J - Aceh Books
Transcription
J - Aceh Books
0060 1656 J tv - v; Milik Depdikbud Tidak Diperdagangkan REVOLUSI NASIONAL DI TINGKAT LOKAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL JAKARTA 1989 2794 REVOLUSI NASIONAL DI TINGKAT LOKAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL JAKARTA 1989 SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa. Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut. Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini. Jakarta, Desember 1989 Direktur Jenderal Kebudayaan, Drs. GBPH. Poeger NIP. 130 204 562 iii DAFTAR ISI Halaman SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN v DAFTAR ISI REVOLUSI INDONESIA DAN PERGOLAKAN SOSIAL DI DELANGGU (Oleh: Suyatno) vii 1 PERANG CUMBOK DI ACEH TAHUN 1945 (Oleh: RatnaR.) DUNIA GRAYAK DAN REVOLUSI LOKAL (Oleh: Ryadi Gunawan) -9 REVOLUSI SOSIAL PIHAK KIRI 1946 DI SERDANG (Oleh: Tengku Lukman Sinar) 48 KEGIATAN PEMUDA MINYAK PADA AWAL PROKLAMASI (Oleh: Darto Harnoko) 104 KAUM ADAT DAN REVOLUSI DEWAN PERWAKILAN NEGERI DI AWAL PROKLAMASI (Oleh: J.R. Chaniago) PERANG KEMERDEKAAN DI SUMATERA UTARA: MOTIVASI UNTUK BERPERANSERTA RAKYAT (Oleh: Payung Bangun) l4 l -° 140 vu F REVOLUSI INDONESIA DAN PERGOLAKAN SOSIAL DI DELANGGU (Oleh; Suyatno) Pendahuluan Perubahan yang fundamental di dalam masyarakat Indonesia sangat terasa sekali pada saat setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Revolusi Indonesia yang mencakup periode 1945-1950 adalah revolusi yang anti kolonial. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kolonialisme dipandang sebagai penghambat jalannya revolusi. Perubahan yang fundamental tersebut disertai timbulnya pergolakan-pergolakan sosial, yang dalam beberapa kasus di daerah-daerah di Indonesia merupakan suatu revolusi sosial. Perubahan yang fundamental ini tampak pada perubahan struktur sosial dan politik, dan struktur kolonial dan feodal ke struktur masyarakat yang bercorak republik. Pergolakan-pergolakan sosial ini sering merupakan suatu proses waktu yang singkat dengan gerakan radikal yang intensif, misalnya keganasan, penculikan, pembunuhan dan lain sebagai1 nya. Kadangkala pergolakan sosial itu berjalan dalam proses waktu yang lama. Dalam konteks Revolusi Indonesia ini. pergolakan-pergolakan sosial ini timbul karena terjadinya transformasi sosial dan pohtik yang secara mendadak, dan erat dengan nilainilai Revolusi Indonesia, seperti anti kolonialisme, anti feodalisme, patriotisme, nasionalisme, radikalisme, idealisme, dan heroisme. Revolusi Indonesia adalah revolusi nasional yang menghasilkan kemerdekaan dan pembentukan bangsa. Oleh sebab itu anti kolonialisme men.iadi suatu kehidunan politik yang menyeluruh bagi bangsa Indonesia.1 Drama awal Revolusi Indonesia merupakan perjuangan antara Indonesia dan Belanda, yang merupakan bagian dari pembebasan nasional bagi bangsa Indonesia yang telah berhasil mencapai kemerdekaan dan membentuk bangsa yang baru Pembebasan nasional di Indonesia, seperti di negara-negara lain. disertai oleh dengan "perang pembebasan nasional" yang di Indonesia lebih dikenal dengan nama Perang Kemerdekaan Indonesia. Pergolakan-pergolakan sosial yang terjadi di daerah-daerah, seperti di Delanggu yang terjadi pada tahun 194S sebenarnya ditimbulkan oleh transformasi sosial dan politik di tingkat lokal pada masa Revolusi Indonesia 1945-1950. Makalah yang disajikan ini akan membahas respon masyarakat lokal terhadap Proklamasi Kemerdekaan dan konflik sosial di tingkat lokal dalam konteks Revolusi Indonesia. Delanggu pada Awal Revolusi Status administratif daerah Delanggu sebelum kemerdekaan merupakan distrik (kawedanan) yang terdiri dari lima onder distrik (kecamatan). Pada masa Revolusi Kemerdekaan. 19451950 daerah Delanggu masih meneruskan statusnya sebagai kawedanan. Pada masa penjajahan Belanda daerah Delanggu ini, seperti distrik-distrik lain di Kabupaten Klaten dijadikan daerah perkebunan-perkebunan tebu, tembakau dan indigo. Di Kabu: paten Klaten, termasuk distrik Delanggu ini, ada 35 perusahaan perkebunan milik orang-orang Belanda pada tahun 1915 . Pengaruh dan kegiatan perusahaan-penibdha^n ini terhadap para petani adalah adanya aneka ragam keria wajib yang memberatkan mereka. Oleh sebab itu sering timbul keresahan sosial di lingkungan petani ini. Selama tahun 1919-1920. Dr. Tjipto Mangunkusumo atas nama Sarekat Hindia menjalankan aksi dan kegiatan revolusioner di desa-desa daerah Delanggu dan berhasil menghsut para petani menolak kerja wajib. Pada bulan April 1920 sekitar 2200 petani menghadiri rapat Sarekat Hindia di Delanggu mendengarkan pidato Haji Misbach untuk menentang pemerintahan kolonial.J Tradisi pergolakan sosial di Delanggu ini muncul kembali pada masa revolusi, terutama pergolakan sosia! yang terjadi pada tahun 1948. Sejak bulan-bulan pertama dan pada Revolusi Kemerdekaan, kepemimpinan revolusioner lokal di Delanggu tampak lebih condong ke aliran komunis. Buruh-buruh dari perkebunan kapas dan rami (rosela). pabrik karung goni tetap menjalankan kewajibannya sebagai buruh setelah Proklamasi Kemerdekaan. Para buruh ini kemudian masuk ke dalam Barisan Buruh Indonesia (B.B.L). B.B.I. Cabang Delanggu ini dibentuk setelah B.B.I. Surakarta didirikan pada bulan Oktober 1945. dan ini merupakan tindakan setelah B.B.I. Pusat didirikan di Jakarta pada bulan September 1945 oleh kelompok Pemuda Menteng 31 Jakarta. B.B.I. Karesidenan Surakarta ini di bawah pimpinan Aliman. seorang komunis muda yang erat hubungannya dengan tokoh-tokoh komunis sebelum Perang Dunia II. seperti Ahmad Dasuki Djuwardi dan Sujono. Di Delanggu B.B.I. merupakan kekuatan sosial yang kuat pada awal revolusi, B.B.I. Delanggu. seperti B.B.I. Surakarta juga membentuk Lasykar Buruh Indonesia (L.B.L). Dalam perkembangannya yang kemudian L.B.I. Surakarta ini dinamakan L.B.I. Divisi VIII yang terdiri dari 5 resimen. Kekuatan sosial lain adalah Hizbullah, suatu organisasi pemuda Islam yang 3 dibentuk pada masa pendudukan Jepang yang masih tetap kuat pada awal revolusi. Hizbullah daerah Delanggu ini. seperti daerah-daerah lain di Jawa di bawah naungan Masyumi. Badanbadan perjuangan yang lain di samping L.B.I. dan Hizbullah yaitu Lasykar Rakyat dan Barisan Pemberontakan Republik Indonesia (B.P.R.I.J. B.P.R.I. berpusat di Surabaya dan di bawah pimpinan Bung Tomo. seorang pemuda revolusioner yang memimpin kaum pemuda Surabaya melawan Inggris pada akhir tahun 1945. Pertempuran bulan September 1945 di Surabaya antara para pejuang R.I. melawan tentara Inggris mendorong badan-badan perjuangan di Delanggu mengirimkan para anggotanya ke Surabaya untuk membantu kaum pemuda Surabaya. Untuk menjalankan Pemerintahan Republik, seperti daerah-daerah lain di Jawa. Komite Nasional Indonesia Daerah (K.N.I.D) dibentuk pula di Delanggu. Di tingkat Pusat Komite Nasional Indonesia Pusat (K.N.I.P.) atas dasar keputusar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (P.P.K.I.). yang keputusonnya diumumkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 22 Agustus 1945. Dan K.N.I.P. ini baru dilantik oleh presiden pada tanggal 29 Agustus. K.N.I.D. Surakarta dibentuk pada bulan September yang diketuai oleh Sumodiningrat. seorang bangsawan Kasunanan lulusan Fakultas Hukum. Leiden. Sumodiningrat pernah menjadi perwira Pembela Tanah Air (PETA) pada masa pendudukan Jepang KNID merupakan badan yang mempunyai anggota-anggota dari berbagai aliran dan kelompok sosial di dalam masyarakat. Para petani di Klaten, termasuk petani-petani di daerah Delanggu masuk ke dalam organisasi Barisan Tani Indonesia (B.T.I.) yang berdiri pada bulan Desember 1945. Kemudian pada pertengahan 1946 berdiri pula organisasi petani Islam yang disebut Sarekat Tani Islam Indonesia (S.T.I.L). Dalam kerangka organisasi yang lebih luas B.T.I. ini bernaung di bawah P.K.I. sedang S.T.I.I. di bawah naungan Masyumi. 4 Timbulnya anekaragam badan perjuangan dan organisasiorganisasi politik di Delanggu ini menciptakan suatu polarisasi horizontal yang menjadi sangat tajam perbedaan sosial dan politiknya, terutama pada pergolakan sosial tahun 1948. Konflik Sosial dan Politik Dua minggu setelah Kabinet Hatta terbentuk, Maruto Darusman. seorang yang berorientasi kepada ideologi Marxist dan pernah menjadi anggota Perhimpunan Indonesia tahun 1932, sebagai ketua Sarbupri (Sarekat Buruh Perkebunan Seluruh Indonesia) membuka konperensi nasional Sarbupri di Delanggu pada tanggal 1 7 Pebruari 1948. 4 Konperensi ini dihadiri oleh wakil-wakil Sobsi (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). B.T.I. dan cabang-cabang Sarbupri. termasuk Sarbupri cabang Delanggu. Konperensi ini bertujuan memperkuat kesatuan kaum tani dan kaum buruh Konperensi memutuskan bahwa Sarbupri akan membantu program-program B.T.I. terutama perjuangannya dalam menghapuskan hak konversi atas tanah untuk perkebunan. Setelah Pemerintahan Republik berdiri tanah konversi merupakan problem dalam penyusunan undang-undang agraria. Beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan organisasiorganisasi politi telah mengadakan aksi tuntutan untuk menghapuskan tanah konversi ini dan kemudian dijadikan hak milik perseorangan. Pada bulan Desember 1945 tuntutan penghapusan hak konversi ini dimulai oleh gerakan B.T.I. dengan kongres pertamanya di Sragen. Kemudian B.T.I. daerah Klaten mengikuti aksi B.T.I. Cabang Sragen tersebut pada permulaan 1946. Pada akhirnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang no. 13, tahun 1948, maka hak konversi dihapuskan dan tanah konversi dihubungkan dengan tanah yang sejak permulaannya di bawah hak konversi.5 Ada dua macam tanah konversi yaitu tanah konversi glebagan dan tanah konversi terus-menerus, 5 Tanah konversi yang pertama untuk tanaman tebu dan tembakau, sedang tanah konversi yang kedua untuk tanaman karet, teh. Tanah konversi glebagan ini dibagikan kepada para petani yang tidak memiliki tanah pertanian. Pelaksanaan U.U. no. 13, 1948 tidak memuaskan B.T.I. karena sebagian besar para petani tidak memperoleh pembagian tanah konversi glebagan. Situasi ini mendorong B.T.I. memprogandakan aksi untuk membagi tanah bengkok (tanah sebagai gaji pegawai desa) dan tanah kas desa (tanah milik pemerintahan desa). Agaknya kongres bulan Pebruari ini mengilhami Saruapri Cabang Delanggu dalam perjuangannya atas nama kaum buruh. Gondowidjojo. salah seorang staf pimpinan Pabrik Karung Goni Delanggu. 1945-1949 menjelaskan bahwa Sarbupri Cabang Delanggu sebagian besar para anggotanya adalah buruh-buruh perkebunan kapas, perkebunan rami dan Pabrik Karung Goni.6 Kegiatan utama Sarbupri Cabang Delanggu setelah kongres 17 Pebruari ini adalah kampanyenya agar Badan Tekstil Negara (B.T.N.) menaikkan upah buruh dan membagikan jatah beras dan bahan pakaian bagi buruh-buruh serta keluarganya Sejak tanggal 26 Pebruari kampanye Sarbupri mendapat dukungan kuat dari Sobsi. Front Demokrasi Rakyat (F.D.R.) suatu organisasi di bawah kepemimpinan P.K.I. dengan programnya yang sistematik dalam bidang ekonomi, sesungguhnya tertarik kepada program Sarbupri. misalnya tuntutan FDR. tentang waktu kerja bagi para buruh dengan maksimal 8 jam per hari." Program ini sangat erat dengan program Sarbupri. Program ekonomi FDR menjadi tema utama dai; berbagai rapat di desa-desa untuk memperoleh dukungan massa dalam beroposisi terhadap Pemerintahan Kabinet Hatta. Pada bulan April 1948 seksi propaganda F.D.R. Surakarta mulai mengadakan pertemuan-pertemuan massa pedesaan untuk menjelaskan program-programnya kepada petani-petani. Pada bulan Mei 1948 F.D.R. Surakarta mendorong Sarbupri Delanggu melakukan pemogokan dengan harapan bahwa 6 situasi semacam itu F.D.R. dapat mencapai tujuan politiknya di tingkat nasional. Pemogokan-pemogokan pertama diperintahkan oleh ketua Sarbupri Delanggu pada minggu pertama bulan Mei. Kemudian pemogokan i berlangsung terus hingga bulan Juli. Aksi mogok buruh-buruh ini dijalankan melalui tiga cara yaitu: 1. 2. 3. mogok lambat kerja mogok tidak bekerja sama sekali secara umum. namun mereka hadir di tempat kerja mogok secara regu atau kelompok Pada permulaan bulan Juli pertemuan-pertemuan telah diselenggarakan oleh B.T.N. dan Sarbupri, unti k memecahkan masalah pemogokkan tersebut. Tiga pertemuan telah diselenggarakan di kantor pusat B.T.N. di Surakarta, di kantor Sarbupri Delanggu dan di ibukota R.I. Yogyakarta. Pertemuan-pertemuan ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Sobsi dan Perbuts (Persatuan Buruh Tenun Seluruh Indonesia) dan B.T.N. Pembicaraan dalam pertemuan tersebut dipusatkan pada tuntutan Sarbupri atas nama para buruh, terutama tentang kenaikan, upah buruh, pembagian beras dan bahan pakaian. Ternyata pihak B.T.N: tidak menerima segala tuntutan Sarbupri ini. dalam hal ini B.T.N. menawarkan rencananya yaitu pertama. B.T.N. akan membagikan bahan pakaian® 3 meter untuk setiap buruh tetap, sebagai jatah mereka tahun 1947. B.T.N. akan memberikan beras juga kepada setiap buruh, tetapi tidak kepada keluarganya. Sobsi dan Sarbupri menolak tawaran B.T.N. ini. Tidak dapat dihindari adanya ketegangan politik antara B.T.N. dan Sarbupri. Lembaga Buruh dan Tani (L.B.T.) Delanggu, suatu badan yang dibentuk oleh B.T.I. dan Sobsi. dan berfungsi menangani berbagai permasalahan dari para buruh dan petani makin lebih intensif mencampuri hubungan B.T.N. dan Sarbupri, yang kenyataannya lebih mempertajam situasi politik. Pada tanggal 14 Juni 1948 L.B.T. mengirimkan surat kepada B.T.N. di Surakarta dengan tiga tuntutan, yaitu: 1. skala 7 gaji yang baru bagi buruh perkebunan; 2. distribusi bahan pakaian bagi para buruh, dan 3. pembagian beras untuk setiap buruh dan keluarganya.8 Komite Kesatuan Aksi Delanggu yang telah didirikan oleh para pemimpin B.T.I. dan Sarbupri pada bulan Pebruari 1948, tampak sangat kuat di bawah pengaruh Sobsi. telah menyelenggarakan rapat pada tanggal 15 Juni 1948. 9 Rapat ini dihadiri oleh wakil-wakil dari 7 cabang Komite Kesatuan Aksi Delanggu. Rapat membahas soal bagaimana mempercepat jawaban B.T.N. terhadap tuntutan Sarbupri. Lembaga buruh dan tani yang hadir dalam rapat 15 Juni itu mengajukan tuntutan agar perundingan segera dilaksanakan antara B.T.N. dan Sarbupri." Tuntutan L.B.T. ini berhasil dan rapat diselenggarakan dari tanggal 17 hingga 19 Juni di Delanggu. Perundingan ini mengalami kemacetan karena B.T.N. tidak memenuhi tuntutan dari L.B.T. terutama soal distribusi beras dan bahan pakaian bagi keluarga buruh. 1 ] Menteri Kemakmuran dan Menteri Urusan Perburuhan dan Sosial yang hadir pada perundingan 17 Juni ini mengusulkan agar pembicaraan masalah tuntutan Sarbupri ditangani oleh Menteri Kemakmuran, dengan alasan bahwa B.T.N. di bawah kekuasaan Kernenterian Kemakmuran. Usul kedua Menteri ini diterima oleh L.B.T. dan B.T.N. Pada tanggal 19 Juni Menteri Kemakmuran mengirimkan jawaban terhadap tuntutan Sarbupri dan L.B.T. yang isinya sebagai berikut: Menteri hanya akan memberikan tekstil kepada sejumlah 8.823 orang buruh dan buruh musiman tidak mendapat pembagian tersebut. Sedang pihak L.B.T. tetap menuntut pembagian tekstil untuk 13.872 orang buruh dari 7 daerah perkebunan. 12 Pada akhirnya ketegangan antara B.T.N. dan L.B.T. tidak dihindari. Pada tanggal 20 Juni 1948, L.B.T. mengadakan rapat umum dengan buruh-buruh yang jumlahnya sekitar 8.000 orang. Pada tanggal 23 Juni pemogokkan diteruskan kembali oleh lebih dari 15.000 orang buruh. Mereka menempatkan bendera-bendera merah di perkebunan lokasi perkebunan kapas dan rami 8 dan lokasi pabrik, yang menyatakan bahwa tak seorang pun diperbolehkan meneruskan pekerjaan. 13 Pada tanggal 26 Juni ketika beberapa anggota Sarekat Tani Islam Indonesia (S.T.1.1.) bekerja di perkebunan kapas telah diserang oleh para pemogok. Sarbupri mengecam tindakan orang-orang S.T.I.I. ini di mana mereka berusaha akan menggantikan buruh-buruh yang sedang mogok. S.T.I.I.. sebagai kekuatan sosial petani Islam, seperti halnya Sarbupri tidak dapat dilepaskan dengan kekuatan Sosial Islam yang lain. Apabila Sarbupri berafiliasi dengan Sobsi, P.K.I.. L.B.T.. B.T.I. dan Perbutsi, maka S.T.I.I. berafiliasi dengan Masyumi dan Hizbullah. Bahkan Sarbupri dalam konteks politik yang lebih luas lagi didukung oleh F.D.R. dan Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) Konflik sosial antara S.T.I.I. dan Sarbupri yang berpangkal dari soal pemogokan berubah menjadi suatu konflik aliran S.T.I.I. yang cenderung mendukung Pemerintah Kabinet Hatta telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian negara, yaitu: 1. membentuk Panitia Tanah dan Tanaman S.T.I.I. yang bertugas mengambil alih pekerjaan buruh-buruh yang mogok di perkebunan-perkebunan selama pemogokan belum diselesaikan: 2. mengadakan penerangan kepada masyarakat umum di daerah Delanggu bahwa pemogokan yang dilaksanakan oleh Sarbupri itu tidak benar, karena akan merugikan negara. Sebagai jawaban politik terhadap aksi S.T.I.I. ini. Komite Kesatuan Aksi Delanggu dan L.B.T. menyebarkan pamfletpamflet di perkebunan pabrik, tempat umum yang isinya sebagai berikut: Kaum pemogok bukanlah pemberontak, jangan menganggu kita yang sedang mogok, alangkah baiknya apabila polisi dan tentara membantu kita lA Pamflet-pamflet ini ternyata lebih memanaskan situasi politik. Beberapa kompi dari Divisi Sih wangi yang ada di Delanggu, yang baru tiba dari Jawa Barat untuk memasuki wilayah R.L menurut perjanjian Renville dianggap oleh F.D.R. akan mengganggu kaum pemogok. Sebe- 9 narnya kedatangan Divisi Siliwangi di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada awal 1948 karena tekanan Belanda untuk memasuki wilayah R.I. atas dasar perjanjian Renville. Jadi tidak ada hubungannya dengan masalah pemogokan Delanggu mengenai penempatan kompi Siliwangi di daerah Delanggu ini. Pada tanggal 10 Juli 1948 terjadilah pertempuran kecil antara S.T.I.I. yang sedang bekerja mengambil alih pekerjaan kaum pemogok dan kaum pemogok yang bersenjata. Pada peristiwa ini Pesindo dan FDR terlibat langsung membantu kaum pemogok, sed. - kompi Siliwangi atas pertimbangan terhadap keselamatan paia anggota S.T.I.I. berusaha membubarkan kaum pemogok yang sedang melakukan teror terhadap orang-orang S.T.I.I. Badan Pekerja K.N.I.P. Sementara peristiwa 10 Juli berlangsung, Badan Pekerja K.N.I.P. mengadakan sidang yang telah dimulai tanggal 9 Juli dan baru berakhir tanggal 10 Juli. Sidang yang membahas masalah pemogokan Delanggu telah gagal, terutama karena tuntutan wakil-wakil dari F.D.R. Sobsi dan L.B.T. seperti tuntutan Sarbupri yang pernah diajukan kepada B.T.N. tidak terpenuhi. Atas usul-usul dari wakil-wakil Masyumi, P.N.I. dan Partai Kristen maka dianjurkan agar pihak Sobsi dan B.T.I. mengadakan pertemuan lagi dengan B.T.N. di Yogyakarta. Pada akhirnya Pemerintahan Kabinet Hatta menyelenggarakan rapat khusus dengan anggota-anggota K.N.I.P. wakil-wakil B.T.N. dan L.B.T. Delanggu. Dalam pertemuan ini telah dicapai kesepakatan bahwa segala tuntutan kaum pemogok dipenuhi oleh B.T.N. antara lain pembagian bahan pakaian bagi seluruh buruh perkebunan dan pembagian beras bagi keluarga buruh. Pihak L.B.T. juga setuju tentang penundaan untuk penyusunan peraturan upah buruh yang baru. 15 Pada tanggal 16 Juli, sore hari Pemerintahan Kabinet Hatta mengumumkan melalui radio Yogyakarta bahwa semua tuntutan L.B.T. telah diterima oleh Pemerintah, dan semua buruh yang mogok akan mulai bekerja kembali pada tanggal 18 Juli 1948. 10 Pemogokan Delanggu telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Pemerintah. Surat kabar Pacific melaporkan bahwa kerugian yang diderita oleh Pemerintah sebesar Rp. 13.901.050.000. 16 Kerugian ini karena rusaknya perkebunan kapas yang telah terlantar pemeliharaannya selama beberapa bulan. Sebenarnya pemogokan Delanggu tersebut adalah suatu taktik dari F.D.R. sebagai bagian kampanye beroposisi terhadap Kabinet Hatta. Surat kabar Buruh, sebuah surat kabar dari golongan kiri, menjelaskan bahwa pemogokan Delanggu itu dimaksudkan sebagai reaksi terhadap Kabinet Hatta. 17 Program Kabinet Hatta, terutama yang menyangkut soal RERA (Reorganisasi dan Rasionalisasi) bagi badan-badan perjuangan dan kesatuan militer, adalah program yang ditentang oleh P.K.I. dan para organisasi-organisasi pendukungnya, karena program ini sangat bertentangan dengan taktik P.K.I. Kesimpulan Pergolakan sosial di Delanggu timbul karena transformasi sosial yang berjalan sangat cepat yang disertai polarisasi horizontal di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan konflik sosial dan politik yang luas. Konflik yang terjadi bukan saja antara partai-partai politik, tetapi antara keseluruhan organisasi yang berafiliasi dengan partai-partai tersebut. Pada aspek yang lain karena ketidakseimbangan antara dinamika sosial dan politik di lingkungan masyarakat lokal dengan kemampuan Pemerintah Pusat dalam berkomunikasi dengan para pemimpin yang menggerakkan dinamika sosial dan politik tersebut. Akibatnya terjadi kesenjangan antara Pemerintah Pusat dan organisasioie;anisasi massa di tingkat lokla. Keadaan sosial dan politik semacam ini mudah digunakan oleh pihak oposisi, seperti terlihat taktik F.D.R. dalam beroposisi terhadap Kabinet Hatta. Pergolakan sosial di Delanggu merupakan suatu contoh bagaimana proses terjadinya aliran-aliran di dalam masyarakat lokal selama Revolusi Nasional. Kristalisasi pembentukan aliran11 aliran di Delanggu telah menguatkan kedudukan dua kekuatan sosial, yaitu golongan Islam dan golongan kiri. 12 CATATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. John Dunn, Modern Revolutions A n Introduction to the A nalysis of Political Phenomenon (London Gambridge University Press. 1972) halaman 124. Lijst van Particuliere Ondernemingen in Nederlandsch Indie (Batavia Landsdrukkerij. 1915). halaman 206-210. RC Kwantes (ed). De Ontwikelling van de Nationalistische Beweging in Nederlandsch Indie, VoL I (Groningen HD. Tjeenk Willink. 1975). halaman 267. Merdeka. 19 Pebruari 194S. Kementerian Pertanian (ed), Agraria (Djakarta Kantor Pusat Urusan Tam tanpa tahun), halaman 293-95. Wawancara dengan Gondowidjojg. 14 Agustus 1979. Djamal Marsudi. Menyingkap Pemberontakan PKJ dalam Peristiwa Madiun (Djakarta. Merdeka Press, 1966) halaman 4-5. Berkas-berkas Sekitar Peristiwa Solo dan Delanggu. Bende! B.83/7. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Ibid. Ibid. Uraian djalannja perundingan antara delegasi2 Lembaga Buruh dan Tani (LBT dan Badan Tekstil Negara (BTN) di Delanggu pada hari Kamis tanggal 1 "Juni 1948. Bendel B 83/7, ANRI Ibid. Pelaporan Pendek Tentang Kedjadwn penting dalam Karesidenan Laporan Djawatan Kepolisian Negara Surakarta. Juli 1948. Bendel B.4/13. ANRI Ibid. Ibid. Pacific, 23 Agustus 1948. Buruh, 20 Juli 1948. 13 PERANG CUMBOK DI ACEH TAHUN 1945 (Oleh: Ratna R.) Perang itu pecah pada tanggal 4 Desember 1945 di Sigli. ibukota Kabupaten Aceh Pidie antara kelompok ulama kontra kelompok uleebalang Titik persoalan sekitar perebutan senjata milik bangsa Jepang yang berkedudukan di Sigli. Kegagalan TKR untuk memperoleh senjata dari tangan Jepang' ' telah mendorong mereka untuk mengambil langkahlangkah lain yakni dengan cara-cara demonstrasi dengan melibatkan sejumlah rakyat setempat. Di Sigli. untuk mempersiapkan semua rencana ini telah diutus T. Abdullah dan Bachtiar Idham pada awal Desember 1945. Oleh Bachtiar Idham kesempatan ini dipergunakan untuk mengunjungi T.M. Daud Cumbok (uleebalang V Mukim Cumbok) yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya di Lam Meulo lebihkurang 10 km dan Kota Sigli. Dalam acara kunjungan ini tanpa disengaja diceritakan juga maksud kedatangan mereka ke Kota Sigli.' > Berita ini telah menarik perhatian para uleebalang yang berada di Lam Meulo dan telah menimbulkan keinginan untuk 14 dapat memilikinya terlebih dahulu. Kekhawatiran mereka adalah takut kalau-kalau senjata tersebut jatuh ke tangan ulama dan rakyat, karena selama ini cara-cara demonstrasi yang dipakai meskipun merupakan tanggungjawab TKR tetapi selalu di bawah komando ulama. Dua hari sebelum rencana perlucutan senjata dilakukan oleh TKR (5 Desember 1945) Barisan Penjaga Keamanan (BPK) Markas Uloebalang memasuki Kota Sigli. menguasai dan mendudukinya. 3 ) Penduduk setempat yang dianggap sebagai pendukung golongan ulama dihukum, sedangkan orang-orang dari luar kota dilarang memasuki Kota tersebut. 4 ' Perbuatan golongan uleebalang ini menimbulkan reaksi dari pihak ulama, salah satu adalah terselip rasa khawatir bila senjata-senjata yang berada di Sigli jatuh ke tangan uleebalang nantinya mengingat tindakan-tindakan negatif yang pernah dilakukan oleh golongan ini beberapa waktu yang lalu. 5) Bersama-sama rakyat yang memihak, mereka bergerak menuju Kota Sigli dengan perlengkapan senjata dari yang tradisional sampai ke moderen mengepung Kota Sigh yang telah dikuasai oleh tentara BPK uleebalang Kepada para pembesar Jepang yang berada di Sigli diserukan agar senjata-senjata tersebut tidak diserahkan kepada golongan uleebalang, tetapi kepada Pemerintah Republik Indonesia Daerah Aceh. Sampai beberapa lama pihak Jepang tidak dapat mengeluarkan keputusan apapun, sedangkan barisan rakyat yang berada di luar Kota Sigh semakin meningkat jumlahnya Situasi ini mengharuskan asisten residen Aceh T.M.A. Panglima Polem turun tangan untuk menyelesaikannya 'Melalui rapat yang dihadiri juga oleh wakil-wakil dari Jepang, ulama, uleebalang6) ditetapkan persetujuan bulat bahwa senjata-senjata tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia Daerah Aceh. 7) Menurut T.M.A. Panglima Polem, selagi perjanjian tersebut di tandatangani tiba-tiba terdengar suara tembakan dari rumah T. Pakeh Sulaiman uleebalang Pidie.8 * Ternyata ketika pertemuan tersebut sedang berlangsung, rakyat yang berada di pinggiran Kota Sigli semakin mendesak mema15 suki kota melalui Jembatan Benteng dengan teriakan Allahu Akbar, sedangkan di seberang jembatan tentara BPK telah bersiap siaga. Mencegah agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Syamaun Gaharu sebagai Ketua Markas Daerah API TKR memberi tembakan peringatan. Hal itu oleh kedua belah pihak diartikan lain. Golongan ulama mengartikan isyarat tersebut sebagai pertanda kepada pihak BPK untuk melakukan penyerangan terhadap golongan ulama Golongan uleebalang menafsirkannya sebagai tembakan yang terlebih dahulu dilancarkan oleh golongan ulama sehingga golongan uleebalang dengan segera menyerang rakyat. 9 ' Rakyat yang berada di pinggiran Kota Sigli memencar mencari perhndungan sambil melepaskan serangan balasan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 4 Desember 1945. pertanda awalnya Perang Cumbok di Aceh. Tiga hari kemudian pertempuran ini baru dapat diatasi setelah dicapai kesepakatan bersama yang berisi antara lain. penyerahan Kota Sigli beserta senjata-senjata yang telah direbut dari tentara Jepang oleh golongan uleebalang. serta penarikan mundur tentara uleebalang dan rakyat dari Kota Sigli ke tempatnya masing-masing. 10 ' Namun ketetapan ini tidak dipatuhi secara keseluruhan karena ternyata di luar Kota Sigli pertempuran kembali berlangsung, dan senjata-senjata yang diperoleh Markas Uleebalang dari Jepang tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah Aceh.1 ' ' Suasana semakin bertambah parah dengan dibukanya kembali pertemuan oleh Markas Uleebalang di rumah T. Laksamana Umar. Uleebalang Njong di Luengputu pada tanggal 10 Desember 1945. 1 -' Dari hasil pertemuan ini dikeluarkan lagi persetujuan di antara mereka agar bertindak lebih tegas terhadap orang-orang yang menentang gerakan golongan ini. 1 3 ) Malam harinya setelah acara pertemuan tanggal 10 dan 11 Desember tersebut, pasukan Markas Uleebalang memulai penyerangan lagi. terhadap rumah-rumah pemimpin Pemuda Republik Indonesia (PRI) di Lam Meulo. Di antaranya ke rumah Tgk. Zainal 16 Abidin, rumah Hasan Mohammad keluarga Tgk. Umar Tiro dan terhadap rumah Tgk. Sulaiman yang kesemuanya memegang jabatan sebagai bendaharawan, ketua I dan Ketua Badan Keamanan Pemuda Republik Indonesia Lam Meulo. 1 4 ' Di Samarinda pada tanggal 11 Desember T. Ma ali melakukan penyerangan terhadap markas besar PUSA di Garut (Garut terletak lebih kurang 8 km dari Kota Sigh, termasuk wilayah kekuasaan Uleebalang Samarinda). 1 "'. Penyerangan itu terhenti karena dari Sigh datang missi perdamaian di bawah pimpinan T. Chik M. Said, asisten residen Aceh Utara.1 6 ' Dari Lam Meulo gerakan T. Mohammad Daud Cumbok meluas sampai ke Meutareum (sekitar 7 km dari Lam Meulo) yang memiliki Sekolah Dasar Islam dan tempat pemusatan para ulama serta aktivitas PRI yang telah terusir dari Lam Meulo. 1 7 ' Selanjutnya menembaki kampung-kampung yang terdapat di sekitar Leungputu serta menyerang gedung sekolah agama dan Kantor Kehakiman di Titeu. 18 ' Menghadapi perbuatan Markas Uleebalang ini. golongan ulama dan pemudanya menetapkan untuk membentuk Badan Perjuangan Rakyat yang bernama Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) pada tanggal 22 Desember di Garut. Pidie. 1 9 ' Organisasi ini bertujuan mengkonsohdasi barisan rakyat yang ada di Kabupaten Pidie guna menggempur golongan Cumbok." ' Pimpinan MBRU keseluruhannya diserahkan kepada Hasan Ali dengan bantuan para ulama dan pemuda dari seluruh Pidie seperti Tgk. Banta, Peutua Husin Sanggeue dan lain-lainnya. ! ' Penyerangan pertama yang dilakukan MBRU terhadap Markas Uleebalang di Lam Meulo terjadi 5 han setelah hari pembentukannya. 22 ' Berikutnya pada tanggal 20 Desember Markas Uleebalang kembali mengadakan serangan balasan secara besar-besaran ke Kampung Langga. Gle Gapui dan kampung-kampung sekitar Meutareum seperti Ie Lot, Pulo Kameng habis terbakar." 3^ 1" Dari wilayah Lam Meulo. Beureuneun, Luengputu. kekacauan semakin meningkat sampai ke Meureudu (perbatasan Aceh Utara) sampai perbatasan Aceh Besar wilayah Uleebalang XII Mukim Pidie, jadi hampir meliputi seluruh Daerah Aceh Pidie. Menghadapi persoalan perang saudara yang semakin bertambah parah. Pemerintah Daerah Aceh mengadakan sidang pertama pada tanggal 6 Januari 1946 di Markas TKR Daerah Aceh. yang kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 8 Januari.-' ' Berdasarkan hasil laporan dari badan penyelidik. 25 ' dikeluarkan maklumat serta ultimatum bersama Pemerintah Daerah Aceh dan Markas Umum Daerah Aceh 2 6 ' yang ditujukan kepada Markas Uleebalang di Lam Meulo. Dalam maklumat tersebut secara terang-terangan dinyatakan bahwa golongan yang berpusat di Cumbok serta tempat-tempat lain yang memegang senjata melawan rakyat umum sebagai penghianat bangsa dan negara, sedangkan isi ultimatum meminta agar mereka menghentikan peperangan dan menverah. 2 7 ' Karena memperhitungkan kemampuan serta kekuatan persenjataan yang cukup tangguh menyebabkan golongan uleebalang sama sekali tidak menggubris ultimatum tersebut. Bagi pihak pemenntah tidak ada jalan lain kecuali memulai pengerahan kekuatan mihter sebagai tindak lanjut menghadapi kekerasan Markas Uleebalang yang telah di cap sebagai penghianat bangsa dan negara. Di dalam penyerangan ini pasukan pemerintah mendapat bantuan dari barisan-barisan rakyat. Mujahidin PRI dan bansan senjata berat dan Seuhmeum. 28 ' Bantuan-bantuan ini bersifat spontan mengingat telah begitu banyak korban vane berjatuhan dari pihak rakyat. 2 9 ' Akhirnya pada tanggal 13 Januari 1946 Markas Uleebalang di Lam Meulo berhasil direbut oleh pasukan pemerintah beserta pengikut-pengikutnva 'Bersamaan dengan jatuhnya Lam Meulo, MBRU mengeluarkan maklumat berupa pemberitahuan tentang berhasilnya kekuatan Markas Uleebalang yang berpusat di Lam Meulo kekuatan Markas Uleebalang yang berpusat di Lam Meulo dilumpuhkan serta 18 larangan mengadakan perampasan atau penyelewengan terhadap semua harta-benda milik uleebalang.30' T. Mohammad Daud Cumbok bersama pengikutnya yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap pada tanggal 16 Januari 1946 di Gunung Seulawah setelah melalui pertempuran-pertempuran kecil terlebih dahulu. Mereka dibawa ke Sigh, dan kemudian ke Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) di Garot.^ 1 ' Dari sini mereka dipindahkan lagi ke Sanggeue untuk dihukum mati. 32 ' Gerakan perlawanan yang dilancarkan oleh kelompok ulama dan pengikut-pengikutnya serta pertahanan yang dilakukan oleh golongan uleebalang dalam Perang Cumbok menunjukkan bahwa jauh sebelum Perang Cumbok ini pecah telah ada konflik-konflik terpendam yang melatarbelakangi pada periode-periode sebelum kemerdekaan. Sikap damai yang diciptakan uleebalang dengan mengakui pertuanan Belanda di Aceh agar kedudukan mereka sebagai kepala-kepala pemerintahan di daerah tetap bertahan.""' disusul kemudian penerimaan model pendidikan Barat oleh golongan ini juga telah menyinggung golongan ulama. Perbuatan golongan uleebalang menimbulkan pertentangan dan kalangan ulama dan sekaligus memandang perbuatan pihak uleebalang sebagai satu bentuk penghianatan. Keinginan dari golongan ulama agar para uleebalang mengikuti jejak mereka untuk tetap terus berjuang melawan Belanda yang kafir tidak tercapai seluruhnya. Situasi ini akhirnya memisahkan mereka sesuai dengan kepentingan masing-masing kelompok Pada mulanya keinginan golongan ulama untuk memukul golongan uleebalang karena perbuatannya ini. tidak tampak jelas. Tetapi dengan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai kemudian oleh golongan ini kesempatan ke arah ini semakin terbuka lebar Rerkembangan pertama dirasakan sekali adalah dengan lahirnya Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada tahun 1939 di Sigli. 34 ' Lahirnya PUSA telah turut mempengaruhi semua kegiatan golongan ulama di Aceh karena bila selama 19 ini golongan ulama dikenal sebagai golongan yang hanya melibatkan diri dalam urusan-urusan yang berhubung dengan pendidikan Islam: atau orang-orang yang giat melakukan peperangan terhadap Belanda secara terpisah-pisah, kini bersatu dalam wadah berwarna keislaman sehingga semakin berhasil menarik jumlah pengikut yang Danyak. Secara berangsur-angsur kegiatan mereka meningkat, dari organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, lambat-laun berubah ke lapangan politik terutama setelah Jepang berkuasa di Aceh menggantikan Belanda. Jauh sebelum pendaratan Belanda ke Aceh, melalui utusanutusan PUSA yang dikirim ke Penang semua tindak-tanduk golongan uleebalang selama menjadi penguasa di Aceh ikut menjadi sasaran pembicaraan. 35 ' Dikemukakan bahwa adanya perbuatan-perbuatan golongan uleebalang di masa lalu yang membekas di hati sanubari rakyat dalam bentuk dendamdendam tersembunyi. 36 ' Tepatlah kiranya bila kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh golongan ulama lewat PUSA dipakai untuk memukul golongan uleebalang. Jasa-jasa baiK PUSA terhadap Jepang karena keaktifan mereka dalam propaganda penyambutan Jepang menjadikan golongan ini sebagai orang-orang kepercayaan Jepang. 3 7 ' Dalam beberapa bidang mereka diberi jabatan-jabatan utama walaupun jabatan tersebut masih berbau keagamaan (Islam) dan hasilnya masih harus tertuju kepada kepentingan Jepang. 3 8 ' Mengenai golongan uleebalang. maka sesuai dengan politik keseimbangan yang telah digariskan oleh Pemerintah Jepang, 3 9 ' kedudukan mereka sebagai kepala-kepala pemerintahan daerah tidak berobah. Walaupun jabatan pemerintah tetap berada di tangan golongan ini. tetapi dalam bidang lain seperti peradilan, mereka telah kehilangan jabatan. Hal ini sesuai dengan ketetapan bahwa keanggotaan dan kekuasaan peradilan tidak harus dari golongan uleebalang seperti pada masa-masa Belanda, tetapi diserahkan kepada hakim baru dengan anggotanya bukan melulu dari golongan uleebalang*0) Perubahan ini menyebabkan peranan 20 golongan uleebalang semakin merosot semasa Jepang. Di pihak lain. kedudukan golongan ulama melonjak walaupun tidak sampai menduduki jabatan sebagai kepala-kepala wilayah. Dua kebijaksanaan berbeda dari dua penguasa asing yang pernah bercokol di Aceh turut serta mempengaruhi kedudukan kedua golongan tersebut. Belanda lebih bersifat membatasi golongan ulama dalam urusan politik dan pemerintahan Berbeda dengan Jepang, maka dengan politik keseimbangan berusaha melibatkan kedua golongan ini secara bersama-sama. Namun yang terlihat adalah kesempatan sebenarnya lebih banyak terbuka untuk golongan ulama ketimbang uleebalang Oleh golongan ulama keadaan ini diusahakan untuk tetap bisa dipertahankan sampai masa kemerdekaan Indonesia. Golongan ulama semakin menampakkan diri dalam keaktifan mempertahankan kemerdekaan melalui front-front pertahanan yang mereka bentuk mendampingi front-front pertahanan Pemerintah Daerah Aceh.4 ] ' Kegiatan golongan ulama menyaingi golongan uleebalang. setidak-tidaknya golongan ulama dipandang semakin membahayakan kedudukan golongan uleebalang Terkandung maksud untuk mempertahankan kelangsungan hidup dengan kepentingan kelompoknya, menumbuhkan keinginan untuk menghadapi bahaya ini dengan cara-cara kekuatan. Golongan uleebalang membentuk bansan-barisan kekuatan tersendiri. 42 ' Insideninsiden kecil terjadi untuk menunjukkan kekuatan dan melemahkan kekuatan lawan. 4 3 ' Akhirnya ketegangan ini mencapai puncaknya untuk pertama kali dalam bentrok senjata pada tanggal 4 Desember 1945 di Sigli antara kedua golongan tersebut. Kecurigaan-kecurigaan yang telah terpupuk selama ini telah menimbulkan salah penafsiran terhadap isyarat yang diberikan oleh Syamaun Gaharu dalam usaha mendamaikan kedua golongan tersebut sebelum bentrok senjata itu terjadi. Peristiwa tersebut di atas menunjukkan bahwa persiapanpersiapan antara kedua golongan telah ada melalui gelombang21 gelombang yang cukup panjang, hanya tinggal menanti saat yang tepat untuk meletus. Pada klimaksnya karena sudah tidak terkendalikan lagi persaingan sebagai akibat tidak terbukanya kesempatan mengadakan kontak antara kedua golongan ini. telah mengubah suasana persaingan ke dalam bentrok senjata. Dalam bentrok senjata yang berkepanjangan ini. prasangkaprasangka yang telah muncul dibuat semakin bermakna melalui berbagai issu 44 ' Sasaran issu lebih banyak tertuju kepada golongan uleebalang sebagai akibat perbuatan golongan ini di masa lalu dan karena pengaruh golongan ulama maka golongan uleebalang menjadi golongan yang tidak disukai lagi. Keikutsertaan Pemenntah Daerah Aceh meremsikan cap penghianat melalui maklumat pemerintah setelah terlebih dahulu mengadakan penyelidikan melalui badan-badan penyelidik Pemerintah Daerah Aceh yang terdiri dan orang-orang ulama telah semakin melemahkan posisi golongan uleebalang Maklumat ini kemudian disusul oleh ultimatum yang semakin mengancam kedudukan golongan uleebalang disatu pihak, tetapi menambah semangat golongan ulama untuk ikut bersama-sama Pemerintah Daerah Aceh menghancurkan golongan uleebalang Berakhirnya Perang Cumbok di Aceh memberi arti semaki r, lumpuhnya kekuatan dan kekuasaan golongan uleebalang sebagai kepala-kepala pemerintahan daerah Aceh yang telah berabad-abad lamanya mereka pegang. Otomatis kekuasaan itu kini beralih kepada dolongan ulama yang menang perang. Karena itu tidak mengherankan bila kemudian kita dapati bahwa kebanyakan dari anggota-anggota ulama kelak yang menduduki jabatan pada aparat-aparat Pemerintahan Daerah Aceh. 45 ' Di samping itu. nama Lam Meulo sebagai pusat Perang Cumbok yang dianggap berbau feodal telah dirobah menjadi Kota Bhakti. 22 CATATAN 1. Senjata yang berada di tangan Jepang ada tiga macam, yaitu senjata perorangan, senjata yang dikuasai oleh pemerintah sipil yang dipakai oleh alat pemerintah Jepang serta senjatasenjata tentera Jepang yang berada dalam kesatuan masingmasing. Lihat. Syamaun Gaharu. Beberapa Catatan Tentang Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh Sejak Proklamasi Sampai Dengan Kemerdekaan Republik Indonesia. Medan. 1976. him 24. 2. Wawancara dengan Syamaun Gaharu. Medan. 1980. 3. Ibid. BPK dibentuk pada tanggal 22 Oktober 1945 dan merupakan pasukan kekuatan dari Markas Uleebalang di bawah pengawasan T. Daud Cumbok. BPK terbagi dalam tiga kesatuan, yaitu: Barisan Cap Bintang. Barisan Cap Sauh. Barisan Cap Tombak. Lihat. T. Alibasyah Talsya Sejarah dan DokumenDokumen Pemberontakan di Aceh. Jakarta: Kesuma. him. 7. 4. Wawancara dengan Syamaun Gaharu. Medan. 1980. 5. Diantaranya. pada tanggal 25 Oktober 1945 terjadi penangkapan-penangkapan terhadap anggota PRI yang ditunjuk 2? oleh Pemerintah Daerah Aceh untuk menjaga kantor Pos dan Telegram di Lam Meulo. Tanggal 3 November beberapa pemuda yang dianggap saingan mereka dipukul Lihat. Pemerintah R.I. Daerah Aceh. Revolusi Desember 45 di Aceh atau Pembasmian Penghianaian Tanah Air, Kutaraja. 1946. him. 18-19. 6. Dari pihak Pemerintah Daerah Aceh hadir T.M.A. Panglima Pohm. Abu Bakar. T. Johan Meurâxa, T. Cut Hasan. Dan PUSA hand Hasan Ali beserta seorang temannya sedangkan dan pihak uleebalang dipilih T. Pakeh Sulaiman, uleebalang Pidie. T.M.A. Panglima Pohm. Memoir, Banda Aceh: Alambra^ him. 17. 7. Ibid. 8. Ibid , him. 19 Atas Penstiwa ini Syamaun Gaharu ditangkap oleh para pemuda dengan tuduhan memihak kepada golongan uleebalang. tetapi ia dibebaskan kembali atas jasa Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucap. seorang tokoh PUSA. Wawancara dengan Syamaun Gaharu. Medan. 1980. 10 T. Alibasyah Talsya. op.cit., him. 16 n Ibid.. him. 11. Lihat juga. S.M. Amin, KenangKenanga Dari Masa Lampau. Jakarta: Pardnva Paramita 1978. him. 135. 1 2. T. Alibasyah Talsya. op.cot., him 9 13. Ibid. 14. Abdullah Arif. Di Sekitar Peristiwa Penghianaian Cum bok. Kutaraja: Abdullah Arif - Semangat Merdeka 1946 him. 10-11. 15. Ibid.. him. 14. Laporan-laporan yang ditenma dari T. Chik M Said dianggap pihak PUSA bersifat berat sebelah, memihak kepada golongan uleebalang karena isi laporan menyatakan bahwa pasukan T. Daud Cum bok bukan menyerang tetapi meneadakan latihan. Ibid.. him. 14-15. 17. Ibid. 18. S.M. Amin. loc.cit. 24 19. T.M.A. Panglima Polim. op.cit.. him. 21. Lihat juga. Pemerintah R.I. Daerah Aceh, op.cit.. him. 25 20. M. Nur El Ibrahim, "Darul Islam Sebuah Pemberontakan'*. Waspada. Medan. Desember 1983. 21. MBRU memiliki cabang-cabang kecil seperti di Gle Gapui Mukim Meutareum yang dikordinir oleh M. Hasballah Daud. putra Tgk. M. Daud Beureuh. di Gigieng di bawah Husin Sab dan Sab Cut. Lihat Abdullah Arif. op.cot . 15-16. 22. Ibid. 23. Ibid.. him. 17 24. Sebelumnya usaha ke arah perdamaian telah dilakukan, di antaranya oleh Gubernur Sumatra T.M. Hasan dalam rangka perjalanan kerjanya dari tanggal 9-12 Desember, dengan wakil dari Markas Uleebalang T. Mahmud. Wawancara dengan T.M. Hasan. Jakarta. 1981. 25. Badan penyelidik ini beranggotakan: Tgk. H. Hasan Krureng Kale. Tgk. Ismail Ya kub. T.M. Amm. Tgk. M. Junus Jamil. T. Ali Lam Lagang. Lihat. M. Nur El Ibrahimy. Kisah Kembalinya Tgk. Mohmmad Daud Beureueh ke Pangkuan Republik Indonesia. Jakarta: M. Nur El Ibrahimy. 1980. him. 64. 26. Markas Umum Daerah Aceh adalah badan perjuangan rakyat.Anggotanya terdridari TKR. Polisi NRI. Barisanbansan Pemuda, laskar-laskar rakyat dan lain-lainnya. T.M.A. Panglima Polim. op.cit.. him. 21. .27. Ibid.. him. 22-23. .28. Wawancara dengan H. Hasballah Haji. Medan. 1981. 29. Korban dari pihak rakyat secara pasti tidak diketahui jumlahnya. Menurut keterangan T. Manyak yang pada saat itu ditugaskan menjaga keamanan Kota Sigli. bahwa RSU yang ada di Kota Sigli penuh oleh para korban yang kebanyakan dari pihak rakyat, sehingga melebihi dari fasilitas sebenarnya. Wawancara dengan T. Manyak. Banda Aceh. 1981. 30. S.M. Amin, op.cit.. him. 139-141. 31. Di sini mereka diperintahkan berdiri di atas meja 25 sambil meneriakkan kata "Merdeka" dengan disaksikan oleh rakyat banyak. Wawancara dengan T.H. Ya kub Ah. Meureude. Aceh Pidie. 1981. 32. Ada sekitar 16 orang penting dan golongan uleebalang yang menemui ajalnya dalam Perang Cumbok. Di antaran\a ialah: T. Muda Dalam, T. Pakeh Sulaiman. T. Laksamana Umar. T. Mohammad Daud Cumbok. T. Pocut Umax Keumangan ayah kandung Uleebalang Keumangan dan lain-lainnya. Lihat S.M. Amm. op.cit . him. 254 33. Antara tahun 1874-1876 dari sebanyak 111 jumlah uleebalang yang berada di luar Aceh besar, terdapat 31 uleebalang yang bersedia menandatangani perjanjian kerja sama. Jumlah ini meningkat menjadi 43 uleebalang. antara tahun 1876-1884. Lihat. Handelingen Staten General. 1885-1886 110. No. 2. 34. PUSA berdiri pada tahun 1 939 atas inisiatif dari Tgk. Abdul Rahman Meunasah Meucap. dengan mendapat perlindungan dari T. Haji Chik Johan Alamsyah. Uleebalang Peusangan. Sebagai Ketua diangkat Tgk M. Daud Beureueh. A.J. Piekaar. Atjeh en de Oorlog met Japan, 's Gravenhage Bandung W. Van Hoeve. 1949. him. 18. 35. Pengaruh besar PUSA pada waktu itu menyebabkan semua kontak kerjasama yang terjadi antara PUSA dan Jepang yang berada di Penang selalu mengatasnamakan PUSA. seperti misalnya penginman T. Muda CS ke Penang. Lihat M. Junus Jamil. Riwayat Barisan F Fuiiwara Kikan. Banda Aceh' PLPIIS 1975. him. 8. 36. Menurut keterangan Said Abubakar kepada M. Junus Jamil ketika ia bersama teman-temannya di hadapan kepada Mayor Fuiiwara di Penang, ia memberi keterangan antara lain mengenai kebencian rakyat Aceh pada Belanda dan Uleebalang yang memeras rakyat. Dicenterakan juga sikap rakyat terhadap Islam sehingga untuk Islam mereka tidak takut mati Ibid him. 17 37. Pada bulan Desember 1941 diadakan rapat rahasia 26 gabungan antara PUSA dan uleebalang di Lam Nyong rumah T. Nyak Arif. Mereka membulatkan ikrar sumpah setia kepada agama Islam, bangsa dan tanah air serta setia pada Dai Nippon dan kerjasama mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda atas nama PUSA. Ibid . him. 4-5. 38. Misalnya di dalam Majelis Agama islam Untuk Bantuan Kemakmuran Asia Timur Raya (MAIBKATRA). Tgk Mohammad Hasbi dan Tgk. M. Daud Beureueh diangkat sebagai wakil. Di Mahkamah Agama atau Syukyo Horn diangkat Tgk. Haji Jakfat Siddik Lamjabat. seorang ulama terkemuka Aceh Besar sebagai ketua. S.M. Amm. op.cit . him. 19-21. 39. Politik Keseimbangan yang dimaksud adalah dengan mengikutsertakan kedua golongan yang berpengaruh di Aceh dalam sistim Pemerintahan Jepang. Ibid., him. 27. 40. Ibid . him. 19. 41. Seperti misalnya. A. Hasimy membentuk PRI (berobah menjadi PESINDO pada 30 Desember 1945) dengan laskar bernama Devisi Rencong PESINDO: pembentukan laskar Mujahidin oleh T.M. Daud Beureueh dan Divisi Tgk Chik Paya Balong atau lebih terkenal sebagai Pasukan Berani Mati di bawah Tgk. Amir Husin Al Mujahid. Wawancara dengan Mohammad Amin dan T. Ah Ya'kub. Meureudu. 1981. Lihat juga M. Nur El Ibrahimy. op.cit.. him. 28. 42 Lihat keterangan pada No. 3. 43. T.M. Daud Cumbok melarang diumumkannya surat edaran Proklamasi dan memerintahkan agar bendera merah putih yang telah berkibar di kantor pemerintah setempat diturunkan. Wawancara Nazaruddm Syamsuddin dengan Hasan Ah, wakil PESINDO daerah Pidie. The Course of The National Revolution in Aceh, 1915-1949. Tesis yang belum diterbitkan. Monash University. 1974. him. 123. Lihat juga keterangan lam pada No. 5. 44. Issu-issu tersebut antara lain. telah dibentuknya panitia penyambutan Belanda di Lam Meulo. pemakaian lencanalencana berbendera Belanda serta pembakaran Kitab Suci Al2^ Qur'an. Menurut T.M. Hasan, ketika issu tersebut ditanyakan kepada T. Mahmud mewakili pihak Cumbok. dengan tegas T. Mahmud menolak. T. Mahmud menunjukkan lencana merah putih yang dipakainya dan mengatakan bahwa terbakarnya Al Qur'an bersamaan dengan terbakarnya rumah-rumah akibat kerusuhan. Mengenai panitia penyambutan Belanda ke Aceh. juga tidak diketemukan bukti-bukti yang nyata. Wawancara dengan T.M. Hasan. Jakarta, 1981. 45. Dan sebanyak 20 bupati yang diangkat untuk seluruh kabupaten di Aceh terdapat sebanyak 10 orang ulama dengan gelar kehormatan mereka Teungku (Tgk). Lihat H.T.M. Amin. Susunan Pemerintah Republik Indonesia di Aceh, Banda Aceh: Kantor Wilayah Departemen P & K Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 197t>. him. 5. 2^ DUNIA GRAYAK DAN REVOLUSI LOKAL (Oleh: Ryadi Gunawan) I "... sebuah jembatan dirusak. dua puluh satu ekor sapi penduduk lenyap, sebuah desa di lereng gunung Merapi bagian timur dibakar ..." begitu bunyi Siaran Kilat pada tahun 1945. Kekacauan terus terjadi, grayak merajalela. Mengapa mereka menjgadi grayak? Apakah kondisi setempat ikut berperan untuk terbentuknya grayak0 Bagaimanakah peran mereka saat revolusi0 Wajah mereka masih terlalu samar untuk diteliti, karena proses kelahiran kelompok grayak yang terlibat revolusi merupakan proses sejarah masyarakat di wilayah ini. Tak perlu berdebat tentang definisi1 revolusi, apalagi masih diimbuhi pengertian tingkat lokal. Terima saja pengertian ini: restruktu rasi fundamental dari suatu sistem politik dengan kekerasankekerasan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Revolusi tingkat lokal menunjukkan gerakan sosial lingkup kecil, hal ini 29 pernah kita alami, dalam perjalanan revolusi nasional, yang terserta juga kegiatan agresi militer Belanda/ Kehidupan mcng-grayakA yang merupakan kehidupan "dunia bawah" akan selalu menampakkan diri pada saat-saat tertentu. Hal ini tidak hanya saat revolusi tetapi jauh sebelumnya, bahkan juga hingga jauh sesudahnya. Bentuk kegiatan semacam ini sebenarnya dapat dinyatakan, hadir saat terjadi wabah kemiskinan, krisis ekonomi, terhentinya sistem administrasi, ketegangan dalam masyarakat gerakan-gerakan protes, atau pemberontakan. 5 Kegiatan ini sering dipandang oleh mereka yang dihinggapi rasa a priori, sebagai tindakan negatif. Kegiatan itu dengan cepat dinyatakan sebagai tindakan yang buruk . tanpa mengkaji lebih jauh bahwa sebenarnya kegiatan itu dapat juga dilihat dalam konteks tindakan protes atas lingkungannya . Berbagai sebutan yang terlingkup dalam aktivitas mtng-grayak. seperti benggol, brandal. wen. blater. bromocorah, dugdeng. tukang-geluu pentol, wong atos, pada umumnya menui juk akan sifat jago Di dalam kepustakaan alam kebudayaan Jawa pengertian di atas menunjuk terhadap dunia perbanditan 8 . yang sebenarnya kesemua sebutan itu mencerminkan akan penghargaan atau keseganan masyarakat Jawa terhadap para pelaku. Makalah ini merupakan suatu studi awal atas fenomena perbanditan dalam periode revolusi yang terjadi di beberapa wilayah daerah Boyolali. Harapan yang ingin diperoleh dari penelitian semacam ini, untuk mendapatkan gambaran arti revolusi di tingkat lokal, khususnya di tingkat pedesaan. Studi kepustakaan disertai wawancara dengan masyarakat sekitar, sebenarnya akan dapat memperlihatkan pengertian yang mendalam terhadap arti revolusi di tingkat lokal. Studi atas masalah ini, disadari masih sangat terbatas 9 , namun secara faktual, fenomena kegiatan meng-grayak saat revolusi dapat dianggap sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat pedesaan, meski dengan menampakkan wajah yang 30 beraneka rupa1 °. Mengapa harus diingkan jika hal semacam ini merupakan suatu bentuk partisipasi masyarakat bawah di sebuah lokalitas tertentu? Sepenuhnya disadan. bahwa jika obyek sejarah adalah: all man's act and thought in the past] ! . maka dengan meminjam pendapat Mandelbaun 12 . sesungguhnya yang akan terkisahkan hanya merupakan bagian kecil dan porsi yang sebenarnya. II Secara pasti sangat sulit untuk dapat dinyatakan bahwa semenjak kapan kegiatan meng-grayak itu dilakukan0 Namun secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan meng-grayak telah ada sebelum dibukanya usaha-usaha perkebunan di wilayah Boyolali 13 . Di wilayah ini, yang masuk ke dalam "tanah raja-raja*' atau sering disebut sebagai daerah Vorstelanden. nampaknya kehidupan menjadi grayak atau sejenisnya, lebih disebabkan karena tiadanya kekuatan hukum yang menjamin dinnya 1 4 . Sejak usaha perkebunan dilaksanakan, daerah ini menjadi terbuka bagi usaha semacam itu. Proses pertumbuhan perkebunan ternyata mampu menarik penduduk daerah lain untuk bermukim di sekitar perkebunan dengan mengandalkan tenaganya sebagai buruh perkebunan. 15 Hal semacam ini justru melonggarkan ikatan sosial16 lama dari penduduk asli dalam kehidupan bersama untuk suatu penderitaan 17 . Berkembangnya perkebunan di wilayah ini, dikarenakan terjaminnya status hak tanah, serta terjaminnya jumlah tenaga kerja yang diperlukan melalui peranan pimpinan setempat 1 . Dilihat dalam konteks historis, sebagai proses, munculnya perkebunan, pemukiman baru. merupakan bentuk usaha perubahan sosial masyarakat. Bagi Wertheim 19 , bentuk perubahan sosial itu dapat terjadi dari luar atau dari dalam diri masyarakat itu sendin. Hukum yang bersifat tradisional memang masih berlaku, karena menjadi bagian wilayah kekuasaan dari Sunan 2 0 , tetapi Pemerintah Kolonial dengan seluruh aparatnya, baik residen, asisten residen, serta kontrolir akan berusaha agar 31 semua itu dapat disesuaikan dengan sistem indirectrule sebagai kebijaksanaan Pemenntah Kolonial. Perubahan yang bersifat dinamis dalam masyarakat membawa akibat bagi berubahnya nilai, yang sering tidak membawa ketentraman. ] Bagaimana kehidupan grayak semenjak berkembangnya perkebunan-perkebunan di wilayah ini? Tak dapat disangsikan mereka menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan perkebunan. Kesempatan untuk tampil menjadi pemimpin masyarakat perkebunan selalu terbuka. Meminjam istilah Sartono Kartodirdjo 22 . tipe kepemimpinan ini lebih cenderung berdimensi sosial-historis. yang kemunculannya disebabkan oleh waktu, tempat dan keadaan. Tak jarang sebagai pemimpin dalam suatu hngkungan. mereka menentang "kebijaksanaan ndoro tuwan*' dalam hal yang berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi setempat. 2? Jika pertentangan ini mewakili keinginan masyarakat perkebunan sering dirinya dianggap sebagai "pahlawan" 2 4 dan tak jarang mitos kepemimpinannya dapat bertahan hingga kini 2 5 . sebagai keturunan benggol. Bagi masyarakat sendin yang nampaknya kehadiran seorang benggol sebagai pimpinan lingkungan akan dianggap lebih baik 26 ketimbang tiadanya perlindungan, karena ketidakmampuan para petugas keamanan perkebunan menjaga wilayahnya. Keunggulan seorang benggol dalam ilmu kenuragaan" biasanya merupakan sarat utama bagi kesediaan warga perkebunan menenma dirinya. Tak jarang dalam persaingan perebutan antar kepemimpinan antar benggol, masyarakat tak dapat berbuat banyak. Hubungan sosial seorang benggol dengan masyarakat setempat biasanya dilakukan melalui jalur para wuku! yang dibantu oleh para bala2 8 . Jika wilayah kekuasaan seorang benggol cukup luas dan mencakup beberapa wilayah perkebunan, maka seorang wukul akan diangkat menjadi lurah untuk melaksanakan "roda pemerintahan dinasti seorang benggol". Penghianatan atas diri benggol, hanya dapat terjadi, jika permusuhan antar 32 para wukul karena posisi yang diberikan benggol tidak dapat segera teratasi 29 , atau karena wanita. Prestise sosial seorang benggol di samping ketinggian ilmu kanugaraan yang dimiliki, luas wilayah kekuasaan, besarnya jumlah anggota, juga masih dapat ditambahkan, yakni: keroyalan diri di tempat koplakan30. serta banyaknya wanita simpanannya Hubungan antar banyaknya wanita simpanan dengan upaya keamanan diri dapat terlihat jika ia harus menghindarkan diri dari kekuatan resmi pemerintah. Setiap tahun di perkebunan-perkebunan itu diadakan keramaian- l. biasanya kesempatan semacam ini merupakan saat yang tidak akan dilewatkan oleh penduduk sekitar' Kegiatan ini sebenarnya dapat dilihat dalam kerangka proses kelahiran benggol-benggo! muda yang belum punya wilayah kekuasaan secara pasti. Perebutan kepemimpinan dapat terjadi setiap saat melalui arena judi. minuman dan tayuban. III Sebelum masuk ke dalam pembicaraan tentang revolusi, ada baiknya kita melihat suasana kehidupan dunia grayak pada masa kehadiran pemerintahan Jepang. Hal ini dikarenakan tindakan-tindakan mereka pada awal revolusi memperlihatkan wajah yang berbeda dengan masyarakat sebelumnya. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Kehadiran pemerintahan pendudukan Jepang dengan kekuatan militernya, disambut dengan suka cita oleh masyarakat perkebunan yang masih dikuasai oleh "'ndoro-ndoro tuwan". Hal ini terjadi di daerah-daerah perkebunan sekitar Boyolali. Pengumuman tentang berubahnya pimpinan perkebunan menimbulkan keberanian beberapa kelompok grayak meningkatkan aksinya, Desa Cabean Kunti. Gedangan. Jombong. menjadi langganan akibat kegiatan beberapa mandor perkebunan terhadap penduduk sebelum kedatangan Jepang 3 -. Kejadian demi kejadian yang berlangsung hingga akhir tahun 1942. Awal tahun 1943 tampaknya pemerintah pendu33 dukan Jepang tidak tinggal diam karena grayak dianggap mengganggu program peningkatan produksi bagi keperluan perang Patroli sering dilakukan meski belum sepenuhnya memperlihatkan secara jelas tujuan unjuk kekuatan di lingkungan pegunungan3 ? . Akhir bulan Oktober, saat terjadi kebakaran di wilayah Boyolali Utara, tanpa diduga dilakukan penangkapan terhadap penduduk dan terserta beberapa anggota grayak Kejadian ini merupakan awal bagi penangkapan-penangkapan berikutnya terhadap kelompok-kelompok grayak2 4 . Pembersihan yang dilakukan berulang kali menimbulkan suasana yang berbeda dengan masa sebelumnya . Ketakutan penduduk perkebunan pada khususnya dan penduduk wilayah Boyolali pada umumnya tidak saja ditujukan kepada orangorang Jepang yang selalu berpatroli ke gunung, tetapi juga takut terhadap tindak balas dendam kelompok grayak yang anggotaanggotanya terbunuh . Para mandor dan pegawai administrasi perkebunan setiap saat diberi penerangan oleh orang-orang pemenntah pendudukan akan bahaya '"orang-orang kota'" yang menyusup ke desa-desa di wilayah perkebunan 3 . Mereka wajib melaporkan jika melihat orang asing di wilayahnya Resiko tidak melapor akan menerima hukuman berat. Mereka juga diwajibkan mengumpulkan para buruh perkebunan setiap minggu untuk diberi penerangan 38 . Teror atas kehidupan tetap berlanjut, dan dapat dimengerti jika suasana revolusi di tingkat lokal nanti merupakan gerakan tanpa koordinasi, karena proses sejarah kehidupan masyarakat di wilayah ini. Proklamasi yang dikumandangkan dari Jakarta, disambut dengan pekik '"MERDEKA" dan menampakkan hasilnya di tingkat lokal dengan tersiaganya seluruh lapisan masyarakat untuk mempertahankannya. Suasana kebebasan menampakkan diri dalam gaya dan corak yang tak sama untuk setiap daerah. Akibatnya, hanya beberapa bulan semenjak Proklamasi dikumandangkan Perdana Menteri Sutan Sjahrir terpaksa memberikan peringatan bahwa bukan hal-hal semacam ini yang dikehen34 daki oleh Pemenntah: **... Penuangan Pemerintah akan lebih diperteguh lap. Haruslah diingat, bahwa perdjuangan kita tidak hanya menempuh satu djalan. akan tetapi semua djalan akan dilalui. Pada masa ini perasaan rakjat memang tadjam sekali, semangat rakjat benar-benar telah meluap serta siap sedia untuk setiap waktu tangkas membela hak dan keadilan Akan tetapi perbuatan-perbuatan rakjat yang diluar garis kemanusiaan, misalnya membakari rumah-rumah orang dan merampok, uu tidak dapat ditenma sekali-kali oleh Pemenntah..."Peringatan bukan menunjukkan bahwa Pemerintah tidak sadar akan situasi yang melatar belakangi ke semua ini Kehinaan, ketakutan, kebencian, yang selama ini mengungkung eksistensi dm sekarang memperoleh kesempatan untuk dilemparkan kepada mereka-mereka yang pernah bersikap kurang dapat diterima dalam logikanya revolusi 40 . Mengapa harus ditunggu kesempatan vang ada ini? Begitu mungkin jalan pikiran massa yang terlibat dalam geloranya revolusi di tingkat lokal itu tanpa harus berpusing tentang makna revolusi Nasional yang sesungguhnya4 ' . Kerusuhan sosial muncul hampir di setiap wilayah pedesaan Jawa tak terkecuali di Boyolali karena terhentinya sistem administrasi. Terjadinya kekosongan kekuasaan merupakan proses otonomi daerah atas pemerintah propinsi dan pusat, dengan pimpinan setempat. Proses anarsistik terjadi kembali . . Di Bovolali dan sekitar lereng Gunung Merapi kondisikondisi anarkis juga terjadi dalam tingkat tertentu terhadap orang-orang perkebunan. Kosongnya kekuasaan memunculkan jenis benggol yang selama ini bersembunyi, untuk memainkan peran utama dalam pengertian revolusi lokal tingkat pedesaan. Pendaulatan atas kepemimpinan hasil '"karbitan" Jepang, serta golongan-golongan tertentu di Kecamatan Cepogo. Bauran. merupakan kejadian umum. Banyak pimpinan lama yang bukan berasal dan jenis benggol merasa tidak aman. melarikan diri ke luar wilayah4 3 . Saat di kota Surakarta terjadi hal yang sama karena aktivitas pemuda yang berpendidikan, buruh mengambil tindakan sendin-sendin di berbagai perkebunan 35 Mandor tebu yang bernama Darmo. rumahnya dihancur kan dan seluruh barang-barangnya diambil oleh massa, dibagibagikan, sedangkan sang mandor tak dapat melepaskan diri dari kepungan mereka Di desa Gubug dan di desa Jelok. seorang benggol yang bernama Kentrung menggiring massa untuk menggerayak rumah-rumah penduduk yang pernah dianggap membantu kekuasaan asing dan mengorbankan saudara-saudara mereka semasa pemerintahan pendudukan Jepang. Hasil kegiatan, berupa tujuh ekor sapi dan lima ekor kerbau segera disembelih, dagingnya dibagi-bagikan kepada seluruh massa yang terlibat. Kentrung sendiri, berhasil membawa beberapa perabot rumah tangga dan seorang wanita yang selama ini sering dianggap sebagai tledek Tindakan semacam ini hampir berlangsung setiap han pada bulan-bulan setelah proklamasi dengan menunjukkan tingkatan sekitar pertengahan Oktober 1945 hingga awal Februari 1946. 4> Selama bulan-bulan di atas. Kentrung selalu memakai perlengkapan seorang benggol, dengan berbagai jimat yang melekat di badannya. Ia senng mondar-mandir mendatangi rumahrumah penduduk dan mengambil apa saja yang diinginkan. Tak ada yang berani menolaknya, tak terkecuali Noto. seorang pegawai perkebunan yang dianggap mampu. Peran benggol begitu besar, tak jarang mereka mampu kembali menduduki posisi sebagai lurah seperti sebelum kedatangan Jepang. Posisi semacam ini dijabat hingga jauh setelah penode revolusi berlalu. Salah seorang benggol lain. Sodo. diketemukan mati di batas desa Kembang Kuning dan Cepogo. dengan luka-luka di seluruh tubuhnya. Kejadian ini menunjukkan bahwa proses pembantaian di antara benggol berlangsung antar mereka sendiri. Factionalisme saat itu merupakan hal yang umum baik di kota maupun di desa. Menyingkirkan orang-orang yang dibenci akibat tindakannya pada masa lalu terhadap masyarakat, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian kegiatan ini di tingkat pede36 saan. Tak jarang ditemukan bagi yang tak dapat memanipulasi situasi akan segera memperoleh posisi sebagai pemimpin, meski hanya dalam batas berteriak secara keras. Hal ini terjadi pada seorang mantri polisi perkebunan yang bernama mBendol karena kepandaiannya berbicara dapat membeberkan kejelekan bekerja di perkebunan dan bagaimana rusaknya moral pegawai-pegawai administrasi perkebunan terhadap penduduk di wilayahnya, khususnya terhadap buruh wanita 46 . Kenyataan semacam ini menunjukkan sebenarnya tiadanya kepemimpinan yang terorganisasi, sering juga berakibat bagi aktivitas itu sendiri menjadi kelompok-kelompok yang tidak berfungsi dalam kerangka perjuangan nasional4 . Berdirinya badan-badan penuangan setelah kegiatan pendaulatan 48 tidak mengurangi gambaran umum dari tingkah laku para benggol sebelumnya. Keberanian dan kegagahan pemuda dalam aktivitas yang dipersatukan dengan situasi saat itu. merupakan hasil didikan pemerintah militer Jepang, menjadikan peran mereka seperti dalam dongeng, khususnya semasa terjadi perang gerilya. Keberanian mereka merampas barang-barang milik Jepang, dengan berbagai perlengkapan perang yang dibutuhkan di berbagai pabrik, nampaknya merupakan persoalan lain bagi gambaran revolusi itu sendiri di tingkat lokal Keberhasilan mereka merampas barang-barang milik Jepang, diulang kembali pada masa gerilya terhadap wilayah yang dilaluinya. Hubungan mereka dengan lurah-lurah desa yang berasal dari benggol, terjalin dengan sendirinya 49 Para pemuda kota yang kini masuk ke desa-desa untuk bergerilya, disambut dengan "'mesra*' oleh masyarakat. Di daerah yang penuh dengan tebing dan juga para pemuda membuat pertahanan. Kepala desa yang berasal dari benggol memperoleh kesempatan menggunakan senjata api melalui latihan yang diberikan oleh pemuda gerilya. Kembali hidup berdampingan saling menguntungkan menjadi pameo. Hubungan mesra ini kelak akan berakibat bagi kekuasaan yang sah setelah periode revolusi fisik50. 37 Proses pemiskinan yang begitu panjang bagi sebuah sejarah kehidupan masyarakat, dengan lingkungan kriminalitas yang suht dipisahkan, pada akhirnya memisahkan gambaran perjuangan mereka dalam kerangka perjuangan nasional. Revolusi agrana. anti Kapitalisme, benuasi. sebagai kosakata dididikan politik di kota kini menjalar di pedesaan karena pengaruh kehadiran pemuda yang bergerilya5 ' . Siapa yang harus dipersalahkan dan siapa yang berhak menyalahkan 9 Kehadiran perkebunan-perkebunan yang dikelola dengan kebijaksanaan politik pemenntah kolonial, yang sempat memiskinkan petani desa sekitarnya, saat revolusi dibalas oleh mereka Tanah-tanah onderneming itu kini dikuasai dan dibagi oleh mereka sebagai pemilik yang "sah". Pemerintah dalam menjaga citra revolusi Nasional Indonesia, tidak dapat menerima hal itu Tanah-tanah yang telah dibagikan itu harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Kesemua ini harus dilaksanakan untuk ketertiban dan keamanan nasional menjaga arti wibawa revolusi di forum internasional. Masyarakat desa menolaknya karena menganggap ini merupakan hasil ber "revolusi". Tindakan ini didukung oleh para pemuda kota yang bersenjata vang pernah bergerilya di desa-desa. dan menganggap petani itu sebagai keluarganya 52 . Persoalan yang muncul saat revolusi, berlanjut hingga jauh bertahun-tahun setelah pengakuan kedaulatan, dalam bentuk konflik'_s '"? IV Revolusi di tingkat lokal yang terjalin dengan perang gerilya sebenarnya memunculkan kelemahan tujuan "'berevolusi" khususnya di daerah perkebunan di wilayah Boyolali. Ha! semacam ini dikarenakan terisolirnya wilayah-wilayah perkebunan dan tiadanya pengertian kordinasi gerakan, khususnya pada awal revolusi. Meski demikian ada jalur benang merah vang menunjukkan kesamaan kehadiran mereka di masyarakat: semua mempunyai lawan baik masa kolonial revolusi atau setelah 38 itu. Kesamaan yang terjadi, ialah, dipergunakannya bentukbentuk kanuragan sebagai modal utama. Saat terjadi knsis politik, kepemimpinannya tertampilkan, dan kepemimpinan itu dalam konteks revolusi lokal, lebih terlihat sebagai suatu tindakan: pekik revolusioner dalam genangan darah. Hal ini sebenarnya menunjuk juga akan keterbatasannya untuk mengkordinir massa. Wajah dunia grayak dalam revolusi tingkat lokal lebih menyerupai bergantinya jenis kepemimpinan dengan berbagai cara. melalui bentuk pertentangan yang bersifat dialektis, antar sesama mereka atau yang dianggap sebagai lawan-lawannya. Dunia grayak dalam revolusi lokal adalah dunia yang tidak terlepas dan: kanuragan. darah, dan wanita. Jika revolusi didutakan oleh para filsuf, dilaksanakan oleh para politisi, maka para grayak dapat dinyatakan sebagai penikmatnya. Apakah demikian pengertian revolusi di tingkat lokal itu 0 34 CATATAN 1. Periksa. David V J. Bell. Resistance ad Revolution (Bostor Houghton M iffin Compan>. 1973X haL 7-10; 2. Lihat. Anthony Reid. The Blood of The People. Revolution and the End o' Traditional Rule in Sortie* Sumatra (Kuala Lumpur Oxford University Press. 1979) 218-251. 3. Periksa. Masse 4 Sep. 1948.: Berdaulat. 12 Feb. 1950. (disebutkan pangkal pokok agresi Belanda karena kekacauan sering teriadi: gedor, rampok, perbandingan >anc mengganggu masyarakat umum).. H L Switser. Dokumenten Betrefende de Eerste Politionale Actie (20/21 Juli - 4 Agustus 194/"). ('s-Gravenhage Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf. 1983). 4. Pengertian mengrgrayak adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengambil sesuatu milik orang lain dengan cara kekerasan, kelompok grayak biasanya dipimpin oleh segrang benggol. Pembantu utama disebut. wuku!. Pengikut biasa disebut bak. 5. Sartono kanodirdic. The Peasant Revolt of Banten in ]88ê. (The Hague. 1966) hal. 117. 6. Sasional 12 Agustus 195G. No. 16. hal 14.: Masyarakat 18 Februari 1950. T h a I haL 2. 7. Joseph R. Gusfield. (ed). Protest. Reform, and Revolt. A Reader in Social Movement (New York Jhon Wiley & Sons. Inc. 1970) haL 200-201. 8. Suatu tulisan yang baik tentang masalah perbanditan. lihat E J Hobsbawn. Bahdtts (London Penguin Books Ltd. 19^2 > 9. Belum ada studi khusus tentang pyrbandingan saat revolusi yang dapat benar-benai diandalkan, biasanya masalah semacam ini hanya disinggung secara sepintas. Periksa, terhadap buku-buku tentang revolusi Indonesia, antara lain B.R.O'G. Anderson. Java in a Time of Revolution. Occupation and Resistance. 1944-1946. 40 (Ithaca and London CorneU University Press. 1972) : Anthony Reid The Indonesian National Revolution 1945-1950. (Australia Longman. Untuk tuhsan lepas tentang perbanditan Onghokham. "Peran Jago Dalam Sejarah' KOMPAS 2~ April 1983.; Ryadi Gunawan. "Jagoan dalam Revolusi Kita ' PRISMA No. 8 Agustus 1981, haL 10. A.M Sandra. "Apa bedanya PESINDO Kota dengan PESINDO Desa1 di dalam Gyrilya. 15 Mei 1948. hal 6.: Merriu Suar 16 Oktober. 194". Thn. II No. 3.. haL 2. 11. Hoemer Corey Hoeken. The Critical Methods m Historical Research and Writing (New York The Macmillan Compam. 1967). haL 3. 12. Maurice Mandelbaum, The Problem of Historical Knowledge An Answer to Relativism New York Harper & Row Pusblisher. 1967). haL 83. 13 Almanak Perkebunan. (Semarang Serayu. 1955) haL 4". o 14 Sarjmn Wawancara 4 April 1983. (sebagai bekas mandor perkebunan, senn» dicegat oleh orans-oiang semacam ini dan diminta uang. tembakau bahkan pakaiannya. Setelah sering bertemu akhirnya mereka bercerita bahwa mereka merupakan buron. Mereka merupakan orang-orang yang cepat beradaptasi dengan lingkungannya 15. Siaran Ekonomi. Maret 1946. 16. D H Burger, (terjemahan Prajudi). Sejarah Ekonomis Sosiologi. (Djakarta Pradnjaparamita. 1962) Jilidi haL 94. h „-„«r, 17. Lihat James C Scott. Moral Ekonomi Petan, Pergolakan dan Subststees, di Asia Tenggara. (Jakarta LP3ES, 1981) haL 8-10. 18. Sartono Kaitodirdjo. Lembaran Sedjarah. No. S. Yogyakarta Seks! Penelitian Djurusan Sedtarah. Djum. 1972). haL 16. 19. W.F. Wertheim. Indonesia Society in Transition A Study of Social Change (The HaEue Bandung W. van Hoeve Ltd.. 1956) haL 38-5Û. T u t a t George D Larson. Prelude to Revolution Palaces ang Politics in Surakarta. 1912-1942. (Disertasi yang belum diterbitkan. Northern Illinois Universe ty - ' ' n . ' KeVamsistem ekonomi baru yang terpisah dari kegiatan keluarga sering menimbulkan kegelisahan masyarakat inherent dalam setiap perubahan. Warta Per- * ^ < ^ l S ^ a U - * Ä ^ermmpinan Oalam Dimensi So- non of Culture Difference. (Boston Little. Brown and Company. 1969Ï haL 9 38 '24 Penilaian kepahlawanan mi bukanlah pynliaian sejarah kritis akan tetapi ,ebih bersifat: moril Dipandang dari gejala sejarah nasionaL ha! itu dapat tidak beraru aSn t l p i Ï a d a n d a n ! dan gejala sosial budaya maka hal ini akan menjad, ' ' H " . Kende, merupakan seorang benggol yang memperoleh tempat d. Hati penduduk wilayah desa Gedangan karena sifat-sifat ^ e p e m j m p w ^ g r t u akrab dengan masyarakat setempat, ia merupakan benggol yang beran, m e l a w a n ^ kuasaan ndoro tuwan ' perkebunan deygan melakukan berbagai bentuk keonaran 41 saat mengetahui ada beberapa penduduk wilayah kekuasaannya diberhentikan sebagai buruh perkybunan. Solidaritas masyarakat pedesaan menampakkan wajahnya dalam gambaran budaya sebagai "kita yang bebas, kita yang setempat tinggal dan kita yang berperanan ' 26. Tenong. Wawanca-a 5 April 1982. (seorang penduduk desa Wonodoyo. berusia 72 tayun) 2". Ilmu kesaktian dengay iimat-jimau merupakan bagian > ang tak terpisahkan di lingkungan masyarakat sejenis mi. Mencari guru yang dapat dianggap ampuh dilakukan oleh mereka hingga keluar wilayah daerah Vorstenlanden. Umumnya kegiatan semacam mi dilaKukan sebelum mereka madeg menjadi benggolan. 28. Masalah ini berkaitan dengan pajak yang tidak hanya berupa uang. tetapi juga sumber-sumber lain berupa pelayanan keamanan bagi anggota grayak wilayah bersangkutan saat diburu oleh kekuasaan yang sah yang sewaktu-waktu dapat muncuL 29. Rebo. adalah seorayg benggol yang dihianati oleh salah seorang pembantu utamanya. Saat pendudukan Jepang, terjadi kebakaran di sebuah perkebznan tebu dan Rebo dianggap sebagai pelaku utama. Beberapa han kymudian ia ditemukan mau dengan tragis, beberapa bagian tubuhnya terpisah. Para isten peliharaaenya vang bermmlah lima orang masing-masing mendapat kiriman bagian tubuh benggol Rebo. Tersebar kabar ia merupakan orang-orang komunis bawah tanah yang dicurigai pemerintah Jepang, akan tetapi berdasarkan informasi seorang penduduk yang dapat dipercaya, kematian Rebo akibat dendam kumpulan grayak Lain ditambah dendam pembantu utamanya karena alasan wanita. Kuwato, Wawancara. 3 April 1982. (seorang penduduk desa Gedangan. berusia 77 tahun). 30. Koplakar adalah suatu tempat untuk bersenang-senang. Di sini tersedia permainan judi dari dadu. ceki atau minuman keras dan wanita. Tempat semacam ini tumbuh dengan sendirim a di sekitar perkebunan, sebagai tempat persinggahan dalam perjalanan. 31. Ada keharusan tak tertulis bagi setiap "ndoro tuwan ' perkebunan untuk memberikan hadiah hiburan bagi para pekerjanya sekali dalam setahun. Biasanya keramaian ini dapat berlangsung hingga beberapa hari. Akan terlihat bahwa keramaian semacam ini merupakan proses pemiskinan bagi penduduk perkebunan. Mereka meneriza gaji - ada berbagai hiburan termasuk perjudian, minum, nayub - setelah keramaian usai kembali kepada0kehidupan sebagai buruh dengan hutang yang baru. Warta Pyrkebunan. Op. Cr... haL 32-48.: Sariiun, Wawancara 4 April 1983. (seorang benggol akan tampil dalam acara nayub hingga berhasil mendapatkan primadona tledek \ang ada. Kepandaian menari seorang benggol memperlihatkan juga rasa seninya tvrhadap jenis keseman perkebunan ini) 32. Kuwato. Wawancara 3 April 1982. (Pegawai perkebunan sering merusak pagat ayu penduduk setempat dengan berbagai cara. umumnya dengan imbalan ekonomi; 33. Ada banyak ditemukan gua-gua perundungan yang dibuat Jepang dalam kerangka pertahanann\ a terhadap sekutu. Mungkin patroU itu merupakan sebagian dari sistem pertahanannya. 34. Sarjiun. Wawancara. 4 April 1983. (sebagai mandor perkebunan ia sering meUhat mayat-mayat -bekas grayak yang dikenalnya di samping mayat beberapa penduduk perkebunan yang dianggap sebagai orang-orang komunis bawa> tanah yang 42 menyusup ke wilayah ini. Penangkapan itu sering tanpa dapat diteliti lagi mana anggota grayak dan mana yang dianggap sebagai orang-orang susupan dan berideologi komunis. Hal ini sering dilakukan dengan ancaman kematian bagi para pegawai administrasi perkebunan). 35. Kuwatc. Wawancara. 3 April 1982. (tak ada keramaian perkebunan, tak ada tempat untuk minum, tak ada tempat koplakan. dan yang ada hanya ketakutan serta curiga antar sesama). 36. Sarjiur.. Wawancara 4 April 1983 (ancaman para grava k lebih ditujukan kepada pegawai-pegawai administrasi perkebunan karena orang-orang tersebui hampir selalu ikut saat terjadi pembersihan. Tak ada yang dapat disalahkan, semuanya haru< selalu bersiap diri menjaga kemungkinan!. 37. Sarjiun. Wawancara. 4 April 1983. (maksudnya adalah kader-kader bawah tanah komunis yang selalu ditakuti oleh Jepangl.: George D Larson. Op.Cit. khususnya bab LV 38. Sarjiun. Wawancara 4 April 1983. (kesalahan rekan-rekannya sebagai pegawai administrasi perkebunan adalah sering memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menarik keuntungan bagi dirinya. Tak jarang wanita yang tidak mau melayani keinginannya dituduh sebagai orang-orang susupan dan harus dibawa untuk diperiksa ke kantor perkebunan) 39. Osman Raliby. Documenta Historica. Sedjarah Dokumenter Dari Pertumbuhan dan Perdjuangan Segara Republik Indonesia. (Djakarta Penerbit Bulan-Bintana. 1953) haL 98. 40. Soeara Pesindo Maret Thn. 1 1946. (yang dimaksud dengan logika revolusi adalah pendidikan tingkat kwalitas dalam aktivitas kehidupan masyarakat 41. Siaran Kilat. Desember 1945. 42. Ibid.. 43. Warta Indonesia Oktober 1945. 44. Djawa Tengah Di Dalam Setahoen Repoeblik. hal. 16.: Metthosoear. 16 Febroeari. thn. 1 1946. HaL 15. (menyatakan ini merupakan kebangkitan massa rakjat untuk ikut bersama para pemimpin menegakkan sebuah cita-cita yang sudah diinginkan. Para pemimpin tidak perlu gusar, seharusm a my rasa bangga bahwa massa rakjat telah sadar akan harga dirinya sebagai orang-orang merdekai 45. Soeara Pesindo. April. Thn. I 1946 (para pemuda ini disebut sebagai pesindo desa. umumnya memakai pakaian hitam berselempang sarung dan membawa kekuatan-kvkuatan tertentu yang berasal dari kiai-kiai tertentu. Mereka merupakan susunan masyarakat baru yang mengenal kegiatan politik. Pernah di wila\ah mi akar, dibuat basis, dalam bentuk desa kader seperti di Ambarawa). 46. Sarjiun. Wawancara 4 April 1983. 4 ' . Periksa berbagai isi siaran kilat vang sering dilakukan oleh Kementerlar. Penerangan, sekitai tahun 1945 akhir hingga pertengahan tahun 1946. Sering menilai gerakan-gerakan lokal ini tidak dapat dipertanggung jawabkan dan merupakan pertanggungan bagi pemerintah yang sah di forum-forum internasional. 48. Di wilayah Boyolali, khususnya di qesa-desa Mliwis. Paras dan Sumbung. Organisasi Pesindo Desa hadir berpartisipasi dalam suasana revolusi tingkat lokal tidak dapat diketahui secara pasti tetapi melahirkan nama-nama seperti Multayat. Waloeyo, Muchsin sebagai tokoh laskar setempat. 43 49. Supran. Wawancara. April 1983. (sebagai bekas pemuda?kota yang bergerilya di wilayah tersebut menyatakan kami butuh makan tempat berteduh. dan mereka para lurah ingin memperoleh pengetahuan persenjataan untuk bergerilya. Apanya >ang salah 9 ) 50. Lihat. Republik Indonesia Propinsi Jawa Tengah. (Semarang Djawatan Penerangan Propinsi Jawa-Tengah. 1952j. 210-211. 51. Sengaja saya tidak menyebutkan peran tentera resmi pemerintah karena beberapa0haL yakni sulit memperoleh data kehadiran tentera di wilayah ini secara benai. Data-data yang sempat terkumpulkan hanya menunjuk sebagai laskar bersenj a t a . Djawa Tengah Di Dalam Setahoen Repoeblik. Op.Cit. haL 20. (yang membahas tentang hancurnya moriel tentera).: Xasional. Ho. 23. 1950, haL 4. 52. Nasional No. 29. 1950. haL 4. 53. Pengertian konflik dapat berarti sebagai bentuk perselisihan, pertempuran, bentrokan, baik secara fisik atau fikiran. Konflik dapat terjadi secara perseorangan atau kelompok. Konflik memungkinkan terjadinya perubahan atas lembaga resmi atau kepemimpinan Cakupan pengertian konflik ini. dapat begitu luas. Periksa, dalam George H Nadel (ed.). Studies in the Philosophy of History Selected Essa) from Histon and Theon. (New York Harper Torchbooks Harper & Row Publishers. 1965). haL 117-147.; 44 DAFTAR PUSTAKA Almanak Perkebunan. Semarang: Seraju. 1955. Anderson. B.R.O.G. Java in a Time of Revolusiton Occupation and Resistance. 1944-1946. Ithaca and London: Cornell University Press. 1972. Barth. Fredrik. (ed.). Ethnic Group and Boundaries Boston Little Brown and Company. 1969. Bell. David V.J. Resistance and Revolution Boston: Houghton Miffin Company. 1973. Burger. D.H. Sedjarah Ekonomis Sosiologis. Jilid 1. Djakarta: Pardja Paramita. 1962. Gusfield. Joseph R (ed.J. Protest. Reform, and Revolt A Reader in Social Movements. New York: John Wiley & Sons. Inc. 1970. Hobsbawn. E J. Bandits London Penguin Books Ltd. 1972. Hockett. Homer Core). The Critical Methods in Historical Research and Writing New York. Harper L Row Publisher. 1967. Larson. George D. Prelude to Revolution Palaces and Politics in Surakarta, 1912-1942. Disertasi yang belum diterbitkan. Northern Illinois University 1979. Mandelbaum, Maurice. The Problem of Historical Knowledge: 45 An Answer to Relativism. New York: Harper & Row Publisher. 1967. Osman RaJiby. Documenta Historica Djakarta: penerbit Bulan Bintang. 1953. Republik Indonesia Propinsi Djawa Tengah Semarang: Djawatan Penerangan Propinsi Djawa Tengah. 1952. Reid, Anthony. The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1979. . The Indonesian National Revolution, 1945-1950 Australia: Longman. Sartono Kartodirdjo. (penyunting). Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial. Jakarta: LP3ES, 1984. . Lembaran Sedjarah. No. 8. Yogyakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah. 1972. . The Peasant Revolt of Banten in I88S. VGravenhage: Martinus Nijhoff. 1966. Scott. James C. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES. 1981. Switser. H.L. Documenten Betreffende de Eerste Politionele Actie. 20 21 Juli - 4 Agustus 1947. "s-Gravenhage: Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf. 1983. Wertheim. W.F. Indonesian Society in Trantition A Study of Social Change The Hague: W van Hoeve Ltd. 1956. KORAN/MAJALAH Berdaulat. 1 2 Februari 1950. Djawa Tengah di dalam Setahoen Repoeblik Gerilja, 15 Mei 1948. Kompas, 27 April 1983. Massa. 4 September 1948. Masjarakat. tahun I. 18 Februari 1950 Mertju Suar, tahun I, 16 Februari 1946. Mertju Suar. No. 3. 16 Oktober 1947. 4ö Nasional, no. 23, 1950. Nasional, no. 29, 1950. Prisma, No. 8 Agustus 1981. Siaran Ekonomi, Maret 1946. Siaran Kilat, Desember 1945. Soeara Pesindo, Maret 1946 : Soeara Pesindo, Tahun L April 1946. Warta Indonesia. Oktober 1945. Warta Perkebunan, Oktober 1958. 47 REVOLUSI SOSIAL POHAK KIRI 1946 DI SERDANG (Oleh Tengku Luckman Sinar) Introduksi Kerajaan Serdang berada di dalam wilayah Kabupaten Deli dan Serdang. Propinsi Sumatera Utara sekarang. Ketika di dalam Kerajaan Deli. yang didirikan oleh Panglima Sultan Aceh di sekitar tahi n 1640. terjadi perang saudara (1720) di antara 4 orang cicitnya, maka putera mahkota Deli bernama TUANKU UMAR KEJERUAN JUNJUNGAN terpaksa menyingkir bersama ibundanya Permaisuri Tuanku Puan Sampali. ke wilayah Serdang. Kemudian oleh Raja Urung Senembah (suku Karo merga Barus) dan Raja Urung Tanjong Morawa (suku Timur merga Saragih) Tuanku Umar dinobatkan menjadi Sultan Serdang yang pertama di tahun 1 723 1 K Kerajaan Serdang menjadi besar dan makmur di bawah pemerintahan cucunya SULTAN THAF SINAR BASTARSYAH alias "Sultan Besar". Ketika missi pemerintah Inggeris dari 48 Penang berkunjung ke Serdang di tahun 1823 yang diketuai oleh JOHN ANDERSON, dia ini bertemu dengan Sultan Besar yang dikelilingi oleh Raja Dolok dari Simelungun. Raja Tanjung Morawa dan Raja Siantar. Perdagangan Serdang juga ramai dengan Tanah Alas dan Penang 2 '. Karena itu pihak Inggeris buru-buru membuat perjanjian dengan Serdang, meskipun berdasarkan cerita Belanda. Serdang pernah ditaklukkan oleh Siak dalam tahun 1780. Perjanjian dagang antara Inggens dengan Serdang itu berbunyi sebagai berikut: Tanda tangan SULTAN BESAR dari Serdang Ditujukan kepada Hon. W.E. Phillips. Gubernur Inggeris di Pulau Pinang (didahului oleh komplimen yang biasa) Beta sangat berbesar hati meletakkan dasar persahabatan dengan Paduka Sahabat Beta dan memandang perlu bertambahnya perdagangan antara negeri Beta dengan Pulau Pinang, dan Beta tidak merasa perlu lagi untuk mengadakan perjanjian dagang atau hubungan-hubungan lainnya dengan negeri-negeri lain. "Beta telah menerima surat sahabat Beta melalui agennya. Tuan John Anderson dengan penuh kegembiraan. Paduka sahabat mengemukakan didalam surat itu. tentang perdagangan antara Serdang dengan Pulau Pinang, dan menyatakan harapan untuk kemakmuran negeri Beta dan bertambahnya hubungan antara kedua negeri ini. Beta berharap dapat membuat hubungan dengan pedagang-pedagang Pulau Pinang, dan sebarang apa barang dagangan keluar dari Kerajaan ini Beta bersedia mengirimkannya ke Pulau Pinang. 49 Mengenai persoalan perdagangan secara umum. Beta telah memperbincangkannya secara bebas dan panjang lebar dengan agen dan Paduka Sahabat Beta. yaitu Tuan John Anderson, dan menyampaikan kepadanya mengenai jenis-jenis barang dagangan yang diperlukan untuk negeri inj dan dengan memperhatikan ketentuan Bea Cukai negeri Beta". Tertanggal 18 Jumadil Awal 1238 Hijrah, hari Jumat (A.D.1823) 3 ' Diceritakannya lagi bahwa negeri Serdang "... possesses many advantages, and there was an appearance of quiet content, peaceful industry . and numerous population, extremely pleasing, while the number of small vessels, lying loaded in the river, denoted the flourishing condition and prosperity of the place. At this place, the agent met many chiefs from the neighbouring small states and from the interior". 4} (Sedang memiliki banyak keuntungan, dan kelihatan adanya industri yang aman dan damai, dan banyak rakyatnya. sangat menyenangkan, sementara banyaknya kapal-kapal kecil yang berlabuh dengan penuh muatan di sungai, menunjukkan kondisi kemakmuran dan perkembangan negeri itu. Di tempat ini, utusan telah menemui banyak raja-raja dari negeri-negeri kecil tetangganya dan juga dari pedalaman). Tetapi sementara itu awan mendung meliputi kawasan Sumatera Timur. Untuk menghindan pertikaian sengit dalam menggarap jajahan masing-masing, maka Inggeris dan Belanda sepakat membuat "TRAKTAT LONDON" 1824 di mana Sumatera dianggap masuk kawasan pengaruh Belanda. Atas dasar itu Belanda membuat perjanjian dengan Siak di tahun 1858 di mana dicantumkan bahwa Kerajaan Siak dan rantau jajahan takluknya berada di bawah kedaulatan Belanda. 50 Di dalam kontrak itu disebutkan bahwa negeri-negeri dari batas Temiang sampai seluruh Sumatera Timur adalah taklukan Siak dan diharapkan Belanda agar melindunginya dari musuh Siak yaitu Aceh Atas dasar inilah Belanda beberapa kali mengirimkan ekspedisi politik dan militer ke Sumatera Timur untuk mengakhiri kedaulatan kerajaan-kerajaan di pantai Sumatera Timur. Pada tanggal 2 Agustus 1862, Residen Belanda di Riau. Elisa Netscher, dengan dilindungi oleh kapal-kapal perang penuh dengan serdadu Belanda bersenjata modern, mengunjungi satu persatu kerajaan Melavu di pesisir Sumatera Timur. Di Serdang. SULTAN BASYARUDDIN SYAIFUL ALAMSYAH (putera dan pengganti Sultan Besar), menyambut kedatangan rombongan Belanda itu dengan menaiki perahu-perahu perang berbendera Aceh. karena di dalam tahun 1845 Serdang sudah ditaklukkan Sultan Ibrahim Mansvursyah dan Aceh dan lalu diberi gelar "SULTAN BASYARUDDIN SYAIFUL ALAMSYAH WAZIR SULTAN ACEH". Kontrak yang disodorkan Netscher lalu ditandatangani .iuga tetapi dengan memakai cap "Wazir Sultan Aceh". Hal ini membuat palak Netscher sehingga mengancam akan meratakan ibu kota Rantau Panjang, sehingga perjanjian itu ditandatangani juga tanpa pakai cap dan tanpa ditandatangani dengan persetujuan Orang-orang BESAR kerajaan (yang sebenarnya menurut adat adalah tidak sah ). Juga turut diakui Belanda wilayah jajahan Serdang yaitu Denai. Percut. Bedagai dan Padang. Tindakan Belanda yang lancang itu membuat palak Aceh. sehingga dalam bulan Mei 1863 dikirimlah 13buah perahu perang dipimpin oleh Raja Meredu untuk menghukum Deli dan Langkat. Di Serdang expedisi Aceh itu disambut hangat dan dijanjikan bahwa Aceh akan membantu Serdang dan Asahan melawan Belanda. Sultan Basyaruddin lalu mempersiapkan kekuatan di Bedagai dan wilayah pedalaman serta mengangkat Kepala Suku 51 Lima Laras (Batubara) menjadi wakilnya di Batubara. Sementara itu d. Labuhan Deh sudah bercokol Kontrolir Belanda Cat, Baron de Raet yang mendekking J. Nienhuys yang sejak - Juli 1863 telah menenma konsensi tanah yang luas dan Miltan Deli untuk membuka kebun tembakau di sana. Karena sikap Asahan dan Serdang pro Aceh dan membangkang ultimatum Belanda sehingga dan Betawi dan Riau disiapkan^pasukan ekspedisi militer untuk menundukkan Asahan dan Sedane vane kekuatannva sesuai beslit Gubernur Jendral Hindia Belanda no. 1 tanggal 25 Agustus 1865 adalah sebagai berikut: 1 Setengah batalvon Infantri dengan staf satu Detasemen terdiri dan 1 Opsir dengan 25 orang artilenst. 2 meriam lapangan. 2 mortir 12 inci. 2 orang dokter dan staf kesehatan. P 9 orang serdadu Belanda totok dan 22/ orang serdadu bumiputera: 2 Bantuan dari Angkatan Laut dengan kapal-kapal perang "Djambi". "Sindoro". "Amsterdam". "Montrado". "Delfzijl". "Dassoon" dan beberapa Kruisboot. 3. Kapal-kapal perang itu mengangkut pasukan Marinir sebanyak 1000 orang dengan 49 pucuk menam. Begitu besar kelengkapan modern tentara Belanda itu untuk menghadapi negeri yang hanya mempunyai perajurit terdiri dan rakyat biasa ribuan saja yang bersenjata tombak dan pedang ditambal! beberapa buah senapan locok dan meriam lela. Negeri vane mula-mula diserang ialah Batubara dan dari sana ke Asahan. Pada tanggal 20 September 1865 ibu kota Tanjung Balai dapat direbut dan Sultan Ahmadsyah sebelumnya sudch sempat undur ke pedalaman untuk bergerilya Pada tanggal 30 September 1865 sebagian armada Belanda telah memblo52 kade Serdang dan tanggal 1 Oktober pasukan Belanda yang lengkap dengan senjata berat dan modern itupun didaratkan di Rantau Panjang. Sultan Serdang tak sempat undur untuk bergerilya ke pedalaman sehingga pada tanggal 6 Oktober 1865 : mengingat situasi yang tak ada harapan lagi untuk berperang karena tiadanya bantuan Aceh dan Inggens dan Asahan sudah diserang pula. maka Sultan Basyaruddin terpaksa tunduk untuk menghindarkan korban banyak. Sebagai hukuman atas pembangkangan Serdang ini maka dicabutlah wilayah Bedagai. Perçut, Padang dan Denai dari tangan Serdang dan lalu diserahkan kepada Deli. Serdang di Masa Pemerintahan Sultan Sulaiman. Sejak itu Sultan Basyaruddin menarik diri lebih banyak menghabiskan waktunya berkhalwat saja. Baginda mangkat tanggal " Muharram 1279 H (Pebruari 1881) digelar "'Marhom Kota Batu'' dan meninggalkan seorang putera yang masih di bawah umur sebagai penggantinya yaitu TENGKU SULAIMAN. Tanpa menunggu persetujuan dan Belanda sebagaimana yang diharuskan menurut perjanjian Belanda dengan Serdang, maka menurut adat "Raja Mangkat. Raja juga menanam", oleh para Orang Besar dan rakyat banyak ditabalkanlah ia sebagai SULTAN SULAIMAN SYARIFUL ALAMSYAH Karena Sultan Sulaiman terus membangkang terhadap Belanda mengenai soal wilayah Senembah. Percut. Denai dan perbatasan dengan Deli maka barulah setelah selesai masalah itu ditekan Belanda untuk kepentingan Deli. 29-1-188" ia barulah diakui Belanda sebagai Sultan Serdang, tujuh tahun kemudian. Begitupun hubungannya dengan kapitalis perkebunan Belanda taklah mesra betul. "De Sultan van Serdang was minder verlicht en den ambtenaren minder genegen den Sultan van Deli, op Wien hij zich naijverig toomde. En met eene Sultans gezindheid moest de ondernemingsgeest dier dagen rekenen". ' 53 (Sultan Serdang kurang dapat diyakinkan dan Orang-orang Besarnya kurang keinginan dibandingkan dengan Sultan Deli yang sangat mesra Dan dengan dukungan Sultan masa itulah baru bisa diharapkan semangat pembangunan perkebunan dapat terlaksana). Pada tanggal 21 Maret 1891 Sultan Sulaiman kawin dengan Tengku Permaisuri Darwisyah binti Raja Burhanuddin. turunan Raja Pagarruyung Minangkabau. Sultan Bagagarsyah yang dibuang Belanda ke Betawi Itu komentar pihak Belanda karena di dalam hal soal kerjasama dengan politik pemerintah Hindia Belanda. Sultan Sulaiman dianggap paling sedikit kerja samanya dengan Belanda. "Hij is de munste" (dia adalah yang paling sedikit), begitu komentar Memorie van Overgave \ dan Gubernur Sumatera Timur S Van der Plas. Sultan Sulaiman sering dianggap Belanda keras kepala dan selalu saja protes jika ada hal-hal yang dirasa merugikan rakyatnya atau negeri Serdang. Mengenai perbatasan Serdang dengan Deli yang ditetapkan dengan keuntungan Deli. selalu saja ia protes. Misalnya di dalam bulan Desember 1925 disuruhnya penduduk Serdang menggarap-tanah untuk dijadikan persawahan di dalam wilayah yang ditetapkan untuk Deli yang dikerjakan oleh penduduk Rambai. Pamai dan Pamungkiran. Oleh Belanda mereka diusir kembali ke Serdang. 8} Menurut perubahan Politik Kontrak antara Belanda dengan Serdang tl"-2-191 7 ) dipaksakan oleh Belanda agar dikeluarkan dan kaula Swapraja Serdang orang-orang Indonesia yang menjadi pegawai-pegawai Belanda dan buruh-buruh perkebunan yang ada dalam wilayah Serdang. Sultan tetap memprotes hal ini berulang kah kepada Belanda agar mereka itu dikembalikan sebagai kaula Swapraja Serdang. Akhirnya sebagian dari tuntutan itu terpaksa dikabulkan Belanda juga. yaitu "vrije arbeiders" (buruh-buruh lepas), transmigran, drjadikan kembali rakyat Swapraja Serdang di tahun 1929. 9) 54 Adalah Politik pemerintah Hindia Belanda untuk memisahkan wilayah Serdang yang dihuni oleh penduduk Karo dan Timur dan kekuasaan Sultan Serdang dan dan saudara-saudaranya orang Melayu yang Islam, di pesisir. Pembesar Belanda menganggap bahwa : "Het is met wenselijk de Maleische Zelfbestuurders hun directen invloed op de Bataks to doen uitbreiden, iets waarop zij. vooral in SERDANG, steeds bedacht zijn" (p. 8). Dan kemudian "Ik acht her zeer gewenscht om politieke redenen dan rechstreekschen invloed van Sultan en Oeroenghoffden die allen Mohammed aan zijn. ook niet to versterken en veeleer de Batakdoesoens als afzonderlijke, of laat ik liever zeggen als meer byzondere eenheden te blijven beschouwen" (p.26). (Tidaklah diinginkan Raja-raja Melayu memperteguh pengaruh mereka secara langsung kepada orang-orang Batak, yang sebagaimana halnya di SERDANG selalu agak mencungakan (p.8). Saya ingin berdasarkan pertimbangan politik agar pengaruh langsung Sultan dan Kepala-kepala Urung yang Islam itu jangan diperkuat dan dianggap wilayah Batak Dusun selaku wilayah tersendiri, atau katakanlah sebagai wilayah kesatuan vang khusus sekali harus diperlakukan) 1 0 ) . Untuk mempersiapkan agar dalam wilayah Batak Dusun semuanya memeluk agama Knsten yang akan dihadapkan dengan wilayah pesisir Melayu yang Islam, maka Belanda memperbesar pertentangan suku Karo dan Timur dengan suku Melayu itu dan Belanda berpura-pura membela mereka tersebut antara lam dengan mengusulkan agar di dalam Kerapatan Dusun Serd a n g ' n ditempatkan Wakil Zending'Pendeta Belanda sebagai penasehat. hal mana ditentang oleh Sultan. Memang pada masa pemerintahannya di Serdang, perkembangan missi Islam ke wilayah pedalaman di Hulu Serdang sangatlah pesatnya, terutama setelah oleh Sultan Sulaiman dibiayai perkumpulan "SYAIRUS SILAIMAN !; dimana Mufti Kerajaan Syeikh Zainuddin duduk di dalamnya untuk memajukan perkembangan Islam itu. Laporan Belanda juga mengakui : 55 "De Islam heef in het grensgebied van Boven Serdang meer resultaat, dan de zendmg van het Rotterdamsche Zendinggenootschap te Gunung Mariah en Kota Jurung. De animo om Christen te worden is bij de Batak bevolking van deze streken niet groot.12) (Islam lebih berhasil di wilayah Serdang Hulu danpada Rotterdamsche Zendinggenootschap di Gunung Mariah dan Kota Jurung. Keinginan untuk masuk Kristen di kalangan penduduk Batak dalam wilayah ini tidaklah besar). Bahkan atas anjuran Sultan melalui perkumpulan "BANGSAWAN SEPAKAT'-diminta agar di sekolah-sekolah umum di Serdang diajarkan mata pelajaran agama Islam. 13) Ketika Sultan dengan permaisuri 1890 mengadakan perjalanan dengan rombongan ke luar negeri, baginda tidaklah pergi menemui Raja Belanda ke Nederland sebagaimana undangan, tetapi sebaliknya pergi ke Jepang dan beraudensi dengan Kaisar Mutsuhito dan Jepang. Ketika ditanya mengapa baginda menyatakan ingin sekali mempelajan bagaimana Jepang Meiji itu berhasil maju sehingga bisa mengalahkan orang Eropah. Rupa-rupanya kunjungan ini kelak membawa juga kebaikan. Ketika tentara Jepang singgah di Istana Serdang mereka melihat potret Tenno Heika. Anak Tuhan mereka, terpampang di ruangan singgasana, sehingga mereka menjadi sangat Kaum dan hormat dan tidak mengganggu wanita dan penduduk Serdang. Sebaliknya simpati Sultar. kepada Jepang dan adanya Sultan membawa orang-orang Jepang selalu pegawainya ke Serdang (tuan-tuan Ohon dan Imada) menimbulkan cunga Belanda. Adanya tindakan berbagai protes, tindakan mengulur waktu untuk memperlambat keinginan pemerintah Hindia Belanda hampir kejadian setiap hari. sampai kepada sikap pro Jepang dan hubungan Sultan Sulaiman yang erat dengan Dr. Sutomo. pemimpin "Budi Utomo" yang pernah menjadi dokter Swapraja Serdang (1913) dan dengan Pahlawan Nasional H.H. Thamrin yang sering berkunjung ke Serdang dan didukungnya T. Fachruddin mendirikan "Serikat Islam" di Serdang, membuat hu56 bungan baginda dengan Belanda menjadi dingin dan akhirnya ketika mulai pecah perang dengan Jepang di tahun 1941. pemenntah Hindia Belanda lalu memberikan penngatan keras tingkat terakhir dengan mengerahkan "pameran Bendera Kekuatan". di mana masa itu pasukan KNIL mengadakan latihan perangperangan di kota Perbaungan dan sekitar kraton Kota Galuh. Hal ini disebabkan kecungaan Belanda karena Putera Mahkota Serdang telah membentuk bansan para-militer yang disebut "Senam Serdang" (SS) diambil dan pemuda-pemuda dan sege-nap pelosok Serdang dan latihan-latihan bans-berbans diadakan di Perbaungan. Hubungan baginda dengan ambtenar Belanda di Serdang tidak pernah mesra sehingga rata-rata tidak ada yang lebih 2 tahun Kontrohr Belanda dapat bertahan di Serdang Bagaimana seretnya hubungan Sultan Sulaiman dengan pembesar Belanda di Serdang dapat kita simpulkan dari Memories van Overgave Kontelir Serdang Hulu G.L.J.D Kok1 "Sultan Serdang adalah seorang yang aneh. ia hanya memikirkar. kepentingannya sendiri dan melihat setiap pegawai Hindia Belanda sebagai musuh bebuyutannya. Terutama mengenai Politik KontraK yang baru ditanda tangani sangatlah menyakitkan hatinya terhadap kita la selalu bersikap cunga. maka setiap tindakan sesuatu diperhitungkannya keburukan-keburukar. yang mungkin terselimuti di belakang layar. Jika kita menjumpainya untuk urusan sesuatu hal. tidak pernah ia mau memberikan keputusan. Selalu saja mengulur waktu dan jikapun setelah berunding panjang lebar akhirnya kita mendapat jawaban tetapi janganlah dengan demikian kita merasa sudah past; bahwa ia akan bekerjasama. kita kelak akan terkejut, bahwa setelah beberapa bulan kemudian, ternyata bahwa Baginda Sultan berbuat seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu apapun dan tidak pernah terdapat persesuaian paham. Saya memperingatkan dengan sangat kepada para pengganti saya. akan kebenaran nasehat mereka-mereka yang terdahulu dari saya. bahwa mereka haruslah sangat berhati-hati di Serdang, jika kita dengan gembira dapat bekerja di Deli. sebaliknya di Serdang kita mestilah setiap saat berada 57 di dalam ketakutan, bahwa setiap waktu bisa terjadi sesuatu hal yang aneh". Ketika baginda yang terakhir dipaksa untuk menandatangani perubahan Politik Kontrak yang baru antara Belanda dengan Kerajaan-kerajaan Bumiputera (1907), Sultan Sulaiman datang ke istana Residen Sumatera Timur tidak dengan pakaian kebesaran seperti raja-raja yang lain. tetapi dengan berseragam putih, yang menyatakan ia saat itu dalam suasana dukacita. Ia berdukacita. karena para raja-raja bumiputera diikat dengan rantai emas. tetapi dipaksa menandatangani perjanjian baru yang setiap kali mengurangi hak mereka dan membuat mereka kelak hanya tinggal sebagai am tenar Belanda saja. Agar raja-raja Melayu di Sumatera Timur bisa bersatu di dalam menghadapi pemerintah Hindia Belanda. Sultan Sulaiman membuat prakarsa mendirikan perkumpulan raja-raja Sumatera Timur pada 20 September 193 2 yang diben nama "SYARIKATUL MULUK". Sayang perikatan itu tidak dapat bertahan lama. karend dengan issue-issue dari pamongpraja Belanda kepada beberapa Sultan diadakan politik pecah belah Tiba-tiba timbul suara dari salah satu Sultan yang tidak bersedia hak keanggotaannya disamakan dengan Raja Melayu yang memakai "Pernyataan Pendek" yang dirasa lebih rendah martabatnya. Bagaimana pun Belanda memerlukan situasi stabilisasi di Sumatera Timur di mana ditanam jutaan dollar investasi Belanda dan asing dan yang menghasilkan bahan ekspor 1/3 dan seluruh ekspor Hindia Belanda Raja-raja dan pemimpin rakyat haruslah dininabobokkan dan dibuat terpecah belah. Oleh karena itu ketika pada tanggal 29-1-193" genaplah baginda 50 tahun menjadi raja yang diakui Belanda, tidaklah dirayakan baginda, tetapi sebaliknya di tahun 1941 ketika merayakan 60 tahun baginda dinobatkan oleh rakyat dan Orangorang Besar Serdang, dirayakanlah secara besar-besaran diseluruh negeri Serdang dengan pesta-pesta rakyat dan medali diberikan. 58 Meskipun Kerajaan Serdang merupakan kerajaan yang miskin di Sumatera Timur, tidaklah mengurangi minat Sultan Sulaiman untuk memajukan negeri dan penduduknya, sampai Kerajaan Serdang pernah berhutang pada Kerajaan Kutai. Kalimantan Timur Beberapa contoh dapat dikemukakan di sini : 1. Proyek Irigasi Persawahan Dan hasil kunjungan Sultan Sulaiman ke Jepang. Muangthai dan Bah. lalu baginda mendirikan proyek persawahan dengan kapital S. 10.000.- di Rantau Panjang (1893). tetapi karena penduduk Melayu yang mengerjakan kurang ahli dan berpengalaman dalam persawahan, maka proyek itu gagal ditambah pula dangkalnya sungai Serdang mengakibatkan wilayah itu digenangi banjir kronis. Setelah Sultan pindah ke Perbaungan (tidak mau mengikuti jejak Kontrolir Serdang yang pindah ke Lubuk Pakam) di tahun 1891. maka disiapkanlah proyek persawahan yang lebih baik dan sukses yang disebut "Bendang" di Perbaungan dengan biaya S 1.200.000.- meniru persawahan ingasi sistem Subak di Bali. Untuk mengerjakan sawah tersebut didatangkanlah petanipetani dari Kalimantan Timur (suku Banjar) lengkap dengan pemimpin dan keluarga-keluarga mereka, pada tahun 1909. Dari hasil proyek "Bendang" ini negeri Serdang terkenal Selfsupporting beras 1 5 1 . Begitu juga persawahan di lembah Sei Buaya (Serdang Hulu) cukup maju.1 6 } 2. Pemberian Tanah terhadap Transmigran (Kolonisasi) Setelah berhasil memperjuangkan agar bekas kuli kontrak yang kini menjadi buruh lepas dan juga imigran dan Jawa dan Tapanuli Selatan kembali menjadi rakyat (kaula) Kerajaan Serdang, maka Sultan Sulaiman membenarkan mereka tinggal berbaur dengan penduduk asli di kampung-kampung, dengan hak 59 pula memperoleh tanah dan jaluran seperti halnya Rakyat Penunggu penduduk asli lainnya 1 7 ) . Biasanya mereka yang baru ini diwakili oleh lurah yang menjadi pembantu penghulu kampung. Atas anjuran Dr. Sutomo dari "Budi Utomo" yang menjadi sahabat Sultan Sulaman, maka Sultan menyediakan 1000 bahu tanah kosong tahap pertama sebagai hibah pada tahun 1929 vang terletak di Kotosan. teruntuk imigran orang Jawa dan bekas kuli kontrak perkebunan ! s ' 3. Proyek "Serdang Kanaal" Karena ahran sungai Serdang (Belumei) sudah dangkal maka daerah di sekitar kualanya tergenang air sehingga menjadi banjir menahun yang mendatangkan kesusahan kepada penduduk kampung-kampung di sekitar wilayah itu. Konon ceritanya gara-gara Kontrolir Deli. Van Cats Baron de Raet. di tahun 1865. menyuruh cabut cerocok di kuala Serdang karena takut itu nanti bakal dijadikan alat pertahanan jika Serdang bermaksud memberontak kepada Belanda kembali. Berkali-kali permohonan diajukan ke pemerintah pusat di Betawi, tetapi tidak pernah digubns. sehingga sejak 1881 ibukota Serdang. Rantau Panjang, dilanda banjir dan Kontrolir Serdang terpaksalah memindahkan kedudukannya dan ibukota ke Lubuk Pakam dalam tahun 1890. Tetapi Sultan Sulaiman tidak mengikuti jejak Kontrohr Belanda itu. bahkan membuka pusat pemerintahannya dan mendirikan kraton barunya di Perbaungan Bandar Setia dalam tahun 1891. Di dalam tahun 1930 dan rencana pemerintah pusat untuk m en drop biaya Fl. 1 juta buat perbaikan itu. tetapi karena timbulnya krisis ekonomi (depressi) terpaksalah niat itu dibatalkan Dalam tahun 1936 Sultan Sulaiman sendiri mengambil inisiatip dari kas kerajaan yang miskin itu dan dengan biaya Fl. 225.000,- dibuatlah "Serdang Kanaal" di mana di beberapa tempat ahran sungai itu diluruskan sepanjang 7 Km dan diresmikan pada tanggal 8 Juru 1936. Dengan demikian dapatlah 60 diselamatkan kira-kira 2000 Ha tanah untuk persawahan rakyat yang subur.1 9 ) 4. Politik Penambahan Kaula Swapraja Serdang Agar rakyat Serdang menjadi bertambah, di samping penduduk ash Melayu-Karo-Timur. maka Sultan Sulaiman membuka pintu lebar-lebar kepada orang Indonesia dan daerah lain (pendatang) agar beralih menjadi kaula Swapraja Serdang, di mana mereka nanti bebas pajak personele belasting, bebas memperoleh hak milik atas tanah di dalam wilayah Serdang, dan tidak usah terkena beberapa pasal dan K.U.H. Pidana. Hal ini kurang disenangi Belanda karena berarti rakyat Gubernemen akan berkurang dan berkurang jugalah wajib pajak buat Gubernemen Hindia Belanda Belanda berhasil membujuk Sultan Deh untuk mengeluarkan Peraturan Swapraja Deli no 42 tanggal 30 Nopember 1920 yang menghukum setiap kaula Swapraja Deli yang berani menyerahkan tanahnya kepada bangsa Indonesia kaula Gubernemen. Tetapi meskipun berkali-kali dibujuk oleh pembesar Belanda. Sultan Sulaiman tidak mau mengikuti anjuran itu. bahkan sebaliknya menyediakan banyak tanah dan kemudahan agar saudara-saudara pendatang dari luar daerah bisa mentadi berbaur dan menjadi kaula Swapraja Serdang. 2 0 ' 5. Pendidikan dan Kesehatan Rakyat Perhatian yang besar ditaruh kepada pendidikan rakyat. Pertama-tama putera dan puten kaum bangsawan dan dari Orang Besar dipaksa harus sekolah dan memang Serdang membanggakan diri mempunyai putera dan puten dari kalangan bangsawan yang umumnya telah bersekolah sejak dekade terakhir abad ke-I9. dan bangsawan puten yang sejak 1915 sudah bersekolah di Betawi seperti Tengku Durad es di mana pada masa itu di kerajaan-kerajaan lainnya baik puteri bangsawan maupun puteri rakyat biasa masih dipingit dan bertudung ling61 kup Berbapa untuk rakya: (Sekolah Mei. di seh - .une a.. .:ng khusus teruntuk kaum batu LS umum K. : . .. - u Suà dian me- nu n 141 dar. agar . . . . ang yang miskin itu. agar Untuk memajukan rakyi x Huh Kai dan Timur Dusun). Sultan Sulaiman mena* Pertanian pada tahun 1° 10 dan iah untuK proyek . 0 0 0 . - . teup. usul mi tidaklah ditang] .... Belanda, mungkin karena taktil akan Zendmg yang beroperasi di >an.: : : Di i mem buk« pohkhmk kesehatan di im tahun l c . ; . ; Perbaungan dan Galang. >ang kemudian dukun di kota-kot.. lain di Serdang d; mana kepada rakvat diberi) »bal dengan ...ma Begitu juga bag: rakyat Serdang vang menderu.: r biayanya di Lau Simono dar bag: rakyat jiwa ditanggung juga biayanva oleh kerajaan. : ; ' Di samping itu pencacaran dan penyuntikan rakv.t secara massal anti tiphus dan anti kolera diadakan dengan mtensip dan secara cuma-cuma . dibenka c Perkebunan dan Pertanian Untuk setarap dengan orang-orang Eropa dan Amerika yang membuka perkebunan besar di Sumatera Timur maka Sultar. Sulaiman tidaklah mau ketinggalan. Baginda dengan DR. Mr. Dekema membentuk sebuah perseroan terbatas hukum Barat dengan modal Fl. 1.000.000.- dalam tahun 1918 dan memohonkan hak konsesi tanah perkebunan karet di Taryong Purba (Serdang Hulu). 62 Mula-mula pemerintah Hindia Belanda menentang b dengan dalih atau Sultan mau jadi raia atau mau jadi penguleh pilih Tetapi baginda tidak pvtvstkal Piangkatnxj ranya Tengku Rajih Anwar sebagai Direktur perkebunan itv :<inda hanya sebagai persero tunggal, setelah dengar betang ke sana ke man berhasil mem orang Eropa itu sehingga baginda memilik' sehm dah -kebunan itu balam perusahaan tenebut S e ' . ginda memihh seorang bangsa Swiss dan buruh-buadalah buruh-buruh pelarian dan perkebunar-r-. d: sekitarnya Di dalam salah satu keputusan rapat pemef saham perusahaan perkebunan itu. ditetapkan bahwa priOl pertama sebagai pegawai dibenkar. kepada bumiputer Serdang Perusahaan perkebunan itu sudah berkembang baik sampai kini Di samping itu baginda juga membuka perkebr tembakau 'Cinta Kasih*' dan sudah mulai men.iual prodi cerutunya, tetapi karena dihimpit konkurensJ dan perusa! raksasa asing perkebunan tembakau tersebut ditutup di tahun 1934. Tetapi perkebunan kelapa "Pantai Labi:' dekat Lubuk Pakam berkembang baik sampai sekarang Perusahaan perkebunan karet baginda itu adalah pertama kali buat orang bangsa Indonesia yang memakai hak barat d; Sumatera Utara ini Lntuk memajukan Serdang Hulu baginda TAK' d: Serdang Hulu kooperatip oleh rakyat perekonomian bumiputera Serdang di mendukung didirikannya "BANK BApadi tanggal 14 Agustus \V)b secara Sayang usianya tidak berjalan lama. 7 Peraturan Jaluran untuk Tanah Penunggu Sultan Serdang memperjuangkan agar rakyat kampung di sekitar konsesi perkebunan tembakau dibenarkan mengerjakan tanah itu untuk tanam padi di dalam areal yang sedang dibelukarkan setiap tahun Tetapi baik pihak perkebunan asing maupun pihak ambtenar Belanda selalu saja mempersulit pelaksanaan hak itu dengan berbagai alasan yang dicari-cari, bahkan tidak henti-hentinya mereka menganjurkan agar peraturan adat itu 63 dihapuskan saja Untuk menghilangkan suara-suara negatip itu Sultan Serdang dan Orang-orang Besarnya lalu membuat kodifikasi yang pertama mengenai Hak Adat Rakyat Penunggu itu sehingga peraturan mi dijadikan pedoman dan unifikasi untuk seluruh Kerajaan lainnya.* 41 Di dalam peraturan ini juga dibuka kesempatan kepada rakyat pendatang yang sudah bersemenda dan memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh hak jaluran. Berbagai cara ambtenar Belanda menyabot pelaksanaan peraturan-peraturan ini antara lain dengan gagasan agar hak mengerjakan tanah penunggu itu diganti saja dengan sejumlah wang atau sejumlah 300 gantang padi per jaluran. sehingga menjadi rakyat penunggu seperti penyewa rentenir saja Hal ini ditentang oleh Su [tan Sulaiman. 2 5 ) 8. Kesenian dan Kebudayaan Sultan Sulaiman juga membentuk Bangsawan (opera teater) "INDERA RATU';yang membawakan cerita Melayu. India dan Barat dan dengan suksesnya melaksanakan debutnya ke daerah-daerah di Sumatera. Malaya dan Jawa pada awal kurun ke-20 ini. Sekali setahun rombongan itu pulang ke Perbaungan untuk istirahat dan memperbaiki alat-alat. Ini ditandai ketika seturunnya mereka dari kereta api di stasiun Perbaungan. mereka berbaris memakai aneka ragam pakaian indah-indah diiringi musik dan nyanyian berarak ke halaman Istana Serdang untuk menghadap Sultan Ini disebut "Bona''. Setelah itu beberapa malam mereka bermain di halaman luar istana untuk menghibur rakyat. Mereka juga bermain di beberapa tempat di pelosok Serdang secara gratis menghibur rakyat. Ini dipakai sebagai alat penerangan kepada rakyat jelata dengan membawakan cerita-cerita berisi tata cara adat istiadat Melayu, kepahlawanan menegakkan keadilan dan lain-lain. Setiap tahun ditampung pemuda dan pemudi yang berbakat seni untuk turut di dalam kelompok teater tradisional ini. 64 Di samping itu Sultan Sulaiman menghidupi pula pemain kelompok teater tradisional "MAKYONG" yang pemainpemainnya didatangkan dari Pelis (Malaya). Begitu juga serombongan "Wayang Kulit Jawa" yang dihadiahkan oleh Sultan Ham engku bu won o- VIII. Setiap tahun diadakan sayembara permainan Gambus (Zapin) dan Silat dan perkumpulan yang ada di kampung-kampung dan yang terbaik akan dimainkan di Istana. Begitu juga kelompok-kelompok Ronggeng Melayu Semua permainan-permainan keseman ini dipertunjukkan secara cuma-cuma untuk tontonan rakyat di halaman Istana Perbaungan pada tiap Hari Raya dan hari-hari besar lainnya Arakarakan akan didahului oleh Brass Band Musik Serdang yang dipimpin oleh Tengku Muzir Karena Sultan Sulaiman adalah juga seorang seniman (pemain biola yang cekatan), tidaklah aneh jika kehidupan bidang keseruan mendapat prioritas juga. Terkenallah masa itu orang Serdang rata-rata ahli menari Melayu atau seni musik lainnya. Ahli-ahli ukir > ang terkenal di seluruh pelosok Serdang dipakai untuk mengerjakan ukiran di interior Istana Perbaungan. Adapun pimpinan pertukangan di dalam Istana diawasi oleh pegawai orang Jepang. OHOR1 9. Bidang Agama Karya yang utama dari Sultan Sulaiman ialah menciptakan suatu Lembaga yang disebut "MAJELIS SYAR'l KERAJAAN SERDANG". Seperti kita ketahui, raia Melayu selain sebagai kepala pemerintahan dan adat juga kepala Agama Islam (ULIL AMRY). Berbeda dengar, kerajaan-kerajaan Melayu lainnya di Sumatera Timur, maka sejak tahun 1928 jabatan MUFTI Kerajaan Serdang dihapus baginda dan kekuasaan baginda sebagai kepala Agama Islam itulah yang diserahkan baginda kepada suatu badan bernama "Majelis Syar'i Kerajaan Serdang" yang bersifat Kollegial diketuai oleh Tengku Fachruddin. Jadi Majehs ini mengambil alih kekuasaan soal agama Islam dari tangan Sultan. Wewenangnya luas sekali, bahkan lebih luas daripada Pengadilan Syan'ah dan Kantor Urusan Aga65 ma sekarang ini. Ia mengadili dan memberikan putusan yang tertinggi dan terakhir atas perkara Nikah Talak, Rujuk serta harta warisan, sebagai badan Baitalmal. menentukan bila mulai puasa Ramadhan dan Hari Raya Idu[ Fitri, Pengumpul Zakat Fithrah teruntuk semua fakir miskin di seluruh Serdang Pengurusan dan pengaturan semua tempat-tempat ibadah dan sekolahsekolah agama Islam di Serdang. Pengurusan dan pengaturan kadhi-kadhi dan naib kadhi di kampung-kampung dalam wilayah Serdang. Anggota-anggota Majelis yang diambil dan para ulama yang agli dalam hukum Islam di kalangan rakyat Serdang, bersama Ketua dan Panitera digaji oleh kas Kerajaan. Ketika Tengku Fachruddin meninggal dunia di tahun 1937, jabatan Ketua Majelis lowong dan Sultan ingin mengangkat Haji Abdul Majid Abdullah, bekas anggota pimpinan Pengurus Besar PERMI, tetapi dilarang Belanda Kemungkinan sekali larangan ini atas anjuran Polisi Rahasia Bagian Politik Belanda (PID) 26 '. mengingat Tuan Haji tersebut tidaklah bersimpati terhadap Belanda Lowongan Ketua Majelis Syar'iah Kerajaan Serdang mi kemudian diisi oleh Tengku Jafiszham sekemdahnya beliau dan studi di Kairo 1939. Di samping hal di atas Sultan Serdang juga giat membantu perkembangan Sekolah dan Panti Asuhan Islam antara lain Al Jamiatul Washliyah di Serdang dan baginda yang pertama kali yang mengizinkan diresmikannya Cabang Serdang "Syarikat Islam" (SI) di Perbaungan yang diketuai oleh Tengku Fachruddin. Begitu juga di dalam menjaga agar masyarakat Islam jangan terpecah belah antara "Kaum Muda" dan "Kaum Tua" karena cum2 soal-soal chilafiyah saja. maka Sultan Sulaiman mengundang ke istana Perbaungan 5-2-1928 para ulama dan semua kerajaan di Sumatera Timur dan kotapraja di Sumatera Timur untuk bertukar pikiran dalam masalah ini di mana baginda sendin turut hadir. 27) 66 10. Hubungan mesra dengan orang pendatang Untuk kesejahteraan negen Serdang dan berkembangnya penduduk Serdang. Sultan Sulaiman menjalankan politik pintu terbuka yang lembut terhadap suku bangsa Indonesia lainnya yang datang dan luar Sumatera Timur. Bukan saja kemudahan untuk memperoleh tempat tinggal buat berniaga, tetapi juga kemudahan memperoleh hak tanah tidak berbeda dengan penduduk asli (Melayu. Karo dan Timur) di Serdang seperti yang sudah dibentangkan di atas. Banyak orang-orang pendatang (Mandailing. Jawa. Minangkabau) yang diangkat menjadi Penghulu-penghulu Kampung dan pegawai-pegawai kerajaan. Bahkan di Serdanglah satu-satunya kerajaan Melayu di mana seorang pendatang. JAKSA KEPANG LUBIS. diangkat menjadi salah satu Orang Besar Kerajaan Serdang, yaitu Wakil Sultan Wilayah Batak Timur. 11. Cita-cita ke arah Demokratisasi Sultan Sulaiman menentang politik Belanda untuk menghapuskan Instituut Orang Besar di mana Belanda bermaksud menciptakan hanya seorang Raja Tunggal di setiap kerajaan di mana tidak perlu berkonsultasi dan meminta keizinan dan para Orang Besarnya setiap kali. yang dirasa Belanda sering mengganjal kelancaran kebijaksanaan politiknya. Cara Belanda ialah perlahan-lahan. Bila ada Orang Besar yang meninggal dunia, kedudukannya tidaklah lagi digantikan. Diangkat juga puteranya tetapi hanya sebagai "Kepala Distrik", yaitu pamongpraja kerajaan saja. Lama kelamaan Raja tinggai sendirian dan kehilangan kekuatan akarnya ke bawah dan dengan mudah dapat dipahat Belanda. Oleh sebab itu sebagai gant; kehilangan itu nanti. Sultan Sulaiman memajukan gagasan di tahun 1925 kepada pemerintah Hindia Belanda, agar dapat dibentuk di Serdang suatu "LANDSCHAPSRAAD" (Dewan Perwakilan Kerajaan), di mana tokoh-tokoh masyarakat Sedang dalam berba67 gai bidang dan semua kalangan dapat didudukkan dalam suatu dewan untuk membantu Sultan memerintah negeri,~8 ' Karena ide ini dianggap berbahaya bagi kolonialisme Belanda, maka ia tidaklah ditanggapi, sehingga membuat Sultan Sulaiman menyampaikannya kepada Mangaraja Soangkupon. Wakil Sumatera Timur d; dalam Yolksraad waktu itu, agar mengemukakan hal mi di dalam sidang di tahun 1928. untuk menjadi perhatian gubernur jendral Tetapi inipun tidaklah digubris pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasi hal ini. Sultan Su[aiman memakai sistem komunikasi langsung atau tatap muka dengan rakyat jelata Apabila tidak dipenuhi oleh acara Sidang Kerapatan atau acara resmi lainnya, maka baginda duduk di tangga depan istana sejak pagi untuk menerima semua orang dan segenap lapisan berbincang dengan santai dari hati ke hati. Sambil mencicipi langsung bawaan (oleh-oleh) dan rakyat itu yang berupa buah-buahan atau penganan, baginda berbahas soal kesulitan yang dihadapi ataupun baginda akan menanyakan pikiran mereka mengenai suatu rencana pembangunan atau kebijaksanaan baru yang akan dilaksanakan di dalam wilayah mereka. Tidak jarang suatu kepurusan yang sudah diambil di dalam rapat Orang Besar bisa berubah kern bah. karena baginda mendengar adanya pandangan positip dan rakyat biasa itu Di samping itu baginda hampir tiap tninggu turun ke daerah pesisir dan kampung-kampung ataupun ke pesanggerahan baginda di daerah hulu yaitu di Gunung Panbuan sehingga dapat bertemu muka dengan pembesar-pembesar rendahan dan rakyat jelata. Perkembangan politik dan kejadian di dalam maupun di luar negeri baik melalui pers maupun radio diikuti baginda setelah menenma ulasan berita dan keponakannya. Tengku Syahril. 29 ' Zaman Penjajahan Jepang Di atas telah diceritakan mengenai bagaimana Sultan Sulaiman melindungi wanita-wanita Perbaungan ketika tentara D- pelopor Jepang yang ganas itu lewat menuju Medan Gambar yang ditandatangani oleh Tenno Heika Mutsuhito pribadi besar jasanya menimbulkan respect tentara Jepang tersebut terhadap baginda. Ketika pemenntah balatentara Jepang memerintah melalui "Bunshucho" (Bupati) Deli-Serdang. Narusho. agar Kerajaan Serdang dapat menyediakan rombongan tenaga pekerja berkala untuk dijadikan "romusha" (pekerja paksa) Jepang, maka baginda dengan halus mengelakkannya dengan berdalih bahwa rakyat Serdang dari dahulu kala adalah pandai bertani dan lebih baik dibiarkan terus bertani yang lebih besar manfaatnya menghasilkan produksi padi buat keperluan praiunt di front depan daripada menjadi romusha. Oleh sebab itulah di zaman Jepang. Serdang dikenal sebagai lumbung padi di mana tanah belukar dan tanah perkebunan dijadikan areaal pertanian. Untuk mengurus bahan makanan rakyat baginda menumbuhkanlah Kantor Distribusi Bahan Makanan yang mengontrol hasil padi rakyat dan kilang padi di seluruh Serdang. Oleh sebab itu wilayah Serdang termasuk yang paling aman dan tidak teraapat pemberontakan rakyat petani seperti halnya pemberontakan petan; Kayo 'Guro-guro Aroan" di bulan Juni 1942 di Kerajaan Deii (Pancur Batu) dan Bulilir di Kerajaan Langkat/ 0 ' Sultan juga menganjurkan beberapa kerabat dan keluarga Orang Besarnya untuk mengikuti pendidikan kemiliteran Jepang, yang dirasa perlu di masa depan kelak. Tetapi meskipun di masa mudanya memandang kepada kemajuan Jepang, tidaklah berarti baginda bersimpati kepada penjajahan militerisme Jepang. Di dalam upacara resmi tidak pernah baginda mau tunduk ke arah timur (Tenno Heika). dan dengan alasan sudah tua dan sakit-sakitan beliau duduk saja di kursi. Memang pada akhir masa Jepang itu baginda sudah berusia lebih 83 tahun sehingga praktis pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Putera Mahkota Rajih Anwar. Masa mi Tengku Yafizham dan Serdang terpilih menjadi Ketua Umum "Persatoean Oelama Kerajaan-kerajaan Soematera Timoer", sedang abangnya Tengku Dhamrah. duduk di dalam 69 "Sumatera Tyo Sangi In". Dalam kenyataannya Jepang mengadakan politik adu domba yang licin antara golongan kerajaan dengan golongan "pergerakan kemerdekaan" dan antara golongan ulama Syafei dari kerajaan-kerajaan dengan ulama "Mohammadiyah". Di mana saja Jepang memakai kedua golongan ini berdampingan. Kecurigaan dan iri mulai ditimbulkan politik adu domba licin dari Jepang ini antara ke dua belah pihak, yang nantinya bakal membawa akibat fatal di zaman masa pemulaan kemerdekaan itu. Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945-1946) Bahwa Tentara Sekutu sudah merencanakan akan mendarat d; Sumatera Utara yang kaya minyak dan hasil perkebunan itu. Mereka akan berhadapan dengan inti Tentara ke-25 Jepang (Divisi Imperial Guards'Divisi Konoe-Daini) yang menjaga tambang-tambang minyak di Sumatera Utara Aceh. Rencana pendaratan itu sudah diputuskan di sekitar Agustus-September 1945. yang oleh Churchill disebut "Operation Culvenn". 3 l ) Jika itu kejadian, tentulah wilayah Aceh-Sumatera Timur akan jadi kancah peperangan yang hebat, karena Jepang menganggap wilayah itu masuk "The nuclear zone of the Empire's plans for the Southern Area" 3 2 ', di mana wilayah itu akan dijadikan wilayah Jepanz asli. Oleh sebab itu pusat latihan kader gerakan di bawah tanah untuk gerilya rakyat menghadapi pendaratan Sekutu kelak, yang diben nama TALAPETA (Taman Latihan Pemuda Tani) dipusatkan di Serdang Hulu yaitu di Gunung Rintih d; tahun 194? Namanya sangat sederhana kedengarannya, tetapi ia dibangun dan dipimpin langsung oleh ahli intelejen Jepang yang ditakuti Sekutu. Kapten INOUE TETSURO. Kepala dan Tokoka (Polisi Rahasia Jepang), merangkap Sekretaris Gubernur Nakashima dan merangkap Bupati Deh Serdang (sampai Mei 1943). Semua pemuda-pemuda yang terpilih itu dilatih selaku pemimpin dari semua garis front terdepan di saat 70 di mana tentara Jepang bertemput mati-matian melawan Sekutu kelak3 3 ) . Untuk persiapan. 1 regu "Anglo-Dutch Country Section" (ADCS) dari "Mountbatten' Force 136" telah dibentuk di Colombo awal 1945 dan dipimpcn oleh Marinir Belanda Letnan Brondgeest dan didrop di Hulu Besitang (Langkat) Pada saat diumumkannya Jepang bertekuk lutut maka mereka lalu muncul dari tempat persembunyiannya dan bergerak ke Medan dan membuka markas Belanda di Hotel De Boer (Hotel DHARMA DELI sekarang). Sementara itu mendarat pula rombongan Mayor Jacob di Medan yang diikuti oleh kedatangan Letnan Turk Westerling tanggal 14 September 1945 yang lalu membentuk group bersenjata dari kalangan orang-orang Indo. Menado dan Ambon ex-KNTL. dan bermarkas di Jalan Bali (Pension Wilhelmina) 3 4 1 . Proklamasi 1 "-8-1945 hampir-hampir tidak ada pada tarap permulaan ditanggapi dengan serius di Medan Orang masih pada kebingungan dan hanya mendengar desas-desus saja di samping berita bahwa tentara Sekutu akan mendarat pula. Dr. Tengku Mansur. Ketua "Shu Sangi Kai" (DPR Sum Timur ada Jepang) pada tanggal 25 Agustus mengundang beberapa tokoh-tokoh masyarakat di rumahnya, antara lain Xarim MS dan Mr. Yusuf, dan dikeluarkanlah pengumuman untuk menjaga keamanan dan membentuk panitia diketuai Sultan Langkat dan Dr. Mansur untuk menjelaskan kepada tentara Sekutu kelak mengapa diadakan selama ini kerjasama dengan Jepang. Panitia inilah kemudian didesas-desuskan oleh golongan kiri sebagai "COMITE VAN ONTVANGST 'i (Panitia Penyambut) kedatangan Belanda yang bertugas akan menangkapi orang-orang pergerakan kemerdekaan - *' Desas-desus inilah kemudian dijadikan seolah-olah fakta dan lalu dijadikan bukti tunggal untuk membenarkan dicetuskannya "Revolusi Sosial" terhadap Swapraja-swapraja pribumi di Sumatera Timur pada bulan Maret 1946, oleh golongan kiri. 7! Mr. Teuku Hasan dan Dr. Amir yang masing-masing diangkat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera, baru tiba dari Jakarta di Medan tanggal 28 Agustus 1945. dengan semangat lesu. Terutama ketika berada di Tarutung mereka mendengar sudah adanya "Comitee van Ontvangst" yang akan menangkap orang-orang yang anti Belanda Oleh sebab itu mereka tidaklah dengan tegas mengumandangkan proklamasi kemerdekaan itu dengan segera Ketika datang telegram dan Dr. A.K. Gani dari Palembang mengapa belum ada pelaksanaan dari keputusan Jakarta dilaksanakan, oleh beberapa bekas pegawai BOMPA didesak agar dibentuk Komite Nasional Indonesia. Masa itu Xanm MS aktip ke sana kemari menjadi perantara dengan golongan pemuda yang tergabung di dalam ex-Heiho atau Gyugun yang menghasilkan Letnan Ahmad Tahir pada tangga! 23 September mengundang para pemuda untuk rapat di Jalan Istana, kemudian dilanjutkan di Asrama Rensheikei (Hotel Dirga Surya sekarang). Badan ini lalu mengadakan rapat besar tanggal 30 September dan dihadiri oleh 1000 orang pemuda. Setelah Ahmad Tahir dan Sugondo Kartoprojo menjelaskan mengenai terbentuknya BPI. maka Gubernur Hasan menjelaskan proklamasi kemerdekaan di Jakarta dan adanya dukungan massa rakyat, tetapi pidato dari Xarim MS (Komunis revolusioner yang sudah bergerak sejak tahun 1920) itulah yang membangkitkan semangat pemuda sehingga kemudian ia diangkat menjadi penasihat. Setelah melihat dukungan pemuda dan pengakuan "De Facto" tentara Sekutu di Jawa terhadap NRI dan penjelasan Gubernur Jepang Nakashima bahwa ia tidak akan menghalangi, maka Hasan mengeluarkan pengumuman-pengumuman sejak tanggal 3 Oktober 1945. Dimuatlah pengambilalihan kantor-kantor jawatan Jepang. Surat kabar "Kita Sumatera Shimbun" kini sudah beralih menjadi organ Republik ' Soeloeh Merdeka" tanggal 4 Oktober. Panitia Kpbangsaan tanggal 17 September kini ditransform menjadi KNI di mana Dr. Sunario diangkat menjadi ketuanya. Pada tanggal 6 Oktober 1945 diadakan oleh Gubernur Hasan rapat raksasa di Esplanade Medan 72 yang bersamaan dengan terjadinya upacara adat menabalkan Sultan Osman Deli di istana Maimoon yang dihadiri oleh pembesar Jepang dan Sekutu itu. Sejak terjadinya pawai raksasa pihak Republik pada tanggal 9 Oktober, mulailah dimana-mana terjadi hubungan dingin dengan Sekutu yang mendekking Belanda. Di luar kota Medan masih berkuasa kerajaan-kerajaan dengan aparatnya sebagaimana seperti di zaman Jepang. Dengan adanya pengumuman Gubernur Hasan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disampaikan kepada rakyat banyak di dalam rapat raksasa tanggal 6 Oktober 1945 di Esplanade Medan itu. maka Sultan Serdang sudah menganjurkan dinaikkannya bendera Merah Putih di rumah-rumah penduduk Baginda juga menganjurkan agar pemuda-pemuda bangsawan memasuki barisan bersenjata terutama T.K.R. dan partai serta organisasi massa dan kelompok-kelompok pemuda mulailah mengadakan latihan baris berbaris dan kemiliteran lainnya. Pada tanggal 1 Desember 1945. Sultan Sulaiman secara resmi mengirimkan telegram kepada Gubernur Hasan untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan pemerintah N.R.I sebagaimana dicatat oleh sumber Belanda : "De SULTAN VAN SERDANG zond begin December een telegram aan T.M. Hasan : - Verzoek den President der N.R.I. te melden, da: het SULTANAAT SERDANG en al zijn ondernoongheden alJeen het gezag van de Indonesische Republiek erkannen en met alle krachten de Republiek zullen steunen".35] (Sultan Serdang telah mengirim telegram awal Desember kepada T.M. Hasan : - Mohon dilaporkan kepada Presiden N.R.I. bahwa kerajaan Serdang dengar seluruh rakyatnya hanya mengakui kekuasan R.I. dan dengan segala tenaga akan membantu Republik). Isi pernyataan itu diikuti dengan pembentukan sebuah organisasi kecil yang disebut "PENCINTA KEAMANAN DAN KEMPRDEKAAN INDONESIA 'i (P.K.K.I) yang diketuai oleh 73 rengku Ataillah (Orang Besar/Kepala Distnk Perbaungan) Wakil Ketua Tengku P n . Sekretaris Umum O.K Ojir (juga utusan di dalam KNI Serdang). Sekretaris II Muhammad dan pelatih-pelatih bidang kemiliteran Tengku Ziwar (putera Tengku Mahkota Serdang) dan O.K Chairuddin Ais. Kedua mereka yang belakangan ini adalah lulusan latihan pendidikan Jepang di Batusangkar Tugas organisasi ini lebih ditekankan kepada penjagaan keamanan dalam daerah Swapraja Serdang 3 6 ' Sementara itu di Medan telah terjadi perubahan radikal yang d,landai dengan menonjolnya oknumoknLT' mendudukj P°S1S1 Pating baik di dalam PestdoM T " ? m d a Markas Agung dan pemerintahan dengan secara terangterangan maupun secara infiltrasi Beberapa tokoh komunis yang menonjol untuk merebut kedudukan kunc, pentingpenting saja kami sebutkan beberapa yaitu A' S e l a i n m e n j £ d ) 0 r a t o r P e n a r a k massa juea sudah duduk di pemerintahan Sumatera mendekking Gubprnur Hasan dan Dr. Amir. kemana saja mereka berserak Xanm MS kemudian menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia wilayah Sumatera. XA R M A1 A M b. .XATHAR ZAINÜDDIN; ia bertindak selaku ketua "'Biro Khusus yang menjadi penggerak di belakang lavar di Markas Agung", yaitu badan pucuk pimpinan semua kesatuan bersenjata R.I. dan kegiatan perjuangan lainnva. vang diketuai oleh Komunis Sarwono. Badan ini banyak pengaruhnya kepada pemenntah dan sebagai alat ideal dipakai oleh Nathar Zainuddin bisa menggerakkan aksi untuk menekankan kepada tujuan tertentu, sebagaimana politik yang dijalankan juga oleh gembong-gembong komunis yang duduk di situ (Xanm MS - Yurïus Nasution - Sarwono - Bustami). ' MR. LUAT SIREGAR, bergerak di dalam pemerintahan R.I. eselon Keresidenan Sumatera Timur dan Kotapraja ~4 Medan. Ia kemudian muncul sebagai Wakil Ketua PKI Sumatera. d. YUNUS NASUTION; juga bergerak di dalam bidang pemerintahan di eselon Keresidenan Sumatera Timur. Ia kemudian menjadi Ketua PKI Sumatera Timur dan pimpinan penggerak ''Revolusi Sosial" 1946. e. SARWO.W S SUTARJO . mulanya memimpin gang "Gagak Hitam"-nya perampok Amat Boyan. lalu kemudian ia membentuk "Pemuda Republik Indonesia'', yang lalu meleburkan diri kedalam "PESINDO' sejak 16 Nopember 1945, mengikuti jejak komunis Mr. Amir Syarifuddin di pusat. Sarwono kemudian dikenal sebagai tokoh pemuda dan buruh PKI: f. BUSTAM1. menjelang "Revolusi Sosial" 1946 muncul sebagai "menteri" perekonomiannya PKI untuk mengatur harta-harta rampasan. Eselon II orang-orang komunis, termasuk yang menginfiltrasi ke berbagai partai dan organisasi, pada mulanya tidaklah disangka oleh masyarakat awam. Barulah kemudian diketahui warna merahnya, terutama setelah Maklumat Hatta 3 Nopember 1945 yang membenarkan berdirinya berbagai partai, dimana PKI diresmikan berdirinya di Medan pada pertengahan Nopember 1945 itu juga ' Di dalam bulan Desember 1945 terjadi lagi perombakan di dalam tubuh "Komite Nasional Indonesia" (KNIi Sumatera Timur. Kini pimpinan ketua sudah berada di dalam tangan komunis Mr. Luat Siregar. Lalu gerakan pembersihan di dalam KNI ini dilakukan PKI sampai ke tingkat daerah. Atas anjuran Komunis Yunus Nasutuion maka pada tanggal 11 Desember 1945 terbentuk pula "BAPER" (Badan Pusat Ekonomi Rakyat Sumatera) yang pimpinannya berada di tangan Komunis Bustami dan komunis Amir Yusuf. Di sini digodoklah rencana untuk mengatur pengambilan alih perkebunan'harta asing dan kaum "feo75 dal" Bulan Februari 1946 merupakan bulan yang penuh peningkatan suhu pengganyangan terhadap "kaum feodal" oleh orang-orang komunis dan antek-anteknya. Tuduhan utama mereka ialah bahwa para raja-raja telah membentuk badan yang disebut "Komite van Ontvangst" (Panitia Penyambutan) untuk menyambut kedatangan Belanda, dan tuduhan inilah yang dianggap benar yang mendasari digerakkannya "Revolusi Sosial" pada bu(an Maret 1946. tuduhan mana sebenarnya tidak dapat dibuktikan sampai sekarang. Slogan revolusioner dan lagu-lagu revolusioner berkumandang dengan galaknya di mana-mana. Kegiatan kaum komunis dan kaum kiri dalam bulan Maret 1946 ini juga dimonitor oleh intelijen Sekutu (Inggris) seperti yang dapat dibaca di dalam Laporan Intelijen mereka tertanggal 2 Maret 1946 yang kami sitir di sini3 " ' : "The PKI ui the East coast of Sumatra has ordered its members, through the medium of the newspapers to refrain from displaying the hammer and sickle so as avoid unpleasantness". (PKI di Sumatera Timur sudah memerintahkan anggota-anggotanya melalui surat kabar agar menjauhkan diri daripada menonjol-nonjolkan palu arit agar mengelakkan hal-hal yang tak diingini). Di dalam laporan itu Part II. Section 1 (mengenai situasi müiter) di Sumatera Timur, sudahlah disinyalir Sekutu bahwa ada rencana pihak komunis akan mengambil ahh perkebunan asing. Kemudian ditambahkannya lagi : "The HARIMAU LIAR (Mild Tiger) and the PKI are working in close conjunction, and are stirring up the population with AntiAllied speeches and demonstration. The PASUKAN KELIMA Party has been disolvec and now comes under the PARSI party in the area " (Harimau Liar dan PKI bekerjasama erat sekali, dan kini menghasut rakyat dengan pidato dan demonstrasi anti-Sekutu. Pasukan ke-V sudah dibubarkan dan kini berada di bawah partai PARSI dalam wilayah ini). Kemudian diikutinya pula berita dari spion mereka di dalam wilayah Pangkalan Berandan dari spion no. C. 1630 : 76 "The influence of the PKI in the area TAN JONG PORA is increasing gradualy Their influence is now beginning to gain power in the surrounding estates, and local clashes between POESA and this party are likely to occur" (Pengaruh PKI dalam wilayah Tanjung Pura perlahan-perlahan makin meningkat. Pengaruh mereka kini mulai kuat di perkebunan-perkebunan sekitarnya, dan bentrokan setempat antara POESA (mungkin maksudnya golongan Islam, pen.) dengan mereka setiap saat bisa saja terjadi). Perwira intel Mayor Ferguson, yang ikut rombongan Yunus Nasution ke Tanjung Balai, hanya melaporkan kaum "ekstnmis" dari berbagai penjuru sudah masuk kota Tg Balai di mana konon disangka Belanda akan mendarat. Juga dilaporkannya bahwa ALRI di sini lebih berdisiplin daripada di tempat lain. Melihat makin meningkatnya suhu pengganyangan terhadap raja-raja. maka Gubernur Hasan mengambil prakarsa untuk mengundang para raja-raja di Sumatera Timur mengadakan pertemuan di Sukamulia Medan pada tanggal 3 Februari 1946. sebelum keberangkatan Gubernur Hasan turne ke Selatan Sumatera 6 Februari. Di dalam pertemuan itu Serdang diwakili oleh Putera Mahkota Rajih Anwar. Di dalam pertemuan itu dibacakan kebulatan tekad seluruh raja-raja mendukung N.R.I. dan dalam waktu singkat membentuk panitia penyusun Dewan Perwakilan Rakyat ditiap Kerajaan di dalam rangka demokratisering dalam kerajaan itu. Panitia Penyusun itu antara lain terdiri dari Mr. Mahadi. Mr. Tengku Bahnun dan Wan L'maruddin Baros. Tetapi baru beberapa kali panitia ini bersidang, maka meletuslah "Revolusi Sosial". Karena PESINDO sudah sedemikian parahnya diinfiltrasi oleh PKI. maka golongan Sosialis pengikut Syahnr yang moderat, mendinkan partai baru yaitu "PARTAI SOSIALIS INDO 77 NESIA'; (PARSI) pada pertengahan Februari 1946. di mana "Pasukan Ke-5nya Dr. F.J. Nainggolan turut bergabung. Hal ini mungkin ada hubungannya dengan terbunuhnya pemimpin "Pasukan Kelima". Sihite, di Berastagi. Untuk menggalang kekuatan kaum kiri. kaum komunis mensponsori berdirinya badan perjuangan yang lebih revolusioner lagi yaitu "VOLKSFRONT" (Front Rakyat atau Persatuan Perjuangan), yang di Sumatera Timur sudah dikuasai oleh kaum komunis dan ïnfiltran kiri lainnya. Ternyata bahwa pertemuan antara Gubernur Hasan dengan pihak Swapraja Sumatera Timur tanggal 3 Februari 1946 melegakan hati banyak pihak, ternyata tidak menyenangkan hati kaum komunis, karena selesai pertemuan itu komunis Xarim MS sempat menyeletuk "... perkembangan akan ketahuan kalau -Mangkubumi- (istilah julukan Xarim MS untuk Gubernur Hasan) sudah berangkat". Kemudian Dr Amir memberikan pula komentar : "Nah. dengan berangkatnya Mangkubumi. kita lebih bebas bertindak dan mem utuskan! "3 81 Dengan demikian rencana kaum komunis sejak tahun 1924 untuk membentuk masyarakat sosialis di Sumatera Timur bakal menjadi kenyataan. Sesuai impian mereka, daerah ini adalah sasaran yang ideal untuk itu di mana di sini pertentangan kelas antara kapitalis Belanda asing melawan kaum buruh perkebunan setengah budak (kuli kontrak) yang tertindas cukup kuat. Di samping itu di Sumatera Timur terdapat pula masyarakat heterogeen di mana di luar Gemeente (kota yang dikuasai Belanda), masih merupakan kerajaan bumiputera yang dipegang oleh penduduk asli (Melayu. Karo dan Simelungun» tetapi merupakan golongan minoritas, di samping penduduk luar daerah (pendatang) yang kebanyakan tinggal di dalam perkebunan, merupakan golongan mayoritas yang tidak mempunyai hak atas tanah dan lain priveleges. Ketika diadakan sensus kependuduk78 an di Sumatera Timur dalam tahun 1930, orang suku Melayu di seluruh Sumatera Timur ternyata hanyalah 23% dan seluruh total penduduk Sumatera Timur, sedang orang suku Jawa yang tinggal di dalam kebon sudah mencapai jumlah 40,51 %. Bahkan dibandingkan seluruh penduduk Sumatera Timur masa itu penduduk suku Melayu 232 - Suku Simelungun 6.53/, + suku Karo 9.989c maka total penduduk ash Sumatera Timur barulah berjumlah 3S.51('c saja*9) Sejauh laporan dan polisi rahasia Belanda yang diketahui, kaum komunis sudah memulai gerakan d; bawah tanah di Sumatera Timur sejak tahun 1924. Pimpinan PKI seksi Medan telah dibangun oleh Hasanussi dan Kusni es dan pada bulan Nopember 1925 mereka telah mencoba kekuatan partai dengan mengadakan mogok massaal buruh pelabuhan Belawan satu hari sebelum tibanva rombongan Gubernur Jendral Mr. de Fock di Belawan dari Jawa. Sub-seksi PKI di Belawan telah memutuskan hubungan kawat telepon dan Belawan ke Medan. Setelah diadakan Belanda razzui besar-besaran maka aksi mogok itu dapat diatasi Ketua PKI seksi di Belawan. Mudin. dihukum dengan Beslit Gubernur Jendral 8-9-192" no SX Tetapi di dalam bulan Februari 1926. PKI di Medan berhasil menyelenggarakan rapat besar tanpa dapat dideteksi oleh polisi rahasia Belanda. Di situ oleh anggota pimpinan pusat PKI. Sutan Said Ali. diinstruksikan aksi pemberontakan pada akhir 1926 dengan cara : a) b) c) Merampok uang bank untuk pembiayaan gerakan Mengumpulkan senjata Mengadakan pemogokan terhadap golongan kaum kapitalis Belandaasing di perkebunan. Seksi Medan sudah berjumlah 15 sub-seksi dengan kantor pusat di Amaliastraat 47 Medan. Ini diketahui ketika terjadinya perampokan bank di Kotapraja (Banda Aceh) dan pemberontakan di Biang Kejeren (Aceh Tenggara) sehingga Sutan Ah dapat tertangkap. Tetapi pimpinan kemudian digantikan oleh Abdul Hamid gelar Sutan Perpatih dan propagandis Rustam, Abdul Chalid Salim, yang diutus oleh Tan 7Q Malaka dan Singapura untuk mereorganisasi PKI kembali. Ketika pemberontakan PKI di Jawa dan Sumatera Barat 1927 meletus, maka pada April 1927 di Sumatera Timur muncul komunis Urbanus Pardede dan Syamsuddin yang selama ini di belakang layar Kemudian maju juga ke depan Komunis Yusuf Effendi. Kano Deli dan Jayusman Tetapi mereka ini bertindak dengan cara-cara baru untuk mengelakkan penangkapan. Mereka tidak mengeluarkan kartu-kartu baru keanggotaan, tetapi propaganda terus dilaksanakan dan untuk disiplin mereka tak segansegan melakukan balas dendam terhadap anggota-angeota peng khianat seperti kejadian di Bengkalis. Propaganda'ditujukan terhadap massa kaum kuli kontrak di maskapai-maskapai besar Belanda asing yang kebanyakan berisi tuntutan-tuntutan perbaikan nasib dan pertentangan ras. sehingga masa itu banvaklah terjadi keributan-keributan di perkebunan dan ban vak pula mandor-mandor yang dipecat atau dikembalikan ke Jawa. c t .*?! kabupaten D e l ] Serdang, oleh Chalid Salim dibentuk beksi PKI yang dikepalai oleh Yusuf Effendi (juru earn bar DSM Pulau Berayan). D] Simalungun bergerak Urbanus Pardede (yang kemudian nanti kita jumpai menggerakkan "Revolusi ^osiai di Simalungun). Tetap, meskipun oleh Belanda dapat ditangkap beberapa tokoh-tokoh: Ismail. Abdul Wahab Idris Ubanus Pardede. Nahar. Baginda Syamsuddin. Suman dan Gontar Nasution di tahun 192" itu, tetapi kader-kader mereka yang lain berhasil mengadakan rapat-rapat gelap di berbaeai perkebunan termasuk peristiwa terbunuhnya Asisten kebon Van \essem tanggal 30-1-1927. Juga tertangkap dalam bulan Pebruan 1928 Haji Mohamad Saleh asal Bengkulu, vana menurut Belanda bertopengkan guru Muhammadivah tetapi" adalah agen Komunis yang diatur dan Singapura ketika mengadakan rapat gelap di Kisaran. Sabotase pada tanggal 16 April 19^8 di percetakan Varekamp Medan pimpinan Mandor Suman" dan rapat gelap di Hotel Raffles Tanjung Balai adalah gerakan-gerakan mereka. Di dalam bulan Maret 1928 ditangkap Belanda lagi tokoh-tokoh komunis Sutan Denai, Toha gelar Sutan Jambi 80 Nerus Ginting dan Si Nolong dan Kabanjahe. Juga tertangkap Rustam. Marzuki. Syamsuddin. Ismail. Idris. Nahar dan lain-lain yang kesemuanya dibuang ke Digul Di Tanjung Pura (Langkat) tertangkap orang Cina komunisi Han Mi Shen alias "Dr Hamid Zen" 4 0 ) . Meskipun tokohtokoh mereka sudah pada ditangkapi dan kegiatan mereka sudah dapat ditangkis dan ditumpas, tetapi Gubernur Van Kempen masih menyatakan : "... al wordt er soms niets gemerk at schijnt het rustig te zijn dat het dan in werkelijkheid vaak met rustig is" (p.60). (Meskipun tidak dapat dilihat walaupun nampak-nampaknya tenang tetapi dalam kenyataannya tidaklah selalu demikian). Masa kegiatan PKI itu di Sum Timur diselenggarakan pula ketika diderita zaman malaise iresessi) oleh rakyat di mana harga karet tidak berarti lagi dan banyaknya pengangguran dan keadaan ekonomi merosot. Tetapi di Serdang, gerakan Komunis di kalangan rakyat kecil kerajaan tidak terdapat sama sekali "Het is gebleken, dat het extnmisme op de autochtone bevolking van SERDANG, geen of uiterst weining vat heeft, zij moei e: me: van hebben"41'. (Ternyata, bahwa sikap extnmisme itu di kalangan pendudud asli SERDANG, tidak ada tempat sama sekali, mereka sama sekali tidak mau tahu tentang itu). Itu adalah berkat hubungan yang mesra antara rakyat Serdang dengan Sultan Sulaiman. Rencana kaum Komunis di Sumatera Timur itu disesuaikan dengan penntah "Commmterr Executive Committee" (ECCI) pada bulan Maret 1925. d: man* kaum komunis d. negen-negeri yang terjajah haruslah bergerak secara halus dan harus merangkul golongan-golongan lain bahkan bila perlu menyelundup masuk ke dalam golongan lain itu. Secara diam-diam mereka harus mengusahakan terbentuknya "Genuine National Front" (Front Nasional Asli) sebagai taktik mengganyang kaum penjajah, tetapi sementara itu memperkuat cengkeraman me81 reka terhadap organisasi massal tadi. sebagaimana yang kemudian dikeluarkan oleh pimpinan PKI di tahun 1926 dengan nama "Double Order" atau "Dictatorial Order" antara lain: "... kepada pemimpin-pemimpin golongan agama agar dibayangkan mati syahid, di mana yang tewas akan masuk sorga. Kepada orangorang bangsawan dijanjikan untuk mendirikan kerajaan yang baru supaya mereka membantu pergerakan"42' Seperti sudah kita saksikan. 2 bulan setelah gagalnya pemberontakan PKI di Sumatera Barat di tahun 192". mereka sudah merencanakan pula pemberontakan baru di Sumatera Timur yang penuh dengan pertentangan antagonistik itu Ini kemudian terlaksana ketika Komunis Yacob Siregar dan Saleh Umar berhasil menggerakkan pemberontakan petani Karo di dalam peristiwa "Guro-guro Aroan" pada bu[an Juni 1942 di Deh Tua dan Bulihr (Langka) melawan Kerajaan Deli dan Kerajaan Langkat, pemberontakan mana kemudian ditindas oleh tentera Jepang, pimpinan Kapten Inous Tetsuro. Ketika Jepang masuk. Tan Malaka sudah berhasil menyelundup masuk ke Sumatera Timur dan terus ke Jawa. Ketika Jepang kalah, maka para "illegal PKI" keluar dari persembunyian mereka. Satu sel PKI pimpinan Yusuf sudah mencoba mengadakan "Re\olusi Sosial" di Jawa Barat dan Jawa Tengah tanggal 21 Oktober 1945, tetapi putsch pertamanya di Cirebon gagal pada bulan Pebruari 1946. Timing untuk melaksanakan "masyarakat sosial" itu di Sumatera Timur direncanakan sebelum tentera Belanda tiba secara besar-besaran untuk menggantikan tentara Sekutu (INggens) yang harus pulang. Di kalangan para Swapraja ternyata tidak ada keijasama dan koordinasi satu dengan lainnya. Mereka hanya bersikap menunggu instruksi dan pemerintahan Gubernur Hasan yang lemah itu. Karena mereka sejak saman Belanda dan Jepangpun sudah terbiasa menunggu perintah. Sementara itu kemiskinan rakyat akibat penindasan zaman Jepang masih belum ditanggulangi, sebaliknya kraton-kraton merupakan tumpukan harta-harta kekayaan yang menggiurkan. Di beberapa Swapraja praktis sudah terdapat kekuasaan 82 yang dualisme, yaitu Volkfront yang makin berkuasa dengan organisasi-organisasi bersenjatanya di samping P e m e r ^ a n Swapraja vang makin lemah tanpa mempunyai kekuasaan persenjataan (kecuali di Langkat dan Swapraja Deli serta Asahan). Untuk pelaksanaan pengganyangan, sering dipakai 'Frontmen" vaitu boneka-boneka yang terdiri dari keluarga raja sesetempat' ataupun penduduk asli sesetempat. yang didekking o eh organisasi utamanya yaitu PESINDO: Robbespierenya adalah Saleh Umar dan Dantonnya Yunus Nasution. Sangat menarik perhatian juga kerja sama yang aneh antara Xarim MS pihak kin dengan Wakil Gubernur Dr. Amir (yang istennya seorang wanita Belanda) yang dia sendiri adalah spion Belanda kaliber wahid dalam rencana menghapus peranan swapraja. "Dit is dezelfde Dr. Amu var, wien een eigenhandig geschreven rapport in Uw handen is". (Ini adalah Dr. Amir yang sama yang laporan tertulisnya sendiri sudah ada di tangan Tuan) . Kata sumber Belanda. Malam Berdarah "Revolusi Sosial" 3 Maret 1946 Setelah Gubernur Hasan bersama Xarim MS dan rombongannya berangkat menuju ke selatan Sumatera pada tanggal 6 Februari 1946, maka pimpinan pemerintahan di Medan berada di tangan spion besar Belanda. Wakil Gubernur Dr. Amir. yang segera melaksanakan rencana rahasia itu. la beserta Yunus Nasution lalu mengadakan turne ke Siantar tanggal 27 Februari. Tebingtinggi. Kisaran dan Tanjung Balai dan di dalam rapat-rapat tertutup dengan pimpinan Volksfront setempat dihasut mereka lagi tentang hubungan pihak kerajaan dengan Belanda melalui apa yang disebut "Comité van Ontvangst" itu. Di dalam perjalanan pulangnya ke Medan di banyak tempat ditemukan slogan seperti "Rakyat menjadi Hakim". "Raja penghisap darah Rakyat" dan lagu "Darah Rakyat". Pada tanggal 2 Maret 1946 rombongan mereka sampai di Medan dan pada tanggal 3 Maret 1946 tengah malam dikeluarkanlah perintah 83 untuk melaksanakan "Revolusi Sosial" itu di seluruh Sumatera Timur. Tindakan pertama ialah membunuhi para bangsawan yang ada di dalam daftar hitam, kemudian menangkapi semua bangsawan atau yang dianggap musuh baik juga wanita dan anak-anak. lalu merampok] harta benda mereka, dan kemudian baru mencari bukti kalau ada mengenai hubungan mereka dengan NICA. Lalu kemudian barulah tokoh rakyat yang dianggap moderat atau pro Barat "Many persons were ïmpnsoned or killed simply because the\ dusplayed obvius westernised life styled'" 4 4 ' (Banyak orang yang ditangkap atau terbunuh cuma lamaran mereka menunjukkan cara hidup ke barat-baratan saia) Di TANAH KARO. Komunis Sarwono menelpon Ketua \ olksfront Tama Ginting yang lalu menghubungi Selamat Ginting yang kuat pasukannya itu. Mereka kumpulkan para Sibayak (raja) dan Rai. Urung d: suatu tempat dan lalu mereka tanek'ap begitu juga Wakil N.R.I. di Tanah Karo. Sibayak Ngerajai Menala. Karena yang melaksanakan gerakan adalah putera-putera asal Karo sendiri, maka terhindarlah dan pembunuhan. Ketika itu pimpinan "Barisan Harimau Liar" anak asuh Saleh Umar Yacob Siregar yaitu payung Bangun, masih berada di dalam tahananm a Meliala Kelak di tahun 1 94" dia inilah algojo kejam yang merampok dan membunuhi rakyat pengungsi di Tanah Karo dan perbatasan Karo dengan Simelungun dan Toba. D, SIMELUNGUN kebanyakan pelaksana penggerak adalah suku Toba meskipun pimpinan utamanya adalah Saragih Ras PU tera Simelungun asli. karena ketika Saleh Umar memberikan instruksi rahasia untuk penangkapan raia-raja di sana kepada Pesindo. PKI. dan B.H.L., sudah disetujui agar peranan kunci dipegang oleh B.H.L. pimpinan Saragih Ras yang dijadikan "Frontman" yang kebetulan ada dendam pribadinya dengan beberapa keluarga raja-raja di sana. sehingga terjadilah perampokan dan pembunuhan antara lain Raja Raya. 84 Di ASAHAN terjadi pertempuran antara pihak pengganas dengan "Polisi Keamanan Rakyat" pimpinan Karim Saleh. Sultan Saibun Asahan dapat menyelamatkan din berenang ke Pulau Buaya dan setelah beberapa hari di dalam rawarawa itu ia berhasil menyerahkan diri kepada Butai tentera Jepane di Tanjune Balai vang kemudian memberinya kesempatan untuk diselundupkan ke Camp Nica di Medan, tetapi behau tidak mau dan minta diantarkan ke Gubernur Hasan d, Siantar. Sesampainya di Siantar ia berada di bawah perlindungan TKR dan kemudian diserahkan ke kamp tawanan Kampung Merdeka (Berastagij. Gerakan para pengganas di Asahan yang dipimpin oleh Harns Fadillah. Usfflan Manurung. komunis Rakut Sem hiring dan lain-lain itu telah melaksanakan pembunuhan massaal ("termasuk wanita dan anak-anak i dan kalangan bangsawan dan tokoh-tokoh masyarakat sehingga mendekati korban 400 orang. Turut terbunuh wakil NRI di Asahan. Tengku Musa. dan bahkan ketua KN1. Abdullah Eteng. sempat juga ditahan mereka. Di LABUHAN BATI' gerakan pimpinan oleh oknumoknum dan Pesindo dan PKl. Wakil pemerintah NRI untuk Labuhan Batu. Tengku Hasnan. dibunuh begitu juga sekretaris KN1. Seluruh raja-raja Kualuh. Panai. Bilah dan Kota Pinang dibunuh didekat titi Gunting Saga. kecuali Abu Tohir Harahap dan Abdul Hamid leher mereka yang dipenggal tak sempat putus, sehingga berhasil dihanyutkan air sungai dan kemudian ditolong oleh Pasukan Kelima Di Rantau Perapat dibunuh juga Raden Sukarman dan seorang pembantunya. Di Kualuh. selain rajanya, juga dibunuh puteranya Tengku Darmansyah dan Tengku Mansyursyah serta cucu-cucunya T Badaru! Kamal. T. Harun dan T. Sulong Yahya. Juga dipenggal T. Ibrahim. Raja Andak dan T. Yacub. Mayat T. Ibrahim bahkan sempat dipertontonkan oleh Pemuda Rakyat komunis pimpinan Marzuki kepada orang ramai D. Bilah pembantaian dilaksanakan atas pimpinan Wiryono dan PKl (kepala kantor pos) dan temannya Bahrum Nahar. Yang dipenggal ialah Sutan Bilah dan putera85 puteranya T. Harun dan menantunya T. Sri Muda ditanam di dalam satu bang di pinggir jalan raya Wingfoot-Kota Pinang. Raja Kota Pinang beserta putera-puteranya T. Abd. Hamid. Tengku Besar. T. Maun dan T. Monel ditanam mayat mereka di dalam satu liang pada sisi kanan jalan Wingfoot-Kota Pinang Pada tanggal 10 Maret ditangkap lagi putera Sutan Bilah. T. Murad. yang lalu ditikam dengan tombak tetapi tidak segera mati. Kemudian ia tertangkap lagi lalu ditebas lehernya dengan kampak dan ditanamkan di pinggir sungai. Kemudian semua harta benda para korban dan kaum moderat dirampok hem yang dipimpin oleh Panji Aflus dan Pesindo dan teman-temannya Rang Mengket dan Muhamad Din. Di Panai (Labuhan Bilik), gerakan pembantaian dipimpin oleh Mudiruddin dari Pesindo dan selain Raja Penai juga dibunuh T. Hamlet. T. Aziz. T Husin dan Sutan Namora. Tengku Aziz dan T. Husm dibunuh dengan cara membenamkan mereka di tengah laut. Di daerah Marbau (Rantau Perapat) Mohamad Arsad dari Pesindo memenntahkan pembunuhan atas Raja Lela. Raja Ludin dan R. Amirsyah. Di wilayah Kedatukan Batubara, pembunuhan dilaksanakan dengan cara membenamkan ke laut Tengku Nur. Wan Bachtin. O.K. Sabandar. OK. Nur. OK. Ahmad. OK Musa. Sohor dan Tengku Anif Di Kerajaan LANGKAT, aksi pengganas dipusatkan di Binjei dan Tanjung Pura yang dipimpin oleh oknum Pesindo dan PKL terutama pimpinan pembunuh dan pemerkosa Komunis Marwan dan Usman Parinduri. Mereka ini akhirnya kemudian mati dihukum tembak atas reaksi kaum ulama Langkat karena perkosaan atas puteri-puteri Sultan Langkat yang dilakukan mereka. Ada 38 orang bangsawan utama yang dibunuh dan dikuburkan di dalam beberapa lubang massal termasuk Wakil Pemerintah NRI untuk Langkat. Pujangga Baru Tengku Amir Hamzah. Korban lain di sekitar Binjei ialah ratusan orang India dan orang terkemuka berbagai sukubangsa dan orang Toba dari Pasukan Kelima. 86 Di Kerajaan DELI yang ditangkapi dan ditawan ke Kampung Merdeka, umumnya adalah pemuka rakyat MELAYU yang ada hubungan dengan organisasi "PERSATUAN ANAK DELI ISLAM" (PADI), tetapi sebagian besar keluarga Sultan Deli sendin sempat diungsikan ke Istana Maimoon dan segeralah Sultan Osman meminta kepada panglima tentera Sekutu agar komplek istana Maimoon itu dikawal oleh pasukan Patiala. sehingga tidak ada yang berani menyerbu istana itu. Di dalam gerakan di wilayah Datuk Sunggal. banyak juga korban jatuh di pihak pengganas. karena pemuda-pemuda Melayu Sunggal di bawah pimpinan Datuk Hitam telah menggabungkan din menjadi bagian dan Pasukan Kelima Dr. Nainggolan. sehingga mereka memperoleh juga senjata Bagaimana pun jatuh juga 3 orang korban di pihak keluarga Datuk Sunggal yaitu seorang terbunuh oleh pengganas dan yang 2 orang lagi sengaja datang dari Medan (mereka guru silat) untuk mengamuk sampai mati di tengah perkemahan pengganas di Sunggal. Sebenarnya yang dikemukakan di atas ialah korban-korban yang menjadi kerabat rapat dan raja saja. belumlah terhitung dari luar kalangan bangsawan lagi. 45 ' Di SERDANG, keadaan agak berbeda sedikit dengan di kerajaan-kerajaan lain di Sumatera Timur. Berkat adanya dukungan positip dari Sultan Serdang terhadap pergerakan kemerdekaan dan pemerintah NRI. maka tidaklah terjadi pembunuhan dan perkosaan di smi. Serdang sendiri dengan positip tidak mau menyandarkan diri kepada perundungan pihak Jepang (.yang pasukan intinya ada di Melati-Perbaungan) atau kepada Belanda. Laporan NICA Belanda telah menulis : "Aangaande de SULTAN VAN SERDANG bestaat die (loyaalej °" ,, Af.) zekerheid geenszins . ' (Mengenai SULTAN SERDANG sudah pasti tidak dapat diharapkan lagi kesetiaannya). 87 Oleh sebab itu ketika meletus peristiwa "Revolusi Sosial" di Simelungun malam tanggal 3 Maret 1946 itu. Kolonel Ahmad Tahir yang sedang rapat staf di Medan menerima kabar telpon itu dan markas TKR di Siantar.- Segeralah ditelponnya pula Kapten Tengku Nurdin. Komandan Batalion III TKR di Melati (Perbaungani agar segera mengambil kebijaksanaan melindungi Sultan Serdang dan keluarga dan serangan pengganas. Segeralah diadakan perundingan oleh Kapten Tengku Nurdin dengan Tengku Mahkota Serdang dan para Orang Besar yang dapat dikumpulkan dan kemudian diputuskan bahwa pemerintahan Kerajaan Serdang diserahkan kepada Tentera Keamanan Rakyat (TKRi Batalyon III yang diwakili Pemenntah NRI. Kemudian keesokan harinya diutuslah Tengku Jaksa Mahmuddin dan Panitera Tengku Dhaifah untuk atas nama Kerajaan Serdang menyerahkan pemerintahan kepada pihak TKR. Timbang terima pemenntahan itu dihadiri juga oleh pihak K.N.I dan partai-partai lainnya.4 ' Timbang terima itu mulai berjalan sejak tanggal 4 Maret 1946 ke segenap pelosok Serdang, sehingga resmilah pada langgal 4 Maret J 946 p ernennt aliar. militer berlaku d: Serdang, agaknya suatu peristiwa yang unik yang mungkin pertama kalinya berlaku di Indonesia. Sejak han itu semua keluarga bangsawan dan pembesar kerajaan dan kawasan Serdang Hilir dan Serdang Hulu diangku tlah dengan mobil dan dikumpulkan di dalam Istana Perbaungan Begitu juga beberapa bangsawan dari Bedagai datang mencari perlindungan ke sana. Untuk penjagaan keamanan yang ketat maka masuk keluar kompleks Istana Perbaungan haruslah dengan surat izin T.K.R. sejak tanggal 5 Maret 1946. Penjagaan pasukan TKR Batalyon III d: tempat di dalam lingkungan cordon keamanan seluruh kompleks Kraton Kota Galuh dan kubu-kubu (fortresse) adalah di sekeliling istana Kemudian sejak tanggal 4 Maret itu terdapat pula dualisme dalam pemenntahan di Serdang yaitu satu yang dilaksanakan oleh pihak sipil NRI (tetapi tidak berkuasa) dan satu lagi oleh pihak TKR. Untuk membantu biaya pemerintah maka biaya makan dan 88 biaya umum mereka yang dilindungi dan pengawal ditanggung oleh keluarga Sultan Serdang pribadi. Tetapi meskipun keadaan mereka di Serdang sudah selamat, perasaan mereka sangat sedih, karena setiap waktu ada saja benta dan luar yang tiba yang melaporkan terjadinya pembunuhan perkosaan perampokan di bebagai kerajaan. Siang dan malam penghuni istana mengadakan sembahyang bersama dan ratib serta doa selamat memohonkan perlindungan kepada Tuhan Sementara itu menantu Sultan. Tuanku Mahmud, yang menjabat residen Aceh. datang dengan rombongannya untuk mengambil isterinya dibawa ke Aceh. Behau menitipkan juga pesan agar dijaga keselamatan mertoanya sekeluarga. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946. Komite Nasional Indonesia di Serdang bersidang dan pihak kiri yang diwakili Alwi (PKl) dan Kocik alias M Said Nasution tinfhtran kin dalam Naqindo!. mengusulkan agar beberapa orang antara lain Tengku UbaiduUah (sekretaris Kerajaan). Tengku Mahmuddin (jaksa), Tengku Yaudin (pedagangt dar. Tengku Ataillah kepala distrik Perbaungan supaya diarak memakai goni dan ke mudian dibunuh Hal ini ditentang oleh Ketua KNI Tengku Nizam dan golongan moderat lainnya Kocik dan Alwi mengendurkan tuntutannya dengan mengeluarkan Tengku Ataillah dan daftar hitam itu. karena dirasa mereka Tengku Nizam mungkin tersinggung sebab T. Ataillah adalah kemenakannya Tetapi usul mereka mi pun ditentang, karena menurut Tengku Nizam. pembunuhan tanpa proses peradilan dilarang oleh U.U.D.R.I danbertentangan dengan hukum agama Kemudian rapat KNI yang gemuruh itu hanya berhasil mengambil putusan yaitu melaksanakan suatu pawai besar yang menuntut dihapuskannya kerajaan Serdang. Pawai itu dengan aman lewat di tangga istana diterima oleh Tengku Rajih Anwar. Setelah resolusi mereka bacakan, maka diberitahukan bahwa Kerajaan Serdang sudah menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Tentara Keamanan Rakyat sebagai representatip dan Negara Repubhk Indonesia pada tanggal 4 Maret 1946. Pawai dengan dikawal oleh barisan 89 TKR kemudian dengan tenteram berlalu dan kemudian membubarkan diri. Untuk menyelamatkan harta benda ratna mutu manikam para bangsawan dari perampokan oknum-oknum pengganas di masa depan, maka semua mahkota kerajaan dan harta perhiasan emas dan berlian milik para bangsawan/penghuni di dalam istana itu didaftarkan dan diserahkan kepada pihak TKR untuk menjadi sumbangsih para bangsawan Serdang terhadap perjuangan NRI. Harta perhiasan itu jika ditaksir sekarang berjumlah bilhunan rupiah. Sebagian dari harta-harta itu diambil oleh tentara Belanda dari Kluis Bank Dagang Nasional Siantar dan diserahkan kembali. Perkembangan Politik di Sumatera Timur setelah Kejadian Revolusi Sosial Setelah di mana-mana berhasil mengadakan pembantaian terhadap para raja-raja dan bangsawan Sumatera Timur (kecuali di Serdang), maka kaum komunis telah berada di dalam posisi puncak di Sumatera Timur untuk bisa melaksanakan "sosialisasi masyarakat dan pemerintahan". Komunis Yunus Nasution telah menjadi residen Sumatera Timur didampingi Mr. Luat Siregar dan Sarwono, sedangkan Wakil Gubernur Dr. Amir mengikut saja apa yang dikatakan mereka karena sesuai dengan tugasnya sebagai spion DR. Beck, yaitu mengadakan kekacauan dan pecah belah di dalam wilayah pemerintahan RI. Bahkan di dalam wawancaranya dengan harian "SOELOEH MERDEKA" 7-31946. untuk pertama kalinya Dr. Amir memakai istilah "Revolusi Sosial" dan di dalam pengumuman yang dikeluarkannya, ia sepenuhnya berdiri di belakang gerakan itu. Karena eksesekses pembunuhan, perampokan, dan perkosaan di manamana, maka pihak TKR di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Tahir mengumumkan diberlakukannya "Staat van Oorlog en Beleg" (SOB) dan mengambil alih pemerintahan Sumatera Timur sehingga praktis juga, sebagaimana halnya di Ser90 dang, terdapat 2 macam pemerintahan di Sumatera Timur (kecuali Kota Medan). Karena tugasnya sudah selesai menimbulkan keonaran dan pecah belah serta merusak nama dan kewibawaan pemerintahan NRI di Sumatera Timur, maka Dr. Amir kemudian bersama keluarganya menyeberang cepat-cepat ke kamp MCA pada tanggal 25 Apnl 1946. Ia telah melaksanakan tugasnya sebagai spion DR. Beck dengan baik. 48) Dengan sekaligus mendayung Belanda telah melampaui dua tiga pulau. Sambil membuat keonaran sehingga menghilangkan kewibawaan pemerintah NRI yang disebutnya sebagai "ekstrimis" itu, ia sekaligus melenyapkan kemungkinan masa depan untuk merehabilitasi kerajaan-kerajaan bumiputera di Sumatera Timur kembali. Sementara itu kaum komunis sudah mabuk kemenangan. Di dalam konperensi persnya yang pertama di Siantar pada tanggal S-9 Apnl 1946, PKl menyombongkan din dengan mengklim bertambahnya anggota mereka sebanyak 40.000 orang. Tetapi di dalam mabuk kemenangan itu. para pemimpin mereka lupa daratan dan lalu ingin hidup mewah dan harta rampokan itu. sehingga mereka melalaikan ujud dan "Revolusi Sosial" mereka yaitu membentuk pemenntahan dan masyarakat yang sosialistis di Sumatera Timur. Sementara itu pemerintah pusat segera mengirim 3 orang menteri ke Sumatera Timur yaitu Menteri Pertahanan, Komunis Mrs Amir Syanfuddin. Mohamad Natsir dan Masyumi dan Rasyidi yang tiba di Medan tanggal 9 April 1946. Bersama mereka turut juga membonceng gembong komunis I aliran Moskow) Abdul Majid Joyodiningrat. Nampaknya mereka mencoba mendisiplinkan kembali orangorang komunis di Sumatera Timur agar tetap mengikuti "Gans Dimitrov" yaitu tetap digalangnya persatuan dengan golongan Nasionahs dan Agama dengan pemegang benderanya orang vi komunis, sampai tercapai kemampuan melawan pihak kolonialisme/imperialisme. Partai Sosialis Syahnr sangat terkejut akan akibat "Revolusi Sosial" tersebut dan mereka mencap gerakan itu merupakan bahaya besar terhadap nama baik dan penuangan kemerdekaan Indonesia. Kebijaksanaan pemerintah pusat kemudian tetap mendukung kepemimpinan Gubernur Hasan di Sumatera Timur. Di dalam rapat Volksfront, akhirnya Wakil Ketua Marnicus Hutasoit berhasil mendorong rapat mengambil kesimpulan bahwa : Tengambilan alih harta benda, penangkapan-penangkapan dan pembunuhan terhadap seseorang dan mengadilinya, hanyalah boleh dilakukan oleh pemerintah, yang didukung oleh Volksfront**. Kemudian ditambahkan lagi, bahwa semua wanita dan anak-anak tawanan "Revolusi Sosial" haruslah diserahkan kepada TKR dan semua tawanan laki-laki dikonsentnr dalam satu kamp di Tanah Karo (bekas kamp tawanan Jerman di Kampung Merdeka kemudian di Raya). Lalu mengenai pemimpin-pemimpin "Revolusi Sosial" yang ternyata sudah memperkaya diri mereka dengan ""harta feodal" itu supaya dibawa ke depan pengadilan. Tetapi kenyataannya semua keputusan yang muluk-muluk itu sulit untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintahan Gubernur Hasan yang lemah itu. Nyatanya untuk waktu yang lama para tawanan dikuasai oleh gerombolan bersenjata Pesindo dan tiada satu orang pun yang dihadapkan ke depan Pengadilan mengenai masalah "harta feodal". Tetapi untuk sekedar mencuci tangan, maka PKl segeralah mengorbankan Yunus Nasution. Ia ditangkap di Binjai 25 April 1946 dan kemudian dimasukkan ke kamp tawanan bersama-sama "kaum feodal** yang revolusioner itu. la ditangkap dengan tuduhan berkomplot untuk membunuh Gubernur Hasan ketika berada di Siantar, di dalam wilayah kekuasaannya komunis Urbanus Pardede. Ia lalu dipecat oleh PKL Kemudian lembaga pereka nomian "Baper" yang digantikan "ERRI" (Ekonomi Rakyat 92 Republik Indonesia) yang dikuasai komunis Bustami. ternyata kemudian setelah mengambil alih harta feodal dan asing menjadi sumber korupsi dan memperkayai diri. sehingga diganyang dan dihapuskan. Gembong PKI Xarim MS. yang suka pakai dasi ke sana ke man naik mobil "'Maybach" mobil kebesaran Sulian Langkat, yang disitanya untuk pribadinya, kini menjadi bahan ejekan khalayak ramai 49 V Rencana kaum komunis selanjutnya ialai membujuk Gubernur Hasan sesampainya ia di Medan tanggal 9 April 1946 agar menandatangani dicabutnya kekuasaan militer SOB-nya Kolonel Ahmad Tahir dan kemudian mengangkat Mr Luat Siregar menjadi Residen Sumatera Timur dan mengesahkan semua kepala daerah pengganti mereka yang dicopot karena "Revolusi Sosial" itu. Putsch Golongan Kiri di Serdang (Mei 1946i Merasa malu dari rekan-rekan golongan kirinya di tempat lain karena gagal mengadakan perampokan dan pembunuhan di Serdang, maka Ketua PKI Serdang ALWI dan teman-temannya dan golongan kir; sepert. MARAH ADAM dan AM1R HUSIN (Pesindoi. SALAM (Barisan Merahi dan HAMZAH. serta KOCIK (infiltran kiri dalam PNI-Napinde berunding untuk membuat strategi baru di dalam suatu rapat rahasia yang diadakan mereka di perkebunan Fortuna Hulu (Perbaungan). Di situ direncanakan mengadakan penyerbuan ke dalam fortress Istana Sultan dan merampokinya. setelah terlebih dahulu menangkapi pejabat-pejabat pemerintahan NRI Serdang dan partai golongan kanan dan moderat di Serdang seperti Tengku Nizam. Camat Tengku Nasrun. Dr. Sutan Namora. Nurdin Sutan Temenggung dan lain-lain dan kemudian mereka itu digantikan oleh tokoh-tokoh yang bisa mereka kendalikan. Tetapi penghalang yang paling besar ialah adanya Kapten Tengku Nurdin dengan batalyon TKR-nya di Melati. Oleh sebab itu melalui boss mereka di tingkat atas agar diusahakan Kapten Tengku Nurdin bisa pindah dari Melati. 93 Akhirnya saat baik yang ditunggu mereka itu pun tiba juga Pada tanggal 1 Mei 1946 nanti akan terjadi perubahan di dalam struktur Angkatan Perang RI di Sumatera Timur Pada hari itu Divisi TKR-IY (Sumatera Timur) akan diubah menjadi DIVISI GAJAH-II Tentera Republik Indonesia, dengan markas besarnya di Siantar dan Komandan Divisinya Kolonel Ahmad Tahir. sedangkan Komandan Resimen-I yang berkedudukan di Berastagi akan dipimpin oleh MAYOR TENGKU NURDIN dan TRI Batalyon V di Melati untuk sementara akan diserahterimakan kepada Kapten Zeid Ali. Pada hari yang ditunggu-tunggu itu. diadakanlah rapat raksasa oleh Volksfront Serdang di tanah lapang Perbaungan. Dikerahkan juga buruh-buruh dan perkebunan-perkebunan di sekitarnya dan berbeda dengan kejadian-kejadian biasa kali ini hadir juga pasukan bersenjata anak buah Yacob Tembung dan front Medan lengkap dengan truk-truknya Kemudian setelah Ketua KN1 Tengku Nizam berpidato sebagai pembukaan, maka majulah ke depan Kocik dan Napindo. Pidatonya lebih banyak diarahkan kepada kekejaman raja-raja yang menghisap darali rakyat. Pidatonya kemudian disudahi dengar, berkata sambil membuka bajunya "Tak perlu lagi memakai baju ini kalau pengecut' ' Gerakannya ini rupa-rupanya merupakan kode (sandi) agar anak buahnya bergerak. Isyarat ini diikuti oleh tindakan laskarlaskar bersenjata melalui informan menangkapi orang-orang bangsawan, bekas pegawai kerajaan. golongan PNI moderat seperti Tengku Nizam. Harun Bacik dan lain-lain, golongan Masyumi seperti Haji Mat Jüdin. Guru Syarial (Sekretaris KNI). Tengku Teh Nasrun (Camat Perbaungan). Dr. Sutan Namora. dan berbagai tokoh ada kira-kira 400 orang serentak di seluruh pelosok Serdang, kebanyakan golongan bangsawan orang-orang MELAYU. Mereka kemudian dikumpulkan d: penjara kota Lubuk Pakam. Penangkapan 94 terhadap keturunan bangsawan Melayu Serdang tidak berdasarkan pola tertentu Ada yang bekas pegawai kerajaan. tetapi ada pula seorang "Tengku"' yang kehidupannya sebagai petani atau nelayan miskin juga ditangkap Ada juga "Tengku" yang menjadi pemimpin satu regu Laskar Hizbullah tidak ditangkap karena dilindungi anak buahnya (Tengku Thabrani). begitu juga Tengku Heder (putera dan Bendahara Serdang), tidak ditangkap karena sebagai staf perkebunan negara di Sungai Karang ia dilindungi oleh staf dan kaum buruh Di antara mereka yang ditangkap itu ada yang di dalam waktu Z minggu dibebaskan kembali, tetapi ada juga yang kemudian dengan rombongan besar diangkut dengan truk dan bus menuju kamp tawanan "feodal" di Kampung Merdeka (Berastagi). Nampaknya Kepolisian RI di bawah pimpinan Karip Hasibuan. tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasi hal itu atau mengairi bilalih penahanan itu dari tangan Pesindo Napindo. Pada hari itu juga rombongan bersenjata anak buah ^ acob Tembung itu mencoba memasuki kompleks Kraton tetapi melihat ketegasan pihak TRI dengan moncong senapan mesin dan kubu-kubu sekeliling istana dihadapkan kepada mereka, mereka gentar juga Akhirnva oleh Letnan Syamsul Sulaiman dibenarkan 2 orang utusan dan gerombolan bersenjata itu antara lain bernama Harun, untuk masuk melihat suasana ke dalam istana, di mana para penghuni tidaklah hidup bennewah-mewah bahkan tidak tidur di atas tilam. Oleh karena tekad yang bulat dari Letnan Syamsul Sulaiman dan anak buahnya maka rencana gerombolan bersenjata dan front Medan itu untuk menyerbu istana hari itu tidaklah kesampaian Sikap Letnan Syamsul Sulaiman itu mendapat dukungan dan komandannya. Letnan-I Julius Washington Manullang yang memerintahkan apabila ada serangan segera dibalas dengan tegas. Ketika Mayor Tengku Nurdin mendengar kabar peristiwa penangkapan di Perbaungan tanggal 1 Mei 1946 itu dan berita telepon yang disampaikan oleh Pembantu Letnan Tengku Hefni. segeralah Tengku Wahidin dikirimnya kembali ke Perbaungan. 95 Pada malam itu juga Letnan Ajir Saman, Letnan Washington Manullang. Letnan Tengku Zulkufly iputera dari Tengku Nizam) beserta anak buahnya mengadakan razia di kota Perbaungan dan sekitarnya, tetapi tidak betemu dengan Kocik maupun Alwi es Kepada pihak Pesindo'Napindo di penjara Lubuk Pakam hanya disampaikan penngatan keras agar jangan sampai terjadi pembunuhan atas mereka yang ditangkap. Kalau itu terjadi maka TRI Batalyon V akan bertindak (50) Keesokan harinya Letnan Syamsul Sulaiman didatangi oleh ajudan Kapten Okada. Komandan Batalyon tentara Jepang yang ada di Melati. Rupa-rupanya sore itu oleh Jepang dapat tertangkap seorang laskar kiri dan dan padanya diterima berita bahwa ada rencana golongan laskar kiri untuk menyerbu pertahanan d: istana Kapten Okada menawarkan bantuan tentara Jepang untuk menjaga kompleks istana itu. tetapi Letnan Syamsul Sulaiman menolak dengan mengucapkan tenma kasih dengan mengatakan bahwa TRI masih bisa mengatasi hal tersebut Keesokan harinya pagi-pagi tanggal 3 Mei ! 946 Letnan Syamsul Sulaiman memerintahkan kepada penghuni istana agar mengunci jendela dan pintu-pintu istana. Benar sekali, kirakira pukul 12.00 ratusan barisan laskar rakyat dan orangorang Banjar dari Kampung Cinta Air dan Ara Panjang dengan telanjang dada membawa tombak bambu dan didekkmg oleh satu peleton laskar Yacob Tembung yang bersenjata berat mulai mengepung kompleks istana, tetapi tertahan oleh sarangsarang senapan mesin di dalam kubu-kubu pertahanan di sekeliling istana itu. Akhirnya mereka menggerebek bekas rumah Tengku Mahkota Serdang di sebelah istana di mana tinggal pejabat Komandan Batalyon Y. Kapten Zeid Ali. Ditangkap mereka Kapten Zeid Ali dan sambil ditolong sang komandan meneriakkan kepada pasukan TRI yang menjaga kubu-kubu pertahanan itu agar jangan menembak karena nyawanya sudah terancam Perintah komandan batalyon ini terpaksa dituruti anak buahnya. Maka menyerbulah gerombolan pengganas itu mema% suki halaman istana tanpa halangan laga. Pasukan TRI lalu mundur menjaga tangga naik ke istana. Sementara itu tibalah pula rombongan wakil-wakil pemerintah RI. seperti Jafar SiH* <**" dana). Sampurno Kolopakinß (m»»-u;i, buuau). Umar Radin Udii LUDUK Pakam. Kepala Polisi Kanp dan lain-lain. Mereka dapat menengahi kedua belah pihak sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Didapat keputusan bahwa penghuni-penghuni istana akan dibawa dengan kereta api istimewa ke Siantar di bawah perlindungan TRI dan Napindo. Lalu diperkenankan utusan-utusan dari Napindo, Pesmdo dan partai-partai beserta pejabat pemerintah untuk masuk ke dalam istana. Di ruangan makan tingkat bawah sudah disiapkan peti-peti di mana semua perhiasan harus dimasukkan di dalamnya dan tidak boleh dibawa. Mula-mula diperkenankan setiap orang membawa 3 pasang pakaian, tetapi akhirnya ini pun tidak diperbolehkan lagi. Semua yang memakai kacamata harus membuang kaca matanya. Keluar dari tangga semua digeledah tidak terkecuali wanita dan anak-anak. Kepada para inang pengasuh diperkenankan keluar dan rombongan tawanan, tetapi hanyalah sedikit yang bersedia mengikuti perintah itu. Kebanyakan mereka telah memilih untuk bersama-sama sehidup semati dengan majikannya. Atas keputusan Volksfront Serdang. Sultan Sulaiman yang sudah uzur dan terbaring sakit-sakitan itu beserta Tengku Suri Darwisyah. Encik Zahrah dan seorang pembantu diperkenankan tinggal di ruangan belakang istana Tengku Sun. Kemudian rombongan penghuni istana itu lalu diarak berjalan kaki menuju stasiun dan segera menaiki kereta api istimewa dengan gerbonggerbong tertutup rapat dan dikawal ketat dibawa ke Siantar. Sepanjang perjalanan menuju stasiun Perbaungan. kota yang dilintasi sunyi senyap dan tidak ada jendela-jendela yang terbuka. Apakah rakyat Perbaungan secara diam-diam menunjukkan keprihatinan mereka? Sepanjang perjalanan menuju Siantar tidak diberikan ma97 kanan apa pun. Sesampainya di Siantar pukul 20.00 malam pengawalan digantikan oleh Kapten Nur Nasution dan dikawal oleh Polisi Istimewa berseragam hitam. Mereka ditempatkan di beberapa barak Hospital Siantar Pada tengah malam rombongan dibagi dua. satu rombongan wanita dan anak-anak berusia 14 tahun ke bawah tinggal dan sisanya dibawa dengan truk ke kampung Merdeka (Berastagi), yaitu kampung tawanan "feodal" yang mengerikan yang masih berada di bawah pengawasan Volksfront. Rombongan wanita dan anak-anak itu sebulan kemudian dikirim ke kampung tawanan untuk wanita di perkebunan Pematang Raya (Bah Koras). Pada tanggal 13 Oktober 1946 pagi Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah mangkat dalam osia 84 tahun. Esok harinya baginda dengan upacara militer dan diantar oleh rakyat banyak dikebumikan di pemakaman raja-raja di sebelah Mesjid Raya "Sulaimiyah" Perbaungan. Di dalam pidatonya pada upacara pemakaman itu. baik oleh Jenderal Mayor Timur Pane maupun oleh Bupati Nunar S. Hamiboyo. dikenangkan jasa-jasa almarhum sebagai pemimpin rakyat yang terkenal anti Belanda.5 1 ^ PEN U T U P Berbeda dengan di Aceh. di mana dipinjam juga dari Pesindo, istilah "Revolusi Sosial" pada awal tahun 1946. di mana pihak Ulama (di sini PUSA) merebut pimpinan rakyat dari pihak Uleebalang, maka di Sumatera Timur karakter "Revolusi Sosial" bulan Maret 1946 itu bermotipkan hendak mendirikan "masyarakat sosialistis" sama rata sama rasa yang disponsori oleh orang-orang komunis dan pihak kiri terhadap para raja-raja bumiputera asli Melayu. Karo dan Simalungun di mana unsur etnis kesukuan joga turut serta. Revolusi Sosial yang dilakukan oleh sementara pihak terhadap pejabat-pejabat suku Toba di Dairi (Sidikalang sekitar98 nya) pada bulan April-Juni 1946 dan di Samosir terhadap Raja Huta pada bulan Maret-April 52j tidaklah terlepas dan masalah itu. Pukulan yang paling menentukan dan fatal adalah terutama pada masyarakat Melayu di mana bukan saja harta dan nyawa tetapi kekuasaan raja Melayu di pesisir Sumatera Timur yang dibangun sejak 400 tahun sebelumnya, rontok dalam satu malam saja. Meskipun Belanda kemudian dengan Aksi Militer I telah menguasai di tahun 1947 sebagian besar wilayah Sumatera Timur, mereka tidaklah lagi berpartner dengan kerajaan-kerajaan itu tetapi kini mereka berkolaborasi dengan para intelektual yang menjadi teras "Negara Sumatera Timur" (NST) Bahkan tuntutan para bangsawan keluarga dan korban pembunuhan "Revolusi Sosial" agar Dr. Amir diajukan ke depan pengadilan, ternyata ditolak oleh Belanda dan dia cepat-cepat diterbangkan ke Nederland. Tetapi para intelektual Melayu, Karo dan Simalungun teras NST itu tidak mempunyai akar dengan masa kaum tani, dibandingkan dengan partai UMNO di Melayu pimpinan Datuk Husin Onn bin Jafar masa itu dan di mana raja-raja Melayu hanya dijadikan simbol belaka. Pihak NST malahan seolaholah tidak menginginkan kembalinya kerajaan-kerajaan bumiputera dipulihkan. Begitu juga pendirian Belanda Sementara itu rencana kaum komunis untuk mendirikan "pemerintahan dan masyarakat sosialistis" di Sumatera Timur tidaklah kesampaian. Hal itu bukan saja karena sadarnya kemudian golongangolongan lain akan bahaya itu. tetapi juga disebabkan dirusakkan oleh para pemimpin mereka sendiri yang mencerminkan hidup mewah dan korup. Gagalnya mereka merebut posisi pemerintahan dan kemudian dibubarkannya "ERRI". tidaklah mengurangi keganasan mereka yang dilampiaskan oleh organisasi anteknya, yaitu "Barisan Harimau Liar" pimpinan Payung Bangun dan Saragih Ras yang melaksanakan penyembelihan massal di Tanah Karo. Simalungun dan perbatasan Tapanuli sejak Juli 1947, terhadap 99 1 rakyat jelata dan kesatuan-kesatuan bersenjata Republik Indonesia lainnya. Diperkirakan lebih 2000 orang korban penyembelihan mereka.5 3 ) 100 CATATAN 1) 2) 3 ». 4). M ' ' 6) 7). 8) 9) 10) U,' 12). 13) 14). 15). 16). 17) 18) 19). T Luckman Sinar. SH "Sari Sedjarah Serdang" p. 33-34. John Anderson. "'Mission to the Eastcoast of Sumatra ' Edinburgh 19.6 John Anderson. "Acheen and the Port on the North and Eastcoast of Sumatra" London 1840. p.234. op.cit. p.191. ,. J- w . , T Luckman Sinar. SH The Impact of Dutch Colonialism on the Ma a> Coastal States on the East Coast of Sumatra during the 19-th Centun makalah dalam Dutch-Indonesian Historical Conference. Noordwi.kerhout (Holand; 22-5-1976. DR R. Broersma. "Oostkust van Sumatra" I. De Ontluiking van Deb. Memori timbang terima tertanggal 2-7-1917. p.230-231. M v. Overgave Ass. Residen Deli-Serdang S. Bouman 1-8-1929. Ibid S. Bouman. Memorie v.Overeave Residen Deli-Serdang S van der Plas 2-6-1913. M v O Ass. Rvïiden Deli-Serdang R.J. Koppenol Aug. 1927. "Kerapatan Dusun ' adalah instansi peradilan tertinggi untuk wilayah penduduk Batak d, Serdang Hulu yang diketuai oleh Sultan Serdang. M \. O Kontelir Serdang J Reuvers 4 6 192^ p 16 lbid. Reuvers, p. 23. M \. O. G 1. J. D. Kok. Controleur Bataksche Zaken. 30-6-1910. 'Sari Sedjarah Serdang" p. 151. Lihat juga Broersma, II (De Ontwikkelingvan het Gewest) M \ . 0 Residen S. Timur W.J. Rahder. 3-10-1913, p. 9. M v.O Gubernur Sumatera Timur H F K. Ezerman, 24-6-1933. M v.O. Als. Residen Deli-Serdang, L Van Kesteren. 15-9-1919. M v.O. Kontelir Serdang Mr. J. Gerritsen 20-7-1938. 101 20X 21). 22). 23) 24). 25) 26) 27) 28) 291. 301 31 i. 32) 331 34». 35). 35). 36). 37) 38). 39). 40) 41). 42). 43). 102 M v.O Ass. Residen Deli-Serdang. H E K . Ezerman 21-12-1921. M v.O Gubernur Sumatera Timur, H E K Ezeiman 24-6-1933. M v.O Kontelir urusan Batak Serdang Dusun, G L K D Kok. 30-6-1910. p. 149. M v.O Kontelir Serdang, Mr. J Gerritsen. 20-7-1938. p.16. Lihat untuk ini juga Mr. Boot "Oe Landbouwconcessies in de Residentie Oostkust van Sumatra" Lihat juga M v.O. Kontelir Serdang DR J De Ridder 2-9-1933 p 30-34 Berkas Surat Sultan Serdanp Kepada Kontelir Serdang no. S / R a h a s i a tgL 25-9-1937, no. 79a/Rahasia tgL 26-10.1937 no. 94 Rahasia uL 28-12-1937 dan Surat Kepala Reserse Sum. Timur no. 1017/CI tgl. 4-9-1937 kepada Kontelir Serdang. Lihat Tengku Jafizham, "Verslag Debat Faham Kaoem Moeda dan Kaoem Toea ' 5-2-1928. Perc. Sumatra Drukkerij Medan. Lihai dalam "Locomotief 26-11-1925, dimana Parada Harahap menanyakan Sultan Amaluddin dari Deh. apakah tidak mau mengikuti jejak Sultan Serdang mengenai idee 'Dewan Perwakilan Kerajaan seperti banyak ditzlis di dalam berbagai surat kabar itu. Tengku Syahril semasa hayatnya pernah berkali-kali menjadi Ketua P W.I dan ketua S.P S di Jakarta. Mengenai pemberontakan mi baca T. Luckman Sinar. SH "The East coast of Sumatra Under the Japanese Heel ' Sumatra Research Bulletin. HuU Unjversit> (England). VoL I no. 2 (May, 1972; p.29. Baca juga Inoue Tetsuro. "Bapa Jango Bapa Dianggut ' Juga Shiraishi Saya. 'Rural Unrest in Sumatra. 1942: A Japanese R e p o r " INDONESIA 21. April 1976. War Cabinet. Joint Staff. 8-8-1943. "Operation azainst the northern tip of Sumatra ' WO 203/4893. Instruksi Jepang tentang Administrasi dan pemerintahan buat Malaya dan Sumatera. April 1942 p.100. Lihat juga "Penang Shimbun ' 19-12-42. Lihat juga Zainuddin "The Japanese Occupation ' Indonesia Nationalism and Revution 6 first-hand accounts' Monash Um\. Merlbourne 1971 p 13-14. Lihat Turk Westerling. "Challenge to Terror" p.38-39. Catatan Dr. Amir tgL 14-6-1946, R.v.0 I.C 005967. Lihat juga Anthony Reid. "The Blood of the People ' p. 150. Lihat DR S L van de Wal, "Officieele Bescheiden ' VoL I p. 521. Wawancara dengan Tengku Ataillah di Mydan tanggal 11-2-1984. Oalam "26 Indian Division Weekly Intelligence Summary No. 20 ' 2-3-1946. Lihat Mohd. Said, "Apa itu Revolusi Sosial 1946 di Sumatera Timur ' Harian WASPADA Medan. Sumber dari "Indische Verslag" 1940. Lihat M v.O Gubernur Sum. Timur D J . van Kempen 10-9-1928. Lihat M v.O Kontelir Serdang J de Ridder 2-9-1933. Brackman, "Indonesian Communism ' p. 17. Ibid. "Officieele Bescheiden betreffende de Ned,-Indonesilche betrekkingen 1945-1950' VoL III p.9. 44). 45) 46). 47). 48) 49) 50). 51). 52). 53) Malcolm R. Wilson, "Leaders of Revolution The Social Origin of the member in Indonesia 1945-55" p.57. Kebanyakan informasi dari hasil wawancara dengan berbagai tokoh dan semua bekas kera.aan di Sumatera Timur. Untuk ini lihat juga Tengku Yusuf Aziddin, "Revolutie Anti Social" dan Anthony Reid. T h e Blood of the People ' p. 230-245. VandeWaL op.cit. Vol. I p.521. Wawancara dengan Jendral A. Tahir dan Tengku Nurdin di rumah kediaman Pangkowilhan-I Sumatera &. Kalbar, di Medan pada tanggal 5-8-19 7 l. Surat Dr. Amir kepada Residen Beck setelah melaksanakan "Revolusi Sosial tgL 20 April 1946. "Jika keadaan makin parah, dalam 2 hari mi kami sudah berada di dalam kapal menuiu Eropah ' Dokumen NEF1S 120" di ARA Dari hasil pemeriksaan di Singapura ternyata bahwa di tahun 1947 kekayaar Komunis Mr. Luat Siregar dalam Bank of India adalah S 1.761.000. Lihat "Korte Beschrijving van Mr. Luat Siregar" arsip Procureur General (ARAl no. 67. Lihat juga Reid. "The blood .... ' p. 264. Wawancara dengan Tengku Nurdin. tgL 31 Mei 1984. Wawancara dengan Tengku Sahar tanggal 26 Pebman 1983 (bekas Staf Timur Pane/Napindo Naga Terbang) Reid, p. 257. 'Republik Indonesia ' (Propinsi Sumatera Utara) p. 344-345. 103 KEGIATAN PEMUDA MINYAK PADA AWAL PROKLAMASI (Oleh: Darto Harnoko ) I Hampir dapat dipastikan jika pembicaraan tentang revolusi, perbendaharaan fakta hanya akan berada di sekitar tokohtokoh yang memang meniadi pimpinan tanpa pernah menyebut bagian lain dari keberhasilan mereka. Jika pernyataan ini dapat diterima, maka sebenarnya kejadian penting dalam sejarah tidak akan pernah dan tidak akan terjadi hanya hasil buatan selapis masyarakat Begitu juga dengan Revolusi Indonesia. Tanpa mengurangi arti bagi mereka yang telah dianggap memimpin perjuangan di tingkat nasional.1 makalah ini ingin menguak gambaran kecil kegiatan di tingkat lokal. Tanpa melihat hal ini. kiranya tidak ada kejadian yang terjadi dengan tiba-tiba. Tiap kejadian pasti ada sangkut pautnya, hubungan, sebagaimana halnya dengan awal proklamasi itu. Studi atas sejarah Indonesia modern 2 akan lebih menarik manakala melihat bagaimana partisipasi masyarakat terserta 104 dalam berbagai aktivitas, kususnya yang biasa disebut dengan '"gerakan bawah tanah" Mengapa gerakan mereka disebut sebagai gerakan bawah tanah 0 Pertanyaan awal yang harus dicari hubungannya atas berbagai aktivitas mereka saat pemerintah pendudukan Jepang masih berkuasa. Makalah ini merupakan studi awal dari suatu gerakan pemuda yang belum banyak diketahui karena sifat gerakan yang berbeda dengan gerakan-gerakan lainnya. Sasaran yang diarah dari gerakan ini adalah kesadaran buruh minyak akan arti minyak menjelang dan saat mempertahankan proklamasi. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya kerja ini, di saat pemerintah pendudukan Jepang sedang mengalami '"masa sekarafnya. 3 Taktik Antareja. tokoh dalam dunia pewayangan yang selalu berada di bawah tanah, harus dilakukan. Mengapa demikian9 Jawaban secara umum yang dapat diberikan untuk sementara, adalah: mengurangi jumlah korban dari kegagalan sebagaimana yang sering terjadi di kalangan gerakangerakan politik oi berbagai negeri. Bentuk perjuangan yang dilakukan oleh para kader4 di lingkungan buruh-buruh minyak ini, sebenarnya merupakan suatu usaha pembaharuan garis perjuangan dengan sasaran grass rootlevel, dan semboyan sedikit bicara bamak kena." Siapakah di antara golongan-golongan dalam masyarakat yang sudah siap dan menyadari kondisi situasi masa itu"1 Tak banyak didapatkan keterangan atas masalah ini. kecuali dari eolonean pemuda. 6 dan para politisi tingkat atas. Menyadari situasi ini. bahwa kesiapan yang tidak merata di kalangan masyarakat, akan merupakan kegagalan yang tidak diinginkan, maka beberapa tokoh pemikir pergerakan8 saat itu merencanakan suatu taktik strategi perjuangan yang dianggap lebih berbobot, menyertakan masyarakat, dipilih lapisan buruh minyak. Mengapa demikian0 Ternyata ada perhitungan-perhitungan tersendiri dari strategi ini9 atas masalah minyak pertempuran perjuangan eerakan-gerakan radikal di beberapa negeri lain. 10 105 Studi politik menunjukkan bahwa janngan sosial1 ' merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat dianalisis meski tidak mudah, 12 karena secara umum pengertian ini telah menunjuk pada hasil dan tindakan dari orientasi tertentu. Kenyataan itu dalam artian pendidikan politik di lingkungan buruh-buruh minyak sebenarnya memperlihatkan pada pengertian di atas dengan kondisi tertentu yang melingkupinya. Pendekatan atas studi awal ini. dipergunakan pendekatan dari Oran R. Young 13 Kesemuanya ini dilakukan untuk lebih mendekatkan pengertian yang sebenarnya atas gambaran kekuasaan dan individu dalam proses interaksi dalam suatu lingkup tertentu. II Gerakan di lingkungan minyak yang dilakukan oleh Djohan Sjahruzah ialah mengusulkan kepada Jepang agar disiplin kerja untuk menunjang perang Asia Timur Raya perlu ditingkatkan mengingat bahwa di antara buruh-buruh perusahaan minyak yang ada di Krukah. Lidah. Wonokromo serta sebagian di dekat Jawa Tengah seperti di Nglobo dan Wonosari. terdapat orang-orang Belanda yang dipekerjakan dan kemungkinan membuat sabotase bagi sekutu setiap saat dapat terjadi. Lsul ini diterima oleh Jepang dan kesempatan tersebut dipergunakan oleh Djohan Sjahruzah untuk memasukkan tenaga-tenaga muda yang diambil dari berbagai daerah. Kerjasama Djohan Sjahruzah dengan Soedjono Djemblong yang telah lebih awal berada di lingkungan buruh minyak sebenarnya menunjukkan adanya kerjasama di kalangan aktivis-aktivis gerakan bawah tanah sebelum kemerdekaan ' 4 Cara kerja Djohan Sjahruzah di samping mencari tenagatenaga baru khususnya di kalangan buruh yang muda juga diimbangi dengan suaranya yang menjadikan Jepang terlena yakni tentang bahayanya sabotase yang dapat terjadi di lingkungan minyak. Mengapa dipilih buruh-buruh yang muda 0 Jawabnya sederhana, bahwa mereka para buruh muda itu lebih mudah diajak untuk berjuang, untuk bersiap diri merebut mi106 nyak serta merebut kekuasaan. Buruh dianggap lebih paham tentang taktik kerja serta resiko yang akan dihadapi dibandingkan dengan para pelajar atau mahasiswa.15 Cara berpikir para kader lebih ditekankan pada bentuk perjuangan yang bersifat patriotisme untuk memerdekakan negeri ini dan penjajahan dari pada gerakan Sarekat Buruh yang selama ini dilakukan oleh Soedjono Djemblong. Para tenaga muda ada yang bertugas di bagian pengawasan perburuhan (Hodo-mJ yang bertugas mengawasi buruh. Hakekat dari pengawasan dibalik oleh para kader untuk menginsyafkan para buruh agar selalu berjuang dengan kerja sebaik mungkin untuk menghilangkan kecurigaan orang-orang Jepang. Gerakan di lingkungan minyak, ditautkan dengan gerakan yang berpusat di jalan Embong Malang. Surabaya. Tempat ini merupakan tempat bertemunya para pejuang bawah tanah baik yang berada di Bali. Madura. Solo. Madiun. Semarang maupun Yogyakarta. Mengapa tempat ini merupakan berkumpulnya orang-orang bawah tanah 0 Peta politik di wilayah pulau Jawa. 16 kota Surabaya merupakan kota yang kedudukannya dianggap penting oleh para eksponen gerakan bawah tanah setelah kota Jakarta. Jika perlu dari kota inilah akan dibangkitkan perjuangan kemerdekaan.1 Melihat gambaran peta perjuangan para aktivis gerakan bawah tanah 18 pada masa pendudukan Jepang, dapat dipertanyakan: mengapa bentuk perjuangan di lingkungan perusahaan minyak yang dianggap sebagai suatu bentuk perjuangan yang merupakan strategi baru di kalangan aktivis politik hanya berpusat di daerah-daerah perminyakan pulau Jawa0 Bukankah pengertian daerah-daerah minyak yang tersebar di wilayah luar Jawa lebih menunjukkan gambaran sebagai obyek strategi jalan baru yang lebih luas daya jangkaunya, mengingat persebaran letak sumur-sumur minyak pada masa itu 0 III Proklamasi kemerdekaan yang diumumkan oleh SoekarnoHatta cukup mengejutkan beberapa kader aktivis gerakan bawah 107 tanah, mengingat bahwa kekuatan Jepang atas wilayah perminyakan dirasakan masih dapat dipergunakan dalam jangka panjang. ' q Kenyataan berbicara lain. bahwa Jepang tetap menyerah. Kemerdekaan yang dijanjikan tak dapat ditepati bahkan kini kedudukan Jepang telah berubah dari musuh sekutu menjadi alat sekutu. Mungkin bagi sebagian orang aktivis pergerakan yang semula bersikap menunggu hadiah kemerdekaan yang dijanjikan akan menjadi bingung menghadapi situasi yang tibatiba seperti saat itu akan tetapi jelas bagi mereka yang konsekuen dengan bentuk non-kooperasi dan bekerja secara ilegal dengan tujuan merebut kekuasaan dan kemerdekaan bagi negerinya tidak menjadi bingung. Moment sejarah yang harus dilakukan tidak boleh dilewatkan begitu saja jika tidak ingin dijajah kembali. Hal ini berkaitan dengan keputusan postdam2(> yang isi pokoknya menyatakan semua negeri jajahan kembali pada yang berkuasa sebelum perang dunia kedua meletus. Belanda mendapat perlindungan dari keputusan ini. Bagaimana sikap kader dan buruh minyak di lingkungan daerah minyak khususnya yang berada di Jawa Timur 0 Ternyata Djohan Sjahruzah dan Soedjono Djemblong membuat suatu "permainan" yang tak kalah bahayanya mengingat situasi dan kondisi pada waktu itu. Mereka membuat telegram yang isinya mendukung kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Para buruh minyak diminta membayar ongkos telegram sebesar satu sen dan membubuhkan tanda tangannya, jika mereka menyetujui mendukung proklamasi itu. Ternyata dengan senang hati dan berani menempuh resiko. bersedia ""dikutip koceknya" sebanyak satu sen serta membubuhkan tanda tangan. Nilai satu sen saat itu tak ada artinya jika dilihat dalam pengertian materiil, namun untuk resiko membubuhkan tanda tangan sangat besar. Jika ketahuan dapat berakibat kematian. dipotong kepalanya oleh tentara Jepang karena minyak masih berada di bawah pengawasan tentara Jepang. 108 Persoalan yang muncul sekarang bagaimana caranya merebut kekuasaan0 Siapa yang harus maju dan bagaimana jika gagal0 Siapa yang harus menggantikan0 Peringatan satu bulan Proklamasi yang dilakukan di lapangan sepak bola Pasar Turi Surabaya, yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan golongan pemuda.yang berada di luar minyak seperti dari Kereta Api. Pos Telegram dan Telepon, Gas dan Listrik, pemuda balaikota. setelah acara peringatan selesai di tempat yang terbuka itu mereka mengadakan perundingan tindakan apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh kamum muda. 21 Dan pemuda minyak diusulkan agar diadakan rapat raksasa pemuda dan rakyat pada tanggal 21 September 1945. 22 Disetujui, agar Angkatan Muda Indonesia (AMI) bikinan Jepang yang dipimpin oleh Roeslan Abdulgani supaya diajak serta. Ternyata Roeslan Abdulgam menolaknya dan tidak mau turut campur. 23 ia lebih senang menunggu instruksi dari Jakarta dengan menyatakan bahwa segala resikonya tidak mau ditanggungnya Tekad meneruskan rencana tetap ada dan para pemuda yang dipelopori oleh pemuda minyak kembali ke tempat masing-masing. Pemuda Kereta Api 24 memberikan satu rumah kosong untuk dijadikan markas sementara serta dibuatkan siaran dan pamflet-pamflet serta menulisi gerbong-gerbong kereta api tentang Indonesia yang sudah merdeka dan penjajah harus segera diusir dari bumi tercinta. Esok harinya gerbong-gerbong itu digerakkan dan dengan demikian stasiun-stasiun serta jalan yang dilalui, sebenarnya memberikan kesadaran kepada setiap masyarakat yang telah membaca tulisan yang tertera di gerbong dan diharapkan mereka semua dapat mempersiapkan diri. Tempattempat terpencil yang juga merupakan tempat berdiamnya kaum pergerakan bawah tanah dengan segera menjadi tahu sehingga peneaturan perebutan kekuasaan dapat segera dimulai. Secara tak terduga pada tanggal 18 September 1945 25 di hotel Yamato bendera Belanda dikibarkan oleh N1CA. Berita ini menjadi ramai dan sikap pemuda menjadi satu bahwa hotel tersebut harus diserbu untuk menurunkan bendera Belanda tersebut 109 karena berkibarnya bendera merah putih biru dapat menjadi lambang kembalinya kaum penjajah. Tanggal 19 September 1945, pukul 10.30 pagi insiden bendera terjadi, semua kaum buruh terutama minyak dengan para pemudanya berduyun-duyun datang ke jalan Tunjungan. sebagian dari mereka ingin tahu akan kebenaran berkibarnya bendera Belanda di hotel Yamato. sebagian lagi dari kaum muda yang marah terus naik ke atas menurunkan bendera menyobek bagian biru dan dikibarkan kembali sebagai bendera nasional Indonesia. Teriakan merdeka, disambut oleh masa dengan gegap gempita. Merdeka! Merdeka! Merdeka' Rakyat Surabaya menjadi bangkit semangatnya dan kelihatannya sudah siap untuk melakukan perebutan kekuasaan. Siapakah yang akan menjadi pelopornya'1 20 September 1945, disepakati secara bersama untuk menunjukkan adanya persatuan, tanpa ada bentuk organisasi yang lain selain pemuda Republik Indonesia (PRI). dengan tokohtokohnya Soemarsono. Kaslan. Krissubance, Roeslan Widjaja. Kusnadi,- 6 serta sejumlah pemuda pemudi yang merupakan motor penggerak organisasi. Pada tanggal 21 September 1945 diadakan rapat raksasa. 27 Alasan mengapa organisasi pemuda disebut PRI? Menurut beberapa informan nama itu sebenarnya menunjukkan akan adanya kesadaran sebagai sebuah bangsa, yang berpihak kepada republik bukan monarchi atau otokrasi serta bukan pula theokrasi. 23 September 1945 kantor Konpetei diserbu oleh massa rakyat untuk melucuti senjata tentara -tentara Jepang, di manamana terjadi bentrokan tak terkecuali di pos-pos perminyakan baik yang berupa sumur maupun penyulingannya. Minyak menjadi masalah yang utama. Soedjono Djemblong melakukan aksi di kantor pusat yang terletak di Wonokromo. Pimpinan kemudian beralih kepada Abdullah yang bukan merupakan kader dari kelompok Djohan Sjahruzah atau Soedjono Djemblong. Sumur-sumur minyak di sekitar Surabaya akhirnya dikuasai oleh Soenarjo. Di penyulingan minyak Cepu 28 , akhirnya dapat dikuasai oleh Salam dan Abiosi khususnya di bagian ma110 nagement. Pardi di bagian pemasakan. Soemantri dan Soerjono di bagian teknik. Salaz dan Soerjono bukan merupakan kader Djohan Sjahruzah atau Soedjono Djemblong. Sumur-sumur yang ada di Wonosari atau Nglobo. berada di tangan kader Soedjono Djemblong yang bernama Hadi. Sejak berpindahnya kekuasaan di lingkungan minyak ke tangan para pemuda. Djohan Sjahruzah dan Soedjono Djemblong melepaskan kepemimpinannya di lingkungan pergerakan minyak. Djohan Sjahruzah lebih banyak berada di Jakarta mengatur perjuangan di tingkat nasional.2"9 sedangkan Soedjono Djemblong sulit diketahui tempat tinggalnya yang terakhir.- ° Sejak saat itu kepemimpinan gerakan bawah tanah di lingkungan minyak tidak menjadi fokus isi makalah ini. meski masalah minyak akan menjadi soal kembali pada masa Agresi Belanda kedua. Pemerintah Indonesia melalui menteri kemakmuran sejak tahun 1947 berusaha mengendalikan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi khususnya dari buruh-buruh atau kader yang tidak berada di bawah asuhan Djohan Sjahruzah dan Soedjono Djemblong. IV Dan uraian makalah ini. apa yang ingin ditampilkan dari kegiatan pemuda minyak pada awal proklamasi sebagai suatu studi awal atas masalah pergerakan pemuda Indonesia dapat disebutkan, bahwa sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para kader untuk memberi kesadaran kepada buruh atas bimbingan Djohan Sjahruzah dan Soedjono Djemblong memperlihatkan bahwa dalam konteks lokal gerakan-gerakan ini patut diperhatikan karena menunjukkan akan perbedaan dan berbagai gerakan lokal vang ada diseluruh wilayah Indonesia pada awal atau saat revolusi. Tak ada kekerasan yang berbau darah, tak ada tindakan yang bersifat sindikalistis, yang bersifat anarchi Hal ini menunjukkan bagaimana peran kepemimpinan dari gerakan yang biasa disebut sebagai gerakan bawah tanah. 111 Masalahnya kini bagi kita. pengertian gerakan bawah tanah sebagaimana yang ditunjukkan oleh aktivitas pendukungnya lebih merupakan keinginan dari pemerintah pusat sendiri bahwa revolusi nasional di tingkat lokal sebagai bentuk perubahan tanpa adanya tindakan-tindakan anarchis. Studi ini melihat bagaimana kepemimpinan yang bersifat '"approach individu ' akan mampu melahirkan tindakan politik dari individu yang bersangkutan sesuai dengan pengertian kekuasaan yang dapat dihayatinya. Gerakan pemuda minyak pada awal revolusi lebih menunjukkan gambaran yang khusus memiliki ciri-ciri kedewasaan dari gerakan pemuda-pemuda lain di berbagai tempat sehingga sangat tepat jika dinyatakan gerakan ini merupakan suatu bentuk baru yang belum pernah dan tidak akan pernah dialami oleh pemuda baik pada masa sebelum kemerdekaan ataupun sesudahnya yang pernah mendapat pengalaman pendidikan fasisme militer Jepang. Kesadaran yang dimiliki oleh para anggota untuk melakukan self kontrol yang bersifat kritis sebenarnya dikarenakan apa0 Faktor-faktor apa saja yang ikut berperan untuk tercegahnya tindakan-tindakan mereka selama itu. baik yang bersifat ekstern maupun yang bersifat intern. Pertanyaan ini lebih merupakan pertanyaan yang dilontarkan untuk terlanjutnya penelitian yang masih terasa bersifat umum. Tanpa ingin mengusik kehadiran berbagai tipe pemimpin 3 ' yang pernah dilahirkan pada saat tercetusnya revolusi nasional di tingkat lokal, maka ada baiknya disinggung juga secara sepintas pribadi Djohan Sjahruzah dalam makalah ini sebagaimana yang diuraikan oleh Kwee Thiam Hong: Djohan Sjahruzah dilahirkan di Muara Enim. tanggal 26 Nopember 1912. ayahnya adalah seorang geolog yang sering berpindah tempat tinggal. Memasuki sekolah menengah Djohan lebih banyak diasuh oleh ibunya dari pada ayahnya yang banyak bertugas di lapangan minyak. Saat berusia 15 tahun dia berhasil menyusup dalam suatu rapat yang khusus untuk orang-orang yang berusia 17 tahun saat 112 tenadi rapat Perserikatan Nasional Indonesia. Sejak itu ia besar perhatiannya terhadap pergerakan nasional, la seorang kutu buku dan buku vang paling disenangi adalah cerita-cerita detektif. Pertengahan tahun 1928 Djohan kembali ke Palembang untuk myneruskan pelajaran ke kias tiga MULO. Sebelum keberangkatan sempat mendirikan perhimpunan yang disebut Jong Asia. Perhimpunan ini tak bisa lama namun cita-cita yang dikandung olehnya pada jaman revolusi terealisir dengan lahirnya kongres Pemuda Asia di Hotel Merdeka Yogyakarta pada tanggal b Oktober 1946. Tercetus resolusi membentuk lembaga persatuan pemuda-pemuda Asia. Setamatnya dari MULO Palembang ia kembali ke Jakarta untuk meneruskan sekolahnya ke AMS B Perhatian politiknya semakin berkembang setelah tamat dan AMS dia masuk ke perguruan tinggi hukum yang lazim disebut Recht Hooge School. Sebagai mahasiswa ia termasuk angeota Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Tulisannva vang mengritik pemerintah berakibat bagi dirinya, dihadapkan'ke meja hijau. Vonis penjara dr.atuhkan kepada Djohan untuk satu setengah tahun. Dari penjara Jakarta akhirnya ia dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. Saat akan bebas pemerintah kolonial menyodorkan kepada Djohan sepucuk surat pernvataan untuk .ditandatangani . Boleh kuliah kembali asal tidak berpolitik, jika ingin berpolitik harus keluar dari sekolah. Djohan memilih yang kedua, memilih berhenti sekolah "Manusia vane tidak punya pendirian dan prinsip ibarat seekor bunga tak dapat dipercaya". Setelah keluar dan penjara Sukamiskin. ia bekerja di biro advertensi dan surat kabar \RTA Berbekal pengalaman dari pekerjaan di pers biro. ia ikut terlibat mendirikan kantor berita Antara bersama Adam Malik dan Mr. Soemanang. Saat tentara Jepang datang kantor berita Antara dibubarkan. Sewaktu Hatta dalam tahun 194_ menjadi pemimpin kantor penasihat pemerinbah balatentara Jepana Djohan Sjahruzah menjadi salah seorang pembantunya, di samping bekerja sama dengan Sjahrir mengkoordmir aksi gerakan bawah tanah. 113 Dan gambaran di atas akan terlihat sikap dan pribadi Djohan hingga berhasil menjadi salah seorang pimpinan golongan bawah tanah. Menurut D i m y a t r : strategi perjuangannya yang non-kooperasi dilakukan dengan sistem lima orang. Berkumpul lima orang tidak akan mencurigakan pihak pemerinbah Belanda oleh karena menurut peraturan hal itu tidak tergolong dalam bentuk mengadakan rapat gelap. Apa yang tertangkap dari gambaran semacam di atas suatu kepemimpinan yang terlahirkan jelas akan berpengaruh pada latar belakang individu yang bersanqkutan. Apakah diingkari jika proses kepemimpinan pada diri Djohan lebih ditunjukkan oleh latar belakang pengalaman dan proses kehidupan di masa yang lalu° Sejarah mencatat kesemua hal itu dan kembali mencatat dalam tingkat yang terkecil saat terjadi revolusi nasional. Bagaimana kata yang tepat untuk tipe kepemimpinannya khususnya pada saat memimpin pemuda-pemuda di lingkungan minyak0 Faktor keturunankah yang mengakibatkan kehadiran Djohan dan mempengaruhi gerakan pemuda minyak ini menjadi demikian? Yang jelas masih terbuka kemungkinan untuk melihat masalah ini secara luas. Makalah ini hanya merupakan studi awal untuk mengantar sebuah pembicaraan yang berkaitan dengan masalah revolusi nasional di tingkat lokal. Sosok itu terwakili dalam diri Djohan dan diri pemuda-pemrrda minyak yang memberikan sumbangan dan tak pernah dicatat oleh bukubuku sejarah, dalam setting tertentu atas keunikan-keunikan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan gambaran atas gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mereka. 114 CATATAN 1 2. 3. 4 5 6 7. 8 9 Umumnva oranc mengetahui Soekarno. Hatta, Sjahnr. Tan Malaka. Amu Sjarifuddm tetapi jarang yang mengerti Djohan Sjahruzah. la merupakan seorang tokoh penggerak buruh di kilang minyak dengan pusat gerakan di Surabaya. MC Ricklefs. A History of Modern Indonesia i London and Basingstoke The MacmiUan Press. 1981). Lihat tentang situasi pada jaman pendudukan Jepang, dalam ODP Sihombing. Pemuda Indonesia menantang fasisme Jepang ("Djakarta Sinar Diaja. 1962) Sejumlah orang-orang muda dari berbagai daerah, yang kelak ikui memainkan peranan setelai Proklamasi. Mereka antara lain adalah Soemarsono. Soepradjan Rambee. Djamal Marsudi. Roeslan Widjaja, Dimyati, Abioso. Pardi. Satn'o Wawancara. 11 Juni 1984. (behau sebagai salah seoraeg penghubung antar beberapa kelompok pemuda masa awal proklamasi untuk wilayah Jawa Tengah-Jawa Timun. Studi vane cukup mendalam tentang golongan ini. lihat pada BR.U O Andersoa Java m a Time of Revolution Occupation and Resistance 1944-1946 (Ithaca Viornell University Press. 1972) B.M Diah. Angkatan Baru 1945 (Jakarta: P T Masa Merdeka. 1983) halaman 96-9"'iL , „ Sjahnr dan Diohan Siahruzah merupakan gabungan antar tipe pemikir dan pelaksana. Sjahnr memberikan analisa situasi politik dan menyatakan bahwa Jepang pasti'kalah. Djohan Siahruzah merupakan tipe pemimpin yang selama ini merupakan zenyambung gerakan Tan Malaka. Kumpulan Surat-surat dan Dimvati (Arsip pribadi i. Untuk gambaran pnbad, Djohan Sjahruzah, tulisan dari Kweetfuamhong, yang merupakan gambaran terlengkap yang dapat saya temui untuk studi yang lebih mendalam tentang diri Djohan Sjahruzah. 115 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 116 Periksa. Kemenangan Aegeri Jepang Atas Rusia, tahun 1905. (Tanpa kota penerbit tahun 1953). SF NadeL (Ed) 0 The Theory of Structure (London Routledge dan Kegan PauL Ltd. 1957) halaman 7-19. Stanley Alien Reshon (ed ) Handbook of Political Socialization Theory and Research. (New York The Free Press, 1977) haL 3. Lihat. Orang R. Young. Syttem of Political Sciences (englewood Cliff N J Prentice. Hall In,.. 1968). halaman 2-4. (ada empat cara pendekatan dari ilmu politik, yang pertama: pendekatan terhadap lembaga-lembaga politik di dalam masyarakat. Yang kedua, pendekatan yang memusatkan pada kekuasaan yang di dalamnya termasuk penggunaan kekuasaan, persaingan dan perebutan kekuasaan itu sendiri. Ketiga, pendekatan individu melalui pola interaksi antar individu untuk memahami gejala politik tertentu dari individu yang bersangkutan, keempat, pendekatan vang bertitik tolak dari pembentukan pengalokasian nilai dalam masyarakat, dengan analisa lebih terarah pada kebijaksanaan. Di dalam makalah ini sav a akan mempergunakan bentuk vang ketiga). Kumpulan surat-surat . loc.cU. Mohammad, wawancara, tanggal 5 Juli 1983. bekas aktivi<, pymuda minyak. Loenarjo. wawancara, tanggal 2 Jub 1983. bekas aktivis pemuda minyak Suwarno, wawancara tanggal 11 Nopember 1983 (Ia merupakan seorang aktivis dari lingkungan Kereta Api). BROG. Anderson, op.cit. halaman 36-49. (tidak menunjukkan kejelasan pengertian gerakan bawah tanah, maka keterangan-keterangan yang ada dalam buku tersebut kiranya masih perlu ditambah dengan sejumlah orang-orang yang memang benar-benar pada wa:tu itu berada di lingkungan semacam ini) DjamaL wawancara, tanggal 23 Pebruari 1984 (Menurut analisa beliau kondisi minyak yang tidak berada di luar Jawa yang dipergznakan oleh Jepang tidak sebagaimana yang sering digembar-gemborkan, dikuras habis, mengingat terbatasnya tingkat eksploitasi dengan teknologi yang dipergunakan pada waktu itu). Kumpulan surat-surat loc.cit. Periksa tentang.hal mi dalam Dokumentasi Pemuda Sekitar Proklamasi Indonésie Merdeka (Yogyakarta. 1948). halaman 49-51. Kumpulan surat-surat...... loc-cit. Mohammad, wawancara, tanggal 5 Juli 1983. Terompet, no. 20. tahun I 1946. (Diterbitkan oleh Angkatan Moeda Keretd Api). Kumpulan surat-surat loacit. (hampir sebagian sumber menganggap penstiwa ini dalam bentuk perobekan bendera vakni pada tanggal 19 September 1945 tanpa menunjukkan bahwa bendera tersebut berkibar pada tanggal 18 September 1945. B.R.O.G. Anderson, op.cit. halaman 129. Tidak ada satu buku apa pun yang.menyebut tentang hal ini. ternyata pengungkapan fakta dapat juga dilakukan melalui surat-surat dari informan yang sempat dihubungi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa menggali ingatan para 28. 29. 30 3L 32. pelaku harus disertai dengan fakta-fakta yang pemah dikemukakan oleh penulis buku. Periksa untuk hal ini dalam Republik Indonesia Propinsi Djawa Tengah (Semarang Djawatan Penerangan R.l 1953) halaman 234-235. Periksa. Kepartaian di Indonesia (Djakarta Kementenan Pynerangan Republik Indonesia. 1951) halaman 298. (menyybutkan bahwa Djohan Sjahruzah menjadi orang penting di lingkungan Partai Sosialis Indonesia khususnya dalam poht biro sebagai anggota) Satrio, wawancara tanggal 1 Juni 1984. Sartono Kartodirdjo. (penyunting). Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial (Jakarta LP3ES 1984) halaman VII. Kumpulan surat-surat loccit. 117 DAFTAR PUSTAKA Anderson. Brog. Java in a Time of Revolution Occupation and Resistance. 1944-1946. Ithaca Cornell University Press 1972. B.M Diah. Angkatan Baru 194S Jakarta: PT. Masa Merdeka. 1983. Dokumentasi Pemuda Sekitar Proklamasi Indonesia Merdeka. Yogyakarta. 1948. "Kemenanqan Negeri Jepang atas Roesia. tahun 1905"' Madjalah, tanpa kota penerbih 1953. Kumpulan surat-surat dari Dimyati (Arsip pribadi). Kepartaian di Indonesia. Djakarta: Kementerian Peneranqan Republik Indonesia. 1951. Madjalah Terompet, no. 20. tahun I. 1946. Nadel. S F (ed). The Theory of Structure. London Routledge dan Kegan Paul. Ltd. 1957. O.D P Sihombing. Pemuda Indonesia Menentang Fasisme DjePang. Djakarta: Sinar Djaja. 1962. 118 Republik Indonesia Propinsi Djawa Tengali. Semarang Djawatan Peneranqan Republik Indonesia. 1953. Reshon. Stahley Allen, (ed). Handbook of Political Socialization Theory and Research. New York The Free Press. 1971 Ricklefs. M.C. A History of Modern Indonesia. London and Basingstoke The Macmillan Press. Ltd. 1981. Sartono Kartodirdjo. (Penyunting). Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial, Jakarta LP3ES. 1984. Young. Oran R. System of Political Sacnce,. Englewood Clifl N J. Prentice-Hall. Inc. 1968. 119 KAUM ADAT DAN REVOLUSI DEWAN PERWAKILAN NEGERI DI AWAL PROKLAMASI (Oleh: J.R. Chaniago) Pendahuluan Ketentuan adat Minangkabau mengakui keluarga (Ibu. anak. mamak) sebagai kesatuan terkecil. Tingkat yang lebih luas disebut paruik (perut atau anggota keluarga yang dianggap seperut) antara lain satu nenek yang sama dari garis ibu. Walaupun keluarga dianggap sebagai kesatuan terkecil, namun konsep keluarga batih tidak dapat ditrapkan secara tepat dalam masyarakat Minangkabau yang menganut garis matrilinial. Di atas paruik dikenal istilah sejangka (sejengkal) dan saeto (sehasta) Keseluruhan itu bernaung di bawah suku, dengan seorang penghulu (datuk) sebagai pimpinannya. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau lama beberapa suku (sebanyak-banyaknya sembilan suku) membentuk kesatuan 120 sosial yang lebih besar yang disebut sebagai negeri. Pada bentuk kesatuan pemukiman yang lain yang lebih kecil dari negeri disebut kampung atau jorong. Seringkah jorong'kampung ini memisahkan paruik dengan sukunya dalam kehidupan seharihari. Beberapa negeri (seringkali masih memiliki ikatan adat) membentuk kesatuan yang lebih besar yang disebut luhak Singkatnya masyarakat Minangkabau lama mengenal keluarga, paruik. suku. negeri dan luhak. Satu wilayah dianggap berada dalam kesatuan satu negeri apabila memenuhi tujuh syarat adat.1 ' 1. Memiliki wilayah dan batas-bata^- yang jelas dengan daerah sekelilingnya. 2. Memiliki pemukiman tempat tinggal dan pasar sendiri: 3. Meuiliki kampung-kampung yang satu sama lain dari anggotanya diikat oleh tali adat: 4. Memiliki tempat pemakaman sendiri: 5. Memiliki areal sawah dan ladang tertentu: 6. Memiliki jalan-jalan kampung dan tempat tertentu untuk mandi: 7. Memiliki balairung (semacam rumah adat yang dipergunakan untuk bermusyawarah dan mengadili anggotanya) dan mesjid tempat beribadah. Musyawarah dimulai dari tingkat keluarga. Seringkali diteruskan ke tingkat paruik. suku. dan negeri. Kebiasaan ini berakar sangat kuat dalam masyarakat. Walaupun pemerintah kolonial Belanda kemudian mencoba memperkenalkan bentukbentuk baru. namun dasar dan kebiasaan ini terus dipertahankan. Belanda berhasil campur tangan dalam berbagai kehidupan masyarakat Minangkabau dengan memanfaatkan perpecahan 121 antara kaum adat dengan kaum agama. Keikutsertaan Belanda yang lebih kentara dalam kehidupan negeri dan adat terlihat setelah dikeluarkannya Plakat Panjang. 2 ' Dalam masa ini Belanda berhasil mempergunakan sebagian kaum adat di setiap negeri sebagai alat untuk menguasai negeri yang bersangkutan. Karena itu Plakat Panjang sebetulnya tidak lebih dari satu cara Belanda untuk menumbuhkan semacam aristokrasi di Sumatera Barat. Dan' penghulu-penghulu yang setia kepada mereka. Belanda berhasil menguasai pemerintahan yang paling bawah melalui tangan-tangan aristokrat ciptaan mereka ini. Belanda memperkenalkan Kelarasan sebagai aparat yang mengkoordinasi negeri-negeri. Tetapi pada tahun 1914 Kelarasan itu diganti lagi dengan Kedemangan (districtshoofd). Belanda mengadakan seleksi tertentu terhadap para penghulu. Bagi penghulu yang dianggap pandai dan patuh diangkat menjadi Demang atau asisten demang. Kekuasaan negeri dipusatkan pada Kerapatan Nygeri. \ang anggota-anggotanya sebagian besar adalah para penghulu adat. Semua anggota kerapatan negeri ini memperoleh pengangkatan (besluit) dari pemerintah Belanda. Dengan pengangkatan itu Belanda bukan hanya berhasil menguasai kerapatan negeri, juga berhasil menjadikan para penghulu ini menjadi pemungut pajak (belasting) untuk kepentingan pemerintah 3 ) Dewan Kerapatan Negeri Buatan Belanda Beberapa tahun menjelang mendaratnya tentara Jepang di Indonesia Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Inland sehe Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (1GOB) atau ketentuan-ketentuan umum mengenai pengaturan dan penyelenggaraan urusan rumah tangga negeri-negeri ditanah seberang. 4) IGOB ini terdiri dari 1 8 pasal. Ketentuan ini mengakui bahwa susunan dan hak-hak satu negeri ditentukan menurut ketentuan hukum adat. 122 Pemerintahan negeri dijalankan oleh seorang Kepala Negeri dan didampingi sebuah dewan negeri yang disebut sebagai Dewan Kerapatan Negeri. Kepala Negeri adalah ketua Dewan Kerapatan Negeri. Ia memegang pimpinan sehari-hari dan melaksanakan keputusan-keputusan yang dibuat dewan. Karena susunan dan hak-hak dewan ini ditentukan menurut hukum adat. maka susunan keanggotaannya sebagian besar berasal dari kepala suku atau para penghulu yang ada dalam satu negeri. Anggota-anggota yang lain ditunjuk dari mereka yang dianggap cerdik pandai, alim ulama dan ninik mamak. Jabatan penghulu biasanya turun temurun. Karena itu para penghulu vang duduk dalam Dewan Kerapatan Negeri juga turun temurun. Metfeka tidak mempunyai periode masa jabatan. Para penghulu vang duduk dalam dewan ini memperoleh pengangkatan (besluit) dari pemerintah. Secara teoritis Belanda dapat mengganti anggota dewan, walaupun penggantinya adalah dari keturunan penghulu itu juga. Karena itu anggota dewan kerapatan negeri tidak lain adalah orang-orang >ang dapat diterima pemerintah. Menurut 1GOB peraturan-peraturan negeri ditentukan oleh Dewan Kerapatan Negeri. Namun peraturan seperti itu baru dianggap memiliki kekuatan hukum apabila telah didaftarkan dan disahkan pemerintah. Keputusan-keputusan dewan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dengan sendirinya akan dibatalkan. Dengan demikian, di permukaan bentuk musyawarah dan keputusan vang diambil berdasarkan ketentuan adat. tetapi di dalamnya yang berlaku adalah keinginan pemerintah. Masalah vane diurus Dewan Kerapatan Negeri bukan hanya soal adat. luga masalah pemerintahan negeri: walaupun keputusan-keputusan mengenai pemerintahan negeri sangat tergantung pada kebijaksanaan yang dilaksanakan Kepala Negeri. Situasi Dewan Kerapatan Negeri ini berjalan sampai pecahnya Perang Pasifik. Kehadiran Jepang di Sumatra Barat. 123 mengubah nama dewan itu menjadi Son-hoko-kai.5 * Dan nama kepala Negeri menjadi Son-cu. Tugas Son-hoko-kai tidak lebih dari sebuah alat penggerak tenaga rakyat, baik untuk tujuan gotong-royong atau kerja paksa, pengumpulan padi dan sayursayuran, atau mencari tenaga untuk mengangkut peralatan militer. Proklamasi dan Dewan Perwakilan Negeri ( DPN ) Proklamasi kemerdekaan RI mengubah bentuk, susunan dan sifat Dewan Kerapatan Negeri Son-hoko-kai. Hal itu disebabkan karena adanya ketentuan dan petunjuk-petunjuk baru mengenai bentuk perwakilan rakyat di tingkat desa yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu alat perlengkapan negara yang ditentukan oleh Aturan Peralihan UUD 1945 adalah Komite Nasional. Proses realisasinya sudah dimulai ketika berlangsungnya sidang-sidang PPKI. Komite Nasional kemudian dibentuk dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNTPi dan diresmikan Presiden RI di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1945. Fungsi KNIP adalah : 6 ) 1. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta: 2. Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat: 3. Usaha Komite Nasional ialah : a. Menyatakan keinginan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka: b. Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan, supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat: 124 c. Membantu menenteramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum: d. Membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah membantu Pemerintah Daerah untuk kesejahteraan umum: 4. Komite Nasional di pusat memimpin dan memberi petunjuk kepada komite-komite nasional di daerah. 5. Komite Nasional di pusat, di pusat daerah dan di daerah dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa orang anggota pengurus, yang bertanggung)awab kepada Komite Nasional. Buat pertama kalinya Ketua Pusat Daerah ditetapkan oleh Pemimpin Besar Presiden Sukarno. Sesuai dengan Pasal IV dan Aturan Peralihan UUD 1945 maka KNIP berfungsi sebagai pembantu presiden dan di daerah sebagai pembantu Pemerintah Daerah. Situasi berikutnya menghendaki agar fungsi tersebut .diubah, yang semula pembantu presiden kemudian menjadi badan legislatif, yakni satu lembaga tersendiri di samping presiden.7} Keinginan tersebut terwujud dalam sidang Pleno KNIP di Jakarta tanggal \b 1" Oktober 1945. KNIP dijadikan sebagai lembaga legislatif. Sebagai pelaksana sehari-hari dibentuk sebuah Badan Pekerja KNIP yang beranggotakan 15 oraeg. Badan Pekerja ini diketuai oleh Sutan Sjahrir. Produk pertama dan Badan Pekerja KNIP berbentuk Undang-undang adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1945 tanggal 23 Nopember 1945. berisi tentang Komite Nasional Daerah.8 > Komite Nasional Daerah diadakan di keresidenan . di kota berotonomi, kabupaten, dan lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri. Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 125 yang lebih luas dari padanya. Komite Nasional Daerah memilih beberapa orang, sebanyak-banyaknya 5 orang sebagai Badan Eksekutif yang bersama-sama dengar dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan Pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu. Dengan ketentuan tersebut berarti bahwa Komite Nasional Daerah diketuai oleh Kepala Daerah. Mengenai car., untuk merekrut keanggotaannya tidak disebutkan secara jelas. Dengan demikiar. diserahkan kepada kebijaksanaan daerah masingmasing. Di Sumatra Barat Komite Nasional Daerah dibentuk pada tanggal 31 Agustus 1945. 9> Di tingkat Luhak kabupaten dibentuk KN1 Cabang, dan di setiap negeri dibentuk KNI Ranting. Antara tahun 1945-1 Q 4S KNL Sumatra Barat telah mengadakan sepuluh kali sidang pleno. Salah satu rapat plenonya yang sangat relevan untuk uraian ini adalah rapat pleno kelima yang diadakan tanggal 16 18 Maret 1946. Dalam rapat pleno tersebut diputuskan untuk membentuk tiga tingkatan dewandewan perwakilan rakyat. Tingkat pertama adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatra Barat, kedua Dewan Perwakilan Kota. dan Dewan Perwakilan Negeri (DPNJ di setiap negeri di seluruh Sumatra Barat. 1 0 ) Guna menyusun rencana peraturan rumah tangga dan cara pemilihan dewan tersebut dibentuk sebuah panitia terdiri dari: Adinegoro. Djamin Dt. Bagindo. A. Gafar Djambek. Anwar St. Saidi. Iskandar Tedjasukmana. Aziszhan. dan Basjrah Lubis. 1} ' Putusan sidang pleno kelima KNI daerah Sumatra Barat ini mendapat sambutan dari masyarakat. Hal itu antara lain karena rakyat di setiap negeri akan memperoleh wadah untuk menyumbangkan pikirannya dalam pemerintahan negeri, sesuatu hal yang tidak mungkin dicapai dengan komposisi yang ditetapkan IGOB. Salah satu gagasan yang terikut dalam keputusan KNI Sumatra Barat itu adalah sifat keterbukaan dari keanggotaan DPN asal terpilih dalam pemilihan yang diadakan untuk keper126 luan itu. Sifat keanggotaan yang terbuka ini tentu saja mengingkari hak-hak khusus para penghulu adat. Jika memakai IGOB para penghulu otomatis akan menjadi anggota Dewan Kerapatan Negeri. Tetapi jika memakai ukuran keputusan pleno KNI daerah, seorang penghulu belum tentu akan duduk menjadi anggota Dewan Perwakilan Negeri (DPN). Karena itulah reaksi pertama terhadap putusan sidang pleno KNI daerah ini datang dari para pemangku adat. Para penghulu atau yang sering juga disebut sebagai ninik mamak yang tergabung dalam Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (M T.K.A.A.M i dalam kongresnya tanggal 15 April 1946 menolak keputusan KNI Sumatra Barat tersebut. 12 ' Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Dewan Kerapatan Negeri (>ang berdasarkan IGOB) sudah bersifat dan menjamin kedaulatan rakyat Jika Dewan yang lama ingin disempurnakan, bisa dilakukan dengar, menambah anggota-anggotanya vang diambil dan kekuatan-kekuatan yang hidup di kalangan masvarakat. Dengan kata lain Dewan Kerapatan Negeri tidak perlu diubah menjadi Dewan Perwakilan Negeri (DPN). Mosi MTKAAM ini ditolak dengan tegas oleh Residen Sumatra Barat. Dr. M Djamil. 13 ' Menurut Residen Dewan Kerapatan Negeri belum menjamin kedaulatan rakyat seperti yang dituntut oleh perjuangan kemerdekaan. Lagi pula DPN hanya akan membatasi diri pada persoalan yang menyangkut pemerintahan. Sedangkan persoalan adat akan tetap ditanggulangi oleh para pemangku adat. Dengan jawaban yang tegas itu berarti bahwa Pemerintah terikat dengan keputusan sidang pleno KNI Sumatra Barat. Dan dengan demikian pula akan melaksanakan konsep yang bakal dihasilkan panitia yang ditugaskan untuk menyusun rencana rumah tangga dan cara pemilihan DPN. Dari penjelasan tersebut terlihat ada dua pola pemikiran pemimpin masyarakat tentang cara bagaimana mengatur partisipasi masyarakat dalam revolusi Kaum adat berpendapat 127 bahwa Dewan Kerapatan Negeri yang berdasarkan IGOB bisa saja disempurnakan dengan suasana revolusi. Dengan kata lain kekurangan-kekurangan pada wadah Dewan Kerapatan Negeri dapat diisi dengan keinginan-kenginan baru. Suasana revolusioner memang seringkali memunculkan tokoh-tokoh dan kaum muda yang militan. Kaum adat menginginkan mereka-mereka yang termasuk dalam kategori itu masuk dalam wadah Dewan Kerapatan Negeri. Sebaliknya KNI daerah dan Pemerintah Daerah sebagai motor dan pengendali revolusi di tingkat lokal menginginkan bukan hanya suasana bani dalam Dewan Kerapatan Negeri, tetapi wadah yang baru sama sekali. Dalam hal ini Proklamasi diartikan lebagai terhentinya tata hukum kolonial dan mulainya tatanan hukum nasional. Karena Dewan Kerapatan Negeri merupakan produk tata hukum kolonial, para pendukung revolusi meminta keabsahannya Bagi mereka tidak soal apakah orang yang sama ikut bergabung, asal meninggalkan baju yang lama dan menggantinya dengan baju yang baru. Masalah yang dipentingkan adalah perlunya wadah baru dengan suasana yang baru pula. bukan wadah lama dengan suasana baru. Suasana revolusi memang menuntut demikian. Dan pimpinan Pemerintahan Sumatera Barat saat itu berhasil secara jernih menangkap keinginan tersebut. Sikap mereka yang secara tegas menolak mosi MTKAAM adalah perwujudan dari realisasi keinginan revolusi. Karena itu ketika panitia penyusun rencana DPN menelorkan hasilnya. Pemerintah dengan segera merealisasinya. Hasil kerja panitia tersebut tertuang dalam dua Maklumat Residen Sumatra Barat tanggal 21 Mei 1946. 1 4 ' Maklumat pertama tentang Peraturan Dewan Perwakilan Negeri (DPN) dalam daerah Sumatra Barat. Dan Maklumat kedua tentang tata cara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Negeri. Menurut ketentuan Maklumat pertama, pimpinan pemerintahan negeri terdiri dari : 1. 128 Dewan Perwakilan Negeri (DPN) 2. 3. Dewan Harian Negeri (DHN) Wali Negeri (WN) Anggota DPN dipilih oleh warga negara yang bertempat tinggal di suatu negeri. Mereka yang berhak dipilih adalah calon yang telah berumur 25 tahun dan tidak hilang hak memilih dan dipilihnya, tidak buta huruf, dan mencukupi syarat kepatuhan. umum untuk menjadi wakil rakyat. Jumlah anggota DPN diatur berdasarkan jumlahnya penduduk, yakni setiap 1000 penduduk memperoleh 9 orang wakil. Dan setiap melebihi 250-500 memperoleh tambahan satu wakil. Jumlah keseluruhan anggota DPN tidak melebihi 22 orang. Masa jabatan anggota DPN adalah satu tahun, dimulai sejak 1 Juli 1946. Masa jabatan ini bisa diperpanjang atas permintaan Dewan Perwakilan Daerah Sumatra Barat. Sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan DPN bersidang. Sidang lainnya dapat diadakan atas permintaan ketua atau atas permintaan seperempat anggota. Wali Negeri menjadi Ketua DPN dan sekaligus ketua DHN. Anggota DHN dipilih dari anggota DPN. Jumlah anggota DHN antara 3 sampai dengan 5 orang. Dewan Perwakilan Negeri bersama-sama dan dengan dipimpin oleh Wali Negeri menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga negeri. Dewan Harian Negeri menjalankan putusan-putusan Dewan Perwakilan Negeri dan menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari di bawah pimpinan Wali Negeri. Tata cara penyelenggaraan pemilihan DPN diatur oleh KNI ranting. Jumlah anggota DPN dan penyeleksian calon, serta tanggal pemilihan ditentukan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh KNI ranting. Ketua KNI ranting nantinya akan menjadi wakil ketua dari Dewan Perwakilan Negeri. Dengan keluarnya kedua Maklumat Residen Sumatra Barat tersebut maka sekitar lima ratus negeri yang ada saat itu segera memasuki babak baru dalam proses demokratisasi kehidupan bernegara di tingkat yang paling bawah. 15} Demokratisasi se129 macam ini bukan hanya dikehendaki oleh revolusi Indonesia, lebih-lebih oleh kekuatan politik yang berkuasa saat itu di tingkat pusat. Revolusi Indonesia menurut mereka "kalau dilihat dari luar negeri merupakan revolusi nasional, tetapi apabila dikaji dari dalam merupakan revolusi sosial" 1 6 ) Pemikiran semacam ini bukan hanya hidup pada sebagian elite politik di Jawa saat itu. tetapi juga menjalar ke daerah, antara lain ke Sumatra Barat. DPN Sumani Salah satu negeri dari sekian ratus negeri di Sumatra Barat yang melaksanakan pemilihan DPN adalah Negeri Sumani. Negeri ini berada sekitar 7 Km dari kota Solok arah ke utara. Saat ini merupakan wilayah dari Kecamatan X Koto Singkarak. Kabupaten Solok. Negeri Sumani terletak pada wilayah yang strategis, sekitar 200 M di atas permukaan laut. beriklim sejuk, dan merupakan hamparan dataran yang di kiri kanannya diapit oleh Bukit Barisan. Sebelah utara berbatasan dengan Danau Singkarak. Sebelah Selatan dengan Negeri Tanjung Bingkung. yakni negeri yang berbatasan langsung dengan Kotamadya Solok sekarang ini. Sumani memiliki areal sekitar 14 Km2 memanjang jalan raya Trans Sumatra dan dibelah oleh Sungai Batang Lembang yang bermuara ke Danau Singkarak. Negeri Sumani terletak pada simpang empat yang menghubungkan negeri-negeri sekitarnya dengan jalan raya Trans Sumatra. Negeri-negeri tersebut adalah Aripan. Tanjung Balit disisi timur. Koto Sani di sebelah barat, dan Saningbakar di utara. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda Negeri Sumani merupakan bagian dari Onder districtshoofd (asisten demang) Singkarak. Sedangkan demangnya berkedudukan di Solok. Residen Sumatra Barat berkedudukan di Padang. Menurut sensus penduduk tahun 1930 tercatat bahwa penduduk Sumatra Barat berjumlah 1.919.109 orang. 1 7 ) Dari 130 jumlah tersebut penduduk Solok tercatat: bumi putera 5.894 orang, Eropa 50 orang, Cina 215 orang, dan Timur Asing 55 orang. Tidak diketemukan data.yang jelas mengenai penduduk Sumani baik pada waktu sensus 1930 maupun pada tahun 1945. Salah seorang Wali Negeri pada masa revolusi memperkirakan penduduk Sumani masa itu sekitar 1500 orang Dapat dipastikan bahwa seluruh penduduk Sumani beragama Islam. Hal itu tergambar dari hampir setiap kampung memiliki mesjid sendiri dengan sejumlah surau tempat mengaji. Perekonomian Sumani bersifat agraris, terlihat dari produksi padi dan palawija. Di samping itu fungsi perdagangannya juga menonjol, antara lain karena letaknya di perempatan negeri-negeri sekitarnya. Pasar Sumani bukan hanya merupakan wadah jual beli bagi warga Sumani. juga sekaligus menampung negeri-negeri sekitarnya. Karena itu seringkali Sumani justru lebih penting daripada pusat pemerintahan asisten demangnya atau yang sekarang menjadi ibukota Kecamatan Singkarak. Ketika negeri di Minangkabau diatur oleh IGOB. negeri Sumani memiliki beberapa jorong, yakni : a. b. c. d. e. f. g. Simpang-Kapuh: Sumagek Bandaliko: Balaimansiang: Kajang-Sikumbang: Koto Pinyangek: Guci-Kotobaru: Ranah. Setiap jorong dipimpin oleh Kepala Jorong yang dipilih langsung oleh rakyat. Jorong tidak memiliki dewan kerapatan sendiri, tetapi bergabung dalam dewan kerapatan negeri. Menurut adat penduduk yang berdiam dari satu jorong atau berada dalam sukunya masing-masing. Karena itu dalam dewan kerapatan negeri mereka diwakili melalui penghulu mereka masingmasing. 131 Suku-suku yang ada di Sumani adalah Sumagek-Bandaliko. Balaimansiang. Malayu. Koto Sikumbang. Guci. dan Panyalai. 19) Satu suku adakalanya memiliki lebih dari satu orang penghulu. Beberapa contoh misalnya: dalam suku SumagekBandaliko ada penghulu bergelar Dt. Majolelo. Dt. Rajo Bagaga. dan Dt. Rajo Mangkuto. Begitu juga dalam suku Sikumbang ada Dt. Tumanggung. Dt. Rajolelo. Dt. Putih, begitulah seterusnya. Sehingga ketika Dewan Kerapatan Negeri Sumani dibentuk jumlah anggotanya adalah 63 orang. 2 0 ) Dari jumlah tersebut kelihatan bahwa jabatan penghulu menjadi sangat penting. Sehingga keluarga tertentu berusaha membentuk penghulu sendiri, atau yang biasa disebut sebagai batagak penghulu. Walaupun jumlah anggota kerapatan adat bukan hanya penghulu, tetapi dapat dipastikan jumlah mereka menjadi mayoritas. Lenggek Dt. Panduko Sati adalah Wali Negeri yang dipilih melalui Dewan Kerapatan Negeri Sumani. Jabatan ini terus dipegangnya pada zaman Jepang, walaupun istilah Wali Negeri diganti dengan Son-co. Hampir semua anggota Dewan Kerapatan Negeri kemudian memilih menjadi anggota Son-ho-ko-kai. Sejalan dengan itu fungsi mereka juga berubah menjadi alat tentara Jepang, seperti sebagai pengumpul padi. sayur-sayuran, atau mencari tenaga kasar untuk keperluan perang. Situasi ini bertahan sampai Proklamasi. Letak Sumani yang dilalui oleh jalan raya Sumatra, membantu mempercepat berita Proklamasi sampai ke wilayah ini. Dan ketika KNI dibentuk di berbagai tingkatan di Sumatera Barat. Sumani segera membentuk KNI ranting di bawah Bermawi Dt. Majolelo. Tokoh muda yang kebetulan keturunan penghulu ini dapat mynguasai keadaan dan diterima banyak pihak dalam masyarakat. Seperti juga di banyak tempat di Sumatra Barat. Bermawi juga berhasil mengorganisasi para pemuda untuk mempengaruhi masyarakat agar membela Proklamasi. Jumlah anggota KNI ranting Sumani tidak ditetapkan 132 jumlahnya. Siapa saja yang merasa dirinya revolusioner dapat hadir di setiap rapat yang diadakan KNI. Aktivitas mereka menyebabkan Son-ho-ko-kai tidak lagi populer di mata masyarakat. Bahkan seperti juga Dewan Kerapatan Negeri. Son-ho-kokai menghilang secara diam-diam. Sebagian dari bekas anggota kedua badan ini menyesuaikan diri dengan keadaan, dan mulai hadir dalam rapat-rapat yang diadakan oleh KNI Sumani. Ketika Maklumat Residen Sumatera Barat sampai ke wilayah ini. KNI ranting Sumani segera melaksanakannya. Secara kebetulan. Bermawi dalam fungsinya sebagai ketua KNI sering mengikuti rapat-rapat umum yang diadakan pemerintah, baik di kota Solok maupun di Padangpanjang. Dalam rapat-rapat seperti itu Bermawi memperoleh informasi bahwa perlunya DPN selain mengatur partisipasi masyarakat dalam revolusi juga untuk memberi kesempatan kepada tenaga-tenaga muda yang revolusioner untuk menyumbangkan pemikirannya kepada negerinya masing-masing. 21 ' Maklumat Residen tersebut pada mulanya memang sangat ditentang oleh sebagian penghulu yang ikut dalam rapat-rapat KNI. Namun Bermawi berhasil meyakinkan mereka, sehingga tidak diketemukan hambatan yang berarti. Pertama-tama penjelasan ditujukan tentang kenapa TPN perlu dan kenapa Dewan Kerapatan Negeri harus diubahi dengan DPN. Kedua tentang siapa yang bisa menjadi anggota DPN Dan terakhir tentang tata-cara pemilihan. Dari ketiga masalah tersebut yang paling berat menurut Bermawi adalah masalah pertama dan kedua. 2 2 ) Satu hal yang menguntungkan adalah karena sebagian besar para ninik mamak dan penghulu pernah memperoleh pendidikan pada pusat pendidikan agama tertentu di berbagai tempat di Sumatera Barat. Ketua KNI Sumani menjelaskan bahwa sebagai akibat dari kemajuan pendidikan, maka banyak anak muda terdidik yang terdapat dalam negeri Sumani. Mereka itu aktif dalam revolusi. Dan karena itu pula mereka harus diberi tempat dalam wadah DPN. 133 Lagi pula DPN itu samasekali tidak akan mengecilkan peranan para pemangku adat. Masalah adat tetap menjadi wewenang para penghulu. DPN membatasi diri pada masalah pemerintahan saja Penjelasan ini dapat diterima para pemangku adat. Sehingga mereka dapat menerima DPN dan susunan keanggotaannya. Dari penjelasan singkat di atas kelihatan bahwa keberatankeberatan yang diajukan MTKAAM dalam mosinya pada bulan April kepada Residen Sumatera Barat, nampaknya cenderung tidak didukung para penghulu-penghulu di masing-masing negeri. Situasi setempat dan kualitas pimpinan lokal banyak memberikan warna dalam usaha meyakinkan para pemangku adat tentang urgensinya DPN. Jumlah anggota DPN Sumani ditetapkan 22 orang. Jumlah tersebut tentunya mengambil batas maksimal yang ditentukan dalam Maklumat Residen. Menurut perbandingan jumlah penduduk Sumani dengan wakil yang bisa dihasilkan, nampaknya angka 22 merupakan kompromi agar para penghulu bisa banyak masuk dalam DPN. Hal ini ternyata benar, karena ketika pemilihan diadakan pada bulan Juni 1946 lebih dari separuh kursi DPN Sumani diisi oleh para pemangku adat. Walaupun begitu DPN Sumani memang tidak sama dengan Dewan Kerapatan Negeri Sumani yang dibentuk berdasarkan IGOB Manusianya bisa saja sama. tetapi dengan suasana dan jiwa yang baru. Revolusi, di mana pun tempatnya memang menjanjikan kemungkinan-kemungkinan dan alternatif-alternatif. Salah satu alternatif itu telah dipilih oleh rakyat Sumani. 134 CATATAN 1. 2. 3. 4. 5. Pepatah adat Minangkabau menyebutkan : "Basosok bajurami, bapandan bapakuburan, balabuah batapian. bakarong bakampuang. barumah batanggo. basawah baladang. babalai bamusajik" Lihat Hakimi. 1978. halaman 54. Amran. 1981. halaman 591. Plakat Panjang diumumkan oleh Van den Bosch tanggal 25 Oktober 1833. Stbl No 677 tanggal 27 September 1918. Stbl. No. 490 tanggal 3 September 1938, yang sekaligus mencabut Stbl No. 677 tanggal 27 September 1918. Strukture pemerintahan di Sumatra Barat ditentukan Residen, asisten Residen, Controleur. Kedemangan. asisten Demang, dan Negeri. Bentuk ini merupakan institusi terendah dari lembaga masyarakat yang dibentuk Jepang, mengikuti lembaga-lem135 baga serupa di Jawa. seperti Jawa Ho-ko-kai dan CuoSangi-in. 6. Lihat keputusan PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dalam Raliby. 1953. halaman 16. Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 berbunyi: "Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini. segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional" 7. Chaniago. 1979. halaman 78. Baca juga Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. 8. Dokumentasi Republik Indonesia No. 1. 1945. Lihat juga Sin-Po. XXXVI. No. 2 7 24 Nopember 1945. 9. Seiarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Minangkabau. 1978. halaman 143. 10. Republik Indonesia. Propinsi Sumatra Tengah, tt. halaman 114. 11 Ibid. 12. Ibid. halaman 330. Wawancara dengan Amiruddin M S Jakarta. 19 dan 20 Agustus 1984. 13. Ibid. Wawancara dengan Amiruddin MS Jakarta. 19 dan 20 Agustus 1984. 14. Lihat Maklumt Residen Sumatra Barat No. 20 46 dan No. 21/46 tangga] 21 Mei 1946. 15. Menurut Negeri Ordonantie 1915. jumlah negeri di Minangkabau adalah 532. Lihat Stbl. 356 1 Mei 1915. 16. Sjahrir. halaman 23. Menurut Mr. Moh. Rasjid penggantian Wali Negeri dan DPN agar tidak terjadi Revolusi Sosial Seperti di Sumatra Timur. Keterangan Mr. Moh. Rasjid. Jakarta. 8 September 1984. 17. Indisch Verslaag, halaman 13. Volkstelling, halaman 19 dan 22. 18. Wawancara dengan Bermawi. Dt. Majolelo. Sumani, 27 Agustus 1984. 136 19. Wawancara dengan Amiruddin M S . Jakarta: Jakarta dan 20 Agustus 1984. 20. Wawancara dengan Amiruddin M S Jakarta. 19 dan Agustus 1984. 21. Wawancara deegan Bermawi Dt. Majolelo. Sumani Agustus 1984. 22. Wawancara dengan Bermawi Dt. Majolelo, Sumani. Agustus 1984. 19 20 27 27 137 DAFTAR SUMBER A. Publikasi Resmi, dan Koran : 1. Antara, 17Pebruari 1947. Z. Dokumentasi Republik Indonesia. No. 1. 1945. Jakarta Kementerian Penerangan RI 1950. 3. Indisch Verslaag. 1931. Batavia: Departemen Van Economische Zaken. 4. Sin-Po. XXXVI. No. 2". 24 Nopember 1945. 5. Stbl. No. 677 Tanggal 27 September 1918. 6. Stbl. No. 490 Tanggal 3 September 1938. 1. Volkstelling. 1930. IV Batavia: Departemen Van Economiche Zaken. B. Buku-buku : 1. Amran. Rush. Sumatra Barat hingga Plakat Panjang. Jakarta : Sinar Harapan. 1981. 2. Chaniago. JR. "Wajah Dua Muka Sebuah Kekuatan Politik Badan Pekerja KNTP periode Jakarta" (manuskrip) 3. Hakimy. Idrus. Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau. Bandung Rosda. 1978. 138 4. Mansoer, M D. dkk. Sedjarah Minangkabau. Jakarta. Bhratara. 1970. 5. Republik Indonesia. Propinsi Sumatra Tengah. Jakarta Kementerian Penerangan, tt. [I?5'6J 6. Sjahrir: Perdjoangan Kita. Jakarta. LK1 tt. 23. 7. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Minangkabau 1945-1950, Jilid I Jakarta : BPSIM. 1978. C. Wawancara : 1. Amiruddin M S , bekas wali negeri Sumani masa revolusi. Jakarta. 19 dan 20 Agustus 1984. 2. Bermawi Dt. Majolelo. bekas Wali Negeri Sumani/Ketua KNI ranting Sumani. Sumani 27 Agustus 1984. 3. Mr. Moh. Rasjid. bekas Gubernur Militer. Jakarta. 8 September 1984. 139 PERANG KEMERDEKAAN DI SUMATERA UTARA MOTIVASI UNTUK BERPERANSERTA RAKYAT (Oleh: Payung Bangun) Pendahuluan Suatu hal yang menarik, tetapi sepanjang pengetahuan saya belum diungkapkan atau setidak-tidaknya belum terungkap sepenuhnya, adalah para penulis atau pengisah sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia pada umumnya memberi gambaran bahwa tanggapan rakyat atas tuntutan kembalinya kemerdekaan itu menunjukkan spontanitas yang tinggi. Kenyataannya memang demikian dan pada umumnya adalah spontanitas yang positif. Sudah barang tentu tidak menjadi sesuatu yang tidak wajar apabila terdapat pula tanggapan yang negatif baik.yang bernada sinisme maupun yang berbentuk usaha-usaha kongkrit yang menentangnya- Namun apabila diambil secara umum. maka tanggapan yang negatif itu tidak begitu berarti. Tanggapan-tanggapan yang positif dan spontan itu adalah dalam wujud (1) penerimaan berita kemerdekaan yang menim140 bulkan kegembiraan dan kelegaan: (2) penyusunan kekuatan yang akan mempertanyakan kemerdekaan: (3) penyusunan aparat pemerintah republik: (4) kesediaan berperanserta dari segenap lapisan dan golongan masyarakat, dan (5) penghapusan semua yang dianggap berbau penjajahan. Kenyataan-kenyataan yang ditemukan sepanjang Perang Kemerdekaan tersebut menimbulkan pertanyaan: kekuatan atau faktor apakah yang menggerakkan rakyat di Sumatera Utara dalam berperan serta aktip secara menyeluruh dalam perang itu? Wujud Peranserta dalam Mempertahankan Kemerdekaan Peranserta rakyat di Sumatera Utara dalam usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan dapat dilihat dalam dua macam, yaitu peranserta dalam (1) penyusunan kekuatan bersenjata dan perang, dan (2) penyusunan kelengkapan-kelengkapan negara. Berita telah adanya proklamasi kemerdekaan, meskipun agak terlambat sampainya, dengan cepat kemudian tersebar luas di Sumatera Utara. Setelah melewati masa-masa keraguan untuk sementara waktu, kemudian berita itu tersebar dan sampai kepada rakyat melalui jalur-jalur komunikasi yang ada pada waktu itu. baik dari mulut ke mulut, melalui rapat atau pertemuan lain maupun melalui media massa lainnya (Team Asistensi Pangdam II/BB. 1977:57-59). Sudah barang tentu adanya kembali kemerdekaan itu membawa konsekuensi-konsekuensi sesuai dengan perwujudan kemerdekaan yang tertuang dalam wadah sebuah negara. Berbeda dengan sebuah negara yang dibentuk dan kemudian disusul oleh keadaan yang damai, pembentukan Negara Republik Indonesia segera dibayangi oleh konsekuensikonsekuensi terancam oleh kekuatan dan usaha pengembalian kekuasaan kolonial. Usaha dan kekuatan tersebut terutama se141 kali berasal dari luas. yaitu dari pihak Belanda sendiri, dan yang mendapat dukungan dan dalam, yaitu dan pihak sebagian orang Indonesia. Di Sumatera Utara, misalnya, segera setelah adanya kepastian mengenai menyerahnya Jepang, melalui penerjunan dan udara mendarat di Medan serombongan orang Belanda d) bau, ah pimpinan Letnan Brondgesst. Kemudian menyusu] rombongan kedua dari pasukan komando di bawah Letnan Westerling beserta sejumlah senjata yang dimaksudkan sebagai perlengkapan pasukan 'polisi yang akan dibentuk (Reid. 19 7 9:151). Dari pihak Indonesia terdapat gerakan yang mendukung melalui pembentukan sebuah panitia penerimaan kembali (Comité van ontvangst) yang pada umumnya terdiri dan para sultan dan raja. Baik karena telah adanya bahaya dan ancaman yang telah terlihat maupun oleh karena adanya negara yang baru merdeka itu. segera kelihatan kesibukan-kesibukan membenahi diri dan menyusun kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan oleh sebuah negara. Sesuatu yang paling mendesak yang harus dilakukan ialah pengadaan kekuatan yang dapat diperhadapkan kepada kekuatan bersenjata yang mengancam. Westerling setibanya di Medan segera menghubungi dan mengkonsolidasikan para anggota KNTL sekalian mempersenjatainya dengan senjata yang diterjunkan bersamanya. Sehubungan dengan itu maka para pemuda Indonesia yang berintikan bekas Heiho. Gyugun dan para pelajar mengadakan rapat pertemuan di jalan Fuji (sekarang Hotel Dirga Surya) Medan. Melalui rapat tersebut sebuah organisasi yang dimaksud untuk menghimpun para pemuda menjadi kekuatan yang akan mempertahankan negara terhadap serangan. Organisasi tersebut yang bernama Barisan Pemuda Indonesia (BPI) kemudian menyebar dengan pembentukan cabang-cabangnya di daerah-daerah di Sumatera Utara. Dalam perjalanan sejarah Perang Kemerdekaan di Sumatera Utara, yang di antaranya karena pengaruh dari Maklumat X 142 tentang pembentukan partai-partai politik, kemudian dikenal satuan-satuan bersenjata yang dianggap sebagai pasukan 'resmi negara, yaitu Tentera Keamanan Rakyat (yang kemudian berubah nama menjadi Tentera Republik Indonesia) dan pasukanpasukan 'tidak resmi' yaitu lasykar rakyat yang merupakan pasukan-pasukan bersenjata yang dibentuk oleh partai-partai politik. Demikianlah sehingga berdiri dan terdapat bermacammacam satuan bersenjata yang menjadi wadah yang menampung peranserta dan rakyat. Pembenahan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia berjalan sebagian dengan mulus dan sebagian kecil mengalami kesulitan. Kesulitan timbul dari adanya rintangan-rintangan yang terutama berasal dan usaha-usaha para sultan dan raja-raja untuk mempertahankan kekuasaannya. Mereka melihat dasar pemenntahan Republik Indonesia dapat mengancam stabilitas kelangsungan kekuasaannya. Di daerah-daerah yang berada di luar jangkauan langsung dan kesultanan dan kerajaan proses pembenahan dapat berjalan dengan mudah. Demokratisasi pemerintahan dan penyusunan struktur dan personalia yang sesuai dengan tuntutan demokrasi berjalan dengan lancar. Gambaran umum dalam hubungan mi ialah kecenderungan besar untuk mengganti semua personalia pemegang kekuasaan dengan tokoh-tokoh yang sesuai dengan keinginan rakvat. Di mana-mana terjadi pemilihan untuk itu sebagai cara baru yang berbeda dengan apa yang dilakukan untuk hal yang serupa pada waktu sebelumnya. Hasilnya ialah pengikisan semua yang dianggap berbau kolonial. Sumber Dorongan Berperanserta Tanggapan rakvat yang berwujud tindakan setelah tersebar luasnya Proklamasi Kemerdekaan dan terbentuknya Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa kemerdekaan merupakan kunci pembuka katub penutup gejolak-gejolak masya143 rakat yang ada selama kekuasaan penjajahan. Di atas permukaan selama kekuasaan penjajahan kelihatannya keadaan aman dan tenteram seakan-akan cita-cita dan idaman rust en orde benarbenar telah tercapai. Namun di bawah permukaan yang kelihatannya aman dan tenteram itu pada hakekatnya hidup dan bergerak gejolak-gejolak sedemikian rupa sehingga merupakan sesuatu gejolak yang laten. Keadaan selama kekuasaan penjajahan yang demikian itu terutama sekali terjadi setelah perlawanan-perlawanan bersenjata dari rakyat dapat dipadamkan oleh kekuatan militer Belanda, dan penataan ketatanegaraan yang baru dirampungkan. Perlawanan-perlawanan rakyat yang terwujud dalam berbagai bentuk pada hakekatnya dapat disimpulkan didasari oleh dan kemudian tetap menghidupkan semangat anti-penjajahan. Bentuk perlawanan rakyat yang mula-mula didasari oleh semangat anti penjajahan dalam bentuk khusus anti penanaman modal asing. Seperti yang ternyata dari bagian awal perkenalan dan hubungan antara Sumatera Utara dengan Belanda pada abad XLX terutama sekali didasari oleh kepentingan perluasan daerah operasi modal, yaitu dalam rangka pembukaan perkebunan. Keberhasilan percobaan Nienhuijs dalam penanaman tembakau dan tuntutan logis dari Undang-undang Agraria 1870 menempatkan Sumatera Utara, khususnya daerah-daerah kesultanan, sebagai daerah inceran dari perluasan penanaman modal asing. Segera setelah keberhasilan percobaan tersebut dengan arus yang cukup deras masuklah modal asing, seperti kelihatan dari dibukanya perkebunan-perkebunan dan dibentuknya perserikatan perusahaan perkebunan kembali Deli Maatschapij pada 1869. Perluasan daerah perkebunan mempunyai akibat pada tanah garapan rakyat yang pada waktu itu penghidupan seluruhnya hampir tergantung pada pertanian. Selain itu diciptakan hukum baru yang menyatakan para penguasa tradisional (sultan atau raja-raja) sebagai pemilik tanah (Furnivall, 144 1967:179) suatu hukum yang berbeda dengan yang berlaku selama ini yang menyatakan tanah adalah milik komunal dan desa. Tindakan perluasan dengan dasar hukum yang baru itu menimbulkan pertentangan dengan rakyat. Demikianlah penentangan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan perlawanan rakyat terbuka, seperti halnya dengan pecahnya Perang Batak atau Perang Sunggal pada 1872. Selain perluasan wilayah yang dengan langsung berhubungan dengan perluasan daerah operasi modal asing. Belanda melakukan pula perluasan wilayah yang terutama dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan politik, khususnya politik keamanan Tindakan-tindakan seperti itu ditujukan terhadap penaklukan daerah-daerah di luar operasi perusahaan perkebunan, seperti yang terjadi di Tapanuli dan Tanah Karo. Usaha-usaha Belanda dalam penaklukan ini menghadapi perlawanan bersenjata dari rakyat di bawah pimpinan para panglima dan ahli strategi mereka. Demikianlah terjadi perang perlawanan selama 30 tahun lebih dan Tapanuli di bawah pimpinan Sisingamangaraja XII dan di Tanah Karo selama beberapa tahun pula di bawah pimpinan Kiras Bangun. Seperti halnya dengan peperaygan-peperangan melawan penanaman kekuasaan penjajahan di bagian lain dari Indonesia, peperangan-peperangan di Sumatera Utara kemudian berakhir dengan kemenangan bagi pihak Belanda. Namun berakhirnya peperangan bukan berarti semua perlawanan ikut pula berakhir. Perlawanan kemudian berubah cara dan bentuk. Berakhirnya peperangan di Tapanuli, misalnya setelah tewasnya Sisingamangaraja XII memang menghentikan perlawanan bersenjata. Namun para pengikut Sisingamangaraja XII yang tetap setia mengalihkan bentuk perlawanan dengan secara diam-diam meneruskan cita-cita dan ajaran Silingamangaraja XII. Cita-cita dan ajaran-ajaran itu dijadikan sebagai pegangan dan sumber nilai-nilai. Gerakan Sihudamdam (Sidjabat. 1982:330-333) yang lahir dua puluh tahun setelah berakhirnya perang di Tapa145 nuli adalah gerakan millenarium dari orang Batak yang berlandaskan cita-cita dan nilai-nilai perjuangan tersebut. Demikian pula halnya dengan berakhirnya Perang Batak atau Perang Sunggal sebagai perlawanan terbuka berlanjut dalam cara dan bentuk yang agak tertutup sebagai gerakan Aron. Gerakan Aron jelas menunjukkan ciri-ciri gerakan petani yang diperkaya dengan ajaran politik. Gerakan petani yang diperkaya dengan ajaran politik (nasionalisme), tetapi berbeda dehgan gerakan Aron yang terutama bersasaran merebut kembali tanah yang diambil oleh penguasa dan perkebunan, di Tapanuli tersebar gerakan "Tiga O" yang dipimpin oleh Manullang. Gerakan di Tapanuli ini mempunyai tujuan perjuangan untuk mencegah masuknya modal asing dengan jalan menguasai semua tanah yang ada. sehingga tidak ada alasan bagi Belanda untuk menyatakan adanya tanah yang kosong yang dapat dikategorikan sebagai 'tanah tak bertuan' Apa yang dapat disimpulkan dari uraian di atas yang menunjukkan adanya kesinambungan perlawanan terbuka berupa peperangan dengan perlawanan bukan berupa peperangan ialah bahwa berakhirnya suatu perlawanan terbuka tidak berarti keadaan seluruhnya aman dan damai, tetapi beralih menjadi arus bawah dari gerakan politik' (Kartodirdjo. 1966 2). Hal ini dapat terjadi oleh karena setiap perlawanan itu dilihat dan diterima oleh rakyat adalah perang dan perlawanan mereka sendiri (Sidjabat. 1982). Beralihnya perlawanan terbuka berupa peperangan menjadi gerakan-gerakan millenarium yang menjadi arus bawah atau gejolak yang laten kemudian bersambut dan bersambung dengan tersebarnya gerakan-gerakan nasionalisme melalui pembentukan-pembentukan organisasi pergerakan kebangsaan. Gerakangerakan yang bermula di Jawa itu kemudian melalui lembaga pendidikan, dan kaum terdidik menyebar di Sumatera Utara. Gerakan-gerakan nasionalisme yang modern itu tidak hanya terwujud sebagai organisasi politik seperti Partai (Pendi146 dikan) Nasional Indonesia. Gerakan Rakyat Indonesia. Partai Indonesia dan lain sebagainya. tetapi juga mempengaruhi bidang kehidupan lain. Di kalangan umat beragama terbentuk organisasi yang bernafaskan nasionalisme, seperti halnya dengan Jamiatul Washlijay di kalangan yang beragama Islam, berdirinya Hatopan Christen Batak di kalangan yang beragama Kristen. Semangat anti-penjajahan yang tertanam selama perlawanan-perlawanan semakin bertambah besar dan bertambah dalam pula dengan adanya usaha Belanda lebih memantapkan kekuasaannya. Setelah secara fisik Sumatera Utara ditundukkan dan dimasukkan ke dalam bagian dari Hindia Belanda kemudian diadakan penataran struktur agar sepadan dengan struktur kolonial yang mencakup seluruh Indonesia. Model yang dipakai untuk itu sama pula dengan struktur yang berlaku di bagian lain di Indonesia meskipun istilahnya dapat berbeda. Model tersebut adalah pada bagian atas terdapat kekuasaan Belanda dan pada bagian bawah terdapat kekuasaan pribumi yang bagian terbesarnya mengikuti dasar-dasar yang tradisional Sumatera Utara yang sekarang pada waktu kekuasaan penjajahan terdiri dua keresidenan, yaitu Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli. Masing-masing keresidenan dibagi atas daerah satuan pemerintahan (administrasi) yang lebih kecil yang disebut afdeeling. Kalau keresidenan diperintah oleh seorang residen, maka afdeeling diperintah oleh seorang asistent-resident. Pada tingkatan yang lebih rendah, yaitu ketiga, memerintah seorang controleur yang mempunyai wilayah kekuasaan meliputi onderafdeeling. Ketiga pejabat tersebut adalah orang-orang Belanda. Di bawah controleur dan memerintah daerah yang menjadi bagian dari onderafdeeling, yang di beberapa tempat disebut kerajaan. dan di tingkat yang lebih rendah sampai yang terendah di desa-desa memerintah para pemegang kekuasaan pribumi. Reorganisasi atau penstrukturan baru dari wilayah dan administrasi tersebut mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang 147 sering berlainan dengan apa yang telah ada terlebih dahulu. Di Tanah Karo. misalnya, dibentuk satuan-satuan politik (administrasi) yang baru. Daerah itu dibagi atas lima daerah administrasi yang dinamai masing-masing landschap yang sebenarnya dalam ketatanegaraan Karo tidak dikenal. Meskipun sebelumnya satuan yang serupa telah dibentuk atas pengaruh dan permintaan Kesultanan Aceh. tetapi pada hakekatnya tidak berfungsi. Tindakan seperti itu sudah barang tentu menimbulkan tanda tanya dan rasa kurang serasi karena dapat mengganggu rasa kedaulatan dari masing-masing desa. Seperti diketahui desa-desa Karo sebenarnya merupakan satuan politik yang tertinggi dan tidak berada di bawah kekuasaan lain yang berada di luarnya. Kemudian pemberian semacam gaji berupa 'uang kehormatan' yang tetap dan diberikan setiap bulan kepada para pemegang kekuasaan pribumi pada hakekatnya menjadikan mereka sebagai alat kekuasaan penjajahan yang diperhadapkan kepada rakyat dan menuruti serta menjalankan perintah-perintah kekuasaan penjajahan. Hal ini berbeda dengan sumber penghasilan para penguasa pribumi sebelumnya yang mempunyai sumber penghasilan dari jasa rakyat dan penghasilan daerahnya. Para .raja Iperbapaan) di Simalungun, misalnya, menerima hasil pertanian tahunan dalam jumlah yang tertentu (bunga tanah) atau sebagian hasil hutan (pansongalas atau suhei) di samping menjadi pemegang monopoli perdagangan candu. Kedua tindakan pemerintah penjajahan tersebut, yaitu pembaharuan struktur dan sistem "penggajian" menjadikan timbulnya alienasi para pemegang kekuasaan pribumi dengan rakyat. Apa yang telah dilukiskan di muka adalah gambaran yang menunjukkan adanya pembedaan yang menimbulkan pemisahan antara rakyat dengan pemegang kekuasaan baik Belanda maupun pribumi. Pemisahan tersebut semakin besar lagi dengan semakin besarnya perbedaan dalam tingkat kehidupan. Dalam 148 hubungan ini konsep dualisme ekonomi dari Booke kiranya dapat dipakai. Meskipun di beberapa daerah ada usaha-usaha untuk meninggikan taraf kehidupan rakyat, namun secara umum perekonomian rakyat yang dijalankan secara tradisional tidak mampu bersaing atau berjalan bersama beriringan dengan perekonomian uang dari para pengusaha besar (asing). Kedudukan ekonomi yang sepeni itu kemudian berpengaruh ke dalam kedudukan sosial yang mempunyai konsekuensi dalam hak-hak. Kemudahan-kemudahan untuk memperoleh perbaikan kedudukan ekonomi dan kedudukan tinggi lainnya yang ditentukan secara askriptif. Dengan demikian, maka dorongan dan keinginan yang berhubungan dengan mobilitas sosial, khususnya mobilitas yang vertikal, hampir-hampir tidak mungkin bagi sebagiar, paling besar dan rakyat. Oleh karena sebagian kecil dapat menikmati hak-hak istimewa (privileges) yang memungkinkannya memanfaatkan mobilitas sosial yang vertikal dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang menyertainya sedang pada pihak lam dan sebagian yang paling besar tidak dapat, maka struktur masyarakat jajahar di Sumatera Utara berbeda dengar. struktur masyarakat pra-penjajahar.. Perbedaan itu ialah jauhm a tingkat kehidupan para pemegang kekuasaan dibandingkan dengan kehidupan rakyat yang sangat rendait Antara para pemegang kekuasaan dengan rakyat terdapat jurang dan kesenjangan yang sangat besar yang sebelumnya tidak dikenal. Kalau peperangan-peperangan sebagai akibat dan perluasan kekuasaan penjajahan dan nasionalisme menimbulkan semangat anti-penjajahan. alienasi pemegang kekuasaan pribumi dengan rakyat menimbulkan semangat anti-alat-penjajahan. Kedua jenis anti tersebut berbaur menjadi satu pada awal kemerdekaan. Pembauran itu terjadi oleh karena munculnya perintis kembalinya kekuasaan penjajahan dan adanya usaha-usaha dari pihak para pemegang kekuasaan pribumi untuk menyambut kedatangan kern bah kekuasaan penjajahan 149 sebagaimana yang telah disinggung di muka. Pembauran kedua semangat anti itu melahirkan dorongan-dorongan untuk ikut serta dalam usaha menghalangi dan menolak kembalinya penjajahan dan penghapusan sisa-sisa yang dapat mengingatkan kembali akan penjajahan. Demikianlah terbentuk pasukan-pasukan bersenjata baik yang dianggap pasukan penghapusan resmi maupun yang dinamakan lasykar rakyat. Dalam rangka penghapusan sisa-sisa penjajahan dan yang berbau alat penjajahan kemudian terjadi revolusi sosial pada bulan Maret 1946. Keseluruhan uraian dalam bagian ini berticara atau mencoba untuk memberikan gambaran tentang konflik yang terjadi dalam hubungan suasana penjajahan, yaitu konflik antara kekuasaan penjajahan di satu pihak dengan pihak yang terjajah pada pihak yang lain. Namun di dalam hubungan di Sumatera t tara masih ada pihak yang lain. walaupun bukan pihak ketiga, yaitu para pemegang kekuasaan pribumi yang dalam keadaannya pada waktu itu lebih merupakan alat dan dengan demikian dianggap oleh rakyat sebagai pihak-penjajahan. Konflik-konflik tersebut timbul oleh karena tindakan-tindakan penjajahan yang melanggar hak rakyat, melanggar harga diri dan kedaulatan serta mengabaikan aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Kesemuanya menimbulkan gejolak-gejolak yang mulamula terbuka, tetapi kemudian hilang dari permukaan dan tersembunyi ke bawah dan bila ada kesempatan akan muncul kembali ke permukaan. Konflik sebagai Pendorong Peranserta Bila uraian mengenai sumber motivasi atau dorongan berperanserta dari rakyat dapat disimpulkan, maka ditemukan bahwa dorongan itu adalah anti-penjajahan dan anti-semua-yang berbau-penjajahan. Kedua macam anti tersebut lahir dari adanya hubungan-hubungan konflik atau pertentangan kepentingan yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan. Konflik atau pertentangan kepentingan tersebut bernula pada pertemuan per150 tama antara kekuasaan penjajahan dengan pribumi dan berlanjut terus serta semakin meruncing dan bertambah panas segera setelah adanya Proklamasi Kemerdekaan. Adapun konflik kepentingan itu pada bagian terakhir dari kekuasaan penjajahan dan segera setelah Proklamasi Kemerdekaan pada permukaannya adalah konflik politik. Selama penjajahan pihak kolonial melakukan tindakan-tindakan penataran baru struktur politik. Penataran itu menghasilkan struktur yang berdua lapis, yaitu pada lapisan atas disusun struktur politik yang meniru model Eropa dan dipengaruhi oleh perkembangan politik dan ilmu politik Eropa pada lapisan bawah dibiarkan berjalan struktur politik pribumi dan dalam hal yang perlu diadakan penyesuaian atau pengukuhan sedemikian rupa. sehingga mampu mendukung kepentingan-kepentingan penjajahan. Namun kalau diperiksa lebih dalam dan lebih seksama lagi. di bawah konflik politik itu sebenarnya terdapat konflik ekononomi yang pada hakekatnya menjadi sumber dari struktur politik. Perekonomian penjajahan adalah berorientasi kepada pasar dunia. Hal ini berarti produksi terutama adalah untuk segala sesuatu yang tunduk kepada pasar dunia. Produksi sedemikian, oleh karena sumbernya adalah pertanian, memerlukan ekspansi areal. Untuk menjamin tersedianya lahan, maka disusunlah struktur politik yang akan dapat menjamin pengadaan lahan tersebut. Melalui "pemegawainegerian para pemegang kekuasaan pribumi dan pengertian baru dalam pemilik tanah luas lahan yang dibutuhkan dapat terjamin pengadaannya. Pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah penjajahan di sejumlah daerah menimbulkan kemiskinan, sebagian daerah terjadi pelanggaran hukum dan kebiasaan yang ada. kemudian menimbulkan pula pengurangan atau penghilangan kedaulatan dan harga diri. Tindakan-tindakan kekuasaan penjajahan dalam usaha mewujudkan kepentingan-kepentingannya itu mendapat reaksi dari pihak pribumi yang pada hakekatnya berupa usaha-usaha 151 untuk mempertahankan kepentingan mereka. Reaksi dari pribumi tersebut ada yang bersifat menyerang, seperti halnya dengan perlawanan-perlawanan bersenjata terbuka, dan ada yang berupa mempertahankan diri sedemikian rupa sehingga cenderung berwujud menutup diri. Reaksi pertama menimbulkan perang dan reaksi kedua menimbulkan gerakan-gerakan millenarium dan keagamaan. Keduanya kemudian dijembatani oleh gerakan-gerakan nasionalisme modem. Kejadian sejak awal kemerdekaan yang berlanjut dalam Perang Kemerdekaan juga merupakan produk dan adanya konflik yang dialektik itu. Pada satu pihak terdapat kepentingan Belanda mengembalikan ke keadaan sebelum Perang Dunia II sedangkan pada pihak lain timbul kepentingan bangsa Indonesia untuk menolak pengembalian tersebut. Perang kemudian terpaksa terjadi oleh karena pohak Belanda memaksakan kepentingannya dengan kekuatan senjata. Kesimpulan Sejarah Perang Kemerdekaan di Sumatera Utara memperlihatkan peranserta rakyat yang'besar. Demikian pula dalam perang-perang perlawanan penanaman kekuasaan penjajahan sebelumnya sejak abad XIX menunjukkan peranserta rakyat yang sangat besar. Peranserta tersebut adalah dalam bentuk menyediakan tenaga manusia sebagai kekuatan dalam peperangan, penyediaan segala sesuatu yang diperlukan dalam peperangan dan dalam menyebarluaskan cita-cita atau ideologi nasional. Peranserta tersebut didorong oleh adanya konflik-konflik yang menimbulkan perasaan dan semangat anti penjajahan dan anti segala yang berbau penjajahan. Tindakan-tindakan dalam menentang penjajahan itu tidak selalu hanya berupa perang, tetapi bila peperangan selesai secara resmi perlawanan diteruskan dalam bentuk gerakan-gerakan keagamaan, millenarium dan menutup diri. Dengan demikian per152 juangan anti penjajahan dan kemudian ditambah pula oleh perjuangan anti segala yang berbau penjajahan menjadi benang merah yang terentang sejak usaha-usaha pertama penanaman penjajahan hingga berakhirnya penjajahan pada pertengahan abad XX ini. Catatan Akhir Sejarah perjuangan rakyat Sumatera Utara yang telah ditulis dan diterbitkan selama ini masih lebih berbau elitis. Kiranya sudah waktunya dan menjadi sesuatu yang wajib untuk mengadakan pengajian yang lebih mendalam lagi, sehingga dihasilkan sejarah yang populis yang sesuai dengan tuntutan sejarah yang Indonesia-sentris yang melihat pemeran sejarah adalah rakyat yang dibimbing oleh pemimpinnya. 153 KEPUSTAKAAN Boeke. J.H 1983 PRAKAPITALISME DI ASIA Jakarta: Sinar Harapan Frederick. William H dan Soeri Soeroto. 1982. PEMAHAMAN SEJARAH INDONESIA. Sebelum dan sesudah Revolusi. Jakarta: LP3ES Kartodirdjo. Sartono. 1966. THE PEASANTS" REVOIT OF M ANTEN IN 1888. Its conditions, course and sequel. A case study of Social Movements in Indonesia, "s Gravenhage Martinus Nijhoff Kartodirdjo. Sartono. 1973. PROTEST MOVEMENTS IN RURAL JAVA. Kualalumpur: Oxford University Press Kartodirdjo. Sartgno. 1982. PEMIKIRAN DAN PERKEM BANGAN HISTORIOGRAFI INDONESIA. Suatu alternatif. Jakarta: Gramedia Kipp. Rita dan Richard (eds). 1983. BEYOND SAMOSIR. Recent studies of the Batak Peoples of Sumatera. Athens, Ohio University Reid, Anthony. 1979. THE BLOOD OF THE PEOPLE Revolution and the end of traditional rule in Northern Sumatera. Kualalumpur: Oxford University Press 154 Tyam Asistensi Pangdam Il/BB 1977. SEJARAH PERJUANG AN KOMANDO DAERAH MILITER II BUKIT BARISAN Medan: Dinas Sejarah Kodam II/Bukit Barisan Wertheim. W.T. 1956, INDONESIA SOCIETY IN TRANSITION. The Hague. Bandung: W van Hoeve Ltd Sidjabat, W.B. 1982. AHU SISINGAMANGARAJA. Jakarta: Sinar Harapan. 155 I _