada di era yang lebih demokratis, mayoritas pemilih Indonesia mendukung pemerintahan kuat, yang mampu meciptakan ketertiban, walaupun dengan itu mereka harus mengorbankan
kebebasan. Sekitar 53% pemilih ingin mendukung pemimpin kuat
161103-NAS-CHP5(125-144)
134
11/19/03, 12:54 PM
seperti Suharto, walau nantinya mereka harus mengurangi kebebasan
dan hak mereka. Tiga diantara sepuluh (30%) pemilih tidak setuju akan
hal ini, dan 17% tidak yakin
Kelompok pemilih berpendidikan adalah mereka yang paling mungkin
untuk mempunyai pendapat dalam hal ini. Dan di antara mereka terlihat pandangan yang bertolak belakang satu dan lainnya. Hampir enam
dari sepuluh (58%) pemilih yang memiliki latar pendidikan sekolah
menengah atas atau lebih mendukung pemerintahan yang kuat, walau
harus mengorbankan hak dan kebebasan mereka, termasuk juga di antaranya 64% dari perempuan berpendidikan. Sementara 38% pemilih
berpendidikan menolak hal hal tersebut, termasuk di antaranya lakilaki yang berpendidikan (44%)
Penemuan ini, walau terasa mengganggu, mungkin mesti dimengerti
sebagai suatu bentuk penolakan pada pemerintah yang tidak efektif,
dan bukanlah penolakkan pada demokrasi. Temuan ini juga tidak bisa
diartikan bahwa ada kerinduan terhadap pemerintahan otoriter Suharto yang represif. Bila dilihat lebih jauh, mereka yang lebih mendukung
pemerintahan yang kuat justru datang dari kelompok yang mempunyai
pengetahuan lebih tentang demokrasi. Demikian juga bila kita lihat di
antara pemilih yang mampu menyatakan makna langsung demokrasi
bagi mereka: dukungan pada sistim pemerintah yang lebih kuat lebih
besar terlihat di antara mereka yang mampu menyatakan makna demokrasi. Dengan kata lain, mereka yang paling mengetahui dan paling
peduli tentang demokrasi adalah mereka yang menyatakan pentingnya
dibentuk pemerintahan yang efektif sekaligus kuat.
161103-NAS-CHP5(125-144)
135
11/19/03, 12:54 PM
Apakah menurut Anda, perempuan yang sudah menikah bisa menentukan
pilihannya sendiri dalam Pemilu, walaupun pilihannya berbeda dengan
suaminya, atau seharusnya ia mengikuti suaminya? [Q.93]
Menentukan pilihan sendiri
Mengikuti pilihan suami
Usaha pendidikan pemilih tahun 1999 yang mendorong perempuan
untuk mengambil keputusan politik sendiri tampak masih membekas
hasilnya empat tahun kemudian. Sekitar tiga perempat pemilih (75%)
masih percaya bahwa perempuan yang telah menikah harus menentukan pilihannya sendiri, walaupun pilihannya berbeda dengan suaminya. Hanya dibawah seperempat (24%) yang tidak setuju.
Angka-angka ini hampir sama dengan hasil jajak pendapat paska pemilu tahun 1999 yang mencatat 76% beranggapan bahwa perempuan
harus memiliki pilihan sendiri, sementara 23% menganggap perempuan harus mengikuti pilihan suaminya. Survei yang sama menemukan
jumlah mereka yang mendukung otonomi politik perempuan lebih
tinggi secara signifikan di antara mereka yang terjangkau oleh kampanye televisi dan media cetak yang mendapat dukungan USAID kampanye tersebut menghimbau perempuan untuk mengambil keputusan
sendiri: “Putuskan Sendiri !”
161103-NAS-CHP5(125-144)
136
11/19/03, 12:54 PM
Dalam menentukan apakah perempuan harus membuat pilihan politik
tampak bahwa faktor usia dan latar belakang pendidikan lebih menentukan daripada faktor gender. Hampir sembilan dari pemilih berpendidikan (88%) membela otonomi politik perempuan, dibandingkan dengan mereka yang tidak menamatkan pendidikan dasar (hanya 57% di
antara mereka setuju). Depalan dari sepuluh pemilih berusia dibawah
35 tahun (81%) mendukung dibandingkan 69% di antara mereka yang
berusia lebih dari 35 tahun. Laki-laki berusia lebih muda lebih mendukung (86% mendukung) daripada perempuan berusia muda (78%)
Toleransi Politik: Rapat Partai
Apakah menurut Anda, seluruh partai politik, bahkan juga partai yang
tidak disukai banyak orang, boleh diijinkan untuk mengadakan acara
kumpul-kumpul, pidato atau rapat partai di daerah Anda? [Q.84 base 528]
Ya
Tidak
Tidak tahu
Hasil usaha pendidikan pemilih yang dilakukan sebelum tahun 1999
tentang toleransi politik tampaknya telah terkikis, walau sedikit dampaknya masih tersisa.
161103-NAS-CHP5(125-144)
137
11/19/03, 12:54 PM
Setelah kampanye pendidikan pemilih dan pemilu 1999 berakhir, tercatat jumlah yang cukup besar (70%) yang menyatakan bahwa semua
partai bahkan yang kurang disenangi sekalipun harus diperbolehkan
mengadakan pertemuan di daerah mereka. Dalam survei kali ini jumlah ini turun hingga 57%. Hasil ini mencerminkan penurunan 13 poin
selama kurun waktu empat tahun saat penelitian paska pemilu dilaksanakan, tetapi angka ini tetap tinggi daripada sebelum kampanye pendidikan 1999 (49%). Penurunan ini mencerminkan keprihatinan yang
berkelanjutan terhadap konflik kekerasan dan politik, yang menurut hasil riset kami terdahulu berkaitan erat dengan tak adanya rasa toleransi
terhadap partai yang tidak disenangi
Faktor usia dan latar belakang pendidikan merupakan dua faktor yang
paling menentukan dalam hal ini: pemilih yang berusia lebih muda dan
berpendidikan lebih dapat menerima partai-partai politik yang berbeda, dibandingkan pemilih berusia lebih tua yang cenderung kurang
toleran – walau beberapa dari merekapun terlihat mendukung diperbolehkannya partai-partai mengadakan rapat umum dengan bebas.
Mereka yang tidak terjangkau oleh media, adalah mereka yang paling
tidak pasti dalam menentukan sikapnya soal masalah ini.
Semenjak tahun 1999, toleransi politik tampak menurun di antara
mereka yang buta aksara (hingga 26 poin). Empat tahun lalu, 57%
masyarakat buta aksara di Indonesia memperbolehkan partai-partai
yang tidak mereka senangi untuk mengadakan rapat di wilayah mereka, tetapi saat ini tercatat hanya 31% yang memperbolehkan hal itu.
Penurunan toleransi lainnya ditemukan diantara penduduk desa (penurunan mencapai 17 poin) dan mereka yang berusia di atas 35 tahun
(penurunan 15 poin)
161103-NAS-CHP5(125-144)
138
11/19/03, 12:54 PM
Toleransi Politik: Calon dari Kelompok Masyarakat
Yang Sering Mendapatkan Perlakuan Diskriminatif
Apakah menurut Anda, seluruh partai politik, bahkan juga partai yang tidak disukai banyak orang, boleh diijinkan untuk mengadakan acara kumpul-kumpul, pidato
atau rapat partai di daerah Anda? [Q.84 base 528]
Perempuan
Keturunan Cina
Mantan tahanan poltik
Pemilih Indonesia lebih kurang toleran terhadap kelompok masyarakat yang sering diperlakukan secara diskriminatif ketimbang terhadap
partai politik yang juga kurang mereka senangi. Kurang dari setengah
pemilih (46%) mau mempertimbangkan untuk memberikan suara pada
perempuan. Hanya 8% yang bersedia mendukung calon wakil rakyat
dari keturunan Tionghoa, dan hanya 6% yang akan bersedia untuk
mendukung bekas tahanan politik. Hampir empat di antara sepuluh pemilih (37%) tidak akan memberikan suaranya kepada satupun diantara
calon-calon ini, dan 15% lainnya tidak memberikan jawaban
Pemilih perempuan, berusia muda, tinggal di perkotaan, berpendidikan, dan lebih kaya termasuk di antara mereka yang paling toleran terhadap kelompok marjinal ini. Pemilih laki-laki, terutama yang kurang
berpendidikan, berpenghasilan rendah, agamis dan mereka yang tidak
memiliki akses media, adalah mereka yang paling tipis rasa toleransinya
pada kelompok masyarakat marjinal tersebut di atas.
161103-NAS-CHP5(125-144)
139
11/19/03, 12:54 PM
Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa usaha pendidikan pemilih mesti
juga mensosialisasikan rasa toleransi – bukan hanya toleran pada partai
yang kurang disenangi tetapi juga keterbukaan pada masyarakat yang
dianggap datang dari kelompok ”yang lain.”
Menghapus Larangan Bagi Bekas Anggota PKI
Ada usulan melakukan penghapusan larangan bagi bekas anggota PKI (Partai
Komunis Indonesia) untuk menjadi calon anggota DPR dalam Pemilu tahun
2004. Apakah Anda mendukung atau menolak penghapusan larangan tersebut?
SETELAH MENJAWAB: Sangat atau agak ? [Q.77 base 528]
Sangat
Agak
Mendukung: 18%
Menolak: 68%
Walau terlihat peningkatan yang patut dicatat sehubungan dengan
toleransi politik ketimbang masa Suharto, masyarakat Indonesia belum siap untuk sepenuhnya terbuka secara politik. Duapertiga pemilih
(66%) menolak memperbolehkan bekas anggota PKI ( Partai Komunis
Indonesia) untuk mencalonkan diri di DPR, dan lebih dari setengah
(54%) sangat menolak. Hanya 18% yang mendukung dihapuskannya
larangan bagi mantan anggota PKI, dan 16% tidak bisa memutuskan
161103-NAS-CHP5(125-144)
140
11/19/03, 12:54 PM
Lebih dari tujuh di antara sepuluh pemilih laki-laki berusia muda, berpendidikan dan berpenghasilan tinggi menolak menempatkan mantan
anggota PKI untuk menjadi calon, walaupun beberapa dari mereka
yang sangat toleran juga berasal dari latar belakang kelompok demografi yang sama. Sementara mereka yang paling tidak yakin mengenai
hal ini adalah kelompok pemilih berusia lebih tua, termasuk pemilih
perempuan berusia lanjut, kurang berpendidikan, dan mempunyai
pengeluaran per-bukan yang rendah.
Saran Untuk Program Pendidikan Kewarganegaraan
Hasil-hasil survei menunjukkan bahwa untuk Pendidikan Kewarganegaraan terdapat dua tema yang agak saling tumpang tindih, namun
berbeda satu sama lainnya. Yang pertama menitikberatkan perluasan
nilai-nilai demokrasi :
• Ciri-ciri dan makna demokrasi
• Prinsip-prinsip demokrasi
• Mendorong perempuan untuk menentukan sendiri pilihannya
• Mendorong diskusi politik
Kedua, program yang menitikberatkan peningkatan toleransi politik:
• Toleransi terhadap partai-partai yang tidak disenangi
• Toleransi terhadap para kandidat dari kelompok (perempuan, keturunan Tionghoa, bekas anggota PKI)
Kami menyusun sebuah target indeks berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di sekitar masalah tersebut di atas. Kelompok-kelompok paling
banyak memberikan jawaban yang bermasalah kami tetapkan menjadi target pendidikan kewarganegaraan. Kelompok tersebut adalah
mereka yang buta aksara, tak memiliki media televisi, petani, pemilih
dengan latar belakang pendidikan tidak tamat sekolah dasar, dan pengeluaran rutinnya rendah.
161103-NAS-CHP5(125-144)
141
11/19/03, 12:54 PM
perbulan
Semua
pemilih
Indeks target tentang
toleransi
Rp500.000
Indeks target tentang nilai
Demokrasi
dibawah
Toleransi pafa kelompok
”yang lain” % yang tidak
akam memilih mereka
TV
Toleransi pada partai politik
% yang mengatakan todak/
tidak tahu
memiliki
Diskusi poltik % yang tidak
pernah
Tak
Pilihan politik perempuan%
yang mengatakan suami/
tidak tahu
kan dasar
Prinsip demokrasi % yang
rendah pengetahuannya
Grup
Ciri demokrasi % yang
tidak tahu
Buta huruf
80
96
45
76
69
39
297
108
<pendidi-
76
87
43
77
57
38
283
95
79
82
45
71
62
42
277
104
Petani
66
71
33
67
57
45
237
102
Pengeluaran
64
72
30
64
52
43
230
95
53
67
25
59
43
37
204
80
161103-NAS-CHP5(125-144)
142
11/19/03, 12:54 PM
Rangkuman
• Mayoritas masyarakat Indonesia masih tak bisa menyebutkan ciri
demokrasi atau konsekuensi langsung demokrasi bagi individu, walaupun angka peningkatan pemahaman berkenaan dengan topik ini
sebagai hasil pendidikan pemilih dan pendidikan kewarganegaraan
tahun 1999 masih bertahan.
• Para pemilih yang mampu ciri-ciri demokrasi memiliki pemahaman lebih baik saat ini, dan mereka menyebutkan hal-hal seperti
pemilihan umum, hak dan keadilan, serta pemerintah yang tanggap,
selain topik kebebasan yang paling teratas empat tahun lalu.
• Mayoritas pemilih mengenali enam dari tujuh prinsip demokrasi.
Termasuk diantaranya kesetaraan di mata hukum, pemilu yang
kompetitif, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, konsultasi dan
debat, serta kebebasan beragama.
• Meskipun demikian, masih tercatat sejumlah besar dari minoritas
yang tetap tak mengenali prinsip-prinsip demokrasi tersebut, dan
hanya sepertiga dari pemilih mengenal empat atau lebih prinsip
• Pemilih terbagi berkenaan dengan pertanyaan apakah pemerintah
sipil menguasai militer adalah bagian dari demokrasi, dan mereka
juga berbeda padangannya dalam hal diperkenan/tidaknya Panglima Tinggi TNI untuk mengerahkan pasukan tanpa persetujuan
presiden di saat yang dianggap genting.
• Mayoritas pemilih mendukung pemerintahan yang kuat, walau harus mengorbankan hak dan kebebasan, fakta ini adalah gambaran
kekecewaan terhadap pemerintahan yang tidak efektif ketimbang
sebagai bentuk penolakan terhadap demokrasi
161103-NAS-CHP5(125-144)
143
11/19/03, 12:54 PM
• Hasil upaya pendidikan kewargarnegaraan tahun 1999 mendorong perempuan masih terlihat menentukan pilihannya sendiri cenderung bertahan, dengan dukungan luas terhadap gagasan tersebut.
Namun sejumlah pemilih tetap merasa tidak yakin, dan karenanya
upaya yang lebih jauh masih diperlukan.
• Walaupun peningkatan toleransi antar partai yang dihasilkan
kampanye pendidikan empat tahun lalu telah agak terkikis, tetapi
mayoritas masyarakat Indonesia tetap akan memperbolehkan partai-partai yang tidak disenanginya mengadakan rapat umum
• Meskipun demikian, sebagian besar jumlah mayoritas terlihat
tidak toleran terhadap partai-partai yang tidak disenanginya maupun terhadap para kandidat dari kelompok yang memang sering
mendapatkan perlakukan diskriminatif (perempuan , keturunan
Tionghoa dan mantan tahanan politik).
• Sejumlah besar mayoritas menolak pencabutan larangan bagi
pencalonan dari mereka yang pernah terkait dengan PKI ( Partai
Komunis Indonesia)
161103-NAS-CHP5(125-144)
144
11/19/03, 12:54 PM
Jender dan Partisipasi Politik
BAB 6
• Persoalan yang dihadapi perempuan
• Isu Jender dalam Politik dan Pemilu
• Pengaruh Kepentingan Perempuan dalam
Keputusan Pemberian Suara
• Isu-isu Perempuan dan Pemberian Suara
• Memberi Suara bagi Calon Perempuan
• Jender dan Perwakilan dalam Pemilu
• Mengapa Menyukai Perwakilan Laki-laki/Perempuan?
• Dukungan bagi Partai dengan Kuota Perempuan 30%
• Rangkuman
151103-NAS-CHP6(147-162)
147
11/19/03, 12:55 PM
147
151103-NAS-CHP6(147-162)
148
11/19/03, 12:55 PM
Persoalan yang dihadapi perempuan
Menurut Anda, masalah terbesar apakah yang sedang dihadapi
oleh kaum perempuan di daerah ini? [Q.88]
• Kemiskinan
36%
• Masalah keluarga/kekerasan dalam rumah tangga 9%
• Pendidikan
8%
• Hak-hak perempuan
6%
• Perkosaan
5%
• Terlalu bebas
4%
• Pelacuran
3%
• Lainnya
6%
• Tidak ada persoalan
23%
• Tidak tahu
25%
Menarik untuk diperhatikan di sini bahwa perempuan dan laki-laki
pada umumnya bersepakat tentang hal-hal yang dianggap menjadi persoalan perempuan di Indonesia. Keduanya mengemukakan persoalan
yang sama, dengan urutan yang nyaris serupa. Meskipun lebih sedikit
laki-laki mengatakan yang menyebut-nyebut tentang kemiskinan dan
agak lebih banyak yang menyebut bahwa perempuan tak menghadapi
banyak persoalan, perbedaan itu tidaklah terlalu menonjol.
Secara keseluruhan 36% pemilih percaya bahwa kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia
saat ini. Hal diungkapkan pula oleh empat dari sepuluh perempuan
(41%). Perempuan muda (46%) dan perempuan dengan pendidikan
menengah (45%) adalah mereka yang paling prihatin terhadap tekanan
masalah ekonomi yang dihadapi perempuan. Temuan ini tidaklah
mengherankan, mengingat ekonomi merupakan masalah utama yang
dihadapi Indonesia secara keseluruhan (seperti dijelaskan dalam bagian
awal penelitian ini).
151103-NAS-CHP6(147-162)
149
11/19/03, 12:55 PM
149
Kendati demikian, sejumlah masalah yang secara khusus dihadapi
perempuan juga turut disebutkan, yang jumlah keseluruhan peringkatnya sama dengan masalah kemiskinan. Hal ini termasuk pendidikan
(8%), hak-hak perempuan (6%), perkosaan (5%) dan kekerasan dalam
rumah tangga (4%). Sekitar 7% pemilih menyebutkan masalah-masalah yang terkait dengan prilaku moral yang buruk, kebebasan yang
berlebihan, dan pelacuran. Secara bersamaan, hal-hal ini disebutkan
oleh sekitar 35% dari pemilih, hampir sebanyak masalah ekonomi yang
dianggap sebagai masalah utama.
Hampir seperempat dari pemilih (23%) tidak merasa bahwa perempuan
sedang menghadapi masalah, sementara seperempat lainnya tidak yakin
masalah apa yang sedang dihadapi perempuan, jika memang ada.
Beberapa orang mengatakan bahwa perempuan sebagai kelompok,
punya kebutuhan yang sama sebagaimana halnya kelompok-kelompok agama,
tani, ataupun pengusaha yang mempunyai kepentingan masing-masing. Kebutuhan
ini bisa disalurkan di dalam politik dan pemilu. Apakah Anda setuju atau tidak
setuju? Sangat atau agak? [Q.89]
Sangat
Agak
Setuju: 60%
151103-NAS-CHP6(147-162)
150
Tidak setuju: 25%
11/19/03, 12:55 PM
Sebagian besar pemilih menganggap perempuan sebagai kelompok kepentingan dalam politik yang cukup penting, walaupun hanya 46% saja
yang benar-benar bersedia memilih perempuan bila perempuan bertarung sebagai calon legislatif (Lihat: Toleransi Politik: Calon dari Kelompok Masyarakat Yang Sering Mendapatkan Perlakuan Diskriminatif).
Enam pemilih dari sepuluh (60%) setuju bahwa perempuan sebagai sebuah kelompok memiliki kebutuhan bersama yang harus diekspresikan
dalam politik dan pemilu, sementara 25% lainnya tidak setuju.
Lebih dari seperempat pemilih (27%) merasa bahwa isu-isu jender
sangat penting dalam politik. Mereka yang paling mendukung perempuan sebagai kelompok kepentingan tersendiri cenderung berasal dari
kaum muda dan terpelajar, termasuk di antaranya 68% dari mereka
yang berusia di bawah 35 tahun, tujuh dari sepuluh perempuan berusia
muda (71%) dan pemilih dengan pendidikan sekolah menengah atas
atau lebih (71%).
Di sinipun hampir tidak terdapat kesenjangan antara laki-laki dan
perempuan. Sekitar 61% laki-laki menganggap perempuan berbagi
kepentingan politik yang sama.
Sekitar 15% pemilih tidak begitu yakin tentang isu-isu jender dalam
politik. Mereka yang mengatakan demikian cenderung berusia lebih
tua dan kurang berpendidikan, termasuk perempuan berusia lebih tua
(27%), pemilih yang berpendidikan kurang dari sekolah dasar (32%),
pemilih berpenghasilan rendah (28%), dan mereka yang tak memiliki
akses pada radio dan TV (45%).
151103-NAS-CHP6(147-162)
151
11/19/03, 12:55 PM
151
Pengaruh kepentingan Perempuan
dalam Keputusan Pemberian Suara
Apabilan dua orang dengan kemampuan sama menjadi calon anggota DPR,
tetapi satu calon menyuarakan kebutuhan perempuan sedangkan calon lainnya
menyuarakan hal lainnya, calon manakah yang akan Anda pilih?
Sangat mendukung, atau agak mendukung? [Q.90]
Kebutuhan
perempuan
Hal lain
Perempuan:
54%
Laki-laki:
25%
Perempuan:
52%
Laki-laki:
24%
Para pemilih terbagi dua berdasarkan jender ketika ditanyakan dukungannya terhadap seorang kandidat untuk DPR yang memperjuangkan
kepentingan perempuan. Hal-hal lainnya cenderung sama, perempuan
cenderung akan mendukung kandidat yang memperjuangkan kepentingan perempuan dengan perbandingan sangat besar, 54% berbanding 24% yang mendukung kandidat yang memperjuangkan hal-hal
lain. Di antara laki-laki, sebaliknya, 52% cenderung akan mendukung
kandidat yang memperjuangkan isu-isu lain, sementara 25% saja yang
akan mendukung kandidat yang memperjuangkan perempuan.
Pendukung terkuat bagi kandidat yang memperjuangkan perempuan
termasuk perempuan muda (57%) dan perempuan berpendidikan
(60%). Secara simetris, pendukung terkuat bagi kandidat yang memperjuangkan hal-hal lain adalah laki-laki muda (58%) dan laki-laki
berpendidikan (59%).
151103-NAS-CHP6(147-162)
152
11/19/03, 12:55 PM
Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis jender
secara terbuka mungkin akan kurang efektif bagi publik di Indonesia
di saat sekarang ini. Polarisasi pendapat untuk isu ini terbagi berdasarkan jender, yang berarti bahwa kemenangan di kubu kaum perempuan
akan diimbangi oleh kekalahan di kubu laki-laki.
Namun, tidak berarti bahwa “isu-isu perempuan” bukan merupakan
potensi untuk mendapatkan suara yang besar dalam pemilu. Mengingat baik laki-laki maupun perempuan mengakui tentang masalah
yang dihadapi perempuan, pendekatan menarik terhadap isu-isu itu
– ketimbang menonjolkan aspek identitas jender – sangat mungkin bisa
meraih banyak suara.
Isu-Isu Perempuan dan Pemberian Suara
Ada beberapa pemikiran yang dibawah oleh para calon anggota Dewan.
Tolong beritahu saya, apabila ada, pemikiran manakah yang membuat
Anda lebih suka memilih mereka? [Q.91/92]
Pendidikan lanjutan untuk perempuan
Keluarga Berencana
Pinjaman uang untuk membantu perempuan
memulai usaha
Mendengarkan apa yang diinginkan perempuan
Menentang penyiksaan terhadap istri & anak
Lebih banyak pekerjaan untuk perempuan
Hukum yang melarang perempuan di nomor
duakan
Tidak satupun
151103-NAS-CHP6(147-162)
153
Lebih
memberikan
suara
untuk
mereka
Lebih
penting
untuk
Anda
59%
59%
45%
22%
14%
16%
44%
11%
36%
36%
32%
12%
9%
7%
8%
6%
11/19/03, 12:55 PM
153
Temuan dalam survei ini juga menunjukkan bahwa sejumlah isu
perempuan bisa membantu para kandidat memperoleh dukungan.
Kami menanyai para pemilih bagaimana reaksi mereka terhadap tujuh
hal berkaitan dengan perempuan yang bisa diusung dalam kampanye
politik di Indonesia. Empat di antaranya cukup potensial untuk membuat setidaknya 40% pemilih mendukung kandidat yang akan mengangkat isu-isu tersebut. Sepertiga pemilih merasa bahwa mereka akan
mendukung para kandidat yang mengusung ketujuh isu itu.
Yang menarik, ketika ide-ide ini ditunjukkan, hampir seluruhnya
mendapat dukungan yang hampir sama dari laki-laki maupun perempuan. Meskipun laki-laki kurang mau memberikan tanggapan positif
terhadap kandidat-kandidat yang mencap dirinya sebagai pendukung
“kepentingan-kepentingan perempuan”, umumnya laki-laki menyukai
kandidat yang berbicara tentang persoalan yang dihadapi kaum perempuan dan keluarganya. (Bagaimanapun, perempuan adalah bagian dari
keluarga mereka juga!).
Dua isu yang paling kuat adalah pendidikan yang lebih tinggi pada
perempuan dan keluarga berencana. Kedua hal ini dianggap dianggap
penting oleh para pemilih (masing-masing 59% dan 53%), yang cenderung akan memilih para kandidat yang mengusungnya. Kedua isu ini
dianggap penting oleh para pemilih berusia muda dan mereka yang
telah menyelesaikan pendidikan dasar. Dilihat dari berbagai kategori
pemilih, kedua isu ini memang dianggap paling penting – termasuk
bagi para pemilih yang menggunakan jilbab, mereka yang rajin beribadah, atau pernah belajar di sekolah agama.
Isu perempuan lain yang dianggap menarik bagi pemilih di Indonesia
termasuk: memberikan pinjaman ringan bagi pengusaha perempuan
(45% cenderung akan memilih kandidat yang mengangkat isu ini);
mendengarkan apa yang dimaui perempuan (44%), lebih banyak pekerjaan untuk perempuan (36%), menolak kekerasan dalam rumah
tangga (36%) dan undang-undang anti-diskriminasi (32%). Sekali lagi,
151103-NAS-CHP6(147-162)
154
11/19/03, 12:55 PM
ukuran-ukuran ini mendapat dukungan dari laki-laki dan perempuan
melintasi spektrum politik maupun agama.
Fakta bahwa pendidikan terhadap perempuan serta keluarga berencana yang mencerminkan titik-titik kesepakatan sosial yang berkaitan
dengan kebutuhan perempuan dan keluarganya di Indonesia, merupakan salah satu fakta penting bagi perpolitikan dan masyarakat saat
ini. Jauh dari keinginan untuk membatasi peran perempuan dari peran
tradisional mereka sebagai ibu, para pemilih di Indonesia, baik laki-laki
maupun perempuan dari berbagai latar belakang politik, menginginkan perempuan untuk mendapatkan akses lebih besar terhadap perkembangan dunia melalui sekolah dan program keluarga berencana.
Adalah sebuah kekeliruan untuk mengartikan meningkatnya politik
Islam dan penggunaan busana Muslim sebagai meningkatnya dukungan terhadap peranan berdasarkan jender yang konservatif maupun
tradisionalis. Apakah laki-laki atau perempuan, tua dan muda, pendukung partai nasionalis atau Islam, umumnya masyarakat Indonesia
menginginkan perempuan untuk maju memasuki arena publik. Politisi
bijak yang tanggap terhadap hal ini, mungkin saja meraih dukungan
yang berarti dalam pemilu.
151103-NAS-CHP6(147-162)
155
11/19/03, 12:55 PM
155
Memberi Suara bagi Calon Perempuan
Untuk lembaga perwakilan manapun, apakah Anda pernah terpikir
untuk memberikan suara untuk perempuan? (% mereka yang
mempertimbangkan untuk memilih kandidat perempuan) [Q.76 base]
Responden
Perempuan
Responden
Laki-laki
Calon legislatif perempuan yang mencalonkan diri akan menghadapi
keadaan yang sulit dalam perpolitikan di Indonesia. Kurang dari separuh pemilih (46%) yang mempertimbangkan untuk memberikan suara
pada calon perempuan untuk lembaga perwakilan manapun.
Terdapat kesenjangan jender yang cukup signifikan untuk isu ini. Sekitar
51% perempuan cenderung untuk memilih perempuan, dibandingkan
42% yang akan memilih perempuan dari kelompok laki-laki. Dengan
demikian, proporsi kesediaan untuk memilih perempuan cukup rendah
bagi keduanya.
Perempuan, pemilih berusia lebih muda, mereka yang berpendidikan
sekolah menengah, dan pemilih yang berpenghasilan cukup tinggi
cenderung mau memilih kandidat perempuan. Kebanyakan perempuan yang merasa dekat dengan PDI-Perjuangan, yang dipimpin oleh
seorang presiden perempuan, menunjukkan kesediaannya untuk memilih kandidat perempuan.
151103-NAS-CHP6(147-162)
156
11/19/03, 12:55 PM
Laki-laki, pemilih berusia lebih tua, mereka yang berpendidikan kurang
dari sekolah dasar, pemilih berpenghasilan rendah dan pemilih yang
tak memiliki akses ke TV adalah yang kurang mendukung kandidat
perempuan. Demikian pula dengan mereka yang pernah bersekolah di
sekolah agama atau menggunakan jilbab. Para pendukung Golkar pun
cenderung tidak akan memilih perempuan.
Karena itu, perempuan yang mencalonkan diri akan menghadapi tantangan berat dari banyak segmen pemilih di Indonesia. Penempatan
yang tepat dalam daftar calon legislatif milik partai politik, karenanya,
merupakan cara yang lebih efektif untuk meningkatkan perwakilan
politik perempuan.
Jender dan Perwakilan dalam Pemilu
Bila hal-hal lainnya sama, apakah Anda lebih memilih punya wakil perempuan
atau wakil laki-laki di dalam DPR untuk mewakili Anda? [Q.94]
Laki-laki
Perempuan
Tidak ada
pengaruh
Tidak tahu
Sebagian besar pemilih – termasuk mayoritas laki-laki dan perempuan
– cenderung untuk diwakili oleh laki-laki di DPR, meskipun lebih
151103-NAS-CHP6(147-162)
157
11/19/03, 12:55 PM
157
banyak laki-laki yang berpandangan demikian. Enam dari sepuluh pemilih (62%) menginginkan laki-laki yang mewakili mereka di DPR, bila
hal-hal lainnya sama. Ini termasuk tujuh dari sepuluh laki-laki (72%)
dan lebih dari separuh perempuan (53%).
Hanya 13% pemilih lebih menyukai kandidat perempuan untuk kursi
DPR. Kandidat perempuan akan mendapat dukungan paling kuat dari
perempuan sendiri (22%) dan pemilih berusia muda (17%). Lebih dari
seperempat perempuan muda (26%) dan tiga dari sepuluh perempuan
yang berpendidikan sekolah menengah (29%) pun lebih menyukai kandidat perempuan.
Seperlima pemilih (19%) percaya bahwa jender tidak berpengaruh
apa-apa dalam hal perwakilan di DPR. Yang berpandangan demikian
cenderung berusia lebih tua, berpendidikan dan lebih kaya. Sekitar 6%
tidak begitu yakin apakah mereka menyukai perempuan atau laki-laki
untuk mewakili mereka.
Kecenderungan untuk memilih perwakilan laki-laki menggambarkan
rintangan bagi kandidat perempuan untuk bersaing secara langsung
dengan kandidat laki-laki di Indonesia. Dampak dari kendala ini dapat
dikurangi melalui penggunaan daftar calon legislatif yang akan dibuat
oleh partai-partai politik, sebab persaingan antar individu tidaklah
langsung untuk semua lembaga perwakilan. Hanya saja, peluang untuk
memilih individu dan juga partai politik tetap akan menguntungkan
kandidat laki-laki, sebagaimana terlihat dalam hasil survei ini.
151103-NAS-CHP6(147-162)
158
11/19/03, 12:55 PM
Mengapa Menyukai Perwakilan Laki-Laki/Perempuan?
Mengapa Anda mengatakan lebih
memilih wakil laki-laki?
[Q.95 base 137]
• Laki-laki lebih kuat/tangguh
• Laki-laki adalah pemimpin
alami
• Laki-laki lebih pintar
• Laki-laki lebih tertarik politik
• Perempuan memiliki tanggung
jawab keluarga
• Lainnya
• Tidak tahu
67%
35%
19%
5%
5%
8%
4%
Mengapa Anda mengatakan lebih
memilih wakil perempuan?
[Q.96 base 659]
• Untuk memberikan suara
bagi perempuan
• Untuk kesamaan derajat
• Perempuan lebih cocok
untuk beberapa masalah
• Perempuan lebih tanggap
pada kebutuhan masyarakat
• Perempuan lebih
mempunyai etika
• Perempuan lebih punya
tanggung jawab
• Lainnya
37%
28%
17%
14%
12%
5%
16%
Alasan utama mengapa perwakilan laki-laki lebih disukai adalah karena
mereka dianggap lebih kuat, tangguh dan tegas. Sekitar duapertiga
(67%) dari mereka yang menyatakan kecenderungan untuk memilih
laki-laki di DPR memberikan alasan ini bagi pilihan mereka. Laki-laki
juga dianggap sebagai pemimpin secara alami (35%) dan lebih pintar
(19%). Hampir tidak ada perbedaan alasan antara laki-laki dan perempuan yang lebih menyukai laki-laki untuk mewakili mereka di DPR.
Mereka yang menyukai perwakilan perempuan memiliki beragam alasan untuk mendukung pilihannya. Bagi perempuan, alasan terpenting
adalah untuk memberikan suara bagi para perempuan, sementara bagi
sebagian kecil pemilih laki-laki yang menyukai kandidat perempuan di
DPR, beranggapan bahwa perempuan lebih kurang korup dan lebih
tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Di samping itu, baik
laki-laki maupun perempuan menyebutkan alasan peningkatan kesetaraan perempuan dan kecocokan perempuan untuk berbagai isu tertentu, yang mendasari pilihan mereka terhadap kandidat perempuan.
151103-NAS-CHP6(147-162)
159
11/19/03, 12:55 PM
159
Dukungan bagi Partai dengan kuota 30% Perempuan
Ada undang-undang baru yang menyarankan semua partai politik
untuk mempunyai 30% calon untuk DPRD dan DPR. Apabilan sebuah
partai melakukan hal itu, apakah Anda lebih mungkin memilih partai tersebut
atau tidak? Sangat atau agak? [Q.97]
Sangat
Agak
Lebih
mungkin: 49%
Lebih
tidak mungkin: 26%
Para pemilih mendukung partai yang menyisihkan 30% kuota untuk
perwakilan perempuan di DPR dan DPRD. Meskipun terkesan paradoksal, namun mengingat preferensi mereka untuk kandidat laki-laki
dibandingkan perempuan dalam tingkat individual, sesungguhnya hal
ini cukup masuk akal. Kebanyakan pemilih yang lebih menyukai lakilaki dan perempuan berada dalam persaingan langsung tampaknya
merasa bahwa proporsi perempuan di lembaga-lembaga legislatif tidak
perlu ditambah lagi.
Hampir separuh dari pemilih (49%) mengatakan bahwa mereka akan
mendukung partai politik yang mengenakan 30% kuota bagi kandidat
perempuan, sebagaimana disarankan melalui udang-undang pemilu.
Hanya sekitar seperempat (26%) yang tidak akan mendukung partai
yang mengenakan kuota, sementara sekitar 22% tidak yakin. Dengan
kata lain, kuota itu bisa memberikan tambahan suara bagi partai-partai
politik yang menerapkannya. Hal ini berlaku bagi para pendukung bagi
semua partai politik.
151103-NAS-CHP6(147-162)
160
11/19/03, 12:55 PM
Mereka yang akan mendukung partai yang menerapkan kuota untuk
perempuan adalah perempuan sendiri (53%), pemilih berusia muda
(59%) dan pemilih yang berpendidikan (60%). Perempuan muda (64%)
dan perempuan berpendidikan (70%) kemungkinan akan mendukung
partai yang mencalonkan 30% perempuan untuk posisi legislatif.
Di antara para pemilih, tingkat di mana partai-partai politik akan
mendapatkan tambahan dukungan melalui penerapan kuota sangatlah mengesankan. Hal ini terlihat dari hampir setiap kelompok sosial
dalam survei ini. (Pengecualian terjadi hanya pada mereka yang
buta huruf, mereka yang tidak memiliki akses ke TV dan laki-laki di
perkotaan yang berusia di atas 35 tahun). Hal ini juga berlaku bagi
laki-laki yang berpendidikan sekolah dasar atau kurang, petani, pemilih
berpenghasilan paling rendah, mereka yang taat beribadah dan menggunakan busana Muslim, meskipun tingkatnya paling rendah di dalam
kelompok-kelompok ini.
Karena itu, mengikuti anjuran undang-undang untuk menerapkan
kuota bagi kandidat perempuan bisa menghasilkan sesuatu yang berarti, khususnya suara perempuan, bagi partai yang menerapkannya.
Rangkuman
• Persoalan paling berat yang dihadapi perempuan di Indonesia adalah
ekonomi, khususnya kemiskinan dan lapangan pekerjaan. Meskipun
demikian, isu-isu jender, termasuk pendidikan, hak-hak perempuan,
perkosaan, persoalan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan
moralitas seksual, berada dalam tingkat yang hampir sama, jika digabungkan bersama-sama. Baik laki-laki maupun perempuan setuju
bahwa inilah masalah-masalah yang dihadapi perempuan.
151103-NAS-CHP6(147-162)
161
11/19/03, 12:55 PM
161
• Perempuan dianggap sebagai sebuah kelompok kepentingan dalam
politik maupun pemilu, namun para pemilih berbeda pendapat – yang
terbagi berdasarkan jender – mengenai apakah mereka akan mendukung kandidat yang memperjuangkan kepentingan perempuan lebih
dari pada kandidat yang mengusung isu-isu lain yang berbeda.
• Para kandidat mungkin takkan meraih dukungan dengan menyebut
diri mereka sendiri sebagai kandidat yang memperjuangkan kepentingan perempuan, namun berbagai isu yang berkaitan dengan perempuan dan keluarga, khususnya pendidikan bagi perempuan dan keluarga berencana, bisa memenangkan banyak suara. Terlepas dari latar
belakang agama dan sikap politiknya, para pemilih lebih menyukai
perempuan untuk memasuki dunia modern, dan tidak mundur kembali
ke masa lalu yang tradisional.
• Kebanyakan pemilih lebih menyukai perwakilan laki-laki di DPR
ketimbang perempuan dan kurang dari separuh pemilih mempertimbangkan untuk memilih perempuan untuk posisi-posisi di legsilatif. Baik
laki-laki maupun perempuan menganggap laki-laki lebih kuat, tangguh,
pintar dan pemimpin alami.
• Meskipun preferensi mereka terhadap kandidat laki-laki, jika diminta
untuk memilih secara langsung, para pemilih akan mendukung peningkatan perwakilan perempuan di DPR dan DPRD. Sejumlah besar pemilih juga cenderung akan mendukung partai politik yang menerapkan
30% kuota bagi kandidat perempuan.
151103-NAS-CHP6(147-162)
162
11/19/03, 12:55 PM
Kriminalitas, Keadilan, dan Korupsi 165
BAB 7
Kriminalitas, Keadilan,
dan Korupsi
• Kekahawatiran atas Keselamatan Diri
• Kejahatan Kriminal
• Kepercayaan terhadap Penegakan Hukum
• Dugaan Korupsi dalam Pemerintahan
• Penyuapan
• Rangkuman
161103-NAS-CHP7(165-173)
165
11/19/03, 12:56 PM
161103-NAS-CHP7(165-173)
166
11/19/03, 12:56 PM
Kekhawatiran atas Keselamatan Diri
Seberapa sering Anda merasa takut terhadap keselamatan diri
anda atau keselamatan keluarga anda? Sering, kadang-kadang,
jarang, atau tidak pernah? [Q.36]
Sering/Tidak pernah
Kadang-kadang/Jarang
Sering/kadang
kadang: 17%
Jarang/Tidak
Pernah: 82%
Meskipun terjadi peningkatan angka kekerasan kriminal dalam beberapa tahun terakhir, para pemilih secara umum tidak merasa takut
akan keselamatan diri atau keluarga mereka. Delapan dari sepuluh
pemilih (83%) sama sekali tak merasa tidak aman, termasuk duapertiga (68%) yang tak terlalu prihatin dengan masalah keselamatan diri.
Hanya 17% pemilih yang mencemaskan keselamatan mereka secara
cukup sering atau sekali-sekali, termasuk di dalamnya 5% yang sering
merasa khawatir.
Kendati hal ini mungkin merupakan hal yang baru dan merupakan
tingkat ketidakamanan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, angka ini masih termasuk rendah dalam ukuran internasional.
Sekedar perbandingan, sekitar 61% penduduk kota New York dan 25%
hingga 45% dari mereka yang tinggal di sekitar kota itu mengaku sering
atau kadang-kadang merasa terancam keselamatan pribadinya4.
4 Craig Charney, Long Islanders: Who Are We? A Quality of Life Survey of Long Island and
the New York Metropolitan Region (Garden City, Rauch Foundation/New School University: 2003).
161103-NAS-CHP7(165-173)
167
11/19/03, 12:56 PM
Kejahatan Kriminal
Apakah Anda atau salah satu anggota keluarga anda pernah menjadi korban tindak kekerasan atau bentuk tindak kriminal lainnya di rumah atau lingkungan anda
dalam tahun terakhir? [Q.37]
Ya
Tidak
Tidak tahu
Sekitar 5% pemilih melaporkan bahwa mereka sendiri atau anggota
keluarga mereka pernah menjadi korban tindak kekerasan atau bentuk
kriminalitas lainnya di rumah ataupun di lingkungan mereka selama
setahun terakhir. Sementara sembilan dari sepuluh pemilih (95%) tidak melaporkan adanya pengalaman menjadi korban tindak kriminal
selama tahun terakhir. Sekali lagi, meskipun hal ini merupakan peningkatan dibandingkan sebelumnya, namun tetap masih berada dalam
tingkat yang lebih rendah dibandingkan standar internasional. Dibandingkan dengan di Amerika Serikat: sekitar 17% menyatakan bahwa
mereka pernah menjadi korban kekerasan kriminal (2%) dan kejahatan
atas hartabenda mereka (15%) di tahun 20025.
5Bureau of Justice Statistics, National Crime Victimization Survey,
2002 (Washington, DC, US Department of Justice: 2003)
161103-NAS-CHP7(165-173)
168
11/19/03, 12:56 PM
Kepercayaan terhadap Penegakan Hukum
Sekarang saya ingin menanyakan tentang orang-orang yang kerjanya adalah
menegakkan hukum. Katakan jika Anda sangat percaya, cukup percaya, tak terlalu
percaya, tidak percaya sama sekali bahwa mereka akan menegakkan hukum secara
adil. [Q.38-40][% mereka yang sangat atau cukup percaya]
Polisi
Pengadilan
Pengadilan Agama
2003
49%
56%
74%
1999
50%
54%
NA
Masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan yang cukup terhadap
penegakan hukum, meskipun ada sebagian yang mengkritisi kinerja
penegakan hukum di Indonesia.
Kendati banyak kritik yang ditujukan pada aparat penegak hukum selama empat tahun terakhir, tingkat kepercayaan terhadap pihak kepolisian hampir tidak berubah. Sekitar 49% mengatakan bahwa mereka
sangat atau cukup yakin bahwa polisi akan menegakan hukum secara
cukup adil, dibandingkan 50% di tahun 1999. Hanya saja, 43% mengatakan tidak percaya bahwa polisi bisa berlaku adil. Kecurigaan pada
polisi umumnya lebih tinggi di antara pemilih yang tinggal di kota-kota
besar (sebesar 55% dari penduduk kota yang berpenduduk di atas
1 juta jiwa). Angka yang cukup tinggi juga dapat ditemukan di antara
para pemilih yang berpotensi besar menjadi korban: pemilih dengan
pendidikan sekolah menengah atas (49%) dan khususnya mereka yang
berpenghasilan tinggi (60% di antara mereka yang pengeluarannya
lebih dari Rp. 1.500.000 per bulan).
Secara umum pengadilan di Indonesia cukup mendapatkan kepercayaan dari pemilih; 56% percaya bahwa pengadilan menegakkan hukum
dengan cukup adil, sementara sepertiga (34%) tidak percaya. Seperti
sebelumnya, pemilih dengan pendidikan sekolah menengah atas (46%)
merasa tidak percaya, begitu juga dengan pemilih di perkotaan (42%)
dan mereka yang berpenghasilan tinggi (54%) yang kurang mempercayai pengadilan negeri di Indonesia.
161103-NAS-CHP7(165-173)
169
11/19/03, 12:56 PM
Pengadilan agama, yang hanya berwewenang menyelesaikan sengketa
perkawinan dan warisan, mendapatkan kepercayaan yang cukup tinggi
dari sebagian besar masyarakat Indonesia: 73% mengemukakan kepercayaannya, sementara hanya 15% yang kurang percaya. Pemilih muda
(82%) secara khusus mempercayai kejujuran pengadilan agama, seperti
halnya perempuan muda (79%) dan mereka yang berpendidikan sekolah menengah atas. Hal ini menunjukkan dukungan yang nyata terhadap kinerja pengadilan agama dalam menjalankan peran relijiusnya.
Kendati demikian, jangan disalahartikan bahwa pengadilan agama
juga akan dipercayai untuk menghakimi masalah-masalah perdata
atau pidana, juga tidak bisa diartikan bahwa ada dukungan yang besar
untuk memperluas yurisdiksi pengadilan agama ke semua persoalan
pidana maupun perdata.
Dugaan Korupsi Dalam Pemerintahan
Seberapa umum menurut Anda korupsi di antara pejabat pemerintah: sangat
umum, cukup umum, cukup jarang atau sangat jarang? [Q.34]
Sangat
Agak
Umum: 69%
161103-NAS-CHP7(165-173)
170
Jarang: 11%
11/19/03, 12:56 PM
Masyarakat Indonesia percaya bahwa korupsi dalam pemerintahan sudah meluas. Hampir tujuh dari sepuluh pemilih (69%) berpikir bahwa
korupsi di antara pejabat pemerintahan sudah merupakan keadaan
yang umum. Bahkan, 41% mengatakan bahwa korupsi di antara para
pejabat sudah sangat umum. Hanya 11% pemilih yang mengatakan
bahwa korupsi di pemerintahan masih jarang.
Pemilih berpendidikan sekolah menengah atas (54%), pekerja kantoran (52%), mereka yang berpenghasilan tinggi (71%), penduduk di
kota-kota yang berpenduduk di atas 1 juta jiwa (63%), serta laki-laki di
bawah 35 tahun (50%), adalah mereka yang mengatakan bahwa korupsi dalam pemerintahan sudah sangat umum.
Penyuapan
Selama lima tahun terakhir, pernahkah Anda secara pribadi
mengetahui seseorang yang menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan
pelayanan yang layak atau adil dari pemerintah atau polisi? [Q.35]
Ya
161103-NAS-CHP7(165-173)
171
Tidak
Tidak tahu
11/19/03, 12:56 PM
Penyuapan terhadap pejabat negara tampaknya merupakan hal lazim
di berbagai tempat di Indonesia. Lebih dari sepertiga pemilih (35%)
mengatakan bahwa mereka secara pribadi mengetahui seseorang yang
menyuap pejabat pemerintah atau aparat kepolisian untuk mendapatkan pelayanan atau perlakuan adil, selama lima tahun terakhir. Hanya
34% yang benar-benar tidak memiliki kontak dengan seseorang yang
tidak terlibat dengan tindak penyuapan. (Sisanya sebesar 31%, merasa
tidak yakin).
Mereka yang mengetahui adanya orang yang melakukan penyuapan
adalah para pekerja kantoran (55%), pemilih berpenghasilan tinggi
(54%), pemilih berpendidikan sekolah menengah atas dan penduduk
kota-kota besar (keduanya 51%), dan laki-laki berusia di bawah 35
tahun (45%). Pemilih yang kurang berpendidikan dan yang berpenghasilan rendah, bersama mereka yang tidak bisa mengakses TV, kurang
tahu mengenai adanya kasus penyuapan.
Terdapat hubungan yang hampir sempurna antara kelompok yang
mengetahui secara pribadi terjadinya penyuapan dan mereka yang
percaya bahwa korupsi merupakan hal yang umum. Ini menunjukkan
bahwa meluasnya persepsi mengenai korupsi di kalangan pemerintah
merupakan hasil dari pengalaman pribadi, di samping pemberitaan
media tentang kasus-kasus korupsi yang spektakuler.
161103-NAS-CHP7(165-173)
172
11/19/03, 12:56 PM
Rangkuman
• Masyarakat Indonesia jarang yang merasa khawatir atas keselamatan diri mereka atau keluarganya, meskipun terjadi peningkatan tindak kriminal dalam beberapa tahun terakhir.
• Sangat sedikit yang menjadi korban dari tindak kekerasan atau
tindak kriminal di rumah mereka.
• Masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang cukup terhadap
pengadilan negeri serta polisi – pandangan mereka hanya sedikit
berubah dibandingkan dengan empat tahun lalu.
• Masyarakat memilki kepercayaan cukup tinggi terhadap kinerja
pengadilan agama. Namun, pengadilan agama hanya mempunyai
yurisdiksi dalam sengketa perkawinan dan warisan – karena itu
penilaian tinggi atas kinerja pengadilan agama tak bisa diartikan
bahwa pengadilan agama akan mendapat kepercayaan yang sama
untuk mengadili masalah perdata dan pidana.
• Sebagian besar masyarakat berpikir bahwa korupsi di pemerintahan adalah hal yang lazim di Indonesia.
• Lebih dari duapertiga masyarakat mengaku mengetahui seseorang
yang pernah menyuap pejabat pemerintah atau polisi selama lima
tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa persepsi tentang korupsi
dalam pemerintahan merupakan cerminan dari pengalaman pribadi maupun pemberitaan dari kasus-kasus besar oleh media.
161103-NAS-CHP7(165-173)
173
11/19/03, 12:56 PM
Sumber-sumber Informasi, Penggunaan Media dan Bahasa 175
BAB 8
Sumber-Sumber Informasi,
Penggunaan Media dan Bahasa
• Pengantar Sumber-Sumber Pendidikan Pemilih dan Media
• Sumber-Sumber Informasi: Berbagai Peristiwa Nasional
• Sumber-Sumber informasi: Prosedur Pemilu
• Kebiasaan Menonton TV
• Waktu Menonton TV
• Stasiun TV Pilihan
• Kebiasaan Mendengarkan Radio
• Waktu Mendengarkan Radio
• Stasiun Radio Pilihan
• Sumber-Sumber Informasi yang Diminati: Prosedur Pemilu
• Organisasi Pendidikan Pemilih yang lebih Diminati:
Informasi Pemilu
• Penggunaan Bahasa
• Bahasa yang Diminati untuk pendidikan Pemilih
• Rangkuman
161103-NAS-CHP8(175-190)
175
11/19/03, 12:57 PM
161103-NAS-CHP8(175-190)
176
11/19/03, 12:57 PM
Pengantar – Sumber-Sumber Pendidikan
Pemilih dan Media
Bagian ini mencoba meneliti berbagai sumber dan media yang dapat
digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan pemilih
serta pendidikan warga negara bagi kelompok masyarakat yang membutuhkannya. Bagian ini dapat digunakan secara bersamaan dengan
informasi yang terdapat dalam bagian Lampiran untuk membuat pe
rencanaan media secara lebih rinci bagi program kampanye pendidikan pemilih dan pendidikan warga negara.
Di bagian ini, serta di bagian Lampiran, target-target utama kampanye
didefinisikan seperti di bawah ini:
• Semua: Seluruh populasi penduduk, sasaran kampanye pendidikan
pemilih dan warga negara secara umum.
• Sasaran Pendidikan Pemilih: mereka yang buta huruf, mereka yang
tidak menyelesaikan pendidikan dasar, perempuan berusia di atas 35
tahun, dan yang tidak mengakses media TV.
• Sasaran Pendidikan Warga Negara: mereka yang buta huruf, mereka
yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar, yang tidak mengakses media TV, petani, serta pemilih yang rendah tingkat pengeluarannya (di
bawah Rp. 500,000 per bulan).
161103-NAS-CHP8(175-190)
177
11/19/03, 12:57 PM
Sumber-Sumber Informasi: Berbagai Peristiwa Nasional
Bagaimana Anda biasanya mendapatkan informasi/
berita tentang Negara ini? [Q.10]
TV
Radio
Teman/Keluarga/
Tetangga
Tidak tahu
Televisi merupakan sumber informasi utama bagi para pemilih di Indonesia, baik yang menyangkut peristiwa-peristiwa nasional atau untuk
pendaftaran maupun pemilihan dalam pemilu. Tigaperempat pemilih
(74%) mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam negeri melalui TV,
dibandingkan 8% yang mendapatkan informasi semacam itu melalui
radio serta 4% melalui keluarga dan teman. TV bahkan lebih dominan
sebagai sumber informasi dibandingkan empat tahun lalu, yang ketika
itu menjadi media pilihan bagi 65% pemilih – sementara pentingnya
sumber-sumber informasi lisan dari teman dan keluarga menurun dari
angka 13% pada saat itu.
Delapan dari sepuluh pemilih berusia muda serta pemilih dengan
pendidikan menengah mendapatkan informasi tentang hal-hal aktual
dari TV. Pemilih yang berusia lebih tua, kurang berpendidikan serta
pemilih di pedesaan kurang memiliki akses ke TV, namun sekitar 6 dari
10 pemilih seperti ini mengandalkan TV sebagai sumber informasi
peristiwa-peristiwa terkini. Setengah (50%) dari pemilih termiskin di
Indonesia juga mendapatkan informasi semacam itu dari televisi.
161103-NAS-CHP8(175-190)
178
11/19/03, 12:57 PM
Sumber-Sumber Informasi: Prosedur Pemilu
Bagaimana Anda mendapatkan informasi/berita tentang cara mendaftarkan
diri dan memilih pada pemilu? [Q.11]
Semua
pemilih
Target
pendidikan
pemilih
Target
pendidikan
Kewarga
negaraan
TV
Ketua RT/RW
46%
36%
31%
41%
42%
37%
Panitia Pemilu Lokal/KPU
16%
14%
15%
Teman/tetangga/keluarga
Radio
Koran
14%
10%
9%
13%
7%
4%
14%
10%
6%
TV juga menjadi media informasi utama bagi informasi mengenai
pemilu, namun sumber-sumber lain juga tak kalah pentingnya. TV
dapat menginformasikan pada hampir separuh pemilih (46%) tentang
pendaftaran dan pemilihan. Ketua RT/RW menempati urutan kedua
sebagai sumber informasi yang disukai (36%), diikuti oleh lembaga pemilu setempat (16%) serta teman, keluarga dan tetangga (14%). Hanya
10% yang mengandalkan informasi pemilu pada radio serta hanya 8%
yang menggunakan radio untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa-peristiwa aktual.
Lebih dari separuh laki-laki, mereka yang berusia muda serta berpendapatan tinggi mengandalkan televisi sebagai sumber informasi
untuk pendaftaran dan pemilu, begitu pula dengan 6 dari 10 pemilih
yang berpendidikan menengah. Perempuan, khususnya yang berusia
lebih tua, mereka yang kurang berpendidikan (sekolah dasar atau lebih
rendah dari itu) dan pemilih berpenghasilan rendah sering mengandalkan Ketua RT/RW sebagai sumber informasi pemilu, sesering mereka
mengandalkan televisi. Sementara komisi pemilu setempat lebih bisa
diandalkan oleh laki-laki berpendidikan, mereka yang relijius serta berpenghasilan tinggi.
161103-NAS-CHP8(175-190)
179
11/19/03, 12:57 PM
Di antara kelompok kecil pemilih yang menjadi sasaran informasi
pendidikan pemilih mengenai pendaftaran dan pemberian suara, ketua
RT/RW adalah sumber informasi pemilu yang lebih penting ketimbang
TV. Pendidikan warga negara secara umum dapat menyasar semua pemilih, kendati mereka sedikit kurang menyukai informasi dari TV.
Berapa hari dalam seminggu Anda menonton TV?
3-4 hari/minggu
1-2 hari/minggu
Sekali seminggu
Tidak pernah
Setiap hari/
hampir setiap hari
TV tetap menjadi media paling berpengaruh untuk menjangkau pemilih di Indonesia. Duapertiga pemilih (66%) menonton TV setiap
hari atau hampir setiap hari. Hanya mereka yang berusia tua (56%
dari yang berusia antara 50-85), pemilih yang kurang berpendidikan
(48% dari mereka yang tidak menamatkan pendidikan dasar), pemilih
berpenghasilan rendah (37% dari mereka yang belanja perbulannya
kurang dari Rp. 300,000) dan pemilih di pedesaan yang memiliki angka
rata-rata menonton TV di bawah duapertiga.
Duabelas persen (12%) pemilih menonton TV tiga hingga empat kali
seminggu. Dan 10% pemilih menonton TV hanya sekali atau dua kali
dalam seminggu. Duabelas persen lainnya mengakses TV kurang dari
161103-NAS-CHP8(175-190)
180
11/19/03, 12:57 PM
seminggu atau bahkan tidak pernah. Mayoritas dari mereka yang tidak memiliki akses pada televisi adalah yang berusia 50-85 tahun dan
berpendidikan kurang dari sekolah dasar; setengah dari mereka adalah
laki-laki, setengahnya lagi perempuan.
Waktu Menonton TV
Pada jam berapakah Anda biasanya menonton TV?
(Responden yang menonton TV)
08.00 - 12.00
12.00 - 17.00
17.00 - 21.00
21.00 - 23.00
Sore hari adalah waktu yang tepat untuk menjangkau paling banyak
penonton TV di Indonesia. Lebih dari tigaperempat (78%) penonton
TV menonton TV antara jam 5 sore hingga 9 malam. Ini merupakan
waktu yang paling efektif untuk menjangkau perempuan berusia lebih
tua (83%) dan mereka yang kurang berpendidikan (86%).
Tiga dari sepuluh pemilih menonton TV pada waktu yang lebih larut
antara jam 9 hingga 11 malam. Ini merupakan saat yang tepat untuk
berkomunikasi dengan para laki-laki (40%), khususnya laki-laki berusia muda (46%) dan laki-laki berpendidikan (43%). Banyak di antara
pemilih berpenghasilan rendah (37%) juga menonton TV pada waktuwaktu seperti ini.
161103-NAS-CHP8(175-190)
181
11/19/03, 12:57 PM
Stasiun TV Pilihan
Stasiun TV mana yang paling sering Anda tonton? [Q. 5 Base 990]
INDOSIAR
RCTI
SCTV
Trans TV
TVRI
Seluruh
Pemilih
Sasaran
pendidikan
pemilih
45%
19%
12%
5%
4%
41%
15%
11%
5%
3%
Sasaran
Pendidikan
Kewarga
negaraan
47%
16%
11%
5%
4%
Secara nasional, empat dari sepuluh pemilih (45%) menonton Indosiar,
termasuk separuh dari pemilih muda (51%), perempuan muda (51%)
dan pemilih muda di pedesaan (52%). Seperlima (19%) menonton
RCTI, khususnya laki-laki muda (25%), mereka yang berpendidikan
(23%) serta pemilih yang lebih kaya (29%). SCTV adalah stasiun ketiga
yang paling banyak ditonton (12%). Dalam kaitannya dengan kelompok sasaran, 41% sasaran pendidikan pemilih menonton Indosiar; dan
47% sasaran pendidikan warga negara pun demikian halnya.
161103-NAS-CHP8(175-190)
182
11/19/03, 12:57 PM
Kebiasaan Mendengarkan Radio
Berapa hari dalam seminggu Anda mendengarkan radio?
1-2 hari/minggu
< sekali seminggu
tidak pernah
3-4 hari/minggu
setiap hari/
hampir setiap
hari
tidak tahu
Radio bukan merupakan sarana komunikasi paling efektif bagi pemilih
di Indonesia. Hampir separuh pemilih (44%) tak pernah mendengarkan radio dan hampir sepertiga (30%) mendengarkannya setiap hari.
Namun demikian, untuk pesan-pesan yang mentargetkan kelompok
tertentu, radio bisa menjadi media yang penting. Pendengar radio yang
cukup sering cederung berusia muda, tinggal di perkotaan dan berpendidikan, atau yang berlokasi di daerah tertentu yang kurang dapat dijangkau oleh TV. Radio juga bisa dipergunakan di tingkat daerah atau
propinsi, mengingat kebanyakan stasiun radio berbasis lokal.
161103-NAS-CHP8(175-190)
183
11/19/03, 12:57 PM
Waktu Mendengarkan Radio
Pada jam berapakah Anda biasanya mendengarkan radio?
(Responden yang mendengarkan radio) [Q. 9 Base 579]
08.00 - siang
siang - 17.00
17.00 - 21.00
21.00 - 23.00
Pendengar radio tertinggi adalah di waktu pagi dan menjelang siang
(32%), di siang hari menurun (27%) dan menurun drastis pada malam
hari (16%). Enam dari sepuluh pendengar (61%) mendengarkan radio
sebelum siang.
Pola pendengar radio memiliki kesamaan baik bagi kelompok sasaran
pendidikan pemilih maupun pendidikan warga negara.
161103-NAS-CHP8(175-190)
184
11/19/03, 12:57 PM
Apakah nama stasiun radio yang paling sering Anda dengarkan?
[Q.8 Base 579]
RRI Daerah
RRI Program Pusat
Mega Swara
Suara Giri FM
Pop FM
Semua
pemilih
Sasaran
pendidikan
pemilih
11%
3%
2%
2%
2%
16%
4%
2%
3%
2%
Sasaran
pendidikan
kewarga
negaraan
12%
3%
2%
3%
2%
Tidak seperti televisi, stasiun-stasiun radio biasanya kecil dan bersifat
lokal. RRI Daerah merupakan stasiun radio yang umumnya didengarkan secara meluas (11%). Kelompok sasaran mendengarkan RRI
Daerah dalam angka yang lebih tinggi: 16% dari sasaran pendidikan
pemilih mendengarkannya, seperti halnya 12% yang merupakan sasaran pendidikan warga negara.
Sumber-Sumber Informasi yang Diminati: Prosedur Pemilu
Sekarang saya akan membacakan beberapa sumber berita/informasi. Dari setiap
sumber informasi ini, tolong katakan sumber mana yang lebih Anda senangi untuk
mendapatkan informasi tentang pendaftaran dan cara memberikan suara. [Q.26]
• TV
• Ketua RT/RW
• Kunjungan ke rumah
• Radio
• Pertemuan keluarga
• Koran
• Kepala pemilihan/komisi pemilu setempat
• Pemimpin agama
• Drama TV
• Brosur
• Poster
• Pertunjukan wayang
161103-NAS-CHP8(175-190)
185
80%
54%
44%
37%
36%
33%
32%
31%
16%
15%
14%
14%
11/19/03, 12:57 PM
Dengan tigaperempat pemilih menontonnya secara sering, tidaklah mengherankan jika televisi menjadi sumber informasi paling di
senangi tentang prosedur pemilu. Delapan dari 10 pemilih (80%) ingin mendapatkan informasi tentang pemilu dari TV. Hanya lebih dari
separuh (54%) pemilih memilih mendapatkan informasi itu dari ketua
RT/RW di tempat mereka.
Kurang dari setengah dari pemilih (44%) berpendapat bahwa kunjungan ke rumah merupakan cara yang menarik bagi mereka untuk
mendapatkan informasi pemilu. Sumber lain yang juga dapat diterima
meskipun kurang begitu populer adalah radio (37%), pertemuan warga
(36%), koran (33%), kepala pemilihan atau komisi pemilihan setempat
(32%), dan pemimpin agama (31%).
Brosur dan poster mendapat angka relatif lebih rendah, yaitu masingmasing sebesar 15% dan 14%. (Poster secara khusus dianggap kurang
menarik bagi mereka yang buta huruf atau yang berpendidikan kurang
dari sekolah dasar). Tak banyak yang tertarik – dan lebih sedikit diban
dingkan tahun 1999 – untuk menerima informasi pemilu dari sumbersumber seperti drama di TV (16%) serta pertunjukan wayang (14%).
Hasil-hasil ini juga konsisten dalam konteks kelompok sasaran. Televisi
juga merupakan sumber informasi yang lebih dipilih oleh kelompokkelompok sasaran: 69% untuk sasaran pendidikan pemilih dan 78%
untuk pendidikan warga negara. Sumber terbaik kedua adalah ketua
RT/RW: 62% sasaran untuk pendidikan pemilih memilih mereka, begitu pula 54% dari sasaran pendidikan warga negara.
Bagi kelompok-kelompok sasaran ini, metode yang paling kurang diminati adalah memperoleh informasi melalui poster (14%) maupun
internet (2%).
161103-NAS-CHP8(175-190)
186
11/19/03, 12:57 PM
Organisasi Pendidikan Pemilih yang lebih Diminati:
Informasi Pemilu
Di sini ada nama beberapa organisasi. Tolong katakan dari
organisasi manakah Anda lebih senang mendapatkan informasi tentang
pendaftaran dan cara memberikan suara. [Q.27]
Organisasi Organisasi KPU
agama
sosial
Partai
poltik
Kelompok pemberi
pendidikan dalam
pemilu non-partisan
Kelompok-kelompok berbasis keagamaan serta lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang paling disukai untuk melaksanakan
pendidikan mengenai pemilu.
Hampir separuh pemilih (49%) beranggapan bahwa organisasi berbasis
agama merupakan sumber informasi yang kredibel dan menarik untuk
mengetahui soal pendaftaran dan pemberian suara dalam pemilu. Pemilih lebih tua (54%), khususnya perempuan (58%), perempuan berusia lebih tua di pedesaan (64%), pemilih yang relijius (65%), pemilih
berpendidikan rendah (63%) serta mereka yang tidak memiliki akses ke
TV (57%) menyetujui kelompok-kelompok relijius ini.
Empat dari sepuluh pemilih (40%), khususnya yang berusia muda, yang
berpendidikan, cenderung memilih organisasi sosial untuk menyebarluaskan informasi tentang pendaftaran dan pemilu.
161103-NAS-CHP8(175-190)
187
11/19/03, 12:57 PM
Lebih dari sepertiga pemilih (36%) percaya bahwa KPU merupakan
organisasi yang tepat untuk memberikan informasi pemilu. Laki-laki
(43%), khususnya yang berusia muda (50%), pemilih yang berpendidikan (53%), berpenghasilan tinggi (56%) serta pemilih di perkotaan (44%)
cenderung memilih untuk mendengarkan informasi itu dari KPU.
Hanya seperlima pemilih (20%) ingin mendapatkan informasi dari partai politik (khususnya laki-laki muda berpendidikan) dan jumlah yang
hampir sama (18%) lebih memilih kelompok pendidikan pemilih nonpartisan yang mempublikasikan informasi pemilu.
Mayoritas dari kedua kelompok sasaran memilih untuk mendapatkan informasi pemilu dari organisasi-organisasi berbasis keagamaan:
58% kelompok sasaran untuk pendidikan pemilih memilih mereka,
sebagaimana 53% kelompok sasaran untuk pendidikan warga negara.
Setelah organisasi keagamaan, kedua kelompok sasaran juga lebih memilih mendapatkan informasi dari organisasi sosial, lalu dari KPU.
Penggunaan Bahasa
[Q.1/2/3/28]
Bahasa Indonesia
Bahasa daerah - bukan
Bahasa Indonesia
Bahasa
ibu
16%
77%
Baca
91%
72%
Lebih
sukar
71%
28%
Hampir semua pemilih di Indonesia berbicara Bahasa Indonesia (94%)
dan sembilan dari sepuluh (91%) bisa membaca-tulis dengan bahasa
ini. Meskipun hanya 16% yang menjadikan Bahasa Indonesia sebagai
bahasa pertama mereka, tujuh dari sepuluh (71%) memilihnya untuk
digunakan dalam mengkomunikasikan pemilu.
161103-NAS-CHP8(175-190)
188
11/19/03, 12:57 PM
Bahasa yang Diminati untuk Pendidikan Pemilih
Sembilan Bahasa Teratas
Q.1/2/3/28
Bahasa Indonesia
Bahasa Java
Bahasa Sunda
Bahasa Madura
Bahasa Minang
Bahasa Bugis
Bahasa Bali
Bahasa Batak
Bahasa Maluku
Semua
pemilih
Sasaran
Pendidikan
pemilih
71%
13%
7%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
50%
23%
11%
4%
2%
2%
1%
1%
0%
Sasaran
Pendidikan
Kewarga
negaraan
64%
17%
8%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
Bahasa Indonesia masih merupakan bahasa yang paling disukai di antara 71% pemilih secara keseluruhan, naik hingga 4% dibandingkan
pada tahun 1999. Untuk bahasa lainnya, yang paling populer untuk digunakan sebagai materi pemilu adalah Bahasa Jawa (13%), dan Bahasa
Sunda (7%). Bahasa Madura disukai oleh 2% dan Bahasa Bali, Batak,
Minang dan Sasak disukai masing-masing oleh 1%. (Tidak mengherankan, proporsi yang disukai memang bervariasi berdasarkan daerah:
lihat bagian Perbandingan Antar Daerah).
Mereka yang berada dalam kelompok sasaran pun memilih Bahasa
Indonesia, meskipun tidak sesering populasi secara umum. Setengah
(50%) dari kelompok sasaran untuk pendidikan pemilih lebih menyukai Bahasa Indonesia; 23% menyukai Bahasa Jawa dan 11% Bahasa
Sunda. Untuk kelompok sasaran pendidikan warga negara, 64% memilih Bahasa Indonesia, sementara 17% lainnya memilih Bahasa Jawa.
Sekitar 8% sasaran pendidikan warga negara memilih Bahasa Sunda
sebagai bahasa yang diminati.
161103-NAS-CHP8(175-190)
189
11/19/03, 12:57 PM
Rangkuman
• Bahkan setelah lebih dari empat tahun, televisi masih merupakan
sumber informasi utama bagi masyarakat dan merupakan media
yang paling bisa menjangkau pemilih.
• Mayoritas pemilih menonton televisi setiap hari, dan sore hari (jam
5 sore hingga 9 malam) merupakan waktu yang tepat untuk menjangkau banyak penonton. Separuh dari pemilih menonton Indosiar.
• TV merupakan media utama bagi informasi mengenai pemilu. TV
sanggup memberi informasi pada hampir setengah pemilih di Indonesia mengenai pendaftaran dan pemilu, dan nyatanya kebanyakan
pemilih cenderung ingin mendapatkan informasi mengenai pemilu
dari TV.
• Setelah TV, pemilih mengandalkan ketua RT/RW mereka untuk
mendapatkan informasi pemilu.
• Sangat sedikit pemilih yang mengandalkan radio sebagai sumber
informasi pemilu. Mereka yang mendengarkan radio, biasanya menyetel radio pada pagi hari.
• RRI Daerah adalah radio yang memiliki jangkauan pendengar pa
ling luas.
• Organisasi berbasis keagamaan serta sosial adalah sumber-sumber yang populer untuk mendapatkan informasi mengenai pemilu.
Sementara brosur, poster, pertunjukan wayang serta internet adalah
sumber-sumber yang paling tidak populer.
161103-NAS-CHP8(175-190)
190
11/19/03, 12:57 PM
Rekomendasi Bagi Kampanye Pendidikan 193
BAB 9
Rekomendasi Bagi
Kampanye Pendidikan
• Pendidikan Pemilih: Tahap Pertama, Proses Pemilu
• Pendidikan Pemilih: Tahap Kedua, Lembaga-lembaga
• Pendidikan Warga Negara: Nilai-Nilai Demokrasi
dan Toleransi
• Kesimpulan
• Rangkuman
• Demografi Kelompok Sasaran:
Jender & Usia
Pekerjaan
Status Perkawinan & Pendidikan
Pekerjaan & Penghasilan
Wilayah & Daerah
Propinsi
1611-NAS-CHP9(193-206)
193
11/19/03, 12:58 PM
1611-NAS-CHP9(193-206)
194
11/19/03, 12:58 PM
Kebutuhan-kebutuhan pendidikan pemilih dan warga negara yang
telah dikemukakan dalam survei ini memberikan gagasan tentang perlunya mengadakan kegiatan kampanye pada tiga hal khusus berikut ini:
Yang pertama titik beratnya adalah pendidikan pemilih yang berorientasi pada penyebaran informasi mengenai proses pemilu itu sendiri;
Yang kedua, pendidikan pemilih yang tentang lembaga-lembaga politik
serta partai-partai politik; dan ketiga, pendidikan warga negara tentang
nilai-nilai demokrasi dan toleransi politik. Masing-masing bagian akan
memerlukan pesan, sasaran, waktu dan media secara khusus, sebagaimana diuraikan di bawah ini.
Pendidikan Pemilih: Tahap Pertama, Proses Pemilu
Tahap awal dari pendidikan pemilih akan berfokus pada mekanisme
dan jadwal waktu pemilu-pemilu, serta himbauan agar para pemilih
berpartisipasi – mengingat rendahnya pengetahuan mereka tentang
hal-hal tersebut.
Di tahap awal ini, harus disampaikan secara langsung pada seluruh
pemilu semua hal menyangkut:
• Kapan pemilu dilangsungkan dan lembaga-lembaga
apa yang akan dipilih.
• Apa itu DPD dan bagaimana perannya.
• Prosedur pemilu, termasuk bagaimana memberikan
suara dan bagaimana para pemenang akan ditentukan.
• Tenggat waktu pendaftaran.
• Prosedur pengaduan masalah-masalah pemilu serta
badan-badan pengawasnya.
1611-NAS-CHP9(193-206)
195
11/19/03, 12:58 PM
Di samping itu, pesan-pesan tertentu harus diarahkan pada kelompok
sasaran khusus pemilih (mereka yang buta huruf, berpendidikan kurang
dari sekolah dasar, yang tidak bisa mengakses TV serta perempuan
berusia di atas 35 tahun). Diperlukan pesan-pesan berikut ini pada para
pemilih semacam itu:
• Mereka perlu mendaftar lagi agar bisa memberikan suara.
• Mereka tidak harus memberikan suara pada partai tertentu
yang memberikan mereka hadiah atau uang.
Tahap kampanye ini harus dilakukan sesegara mungkin, mengingat
rendahnya tingkat pengetahuan mereka tentang pemilu serta jadwal
pemilu yang makin dekat.
Media atau saran yang penting untuk dilibatkan dalam kampanye ini,
di antaranya adalah TV dan ketua RT/RW, khususnya untuk semua
segmen pemilih dari tahap pertama. Organisasi berbasis keagamaan
serta sosial juga akan memainkan peranan penting di samping penggunaan media. Secara khusus, mereka akan berperan penting untuk
menjangkau kelompok sasaran yang membutuhkan kunjungan ke
rumah, distribusi bahan bacaan, serta pertemuan-pertemuan warga
– mengingat banyak di antara mereka yang tidak menonton TV.
Pendidikan Pemilih: Tahap Kedua, Lembaga-lembaga
Tahap kedua dari pelaksanaan pendidikan pemilih akan berusaha untuk memberikan lebih banyak kesempatan pada para pemilih untuk:
mempelajari apa-apa saja yang dapat mereka harapkan dari partai politik dan lembaga-lembaga perwakilan; membandingkan para kontestan;
dan menyuarakan keinginan pada mereka.
1611-NAS-CHP9(193-206)
196
11/19/03, 12:58 PM
Tahap ini akan menyasar seluruh pemilih, mengingat rendahnya
tingkat pemahaman mereka terhadap peran lembaga-lembaga perwakilan serta perbedaan di antara partai-partai politik.
Salah satu bagian dari Tahap kedua ini adalah kampanye informasi
pada publik, yang berisi pesan-pesan untuk meningkatkan harapan
para pemilih kepada para kandidat mereka serta lembaga-lembaga
yang akan dipilih. Pesan-pesan itu akan memberitahukan pemilih me
ngenai:
• Bagaimana mereka dapat menggunakan kampanye untuk tujuan
instrumental dan media ekspresi: dengan menyuarakan pandangan
mereka terhadap berbagai isu, menuntut kebijakan serta sumbersumber daya yang mereka inginkan, mendukung para kandidat
yang pandangan-pandangannya mereka setujui, dan menarik mundur pejabat yang tidak mereka setujui.
• Apa yang dapat dilakukan oleh para anggota DPR dan kemudian
apa yang dapat dituntut para pemilih pada mereka: mengekspresikan pandangan-pandangan para pemilih, membuat undang-undang, mengganti kebijakan, membantu mereka memecahkan masalah dengan pemerintahan, menanyai para menteri, mendapatkan
sumberdaya, dan sebagainya.
Bagian lain dari fase kedua ini adalah untuk memperkuat keterkaitan
antara para pemilih dan para kontestan. Ini harus terdiri dari upayaupaya non-partisan untuk membantu para pemilih menemukan dan
membandingkan pemikiran partai-partai politik serta para kandidat
berkaitan dengan isu-isu yang sangat penting dari kacamata pemilu.
Hal ini, termasuk:
• Menayangkan acara TV yang menampilkan para pemilih yang sedang bertanya pada para kandidat dari partai-partai yang berbeda.
1611-NAS-CHP9(193-206)
197
11/19/03, 12:58 PM
• Pertemuan-pertemuan yang memfasilitasi pemilih untuk menanyai
para kandidat dari partai-partai yang berbeda.
• Tayangan TV yang non-partisan yang memberikan perbandingan
pernyataan dari partai-partai yang berbeda mengenai masalah yang
sedang dihadapi Indonesia.
Kampanye ini harus diadakan pada saat kampanye pemilu untuk memilih DPR sedang berjalan dan pada saat tahap pertama telah mampu
memberikan informasi-informasi dasar tentang pemilu. Artinya, kampanye ini sebaiknya dimulai pada awal Februari atau Maret dan terus
berjalan hingga dilaksanakannya pemilihan DPR.
Media yang penting untuk dilibatkan antara lain adalah TV, radio bagi
kandidat DPRD, serta pertemuan-pertemuan warga. Pelaksananya bisa
organisasi berbasis keagamaan atau sosial atau media sendiri.
Pendidikan Warga Negara: Nilai-Nilai Demokrasi
dan Toleransi
Kampanye pendidikan warga negara dalam Pemilu 2004 harus memfokuskan diri pada promosi nilai-nilai demokrasi dan toleransi pada
sektor-sektor penduduk yang pemahamannya terhadap nilai-nilai ini
masih relatif lemah.
Pesan-pesan untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, harus
mendiskusikan hal-hal berikut:
• Karakter dan arti dari demokrasi
• Prinsip-prinsip utama demokrasi
• Mendorong perempuan untuk menentukan pilihannya sendiri
• Mendorong terjadinya diskusi-diskusi mengenai politik
1611-NAS-CHP9(193-206)
198
11/19/03, 12:58 PM
Pesan-pesan yang bertujuan meningkatkan toleransi politik diharapkan
bisa membangun:
• Sikap toleran terhadap pertemuan-pertemuan yang
diselenggarakan oleh partai yang tidak disenangi.
• Sikap toleran terhadap kandidat dari kelompok yang sering
mendapat perlakuan diskriminatif (perempuan, warga keturunan
Cina, dan sebagainya).
Pesan-pesan tersebut akan diarahkan pada kelompok-kelompok
sasaran khusus yang kurang mampu secara meluas. Termasuk di
dalamnya mereka yang buta huruf, pemilih yang tidak bisa mengakses
TV, petani, yang berpendidikan kurang dari sekolah dasar, dan yang
berpenghasilan rendah.
Mengingat adanya tumpang-tindih antara kelompok-kelompok ini de
ngan salah satu kelompok sasaran dalam tahap pertama pendidikan pemilih, maka masuk akal untuk menjalankan program ini setelah tahap
pertama selesai (atau menjalankannya secara bersamaan).
Program ini harus dijalankan pada saat kampanye pemilu sudah berjalan dan ketika para pemilih sudah memusatkan perhatiannya pada
masalah-masalah pemilu. Pelaksanaannya bisa di bulan Februari
atau Maret bersamaan dengan tahap kedua pelaksanaan pendidikan
pemilih, namun dapat terus berlanjut hingga di akhir proses pemilihan
presiden.
Sebagaimana dalam pendidikan pemilih, media terpenting yang harus
digunakan adalah televisi. Sementara organisasi berbasis keagamaan
dan sosial memiliki peranan amat penting, terutama dalam hal kontak
antar-individu yang dilakukan melalui kunjungan ke rumah maupun
pertemuan warga, khususnya untuk kelompok-kelompok yang kurang
1611-NAS-CHP9(193-206)
199
11/19/03, 12:58 PM
bisa mengakses media penyiaran. Pelaksanaannya juga perlu memperhatikan bagaimana menjangkau para pemilih di pedesaan dan daerah
terpencil, jangan hanya di kota-kota serta kepulauan yang besar.
Kesimpulan
Kampanye pendidikan pemilih dan warga negara yang dibutuhkan
oleh masyarakat Indonesia menyambut Pemilu 2004, memiliki perbedaan dengan kebutuhan pada pemilu tahun 1999. Dalam pemilu sebe
lumnya, prioritas bagi pendidikan pemilih adalah memberikan jaminan
pada para pemilih bahwa pemilu akan berlangsung secara bebas dan
adil, tidak seperti pemilu-pemilu di bawah Soeharto dan Rezim Orde
Baru6. Saat ini, pendidikan pemilih dibutuhkan untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang telah terjadi di dalam sistem pemilu, dengan
demikian pemilih bisa memahami bagaimana sistemnya akan bekerja,
di samping untuk mempromosikan persaingan pemilu berlandaskan
isu, sehingga pemilih bisa merasa bahwa mereka bisa melakukan
perubahan. Pendidikan warga negara haruslah beranjak dari hal-hal
yang paling mendasar – makna demokrasi, otonomi politik perempuan,
dan toleransi terhadap partai lainnya. Harus pula dimasukkan topiktopik seperti prinsip-prinsip demokratis serta penerimaan terhadap
kandidat dari kelompok yang tidak disenangi. Singkatnya, di tahun
2004, prioritas pendidikan pemilih di Indonesia bukan lagi memba
ngun kredibilitas proses pemilu, namun untuk mempromosikan konsolidasi demokrasi dalam konteks ketika pemilu yang bebas merupakan
fakta yang sudah ada.
Rangkuman
• Kami menyarankan sebuah kampanye pendidikan pemilih dengan
dua tahap, yang dilaksanakan bersamaan dengan pendidikan warga
negara.
6 Lihat Survei Nasional pendidikan pemilih Indonesia (Jakarta, The Asia Foundation, 1999).
1611-NAS-CHP9(193-206)
200
11/19/03, 12:58 PM
• Tahap pertama kampanye pendidikan pemilih akan menitikberatkan
pada mekanisme dan jadwal waktu pemilu, termasuk pendaftaran
pemilih. Pelaksanaannya harus ditujukan bagi semua pemilih dan harus
dimulai dengan segera.
• Salah satu kelompok sasaran pemilih yang kurang mampu akan
mendapatkan tambahan informasi tentang pentingnya mendaftarkan
diri dan ajakan untuk menolak pembelian suara.
• Televisi, ketua RT/RW, dan organisasi keagamaan dan sosial akan
berperanan penting dalam kegiatan kampanye ini.
• Tahap kedua kampanye akan memfokuskan diri untuk membantu menyiapkan pemilih agar mengambil keuntungan dari masa
kampanye, dengan cara memberitahukan mereka apa yang dapat
mereka tuntut dari kegiatan kampanye dan dari wakil-wakil yang terpilih serta menawarkan mereka kesempatan untuk menanyakan dan
membandingkan partai-partai serta kandidat-kandidat yang ada.
Tahap ini akan dimulai pada awal Februari atau Maret dengan menyasar semua pemilih.
• Tahap kampanye ini akan melibatkan TV, radio dan pertemuan-pertemuan warga.
• Pendidikan warga negara yang menyasar pemilih kurang mampu
juga harus diadakan. Tujuannya untuk mempromosikan pemahaman
tentang nilai-nilai demokratis dan meningkatkan toleransi dalam politik. Kampanye ini juga harus diselenggarakan pada bulan Februari dan
terus dilangsungkan hingga berakhirnya putaran pemilihan presiden.
• Tahap ini membutuhkan media TV serta keterlibatan organisasi keagamaan dan sosial untuk menjalankan kunjungan ke rumah-rumah
dan pertemuan-pertemuan warga.
1611-NAS-CHP9(193-206)
201
11/19/03, 12:58 PM
Lampiran:
Demografi Kelompok Sasaran
Jender & Usia
Semua
pemilih
Kelompok sasaran pendidikan
pemilih
Kelompok Sasaran pendidikan
warga negara
50%
50%
34%
66%
46%
54%
25%
27%
27%
21%
8%
12%
43%
37%
23%
25%
30%
23%
Jender
Laki-laki
Perempuan
Umur
di bawah 25
25-34
35-49
Lebih dari 50
Pekerjaan
Pekerjaan
Petani pemilik tanah
Buruh lokal
Pemilik Usaha Kecil
Buruh Tani
Pekerja ahli
Pekerja/pegawai kantor
Pedagang Informal
Pedagang
Lain-lain
1611-NAS-CHP9(193-206)
202
Semua
pemilih
pemilih
Kelompok
Sasaran pendidikan warga
negara
27%
14%
14%
12%
12%
6%
34%
15%
15%
15%
6%
2%
33%
15%
12%
15%
10%
3%
4%
4%
6%
4%
5%
3%
3%
4%
3%
11/19/03, 12:58 PM
Status Perkawinan & Pendidikan
Status perkawinan
Belum menikah
Menikah
Pendidikan
Tidak ada
SD
SMP/SMA
Universitas
Semua
pemilih
pemilih
warga negara
17%
83%
7%
93%
13%
87%
7%
52%
37%
4%
17%
68%
15%
1%
8%
60%
30%
2%
Pekerjaan & Pendapatan
Semua pemilih
Kelompok
sasaran
pendidikan
pemilih
warga negara
59%
41%
86%
2%
4%
8%
60%
40%
93%
2%
0%
6%
60%
40%
89%
15%
25%
85%
10%
31%
16%
31%
13%
38%
42%
9%
6%
39%
7%
5%
42%
4%
3%
Kegiatan Ekonomi
Bekerja
Tidak bekerja
Ibu Rumah Tangga
Pensiun
Pelajar
Pengangguran
Pengeluaran
dibawah
Rp.300.000
Rp.500.000 1.000.000
Rp.300.000 - 500.000
Rp 1 - 1,5 juta
lebih dari Rp1,5 juta
1611-NAS-CHP9(193-206)
203
11/19/03, 12:58 PM
Wilayah & Daerah
Semua
pemilih
Tipe Daerah
Kota Penduduk 1
Juta
Kota250ribu - 1 Juta
Kota: 50ribu 250ribu
perkotaan <50 ribu
Pedesaan
Pulau
Jawa
Sumatra
Sulawesi
Kalimantan
Papua
Pulau Lain
1611-NAS-CHP9(193-206)
204
Kelompok sasa- Kelompok Sasaran pendidikan ran pendidikan
pemilih
warga negara
15%
11%
11%
22%
6%
19%
5%
19%
6%
1%
56%
1%
64%
1%
64%
61%
20%
7%
5%
1%
7%
64%
17%
8%
4%
1%
5%
64%
17%
7%
5%
1%
7%
11/19/03, 12:58 PM
Propinsi
Semua Kelompok saKelompok
pemilih saran pendidi- Sasaran penkan pemilih
didikan warga
negara
Propinsi
Bali
NTB
NTT
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selattan
Sulawesi Tenggara
Maluku
Papua
Gorontalo
1611-NAS-CHP9(193-206)
205
2%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
3%
1%
1%
0%
1%
1%
1%
4%
2%
1%
1%
1%
2%
0%
5%
1%
0%
1%
0%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
4%
1%
1%
1%
1%
11/19/03, 12:58 PM
Propinsi
Semua pemilih
Propinsi
Sumatra Utara
Sumatra Barat
Riau
Jambi
Sumatra Selatan
Bengkulu
Lampung
Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
Yogyakarta
Jawa timur
Banten
Bangka Belitung
1611-NAS-CHP9(193-206)
206
6%
2%
2%
1%
4%
1%
3%
4%
18%
15%
2%
17%
4%
1%
Kelompok sasa- Kelompok Sasaran pendidikan ran pendidikan
pemilih
warga negara
3%
3%
2%
1%
4%
0%
3%
3%
18%
19%
2%
20%
2%
1%
4%
2%
2%
1%
4%
1%
3%
3%
19%
17%
2%
19%
4%
1%
11/19/03, 12:58 PM
Perbandingan Antar Daerah 209
LAPORAN REGIONAL
inter-regional
209
11/19/03, 12:59 PM
inter-regional
210
11/19/03, 12:59 PM
Bab 1
Perbandingan Antar Daerah
• Suasana Daerah
• Arah Negara
• Masalah Terbesar yang Dihadapi Indonesia
• Pengetahuan Mengenai Pemilu Mendatang
• Pengetahuan tentang Tata Cara Pemilihan
• Pengetahuan tentang Pentingnya Pendaftaran
• Penanganan Masalah-Masalah Pemilu
• Makna Demokrasi
• Pengetahuan mengenai Prinsip-Prinsip Demokrasi
• Toleransi terhadap Partai Politik
• Sumber-Sumber Informasi tentang Prosedur Pemilu
• Kebiasaan Menonton Televisi
• Kebiasaan Mendengarkan Radio
• Pilihan Bahasa
inter-regional
211
11/19/03, 12:59 PM
inter-regional
212
11/19/03, 12:59 PM
Arah Negara
bergerak menuju ke arah yang benar, ataukah Anda merasa keadaan sedang berge
rak ke arah yang salah? (Persentase yang memilh jawaban ke arah yang lebih baik)
Jawa
Sumatera
Di Indonesia terdapat perbedaan kecenderungan yang mendasar
dalam menyikapi suasana negara antara satu daerah dengan daerah
yang lainnya.
Kecenderungan di Sulawesi (daerah yang 46% menyatakan bahwa
negara sedang bergerak menuju arah yang benar), dan Sumatera (45%)
sama dengan kecenderungan rata-rata dalam nasional (secara keseluruhan 44% pemilih merasa negara sedang menuju ke arah yang benar).
Pada 1999 daerah-daerah tersebut memang tercatat cenderung lebih
positif. Jawaban memilih bergerak menuju arah yang benar di Sulawesi
turun hingga 15 poin dibandingkan dengan survei paska pemilu yang
kami laksanakan dan hampir sama dengan survei pra-pemilu. Penurunan jawaban positif di Sumatera, mencapai 20 poin semenjak jajak
pendapat tahun 1999.
inter-regional
213
11/19/03, 12:59 PM
Hasil di Papua, daerah dengan 52% jawaban negera bergerak menuju
ke arah yang benar, tercatat sebagai angka yang lebih baik 7 poin
daripada hasil survei paska pemilu 1999, dan merupakan satu-satunya
daerah yang mencatat peningkatan sikap positif seperti ini. Bahkan,
dibanding pra-pemilu 1999, peningkatan sikap positif ini tercatat sampai 16 poin. Sementara sikap positif di Kalimantan jatuh hingga 19
poin semenjak Juli 1999, walaupun masih tercatat lebih tinggi 19 poin
daripada bulan Januari pada tahun yang sama.
Kecenderungan di Jawa sedikit lebih tidak pasti dan pesimis dibandingkan kecenderungan rata-rata dalam skala nasional. Empat dari sepuluh
orang di Jawa (40%) beranggapan bahwa negara sedang menuju ke
arah yang benar, sementara 35% lainnya merasa bahwa negara berge
rak ke arah yang salah dan seperempat dari mereka (25%) tidak yakin
ke arah mana negara bergerak. Angka-angka tersebut menggambarkan
penurunan masing-masing 4 poin sejak Januari 1999 dan penurunan
29 poin semenjak Juli 1999, penurunan yang terhitung paling besar di
antara semua daerah.
Masalah Terbesar yang Dihadapi Indonesia
Masalah ekonomi masih menjadi keprihatinan yang dominan di antara
para pemilih di seluruh negara, dengan sedikit perbedaan di antara
beberapa daerah.
Enam dari sepuluh pemilih di Sumatera dan Kalimantan (masing-ma
sing 61%) mengkhawatirkan masalah ekonomi (mendekati rata-rata
pemilih nasional 59%). Keprihatinan akan masalah ekonomi hanya
sedikit mendominasi di Sulawesi (54%), Papua (51%) dan Jawa (51%).
inter-regional
214
11/19/03, 12:59 PM
Masalah kekerasan menjadi keprihatinan di Papua (28%), Sulawesi
(26%), Kalimantan dan Sumatera masing-masing (24%) serta terhitung
kurang di Jawa (18%).
Konflik Aceh dianggap sebagai masalah yang cukup mengganggu bagi
para pemilih di Papua, sementara daerah lain merasa terganggu de
ngan kekerasan bersenjata dan kaum separatis. Ada sekitar 20% pemilih menyebutkan hal ini sebagai salah satu dari dua masalah utama
di Indonesia.
Diseluruh bagian Indonesia para calon pemilih sangat kurang
mendapatkan informasi mengenai Pemilihan Umum 2004.
Pemilih di Jawa (8% menjawab pertanyaan mengenai tanggal pemilihan, jatuh pada bulan April 2004) dan Sumatera (9%) terhitung sebagai
daerah yang sedikit memperoleh informasi tentang tanggal pemyelenggaran Pemilu. Sementara pemilih di Kalimantan (15%), Sulawesi
(13%) dan Papua (19%) lebih mengetahui, bahkan di daerah yang penduduknya masih membutuhkan pendidikan pemilih mengenai pemilu.
Tidak ada satu daerah pun yang mencapai angka 20% lebih berkaitan
dengan pertanyaan tentang jadwal penyelenggaraan pemilu yang jatuh
pada bulan April tahun depan.
Tujuh dari sepuluh orang Indonesia (71% dari total nasional) tidak
yakin lembaga-lembaga mana yang nantinya akan dipilih untuk pemilihan mendatang. Dalam skala regional, angka ketidaktahuan ini
mencapai 80% di antara para pemilih di Sumatera.
inter-regional
215
11/19/03, 12:59 PM
Duapertiga pemilih (65%) tidak yakin mengenai definisi DPD atau
tak pernah mendengar tentang DPD. Jumlah tertinggi ditemukan di
Papua, terhitung hampir tigaperempat pemilih (73%).
Semua daerah mencatat angka lebih dari 50% berkaitan dengan ketidaktahuan terhadap lembaga yang nanti akan dipilih dalam pemilu
atau tentang tugas DPD.
Sebagian besar pemilih bingung antara memilih partai, calon atau
keduanya pada pemilhan DPR mendatang, gejala ini merata di setiap
daerah.
Jumlah pemilih yang mengetahui bahwa mereka akan memberikan
suara bagi partai maupun calon tercatat 30% pada setiap daerah. Tertinggi tercatat di Kalimantan dan Sumatera, 29% mengetahui tentang
pilihan ini. Sementara paling rendah tercatat di Papua, hanya 18% dari
pemilih yang mengetahui hal tersebut.
Pemahaman tata cara penentuan pemenang dari setiap daftar calon
partai terhitung nihil di setiap daerah.
Dalam skala nasional, enam dari sepuluh pemilh (61%) mengetahui
bahwa mereka akan memilih presiden secara langsung pada pemilihan
presiden mendatang. Pemilih di Kalimantan adalah yang paling banyak
memperoleh informasi (69% mengetahui adanya pemilihan langsung),
menyusul Sulawesi (53%) dan Papua (54%) sebagai daerah yang paling
minim mendapatkan informasi.
inter-regional
216
11/19/03, 12:59 PM
Sebagian kecil responden di setiap daerah yakin mengenai yang akan
terjadi apabila tidak ada calon presiden mendapatkan suara mayoritas.
Pemilih di Sumatera (25%) menyatakan pemilihan ulang akan dilakukan. Sementara pemilih di Sulawesi (14%) dan Papua (20%) menganggap kemungkinan besar calon peraih suara terbanyak akan menang.
Namun tak ada daerah yang secara mayoritas menjawab dengan benar
mengenai prosedur selanjutnya.
Pengetahuan tentang Pentingnya Pendaftaran
Menurut berita, Pemilu untuk memilih DPR akan diselenggarakan pada bulan April 2004 Menurut Anda, apakah perlu mendaftarkan diri untuk Pemilu?
(Q.44). Apakah Anda tahu bahwa masyarakat bisa mendaftar pada hari pemilihan atau akan ada tenggat waktu saat mereka tidak bisa mendaftar lagi? (Q.48)
(presentase yang memberikan jawaban benar)
Perlu untuk
mendaftar
Batas waktu
pendaftaran
Jawa
Sumatera
Terdapat perbedaan mendasar dalam skala regional berkaitan dengan
pemahaman pentingnya pendaftaran pemilih sekaligus kebutuhan informasi mengenai topik ini.
inter-regional
217
11/19/03, 12:59 PM
Pemilih di Sumatera (98%) adalah mereka yang paling banyak menerima informasi mengenai pentingnya pendaftaran pemilih, dan hal
tersebut tidak menjadi masalah di daerah ini. namun, hanya 57% dari
pemilih di Papua tahu bahwa mereka harus mendaftar ulang. Kesadaran di Jawa (79%), Kalimantan (76%) dan Sulawesi (72%) berada sedikit di bawah rata-rata total nasional yang mencapai 83%. Jelas, usaha
sosialisasi informasi pendaftaran akan dibutuhkan di daerah-daerah
tersebut.
Hanya empat dari sepuluh orang Indonesia (43%) mengetahui adanya
batas akhir pendaftaran. Dalam hal ini tercatat perbedaan pada beberapa daerah. Pemilih di Sumatera (62%) adalah yang paling banyak
mengetahui adanya batas akhir, sementara di pemilih di Jawa dan Kalimantan (masing-masing 39%) adalah yang paling sedikit mengetahui
hal tersebut. Persentase terhitung besar dari pemilih di Kalimantan
(25%) dan Papua (31%) yang percaya bahwa pemilih dapat mendaftar
ulang hingga hari pemilihan. Jumlah sepertiga pemilih yang tidak me
ngetahui adanya batas akhir ini bisa menimbulkan masalah di semua
daerah.
Penanganan Masalah-Masalah Pemilu
Sebagian besar pemilih di Indonesia tidak mengenal lembaga-lembaga
penyelenggara Pemilu. Lebih dari tiga perempat (77%) tidak pernah
mendengar tentang KPU atau mengetahui apa yang dilakukan lembaga tersebut. Lebih dari dua pertiga (68%) tidak mengetahui Panwaslu. Pemilih di Papua adalah yang paling tidak mengenal lembaga
tersebut, sementara para pemilih di Sumatera merupakan yang paling
mengenalnya.
inter-regional
218
11/19/03, 12:59 PM
Juga terdapat kebingungan menanggapi timbulnya perselisihan pada
pemilu di beberapa daerah. Seperempat dari total pemilih nasional
(23%) akan mengajukan keluhan kepada Komisi Pemilihan Umum
setempat. Pemilih di Sumatera kemungkinan besar memilih jalur ini,
walaupun jumlahnya tak lebih dari 27%.
Lebih dari seperempat orang Indonesia (27%) merasa paling nyaman
mengadukan perselisihan pemilu kepada ketua RT/RW setempat. Tak
cuma itu, tercatat persentase yang jauh lebih besar dari pemilih di Sumatera (31%), Sulawesi (34%) dan Kalimantan (38%) akan melakukan
hal yang sama. Sebanyak lima belas (15%) akan mengadu ke kepala
desa. Pemilih di Sulawesi (36%) kemungkinan akan berbuat demikian.
Secara keseluruhan hanya sembilan persen akan mengadu ke pihak
kepolisian. Daerah-daerah seperti Kalimantan (21%) dan Papua
(41%) terhitung memiliki angka yang cukup tinggi untuk melakukan
hal serupa, sekaligus merupakan daerah-daerah dengan pemilih yang
menganggap bahwa pihak kepolisian sebagai jalur yang tepat untuk
melaporkan pelanggaran pemilu. Pemantau pemilu dipilih sebagai
jalur lain pengaduan permasalahan pemilu (dipilih oleh 9% total pemilih nasional), pemilih di Kalimantan (14%) kemungkinan besar akan
mengadukan permasalahan pemilu ke pemantau pemilu.
inter-regional
219
11/19/03, 12:59 PM
Makna Demokrasi
Apabila sebuah negara dikatakan negara demokrasi, apakah artinya itu bagi Anda?
(Q.67). Hal apakah, apabila ada, yang paling penting bagi Anda yang harus
dibawa oleh demokrasi di Indonesia? (Q.68)
( persentase yang tidak tahu )
Negara
demokrasi
Makna secara
tertentu
Jawa
Sumatera
Secara nasional, sekitar 53% rakyat Indonesia tidak mampu menyebutkan ciri-ciri negara demokrasi, dan 52% lainnya tidak dapat memberitahukan hal-hal yang ditawarkan oleh demokrasi kepada mereka
sebagai individu. Walaupun terdapat perbedaan di beberapa daerah
berkaitan dengan pertanyaan ini, sedikitnya sepertiga responden di setiap daerah tidak mampu menyebutkan ciri-ciri negara demokrasi dan
sedikitnya 40% dari mereka tidak menyadari hal yang dapat ditawarkan pada mereka sebagai individu.
Jumlah mereka yang tidak mampu menjawab kedua pertanyaan
tersebut terhitung berada di atas rata-rata nasional di Jawa (masingmasing 56% and 57%) dan Sulawesi (58% untuk kedua pertanyaan).
Sekitar 54% responden di Sumatera tidak mengetahui ciri-ciri negara
demokrasi, tetapi hanya 45% yang tidak tahu sama sekali hal yang
inter-regional
220
11/19/03, 12:59 PM
ditawarkan oleh demokrasi untuk mereka. Pola sebaliknya terjadi di
Kalimantan, masing-masing persentasenya 34% and 44%. Perbedaan
paling besar ditemukan di Papua, hanya 40% dari mereka tidak mampu menyebutkan ciri-ciri negara demokrasi, tetapi 65% tidak yakin hal
yang bisa ditawarkan demokrasi pada mereka sebagai individu.
Pengetahuan mengenai Prinsip-Prinsip Demokrasi
[Di dasarkan pada jawab atas 69-75]
% Angka rendah dalam indeks pengetahuan (0-3 jawaban benar)
Jawa
Sumatera
Di seluruh daerah, jumlah mereka yang mengetahui tiga dari tujuh
prinsip demokrasi sangat rendah. Untuk membuat indeks pengetahuan
tentang ciri-ciri demokrasi, kami bertanya pada pemilih apakah halhal berikut adalah bagian dari demokrasi: kesetaraan hukum, pemilu
multi-partai, kebebasan pers, kebebasan memilih cara berpakaian dan
berkumpul, debat publik soal perundangan, kontrol sipil atas militer,
serta kebebesan beragama. Di setiap daerah, tiga dari lima pemilih
inter-regional
221
11/19/03, 12:59 PM
mengetahui hanya tiga atau bahkan kurang dari tiga prinsip-prinsip
yang merupakan bagian dari demokrasi ini. Yang paling rendah adalah
di Sulawesi (73% mengetahui hanya tiga atau kurang dari tiga), serta
Papua (72%) – namun bahkan di antara mereka yang sepertinya paling tahu, sekitar 60% pemilih tidak mengetahui lebih dari tiga prinsip
demokrasi.
Apakah menurut Anda perempuan yang sudah menikah bisa
menentukan pilihannya sendiri dalam pemilu, walaupun pilihannya berbeda dengan
suaminya, atau seharusnya ia mengikuti suaminya? (Q.93) (persentase yang berpikir bahwa peremuan yang sudah menikah bisa menentukan pilihannya sendiri)
Jawa
Sumatera
Tiga perempat pemilih di Indonesia (75%) mendukung pemikiran
bahwa perempuan yang sudah menikah bisa menentukan pilihan
politiknya sendiri. Terdapat perbedaan di berbagai daerah berkaitan
dengan isu ini, tetapi cenderung kecil.
Pemilih di Kalimantan (81%) dan Sumatera voters (79%) terhitung pa
ling mendukung otonomi perempuan, sementara pemilih di Sulawesi
paling sedikit mendukung (64%).
inter-regional
222
11/19/03, 12:59 PM
Toleransi terhadap Partai Politik
Apakah menurut Anda seluruh partai politik, bahkan juga partai yang tidak
disukai banyak orang, boleh diizinkan untuk mengadakan acara kumpul-kumpul,
pidato atau rapat partai di daerah anda?(Q.84) ( persentase yang membolehkan )
Jawa
Sumatera
Jumlah masyarakat di seluruh Indonesia yang mengizinkan partai apapun untuk mengadakan pertemuan di daerah mereka tercatat 57%,
tetapi beberapa perbedaan antar daerah mesti diperhatikan.
Pemilih di Sumatera (65%) dan Kalimantan (61%) terhitung paling
toleran terhadap pertemuan partai-partai yang tidak disenangi. Pemilih
di Sulawesi (41%) dan Papua (39%) paling tipis toleransinya; daerahdaerah ini telah mengalami perselisihan politik dan mengidap rasa takut pada konflik yang berakibat tak adanya toleransi bagi partai-partai
yang tidak disenangi.
inter-regional
223
11/19/03, 12:59 PM
Sumber-Sumber Informasi tentang Prosedur Pemilu
Bagaimana Anda mendapatkan informasi/berita tentang cara mendaftarkan diri
dan memilih pada pemilihan umum? (Q.11)
Televisi
Ketua RT/RW
Penyelenggara
Pemilu
Jawa
Sumatera
Sejumlah besar pemilih di semua daerah kecuali di Papua, bergantung
pada televisi sebagai sumber informasi tentang pemilu, walaupun pegawai pemerintah setempat juga dianggap sebagai sumber yang penting.
Kalimantan adalah satu-satunya daerah yang lebih dari setengah pemilihnya (54%) tergantung pada media televisi sebagai sumber informasi; selanjutnya 27% mempercayakannya ketua RT/RW dan 23%
keluarga, teman dan tetangga.
Di Jawa hampir setengah (47%) tergantung pada media televisi TV;
36% memilih pergi ke ketua RT/RW dan 15% Penyelenggara Pemilu.
Pemilih di Sumatera, 45% memilih televisi, sementara 42% mendapatkan informasi dari ketua RT/RW dan 21% dari Penyelenggara Pemilu.
inter-regional
224
11/19/03, 12:59 PM
Empat dari sepuluh (44%) pemilih di Sulawesi tergantung pada media
televisi, dan 36% mendapatkan informasi dari ketua RT/RW.
Di Papua, ketua RT/RW adalah sumber informasi utama mengenai
Pemilu (42%), diikuti selanjutnya oleh TV (29%), radio (22%), kepala
desa atau pemimpin agama (masing-masing 12%).
Kebiasaan Menonton Televisi
Berapa hari dalam seminggu Anda menonton TV? (Q.4). Berapa hari dalam
seminggu Anda mendengarkan Radio? (Q.7) (persentase yang mengakses setidaknya
3 hari dalam seminggu)
Jawa
Sumatera
Hampir delapan dari sepuluh orang (78%) menonton TV sedikitnya
tiga kali seminggu, tetapi terdapat variasi di setiap daerah.
Persentase penonton TV terbanyak ditemukan di Jawa (82%), Kalimantan (81%) dan Sumatera (78%). Indosiar sebagai stasiun TV pa
ling dominan di daerah-daerah ini, menjangkau empat atau lebih dari
sepuluh penonton.
inter-regional
225
11/19/03, 12:59 PM
Enam dari sepuluh pemilih di Sulawesi (59%) menonton TV sedikitnya
tiga kali seminggu dan stasiun TV yang mereka tonton terbagi antara
Indosiar (32%) dan RCTI (28%).
Pemilih di Papua terhitung sebagai paling minim menonton TV (48%)
dan di antara mereka yang menonton terlihat kecenderungan menonton RCTI (33%).
Berapa hari dalam seminggu Anda menonton TV? (Q.4). Berapa hari dalam
seminggu Anda mendengarkan Radio? (Q.7)
(persentase yang mengakses setidaknya 3 hari dalam seminggu)
Jawa
Sumatera
Hanya sepertiga masyarakat Indonesia (34%) mendengarkan radio
sedikitnya tiga kali seminggu. Stasiun radio paling utama adalah RRI
Daerah.
inter-regional
226
11/19/03, 12:59 PM
Hanya di Papua jumlah pendengar tetap radio (44%) bersaing dengan
penonton TV. Di Papua pendengar radio paling sering mendengarkan
stasiun RRI Daerah (77%) dan RRI Programa Pusat (22%).
Tidak ada daerah lain yang memiliki kelebihan dari rata-rata nasional
berkaitan dengan kebiasaan mendengarkan radio.
Pilihan Bahasa
(% mereka yang lebih memilih bahasa setempat sebagai
bahasa pengantar infomasi)
Jawa
inter-regional
227
Sumatera
Papua
Kalimantan Sulawesi
11/19/03, 12:59 PM
Bagi tujuh dari sepuluh pemilih (71%), Bahasa Indonesia adalah bahasa
yang lebih diinginkan untuk menjelaskan informasi pemilu. Walaupun
demikian, di beberapa daerah terdapat jumlah cukup besar yang me
nginginkan penggunaan bahasa lokal untuk pendidikan pemilih.
Pemilih di Jawa adalah mereka yang lebih memilih penggunaan bahasa
setempat (37% dari mereka menginginkan bahasa lokal) – terutama
Bahasa Jawa (22%) dan Bahasa Sunda (11%) – walaupun jumlah
tersebut telah menurun semenjak tahun 1999 saat 44% lebih memilih
bahasa setempat. Angka-angka yang berkaitan dengan hal ini di daerah
lainnya adalah sebagai berikut: 28% di Sulawesi, 19% di Kalimantan,
14% di Papua, dan 10% di Sumatera.
inter-regional
228
11/19/03, 12:59 PM
Jawa 231
Jawa
Suasana Daerah
• Arah Negara
Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Prosedur Pemilu
dan Pemberian Suara
• Pengetahuan mengenai Pemilu Mendatang
• Pemilihan Presiden
• Pengetahuan tentang Lembaga-Lembaga Pemilu
• Pengaduan Masalah-Masalah Pemilu
Kebutuhan Pendidikan Warga Negara
• Ciri-ciri Sebuah Negara Demokrasi
• Indeks Pengetahuan tentang Ciri-Ciri Demokrasi
• Toleransi Politik: Rapat-Rapat Umum
• Toleransi Politik: Calon-Calon dari Kelompok yang
Sering Diperlakukan Diskriminatif
• Persoalan yang Dihadapi Perempuan
• Isu Jender dalam Politik dan Pemilu
• Isu-Isu Perempuan yang Penting
Sumber-Sumber Informasi, Penggunaan Media,
dan Bahasa
• Kebiasaan Mengakses TV & Radio
• Kebiasaan Menonton TV & Mendengarkan Radio
• Sumber-Sumber Pendidikan Pemilih
• Bahasa Pilihan
java
231
11/19/03, 1:24 PM
java
232
11/19/03, 1:24 PM
Jawa 233
Suasana Daerah
Arah Negara
Secara umum, apakah menurut Anda keadaan di Indonesia saat ini sedang berge
rak menuju ke arah yang benar, ataukah Anda mereasa keadaan sedang bergerak ke
arah yang salah? (Persentase yang memilih jawaban ke arah yang lebih baik)
Benar
Salah
Tidak tahu
Seperti pada tahun 1999, di Jawa terlihat kecenderungan yang lebih
tidak menentu dan pesimis daripada secara rata-rata diseluruh daerah.
Empat dari sepuluh orang yang tinggal di Jawa (40%) berpendapat negara menuju ke arah yang benar, sementara 35% dari mereka merasa
negara bergerak menuju ke arah yang salah, dan seperempat sisanya
(25%) menjawab tidak yakin tentang hal ini. Kenyataan ini menarik
untuk dibandingkan dengan persentase nasional di mana 44% positif,
34% negatif, dan 18% tidak yakin. Angka-angka yang diperoleh di
pulau Jawa menggambarkan penurunan pandangan positif sebanyak
4 poin semenjak Januari 1999 dan penurunan mencapai 29 poin sejak
bulan Juli 1999 – ini adalah angka penurunan terbesar di antara seluruh daerah.
java
233
11/19/03, 1:24 PM
Menurut pendapat Anda, apakah masalah terbesar yang dihadapi bangsa
Indonesia saat ini? Sesudah masalah yang Anda sebutkan tadi, manakah yang
menjadi masalah terbesar kedua? [Q. 32/33]
Ekonomi
Kerusuhan/
kekerasan
Aceh
Korupsi
Kriminalitas
Ekonomi merupakan masalah terbesar yang dihadapi penduduk di
Jawa, sebagaimana daerah lainnya. Masalah ini disebut oleh 58%
penduduk di Jawa dan merupakan salah satu dari dua masalah utama
di Indonesia. Secara nasional 59% pemilih yang mengatakan hal yang
sama. Proporsi mereka yang mengatakan bahwa ekonomi adalah masalah terbesar di Jawa memang turun dari 70% di bulan Januari 1999,
namun sama dengan bulan Juli 1999. Sebelum Pemilu 1999, seperempat penduduk Jawa tidak terlalu memikirkan politik, dan jajak pendapat
setelah pemilu mencatat bahwa sejumlah 42% saat itu memikirkan
politik. Persoalan politik sekarang tidak masuk dalam lima besar masalah utama pemilih Indonesia. Sebaliknya, pemilih kini mengkhawa
tirkan masalah kekerasan (19%), perang di Aceh (15%), korupsi (9%),
dan kriminalitas (8%). Tiga isu terakhir tidak tercatat sebagai masalah
utama di tahun 1999.
java
234
11/19/03, 1:24 PM
Jawa 235
Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Prosedur Pemilu dan Pemberian Suara
Pengetahuan mengenai Pemilu Mendatang
Beberapa orang tidak yakin kapan pemilu untuk DPR mendatang akan
diselenggarakan, bagaimana dengan Anda? Pada bulan apa akan diselenggarakan
pemilihan DPR? Apakah Anda tahu selain anggota DPR, ada yang akan dipilih
pada hari yang sama? [Q. 12/13]
• Presiden
• DPR
• Wakil presiden
• DPD
• Tidak tahu
Total
25%
4%
3%
3%
1%
69%
April 2004 Lain-lain Tidak tahu
Sebagaimana masyarakat Indonesia umumnya, para pemilih di Jawa
belum mengetahui banyak informasi mengenai pemilu mendatang.
Hanya (8%) pemilih mengetahui tanggal pelaksanaan pemilu dan
hanya (4%) yang menjawab dengan benar lembaga yang anggotanya
akan dipilih pada tanggal tersebut.
java
235
11/19/03, 1:24 PM
Menurut berita, rakyat akan memilih sebuah lembaga baru pada hari yang sama
saat diadakannya Pemilihan DPR. Lembaga baru ini disebut DPD atau Dewan
Perwakilan Daerah. Apakah Anda pernah mendengar tentang lembaga baru ini?
JIKA YA: Apakah yang Anda pernah dengar tentang tugas/kerja
lembaga baru ini?
• Ya: 36%
– Pernah mendengar tentang DPD tapi tidak tahu tugasnya: 27%
– Akan mempertimbangkan perundang-undangan soal otonomi daerah :
5%
– lainnya: 4%
• Tidak: 47%
• Tidak tahu: 18%
Duapertiga pemilih di Jawa tidak mengetahui tentang DPD atau tidak
yakin apakah mereka pernah mendengarnya atau tidak
Pemilihan Presiden
Siapakah yang akan memilih presiden mendatang? Apabila tidak ada calon pre
siden yang memperoleh suara terbanyak, menurut Anda bagaimana langkah selanjutnya? [Q.17 and Q.18, Base 401]
• Pemilihan ulang
• Yang teratas menang
• KPU yang memutuskan
• Tidak tahu
Rakyat
java
236
MPR
DPR
Tidak
tahu
11/19/03, 1:24 PM
Total
30%
19%
10%
40%
Jawa 237
Hanya 23% pemilih di Jawa yang mengetahui bahwa dalam pemilu
mendatang mereka harus memilih partai dan calon legislatif. Jumlah
terbesar pemilih (31%) menganggap masih sistem pemilihan lama
masih akan berlaku partai yang lama, sementara 24% beranggapan
mereka akan memberikan suara hanya untuk calon legislatif, dan 21%
tidak yakin.
Lebih dari tigaperlima pemilih di Jawa (62%) mengetahui bahwa masyarakat akan memilih presiden secara langsung pada pemilihan pre
siden mendatang, tetapi empat dari sepuluh pemilih (40%) tidak me
ngetahui apa langkah selanjutnya bila tak ada calon yang mendapatkan
suara mayoritas.
Pengetahuan tentang Lembaga-Lembaga Pemilu
Pernahkah Anda mendengar Komite Pemilihan Umum, atau KPU?
[Q. 24,25]
Ya, mereka
pelaksana
pemilu
java
237
Ya, tapi
tidak tahu
apa tugas
mereka
Lain
lain
Tidak
11/19/03, 1:24 PM
Pernahkah Anda mendengar Panita Pengawas Pemilu, atau Panwaslu?
Ya, mereka
mengawasi
jalannya
pemilu
Ya,tapi
tidak tahu
apa tugas
mereka
Lainlain
Tidak
Sekitar 79% penduduk di Jawa mengetahui bahwa setiap orang harus
mendaftar ulang untuk dapat ikut pada pemilu mendatang. Namun
hanya 39% yang mengetahui adanya batas akhir pendaftaran, menyamai jumlah yang tercatat di Kalimantan, tingkat terendah pengetahuannya mengenai hal ini dibanding daerah-daerah lainnya.
Setengah dari pemilih (49%) tidak pernah mendengar tentang KPU
dan lebih dari setengah (56%) tidak pernah mendengar tentang Panitia
Pengawas Pemilu (Panwaslu).
java
238
11/19/03, 1:24 PM
Jawa 239
Jika ada masalah yang berkaitan dengan tata cara pemilu di daerah Anda, apakah
Anda tahu kepada siapa Anda dapat mengadu? [Q.22,]
Ketua
RT/RW
Panitia
Pemilu
Pemerintahan Pemantau
Pemilu/
peneliti
Polisi
Lain
lain
Tidak/
tidak tahu
Sepertiga pemilih di Jawa (32%) tidak yakin ke mana mengadukan
kecurangan yang berkaitan dengan pemilu, sementara 22% yang akan
mendatangi penyelenggara pemilu.
java
239
11/19/03, 1:24 PM
Jika partai-partai dan panitia Penyelenggara Pemilu lokal tidak dapat menyelesaikan perselisihan mengenai pemilu, apakah Anda tahu siapa yang berwenang
menyelesaikannya? [Q.23]
Warga
KPU
Polisi
Lain-lain
Sekitar 64% dari pemilih di Jawa, hampir duapertiga, yakin bahwa masyarakat berwenang untuk menyelesaikan perselisihan pemilu yang tak
dapat diselesaikan di tingkat lokal.
Ketidakyakinan para pemilih di Jawa mengenai tata cara pemilihan
presiden mendatang, perwakilan partai-partai, dan organisasi-organisasi pemilu jumlahnya hampir sama dengan jumlah di tingkat nasional.
java
240
11/19/03, 1:24 PM
Jawa 241
Ciri-Ciri Sebuah Negara Demokratis
Jika sebuah negara disebut negara demokrasi, apakah artinya bagi Anda? Apakah
ada yang lainnya? [Q.67, base 158]
• Tidak Tahu/ Tidak Menjawab: 56%
• Hak-Hak Politik: 62%
– “Kebebasan,” “rakyat memiliki hak-hak,” “dapat melakukan yang mereka
inginkan,”, “kebebasan”: 5%
– “Kebebasan berbicara,” “Kebebasan mengungkapkan pendapat,” “Suara
rakyat yang didengar,” “Hak untuk memberikan suara” “Rakyat memiliki
kekuatan” : 45%
– “Kesetaraan”, “Kesetaraan di mata hukum”,”Ketidakberpihakan”,
“Keadilan” : 7%
– Lainnya: 5%
• Peningkatan Ekonomi : 2%
• Kedamaian, Keselamatan, Keamanan: 6%
Jumlah penduduk di Jawa yang tak mampu mengenali ciri-ciri negara
demokrasi, 56%, meningkat dari angka 48% yang ditemukan tak lama
setelah pemilu1999, tetapi masih di bawah 63%, angka yang tercatat di
jajak pendapat bulan Januari 1999. Hal ini menunjukan dampak nyata
dari usaha pendidikan pemilih yang dilakukan pada tahun itu.
java
241
11/19/03, 1:24 PM
Indeks Pengetahuan tentang Ciri-Ciri Demokrasi
[Berdasarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 69-75, base 322]
Rendah
Sedang
Tinggi
Tingkat pemahaman prinsip-prinsip dasar demokrasi di Jawa juga rendah. Ketika diminta untuk mengenali tujuh prinsip utama demokrasi,
sekitar 70% pemilih di Jawa hanya mengenali tidak lebih dari tiga
prinsip.1 Sekitar15% mengenali empat atau lima prinsip, sementara
hanya15% yang mengetahui enam atau tujuh, keseluruhan prinsip
tersebut.
1 daftarnya dapat dilihat pada halaman 11 dari laporan ini
java
242
11/19/03, 1:24 PM
Jawa 243
Apakah menurut Anda, perempuan yang sudah menikah bisa menentukan pilihannya sendiri dalam Pemilu, walaupun pilihannya berbeda dengan suaminya atau
seharusnya ia mengikuti suaminya? [Q. 93]
Tidak tahu
Tigaperempat pemilih di Jawa (76%) beranggapan bahwa perempuan
harus menentukan pilihan politiknya sendiri. Jumlah ini sama dengan
pemilih secara nasional.
java
243
11/19/03, 1:24 PM
Toleransi Politik : Rapat-Rapat Umum
Apakah menurut Anda seluruh partai politik, bahkan juga yang tidak disukai ba
nyak orang boleh diijinkan untuk mengadakan acara kumpul-kumpul, pidato atau
rapat partai di daerah Anda?
Ya
Tidak
Saat ini lebih dari setengah pemilih di Jawa (56%) akan memberikan
toleransi pada rapat umum partai-partai yang tidak disukai. Fakta ini
adalah penurunan dari angka 68% yang ditemukan setelah pemilu
1999, tetapi peningkatan dari angka 51% yang tercatat pada bulan
Jamuari 1999. Meskipun demikian, seperempat dari pemilih tidak mau
menerima bila rapat umum dari partai yang tidak disukai diselenggarakan di tempat mereka. Angka mengenai hal ini adalah 19% di kedua
jajak pendapat 1999. Jelas, merupakan masalah toleransi yang masih
tetap ada tersisa.
java
244
11/19/03, 1:24 PM
Jawa 245
Toleransi Politik:
Calon-Calon dari Kelompok yang Sering Diperlakukan Diskriminatif
Untuk lembaga manapun, apakah Anda pernah terpikir untuk memberikan suara
untuk seorang perempuan? Seorang keturunan etnis Tionghoa? Bekas tahanan
politik? [Q.76, base 322]
Perempuan
keturunan
Cina
Bekas
tahanan
politik
Dukungan potensial bagi calon perempuan (45%), calon keturunan
etnis Tionghoa (8%) atau seorang bekas tahanan politik (6%) di daerah
ini sama rendahnya dengan hasil di seluruh Indonesia.
java
245
11/19/03, 1:24 PM
Persoalan yang Dihadapi Perempuan
Menurut Anda, masalah terbesar apakah yang sedang dihadapi oleh kaum perempuan di daerah ini? [Q.88]
• Kemiskinan/Ekonomi
34%
• Pendidikan:
8%
• Perkosaan:
5%
• Hak-hak Perempuan:
5%
• Permasalahan Keluarga/Kekerasan dalam rumah tangga: 9%
• Lainnya:
10%
• Tidak Tahu/Tak ada masalah:
50%
Masalah yang di Jawa dianggap merupakan masalah utama perempuan di Jawa terlihat sama dengan masalah yang dianggap merupakan
masalah utama perempuan di seluruh Indonesia. Lebih sedikit dari
sepertiga pemilih di Jawa (34%) menganggap bahwa kemiskinan
adalah masalah utama yang dihadapi perempuan, dan angka ini sama
dengan presentase nasional (36%). Setengah dari pemilih di Jawa
(50%) merasa perempuan tidak menghadapi masalah apa pun atau
tidak yakin, berbanding dengan persentase nasional 46%.
java
246
11/19/03, 1:24 PM
Jawa 247
Beberapa orang mengatakan, bahwa perempuan sebagai kelompok yang sama se
bagaimana halnya kelompok-kelompok agama, tani, dan pengusaha yang mempu
nyai kepentingannya masing-masing yang bisa disalurkan dalam politik dan Pemilu. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Sangat atau agak setuju? [Q.89]
Sangat
Agak
Setuju: 56%
Tidak setuju:
26%
Dibandingkan pemilih Indonesia secara menyeluruh, lebih sedikit pemilih di Jawa yang memandang bahwa perempuan dapat membentuk
kelompok kepentingan bersama.
Lima puluh enam persen pemilih di Jawa (56%) setuju bahwa perempuan memiliki kepentingan yang harus disalurkan melalui dunia perpolitikan, termasuk di antaranya 23 persen yang sangat menyetujui
pernyataan tersebut. Dalam skala nasional angka yang menyetujui pernyataan tersebut mencapai 60%, termasuk 27% yang sangat setuju.
java
247
11/19/03, 1:24 PM
Pengaruh Kepentingan Perempuan dalam Keputusan Pemberian Suara
Apabila dua orang dengan kemampuan sama menjadi calon anggota DPR, tetapi
satu calon menyuarakan kebutuhan perempuan, sedangkan calon lainnya menyuarakan hal lainnya, calon manakah yang akan Anda pilih? Sangat atau agak? [Q.90]
Sangat
Agak
Kepentingan
perempuan: 36%
Kepentingan
lain: 40%
Sekitar 36% pemilih di Jawa menunjukkan kecenderungan untuk memilih calon yang mengatakan bahwa mereka akan memperjuangkan
kepentingan perempuan. Sekitar 40% menyatakan bahwa mereka
ingin memilih calon yang memperjuangkan kepentingan lain. Tingkat
dukungan untuk calon yang memperjuangkan kepentingan perempuan
di Jawa tercatat agak lebih rendah dari dukungan secara nasional.
java
248
11/19/03, 1:24 PM
Jawa 249
Isu-Isu Perempuan yang Penting
Berikut ini adalah pemilihan yang dibawa oleh para calon anggota dewan,
tolong beritahukan saya, apabila ada yang membuat
Anda lebih suka memilih mereka. [Q.91]
Pendidikan lebih tinggi untuk perempuan
Keluarga Berencana
Pinjaman bunga rendah untuk perempuan memulai bisnis
Mendengarkan keinginan perempuan
Lebih banyak lapangan kerja untuk perempuan
Melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak
Hukum yang melarang diskriminasi terhadap perempuan
Isu- isu perempuan yang dianggap menarik oleh pemilih di Jawa adalah
pendidikan untuk perempuan (62%), keluarga berencana (60%), pinjaman bagi usaha kaum perempuan (49%), mendengarkan keprihatinan
perempuan(46%).
java
249
11/19/03, 1:24 PM
Sumber-Sumber Informasi, Penggunaan Media, dan
Bahasa
Kebiasaan Mengakses TV dan Radio
Berapa hari dalam seminggu Anda menonton TV/mendengarkan radio?
[Q.4/7] (Di antara mereka yang menggunakan media 3 hari/
seminggu atau lebih)
TV
Radio
Semua
pemilih
Sasaran
pendidikan
Pemilih
82%
34%
69%
28%
Sasaran
pendidikan
Kewarga
negaraan
79%
34%
Lebih dari delapan di antara sepuluh pemilih di Jawa (82%) menonton
TV tiga hari dalam seminggu atau lebih. Termasuk dalam angka ini
adalah 69% kelompok sasaran pendidikan pemilih dan 79% sasaran
pendidikan warga negara.
Hanya sepertiga (34%) dari pemilih di Jawa mendengarkan radio tiga
hari dalam seminggu atau lebih. Termasuk dalam angka ini adalah
28% kelompok sasaran pendidikan pemilih dan 34% sasaran pendidikan warga negara.
java
250
11/19/03, 1:24 PM
Jawa 251
Stasiun TV manakah yang paling sering Anda tonton? [Q.5]
Indosiar
RCTI
SCTV
Trans TV
TPI
TVRI Stasiun
Daerah
Semua
pemilih
Sasaran
pendidikan
Pemilih
50
15
15
6
4
3
48
12
15
6
3
2
Sasaran
pendidikan
Kewarga
negaraan
53
12
14
5
3
3
Indosiar merupakan stasiun TV yang disukai di Jawa (50% adalah pemirsa tetap), diikuti oleh RCTI (15%) dan SCTV (15%).
Stasiun radio manakah yang paling sering Anda dengarkan? [Q.8, base 374]
RRI daerah
Pop FM
Suara Giri FM
java
251
Semua
pemilih
Sasaran
pendidikan
Pemilih
6%
3%
3%
9%
3%
4%
Sasaran
pendidikan
Kewarga
negaraan
6%
3%
4%
11/19/03, 1:24 PM
Tak ada stasiun radio yang mampu menarik perhatian lebih dari enam
persen pendengar di Jawa. Stasiun radio paling popular adalah RRI
Daerah, didengar oleh 6% dari pendengar radio, sementara Pop FM
dan Suara Giri FM masing-masing didengar oleh 3%.
Sumber-Sumber Pendidikan Pemilih
Bagaimana Anda mendapatkan informasi cara mendaftarkan dan memberikan
suara pada pemilu? [Q.11]
Semua
pemilih
Sasaran
pendidikan
Pemilih
TV
Ketua RT/RW
Penyelenggara pemilu setempat
Teman/Keluarga/Tetangga
Radio
Koran
Kelurahan
47%
36%
15%
34%
41%
14%
Sasaran
pendidikan Kewarga
negaraan
44%
37%
15%
13%
9%
8%
6%
12%
6%
4%
6%
13%
8%
4%
5%
Kepala Desa
Lainnya/tidak tahu
3%
18%
2%
18%
3%
18%
Hampir setengah dari pemilih di Jawa (47%) lebih suka mendapatkan
informasi pemilu dari televisi. Hal yang hampir sama juga terlihat untuk kelompok target pendidikan kewarganegaraan, di mana 44% dari
mereka lebih suka memperoleh informasi pemilu dari TV. Lebih dari
sepertiga (36%) memilih informasi didapatkan dari ketua RT/RW.
Meskipun demikian, ketua RT/RW adalah sumber informasi yang
lebih disukai oleh kelompok sasaran pendidikan pemilih (41%), diikuti
selanjutnya oleh TV (34%).
java
252
11/19/03, 1:24 PM
Jawa 253
Bahasa Pilihan
Empat bahasa pilihan
[Q. 1/2/3/28]
Bahasa
ibu
48%
31%
13%
6%
Jawa
Sunda
Indonesia
Madura
Mengerti
Baca
58%
35%
91%
8%
47%
31%
88%
3%
Lebih
suka
22%
11%
63%
3%
Jawa adalah daerah dengan kebutuhan linguistik cukup besar dan
materi kampanye harus dapat mengakomodasikan ini. Sekitar 22%
pemilih mengingkan materi pendidikan pemilih menggunakan Bahasa
Jawa, 11% ingin dalam Bahasa Sunda, dan 3% dalam Bahasa Madura.
Tetapi kecenderungan menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia
sudah menurun menjadi total 36%, dari sebelumnya 45% di tahun
1999.
java
253
11/19/03, 1:24 PM
Kalimantan 255
Kalimantan
Suasana Daerah
• Arah Negara
dan Pemberian Suara
• Isu Jender dalam Politik Dan Pemilu
dan Bahasa
• Bahasa Pilihan
kalimantan
255
11/19/03, 1:27 PM
kalimantan
256
11/19/03, 1:27 PM
Kalimantan 257
Suasana Daerah
Arah Negara
bergerak menuju ke arah yang benar, ataukah Anda merasa bahwa keadaan sedang
bergerak menuju ke arah yang salah? [Q.29]
Benar
Salah
Tidak tahu
Masyarakat di Kalimantan lebih positif menyikapi arah negara Indonesia dibandingkan dengan pemilih dalam skala nasional. Lebih dari
dua pertiga (68%) merasa bahwa negara bergerak menuju ke arah yang
benar, sementara 21% merasa bahwa negara bergerak ke arah yang
salah, dan 12% tidak yakin. Angka ini cukup tinggi dibandingkan hasil
yang didapat secara nasional, yang mencatat 44% pemilih merasa optimis dan 34% lainnya bersikap pesimis. Walau terlihat penurunan sikap
optimistis ketimbang pemilu di tahun1999 (ketika itu tercatat angka
87% optimis) tetapi masih lebih tinggi daripada bulan Januari 1999,
ketika kurang dari setengah pemilih di Kalimantan (49%) beranggapan
bahwa Indonesia bergerak menuju arah yang benar.
kalimantan
257
11/19/03, 1:27 PM
Menurut pendapat Anda, apakah masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini?Dan sesudah masalah yang Anda sebutkan tadi, manakah yang jadi
masalah kedua terbesar? [Q.32/33]
Ekonomi
Kerusuhan/
kekerasan
Perang
di Aceh
Korupsi
Kepemimpinan Kriminalitas
Keprihatinan atas masalah ekonomi dikemukakan oleh 61% sebagai
salah salah satu dari dua masalah utama negara, jumlah yang sama tercatat pada bulan Juli 1999. Diikuti kemudian dengan masalah kekerasan
(24%, turun 10 poin pada bulan Juli 1999) dan perang di Aceh (19%),
selanjutnya korupsi disebutkan oleh 9% dan masalah kepemimpinan
dan kriminalitas, masing-masing dikemukakan oleh 5%.
kalimantan
258
11/19/03, 1:27 PM
Kalimantan 259
dan Pemberian Suara
Beberapa orang tidak yakin kapan Pemilihan/Pemilu DPR mendatang akan
diselenggarakan. Bagaimana dengan Anda? Pada bulan apa akan diselenggarakan
Pemilihan DPR Apakah Anda tahu bahwa selain anggota DPR, ada yang lain
yang akan dipilih pada hari yang sama? [Q.12/13]
• Presiden
• Wakil Presiden
• MPR
• Kepala Desa
• Lain-lain
• Tidak tahu
April 2004
Lain
lain
Total
41%
10%
9%
6%
5%
2%
48%
Tidak
tahu
Enam dari sepuluh pemilih di Kalimantan (60%) tidak yakin kapan
pemilihan DPR akan dilaksanakan, sementara secara nasional angka
ketidaktahuan ini adalah 69%. Selain itu seperempatnya (26%) menyebutkan tanggal yang salah. Empat dari sepuluh (41%) yakin bahwa
pemilihan presiden akan dilaksanakan pada hari yang sama, diban
dingkan dengan 23% pemilih Indonesia secara keseluruhan yang berpendapat demikian.
kalimantan
259
11/19/03, 1:27 PM
saat diadakannya pemilihan DPR. Lembaga baru ini disebut Dewan Perwakilan
Daerah atau DPD. Apakah Anda pernah mendengar tentang lembaga baru ini?
JIKA YA: Apa yang pernah Anda dengar tentang tugas/kerja lembaga baru ini ?
[Q.14]
• Ya: 37%
– Sudah mendengar tapi tidak tahu tugasnya: 29%
– Akan mempertimbangkan perundangan yang berhubungan de ngan otonomi
daerah: 6%
– Lainnya: 2%
• Tidak: 56%
• Tidak tahu: 7%
Lebih dari tigaperlima (63%) pemilih di Kalimantan tidak pernah
mendengar apapun mengenai DPD atau tak yakin jika mereka pernah
mendengarnya.
kalimantan
260
11/19/03, 1:27 PM
Kalimantan 261
Pemilihan Presiden
Banyak orang yang tidak yakin tentang siapa yang akan memilih Presiden mendatang. Bagaimana dengan Anda? Menurut Anda, siapakah yang akan memilih
Presiden mendatang? Apabila tidak ada calon presiden yang mendapat suara
terbanyak (mayoritas), menurut peraturan bagaimana langkah selanjutnya?
[Q.17/18, base 78]
• Pemilihan ulang
• Yang mendapat suara
terbanyak
• KPU menentukan
• Lain-lain
• Tidak tahu
Masyarakat
DPR
MPR
Total
21%
15%
8%
9%
25%
Tidak tahu
Di Kalimantan sekitar 29% pemilih mengetahui dalam pemilihan DPR
mendatang pemilih akan memberi suara bagi baik kepada calon – angka
yang sama juga tercatat Sumatera. Meskipun demikian, 30% pemilih
menganggap pemberian suara hanya untuk sebuah partai sebagaimana
pemilu sebelumnya, 30% berpendapat pemberian suara hanya untuk
calon saja, dan 11% tak mengetahui sistem pemilu mendatang.
Lebih dari duapertiga (69%) pemilih di Kalimantan mengetahui bahwa
presiden akan dipilih secara langsung pada pemilu mendatang, tetapi
hanya 21% yang mengetahui akan adanya pemilihan ulang apabila
tak ada satu calon yang mendapatkan suara mayoritas pada pemilihan
putaran pertama.
kalimantan
261
11/19/03, 1:27 PM
Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apakah Anda pernah mendengarnya?BILA YA:
Apakah Anda tahu apa tugas KPU?Panitia Pengawas Pemilu
(Panwaslu). Apakah Anda pernah mendengarnya?BILA YA:
Apakah Anda tahu apa tugas Panwaslu?[Q.24/25]
Pernahkah Anda mendengar KPU?
Ya, mereka
pelaksana
pemilu
Ya, tapi tidak
tahu apa tugas
mereka
Lainlain
Tidak
Pernahkah Anda mendengar Panwaslu?
Ya, mereka
mengawasi
jalannya pemilu
kalimantan
262
Ya, tapi tidak
tahu apa tugas
mereka
Lainlain
Tidak
11/19/03, 1:27 PM
Kalimantan 263
Sekitar 76% pemilih di Kalimantan menyadari bahwa mereka harus
mendaftar ulang untuk dapat berpartisipasi pada pemilu 2004. Meskipun demikian hanya 39% yang mengetahui bahwa ada tenggat waktu
di mana mereka masih bisa mendaftar, angka ini menyamai angka di
Jawa sebagai jumlah paling rendah di antara semua daerah.
Lebih dari setengah pemilih di Kalimantan tidak mengetahui mengenai KPU (54%) dan setengahnya mengatakan lembaga tersebut sama
dengan Panwaslu. Seperlima lainnya pernah mendengar tentang kedua
organisasi tersebut, tetapi tidak yakin tentang tugas yang mereka lakukan. Hanya sekitar seperempat yang mengenal organisasi-organisasi
tersebut dan masing-masing perannya.
Jika ada masalah yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan Pemilu di daerah
anda, apakah Anda tahu kepada siapa Anda dapat mengadu?
JIKA YA:Kepada siapa? [Q.22]
Ketua
RT/RW
kalimantan
263
Panitia
Pemilu
Kepala Polisi Pemantau Laindesa
Pemilu
lain
Tidak tahu/
tidak ada
jawaban
11/19/03, 1:27 PM
Apabila mereka ingin melaporkan kecurangan pemilu, 21% dari pemi
lih di Kalimantan akan pergi ke komisi pemilu lokal. Empat dari sepuluh pemilih (39%) akan mendatangi ketua RT/RW, 21% akan pergi ke
kantor polisi, 17% akan mendatangi kepala desa, dan 14% menemui
para pemantau pemilu.
Jika partai-partai dan Panitia Penyelenggara Pemilu tidak dapat menyelesaikan
perselisihan mengenai Pemilu, apakah Anda tahu siapa yang akan bertanggung
jawab menyelesaikannya? [Q.23]
Warga
KPU
Partai
politik
Kepala
desa
Polisi
DPR
Lain
lain
Sekitar 58% pemilih di Kalimantan beranggapan bahwa, masyarakat
bertanggungjawab memecahkan perselisihan yang tak bisa diselesaikan
di tingkat lokal, sementara 27% menganggap KPU berwenang secara
hukum melakukan hal tersebut.
Secara keseluruhan pemilih di Kalimantan agak lebih banyak mengetahui tentang pemilu mendatang, namun kebutuhan pendidikan pemilih
masih sangat dirasakan.
kalimantan
264
11/19/03, 1:27 PM
Kalimantan 265
[Berdasarkan jawaban atas pertanyaan 69-75, base 61]
Rendah
Sedang
Tinggi
Terlalu sedikit pemilih di Kalimantan diwawancara tentang makna
demokrasi, mengingat pertanyaan ini hanya diajukan pada seperempat sampel – karenanya analisa berdasarkan pertanyaan ini tidak bisa
dilakukan.
Pemahaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi terbilang rendah,
meski sedikit lebih tinggi di antara daerah lainnya. Ketika diminta
untuk mengenali tujuh hal yang termasuk dalam dalam indeks prinsip
demokrasi, 60% pemilih di Kalimantan mengenali tiga atau kurang
dari prinsip-prinsip tersebut secara keseluruhan. Sekitar 22% dapat
mengenali empat atau lima, sementara 19% mengetahui enam atau
tujuh prinsip sebagai bagian dari demokrasi.
kalimantan
265
11/19/03, 1:27 PM
Apakah menurut Anda, perempuan yang sudah menikah bisa menentukan pilihannya sendiri dalam pemilu, walaupun pilihannya berbeda dengan suaminya, atau
seharusnya ia mengikuti suaminya? [Q.93]
Tidak tahu
Lebih dari delapan di antara sepuluh pemilih di Kalimantan (81%)
yakin bahwa, perempuan harus menentukan pilihannya sendiri, diban
dingkan dengan 79% pemilih dalam skala nasional.
1 lebih detil tentang Indeks ini, lihat halaman 11 dari laporan ini
kalimantan
266
11/19/03, 1:27 PM
Kalimantan 267
Toleransi Politik: Rapat-Rapat Umum
Apakah menurut Anda, seluruh partai politik, bahkan juga partai yang tidak disukai banyak orang, boleh diijinkan untuk mengadakan acara
kumpul-kumpul, pidato atau rapat partai di daerah Anda? [Q.84, base 61]
Ya
Tidak
Toleransi politik di Kalimantan telah meningkat cukup besar sejak awal
1999. Pada bulan Januari tahun yang sama, hanya 40% pemilih bersikap toleran pada partai-partai yang tidak disenangi, dan pada bulan
Juli, setelah pemilu, 57% bersikap toleran. Peningkatan yang didapat
dari pendidikan warga nergara selama pemilu tetap terjaga di Kalimantan, sekaligus membuatnya sebagai daerah yang secara politis pa
ling toleran di negeri ini. Saat ini 61% yakin bahwa semua partai harus
diperbolehkan mengadakan di pertemuan umum daerah mereka.
kalimantan
267
11/19/03, 1:27 PM
Toleransi Politik:
Calon dari Kelompok yang sering Diperlakukan
Diskriminatif
Untuk lembaga pemerintahan manapun, apakah Anda pernah terpikir untuk memberikan suara untuk: Seorang perempuan? Seorang
keturunan Cina? Eks tapol (Bekas tahanan politik)? [Q.76, base 61]
Perempuan
Keturunan
Cina
Bekas
Tahanan
Politik
Sekitar 48% pemilih di Kalimantan mau mempertimbangkan kemungkinan memberi suara pada calon perempuan, 15% bersedia mempertimbangkan memberi suara pada calon keturunan etnis Tionghoa, dan
sembilan persen (9%) untuk bekas tahanan politik. Angka-angka ini
sedikit lebih baik daripada hasil nasional, tapi masih menunjukan kebutuhan yang mendasar atas pendidikan warga negara.
kalimantan
268
11/19/03, 1:27 PM
Kalimantan 269
Sekarang mari kita membicarakan hal lain. Menurut Anda, masalah terbesar
apakah yang sedang dihadapi oleh kaum perempuan di daerah ini? [Q.88]
• Kemiskinan/Ekonomi:
39%
• Pendidikan:
14%
• Pelacuran
9%
• Perkosaan:
8%
• Masalah keluarga/kekerasan dalam rumah tangga: 7%
• Terlalu bebas:
7%
• Lain-lain:
8%
• Tidak ada persoalan/Tidak tahu:
33%
Empat dari sepuluh pemilih (39%) menyebutkan kemiskinan sebagai
masalah utama yang dihadapi oleh perempuan Indonesia. Pendidikan
(14%), pelacuran (9%) dan pemerkosaan (8%) juga sering disebutkan
oleh penduduk di Kalimantan. Sepertiga (33%) dari pemilih di daerah
ini tidak mengetahui masalah yang dihadapi kaum perempuan, dan
angka nasional tercatat 46%.
kalimantan
269
11/19/03, 1:27 PM
Beberapa orang mengatakan, bahwa perempuan sebagai kelompok, punya kebutuhan yang sama sebagaimana halnya kelompok-kelompok agama, tani, ataupun
pengusaha yang mempunyai kepentingannya masing-masing. Kebutuhan ini bisa
disalurkan di dalam politik dan Pemilu. Apakah Anda setuju atau tidak setuju?
Sangat atau agak? [Q.89]
Sangat
Agak
Setuju: 74%
Tidak setuju: 21%
Dibanding pemilih di daerah lain, para pemilih di Kalimantan paling
mendukung isu jender sebagai satu kepentingan baik di politik maupun pemilu di Indonesia. Tigaperempat (74%) berpandangan bahwa
perempuan adalah kelompok kepentingan politik yang penting, angka
ini sudah termasuk 45% yang merasa sangat setuju bila kepentingan
perempuan harus diungkapkan dalam politik. Angka ini menunjukkan
jumlah yang berada di atas persentase nasional, (56%).
kalimantan
270
11/19/03, 1:27 PM
Kalimantan 271
Pengaruh Kepentingan Perempuan dalam Keputusan
Pemberian Suara
satu calon menyuarakan kebutuhan perempuan sedangkan calon lainnya menyuarakan hal lainnya, calon manakah yang akan Anda pilih? [Q.90]
Sangat
Agak
Kebutuhan
perempuan: 51%
Kebutuhan
lain: 35%
Lebih dari setengah pemilih di Kalimantan (51%) lebih menyukai calon
yang menekankan masalah-masalah perempuan ketimbang calon yang
memperjuangkan hal lainnya – termasuk dalam angka ini adalah 37%
dari mereka yang sangat menyukai calon perempuan dengan fokus
‘kepentingan perempuan’. Angka ini juga menunjukkan jumlah yang
lebih besar daripada angka persentase nasional dari mereka yang berpendapat demikian (40%). Sekitar 35% pemilih di daerah ini lebih
menyukai calon yang menitikberatkan pada permasalahan lainnya.
kalimantan
271
11/19/03, 1:27 PM
Isu-Isu Penting Perempuan
Ada beberapa pemikiran yang dibawa oleh para calon anggota Dewan. Tolong
beritahu saya, apabila ada, pemikiran manakah yang membuat Anda lebih suka
memilih mereka? [Q.91]
Mendengarkan suara perempuan
Keluarga Berencana
Pinjaman uang untuk perempuan untuk memulai usaha
Peraturan yang melarang diskriminasi terhadap perempuan
Menentang pemukulan terhadap istri dan anak
Tidak satupun
Duapertiga pemilih di Kalimantan (67%) lebih mendukung calon yang
memperjuangkan pendidikan lanjutan bagi anak perempuan. Permasalahan-permasalahan lain yang dianggap menarik oleh pemilih adalah
soal keluarga berencana (58% lebih suka pemilih yang membahas soal
keluarga berencana), mendengarkan permasalahan perempuan (58%),
pinjaman bagi usaha yang dijalankan oleh perempuan (52%), hukum
melawan kekerasan rumah tangga (48%), dan diskriminasi (49%) serta
lebih banyak lapangan pekerjaan bagi perempuan (44%).
kalimantan
272
11/19/03, 1:27 PM
Kalimantan 273
Sumber-Sumber Informasi, Penggunaan Media dan Bahasa
Berapa hari dalam seminggu Anda menonton TV?
(Menonton/mendengarkan lebih dari tiga hari/seminggu atau lebih)[Q.4/7]
TV
Radio
Semua
Pemilih
Sasaran
Pendidikan
Pemilih
80%
21%
60%
21%
Sasaran
pendidikan
kewarga
negaraan
76%
22%
TV memiliki jangkauan luas di daerah ini: 81% pemilih di Kalimantan
menonton TV sedikitnya tiga kali dalam seminggu. Waktu menonton
cenderung lebih rendah di antara sasara pendidikan pemilih (60%),
demikian juga dengan kelompok sasaran pendidikan warga negara
(76%).
Hanya sekitar seperlima pemilih atau pemilih dari kelompok sasaran
pendidikan pemilih yang mendengarkan radio secara teratur.
kalimantan
273
11/19/03, 1:27 PM
Stasiun TV Pilihan
Stasiun TV manakah yang paling sering Anda tonton? [Q.5, base 108]
Indosiar
RCTI
SCTV
TVRI 1
Metro TV
Semua
Pemilih
Sasaran
Pendidikan
Pemilih
42%
21%
11%
10%
4%
44%
18%
7%
7%
0%
Sasaran
pendidikan
kewarga
negaraan
46%
17%
9%
5%
2%
Empat dari sepuluh pemirsa TV di Kalimantan (42%) menonton Indosiar, sementara 22% menyimak RCTI and 12% menonton SCTV.
Stasiun radio manakah yang paling sering Anda dengarkan?
[Q.8, base 53]
RRI Daerah
RRI Programa
Pusat
Gema Nirvana
Polareksa
Sabilal
Muhtadien
kalimantan
274
Semua
Pemilih
Sasaran
Pendidikan
Pemilih
32%
12%
30%
17%
Sasaran
pendidikan
kewarga
negaraan
31%
15
5%
4%
4%
6%
7%
0%
2%
3%
5%
11/19/03, 1:27 PM
Kalimantan 275
Di antara pendengar radio di Kalimantan, RRI Daerah merupakan
stasiun paling populer (32% dari seluruh pendengar, 30% sasaran pendidikan pemilih,31% sasaran pendidikan warga negara), diikuti oleh
RRI Program Pusat (12% dari seluruh pemilih, sedikit lebih sedikit dari
target pendidikan pemilih dan warga negara). Stasiun radio lokal dengan jumlah pendengar terbanyak adalah Gema Nirwana, Polareksa,
dan Sabilal Muhatadien.
Bagaimana Anda biasanya mendapatkan informasi/berita tentang negara ini?
[Q.11]
Semua
Pemilih
Sasaran
Pendidikan
Pemilih
TV
Kepala RT/RW
Teman/keluarga/
tetangga
54%
27%
23%
42%
31%
31%
Sasaran
pendidikan
kewarga
negaraan
52%
26%
26%
Panitia Pemilu Lokal
Radio
Koran
Kepala desa
Lainnya/tidak tahu
16%
14%
14%
8%
20%
8%
13%
11%
6%
28%
16%
14%
16%
9%
13%
Lebih dari setengah pemilih di Kalimantan (54%) memperoleh informasi dari televisi, sumber informasi yang paling disukai. Televisi juga
merupakan sumber yang disukai bagi sasaran baik pendidikan pemilih
maupun warga negara.
kalimantan
275
11/19/03, 1:27 PM
Lebih dari seperempat pemilih di Kalimantan (27%) memperoleh informasi pemilu dari ketua RT/RW mereka, diikuti oleh 23% mereka
yang mendapatkannya dari teman, keluarga, dan tetangga, dan 16%
memperoleh informasi dari penyelenggara pemilu lokal. Hanya 14%
memperoleh informasi pemilu dari radio.
Bahasa Pilihan
Tujuh Bahasa Pilihan
[Q.1/2/3/28]
Indonesia
Banjar
Malaysia
Kutai
Dayak
Bakumpai
Banjar Hulu
Sungai
Bahasa
Ibu
23%
21%
21%
6%
5%
5%
5%
Paham
Baca
Lebih sukar
98%
36%
27%
11%
8%
6%
5%
95%
19%
13%
4%
4%
1%
2%
82%
10%
3%
2%
0%
1%
2%
Bahasa Indonesia lebih dipilih sebagai bahasa pengantar pendidikan
pemilih oleh 82% pemilih di Kalimantan. Pilihan bahasa lain termasuk
di antaranya Bahasa Banjar (10%), Bahasa Melayu (3%), Bahasa Kutai
(2%), Bahasa Banjar Hulu Sungai (2%), Bahasa Bakumpai (1%).
kalimantan
276
11/19/03, 1:27 PM
Papua 279
Papua
Suasana Daerah
• Arah Negara
dan Pemberian Suara
dan Bahasa
• Bahasa Pilihan
papua
279
11/19/03, 1:02 PM
papua
280
11/19/03, 1:02 PM
Papua 281
Suasana Daerah
Arah Negara
Benar
Salah
Tidak tahu
Suasana daerah Papua, di mata para warganya, telah mengalami pe
ningkatan cukup berarti dbandingkan suasana pada empat tahun terakhir. Lebih dari setengah pemilih (52%) di daerah ini percaya bahwa
Indonesia sedang bergerak menuju arah yang benar, lebih baik dari
angka rata-rata secara nasional yang mencapai 44%. Hal ini merupa
kan peningkatan sebesar 16 poin dibandingkan pada bulan Januari
1999 ketika hanya 36% pemilih di daerah yang dulu bernama Irian
Jaya ini menyatakan optimistis dan 6 poin lebih tinggi setelah pelaksanaan Pemilu 1999, yang menjadikan Papua sebagai satu-satunya daerah yang lebih optimistis pada saat ini dibandingkan sebelumnya. Saat
ini, 29% percaya bahwa Negara berada di jalan yang salah, sementara
19% lainnya tidak yakin.
papua
281
11/19/03, 1:02 PM
Menurut Anda, apakah masalah terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini? Dan
sesudah itu, apakah yang menjadi masalah terbesar selanjutnya?
[Q.32/33] (Jawaban disatukan, disebut oleh 5% responden atau lebih)
Ekonomi Kerusuhan/ Aceh Ketegasan
kekerasan
Konflik Kriminalitas Kesatuan Pembangunan
Politik
Nasional
Meskipun ekonomi tetap mendominasi daftar masalah-masalah nasional menurut warga Papua (51%), namun tidak sebesar anggapan
pemilih secara nasional yang mencapai 59%. Di Papua, isu ini memiliki
bobot yang sama seperti pada bulan Juli 1999, ketika hal ini disebutsebut oleh 48% pemilih sebagai satu dari dua masalah utama negara.
Para pemilih di Papua juga amat mengkhawatirkan masalah kekerasan
(28%), perang di Aceh (20%), represi dan konflik politik (masing-masing
15%) serta kriminalitas (12%).
papua
282
11/19/03, 1:02 PM
Papua 283
Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Prosedur Pemilu dan
Pemberian Suara
Banyak orang tak tahu kapan pemilihan untuk DPR akan berlangsung. Bulan apa
pemilu itu akan berlangsung? Apakah Anda tahu bahwa selain anggota DPR ada
yang lain yang harus Anda pilih pada hari yang sama? [Q.12/13]
• Presiden
• MPR
• DPD
• Lainnya
• Tidak tahu
April 2004 Lain
lain
Total
27%
7%
5%
3%
3%
62%
Tidak
tahu
Hanya seperlima pemilih di Papua mengetahui waktu penyelenggaraan
pemilihan DPR – jumlah yang cukup rendah, namun masih lebih tinggi
dari rata-rata nasional (20%). Delapan dari sepuluh pemilih (81%) tidak
mengetahui waktu pelaksanaan pemilu atau mendapatkan informasi
yang salah soal waktu ini. Hanya 10% yang mengetahui akan adanya
pemilihan lembaga perwakilan lain bersamaan dengan pemilihan
DPR, sementara lebih dari enam di antara sepuluh pemilih (62%) tidak
yakin tentang adanya lembaga lain yang akan dipilih selain DPR.
papua
283
11/19/03, 1:02 PM
dengan Pemilihan DPR, yang disebut Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Pernahkah Anda mendengar tentang lembaga ini. JIKA YA: Apa yang pernah Anda
dengar tentang tugas/kerja lembaga baru ini? [Q.14]
• YA: 28%
- Pernah mendengar tapi tidak tahu apa tugasnya: 23%
- Akan mempertimbangkan perundangan untuk otonomi
daerah: 2%
- Komentar lain tentang kekuasaan DPD: 3%
• TIDAK: 46%
• Tidak tahu/tidak ada jawaban: 27%
Pemilih di Papua memiliki pengetahuan yang sangat rendah mengenai
DPD – 73% dari mereka tidak pernah mendengar apapun tentang
DPD atau tidak yakin mereka pernah mendengar. Sementara 23%
lainnya pernah mendengar tentang DPD, tapi tak mengetahui tugas
yang akan dilakukannya.
papua
284
11/19/03, 1:02 PM
Papua 285
Pemilihan Presiden
Menurut Anda siapakah yang akan memilih presiden mendatang? Apabila tidak
ada calon presiden yang mendapat suara terbanyak, menurut peraturan bagaimana
langkah selanjutnya? [Q. 17/18]
Total
• Yang mendapat suara terbanyak
menang
38%
• Melakukan pemilihan berikutnya
/pemilihan ulang
26%
3%
• Lainnya
2%
• Tidak tahu
31%
Masyarakat DPR MPR Tidak tahu
Papua merupakan daerah dengan tingkat pemahaman terendah tentang sistem pemilihan DPR dibandingkan daerah-daerah lain: hanya
18% yang memahami bahwa pemilih akan memberikan suara pada
partai maupun salah seorang calon legislatif dari partai yang dipilih.
Sebagian besar berpikir bahwa mereka hanya akan memilih seorang
calon legislatif (32%), sementara 22% beranggapan bahwa sistem lama
dengan memilih partai politik saja yang akan tetap berlaku, dan 28%
lainnya tidak tahu apa yang akan berlaku.
Lebih dari separuh pemilih di Papua (54%) mengetahui bahwa pemilihan presiden mendatang akan dilangsungkan secara langsung oleh
rakyat. Hanya saja, 31% tidak tahu apa yang akan terjadi bila tak ada
kandidat yang mendapatkan suara mayoritas, sementara lebih dari seperempat (26%) percaya bahwa akan ada pemilihan ulang.
papua
285
11/19/03, 1:02 PM
[Q.24/25]
Pernahkah Anda mendengar tentang Komite Pemilihan Umum, atau KPU?
Ya, mereka
pelaksana
Pemilu
Ya, tapi
tidak tahu
apa tugas
mereka
Lainlain
Tidak
Pernahkah Anda mendengar tentang Panita Pengawas Pemilu, atau
Panwaslu?
Ya, mereka Ya, mereka Lain- Ya, tapi Tidak
mengawasi pelaksana lain tidak tahu
jalannya
Pemilu
apa tugas
Pemilu
mereka
papua
286
11/19/03, 1:02 PM
Papua 287
Pemahaman tentang pentingnya pendaftaran ulang agar dapat memberikan suara pada Pemilu 2004 tercatat cukup rendah di Papua (56%)
dibandingkan dengan angka rata-rata secara nasional (83%). Tiga dari
sepuluh pemilih di Papua (30%) beranggapan mereka dapat mendaftar hingga hari pemilihan, sementara 41% yakin akan adanya tenggat
waktu lebih awal, dan 29% lainnya tidak yakin.
Lebih dari delapan di antara sepuluh pemilih di Papua (82%) tak
pernah mendengar KPU atau pernah mendengar tetapi tak mengetahui apa yang akan dilakukan lembaga itu. Lebih dari tujuh di antara
sepuluh (71%) tak pernah mendengar tentang Panwaslu atau tak me
ngetahui apa tugas-tugasnya. Kurang dari 20% yang mengenal serta
mengetahui peran dari kedua organisasi tersebut.
Jika ada masalah yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pemilu di daerah
anda, apakah Anda tahu kepada siapa Anda dapat mengadu? [Q.22]
Polisi
papua
287
Ketua Kepala Pemantau Panitia
RT/RW desa
Pemilu Pemilu
lokal
Lain Tidak tahu/
lain tidak menjawab
11/19/03, 1:02 PM
Tidak seperti kebanyakan masyarakat Indonesia, pilihan pertama para
pemilih di Papua sebagai tempat untuk melaporkan kecurangan pemilu
adalah kantor polisi (41%), diikuti dengan ketua RT/RW ( 30%), kepala
desa (12%), dan para pemantau pemilu (8%). Terdapat 6 % yang akan
mendatangi komisi pemilu lokal. Seperlima pemilih di Papua (20%)
tidak yakin ke mana harus mengadukan persoalan yang berkaitan de
ngan pemilu.
Jika partai-partai dan Panitia Penyelenggara Pemilu tidak dapat
menyelesaikan perselisihan pemilu, apakah Anda tahu siapa yang akan
bertanggung jawab menyelesaikan? [Q.23]
Warga
KPU
Polisi/
Militer
Kepala
desa
Lain
lain
Sekitar 41% penduduk Papua memandang masyarakat berwenang
menyelesaikan keluhan berkaitan dengan pemilu bila tak terselesaikan
di tingkat lokal, sementara 25% menyebutan KPU. Tempat pengaduan
lain, termasuk di dalamnya, pihak kepolisian atau militer (17%), dan
kepala desa (8%).
papua
288
11/19/03, 1:02 PM
Papua 289
[Berdasarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan 69-75, base 57]
Rendah
Sedang
Tinggi
Karena pemisahan sampling, terlalu sedikit pemilih di Papua yang
ditanyakan tentang ciri-ciri negara sebuah negara yang demokratis,
sehingga tidak memungkinkan analisis atas jawaban-jawaban mereka
di tingkat daerah.
Saat diminta untuk mengenali tujuh prinsip dasar yang merupakan
bagian dari demokrasi (yang ditunjukkan pada mereka), masyarakat
Papua termasuk di antara mereka yang sangat kurang pengenalannya.
Sekitar 72% mengenali tiga atau kurang dari prinsip-prinsip demokrasi
yang disebutkan, sementara 16% mengetahui empat dari lima prinsip
itu merupakan bagian dari demokrasi, dan hanya 12% yang menyebut enam atau ketujuhnya sebagai aspek demokrasi. Yang terakhir
ini, merupakan yang terkecil dibandingkan daerah-daerah lain yang
disurvei.
1 lebih detil tentang indeks ini lihat halaman 11 dari laporan ini
papua
289
11/19/03, 1:02 PM
Apakah menurut Anda, seluruh partai politik, bahkan juga partai yang tidak disukai banyak orang, boleh diijinkan untuk mengadakan acara kumpul-kumpul, pidato
atau rapat partai di daerah anda? [Q.84, base 57]
Ya
Tidak
Sikap tidak toleran dalam konteks politik di Papua masih merupakan
persoalan yang sangat serius, meskipun sudah ada tren positif terlihat
sejak tahun 1999. Saat ini, hanya 39% pemilih di Papua yang memperbolehkan partai-partai politik mengadakan rapat umum di daerah
mereka, salah satu yang terendah di antara daerah-daerah lain yang disurvei. Kendati demikian, telah terjadi perbaikan semenjak tahun 1999,
ketika hanya 25% yang mau mendukung pertemuan-pertemuan partai
di bulan Januari serta 19% di bulan Juli. Sekarang ini, sejumlah cukup
besar pemilih di Papua (42%) tak berkenan dengan rapat-rapat dari
semua partai politik. Dalam survei sebelumnya, sikap tidak toleran ini
diasosiasikan dengan kekhawatiran akan terjadi konflik dan kekerasan.
papua
290
11/19/03, 1:02 PM
Papua 291
Toleransi Politik:
Calon dari Kelompok yang Sering Diperlakukan
Diskriminatif
Untuk lembaga perwakilan manapun, apakah Anda pernah terpikir untuk memberikan suara untuk: Seorang perempuan? Seorang keturunan Cina? Eks tapol?
[Q.76, base 57]
Perempuan
Keturunan Mantan tahanan
Cina
politik
Yang menarik, pemilih di Papua agak lebih toleran terhadap para calon
dari kelompok-kelompok yang sering mendapatkan perlakuan diskriminatif, dibandingkan rata-rata masyarakat Indonesia. Sekitar 51%
bersedia memberikan suara bagi seorang perempuan, sementara 16%
berpikir untuk memberikan suara bagi calon dari keturunan Tionghoa,
dan 11% mau memilih seorang bekas tahanan politik. Kendati proporsi
tersebut masih relatif rendah.
papua
291
11/19/03, 1:02 PM
Apakah menurut Anda perempuan yang sudah menikah bisa menentukan pilihannya sendiri dalam pemilu, walaupun pilihannya berbeda dengan suaminya, atau
Membuat pilihan sendiri
Tidak tahu
Jumlah pemilih di Papua yang menganggap perempuan yang telah menikah harus menentukan pilihannya sendiri mencapai 76%, angka yang
hampir sama dengan rata-rata nasional (75%).
papua
292
11/19/03, 1:02 PM
Papua 293
Beberapa orang mengatakan bahwa perempuan sebagai kelompok,
punya kebutuhan yang sama sebagaimana halnya kelompok-kelompok agama, tani
ataupun pengusaha yang mempunyai kepentingannya masing-masing yang bisa
disalurkan dalam politik dan pemilu. Apakah Anda setuju atau tidak setuju?
Sangat atau agak? [Q.89]
Sangat
Agak
Setuju: 74%
Tidak setuju: 8%
Para pemilih di Papua termasuk di antara mereka yang mendukung
tersalurnya kepentingan perempuan dalam politik dan pemilu. Tigaperempat dari mereka (74%) menganggap kaum perempuan sebagai
kelompok kepentingan politik yang penting, termasuk di antaranya:
lebih dari separuh (53%) yang sangat setuju untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan dalam politik. Pada skala nasional
jumlah mereka yang menganggap perempuan sebagai suatu kelompok
kepentingan adalah 60%, dengan hanya 27% yang menyatakan sangat
setuju.
papua
293
11/19/03, 1:02 PM
Menurut Anda, masalah terbesar apakah yang dihadapi oleh kaum perempuan di
daerah ini? [Q.88]
• Perkosaan:
• Masalah keluarga/kekerasan dalam rumah tangga:
• Kemiskinan:
• Hak-hak perempuan:
• Pelacuran:
• Pendidikan:
• Terlalu bebas:
• Lainnya:
• Tidak tahu/tak ada masalah:
35%
34%
19%
13%
12%
11%
5%
27%
21%
Permasalahan yang dihadapi kaum perempuan di Papua diurutkan
secara berbeda dibandingkan daerah-daerah lainnya, dengan menempatkan masalah kekerasan terhadap perempuan sebagai titik perhatian.
Lebih dari sepertiga pemilih di Papua (35%) yakin bahwa pemerkosaan
adalah masalah paling serius yang dihadapi perempuan, diikuti dengan
perbedaan yang tipis: kekerasan dalam rumah tangga (34%). Kemiskinan, yang menempati posisi pertama di daerah-daerah lain, menempati
posisi ketiga (19%) di Papua. Hak-hak perempuan disebut-sebut oleh
13%, pelacuran oleh 12%,dan pendidikan oleh 11%.
papua
294
11/19/03, 1:02 PM
Papua 295
Pemberian Suara
satu calon menyuarakan kebutuhan perempuan sedangkan calon lain menyuarakan
hal lainnya, calon manakah yang akan Anda pilih? Sangat mendukung atau agak
mendukung? [Q.90]
Sangat
Agak
Kebutuhan perempuan:
63%
Kebutuhan lain: 15%
Lebih dari enam di antara sepuluh pemilih di Papua (63%) mau memi
lih calon yang memperjuangkan permasalahan perempuan ketimbang
calon yang mengangkat permasalahan lainnya, termasuk di antaranya
jumlah mengesankan 58% yang sangat menyukai calon yang memperjuangkan “kepentingan-kepentingan perempuan”.
papua
295
11/19/03, 1:02 PM
Isu-Isu Perempuan yang Penting
Ada beberapa pemikiran yang mungkin dibawakan oleh para calon anggota Dewan. Tolong beritahu saya, apabila ada, pemikiran manakah yang membuat Anda
lebih suka memilih mereka? [Q.91]
Menentang pemukulan terhadap istri dan anak
Pinjaman ringan untuk membantu perempuan memulai usahanya
Keluarga Berencana
Peraturan yang melarang diskriminasi terhadap perempuan
Mendengarkan suara perempuan
Tak satupun yang disni
Sebagaimana pandangan mereka yang berbeda terhadap masalah-masalah perempuan, begitu pula reaksi warga Papua dalam melihat berbagai isu yang akan diusung oleh para calon legislatif. Seperti di daerah
lainnya, pendidikan bagi anak perempuan ada di daftar pertama, yang
dianggap menarik bagi 70% pemilih dan terbukti sebagai hal yang
paling menarik bagi mayoritas. Dua isu selanjutnya berkaitan dengan
kebebasan perempuan: melawan kekerasan dalam rumah tangga serta
pemberian pinjaman bagi usaha kecil milik kaum perempuan yang
disebut-sebut oleh masing 48% dan 37% pemilih. Keluarga Berencana,
isu kedua terbesar di daerah-daerah lain, hanya menarik bagi satu dari
tiga pemilih (33%) di Papua. Isu-isu lainnya dianggap lebih kurang menarik (hukum anti diskriminasi menarik bagi 24%, lapangan kerja bagi
perempuan 16%, dan mendengarkan suara perempuan 14%).
papua
296
11/19/03, 1:02 PM
Papua 297
[Q.4/7] (Di antara mereka yang menggunakannya selama 3 hari per minggu atau
lebih)
TV
Radio
Sasaran
Pemilih
Sasaran
pendidikan
pemilih
47%
44%
27%
38%
Sasaran
pendidikan
kewarga
negaraan
43%
43%
Papua masih memiliki kendala keterbatasan jangkauan media pen
yiaran seperti terjadi di tahun 1999. Kurang dari setengah pemilih di
daerah ini (47%) menonton televisi tiga kali seminggu atau lebih, dan
persentase yang hampir sama (44%) mendengarkan radio. Ini merupakan gambaran kecilnya peningkatan yang terjadi dari angka di tahun
1999, ketika 38% menonton TV dan 37% mendengarkan radio. Sasaran pendidikan pemilih terlihat kurang dapat dijangkau oleh TV (27%)
dan radio (38%). Oleh karena itu dibutuhkan usaha yang lebih menitikberatkan pendidikan pemilih melalui pendekatan antar individu.
papua
297
11/19/03, 1:02 PM
Stasiun TV Pilihan
Stasiun TV manakah yang paling sering Anda tonton? [Q.5, base 87]
RCTI
TVRI 1
Indosiar
TVRI Stasiun
Daerah
Sasaran
Pemilih
Sasaran
pendidikan
pemilih
33%
27%
8%
7%
31%
19%
8%
6%
Sasaran
pendidikan
kewarga
negaraan
32%
27%
8%
5%
Di antara mereka yang menonton TV, stasiun TV yang lebih disukai
adalah RCTI (43%) dan TVRI 1 (35%).
Radio manakah yang paling sering Anda dengarkan? [Q.6, base 72]
RRI Daerah
RRI Programa
Pusat
Sasaran
Pemilih
Sasaran
pendidikan
pemilih
76%
22%
83%
17%
Sasaran
pendidikan
kewarga
negaraan
78%
22%
RRI Daerah (didengarkan oleh 76% dari jumlah pendengar radio) dan
RRI Programa Pusat (22%) adalah dua stasiun radio utama di Papua.
papua
298
11/19/03, 1:02 PM
Papua 299
Bahasa Pilihan
Lima Bahasa Pilihan
[Q.1/2/3/28]
Bahasa Ibu
57%
16%
9%
4%
4%
Indonesia
Jawa
Irian
Biak
Bugis
Paham
98%
24%
20%
8%
7%
Baca
89%
10%
14%
6%
5%
Lebih suka
87%
3%
4%
1%
2%
Bahasa Indonesia dimengerti dan digunakan hampir secara sangat luas
di Papua. Hampir sembilan dari sepuluh pemilih di Papua (87%) lebih
menyukai Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk informasi
pemilu. Sekitar 13% menginginkan pendidikan pemilih disampaikan
melalui bahasa lainnya. Di antara angka tersebut, 4% menginginkan
informasi dalam Bahasa Irian, 3% dalam Bahasa Jawa, 2% dalam Bahasa Bugis, dan 1% dalam Bahasa Biak.
papua
299
11/19/03, 1:02 PM
dan memilih pada pemilihan umum? [Q.11]
Ketua RT/RW
TV
Radio
Teman/keluarga/
tetangga
Penyelenggara
pemilu lokal
Pemimpin agama
Kepala desa
Lainnya/tidak
tahu
Sasaran
Pemilih
Sasaran
pendidikan
pemilih
42%
29%
22%
15%
43%
22%
19%
15%
Sasaran
pendidikan
kewarga
negaraan
44%
28%
22%
12%
13%
10%
10%
12%
12%
27%
18%
18%
32%
14%
13%
28%
Lebih dari 40% pemilih di Papua mendapatkan pengetahuan tentang
pemilu dari ketua RT/RW mereka, menjadikannya sebagai sarana
informasi bagi pemilih yang paling populer, termasuk untuk sasaran
pendidikan pemilih dan warga negara. Hampir mendekati tiga dari
sepuluh pemilih (29%) bergantung pada media televisi, sementara 22%
lainnya mengandalkan media radio, 15% meperoleh informasi dari
keluarga dan teman-teman, dan 12% masing-masing mengandalkan
pemimpin agama atau kepala desa (sasaran pendidikan pemilih agak
kurang mengandalkan TV dan lebih banyak mengandalkan pemimpin
agama atau kepala desa dibandingkan pemilih yang lain).
papua
300
11/19/03, 1:02 PM
Sumatera 303
Sumatera
Suasana Daerah
• Arah Negara
dan Pemberian Suara
dan Bahasa
• Bahasa Pilihan
sumatra
303
11/19/03, 1:34 PM
sumatra
304
11/19/03, 1:34 PM
Sumatera 305
Suasana Daerah
Arah Negara
Benar
Salah
Tidak tahu
Persepsi tentang suasana daerah di Sumatera adalah yang paling
berimbang dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Lebih dari duaperlima (45%) pemilih merasa optimistis tentang arah negara, namun
42% memiliki kesan yang negatif. Suasana daerah jelas menunjukkan
penurunan sejak tahun 1999, ketika 66% beranggapan bahwa negara
bergerak ke arah yang benar di bulan Januari dan 67% berpandangan
demikian di bulan Juli tahun yang sama.
sumatra
305
11/19/03, 1:34 PM
[Q.32/33] (Jawaban disatukan, disebutkan oleh 5% responden atau lebih)
Ekonomi Kerusuhan Aceh Korupsi Kepemimpinan Kriminalitas
kekerasan
Sebagaimana daerah lainnya, ekonomi juga menjadi permasalahan
utama di Sumatera, saat enam dari sepuluh pemilih (61%) menyebutkannya sebagai satu dari dua masalah utama, dibandingkan dengan
angka 59% secara nasional. Meskipun begitu, jumlah yang khawatir
akan masalah ekonomi menurun semenjak 1999, ketika pada bulan
Januari tercatat angka 76% dan 69% di bulan Juli. Sekitar 24% pemilih
mengkhwatirkan masalah kekerasan, angka ini berada di atas rata-rata
nasional. Masalah besar lain bagi pemilih di Sumatera adalah konflik
Aceh (19%), korupsi (9%), kepemimpinan dan kriminalitas (masingmasing 5%).
sumatra
306
11/19/03, 1:34 PM
Sumatera 307
Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Prosedur Pemilu dan
Pemberian Suara
Beberapa orang tidak yakin kapan Pemilihan DPR mendatang akan diselenggarakan. Pada bulan apa, menurut Anda, akan diselenggarakan Pemilihan DPR?
Apakah Anda tahu bahwa selain anggota DPR, ada yang lain yang akan dipilih
pada hari yang sama? [Q. 12/13]
Total
• Presiden
April 2004
Lain Tidak tahu
lain
13%
4%
• MPR
3%
• Tidak tahu
81%
Pengetahuan tentang pemilihan legislatif di Sumatera tercatat cukup
rendah. Lebih dari duapertiga pemilih (67%) tidak mengetahui waktu
pelaksanaan pemilihan DPR dan delapan dari sepuluh (81%) tidak yakin jika mereka akan memilih lembaga-lembaga lain selain DPR.
sumatra
307
11/19/03, 1:34 PM
saat diadakannya pemilihan DPR. Lembaga baru ini disebut Dewan Perwakian
Daerah, atau DPD. Apakah Anda pernah mendengar tentang lembaga baru ini?
JIKA YA: Apa yang pernah Anda dengar tentang tugas/kerja lembaga baru ini?
[Q.14]
• YA: 38%
– Pernah mendengar tapi tidak tahu apa tugasnya: 28%
– Akan mempertimbangkan perundangan untuk otonomi daerah: 6%
– Komentar lain: 4%
• TIDAK: 53%
• Tidak tahu: 10%
Lebih dari enam di antara sepuluh pemilih di Sumatera (63%) tidak
pernah mendengar apa pun mengenai DPD atau tak yakin mereka
pernah mendengarnya, dan 28% lainnya pernah mendengar tentang
lembaga baru ini, tetapi tidak mengetahui tentang lembaga itu. Hanya
6% yang mampu mengetahui secara detil peran lembaga ini.
sumatra
308
11/19/03, 1:34 PM
Sumatera 309
Pemilihan Presiden
Menurut Anda, siapakah yang akan memilih presiden mendatang? Apabila tidak
ada calon presiden yang mendapat suara terbanyak, menurut peraturan, bagaimana
langkah selanjutnya? [Q.17/18]
Total
• Pemilihan ulang
Warga DPR MPR
Tidak
tahu
41%
• Ditentukan KPU
9%
• Calon dengan suara terbanyak
5%
• Tidak tahu
42%
Para pemilih di Sumatera, seperti halnya di Kalimantan, adalah mereka yang paling mengetahui sistem baru pemilihan DPR, dengan 29%
pemiliha dari kedua daerah ini menyebutkan bahwa akan memberikan suara pada partai dan seorang calon. Meskipun demikian, masih
terdapat 28% yang beranggapan bahwa sistem pemilihan partai yang
lama masih berlaku, 25% berpendapat mereka akan hanya memberikan suara pada para calon, dan 18% tidak yakin sistem apa yang nanti
akan diterapkan.
Mayoritas pemilih di Sumatera mengetahui akan adanya pemilihan
presiden secara langsung (61%), tetapi hanya empat dari sepuluh (41%)
menganggap akan adanya pemilihan ulang apabila tak ada calon yang
mendapatkan suara mayoritas.
sumatra
309
11/19/03, 1:34 PM
Pengetahuan tenang Lembaga-Lembaga Pemilu
[Q. 24,25]
Pernahkah Anda mendengar tentang Komite Pemilihan Umum, atau
Ya, me
Ya, tapi
nyelenggarakan
tidak
Pemilu
tahutugasnya
Lain
lain
Tidak
tahu
Panwaslu?
Ya, mengawasi Ya, tapi
Lain
Pemilu
tidak tahu lain
apa tugasnya
sumatra
310
Tidak
tahu
11/19/03, 1:34 PM
Sumatera 311
Pesan mengenai pendaftaran pemilih telah tersebar luas di antara
pemilih Sumatera semenjak pemilu tahun 1999. Saat ini 98% diperkirakan akan mendaftar, angka ini lebih tinggi dari angka rata-rata nasional 83%. Lebih dari enam di antara sepuluh pemilih (62%) mengetahui adanya batas akhir pendaftaran, angka ini berada di atas rata-rata
nasional (43%), kendati sejumlah besar sisanya tetap belum menyadari
adanya tenggat waktu pendaftaran, yang menandai adanya kebutuhan
pendidikan pemilih.
Pemilih di Sumatera juga cukup punya pengetahuan tentang orga
nisasi-organisasi pemilu, 22% mengetahui apa itu KPU (dibandingkan
angka nasional yang mencapai 17%) dan 35% mengetahui Panwaslu
(dibandingkan 27% secara nasional). Meskipun demikian, pendidikan
pemilih masih tetap perlu dilakukan.
Jika ada masalah yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pemilu di daerah
anda, apakah Anda tahu kepada siapa Anda dapat mengadu? [Q.22]
Ketua
RT/RW
sumatra
311
Komisi
Pemilu
Kepala
desa
Polisi Pengamat Lain Tidak tahu/
Pemilu
lain
tidak ada
jawaban
11/19/03, 1:34 PM
Terdapat 27% pemilih di Sumatera yang akan mendatangi komisi
pemilu lokal apabila mereka memiliki keluhan tentang kecurangan pemilu. Mereka juga lebih memilih untuk mengadukannya ke ketua RT/
RW (31%). Sementara yang lainnya akan pergi ke kepala desa (11%),
kepolisian (8%),atau pemantau pemilu (6%).
perselisihan mengenai pemilu, apakah Anda tahu siapa yang akan bertanggung
Warga
KPU Kepala
desa
Polisi
MPR
Lain
lain
Sekitar 64% pemilih di Sumatera beranggapan bahwa masyarakat
bertanggung jawab memecahkan permasalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat lokal, 19% akan menyerahkannya pada KPU.
sumatra
312
11/19/03, 1:34 PM
Sumatera 313
Ciri-Ciri Negara Demokratis
Apabilan sebuah Negara dikatakan Negara demokrasi, apakah artinya hal itu bagi
Anda? Apakah ada yang lain? [Q.67, base 52]
• Tidak tahu/Tak ada jawaban: 54%
• Hak-hak politik: 64%
– “Kebebasan,” “rakyat memiliki hak-hak,” “dapat melakukan yang mereka
inginkan”, “keleluasaan”: 5%
– “Kebebasan berbicara,” “kebebasan mengungkapkan pendapat,” “suara
rakyat yang didengar,” “hak untuk memberikan suara” “rakyat memiliki
kekuatan” : 45%
– “Kesetaraan”, “kesetaraan di mata hukum”,”ketidakberpihakan”, “keadilan”: 5%
– Lainnya: 9%
• Peningkatan Ekonomi: 1%
• Kedamaian, Stabilitas, Keamanan: 0%
Lebih dari setengah pemilih di Sumatera (54%) tidak mampu menyebutkan ciri-ciri negara demokrasi. Namun bila angka ini dengan angka
50% di bulan Juli 1999 dan 70% pada bulan Januari, sebelumnya, terlihat bahwa para pemilih telah mampu mempertahankan apa yang mereka dapatkan dari kampanye pendidikan pemilih pada tahun tersebut.
Cukup banyak jawaban yang mengaitkan demokrasi dengan bentukbentuk hak politik, yang disebutkan oleh 64% dari mereka yang menjawab, dibandingkan dengan hanya 30% pada bulan Januari 1999.
sumatra
313
11/19/03, 1:34 PM
Rendah
Sedang
Tinggi
Pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi di Sumatera juga
cukup rendah, kendati sedikit lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah
lainnya. Sekitar 60% pemilih di Sumatera dapat mengenali tiga atau
lebih azas demokrasi dalam Indeks Prinsip-Prinsip Demokrasi kami.
Jumlah ini, walaupun terlihat besar, tetapi masih 10 poin lebih rendah
dibandingkan seluruh daerah lain kecuali Kalimantan. Empat atau
lima prinsip dikenali oleh 23% pemilih di Sumatera, sementara 17%
mengetahui enam atau seluruhnya tujuh prinsip itu.
sumatra
314
11/19/03, 1:34 PM
Sumatera 315
Membuat keputusan sendiri
Mengikuti keputusan suami
Tidak tahu
Sekitar 79% pemilih di Sumatera, lebih besar dari angka nasional
(74%), menyatakan bahwa perempuan yang telah menikah harus menentukan pillihannya sendiri. Meskipun demikian, 21% masih tetap
tidak setuju.
sumatra
315
11/19/03, 1:34 PM
Apakah menurut Anda, seluruh partai politik, bahkan juga partai yang tidak
disukai banyak orang, boleh diijinkan untuk mengadakan acara kumpul-kumpul,
pidato atau rapat partai di daerah anda? [Q.84, base 105]
Ya
Tidak
Duapertiga pemilih di Sumatera (65%) bisa menerima diadakannya
rapat umum oleh partai yang kurang disukai (dibandingkan dengan
57% secara nasional). Jumlah ini sebetulnya lebih rendah daripada
angka 79% yang tercatat pada bulan Juli 1999, namun lebih baik
daripada 50% pada bulan Januari tahun yang sama, suatu indikasi dari
keberhasilan kegiatan pendidikan warga negara pada tahun itu.
sumatra
316
11/19/03, 1:34 PM
Sumatera 317
Toleransi Politik:
Calon dari Kelompok yang Sering Diperlakukan
Diskriminatif
Untuk lembaga perwakilan manapun, apakah Anda pernah terpikir untuk memberikan suara untuk: Seorang perempuan? Seorang keturunan Cina? Eks tapol?
[Q.76, base 105]
Perempuan Keturunan Mantan
Cina tahanan politik
Lebih dari setengah (53%) pemilih di Sumatera bersedia memberikan
suara pada seorang perempuan (dibandingkan dengan 46% angka ratarata nasional). Meskipun demikian, sikap toleran ini tidak berlaku pada
calon keturunan Cina (5%) atau bekas tahanan politik (4%).
sumatra
317
11/19/03, 1:34 PM
Menurut Anda, masalah terbesar apakah yang sedang dihadapi oleh kaum perempuan di daerah ini? [Q. 88]
• Pendidikan:
• Hak-hak perempuan:
• Perkosaan:
• Kekerasan dalam rumah tangga:
• Masalah keluaraga:
• Terlalu bebas:
• Pelacuran:
• Lainnya:
• Tak ada masalah/tidak tahu:
41%
8%
7%
6%
6%
5%
5%
5%
6%
44%
Pendapat para pemilih di Sumatera berkenaan dengan isu-isu perempuan dan politik jender cenderung mengikuti tren nasional. Kemiskinan dianggap sebagai isu yang paling utama bagi kaum perempuan
(41%), yang lainnya adalah pendidikan (8%), hak-hak perempuan (7%),
perkosaan (6%), kekerasan dalam rumah tangga (6%), serta isu-isu lainnya. Sekitar 44% menyatakan perempuan tidak memiliki masalah.
sumatra
318
11/19/03, 1:34 PM
Sumatera 319
Beberapa orang mengatakan bahwa perempuan sebagai kelompok punya kebutuhan yang sama sebagaimana halnya kelompok-kelompok agama, tani, ataupun
pengusaha yang mempunyai kepentingannya masing-masing yang bisa disalurkan
dalam politik dan pemilu. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Sangat atau
agak? [Q.89]
Sangat
Agak
Setuju:
sumatra
319
Tidak setuju:
11/19/03, 1:34 PM
Pengaruh Kepentingan Perempuan dalam Keputusan Pemberian Suara
satu calon menyuarakan kebutuhan perempuan sedangkan calon lainnya menyuarakan hal lainnya, calon manakah yang akan Anda pilih? Sangat mendukung atau
agak mendukung? [Q.90]
Sangat
Agak
Kebutuhan
perempuan:
42%
Hal lain: 40%
Potensi dukungan bagi seorang calon yang mengusung isu-isu yang
menyangkut “kepentingan perempuan” kira-kira seperti angka secara
nasional (42%), sementara 40% lebih memilih calon dengan isu-isu
lainnya.
sumatra
320
11/19/03, 1:34 PM
Sumatera 321
Ada beberapa pemikiran yang mungkin dibawa oleh para calon anggota Dewan.
Tolong beritahu saya, apabila ada, pemikiran manakah yang membuat Anda lebih
suka memilih mereka? [Q.91]
Keluarga Berencana
Pinjaman uang untuk membantu perempuan memulai usaha
Melawan kekerasan dalam rumah tangga
Hukum yang melarang perempuan di nomor duakan
Tidak satupun
Isu-isu perempuan cenderung kurang menarik perhatian bagi pemilih
di Sumatera. Hanya pendidikan bagi anak perempuan yang menarik
bagi lebih dari setengah pemilih di Sumatera (54%). Selanjutnya isuisu yang paling menarik adalah keluarga berencana dan pinjaman bagi
usaha kecil milik perempuan (masing-masing menarik bagi 44%).
sumatra
321
11/19/03, 1:34 PM
(Di antara mereka yang menggunakannya 3 hari per minggu atau lebih)
[Q.4/7]
Semua
Pemilih
Sasaran
Sasaran
Pendidikan
Pendidikan
Pemilih
Pemilih
TV
78%
57%
69%
Radio
35%
33%
34%
TV menjangkau 78% pemilih di Sumatera, tetapi jangkauannya lebih
rendah untuk kelompok sasaran pendidikan pemilih (57%) dibandingkan kelompok sasaran pendidikan warga negara (69%). Radio menjangkau sepertiga dari ketiga kelompok ini.
Stasiun TV Pilihan
Stasiun TV manakah yang paling sering Anda tonton? [Q.5]
Semua
Pemilih
Indosiar
RCTI
SCTV
TVRI 1
TVRI stasiun daerah
Trans TV
41%
28%
9%
6%
4%
3%
Sasaran
Sasaran
Pendidikan Pendidikan
Pemilih
Pemilih
33%
45%
23%
26%
7%
5%
6%
7%
8%
4%
3%
3%
Lebih dari empat di antara sepuluh pemirsa (43%) menonton Indosiar,
30% menonton RCTI, dan SCTV menarik bagi 10% pemirsa.
sumatra
322
11/19/03, 1:34 PM
Sumatera 323
Semua
Pemilih
RRI Daerah
RRI Programa
Pusat
Papeja FM
Kiss FM
RAU FM
BOSS FM
8%
6%
Sasaran
Pendidikan
Pemilih
13%
12%
Sasaran
Pendidikan
Pemilih
9%
8%
6%
5%
4%
4%
6%
0%
3%
4%
6%
0%
2%
6%
Tak ada stasiun radio yang dianggap menarik oleh lebih dari 8%
pendengar. Stasiun radio paling populer adalah RRI Daerah, dengan
jumlah pendengar 8%. RRI Pusat dan PAPEJA FM masing-masing
6%, Kiss FM 5%, serta RAU FM dan BOSS FM masing-masing 4%.
Dua program dari RRI memiliki jumlah pendengar yang cukup besar
di bagi kelompok sasaran pendidikan pemilih dibandingkan dengan
pemilih secara umum.
sumatra
323
11/19/03, 1:34 PM
Bahasa Pilihan
Tujuh bahasa pilihan
[Q. 1/2/3/28]
Jawa
Indonesia
Batak
Minang
Palembang
Musirawas
Cul
Melayu
Bahasa
Ibu
24%
23%
12%
12%
6%
4%
Mengerti
Memilih
34%
100%
16%
20%
11%
4%
Bisa
membaca
23%
100%
13%
17%
2%
1%
4%
6%
5%
2%
1%
90%
3%
4%
0%
0%
Bahasa Indonesia dimengerti secara luas dan disukai sebagai bahasa
pengantar bagi informasi pendidikan pemilih oleh 90% pemilih. Bahasa Batak (3%) dan Minang (4%) dipilih oleh sejumlah kecil pemilih,
sementara kelompok yang lebih kecil menginginkan informasi dalam
Bahasa Melayu (2%) serta Jawa (1%).
Pada tahun 1999, Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa pengantar
informasi pendidikan pemilih oleh 91% dan digunakan oleh 94% responden.
sumatra
324
11/19/03, 1:34 PM
Sumatera 325
Semua
Pemilih
TV
Ketua RT/RW
Penyelenggara
pemilu lokal
Teman/
keluarga/
tetangga
Radio
Koran
Lainnya/tidak
tahu
45%
42%
21%
Sasaran
Pendidikan
Pemilih
24%
46%
19%
Sasaran
Pendidikan
Pemilih
37%
43%
18%
18%
9%
18%
10%
10%
18%
9%
5%
25%
18%
9%
25%
Informasi mengenai pemilu di Sumatera banyak disebarkan oleh televisi
(45%) dan melalui ketua RT/RW (42%). Sumber lainnya memberikan
kontribusi lebih kecil: termasuk di antaranya penyelenggara pemilu lokal (21%), keluarga, teman, dan tetangga (18%), radio dan surat kabar
(masing-masing 10%). Bagi kelompok sasaran pendidikan pemilih dan
warga negara, ketua RT/RW tetap merupakan sumber pendidikan pemilih yang lebih penting daripada televisi.
sumatra
325
11/19/03, 1:34 PM
Sulawesi 327
Sulawesi
Suasana Daerah
• Arah Negara
dan Pemberian Suara
dan Bahasa
• Bahasa Pilihan
sulawesi
327
11/19/03, 1:39 PM
sulawesi
328
11/19/03, 1:39 PM
Sulawesi 329
Suasana Daerah
Arah Negara
Benar
Salah
Tidak tahu
Masyarakat di Sulawesi memiliki pandangan yang agak lebih positif dibandingkan masyarakat Indonesia pada umumnya: 46% yakin
bahwa Indonesia bergerak menuju ke arah yang benar, sementara 29%
berpendapat sebaliknya, dan seperempatnya (25%) tak yakin. Secara
nasional, 44% yang menyatakan negara bergerak menuju ke arah yang
benar. Pandangan masyarakat Sulawesi ini sebenarnya lebih pesimistis
dibandingkan empat tahun yang lalu; pada bulan Januari dan Juni 1999
terdapat tigaperlima pemilih di daerah ini yang beranggapan bahwa
negara bergerak menuju arah yang benar.
sulawesi
329
11/19/03, 1:39 PM
[Q.32/33] (Jawaban disatukan, disebut oleh 5% responden atau lebih)
Ekonomi
Kerusuhan/
kekerasan
Aceh
Korupsi
Warga Sulawesi melihat bahwa ekonomi merupakan masalah utama di
Indonesia (54%), namun tidak sebesar di tahun 1999, ketika tujuh dari
sepuluh di bulan Januari dan enam dari tujuh di bulan Juli menyebut
ekonomi sebagai satu dari dua masalah utama yang dihadapi negara.
Seperempat pemilih di Sulawesi mengkhawatirkan kekerasan (26%)
dan 19% memprihatinkan masalah Aceh, sementara 10% lainnya
menganggap korupsi sebagai masalah utama.
sulawesi
330
11/19/03, 1:39 PM
Sulawesi 331
Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Prosedur Pemilihan dan
Pemberian Suara
Banyak orang tak tahu kapan pemilihan untuk DPR akan berlangsung. Bulan apa
pemilu itu akan berlangsung? Apakah Anda tahu bahwa selain anggota DPR ada
yang lain yang harus Anda pilih pada hari yang sama? [Q.12/13]
Total
• Presiden
13%
• DPRD/DPRD I/DPRD II 4%
• Wakil Presiden
3%
• Tidak tahu
81%
April 2004
Lain
lain
Tidak tahu
Dalam hal pengetahuan tentang pemilu mendatang, para pemilih di
Sulawesi cenderung sama dengan para pemilih daerah lain. Hanya
13% mengetahui tanggal pelaksanaan pemilu dan 72% tidak yakin
dengan lembaga-lembaga perwakilan yang akan dipilih pada hari
pelaksanaan pemilu.
sulawesi
331
11/19/03, 1:39 PM
dengan Pemilihan DPR yang disebut Dewan Perwakian Daerah, atau DPD. Pernahkah Anda mendengar tentang lembaga ini? JIKA YA: Apa yang pernah Anda
dengar tentang tugas/kerja lembaga baru ini? [Q.14]
• Ya: 34%
– Pernah mendengar tapi tidak tahu apa tugasnya: 24%
– Akan mempertimbangkan perundangan untuk otonomi daerah: 7%
– Komentar lain: 3%
• Tidak: 52%
• Tidak tahu: 14%
Dua pertiga (66%) pemilih di Sulawesi tidak pernah mendengar tentang
DPD atau tidak yakin jika mereka pernah mendengarnya; seperempat
lainnya (24%) pernah mendengar tentang DPD, tapi tidak tahu apa
yang akan dilakukan lembaga itu. Hanya 7% yang mengetahui tentang
tugas lembaga ini.
Para pemilih di Sulawesi termasuk kedalam masyarakat yang cukup
mengetahui bahwa pada pemilihan DPR mendatang masyarakat akan
memilih sebuah partai politik beserta seorang calon legislatif. Namun
demikian, hanya 28% yang mengetahui hal ini, sementara 28% lainnya beranggapan bahwa sistem yang lama, yaitu hanya memilih partai,
masih berlaku, serta terdapat 18% yang tidak yakin.
sulawesi
332
11/19/03, 1:39 PM
Sulawesi 333
Pemilihan Presiden
Menurut Anda, siapakah yang akan memilih presiden mendatang? Apabila tidak
ada calon presiden yang mendapat suara terbanyak, menurut peraturan, bagaimana
langkah selanjutnya? [Q.17/18]
Total
Warga MPR DPR Tidak
tahu
• Yang menang adalah mendapat suara
terbanyak
• melakukan pemilihan berikutnya
• Koalisi Partai
• Mengadakan dialog untuk mengambil
keputusan
• Tidak tahu
27%
26%
16%
1%
1%
29%
Para pemilih di Sulawesi agak sedikit menyadari, dibandingkan pemilih
di daerah lainnya, bahwa mereka akan berkesempatan memilih presiden secara langsung pada pemilihan presiden mendatang. Hanya 53%
yang mengetahui tentang pemilihan presiden, dibandingkan dengan
angka nasional yang mencapai 61%. Terdapat kebingungan tentang
apa yang akan terjadi apabila tak ada calon yang mendapatkan suara
mayoritas, hanya 26% yang menyadari akan adanya pemilihan ulang.
sulawesi
333
11/19/03, 1:39 PM
[Q.24/25]
Pernahkah Anda mendengar tentang Komite Pemilihan Umum, atau
KPU?
Ya, menyeleng- Ya, tapi
garakan
tidak
Pemilu
tahu
Lain
lain
Tidak
Panwaslu?
Ya, mengawasi
Pemilu
sulawesi
334
Ya, tapi
tidak
tahu apa
tugasnya
Lain
lain
Tidak
11/19/03, 1:39 PM
Sulawesi 335
Lebih dari tujuh di antara sepuluh pemilih di Sulawesi (72%) mengetahui bahwa mereka harus mendaftar ulang untuk pemilu mendatang.
Angka ini berada di bawah angka rata-rata nasional yang sebesar 83%.
Pengetahuan pemilih di Sulawesi akan adanya tenggat waktu pendaftaran merupakan cerminan dari angka nasional, dimana hanya lebih
dari empat di antara sepuluh pemilih yang menyadari hal ini.
Hampir delapan dari sepuluh pemilih di Sulawesi (78%) tak pernah
mendengar tentang KPU atau tidak yakin tentang tugas lembaga ini
dan tujuh dari sepuluh (71%) tidak pernah mendengar mengenai Panwaslu atau tidak yakin mengenai apa yang akan dilakukannya. Satu
dari tujuh pemilih mengetahui tentang peran KPU dan satu dari empat
mengetahui tugas Panwaslu.
Jika ada masalah yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pemilu di
daerah anda, apakah Anda tahu kepada siapa Anda dapat mengadu? [Q.22]
Pemerintahan
sulawesi
335
Ketua
RT/RW
KPU
Pemantau/ Polisi
pengawas
Pemilu
DPR/
DPRD
Lain
lain
Tidak ada
jawaban/
tidak tahu
11/19/03, 1:39 PM
Tercatat 13% penduduk Sulawesi yang akan mengadukan permasalahan pemilu pada komisi pemilu lokal. Sekitar 36% akan membawanya
ke “pemerintah” tanpa penjelasan spesifik lebih lanjut, sementara 34%
akan pergi ke ketua RT/RW dan masing-masing 9% akan pergi ke
pemantau pemilu atau pihak kepolisian.
perselisihan mengenai pemilu, apakah Anda tahu siapa yang akan bertanggung
Warga KPU Kepala Polisi
negara
Desa
DPR
Lain
lain
Apabila permasalahan pemilu tak dapat diselesaikan di tingkat lokal,
sekitar 52% pemilih di Sulawesi berpendapat masyarakat harus mengambil alih tanggung jawab itu, sementara 21% beranggapan bahwa
KPU adalah pihak yang berwenang untuk itu.
sulawesi
336
11/19/03, 1:39 PM
Sulawesi 337
Rendah
Sedang
Tinggi
Terlalu sedikit pemilih di Sulawesi yang ditanyakan mengenai ciri-ciri
negara demokrasi untuk dapat menganalisa jawaban yang diperoleh,
karena pertanyaan ini hanya ditanyakan pada seperempat kebutuhan.
Di Sulawesi, pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi
tercatat yang paling rendah dari seluruh daerah dalam survei. Sekitar
73% penduduk di Sulawesi mengenali tiga atau kurang dari tujuh poin
dalam Indeks Prinsip-Prinsip Negara Demokratis sebagai bagian dari
demokrasi. Di antara sisanya, 11% mengenali empat atau lima prinsip,
sementara 16% mengenali enam atau ketujuh prinsip tersebut.
sulawesi
337
11/19/03, 1:39 PM
Membuat keputusan sendiri
Mengikuti suami
Tidak tahu
Sekitar 63% penduduk di Sulawesi berpendapat perempuan Indonesia
harus menentukan pilihan sendiri dalam pemberian suara, tetapi lebih
dari sepertiga (34%) menganggap suami harus menasihati mereka,
persentase yang terhitung lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 24%.
sulawesi
338
11/19/03, 1:39 PM
Sulawesi 339
Apakah menurut Anda, seluruh partai politik, bahkan juga partai yang tidak
disukai banyak orang, boleh diijinkan untuk mengadakan acara kumpulkumpul, pidato atau rapat partai di daerah anda? [Q.84, base 64]
Ya
Tidak
Sulawesi adalah salah satu daerah dengan sikap tidak toleran yangmeningkat semenjak 1999. Hanya empat dari sepuluh pemilih (41%)
medukung diperbolehkannya semua partai mengadakan rapat umum,
angka ini menurun dari angka 53% pada bulan Januari 1999 dan 71%
di bulan Juli pada tahun yang sama. Lebih dari sepertiga (35%) tak bersedia memperbolehkan partai yang tidak disukai untuk mengadakan
pertemuan, angka ini naik dari sebelumnya 21% di awal tahun 1999.
Riset kami terdahulu menunjukkan sikap tidak toleran ini berkaitan
dengan rasa takut akan konflik dengan kekerasan, sebagaimana telah
terjadi di beberapa wilayah Sulawesi.
sulawesi
339
11/19/03, 1:39 PM
Toleransi Politik:
Calon dari Kelompok yang sering Diperlakukan
Diskriminatif
Untuk lembaga perwakilan manapun, apakah Anda pernah terpikir untuk memberikan suara untuk: Seorang perempuan? Seorang keturunan Cina? Eks Tapol?
[Q.76, base 64]
Perempuan
Keturunan
Cina
Mantan tahanan
politik
Sikap tidak toleran terhadap mereka yang berasal dari kelompok yang
sering mendapat perlakuan diskriminatif di Sulawesi juga tampak jelas
dibandingkan daerah lainnya di negara ini. Hanya sepertiga pemilih
di Sulawesi (34%) mempertimbangkan untuk memberikan suaranya
pada perempuan, hanya enam persen (6%) mau mendukung calon dari
keturunan etnis Tionghoa, dan tujuh persen (7%) mendukung bekas
tahanan politik untuk mencalonkan diri.
sulawesi
340
11/19/03, 1:39 PM
Sulawesi 341
Menurut Anda, masalah terbesar apa yang sedang dihadapi perempuan di daerah
ini? [Q.88]
• Masalah keluarga/Kekerasan dalam rumah tangga:
• Pendidikan:
• Perkosaan:
• Hak-Hak perempuan:
• Keluarga Berencana:
• Lainnya:
• Tidak tahu/Tak ada masalah:
26%
17%
9%
5%
5%
4%
9%
52%
Para pemilih di Sulawesi tidak menganggap perempuan memiliki persoalan-persoalan berbeda, dibandingkan dengan para pemilih di daerah
lainnya. Lebih dari setengah pemilih di daerah ini (52%) tidak yakin atau
tidak merasa perempuan memiliki permasalahan. Seperempat pemilih
(25%) mengungkapkan kemiskinan sebagai masalah utama yang dihadapi perempuan, 17% menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga dan
sembilan persen (9%) menyebutkan pendidikan.
sulawesi
341
11/19/03, 1:39 PM
Beberapa orang mengatakan bahwa perempuan sebagai kelompok punya kebutuhan
yang sama sebagaimana halnya kelompok agama, tani, ataupun pengusaha yang
mempunyai kepentingannya masing-masing, yang harus
disalurkan di dalam politik dan pemilu.
Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Sangat atau agak? [Q.89]
Sangat
Agak
Setuju: 61%
Tidak
setuju: 21%
Meskipun tingkat pengetahuan terhadap persoalan-persoalan khusus
perempuan cenderung rendah, tetapi jumlah pemilih yang mendukung
diangkatnya isu-isu jender dalam politik secara umum hampir sama
dengan para pemilih di tingkat nasional. Enam dari sepuluh pemilih
di Sulawesi(61%) memandang kaum perempuan sebagai kelompok
kepentingan politik yang penting, termasuk di dalamnya 36% yang
merasa sangat setuju bahwa kepentingan perempuan harus disalurkan
melalui jalur politik.
sulawesi
342
11/19/03, 1:39 PM
Sulawesi 343
Pemberian Suara
Apabila ada dua orang dengan kemampuan sama menjadi calon anggota DPR,
tetapi satu calon menyuarakan kebutuhan perempuan sedangkan calon lainnya menyuarakan hal lainnya, calon manakah yang akan Anda pilih? Sangat mendukung
atau agak mendukung? [Q.90]
Sangat
Agak
Kebutuhan
perempuan: 47%
Hal lain: 22%
Hampir separuh pemilih di Sulawesi (47%) mau memilih calon yang
menitikberatkan perjuangannya pada isu-isu perempuan, sementara
22% merasa lebih suka mendukung calon yang memperjuangkan isuisu lainnya. Hal ini dapat dibandingkan dengan angka yang hampir
berimbang yang dicapai di tingkat nasional (40% mendukung calon
yang mengangkat isu-isu perempuan, 38% isu-isu lainnya).
sulawesi
343
11/19/03, 1:39 PM
Ada beberapa pemikiran yang mungkin dibawa oleh para calon anggota Dewan.
Tolong beritahu saya, apabila ada, pemikiran manakah yang membuat Anda lebih
suka memilih mereka? [Q.91]
Keluarga Berencana
Pinjaman uang untuk membantu perempuan memulai usaha
Melawan kekerasan dalam rumah tangga
Hukum yang melarang perempuan di nomor duakan
Tidak satupun
Namun demikian, tak ada isu-isu perempuan yang dianggap cukup
menarik untuk mendorong mayoritas pemilih di Sulawesi mendukung
calon yang mengusung isu-isu tersebut. Empat puluh lima persen merasa pendidikan lebih tinggi untuk kaum perempuan sebagai hal yang
penting, tetapi tak ada isu lain yang bisa menarik lebih dari sepertiga
pemilih di Sulawesi. Keluarga Berencana, hal paling menarik kedua
dalam skala nasional, hanya menempati posisi ketiga di Sulawesi, yaitu
sebesar 33%.
sulawesi
344
11/19/03, 1:39 PM
Sulawesi 345
Berapa hari dalam seminggu Anda menonton TV/mendengarkan radio/membaca
suratkabar? (Di antara mereka yang menggunakannya 3 hari per minggu atau
lebih) [Q.4/7]
Semua
Pemilih
TV
Radio
59%
37%
Sasaran
pendidikan
pemilih
39%
24%
Sasaran
pendidikan
warga
53%
33%
TV menjangkau wilayah yang cukup luas di Sulawesi (59%), walau
masih terhitung sedikit lebih rendah dibandingkan secara nasional.
Radio menjangkau lebih sedikit orang (24%). Relatif sedikit sasaran
pendidikan pemilih yang terjangkau TV (39%) atau radio (24%), yang
menggarisbawahi pentingnya pendidikan pemilih melalui komunikasi
antar individu bagi kelompok ini. Profil media untuk sasaran pendidikan warga negara cenderung sama seperti untuk keseluruhan daerah.
sulawesi
345
11/19/03, 1:39 PM
Stasiun TV Pilihan
Stasiun TV manakah yang paling sering Anda tonton?
[Q.5, base 108]
Semua
Pemilih
Indosiar
RCTI
TVRI 1
Trans TV
SCTV
Metro TV
32%
28%
10%
6%
4%
4%
Sasaran
pendidikan
pemilih
28%
24%
9%
10%
4%
0%
Sasaran
pendidikan
warga
32%
25%
12%
6%
4%
2%
Stasiun TV Indosiar dianggap palin menarik bagi sejumlah pemirsa
TV di Sulawesi (36%), sementara pemirsa lain memilih RCTI (28%)
dan TVRI I (11%).
Semua
Pemilih
RRI Daerah
Sion Tomohon
Poliyama
43%
7%
7%
Sasaran
pendidikan
pemilih
44%
8%
4%
Sasaran
pendidikan
warga
46%
7%
5%
RRI Daerah mendominasi pasar radio di Sulawesi (43%); Tak ada radio stasiun lain yang mampu menarik perhatian lebih dari angka 7%
seperti yang diperoleh oleh stasiun radio seperti Sion Tomohon dan
Poliyama.
sulawesi
346
11/19/03, 1:39 PM
Sulawesi 347
Bahasa Pilihan
Sembilan Bahasa Pilihan
[Q.1/2/3/28]
Indonesia
Bugis
Gorontalo
Toraja
Konjo
Makasar
Sangir
Kaledupa
Manado
Bahasa
Ibu
25%
19%
8%
8%
7%
5%
5%
5%
5%
Mengerti
96%
29%
16%
10%
7%
11%
6%
6%
15%
Bisa
membaca
84%
12%
10%
4%
4%
5%
3%
0%
11%
Memilih
72%
10%
2%
2%
3%
1%
4%
0%
3%
Bahasa Indonesia dimengerti oleh 96% masyarakat di daerah ini dan
dipilih oleh 72% sebagai bahasa pengantar bagi informasi pendidikan
pemilih. Terdapat 28% yang menginginkan bahasa lain sebagai pengantar: sekitar 10% lebih menyukai Bahasa Bugis, 4% Bahasa Sangir,
dan 3% Bahasa Konjo dan Manado. Sulawesi merupakan daerah dengan keragaman bahasa terbesar.
sulawesi
347
11/19/03, 1:39 PM
Semua
Pemilih
TV
Ketua RT/RW
Kepala Desa
Radio
Teman/
Keluarga/
Tetangga
Koran
Pemilu Lokal
Lain-lain/
Tidak tahu
44%
36%
23%
18%
14%
Sasaran
pendidikan
pemilih
28%
43%
22%
10%
15%
Sasaran
pendidikan
warga
40%
38%
23%
15%
14%
9%
8%
19%
5%
7%
16%
5%
9%
22%
Sejumlah pemilih di Sulawesi (44%) memperoleh informasi pemilu dari
televisi. Selain TV, 36% pemilih di Sulawesi mengandalkan ketua RT/
RW mereka untuk mendapatkan informasi, 23% mendapatkannya dari
kepala desa, 18% dari radio dan 14% dari keluarga dan teman. Meskipun demikian, fungsi media informasi berbeda untuk setiap kelompok
sasaran. Ketua RT/RW (43%) lebih penting bagi sasaran pendidikan
pemilih daripada TV (28%), sementara bagi kelompok sasaran pendidikan warga negara, angka persentasenya masing-masing hampir sama
(38% ketua RT/RW dan 40% TV).
sulawesi
348
11/19/03, 1:39 PM

Demokrasi di Indonesia

Transcription

Similar documents

Kekerasan Terhadap Perempuan Adat, Baik Tua dan Muda: Sebuah

Quick Facts KPWKM - Kementerian Pembangunan Wanita

daftar istilah dan glosari yang telah terbit sejak 1995

RESISTENSI SANG LIYAN - Diponegoro University | Institutional

Perang sipil yang terus terang dan blak-blakan lebih baik

Berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan

putih cantik, hitam jelek

Ical Ajak Agung Bergabung Lagi

HUBUNGAN PENGETAHUAN KESEHATAN GIGI TERHADAP DMF

Unduh Khazanah Kearsipan November 2014

republika - Mirror UNPAD