PERAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DALAM

PERAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DALAM MEMBINA
MASALAH PEKERJA SEKS KOMERSIL (PSK)
DI TANGERANG SELATAN
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Untuk Memenuhi Peryaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
KENNI JULIANTARA
NIM: 108054100016
PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KAMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1435 H / 2014 M
ABSTRAK
Kenni Juliantara
Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam Menanggulangi Masalah
Pekerja Seks Komersil (PSK) di Tangerang Selatan
Pekerja Seks Komersial adalah salah satu bagian dari dunia pelacuran yang
didalamnya termasuk gigolo, waria, dan mucikari. Fenomena PSK sangat menarik
untuk dikaji, dikarenakan fenomena ini dari dulu hingga sekarang tetap berlangsung.
Fenomena PSK yang bertentangan dengan nilai agama tidak terlepas dari latar
belakang sulitnya mencari pekerjaan dengan pendidikan yang rendah, keterampilan
yang tidak memadai dari seseorang.
Perkembangan permasalahan sosial dalam masyarakat begitu kompleks
sehingga diperlukan penanganan secara sungguh-sungguh, cepat, tepat dan
berkelanjutan. Artinya untuk menyelesaikan permasalahan sosial dalam masyarakat
tersebut diperlukan adanya motivator, stabilisator dan pendamping sosial yang hidup
serta berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Atas dasar pertimbangan itulah
pemerintah melalui Departemen Sosial RI sejak tahun 1979 telah melatih masyarakat
sebagai motivator, stabilisator dan pendamping sosial dalam masyarakat yang disebut
dengan nama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Dari sini pula lah para Pekerja Sosial
Masyarakat berperan menjadi salah satu motivator, stabilitator, dan pendamping
sosial terhadap berbagai permasalahan fenomena PSK ini.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih mendalam terkait
berbagai temuan di lapangan terhadap berbagai peran Pekerja Sosial Masyarakat
Tangerang Selatan dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang dihadapi para
Pekerja Seks Komersil.
Setelah menganalisis lebih mendalam berdasarkan berbagai temuan dan fakta
di lapangan, peneliti menemukan berbagai peran yang telah maksimal dilaksanakan
oleh para Pekerja Sosial Masyarakat Tangerang Selatan, seperti peran sebagai
pemberi dukungan, membentuk konsesus, membangun fasilitasi kelompok,
menyampaikan informasi, melakukan pelatihan, membangun hubungan masyarakat,
mengembangkan jaringan, berbagi pengalaman dan pengetahuan, mengumpulkan dan
menganalisis data, menggunakan komputer, melakukan presentasi tertulis maupun
verbal, manajemen, serta mengontrol financial.
Namun, dalam perjalanannya para pekerja sosial masyarakat masih sangat
membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga terkait seperti Dinas Sosial dan
Pemerintah Daerah guna memaksimalkan berbagai peran yang masih belum
dilaksanakan dengan baik seperti membentuk animasi sosial, melakukan mediasi dan
negoisasi, memanfaatkan sumberdaya dan keterampilan, membangkitkan kesadaran
masyarakat, melakukan konfrontasi, advokasi, dan memanfaatkan media.
Keyword: Pekerja Sosial Masyarakat, Pekerja Seks Komersil, obtaining resources,
public relation, kesadaran masyarakat, consensus.
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Segenap karunia dan dan rahmat telah dilimpahkan sehingga penulis mampu
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam
Menanggulangi Masalah Pekerja Seks Komersil (PSK) di Tangerang Selatan”
sebagai tugas akademik di Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan
Ilmu Komunikasi. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan
baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat
manusia.
Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan
serta dukungan berbagai pihak.Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan,
izinkanlah penulis menuangkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:
1. Siti Napsiyah, MSW. dan Ahmad Zacky, M.Si. selaku Ketua Jurusan dan
Sekertaris program studi kesejahteraan sosial yang selalu memberikan arahan
dan nasihat dalam menjalani segenap proses perkuliahan.
2. Lisma Dyawati Fuaida, M.Si. selaku pembimbing yang senantiasa sabar dan
selalu memberikan nasihat guna terselesaikannya skripsi ini menjadi lebih
baik.
3. Segenap Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komulikasi yang telah
memberikan curahan pengetahuan agar penulis mampu menjadi orang yang
lebih baik serta berguna bagi nusa dan bangsa.
iii
4. Pihak Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Tangerang Selatan, Dinas Sosial
Tangerang Selatan, dan Pemerintah Daerah Tangerang Selatan, yang telah
memberikan banyak informasi guna dijadikan bahan pembahasan utama
dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibunda Ani Devi Savitri, ayahanda Wahyu Sutawidjaja, dan adikku Karissa
Mayasani, yang memberikan cinta dan kasih sayang, serta motivasi dalam
menjalankan setiap aktivitas.
6. Teman-teman seperjuangan di prodi Kesejahteraan Sosial angkatan 2008 yang
bersedia memberikan masukan dan semangat.
Penulis begitu menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari
kesempurnaan. Keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang penulis
alami, semakin menunjukkan bahwa skripsi ini begitu banyak kekurangan. Maka,
masukan dan saran begitu penulis harapkan agar mampu menjadikan tulisan ini lebih
baik.
Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi
pembaca. Semoga skripsi ini mampu membuka wawasan kita untuk dapat selalu
menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam managakkan kesejahteraan sosial.
Jakarta, 7 Oktober 2014
Kenni Juliantara
iv
DAFTAR ISI
ABSTRAK
i
KATA PENGANTAR
ii
DAFTAR ISI
iv
DAFTAR LAMPIRAN
vi
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah
1
B. Rumusan Masalah
6
C. Pembatasan Masalah
6
D. Tujuan Penelitian
6
E. Manfaat Penelitian
7
F. Metodologi Penelitian
7
G. Tinjauan Pustaka
11
H. Sistematika Penulisan
12
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Peranan Pekerja Sosial Masyarakat
14
B. Tinjauan Pekerja Seks Komersil
24
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Sejarah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tangerang Selatan
51
v
B. Profil Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tangerang Selatan
55
C. Struktur PSM Kota Tangerang Selatan
57
D. Maksud, Tujuan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pekerja
Sosial Masyarakat
E. Pekerja Seks Komersial Tangerang Selatan
59
62
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS PERAN PEKERJA SOSIAL
MASYARAKAT TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIL
A. Deskripsi Informan
65
B. Temuan Tentang Peran Fasilitatif, Edukasional,
Representatif, dan Teknis Pekerja Sosial Masyarakat
Tangerang Selatan
68
C. Analisis Peran Fasilitatif, Edukasional, Representasional, dan
Teknis Pekerja Sosial Mayarakat Tangerang Selatan
73
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
81
B. Saran
84
DAFTAR PUSTAKA
85
LAMPIRAN
86
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pekerja Seks Komersial (selanjutnya disingkat PSK) adalah salah satu
bagian dari dunia pelacuran yang didalamnya termasuk gigolo, waria, dan
mucikari. Fenomena PSK sangat menarik untuk dikaji, dikarenakan fenomena
ini dari dulu hingga sekarang tetap berlangsung. Fenomena PSK yang
bertentangan dengan nilai agama tidak terlepas dari latar belakang sulitnya
mencari pekerjaan dengan pendidikan yang rendah, keterampilan yang tidak
memadai dari seseorang. Seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai
PSK,apabila berhubungan seksual tidaklah dengan orang (pelanggan) yang
sama. Akibat dari pelanggan yang dilayani berganti-ganti orangnya,
menyebabkan PSK dapat terkena virus HIV. Virus HIV dapat menyebabkan
seseorang terkena AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual). PSK merupakan
kelompok resiko tinggi yang dapat tertular HIV/AIDS dan IMS.
Istilah pelacur berasal dari kata lacur. Kata lacur memiliki arti malang,
celaka, gagal, sial atau tidak jadi. Melacur berarti hubungan badan yang
terjadi di luar norma resmi dari agama dan negara.1 Pelayan seks dalam
kerangka
budaya
kehormatan
luhur,
menyebabkan
seperti
perempuan
gadis-gadis
(pelakunya) memperoleh
(temple
maidens)
yang
mempersembahkan keperawanannya dalam upacara agama pada masyarakat
1
Tjahjono Koentjoro, Regulasi Kesehatan di Indonesia, Editor Renati Winong Rosari
(Yogyakarta: Andi, 2007), h. 24.
1
2
purba.2 Pelacuran merupakan sejenis praktik perbudakan perempuan yang
memanfaatkan seks sebagai alat utamanya. Pelacuran masih dianggap
masyarakat sebagai prilaku manusia yang berada di luar norma, maka
persoalan pelacuran berhubungan dengan moralitas.
Melihat perkembangan istilah-istilah tersebut, semakin bisa dipahami
bahwa bahasa milik masyarakat. Perluasan dan penyempitan pemahaman
sebuah bahasa selalu berkembang seiring perkembangan masyarakat. Seperti
akhir-akhir ini, istilah pelacur menemukan istilah barunya, yakni pekerja seks
komersial (PSK) sebagaimana kerap dipakai oleh para pakar, praktisi, dan
pejabat dari contoh di atas.
Selain istilah PSK, di Indonesia juga berkembang istilah Wanita Tuna
Susila (WTS). Istilah WTS lebih dikenal daripada istilah perempuan pelacur,
itu terjadi mungkin untuk membedakan dengan laki-laki pelacur yang disebut
gigolo. Secara legal, pemerintah Indonesia mengeluarkan surat Keputusan
Menteri Sosial No.23/HUK/96 yang menyebut kata pelacur dengan istilah
PSK.
Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang berkodrat hidup
dalam masyarakat dan saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan
sehari-hari manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan diantaranya
tempat tinggal. Tuntutan menuntut ilmu atau bekerja mencari nafkah, sering
menjadi alasan untuk bisa hidup layak atau dapat berfungsi sosial. Untuk
mencapai semua itu diperlukan semangat dan keterampilan, akan tetapi realita
2
Thank-Dam Truong, Seks Uang dan Kekuasaan Pariwisata dan Pelacuran di Asia
Tenggara (Jakarta: LP3ES, 1992), h. 170.
3
yang terjadi belum tentu sesuai dengan apa yang direncanakan. Oleh karena
itu, ketidaksiapan mental sering terjadi dalam menyikapi sebuah kehidupan
yang berakibat timbulnya rasa tidak percaya diri dan banyak penyimpanganpenyimpangan dalam hidup. Pada saat itu banyak perempuan menjadi objek
eksploitasi seperti tercermin dalam wadah lembaga pernikahan dengan
adanya tradisi kawin paksa, poligami tanpa batas dan tanpa syarat, ditukar,
disetubuhi (budak) untuk dijual anaknya, bahkan model prostitusi atas nama
kawin kontrak untuk waktu tertentu dengan jumlah mahar yang telah
disepakati dan berbagai bentuk kekerasan terhadap wanita. Tentunya hal itu
merupakan realita lain dari perempuan yang termarginalkan.3
Kompleksitas
permasalahan
sosial
yang
berkembang
dalam
masyarakat menuntut upaya sadar dari setiap komponen masyarakat untuk
memperbaharui dan mengelola sistem sosialnya serta menyelesaikan
permasalahan sosialnya. Pembaharuan yang dimaksud adalah upaya
pengembangan nilai-nilai yang melandasi struktur sosial suatu masyarakat
yang dinamis, stabil dan mengacu pada tujuan pencapaian kesejahteraan
sosial. Sementara pengelolaan sosial adalah bagaimana menjadikan seluruh
dinamika sosial dalam sistem masyarakat sebagai energi positif yang dapat
dimanfaatkan bagi pengembangan masyarakat itu sendiri. Penyelesaian
masalah sosial adalah intervensi sosial yang dilakukan secara sadar, inovatif
dan terukur terhadap suatu permasalahan sosial sebagai langkah untuk
menjadikan masalah tersebut normal kembali atau lebih baik lagi sesuai
3
Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Cici
Farkha Assegaf, Cet. 2. (Yogyakarta; LSSPA, 2003), h. 33-34.
4
dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
Perkembangan
permasalahan
sosial
dalam
masyarakat
begitu
kompleks sehingga diperlukan penanganan secara sungguh-sungguh, cepat,
tepat dan berkelanjutan. Artinya untuk menyelesaikan permasalahan sosial
dalam masyarakat tersebut diperlukan adanya motivator, stabilisator dan
pendamping sosial yang hidup serta berkembang dalam masyarakat itu
sendiri. Para motivator, stabilisator dan pendamping sosial tersebut perlu
dibekali pengetahuan dan pemahaman lebih terhadap permasalahan sosial
yang ada dalam lingkungannya, untuk selanjutnya berkiprah sesuai dengan
kultur dan tradisi lingkungannya itu sehingga mereka tidak terkesan eksklusif.
Atas dasar pertimbangan itulah pemerintah melalui Departemen Sosial
RI sejak tahun 1979 telah melatih masyarakat sebagai motivator, stabilisator
dan pendamping sosial dalam masyarakat yang disebut dengan nama Pekerja
Sosial Masyarakat (PSM). Para PSM ini merupakan voluntir dari masyarakat
yang berdomisili di desa-desa/kelurahan seluruh Indonesia. Adapun sebagai
pengarah mereka dalam operasionalnya adalah seorang Pekerja Sosial
Kecamatan yang merupakan pegawai negeri.
Maraknya PSK di Tangsel sudah sampai pada taraf meresahkan
warga, hal ini membuat petugas Satpol PP terus menggelar Operasi Penyakit
Masyarakat (selanjutnya disebut Pekat) ini. Pada operasi pada tanggal 15 Mei
2013, sebanyak 5 lokasi hiburan malam dan warung remang-remang yang
disinyalir digunakan sebagai ajang prostitusi dirazia petugas. Dari hasil
operasi di wilayah Serpong dan Ciputat, petugas berhasil menjaring
sedikitnya 60 PSK. Kebanyakan dari mereka yang terjaring adalah
5
merupakan PSK lama.
Puluhan PSK berhasil terjaring dalam Pekat yang digelar Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu
(15/05/13) dini hari. Para wanita malam itu hanya pasrah saat petugas
gabungan Satpol PP, Kepolisian Sektor Ciputat dan Garnisun Tangsel,
menggelandangnya masuk ke mobil petugas. Selain warung remang-remang,
petugas juga menyisir sejumlah tempat hiburan malam yang disinyalir kerap
digunakan sebagai tempat prostitusi.
Taufik, Kasie Penertiban mengatakan, mereka yang terjaring operasi
pekat ini langsung di bawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan,
“usai dilakukan pendataan, para “kupu-kupu malam” itu akan langsung
dibawa ke panti rehabilitasi di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Operasi serupa
akan terus digelar Pemerintah Kota Tangsel, untuk meminimalisir tindak
prostitusi yang sudah sangat meresahkan warga.4
Jumlah 60 orang PSK dari wilayah Serpong dan Ciputat dalam satu
kali
operasi
Pekat
sedikit
banyak
dapat
menggambarkan
berapa
sesungguhnya jumlah PSK yang sebenarnya di wilayah Tangsel. Pembinaan
merupakan hal umum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan,
sikap, kecakapan di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan
lainnya. Pembinaan menekankan pada pendekatan praktis, pengembangan
sikap, kemampuan dan kecakapan. Pembinaan PSK dapat dilakukan oleh
PSM antara lain:
4
Artikel di akses pada tanggal 28 Januari 2014 dari http://lenteranews.com/puluhan-psktangsel-terjaring-razia/
6

Adanya bimbingan konseling bagi para PSK

Adanya pelatihan ketrampilan bagi para PSK agar mereka dapat memiliki
keahlian lain yang menjadi dasar pergeseran mata pencaharian.

Adanya bantuan modal/pinjaman bagi para PSK agar mereka dapat
memulai usaha baru.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulis tertarik untuk
meneliti tentang “Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam
membina masalah Pekerja Seks Komersial (PSK) di Tangerang Selatan”.
B. Rumusan Masalah
“Bagaimana Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tangerang
Selatan dalam menanggulangi masalah Pekerja Seks Komersial (PSK) di
Tangerang Selatan?”
C. Pembatasan Masalah
Karena luasnya ruang lingkup masalah pekerja seks komersial, maka
penelitian ini membatasi ruang lingkupnya hanya pada peran-peran yang
dilakukan PSM dalam menangani masalah PSK di Tangerang Selatan.
D. Tujuan Penelitian
Dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
untuk mendepkripsikan peran-peran PSM dalam menanggulangi masalah
PSK di Kota Tangerang Selatan.
E. Manfaat Penelitian
7
Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat, baik
secara teoritis maupun praktis.
Manfaat teoritis
1.
Memberikan masukkan dan informasi yang diperlukan sebagai
bahan pustaka untuk pengembangan selanjutnya dan dapat memperkaya
khasanah keilmuan, khususnya pada Program Studi Kesejahteraan Sosial.
2.
Manfaat praktis
Hasil
penelitian
ini
diharapkan
bisa
menjadikan
bahan
pertimbangan bagi lembaga sebagai dasar Pekerja Sosial Masyarakat
(PSM) menanggulangi masalah Pekerja Seks Komersial (PSK).
F. Metodelogi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hal ini dimaksudkan
bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan
wawancara
mendalam
dengan
informan
yang
sangat
memahami
permasalahan yang diteliti. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah
penelitian
deskriftif
(Descriptive
Research),
yaitu
penelitian
yang
menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang
diperoleh di lapangan secara terperinci sesuai dengan fokus penelitian yang
telah ditetapkan. 5
1. Prosedur Kerja Penelitian
a. Teknik Penentuan Lokasi
5
h.131.
Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004),
8
Penentuan lokasi penelitian untuk mengkaji dan meneliti tempat
Rehabilitasi PSK oleh PSM ditentukan berdasarkan wilayah dan
lokasi yang sesuai dengan fokus penelitian untuk penelitian ini dan
juga terdapat banyak PSK diantaranya wilayah Ciputat dan Serpong.
Hal ini dimaksudkan agar penelitian berjalan dengan lancar. Penelitian
ini dilakukan di Kantor PSM Tangerang Selatan di Komplek Villa
Tekno Blok R1 No. 10 Serpong.
b.
Teknik Penentuan Informan
Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik
purposive sampling. Purposive sampling yaitu penentuan sampel
berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.6
Informan yg dipilih adalah tiga orang PSK dan dua orang tokoh
masyarakat (PSM) yang dapat memberikan penjelasan dan memiliki
informasi yang memadai berkenaan dengan rumusan masalah dalam
penelitian ini.
Kerangka pemilihan informan:
No
6
Informan
1
PSM
2
Aparat Pemerintah Daerah
4
Pekerja Seks Komersial
Jabatan
Jumlah
Anggota
1
Pegawai
Kecamatan
1
Penjaja
2
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), h.183
9
c.
Teknik Pengumpulan Data
Ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian, yaitu:
1) Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung
dengan penelitian melalui wawancara mendalam, pengamatan
langsung serta peneliti terlibat.7 Data primer didapatkan dari
teknik-teknik pengumpulan data berikut ini:
a) Pengamatan (observasi)
Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung
di Kantor PSM Kota Tangerang Selatan (sesuai dengan lokasi
yang telah ditentukan). Maksudnya adalah mengamati
bagaimana permasalahan para Pekerja Seks Komersial dan
Solusi yang diberikan oleh PSM. 8
b) Wawancara Mendalam (Indepth Interview)
Wawancara Mendalam (Indepth Interview) merupakan
metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam
penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum
adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara
dengan
informan
atau
orang
yang
diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman
(guide) wawancara, pewawancara dan informan terlibat
dalam kehidupan sosial yang relative lama. Dengan
7
Ibid
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), h.145
8
10
demikian,
kekhasan
wawancara
mendalam
adalah
keterlibatannya dalam kehidupan informan. 9
2) Sumber data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara
tidak langsung dari objek yang diteliti yang merupakan data
penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk
melengkapi penelitian.10 Data sekunder merupakan data yang
memang sudah ada yang didapatkan dari instansi tertentu yaitu
kantor PSM jika datanya masih relevan dengan fokus penelitian.
Sebagai kelengkapan dari observasi dan wawancara mendalam
yang telah dilakukan, peneliti mencari dan membaca buku-buku
hasil penelitian atau literatur apa pun yang masih relevan dengan
fokus penelitian yang bisa membantu agar data yang di dapatkan
lebih lengkap.
2. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh
secara sitematis, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta
membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun
orang lain.11 Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan
cara kualitatif. Cara ini dimaksudkan dengan menghubung-hubungkan
9
Rony Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter (Jakarta: Ghalis, 1994), h. 57.
Opcit
11
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2008) h. 355
10
11
berbagai keterangan yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan
langsung kemudian ditarik makna dari keterkaitan hubungan antar
berbagai makna yang ada.
G. Tinjauan Pustaka
Setelah peneliti melakukan survei di perpustakaan UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, ada beberapa literatur yang terkait dengan persoalan ini,
yakni skripsi:
1.
Hasil penelitian Fazra Raissa Wulandari, dengan judul Peran Pekerja
Sosial Masyarakat Kelompok Usaha Bersama dalam pemberdayaan
keluarga miskin di desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur
Tangerang. Pembahasan dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa peran
pendampingan sangat diperlukan agar KUBE dapat berjalan dan
berkembang dengan ditampilkannya pendamping. (Kesejahteraan Sosial,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)
2.
Hasil penelitian Lilik Jatmiko, dengan judul Kinerja Pekerja Sosial
Dalam Meningkatkan Spiritualitas Kalayan di Panti Sosial Karya
Wanita (PSKW) Yogyakarta. Pembahasan dalam skripsi tersebut adalah
menerapkan salah satu Program yang harus dilaksanakan oleh Pekerja
Sosial di PSKW yaitu program Spiritualitas yang diberikan kepada orang
yang menerima pelayanan dipanti (kalayan). (Pengembangan Masyarakat
Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)
3.
Hasil penelitian Jajuli, dengan judul Motivasi dan Dampak Psikologis
12
Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus terhadap PSK di Gunung Kemukus
Sragen Jawa Tengah). Pembahasan dalam skripsi tersebut tentang
berbagai motif serta dampak psikologis PSK di Gunung Kemukus Sragen
Jawa Tengah. (Bimbingan Konseling, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2010)
Penulis menyadari bahwa literatur tersebut merupakan sumber
inspirasi dalam menyusun skripsi ini. Berbeda dengan karya ilmiah yang
menjadi gagasan tersebut, skripsi ini lebih objektif menekankan pada peran
Pekerja Sosial Masyarakat dalam pembinaan Pekerja Seks di Tangerang
Selatan.
H. Sistematika Penulisan
Secara garis besar skripsi ini akan dibagi dalam lima (5) bab dan
setiap bab dibagi atas beberapa sub bab dengan kebutuhan pembahasan dan
uraiannya, yaitu :
BAB I
: Dalam bab ini penulis membahas Latar Belakang, Rumusan
Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,
Metodelogi Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penulisan.
BAB II
: Di dalam bab ini penulis membahas Landasan Teori yang
meliputi : Pengertian Peran, Pengertian Pekerja Sosial, Prinsip Dasar Pekerja
Sosial, Pengertian Pekerja Seks Komersial, Penyebab Pekerja Seks dari
Perspektif Politik, Pendidikan, Sosial, dan Ekonomi, Klasifikasi Pekerja Seks
Komersial, Faktor yang Memungkinkan Penyebab Terjerumusnya Wanita
Menjadi Pekerja Seks Komersial,
13
BAB III : Pada bab ini penulis mencoba menjelaskan tentang : Sejarah Kota
Tangerang Selatan, Profil Tangerang Selatan, Sejarah Pekerja Sosial
Masyarakat Tangerang Selatan, Profil Pekerja Sosial Masyarakat Tangerang
Selatan, Struktur PSM Kota Tangerang Selatan, Maksud, Tujuan, Kedudukan
Tugas dan Fungsi Pekerja Sosial Masyarakat, Pekerja Seks Komersial
Tangerang Selatan.
BAB IV : Pada bab ini penulis mencoba memberikan temuan dan analisis
terhadap penelitian yang dilakukan dengan membandingkannya antara teori
dan hasil penelitian.
BAB V
: Pada bab ini penulis mencoba menarik kesimpulan atas hasil
penelitian dengan memberikan sumbangsih berupa saran-saran yang mungkin
bermanfaat untuk civitas akademika Universitas Islam Negeri Jakarta.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Peranan Pekerja Sosial Masyarakat
1. Pengertian Pekerja Sosial Masyarakat
Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM
adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa
pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di
bidang kesejahteraan sosial.1 Kesejahteraan Sosial adalah kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar
dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya.
Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di
lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan
profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang
diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek
pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan
penanganan masalah sosial. 2
2. Pengertian Peran
Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu
seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di
1
2
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 01 Tahun 2012. Bab I Pasal 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 Ayat 4
14
15
masyarakat. peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus
dilksanakan.3
Sedangkan menurut Soerjono Soekanto4 mendefinisikan peranan
sebagai: Suatu konsep perihal apa-apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Peranan meliputi normanorma yang dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam
masyarakat.
Serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan
posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.
Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang
menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu
situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau
harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.5
Dalam kaitan dengan peran agen perubah (baik dan organisasi
pemerintah maupun organisasi non pemerintah) dalam diskursus
komunitas, sebenarnya ada berbagai peran yang dapat dilaksanakan. Peran
yang terkait dengan peran pemberdaya masyarakat adalah peran sebagai
community worker ataupun enabler dalam diskursus komunitas.
Sebagai community worker sebenarnya ada empat (4) peran besar yang
dapat dijalankan, di mana masing-masing terdapat peran-peran yang lebih
spesifik yang lebih mengarah pada tehnik-tehnik.
3
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas RI, 2007), h. 845.
Soerjono Soekanto, Sosiolog: Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 15.
5
Friedman, Marylin M. (1992). Family Nursing. Theory & Practice. 3/E. alih bahasa
Debora Ina R.L. (Jakarta: EGC, 1998), h. 286.
4
16
Peran pertama adalah memfasilitasi komunitas sasaran, yang disebut
dengan nama peran-peran Fasilitatif (facilitative roles). Sedangkan
yang ke dua adalah peranan mendidik masyarakat, atau peran
Edukasional (educationalroles). Sedangkan peran ke tiga adalah
peran sebagai perwakilan masyarakat (representational roles).
Peran yang terakhir adalah peran-peran yang lebih bersifat tehnis atau
peran-peran Teknis (technical roles). Dari ke empat peran besar
tersebut,
baik
pada
peran
fasilitatif,
peran
edukasional,
peran
representasional maupun peran tehnis terdapat peran-peran spesifik yang
merupakan tehnik-tehnik yang lebih rinci dari empat peran tersebut.
Menurut Ife, dari peran Fasilitatif terdapat tujuh (7) peran khusus
yaitu: animasi sosial (social animation); mediasi dan negosiasi
(mediation
and
negotiation);
pemberi dukungan (support);
membentuk konsensus (building consensus); fasilitasi kelompok
(group facilitation); pemanfaatan sumber day a dan keterampilan
(utilization
of
skills
and
resources);
dan
mengorganisir
(organizing). Peran Edukasional meliputi empat (4) peran, yaitu :
membangkitkan kesadaran masyarakat (consciousness
menyampaikan
informasi
(informing);
raising);
mengkonfrontasikan
(confronting); dan pelatihan (training). Kedua peran pertama inilah
yang akan diuraikan secara lebih rinci, sedangkan ke dua peran berikutnya
hanya akan diuraikan peran-peran khususnya saja tanpa diuraikan lebih
jauh.
17
Peran Representasional meliputi enam (6) peran, yaitu: mencari
sumber
daya
(obtaining
resources);
advokasi
(advocacy);
memanfaatkan media (using the media); hubungan masyarakat
(public
relations);
mengembangkan
jaringan
(networking);
membagi pengetahuan dan pengalaman (sharing knowledge and
experience). Sedangkan untuk peran Tehnis mencakup keterampilan
pemberdaya masyarakat untuk mengumpulkan dan menganalisis data
(data collection and analysis); menggunakan komputer (using
computers); melakukan presentasi tertulis maupun verbal (verbal and
written presentati on); manajemen; dan kemampuan untuk mengontrol
keuangan (finacial control).
Seperti telah ditulis di atas, ke dua peran terakhir (peran
representasional dan peran tehnis) pada dasamya tidak akan diuraikan
secara khusus, sedangkan dua peran pertama (peran fasiltatif dan peran
edukasional) akan dijelaskan secara singkat satu persatu di bawah ini.
Peran fasilitatif dan peran edukasional dengan mempertimbangkan bahwa
ke dua peran ini merupakan peran-peran yang lebih mendasar dan
langsung dalam intervensi dengan komunitas. Sedangkan dua peran
terakhir bukan berarti tidak penting, akan tetapi peran-peran tersebut lebih
bersifat kurang langsung ke komunitas sasaran bila dibandingkan dua
18
peran pertama. Meskipun tetap saja peran itu merupakan hal yang penting
untuk diperhatikan.6
a.
Struktur Peran
Sruktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
1) Peran Formal (Peran yang nampak jelas)
Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal
yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang
membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah
peran sebagai provider (penyedia); pengatur rumah tangga;
memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan
(memelihara
hubungan
keluarga
paternal
dan
maternal);
terapeutik; seksual.
2) Peran Informal (Peran tertutup)
Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya
tidak tampak kepermukaan dan dimainkan hanya untuk
memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga
keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai
tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atributatribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan
peran-peran
informal
yang
efektif
dapat
mempermudah
pelaksanaan peran-peran formal.
6
Ife, Jim, Community Development: creating community alternatives – vision analysis
and practice (Melbourne: Longmen Australia Pty Ltd. 1995), h.202-210.
19
b.
Variabel-variabel yang mempengaruhi struktur peran
1) Kelas sosial
2) Bentuk-bentuk keluarga
3) Latar belakang keluarga
4) Tahap siklus kehidupan keluarga
5) Model-model peran
6) Peristiwa situasional yang khususnya masalah kesehatan atau
sakit.7
3. Pengertian Pekerja Sosial
Pengertian pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh Charles
Zastrow, yang dikutip oleh Dwi Heru Sukoco sebagai berikut:
"Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu
individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna
meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam
berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang
memungkinkan mereka mencapai tujuan".8
Dari pengertian di atas, maka seorang pekerja sosial harus bisa
menciptakan kondisi masyarakat yang baik dan teratur dalam menjaga
setiap keberfungsian elemennya yang menjadi para pemeran berbagai
peran yang ada di dalam masyarakat. menciptakan kondisi masyarakat
yang kondusif dengan relasi-relasi yang ada didalamnya untuk bisa
memberikan keterikatan di antara para pemegang peran tersebut.
7
Ibid., h. 302
Charles Zastrow, The Practice Social Worker ( USA: Brooks/Cole Publishing Company,
1999), h. 7.
8
20
Kesejahteraan
sosial
merupakan
ilmu
yang
berusaha
menggabungkan antara teori dan praktik. Jika ditinjau dari sejarahnya,
teori-teori kesejahteraan sosial adalah teori yang dikembangkan dari
berbagai praktik yang dilakukan oleh para pekerja sosial. Pekerja sosial
adalah seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam
menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial agar dapat berfungsi
sosial.9
Rukminto menyimpulkan :
“Konsep Pekerja Sosial digunakan untuk menggambarkan
seseorang yang bergelut di bidang Pekerjaan Sosial yang berasal
(lulusan) dari pendidikan Pekerjaan Sosial ataupun Ilmu
Kesejahteraan Sosial.”10
Zastrow menerangkan bahwa pekerja sosial ini merupakan sebuah
profesi yang membutuhkan dasar pengetahuan formal, konsep teoritis,
spesifik keahlian fungsional dan nilai-nilai penting digunakan untuk
kelengkapan dalam pemberian pelayanan sosial baik bagi individu,
kelompok maupun masyarakat, sehingga timbul adanya perubahan baik
dalam peningkatan kualitas hidup ataupun fungsi sosialnya.11
4. Pengertian Peran Pekerja Sosial
Keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) telah lama di kenal di
Indonesia, setidaknya setelah di atur dalam ketentuan Keputusan Menteri
Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
9
Departemen Sosial RI, Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Tuna Susila (Jakarta: DEP. SOS RI, 2005), h. 5.
10
Isbandi Rukminto, Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Jakarta: FISIP UI
Press. 2005), h. 91.
11
Zastrow, The Practice Social Worker, h.6.
21
Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat. Pada era awal delapan
puluhan PSM yang kita kenal sebagai Pekerja Sosial Masyarakat adalah
Pembimbing Sosial Masyarakat namun setelah diterbitkannya Keputusan
Menteri Sosial RI Nomor: 28/HUK /1987 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat maka sejak
itu PSM menjadi Pekerja Sosial Masyarakat dan dikenal dimasyarakat
Indonesia yang berkedudukan sebagai salah satu pilar partisipan usaha
kesejahteraan sosial yang bersama-sama pilar parsitipasi lainnya dan
Pemerintah
secara
bertahap
mewujudkan
masyarakat
yang
berkesejahteraan sosial.
Saat ini pengaturan tentang PSM diatur dalam Peraturan Menteri
Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 (Permensos RI No. 01
Tahun 2012) tentang Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya menjadi
payung hukum yang sah bagi segala aktifitas PSM sebagai pilar partisipan
dalam melaksanaan usaha kesejahteraan sosial di Indonesia. Sebagaimana
maksud diadakannya PSM yang diatur pada Pasal 2 yaitu:
a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
berperan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
b. meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah
sosial.
Permensos RI No. 01 Tahun 2012 yang ditetapkan di Jakarta oleh
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri pada tanggal 19 Januari 2012
22
merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 28/HUK
/1987 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor
14/HUK/KEP/II/1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Pembimbing Sosial Masyarakat.
Berdasarkan Permensos RI No. 01 Tahun 2012 Pasal 3 tujuan
diadakannya PSM yaitu: “a. terwujudnya kehidupan masyarakat yang
berkesejahteraan sosial; b. terwujudnya warga masyarakat yang memiliki
keberfungsian sosial yang mampu memenuhi kebutuhannya secara
mandiri; dan c. tertanganinya masalah sosial.”
Dari tujuan sesuai ketentuan Pasal 3 tersebut bermakna bahwa
pekerjaan sosial masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya memiliki
konsentrasi atau fokus, yaitu terhadap keberfungsian sosial (social
functioning) baik secara individu maupun kolektif. Dengan kata lain fokus
intervensi pekerjaan sosial adalah interaksi perilaku manusia dengan
lingkungan sosialnya.
Adapun keberfungsian sosial ini memiliki beberapa pengertian
diantaranya disampaikan oleh Garvin dan Seabury yang menyatakan
bahwa:12 “Socíal functioning is encompasses all the way that we respons
to the demands of our socíal environment – an environment that include
family, peers, organizations, communities, as well as entie society.”
12
Garvin dan Seabury, Modul Dasar-dasar Pekerjaan Sosial bagi Tenaga Kesejahteraan
Sosial Masyarakat (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen
Sosial RI, 2006), h. 14
23
Sedangkan Leonora S. de Guzman menyatakan bahw:13 ”Socíal
functioning is the expression of the interaction between man and his socíal
environment; it is the product of his action as he related to his
surrounding.”
Jadi inti dari kedua pengertian di atas apabila dikaitkan dengan
Permensos RI No. 01 Tahun 2012 Pasal 3 di atas bahwa socíal functioning
lebih cenderung dikaitkan dengan bagaimana interaksi orang dengan
lingkungan sosialnya. Dalam hal ini pekerjaan sosial mencoba membantu
orang yang tidak atau kurang mampu berinteraksi dengan lingkungan
sosialnya sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupannya,
memecahkan
permasalahannya
ataupun
memenuhi
kebutuhannya.
Sehingga keberfungsian sosial dapat pula dilihat dari tiga kategori bahwa
keberfungsian sosial dipandang sebagai kemampuan melaksanakan
peranan sosial, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, dan kemampuan
untuk memecahkan permasalahan sosial yang dialaminya.
5. Prinsip Dasar Pekerja Sosial
Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni “membantu orang agar
mampu membantu dirinya sendiri”, PSM sangat memperhatikan
pentingnya partisipasi sosial dan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
Dalam konteks ini, dan bahkan dalam hampir semua praktik pekerjaan
sosial, peranan seorang community worker seringkali diwujudkan dalam
kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau
13
Leonora S. de Guzman, Modul 2: Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial, (Banjarmasin : Balai
Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, 2010), h. 20.
24
pemecah masalah (problem solver) secara langsung. Dalam konteks PSM,
pendampingan sosial berpusat pada tiga visi praktik pekerjaan sosial, yang
dapat diringkas sebagai 3P, yaitu: pemungkin (enabling) pendukung
(supporting), dan pelindung (protecting). Merujuk pada Payne (1986),
prinsip utama pendampingan sosial adalah “making the best of the client’s
resources”. Dalam pendampingan sosial, klien dan lingkungannya tidak
dipandang sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki potensi apa-apa.
B. Tinjauan Pekerja Seks Komersial
Kaum perempuan sebagai penjaja seks komersial selalu menjadi objek
dan tudingan sumber permasalahan dalam upaya mengurangi praktik
prostitusi. Prostitusi juga muncul karena ada definisi sosial di masyarakat
bahwa wanita sebagai objek seks.
Pekerja seks komersial pada umumnya adalah seorang wanita. Wanita
adalah mahluk bio-psiko-sosial-kultural dan spiritual yang utuh dan unik,
mempunyai kebutuhan dasar yang bermacam – macam sesuai dengan tingkat
perkembangannya. Wanita/ibu adalah penerus generasi keluarga dan bangsa
sehingga keberadaan wanita sehat jasmani dan rohani serta sosial sangat
diperlukan. Wanita/ibu adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga.
1. Pengertian Prostitusi
Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap
moral/kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang
ilegal dan bersifat melawan hukum. Dalam ratifikasi perundang-undangan
25
RI Nomor 7 Tahun 1984, perdagangan perempuan dan prostitusi
dimasukan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Kata prostitusi berasal dari kata latin 'prostitution (em)', kemudian
diintrodusir ke bahasa Inggris menjadi 'prostitution', dan menjadi prostitusi
dalam bahasa Indonesia. Dalam 'Kamus Inggris-Indonesia, IndonesiaInggris', oleh John M. Echols dan Hassan Shadili prostitusi diartikan
'pelacuran, persundalan, ketuna-susilaan', sedang dalam tulisan 'Tinjauan
Sosiologi Hukum Terhadap Kehidupan Prostitusi di Indonesia', oleh
Syamsudin, diartikan bahwa menurut isthlah prostitusi diartikan sebagai
pekerja yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum
untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah
sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya. Prostitusi atau Pelacuran
adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau berhubungan seks.
Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur atau biasa disebut
pekerja seks komersial (PSK). Kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan
yang patut ditabukan karena secara moral di anggap bertentangan dengan
nilai agama dan kesusilaan.14
14
Diakses pada tanggal 09-02-2014 di http://www.bawean.net/2012/02/prostitusi-dalamtijnjauan-hukum-pidana.html
26
2. Pengertian Pekerja Seks Komersial
Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah orang yang menjual dirinya
dengan melakukan hubungan seks dengan orang lain untuk tujuan
ekonomi.15
PSK juga bisa diartikan sebagai wanita yang pekerjaannya menjual
diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual,
dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, serta
dilakukan di luar pernikahan.
Sebelum adanya istilah pekerja seks komersial, istilah lain yang juga
mengacu kepada pelayanan seks komersial adalah pelacur, prostitusi,
wanita tuna susila (WTS).
Faktor
yang
menyebabkan
pelacuran (termasuk didalamnya)
menjadi meningkat antara lain: 16
1.
Materialisme. Materialisme adalah seseorang yang memiliki tolak
ukur keberhasilan diperoleh dari materi. Maka, karena tolak ukurnya
itu, ia mau bekerja sebagai PSK. Ia bekerja sebagai PSK agar dapat
menjadi kaya dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Adanya rasa
kebanggan yang ditunjukkan pada orang lain, bekerja sebagai PSK.
Bekerja sebagai PSK dapat memenuhi kebutuhan hidup dan berhasil
dalam mencukupi kebutuhan hidup.
15
Diakses pada tanggal 09-02-2014 di http://subadra.wordpress.com
Tjahjono Koentjoro, Regulasi Kesehatan di Indonesia, Editor Renati Winong Rosari,
(Yogyakarta: Andi, 2007), h. 134-136.
16
27
2.
Orang setempat yang menjadi pelacur yang sukses. Seseorang yang
memiliki
aspirasi
yang
tinggi
terhadap
materi. Ia akan
mewujudkan aspirasinya demi materi yang didapatnya. Salah
satunya yakni bekerja. Pekerjaan yang paling mudah, yaitu sebagai
model. Seorang PSK, ia akan memenuhi materi dengan menjadi
model. Salah satu pekerjaan menjadi model dilakukan karena,
adanya perasaan bangga yang dapat ditunjukkan pada orang lain.
Menjadi model selain wajah yang cantik dan tubuh yang tinggi, akan
membuat orang lain tertarik, sehingga banyak yang menginginkan
dia untuk dikontrak jadi model. Pekerjaan menjadi model dapat
menjadi kaya dan terpenuhi kebutuhan hidup.
3.
Sikap
permisif
dari
lingkungan.
Lingkungan
sekitar
yang
terdapat banyak PSK, menyebabkan seseorang mengikuti cara
bekerja dengan menjadi PSK. PSK yang tinggalnya bersama dengan
warga, maka warga secara tidak langsung mengizinkan pekerjaan
PSK dan PSK dapat bersosialisasi dengan warga sekitar.
4.
Dukungan orang tua. Setiap orang tua yang memiliki anak,
mereka pasti menginkan anaknya berhasil. Anak mereka berhasil
agar, dapat mengumpulkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup
keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat orang tua yang
memiliki ekonomi yang rendah dalam keluarga. Satu sisi orang tua
mempunyai aspirasi untuk mengumpulkan materi yang banyak,
namun sisi lain orang tua tidak mempunyai kemampuan untuk
28
mewujudkan. Inspirasi dari orang tua tersebut agar dapat terwujud,
maka terpaksa anak mereka di beri izin untuk bekerja. Salah satu
alternatif untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga
yakni, menjadi PSK.
5.
Faktor ekonomi. Seseorang bekerja seperti menjadi PSK adalah
untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang yang memiliki
ekonomi yang rendah, sementara biaya kebutuhan banyak dan
tuntutan kebutuhan hidup semakin meningkat. Untuk mengantisipasi
faktor ekonomi yang rendah dan untuk meningkatkan
yang
tinggi,
sehingga
kebutuhan
dapat
ekonomi
terpenuhi maka
alternatifnya bekerja. Kebanyakan seseorang bekerja sebagai PSK
dikarenakan faktor ekonomi, agar dapat bertahan hidup.
Belakangan ini ramai polemik tentang istilah pelacur menjadi PSK.
Dalam setiap forum, kelompok liberal dan para pezinah kerap
menggunakan istilah PSK dengan dalih berempati dengan wanita yang
mencari nafkah untuk diri dan keluarganya. Sementara, kaum religius,
menolak istilah PSK untuk mengganti dari kata pelacur. Manusia adalah
makhluk sosial, yakni makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat
dan saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari
manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan diantaranya tempat
tinggal. Tuntutan menuntut ilmu atau bekerja mencari nafkah, sering
menjadi alasan untuk bisa hidup layak atau dapat berfungsi sosial. Untuk
mencapai semua itu diperlukan semangat dan keterampilan, akan tetapi
29
realita yang terjadi belum tentu sesuai dengan apa yang direncanakan.
Oleh karena itu, ketidaksiapan mental sering terjadi dalam menyikapi
sebuah kehidupan yang berakibat timbulnya rasa tidak percaya diri dan
banyak penyimpangan-penyimpangan dalam hidup. Pada saat itu banyak
perempuan menjadi objek eksploitasi seperti tercermin dalam wadah
lembaga pernikahan, tradisi kawin paksa dipoligami tanpa batas dan tanpa
syarat, ditukar, disetubuhi (budak) untuk dijual anaknya, bahkan model
prostitusi atas nama kawin kontrak untuk waktu tertentu dengan jumlah
mahar yang telah disepakati dan berbagai bentuk kekerasan terhadap
wanita. Tentunya hal itu merupakan realita lain dari perempuan yang
termarginalkan.17
Selain pelacur, kini muncul istilah baru yakni Pekerja Seks
Komersial (PSK) sebagaimana kerap dipakai oleh para pakar. Istilah PSK
ditolak oleh pemerintah, terutama berkenaan dengan statistik tenaga kerja.
Dengan menggunakan PSK, berarti sama dengan memasukkan sektor
pelacuran kedalam ruang lingkup lapangan pekerjaan yang sah, sehingga
mereka harus didata dan dimasukkan kedalam statistik tenaga kerja.
Selain pelacur dan PSK, kemudian berkembang istilah WTS (wanita
tuna susila) karena menganggap bahwa perempuan yang melacurkan diri
tidak menuruti aturan susila yang berlaku di masyarakat. Secara legal,
pemerintah Indonesia mengeluarkan surat Keputusan Menteri Sosial No.
17
Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Cici
Farkha Assegaf, Cet. 2. (Yogyakarta; LSSPA, 2003), h. 33-34
30
23/HUK/96 yang menyebut pelacur dengan istilah WTS. Namun menurut
upaya pemerintah saat itu sebenarnya tidak lain untuk melebih haluskan
istilah pelacur.
Menarik, Ketua Indonesia Tanpa JIL (ITJ) Akmal Sjafril sampai
menyebut penghalusan kata pelacur menjadi PSK sebagai bentuk
‘Konspirasi” . Ia mempertanyakan, siapa sebenarnya yang pertama kali
menggunakan istilah PSK , namun yang jelas, nampaknya semua media
sudah bersepakat (atau berkonspirasi ) untuk menggunakannya secara
konsisten. Kata PSK adalah sebuah istilah yang sangat kontradiktif. Bukan
merupakan penghalusan, melainkan pengaburan makna yang sebenarnya.
Secara lebih tegas, penolakan istilah WTS atau PSK dan memilih
untuk menggunakan pelacur. Hal ini disebabkan karena:
a.
Arti pelacur baik secara denotatif maupun konotatif lebih lengkap
dan lebih spesifik
b.
Istilah pekerja seks berlaku terlalu luas, tidak spesifik dan bermakna
ganda
c.
Istilah pekerja seks dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa
melacur merupakan pekerjaan.
Berdasarkan semua definisi diatas bisa disimpulkan bahwa seorang
pelacur adalah seorang yang berjenis kelamin wanita/perempuan yang
digunakan sebagai alat untuk memberi kepuasan seks kepada kaum laki-
31
laki. Perempuan berperan sebagai budak dan dibayar oleh laki-laki atas
jasa seks mereka.
Sejak kapan istilah WTS dipakai? Konon, istilah itu dimunculkan
pada era Orde Baru. Jaman itu banyak pula istilah di tengah masyarakat
yang diperhalus. Misalnya ditangkap polisi karena mengritik pemerintah
diistilahkan dengan diamankan. Kenaikan harga bahan bakar minyak
diistilahkan dengan penyesuaian harga. Penjara sebagai tempat para
penjahat
menjalani
hukuman
diistilahkan
dengan
Lembaga
Pemasyarakatan. Kini istilah WTS lebih diperhalus lagi dengan Pekerja
Seks Komersial (PSK).
Ketika pers semakin bebas, banyak ide dan gagasan dalam memberi
istilah baru, termasuk menghaluskan bahasa (Eufimisme). Sangat aneh dan
ironis, jika pelacur dianggap bagian dari pekerjaan. Bahkan disetarakan
dengan buruh, petani, nelayan, pedagang. Atau mungkin meningkat pula
menjadi profesi semacam dengan dokter, notaris, dosen, dan guru.
Peraturan Daerah seperti di Kabupaten Bantul dan Kota Sambas
dalam menyebut pelaku perbuatan seks guna memperoleh uang adalah
tetap pelacur. Maka, apapun bentuk jasa layanan seks komersial, entah itu
di pinggir jalan, rel kereta api, gubuk reot, beralas tikar, lokalisasi,
layanan internet, online, hotel-hotel berbintang, tetap saja tak bisa
menaikkan derajat kaum pezinah atau pelacur. Baik laki-laki atau
perempuan yang menjajakan tubuhnya dengan yang bukan muhrimnya,
mereka adalah pelacur.
32
Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual jasanya untuk
melakukan hubungan seksual untuk uang. Di Indonesia pelacur (pekerja
seks komersial) sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal
atau sundel. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat
buruk, hina dan menjadi musuh masyarakat, mereka kerap digunduli bila
tertangkap aparat penegak ketertiban, mereka juga digusur karena
dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke
pengadilan karena melanggar hukum. Pekerjaan melacur atau nyundal
sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau ini terbukti dengan
banyaknya catatan tercecer seputar mereka dari masa ke masa. Sundal
selain meresahkan juga mematikan, karena merekalah yang ditengarai
menyebarkan penyakit AIDS akibat perilaku seks bebas tanpa pengaman
bernama kondom.
Kata pekerja sudah bisa dipastikan ada hubungannya dengan
lapangan pekerjaan serta orang atau badan hukum yang mempekerjakan
dengan standar upah yang dibayarkan. Kemudian, lapangan pekerjaan
yang diperbolehkan harus memenuhi syarat-syarat kerja secara normatif
yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk sistem
pengupahan dan keselamatan kesehatan kerja. Untuk selanjutnya, jenis
pekerjaan tidak boleh bertentangan dengan moralitas bangsa atau agama
yang diakui oleh pemerintah. “Seks” tidak termasuk kelompok suatu jenis
jabatan maupun pekerjaan. Jadi, tidak tepat kalau istilah pekerja seks
komersial itu ditujukan bagi para pekerja seks komersial atau pelacur.
33
Istilah pekerja seks sepertinya merupakan sebuah pemolesan bahasa yang
dapat berakibat kepada pembenaran terhadap perbuatan amoral tersebut.
Secara struktural, kinerja, germo, mucikari, calo, pekerja keamanan,
hingga pekerja seks itu sendiri mempunyai batas-batas kerja yang jelas dan
profesional. Jika melihat latar belakang kultural dan tempat transaksi
ekonomi indonesia yang beragam maka transakasi seksualitas tak hanya
ada lima kategori di atas. Banyak juga pekerja seks yang bekerja di mall
(sebagai pegawai mall dan merangkap pekerja seks untuk mencari uang
tambahan). Pekerja seks sekaligus mahasiswi, akrab disebut ayam kampus,
pekeja seks yang merangkap sebagai para pekerja atau pelayan di tempattempat hiburan malam yang ada didaerah perkotaan dan di kantor-kantor
sebagai sekertaris, yang harga tubuh mereka cukup tinggi dan transaksi
terkadang melalui kartu kredit. Dari hal di atas dapat kita lihat bahwa
pekerja seks sebagai bagian dari prasyarat kinerja dan transaksi dagang
yang tidak selalu lepas dari ramainya pusat-pusat ekonomi yang strategis.
Sistem pekerja seks cenderung mempunyai hubungan yang bersifat
temporer insidental. Strategi tersebut tampak pada mekanisme kerja
mereka mengenai istilah short time dan long time booking yang semuanya
hanya terjadi dalam waktu tertentu (setengah jam, satu jam, satu malam).
PSK adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual
dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah
memakai jasa mereka tersebut. Banyak perempuam PSK yang berperan
sebagai pelacur dalam dunia pertama datang dari dunia kedua, ketiga dan
34
keempat. Di Eropa dan di tempat lain banyak dari mereka yang
diiperdagangkan dari negeri lain untuk melayani permintaan jumlah
pelanggan yang meningkat. Perbudakan manusia tidak baru, Organisasi
Internasional pekerja (ILO) menaksir 12,3 juta orang diperbudak dalam
kerja paksa dan 2,4 juta dari mereka adalah korban industri perdagangan
dan penghasilan pertahunnya ditaksir sejumlah $10 milyar.
Lebih lanjut dalam kalangan PSK juga mempunyai tingkatantingkatan operasional diantaranya :
a. Segmen kelas rendah
Dimana PSK tidak terorganisir, tarif pelayanan seks terendah yang
ditawarkan, dan biaya beroperasi dikawasan kumuh seperti halnya
pasar, kuburan, taman-taman kota dan tempat lain yang sulit
dijangkau, bahkan kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan
dengan para PSK tersebut.
b. Segmen kelas menengah
Dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa menetapkan
tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar untuk di
booking semalaman.
c. Segmen kelas atas
Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang
relatif tingggi yang menggunakan night club sebagai ajang pertama
untuk mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus
hanya untuk menerima pelanggan tersebut.
35
d. Segmen kelas tertinggi
Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita
model. Super germo yang mengorganisasikan perdagangan wanita
kelas atas ini.
3. Penyebab Pekerja Seks dari Perspektif Politik, Pendidikan, Sosial,
dan Ekonomi
a. Penyebab adanya pekerja seks perspektif politik
Pekerja seks merupakan sejarah panjang keberadaan perempuan
dimana pilihan kehidupan seksual mereka hanya mempunyai beberapa
opsi secara garis besar yakni menikah dan membujang atau menjadi
pekerja seks. Pekerja seks juga sering dan bahkan selalu menjadi
bagian dari kondisi dan prasyarat tingkat dua terhadap lahirnya kota
dan industrialisasi. Baik itu dibidang pertambangan, jasa hingga
pariwisata. Pada masa kini, beberapa daerah di dunia maupun di
Indonesia mempunyai keragaman dalam menyikapi mencuatnya
keberadaan kegiatan pekerja seks tersebut. Hal ini dapat dilihat dari
variasi latar belakang kebudayaan mereka. Di samping itu, pekerja
seks seakan menjadi komunitas tertentu yang seringkali dimarginalkan
oleh masyarakat, begitu juga hak-haknya. Selain itu banyak yang
memperlakukan pekerja seks dengan tidak selayaknya karena profesi
mereka yang dianggap juga tidak layak, bahkan ketika lokalisasi
tempat mereka bekerja di razia seakan-akan posisi mereka selalu salah.
b. Penyebab adanya pekerja seks dari perspektif pendidikan
36
Selain itu latar belakang pendidikan merupakan ajang pemicu
lainnya. Mereka tidak mendapatkan ruang kesempatan untuk
memasuki ladang pekerjaan yang membutuhkan latar belakang
pendidkan setingkat sarjana. Selain itu juga kemampuan memadai
dalam memasuki berbagai sektor pekerjaan yang dianggap lebih
terhormat dan bergengsi oleh masyarakat. Rendahnya pendidikan
membuat kaum pekerja seks tak mempunyai keleluasaan secara
ekonomi dalam hal memilih pekerjaan.
Dalam hal ini rendahnya latar belakang pendidikan pekerja seks
juga sering menimbulkan lemahnya daya tawar mereka, timbulnya
kepasifan dan kepribadian yang naif dalam melakukan sebuah interaksi.
Selain itu mereka juga membuka lebar ruang-ruang pemaksaan serta
kekerasan untuk masuk menerjang mereka, baik dari pihak mucikari,
pelanggan, hingga pemerintah daerah sendiri.
c. Penyebab adanya pekerja seks perspektif sosial
Penyebab lahirnya pekerja seks yang diakibatkan oleh kesulitan
ekonomi seperti yang dijelaskan di atas akan menjadi sebuah bahan dari
perdebatan hangat jika dilihat dari perspektif kultural. Dari perspektif
sosial kultural akan terlihat berbagai nuansa yang lolos dari sudut
pandang dan hitungan ekonomi. Pekerja seks lahir dari berbagai latar
belakang sosial kultural yang menstimulasinya seperti permisfitas
kultural, tekanan keluarga, aspirasi materil oleh individu hingga
lahirnya pemujaan simbol akibat hasrat konsumsi yang tinggi, yaitu
37
merupakan fenomena pergeseran masyarakat dari yang sekedar
mengkonsumsi barang berdasarkan kebutuhan dasar dan mendesak
kepada kebutuhan akan pemenuhan citra dan nilai simbolitas yang
dapat meningkatkan gengsi sosial ditengah pergaulan dengan sekitar.
d. Penyebab adanya pekerja seks dari perspektif ekonomi
Jika ditilik dari prasyarat kerja, pemaknaan pelacur memenuhi
unsur yang nyaris serupa dan memang sama terhadap berbagai
prasyarat
yang dimasukkan
sebagai
unsur
kerja.
Mulai
dari
profesionalitas, skill, disiplin dan pengalaman yang diiperlukan. Selain
itu, ada terdapat pula unsur yang diperdagangkan dan ditransaksikan.
Permasalahan kemudian adalah barang apa yang ditransaksikan dengan
objek lawan interaksi/hubungan mereka. Jika seorang guru menjual
otaknya, jika seorang kuli menjual tenaga dan pundaknya, maka
seorang pekerja seks menjual kelaminnya. Kelamin yang dianggap
privat inilah yang kemudian menjadi permasalahan ketika berpindah
atau ditransaksikan ke area publik.
Pada fenomena pekerja seks, terdapat beberapa unsur transaksi
yang merupakan unsur dari mekanisme kerja, dimana sang subjek
menggunakan tubuh sebagai komoditas untuk dijual dalam satuan harga
yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak tanpa
ada yang merasa dirugikan dan kedua belah pihak merasa puas. Uang
atau barang tertentu menjadi elemen utama perantara kedua subjek yang
tengah melakukan kesepakatan. Karena mudah, menjadi elemen yang
38
dapt digerakkan kembali, maka pekerjaan menjual tubuh juga
merupakan bagian dari mata pencaharian, dimana mereka menumpukan
sandaran pada kerja tersebut. Jika lokasi mata pencaharian mereka
dirusak seperti pembongkaran atau penggusuran lokalisasi, maka
hilanglah mata pencaharian mereka sebagai andalan dan sandaran. Hal
ini tentunya tak berbeda dengan mata pencaharian lainnya, seperti
petani, nelayan, dan guru.
Jenis pekerjaan ini juga memiliki disversifikasi yang baik dalam
struktur hingga operasional kerjanya. Dalam melihat fenomena di
Indonesia,
jenis pekerjaan seks dibagi kedalam dua kategori besar
berdasarkan kriteria struktur dan sistem operasional, diantaranya :

Pekerja seks jalanan
Pekerja seks ini sering kita temui di berbagai jalanan besar di Indonesia.
Sang pekerja lebih bersifat independen. Ketika terjadi interaksi tak ada
perantara ketiga seperti germo maupun penjaga keamanan. Harga tubuh
yang ditawarkan pun lebih miring. Hal ini karena selain tak ada tips
kepada pihak ketiga secara tetap. Kemolekan serta kecantikan mereka
lebih dibawah serta seusia mereka terkadang lebih tua dibanding
mereka yang berada di dalam lokalisasi.

Pekerja seks bar dan kafe
Para pegawai perempuan merupakan pelaku utama sebagai pekerja seks
yang didukung oleh pegawai lainnya (laki-laki misalnya). Berperan
sebagai mediator bagi pengunjung yang ingin membooking mereka.
39
Transaksi bisa dilakukan di tempat kerja tersebut yang akan berlanjut
dengan hubungan seks di tempat lain, di hotel misalnya.
Pekerja seks di lokalisasi/rumah pelacuran (brothel). Sistem kerja
ini merupakan area yang paling mudah diamati karena berbagai hal. Ia
merupakan pekerjaan yang diakui oleh negara/pemerintah setempat
karena dikenakan pajak atau retribusi daerah. Pekerja seks legal ini
berada dibawah pengawasan dan aturan dinas sosial. Secara tempat,
kawasan ini selalu dipisahkan dengan bentuk pembatasan yang jelas
seperti tembok, pagar kawat, bahkan dipisahkan dari perkampungan
masyarakat. Sistem kerja mereka pun sangat tertata dimana secara rutin
tim kesehatan akan datang seminggu sekali, misalnya ke area lokalisasi
untuk mengecek kesehatan para pekerja. Bentuk program kerja yang
dijalankan oleh dinas sosial dan kesehatan dalam bentuk pemberian
kondom cuma-cuma, pembuatan jadwal olahraga pagi dan sejenisnya.
1. Akibat-Akibat Pelacuran
Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pelacuran yaitu :
a. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin atau kulit.
b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda
oleh pelacur terkadang melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga,
sehingga keluarga menjadi berantakan.
c. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika.
40
d. Merusak seni-seni moral, susila, hukum dan agama. Terutama sekali
menggoyahkan norma perkawinan sehingga menyimpang dari adat
kebiasaan, norma hukum dan agama.
e. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Pada umumnya
wanita-wanita pelacur itu cuma menerima upah sebagian kecil saja dari
pendapatan yang harus diterimanya karena sebagian besar harus
diberikan kepada germo. Dengan kata lain ada sekelompok manusia
benalu yang memeras darah dan keringat para pelacu r ini.
4. Klasifikasi Pekerja Seks Komersial
Berdasarkan
modus
operasinya,
pekerja
seks
komersial
di
kelompokkan menjadi dua jenis, yaitu.
a. Terorganisasi
Yaitu mereka yang terorganisasi dengan adanya pimpinan, pengelola
atau mucikari, dan para pekerjanya mengikuti aturan yang mereka
tetapkan. Dalam kelompok ini adalah mereka yang bekerja di
lokalisasi, panti pijat, salon kecantikan.
b. Tidak Terorganisasi
Yaitu mereka yang beroperasi secara tidak tetap, serta tidak
terorganisasi secara jelas. Misalnya pekerja seks di jalanan, kelab
malam, diskotik.
41
5. Faktor yang Memungkinkan Penyebab Terjerumusnya Wanita
Menjadi Pekerja Seks Komersial
Terjerumus adalah jatuh tersungkur, terjebak, jatuh ke dalam
kesengsaraan, tersesat. Banyaknya faktor yang melatar belakangi
terjerumusnya pekerja seks komersial antara lain adalah :
a. Faktor Ekonomi
Ekonomi adalah pengetahuan dan penelitian azas penghasilan,
produksi, distribusi, pemasukan dan pemakaian barang serta kekayaan,
penghasilan, menjalankan usaha menurut ajaran ekonomi . Salah satu
penyebab faktor ekonomi adalah:
1) Sulit Mencari Pekerjaan
Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari yang
merupakan sumber penghasilan. Ketiadaan kemampuan dasar
untuk masuk dalam pasar kerja yang memerlukan persyaratan,
menjadikan wanita tidak dapat memasukinya. Atas berbagai alasan
dan sebab akhirnya pilihan pekerjaan inilah yang dapat dimasuki
dan menjanjikan penghasilan yang besar tanpa syarat yang susah .
Berdasarkan survei yang dilakukan Yayasan Kesejahteraan Anak
Indonesia (YKAI) tahun 2003-2004 menjadi pekerja seks
komersial karena iming-iming uang kerap menjadi pemikat yang
akhirnya justru menjerumuskan mereka ke lembah kelam.
Alasan seorang wanita terjerumus menjadi pekerja seks adalah
karena desakan ekonomi, dimana untuk memenuhi kebutuhan
42
sehari-hari namun sulitnya mencari pekerjaan sehingga menjadi
pekerja seks merupakan pekerjaan yang termudah.
Penyebab lain diantaranya tidak memiliki modal untuk kegiatan
ekonomi, tidak memiliki keterampilan maupun pendidikan untuk
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga menjadi pekerja
seks merupakan pilihan.
Faktor pendorong lain untuk bekerja sebagai PSK antara lain
terkena PHK sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup
menjadi
PSK
merupakan
pekerjaan
yang
paling
mudah
mendapatkan uang.
2) Gaya Hidup
Adalah cara seseorang dalam menjalani dan melakukan dengan
berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.
Pergeseran norma selalu terjadi dimana saja apalagi dalam tatanan
masyarakat yang dinamis. Norma kehidupan, norma sosial, bahkan
norma hukum seringkali diabaikan demi mencapai sesuatu tujuan.
Kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk
menghindari kesulitan hidup, selain itu untuk menambah
kesenangan melalui jalan pintas. Dikutip dari TV7.com seorang
pengarang best seller “Jakarta Undercover” Moammar MK
mengungkapkan bahwa pekerja seks komersial sebagian rela
menjajakan tubuhnya demi memenuhi kebutuhan lifestyle.
43
Menjadi pekerja seks dapat terjadi karena dorongan hebat untuk
memiliki sesuatu.
Jalan cepat yang selintas terlihat menjanjikan untuk memenuhi
sesuatu yang ingin dimiliki.
Gaya hidup yang cenderung mewah juga dengan mudah ditemui
pada diri pekerja seks. Ada kebanggaan tersendiri ketika menjadi
orang kaya, padahal uang tersebut diketahui diperoleh dari mencari
nafkah sebagai PSK.
Gaya hidup menyebabkan makin menyusutnya rasa malu dan
makin jauhnya agama dari pribadi-pribadi yang terlibat dalam
aktifitas prostitusi maupun masyarakat. Pergeseran sudut pandang
tentang nilai-nilai budaya yang seharusnya dianut telah membuat
gaya hidup mewah dipandang sebagai gaya hidup yang harus di
miliki.
3) Keluarga yang tidak mampu
Keluarga adalah unit sosial paling kecil dalam masyarakat yang
peranannya besar sekali terhadap perkembangan sosial, terlebih
pada awal-awal perkembanganny yang menjadi landasan bagi
perkembangan kepribadian selanjutnya.
Masalah yang sering terjadi dalam keluarga adalah masalah
ekonomi. Dimana ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan
didalam keluarga, sehingga kondisi ini memaksa para orang tua
dari kelurga miskin memperkerjakan anaknya sebagai pekerja seks.
44
Pada dasarnya tidak ada orang tua yang mau membebani anaknya
untuk bekerja namun karena ketidakmampuan dan karena faktor
kemiskinan, sehingga tidak ada pilihan lain mempekerjakan anak
menjadi pekerja seks, untuk pemenuhan tuntutan kebutuhan seharihari yang tidak dapat ditoleransi.
Pelacuran erat hubungannya dengan masalah sosial. Pasalnya
kemiskinan sering memaksa orang bisa berbuat apa saja demi
memenuhi kebutuhan hidup termasuk melacurkan diri ke lingkaran
prostitusi. Hal ini biasanya dialami oleh perempuanperempuan
kalangan menengah kebawah.
b. Faktor Kekerasan
Kekerasan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berakibat
atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau
penderitaan terhadap seseorang termasuk ancaman dan tindakan
tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena, kebebasan baik
yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan
pribadi. Dimana salah satu faktor kekerasan adalah:
1) Perkosaan
adalah suatu tindakan kriminal dimana si korban dipaksa untuk
melakukan aktifitas seksual khususnya penetrasi alat kelamin
diluar kemauannya sendiri.
Perkosaan adalah adanya prilaku kekerasan yang berkaitan dengan
hubungan seksual yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.
45
Banyaknya kasus kekerasan terjadi terutama kekerasan seksual,
justru dilakukan orang-orang terdekat. Padahal mereka semestinya
memberikan perlindungan dan kasih sayang serta perhatian yang
lebih dari pada orang lain seperti tetangga maupun teman.
Seorang wanita korban kesewenangan kaum lelaki menjadi
terjerumus sebagai pekerja seks komersial. Dimana seorang wanita
yang pernah diperkosa oleh bapak kandung, paman atau guru
sering terjerumus menjadi pekerja seks.
Korban pemerkosaan menghadapi situasi sulit seperti tidak lagi
merasa berharga di mata masyarakat, keluarga, suami, calon suami
dapat terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya tempat pelacuran
dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas
dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.
Biasanya seorang anak korban kekerasan menjadi anak yang
perlahan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Tetapi di sisi lain
juga menimbulkan kegairahan yang berlebihan. Misalnya anak
yang pernah diperkosa banyak yang menjadi pekerja seks
komersial.
2) Dipaksa / disuruh suami
Dipaksa
adalah
mengharuskan
perbuatan
/mengerjakan
walaupun tidak mau.
seperti
tekanan,
sesuatu
yang
desakan
yang
mengharuskan
46
Istri adalah karunia Tuhan yang diperuntukkan bagi suaminya.
Dalam kondisi yang wajar atau kondisi yang normal pada
umumnya tidak ada seorang suamipun yang tega menjajakan
istrinya untuk dikencani lelaki lain.
Namun kehidupan manusia di dunia ini sangat beragam lagi
berbeda-beda jalan hidupnya, sehingga ditemui pula kondisi
ketidak wajaran atau situasi yang berlangsung secara tidak normal
salah satunya adalah suami yang tega menyuruh istrinya menjadi
pelacur. Istri melacur karena disuruh suaminya, apapun juga situasi
dan kondisi yang menyebabkan tindakan suami tersebut tidaklah
dibenarkan, baik oleh moral ataupun oleh agama. Namun istri
terpaks melakukannya karena dituntut harus memenuhi kebutuhan
hidup keluarga, mengingat suaminya adalah pengangguran.
c. Faktor Lingkungan
Lingkungan merupakan semua yang ada di lingkungan dan terlibat
dalam interaksi individu pada waktu melaksanakan aktifitasnya.
Lingkungan tersebut meliputi lingkungan fisik, lingkungan psikososial,
lingkungan biologis dan lingkungan budaya. Lingkungan psikososial
meliputi keluarga, kelompok, komuniti dan masyarakat.
Lingkungan dengan berbagai ciri khusunya memegang peranan besar
terhadap munculnya corak dan gambaran kepribadian pada anak.
Apalagi kalau tidak didukung oleh kemantapan dari kepribadian dasar
yang terbentuk dalam keluarga, sehingga penyimpangan prilaku yang
47
tidak baik dapat terhindari. Dimana salah satu faktor lingkungan
adalah :
1) Seks bebas
Pada dasarnya kebebasan berhubungan seks antara laki-laki dan
wanita sudah ada sejak dahulu, bahkan lingkungan tempat tinggal
tidak ada aturan yang melarang siapapun untuk berhubungan
dengan pasangan yang diinginkannya.
Lingkungan
pengembangan
pergaulan
diri
adalah
untuk
sesuatu
hidup
kebutuhan
bermasyarakat,
dalam
sehingga
diharapkan terpengaruh oleh hal-hal yang bai dalam pergaulan
sehari-hari.
Mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang
semakin bebas tidak bisa lagi membedakan antara yang seharusnya
boleh dikerjakan dengan yang dilarang.
Di beberapa kalangan remaja ada yang beranggapan kebebasan
hubungan badan antara laki-laki dan perempuan merupakan
sesuatu yang wajar.
Coba simak cerita yang dikutip Gatra.com berikut. Seorang remaja
putri kehilangan kegadisannya saat masih berusia 13 tahun. Karena
kecewa ditinggal pacarnya, ia sekalian menceburkan diri ke
lembah hitam.
Beberapa wanita menjadi PSK tidak semata karena tuntutan
ekonomi tetapi juga akibat kekecewaan oleh laki-laki. Dimana
48
kesuciannya telah terenggut dan akhirnya merasa kepalang
tanggung sudah tidak suci lagi dan akhirnya memutuskan untuk
menjadi PSK.
2) Turunan
Turunan adalah generasi penerus atau sesuatu yang turun-temurun.
Tidak dapat disangkal bahwa keluarga merupakan tempat pertama
bagi anak untuk belajar berinteraksi sosial. Melalui keluarga anak
belajar berespons terhadap masyarakat dan beradaptasi ditengah
kehidupan yang lebih besar kelak.
Lingkungan keluarga seringkali disebut sebagai lingkungan
pendidikan informal yang mempengaruhi perkembangan orang
yang ada didalamnya. Adakalanya melalui tindakan-tindakan,
perintah-perintah
yang
diberikan
secara
langsung
untuk
menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan. Orang tua atau
saudara bersikap atau bertindak sebagai patokan, contoh, model
agar ditiru. Berdasarkan hal-hal diatas orang tua jelas berperan
besar dalam perkembangan anak, jadi gambaran kepribadian dan
prilaku banyak ditentukan oleh keadaan yang ada dan terjadi
sebelumnya.
Seorang anak yang setiap saat melihat ibunya melakukan pekerjaan
itu, sehingga dengan tidak merasa bersalah itupula akhirnya ia
mengikuti jejak ibunya. Ibu merupakan contoh bagi anak.
49
3) Broken Home
Keluarga adalah sumber kepribadian seseorang, didalam keluarga
dapat ditemukan berbagai elemen dasar yang membentuk
kepribadian seseorang.
Lingkungan keluarga dan orang tua sangat berperan besar dalam
perkembangan kepribadian anak. Orang tua menjadi faktor penting
dalam menanamkan dasar kepribadian yang ikut menentukan corak
dan
gambaran
kepribadian
seseorang.
Lingkungan
rumah
khususnya orang tua menjadi sangat penting sebagai tempat
tumbuh dan kembang lebih lanjut.
Perilaku negatif dengan berbagai coraknya adalah akibat dari
suasana dan perlakuan negatif yang di alami dalam keluarga.
Hubungan antara pribadi dalam keluarga yang meliputi hubungan
antar orang tua, saudara menjadi faktor yang penting munculnya
prilaku yang tidak baik. Dari paparan beberapa fakta kasus anak
yang menjadi korban perceraian orang tuanya, menjadi anak-anak
broken home yang cenderung berprilaku negatif seperti menjadi
pecandu narkoba atau terjerumus seks bebas dan menjadi PSK.
Anak yang berasal dari keluarga broken home lebih memilih
meninggalkan keluarga dan hidup sendiri sehingga untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, sering mengambil keputusan
untuk berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial, dan banyak juga
dari mereka yang nekat menjadi pekerja seks karena frustasi
50
setelah harapannya untuk mendapatkan kasih sayang dikeluarganya
tidak terpenuhi.
BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A.
Sejarah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tangerang Selatan
Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota di Provinsi Banten,
Indonesia. Kota ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia,
Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008. Wilayah ini merupakan pemekaran dari
Kabupaten Tangerang. Rencana ini berawal dari keinginan warga di wilayah
selatan untuk mensejahterakan masyarakat.
Pada masa penjajahan Belanda, wilayah ini masuk ke dalam Karesidenan
Batavia dan mempertahankan karakteristik tiga etnis, yaitu Suku Sunda, Suku
Betawi, dan Suku Tionghoa.
Wacana pembentukan kota otonom Tangerang Selatan (dahulu Cipasera)
muncul sejak 1999. Namun belum adanya kata sepakat antara DPRD dan
Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang jumlah kecamatan yang akan tergabung
dalam kota otonom ini, menghambat proses pembentukannya.
Sebagian besar warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ciputat,
Pamulang, Serpong, Cisauk, dan Pondok Aren menginginkan lepas dari
Kabupaten Tangerang. Untuk mewujudkan keinginan itu, pada 19 November
2000, dibentuk Komite Persiapan Pembentukan Daerah Otonom (KPPDO) Kota
Cipasera. Para aktivis KPPDO, pada 2002, pun melakukan kajian awal untuk
mendata kelayakan wilayah Cipasera menjadi sebuah kota otonom setingkat
kotamadya. Wilayah Cipasera yang memiliki luas 239.850 km persegi, kini telah
51
52
menjadi daerah perkotaan yang ramai. Pada tahun 2000, jumlah penduduk yang
tinggal di lima kecamatan itu hampir mencapai 942.194 ( Pagedangan diikutkan )
atau setara dengan 34,5 persen penduduk Kabupaten Tangerang. Sayangnya,
wilayah yang telah berkembang menjadi kota itu tidak dibarengi dengan penataan
kota yang baik.
Pertimbangan lainnya adalah aspek pelayanan masyarakat. Saat ini,
dengan letak pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa — sekitar 50
km dari Tangerang Selatan — sangat tidak efektif. Dengan luas daerah dan
jumlah penduduk yang tinggi, Tangerang Selatan membutuhkan konsentrasi
pengelolaan yang lebih tinggi dibanding kecamatan di luar Tangerang Selatan.
Dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) enam kecamatan itu sangat besar, yaitu 309
Miliar pertahunnya atau 60% dari PAD seluruh daerah Kabupaten Tangerang.
Berbagai kajian awal tentang peningkatan status wilayah Tangerang Selatan
menjadi daerah otonom telah dilakukan. KPPDO Kota Cipasera (Tangerang
Selatan) telah mengkajinya dari aspek hukum, sosial-ekonomi, sosial-budaya,
sosial-politik dan aspek pertahanan-keamanan. Potensi pendapatan daerah,
ekonomi, sumber daya alam, lapangan kerja, lapangan usaha, pusat pendidikan
dan teknologi juga telah dikaji.
Namun pembentukan Kota Tangerang Selatan, rupanya masih panjang
untuk sampai final. Ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Tangerang
menyatakan bahwa kota tersebut hanya akan terdiri atas tujuh kecamatan. Padahal
DPRD Tangerang telah sepakat dan menyetujui kota otonom itu terdiri atas
delapan kecamatan. Bupati Tangerang Ismet Iskandar tidak memasukkan Cisauk
53
dalam draf wilayah Tangerang Selatan. Padahal penetapan delapan kecamatan
yang terdiri dari Setu Ciputat, Cisauk, Ciputat Timur, Serpong, Serpong Utara,
Pondok
Aren
dan
Pamulang,
telah
ada
dasar
kajian
ilmiahnya.
Akhirnya tanggal 29 Septemper 2008 keluar Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan melalui Sidang Paripurna
DPR-RI, dengan cakupan wilayah Kec. Setu, Serpong, Serpong Utara, Pondok
Aren, Pamulang, Ciputat, dan Ciputat Timur bergabung dalam sebuah kota yang
otonom bernama Kota Tangerang Selatan. Menteri Dalam Negeri Mardiyanto
akhirnya meresmikan Kota Tangerang Selatan sekaligus melantik Penjabat
Walikota Tangsel Ir.H.M. Shaleh, MT sebagai Walikota Tangerang Selatan.
Kompleksitas permasalahan sosial yang berkembang dalam masyarakat
menuntut upaya sadar dari setiap komponen masyarakat untuk memperbaharui
dan mengelola sistem sosialnya serta menyelesaikan permasalahan sosialnya.
Pembaharuan yang dimaksud adalah upaya pengembangan nilai-nilai yang
melandasi struktur sosial suatu masyarakat yang dinami, stabil dan mengacu pada
tujuan pencapaian kesejahteraan sosial. Sementara Pengelolaan Sosial adalah
bagaimana menjadikan seluruh dinamika sosial dalam sistem masyarakat sebagai
energi positif yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan masyarakat itu
sendiri. Dan penyelesaian Masalah Sosial adalah intervensi sosial yang dilakukan
secara sadar, inovatif dan terukut terhadap suatu permasalahan sosial sebagai
langkah untuk menjadikan masalah tersebut normal kembali atau lebih baik lagi
sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
Perkembangan permasalahan sosial dalam masyarakat begitu kompleks
54
sehingga diperlukan penanganan secara sungguh-sungguh, cepat, tepat dan
berkelanjutan. Artinya untuk menyelesaikan permasalahan sosial dalam
masyarakat tersebut diperlukan adanya motivator, stabilisator dan pendamping
sosial yang hidup serta berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Para motivator,
stabilisator dan pendamping sosial tersebut perlu dibekali pengetahuan dan
pemahaman lebih terhadap permasalahan sosial yang ada dalam lingkungannya,
untuk selanjutnya berkiprah sesuai dengan kultur dan tradisi lingkungannya itu
sehingga mereka tidak terkesan eksklusif.
Atas dasar pertimbangan itulah pemerintah melalui Departemen Sosial RI
sejak tahun 1979 telah melatih masyarakat sebagai motivator, stabilisator dan
pendamping sosial dalam masyarakat yang disebut dengan nama Pekerja Sosial
Masyarakat (PSM). Para PSM ini merupakan voluntier dari masyarakat yang
berdomisili di desa-desa/kelurahan seluruh Indonesia dan sebagai pengarah dalam
operasionalnya adalah seorang Pekerja Sosial Kecamatan (PSK) yang merupakan
pegawai negeri. Sekarang PSKnya sudah dibubarkan, sementara PSM nya masih
ada di seluruh Nusantara.
Bahwa diperlukan manifestasi Semangat Sosial dalam mewujudkan
kesejahteraan sosial melalui Forum Komunikasi yang berfungsi sebagai wahana
dan sarana komunikasi, konsultasi dan koordinasi berbagai kegiatan PSM yang
dikelola secara mandiri, tumbuh dan berkarya dari, oleh dan untuk Pekerja Sosial
Masyarakat itu sendiri. Untuk itulah para PSM dengan penuh kesadaran, atas rasa
tanggung jawab, dengan semangat Kesetiakawanan Sosial Nasional, bermufakat
untuk menghimpun diri dalam suatu wadah yang diberi nama Forum Komunikasi
55
Pekerja Sosial Masyarakat disingkat FKPSM. FKPSM adalah wadah berhimpun
para PSM se-Indonesia di bawah binaan Departemen Sosial RI.
PSM Tangerang Selatan dibentuk pada tahun 2010 yg di sahkan oleh
Walikota Tangerang Selatan pada saat itu Ir. Soleh, MT sebagai Wali Kota
Tangerang Selatan, terdiri dari 30 orang pengurus dari tingkat kota dan beralamat
di Perumahan Villa Tekno Blok R3 No 6, Kelurahan Kademangan Kecamatan
Setu dengan berbekal SK (Surat Keputusan) tersebut PSM membentuk pengurus
sampai tingkat kelurahan terdiri dari 7 Kecamatan dan 54 Kelurahan.
B.
Profil Pekerja Sosial Masyarakat di Tangerang Selatan
IPSM merupakan perkumpulan profesi Relawan
Sosial dan telah
dikukuhkan melalui Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia
Nomor 01 Tahun 2012 tertanggal 19 Januari 2012 yang bertujuan meningkatkan
kualitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam pelaksanaan pembangunan
kesejahteraan sosial, mewujudkan masyarakat adil dan makmur menuju persatuan
bangsa.
Dengan struktur yang ada PSM Tangerang Selatan menjalankan program
dan berjejaring dgn pemerintah daerah dan swasta, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dengan berbekal data PMKS (Penyandang Masaalaj
Kesejahteraan Sosial) dan data PSKS (potensi sumber kesejahteraan sosial) PSM
juga bermitra dengan lembaga swasta diantaranya yaitu, Yayasan yg ada di Kota
Tangerang Selatan yaitu, Layanan kesehatan umat (LKU Bintaro), Layanan
kesehatan Cuma-Cuma (LKC Ciputat), Yayasan PARAS, masyarakat Relawan
56
Indonesia (MARI), Yayasan karya peduli Kita (Kapeta) mulai bekerja sama
menjalankan program PMTS (pencegahan HIV Aids melalui transmisi seksual)
dan pada tahun 2011 PSM mendirikan sanggar kreatif anak bangsa yang
berdomisili di Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Pisangan yang bergerak
dibidang penanggulangan anak jalanan yang berjumlah 30 anak dan juga tempat
singgah sertasarana belajar di sangggar tersebut. Dan mendapatkan donator dari
LPM UIN dan Dompet Duafa. Selama dua tahun menjalani proses kegiatan
belajar-mengajar akhirnya PSM berinisiasi membuka sekolah paket A, B, C untuk
anak jalanan dan masyrakat umum di sekitar sanggar serta membuka kelas
pengenalan, pengembagan, potensi bakat yag bertujuan untuk
meningkatkan
bakat peserta didik melalui kegiatan ekstra kulikuler yaitu, bela diri, teater, musik
dan seni lukis di tahun 2012 salah satu anak jalanan yg tinggal di sanggar
mendapatkan juara II tingkat Nasional pada perlombaan pekan anak daerah di
Batam. Sanggar kreatif anak bangsa sering dijadikan sarana diskusi pemuda Kota
Tangerang Selatan dan liputan terkait anak jalanan oleh beberapa stasiun televisi
swasta.
PSM juga mempunyai media komunikasi informasi dan edukasi (medkom)
dimana jurnalisnya beberapa anak jalanan yang mempunyai bakat menulis dan
foto
grafi
melalui
mentransformasi
masyarakat.
media
pengetahuaan
cetak
untuk
tersebut
juga
meningkatkan
berbagiinformasi
kesejahteraan
dan
sosial
Media tersebut didanai oleh iklan KUBE (Kelompok Usaha
Bersama) yang mana usaha tersebut didampingi oleh PSM ditingkat kecamatan
dan kelurahan.
57
C.
Struktur PSM Kota Tangerang Selatan
SUSUNAN PENGURUS
IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
(IPSM)
Dewan Pembina
: 1. H. Suryadi Ni’an, S.Sos;
2. Ir. Landung Mintoharjo;
3. Drs. H. Syamsul Ma’arif;
4. Drs. H. Syihabudin Hasyim;
5. Siti Amsariah, MA; dan
6. Dra. Hj. Siti Ma’arif
Ketua
: Mohammad Subhan.
Wakil Ketua I
: Alfian Mujahidin.
Wakil Ketua II
: Aan Sunarya.
Wakil Ketua III
: Ayadih Sugira.
Sekretaris
: Kholidah Tamami.
Wakil Sekretaris : Saeful Anwar.
Bendahara
: Syarifudin Kamri.
Wakil Bendahara : Ani Wahyuni.
Bidang-Bidang :
I.
Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Koordinator
: Iwan Rosihan
Anggota
: 1. Mus Mulyadi;
2. Ahmad Nadjib;
3. Azwarudin; dan
4. Nurlia.
58
II.
Bidang Pengkaderan Pendidikan dan Pelatihan.
Koordinator
: Nasrullah;
Anggota
: 1. Hasan Asyari;
2. Gozali;
3. Liyus Oktari; dan
4. Yopie Handayani.
III.
Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengungsi.
Koordinator
: Chairijal Tabrani
Anggota
: 1. Dimas S. Nugraha;
2. Ahmad Syahrullah;
3. Saiful Bahri Japel; dan
4. Dedies E.Y.
IV. Bidang Fakir Miskin dan Ekonomi Kerakyatan.
Koordinator
: Yudi Adriadi;
Anggota
: 1. Ali Hidayat;
2. Muslih;
3. Henny; dan
4. Rifky Aprilian.
V.
Bidang Penyandang Cacat Tuna Susila dan Lanjut Usia.
Koordinator
: Ahmad Alhadid;
Anggota
: 1. Buldan Subagya;
2. Dasuki;
3. Asmin Chardie; dan
4. Ali Syahbana.
VI. Bidang Perlindungan Anak.
Koordinator
: M. Rusli
Anggota
: 1. Indah Pratiwi;
2. Syukroni;
59
3. Iskandar Muda; dan
4. Hasan Basri.
VII. Bidang Napza dan Kesmas.
Koordinator
: Zakarsih Tanjung
Anggota
: 1. Nurul Badriah;
2. Citrawan Putra;
3. Arif Rahman;
4. Deni Agusta; dan
5. Langgeng Wijaya
VIII. Bidang Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Imigran
Koordinator
: Hendra Sastra Atmaja
Anggota
: 1. Ahmad Sarbini
2. Sigit Sungkono
3. Diana Syukriah; dan
4. TB. Buang.
D.
Maksud, Tujuan, Kedudukan Tugas dan Fungsi Pekerja Sosial
Masyarakat
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 01 Tahun
2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat mempunyai maksud, tujuan, kedudukan,
tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Maksud
PSM diadakan dengan maksud untuk:
a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat
untuk
berperan
dalam
kesejahteraan sosial; dan
melaksanakan
penyelenggaraan
60
b. meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani
masalah sosial.
2. Tujuan
Tujuan diadakannya PSM:
a. terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkesejahteraan sosial;
b. terwujudnya warga masyarakat yang memiliki keberfungsian sosial
yang mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
c. tertanganinya masalah sosial.
3. Kedudukan
a. Pekerja Sosial Masyarakat berkedudukan di desa/kelurahan.
b. Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (a)
mempunyai
wilayah
kerja
di
desa/kelurahan,
kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
4. Tugas
Pekerja Sosial Masyarakat mempunyai tugas:
a. menginisiasi penanganan masalah sosial;
b. mendorong,
menggerakkan,
dan
mengembangkan
kegiatan
penyelenggaraan kesejahteraaan sosial;
c. sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat penerima
manfaat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
d. sebagai
mitra
pemerintah/institusi
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial; dan
e. memantau program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
61
5. Fungsi
Fungsi PSM di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
a. perencana
dan
inisiator
program
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;
b. pelaksana dan pengorganisasi program dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;
c. pengembang
kemitraan
dan
peningkatan
kerjasama
dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
d. pengendali program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Peran
a. Pekerja sosial berperan sebagai fasilitator untuk merobah pola pikir
pekerja seks komersial
b. Pekerja sosial berperan sebagai advocator bagi pekerja seks
komersial untuk memberi pelayanan
c. Pekerja sosial berperan sebagai membantu serta memberi arahan
agar dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya.
d. Pekerja sosial berperan sebagai orang yang memberi motivasi agar
berubah pola pikir pekerja seks komersial menjadi lebih positif
thinking for future.
e. Pekerja sosial berperan sebagai pengreferel ke institusi atau ke
lembaga-lembaga yang berwenang terhadap penaggulangan wanita
penyandang masalah tuna susila.
62
E.
Pekerja Seks Komersial di Tangerang Selatan
Pelacuran merupakan gejala sosial yang berlangsung dalam sejarah umat
manusia yang panjang karena berbagai faktor yang berkaitan menyebabkan gejala
ini ada dari waktu ke waktu, faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelacuran
terletak baik pada aspek kodrati manusiawi terutama yang berhubungan
dengan Bio- psikologis, khususnya nafsu seksual manusia baik itu pria atau
wanita. Serta faktor-faktor luar yang mempengaruhi seperti faktor sosial,
ekonomi, kebudayaan dan lain-lain yang terjalin sedemikian rupa sehingga drama
pelacuran atau Prostitusi ada terus dari waktu ke waktu sepanjang sejarah
manusia. Secara tepatnya pentas pelacuran dianggap mulai ada sejak adanya
norma hukum perkawinan.
Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacuran dipandang negatif, dan
mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap
sebagai
sampah masyarakat. Ada pula pihak yang menganggap pelacuran sebagai
sesuatu yang buruk, malah jahat, namun dibutuhkan (evil necessity). Pandangan
ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pelacuran bisa menyalurkan
nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya kaum laki-laki), tanpa
penyaluran itu, dikhawatirkan para pelanggannya justru akan menyerang dan
memperkosa kaum perempuan baik-baik.
Masalah pelacuran yang ada di Kota Tangerang Selatan akan berdampak
pada rusaknya moral generasi muda. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah
Kota Tangerang antara lain mengeluarkan Perda Nomor 8 Seri E Tahun 2005
tentang Larangan Pelacuran dalam wilayah Kota Tangerang Selatan. Susunan
63
peraturan daerah ini terdiri dari enam bab dan dua belas pasal yang isinya
tentang ketentuan umum, pelarangan, penindakan dan pengendalian, ketentuan
pidana, penyidikan dan ketentuan penutup.
Pasal 1 ayat 3 Perda Nomor 8 Seri E Tahun 2005 menyebutkan
pelacuran adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan oleh pria
atau wanita, baik ditempat berupa Hotel, Restoran, Tempat Hiburan atau lokasi
pelacuran ataupun ditempat – tempat lain di daerah dengan tujuan mendapatkan
imbalan jasa.
Dalam proses pelaksanaan Perda Nomor 8 Seri E Tahun 2005 Tentang
Larangan Pelacuran, penertiban PSK dilaksanakan oleh:
- Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Tangerang Selatan;
- Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan;
- Kantor Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan;
- Komando Distrik Militer (Kodim) Kota Tangerang Selatan;
- Kepolisian Kota Tangerang Selatan;
-
Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat
selaku Koordinator Tim Yustisia.
Kota Tangerang Selatan,
64
BAB IV
TEMUAN DAN ANALISIS PERAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIL
Pekerja sosial masyarakat sebagai warga mayarakat yang memiliki jiwa
pengabdian sosial dan telah memiliki kopetensi dalam pekerjaan sosial1, tentu akan
sangat memiliki peran penting dalam memberikan berbagai arahan kepada para
pekerja seks komersil, baik arahan yang bersifat edukasional dan keterampilan
maupun arahan yang bersifat membantu dalam menyampaikan berbagai informasi
penting terkait kesehatan.
Dalam melaksanakan tugasnya, para pekerja sosial masyarakat tentu memiliki
berbagai hasil penelitian, yang menurut peneliti dapat dijadikan bahan analisis dalam
menentukan program yang tepat bagi para pekerja seks komersil di Tangerang
Selatan. Seperti data hasil penelitian yang dilakukan oleh para pekerja sosial
masyarakat Tangerang Selatan yang menunjukkan bahwa kondisi pekerja seks
komersial di Tangerang Selatan yang didominasi latar belakang pendidikan yang
hanya pada tingkat Sekolah Menegah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas
(SMA). Bab ini akan menguraikan temuan lapangan dan analisis mengenai peran
pekerja sosial masyarakat terhadap pekerja seks komersil yang terdiri atas tiga
subbagian, yaitu pertama; deskripsi informan yang merupakan penjelasan mengenai
gambaran latar belakang informan, yang terdiri dari dua orang pekerja seks komersil
1
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 01 Tahun 2012. Bab I Pasal 1
65
Tangerang Selatan, satu orang wakil ketua pekerja sosial masyarakat Tangerang
Selatan, dan satu orang pegawai pemerintah daerah Tangerang Selatan, kedua;
temuan lapangan, mengenai berbagai pemaparan fakta yang peneliti temukan
dilapangan terkait peran pekerja sosial masyarakat Tangerang Selatan baik dalam
peran fasilitatif, edukasional, representasioal, dan teknis. Pada subbagian ini akan
disajikan temuan berupa kutipan-kutipan hasil wawancara, catatan obserasi lapangan,
dan beberapa hasil studi dokumentasi, ketiga; analisis yang peneliti lakukan
mengenai hasil temuan fasilitatif, edukasional, representasioal, dan teknis yang
dilakukan pekerja sosial masyarakat Tangrang Selatan terhadap para pekerja seks
komersil.
A. Deskripsi Informan
1. Informan 1 (Pekerja Seks Komersil)
Informan 1 dalam penelitian ini, adalah seorang pekerja seks komersil yang
berinisial AM, berumur 32 tahun dan berasal dari daerah Sukabumi. Dalam
kehidupan keseharinnya sebelum menjadi pekerja seks komersil, AM adalah ibu
rumah tangga yang memiliki seorang anak laki-laki. Namun, pada umur 28 tahun
AM bercerai dengan suaminya dikarenakan suami AM tidak bisa memenuhi
nafkah yang dibutuhkan oleh AM dan anaknya. Dengan berbekal pendidikan
hingga tingkat SMA, AM mengikuti seorang tetangga di dekat rumahnya untuk
merantau ke daerah Muncul, Tangerang Selatan.
66
Menurut peneliti, yang paling utama melatarbelakangi AM menjadi pekerja
seks komersil di daerah Muncul, Tangerang Selatan, adalah latar belakang
pendidikan AM yang hanya pada tingkat SMA, sehingga sangat menyulitkan bagi
AM untuk mencari pekerjaan dengan pendapatan yang lebih besar selain menjadi
pekerja seks komersil.
Selain itu, menurut peneliti kondisi lingkungan di sekitar rumah AM yang
juga dihuni oleh banyak pekerja seks komersil, menjadi motivasi tersendiri bagi
AM untuk ikut serta menjadi pekerja seks komersil. Karena dalam pandangan
AM, para pekerja seks komersil seperti tetangganya terlihat cukup sukses dengan
pendapatan Rp.300.000,- hingga Rp.500.000,- setiap harinya.
2. Informan 2 (Pekerja Seks Komersil)
Informan 2 pada pnelitian ini juga adalah seorang pekerja seks komersil, yang
berinisial MR, berusia 28 tahun asal Brebes. Latar belakang pendidikan MR juga
hanya hingga tingkat SMA. Dalam kesehariannya sebelum menjadi pekerja seks
komersil, MR adalah anak seorang petani padi. Ayah MR memiliki beberapa
bidang sawah di kampung halamannya. Sebenarnya pendapatan keluarga MR
cukup untuk sekedar makan dan minum.
MR pertama kali mengenal pekerjaan menjadi pekerja seks komersil dari
seorang teman sekolahnya semasa SMP. Menurut peneliti, latar belakang utama
yang memutuskan MR menjadi pekerja seks komersil adalah lingkungan tamanteman sebaya MR, yang terilihat cukup sukses ketika menjadi pekerja seks
67
komersil. Hal ini peneliti rasakan ketika dalam proses wawancara, MR menolak
ketika dinyatakan bahwa faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang
melatarbelakangi MR untuk menjadi pekerja seks komersil. Namun MR tidak
menolak ketika peneliti nyatakan bahwasanya yang menjadi latar belakang MR
memilih pekerjaan sebagai pekerja seks komersil adalah ajakan teman-teman
disekitar tempat MR tinggal. Selain itu MR juga mengakui bahwasanya
ketertarikan untuk menjadi pekerja seks komersil juga dikarenakan MR melihat
perubahan gaya hidup teman-teman disekitarnya yang menjadi lebih baik ketika
menjadi pekerja seks komersil.
3. Informan 3 (Pekerja Sosial Masyarakat)
Informan 3 dalam penelitian ini adalah Aan Sunarya2 yang biasa dipanggil
Aan. Dalam kesehariannya Aan menjabat sebagai wakil ketua Pekerja Sosial
Masyarakat Tangerang Selatan. Selain menjadi pekerja sosial masyarakat di
tangerang selatan, Aan juga aktif diberbagai lembaga sosial masyarakat. Dalam
kegiatannya sebagai pekerja sosial masyarakat, Aan membagi para pekerja seks
komersial kedalam beberapa kelompok yang terdiri dari 20 orang pada masingmasing kelompok dampingan.
Selain itu Aan juga membantu memberikan hasil data penelitian yang
dilakukannya kepada beberapa dinas terkait, seperti Dinas Sosial Tangerang
2
Informan ini tidak berkeberatan dituliskan namanya secara lengkap dalam skripsi ini
68
Selatan, Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, serta Pemerintah Daerah Tangerang
Selatan.
4. Informan 4 (Aparat Pemerintah)
Informan 4 dalam penelitian ini berinisial GR. Beliau adalah pegawai
pemerintah daerah Tangerang Selatan Kecamatan Setu. Beliau adalah petugas
yang ditunjuk oleh pihak perintah daerah Tangerang Selatan Kecamatan Setu
untuk bertanggung jawab atas pendataan terhadap penduduk di wilayah
Kecamatan Setu. Selain itu GR juga bertanggung jawab untuk melakukan
berbagai komunikasi dengan berbagai kalangan masyarakat termasuk pekerja
sosial masyarakat dalam melakukan hubungan masyarakat.
B. Temuan Tentang Peran Fasilitatif, Edukasional, Representasinoal, dan
Teksnis Pekerja Sosial Masyarakat Tangerang Selatan
1. Peran Fasilitatif
Pekerja Sosial Masyarakat menjalankan peran fasilitatifnya dalam memberi
dukungan (Support), membentuk consensus (bulding consesuss), fasilitasi
kelompok (group facilitatiaon), dan mengorganisir (organizing), dilakukan
dengan cara membentuk kelompok dampingan yang terdiri dari 20 orang pada
masing-masing kelompok. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Aan
Sunarya sebagai berikut:
69
“kalau urusan organisir sama fasilitasi kelompok kita biasanya buat kolompok
dampingan, nanti kelompok dampingannya dipimpin orang dari PSM. Nah,
dikelompok ini baru kita biasanya kasih mereka arahan…”3
“…arahannya seperti kita tanya apa aja masalah mereka, atau kebutuhan
mereka apa aja. Kadang ada aja yang cerita tentang pekerjaan dia”.4
Hal serupa juga dinyatakan oleh AM, salah seorang pekerja seks komersil di
wilayah Tangerang Selatan yang menyatakan, “sebenarnya kadang saya juga
sering curhat (curahan hati / berbagi cerita) ama orang PSM, soalnya mereka
kadang tanya-tanya masalah kita kalau lagi kerja”.5
Sedangkan untuk peran animasi sosial, mediasi dan negoisasi, serta
pemanfaatan sumberdaya, peneliti tidak menemukan peran ini dilaksanakan
secara maksimal oleh para pekerja sosial masyarakat Tangerang Selatan. Hal ini
menurut Aan Sunarya lebih dikarenakan sikap apatis masyarakat setempat
terhadap praktek prostitusi yang ada di lingkungan mereka. Lebih lanjut Aan
Sunarya justru lebih berharap dengan keberadaan lebaga pendidikan islami yang
baru didirikan didekat tempat prostitusi.
3
Wawancara dengan Aan Sunarya Tanggal 25 Juni 2014.
Wawancara dengan Aan Sunarya Tanggal 25 Juni 2014.
5
Wawancara dengan AM tanggal 22 Juni 2014
4
70
2. Peran Edukasional
Pekerja
sosial
masyarakat
Tangerang
Selatan
melaksanakan
peran
menyampaikan informasi (informing) dan pelatihan (training) dilakukan dengan
memberikan berbagai penyuluhan terkait penyampaian terhadap penyakit menular
seksual dan pelatihan terkait penggunaan alat kontrasepsi. Seperti dalam kegiatan
yang diselenggarakan pada 23 September 2013:
Gambar 4.1
Pekerja Sosial Masyarakat Tangerang Selatan memberikan
penyuluhan kepada para pekerja seks komersil dan
masyarakat sekitar
Hal ini dipertegas dengan pernyataan yang disampaikan oleh AM, “kadang
sering juga bang, orang PSM ajak kita kumpul buat dapat arahan gitu”.6
6
Wawancara dengan AM tanggal 20 Juni 2014
71
Sementara untuk peran melakukan konfrontasi dan membangkitkan kesadaran
masyarakat, peneliti tidak menemukan kegiatan yang dilaksanakan pekerja sosial
masyarakat guna mendukung peran tersebut.
3. Peran Representasional
Sementara untuk peran representasional, peneliti tidak melihat peran mencari
sumberdaya, advokasi, dan pemanfaatan media, dimaksimalkan oleh para
pekerja sosial masyarakat Tangerang Selatan kepada para pekerja seks komersil.
Namun, untuk peran hubungan masyarakat dan mengembangkan jaringan,
peneliti melihat para pekerja sosial masyarakat Tangerang Selatan sangat
memanfaatkan peran ini. Hal ini terlihat dalam keterlibatan secara aktif para
pekerja sosial masyarakat Tangerang Selatan dalam berbagai kegiatan yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti kegiatan gathering yang
dilaksanakan pemerintah daerah Tangerang Selatan pada 28 Agustus 2014
72
Gambar 4.2
Pekerja Sosial Masyarakat Tangerang Selatan mengikuti agenda
gathering yang diadakan oleh pemerintah daerah Tangerang Selatan
4. Peran Teknis
Dalam melaksanakan peran teknis, para pekerja sosial masyaraat Tangerang
Selatan sangat memaksimalkan peran ini, terutama dalam peran menganalisis
data, menggunakan komputer, dan presentasi tertulis. Hal ini ditunjukkan dengan
dokumen laporan penelitian yang senantiasa mereka sampaikan kepada lembaga
pemerintahan terkait seperti yang dilampirkan pada lampiran 1.
Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pegawai pemerintah
daerah sebagaimana yang disampaikan oleh GR, “ sering juga kok orang-orang
73
PSM main kesini, kadang untuk konsultasi aja, tapi sering juga untuk kasil
laporannya mereka”.7
Sementara untuk peran manajemen dan kemampuan mengontrol keuangan,
peran ini terlihat dalam segenap peraturan keorganisasian yang senantiasa mereka
laksanakan dan tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Pekerja Sosial Masyarakat Tangerang Selatan, seperti yang disampaikan pada
lampiran 2. Berikut penulis sajikan tabel matrix peran teknis dan hasil pekerja
sosial masyarakat Tangerang Selatan:
No.
1.
Peran
Hasil
Mengumpulan dan menganalisis data Laporan perkembangan pekerja
2.
(data collection and analysis)
seks komersil Tangerang Selatan
Menggunakan computer
Kemampuan membuat makalah
(Using Computers)
presentasi
kepada
pemerintah
daerah
3.
Melakukan presentasi tertulis maupun Melakukan presentasi penyuluhan
verbal
(verbal
and
written kesehatan kepada pekerja seks
presentation)
komersil Tangerang Selatan
4.
Manajemen (Management)
Memiliki struktur kepengurusan
5.
Kemampuan
untuk
mengontrol Laporan
keuangan (financial control)
7
Wawancara dengan GR pada tanggal 27 Juni 2014
pertanggung
jawaban
penggunaan anggaran keuangan
74
C. Analisis Peran Fasilitatif, Edukasional, Representasinoal, dan Teksnis
Pekerja Sosial Masyarakat Tangerang Selatan
1. Peran fasilitatif
Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis peran pekerja sosial masyarakat
Tangerang
Selatan
menggunakan
teori
yang
disampaikan
Ife.
Dalam
penjelasannya, Ife menyatakan bahwa peran fasilitatif pekerja sosial masyarakat
meliputi: animasi sosial (social animation); mediasi dan negosiasi (mediation and
negotiation); pemberi dukungan (support); membentuk konsensus (building
consensus); fasilitasi kelompok (group facilitation); pemanfaatan sumber daya
dan keterampilan (utilization of skills and resources); dan mengorganisir
(organizing).8
Dalam melakukan peran animasi sosial (social animation), para pekerja sosial
masyarakat
Tangerang Selatan
menurut
peneliti
masih
belum mampu
memaksimalkan lebih lanjut peran membangkitkan energy, inspirasi, antusiasme
masyarakat (mengaktifkan dan memotivasi) warga untuk bertindak dalam hal
mengembalikan para pekerja seks komersil kearah pekerjaan yang sesual dengan
nilai-nilai agama, moral, dan budaya. Bahkan menurut pemaparan Aan Sunarya,
kesulitan yang dialami pekerja sosial masyarakat Tangerang Selatan dalam
mengarahkan para pekerja seks komersil terjadi dikarenakan kurangnya
8
Jim Ife, Community Development: creating community alternatives – vision analysis and
practice (Melbourne: Longmen Australia Pty Ltd. 1995), h.202-210.
75
partisipasi masyarakat sekitar dalam membantu para pekerja seks komersil
tersebut keluar dari pekerjaan lamanya. Aan Sunarya pun akhirnya menyatakan
bahwa keberadaan yayasan pendidikan Islam yang baru didirikan disekitar daerah
prostitusi merupakan harapan baru bagi terciptanya animasi sosial, guna
terciptanya lingkungan masyarakat yang mampu membantu para pekerja seks
komersil keluar dari pekerjaan lamanya.
Sementara peran mediasi dan negoisasi (mediation dan negoitiation) yang
dilakukan para pekerja sosial masyarakat Tangerang Selatan, akhirnya menjadi
tidak terlaksana dengan baik, mengingat sikap apatis yang ditunjukkan oleh
masyarakat sekitar. Sehingga sangat jarang terjadi konflik dalam penanganan
masalah pekerja seks komersil di wilayah Tangerang Selatan. Sementara peran
fasilitatif berupa pemberian dukungan (Support) bagi para pekerja seks komersil
yang dilakukan oleh para pekeja sosial masyarakat Tangerang Selatan dilakukan
melalui kelompok dampingan yang dibentuk oleh para pekerja sosial masyarakat.
Dalam kelompok dampingan ini, para pekerja sosial masyarakat memberikan
waktu luang bagi para pekerja seks komersil dalam berkonsultasi lebih lanjut
terkait keinginan mereka dalam meretas jalan pekerjaan yang halal.
Sementara dalam melaksanakan peran membentuk konsensus (building
consensus), fasilitasi
kelompok (group
facilitiation) dan
mengorganisir
(organizing), dilakukan para pekerja sosial masyarakat dengan membentuk
kelompok pekerja seks komersil yang terdiri dari 20 orang yang disebut
kelompok dampingan. Dalam kelompok dampingan inilah peran-peran ini
76
tercapai. Karena menurut peneliti dalam kelompok dampingan ini, para pekerja
seks komersil lebih leluasa dalam menyampaikan keluhan yang dialami. Bagitu
pula bagi para pekerja sosial masyarakat yang lebih efektif dalam menyampaikan
berbagai pendidikan, edukasi, dan pendampingan dalam kelompok ini.
2. Peran Edukasional
Selain peran fasilitastif, ife juga melanjutkan bahwasanya ada pula peran
edukasional
yaitu: membangkitkan kesadaran masyarakat (consciousness
raising); menyampaikan informasi (Informing); mengonfrontasikan (conforting);
dan pelatihan (training).9
Dalam
melaksanakan
peran
edukasionlnya
terutama
dalam
peran
membangkitkan kesadaran masyarakat (consciousness raising), para pekerja
sosial masyarakat Tangerang Selatan, menurut peneliti lebih mengedepankan
berbagai alasan ekonomis seperti kerjasama yang saling menguntungkan antara
masyarakat sekitar dan pekerja seks komersil, agar para pekerja seks komersil di
sekitar mereka tidak terlalu merasa diasingkan dari kehidupan bermasyarakat.
Mengingat mayoritas para pekerja seks komersil di Tangerang Selatan sangat sulit
9
Jim Ife, Community Development: creating community alternatives – vision analysis and
practice (Melbourne: Longmen Australia Pty Ltd. 1995), h.202-210.
77
untuk diajak terbuka terkait peluang pekerjaan selain menjadi pekerja seks
komersil.10
Sementara itu, dalam peran menyampaikan informasi (Informing), para
pekerja sosial masyarakat Tangerang Selatan menyampaikan berbagai informasi
seperti bahaya penyakit menular seks melalui berbagai kelompok dampingan
yang telah dibentuk sebelumnya. Hal ini menurut AM sebagai salah seorang
pekerja seks komersil merupakan metode yang cukup efektif, karena dalam
pernyataannya AM merasa, tidak hadir dalam penyuluhan yang diselenggarakan
oleh para pekerja sosial masyarakat sangatlah merugikan, mengingat dalam
kesempatan tersebut AM bisa mengakses berbagai pengetahuan terkait bahaya
penyakit menular seksual dan juga AM bisa mendapatkan berbagai keuntungan
seperti menjadi lebih akrab dengan para pekerja sosial masyarakat yang bisa
menyediakan alat kontrasepsi secara gratis seperti kondom yang sanagat ia
butuhkan.11
Begitu pula dengan peran pelatihan (training) yang dilakukan para pekerja
sosial
masyarakat,
mereka juga menyampaikan training-training terkait
permasalahan cara penggunaan alat kontarsepsi, melalui kelompok dampingan
yang sebelumnya dibentuk. Namun menurut peneliti, dalam hal ini para pekerja
sosial masyarkat masih belum mampu memberikan pelatihan diluar tema
kesehatan. Dalam permasalahan ini, Aan Sunarya mengakui bahwa kesulitan
10
11
Wawancara pribadi dengan Aan Sunarya. Tangerang Selatan, 27 Juni 2014.
Wawancara Pribadi dengan AM, Tangerang Selatan, 28 Juni 2014.
78
dalam mengembangkan training diluar tema kesehatan ini, dikarenakan para
pekerja sosial masyarakat merasa kesulitan mendapatkan pencairan dana yang
mereka ajukan untuk berbagai kegiatan training edukasional yang telah mereka
rancang dari departemen sosial maupun pemerintah daerah.
3. Peran Representasional
Dalam peran representasional ini, meliputi 6 peran sebagaimana yang
dijelaskan oleh Ife, yaitu: Mencari Sumber daya (obtaining resources); advokasi
(advocacy); memanfaatkan media (using media); hubungan masyarakat (public
relations); mengembangakan jaringan (networking); membagi pengalaman dan
pengetahuan (sharing knowledge and experience).12
Pekerja sosial masyarakat Tangerang Selatan dalam memenuhi peran
representasional ini, menurut peneliti memiliki banyak kekurangan terutama
dalam memenuhi peran mencari sumber daya (obtaining resources), advokasi
(advocacy), dan memanfaatkan media (using media). Dalam hal ini sebagai mana
yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, faktor utama yang menyebabkan pekerja
sosial masyarakat Tangerang Selatan tidak maksimal dalam menjalankan peran
ini, adalah karena respon yang kurang baik dari dinas sosial Tangerang Selatan
ketika para pekerja sosial masyarakat ingin mengajukan berbagai program yang
12
Jim Ife, Community Development: creating community alternatives – vision analysis and
practice (Melbourne: Longmen Australia Pty Ltd. 1995), h.202-210.
79
seharusnya bisa didukung baik dari sisi pembiayaan, maupun penyamaan
program.
Sedangkan
untuk
peran
hubungan
masyarakat
(public
relations),
mengembangakan jaringan (networking), serta membagi pengalaman dan
pengetahuan (sharing knowledge and experience). Menurut peneliti pekerja sosial
masyarakat Tangerang Selatan sangatlah maksimal dalam menjalankannya. dalam
melaksanakan
peran
hubungan
masyarakat
(public
relations)
dan
mengembangakan jaringan (networking), para pekerja sosial masyarakat
Tangerang Selatan berhasil mengajak puskesmas setempat beserta dinas
kesehatan untuk melaksanakan berbagai program penyuluhan kesehatan, terutama
penyuluhan kesehatan tentang bahaya penyakit menular serta pengecekan darah
bagi para pekerja seks komersil guna mencegah penyakit menular melalui
hubungan seks seperti HIV AIDS. Selain itu ada pula program pembagian alat
kontrasepsi seperti kondom yang dilakaukan oleh para pekerja sosial masyarakat
bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Inilah yang menurut peneliti bukti
keberhasilan pekerja sosial masyarakat Tangerang Selatan dalam memlaksanakan
peran hubungan masyarakat dan pembangunan jaringan. Sementara dalam peran
membagi pengalaman dan pengetahuan, kesuksesan pekerja sosial masyarakat
Tangerang Selatan menurut peneliti disebabkan keberhasilan mebangun kelompik
dampingan yang terdiri dari 20 orang pada masing-masing kelompok, guna
80
memudahkan bagi para pekerja sosial masyarakat Tangerang Selatan dalam
menjawab dan membagi pengetahuan kepada para pekerja seks komersil.13
4. Peran Teknis
Peran teknis menurut Ife mencakup keterampilan pemberdaya masyarakat
mengumpulkan dan
menganalisis
data (data
collection and analysis);
menggunakan komputer (using computers); melakukan presentasi tertulis maupun
verbal (verbal and written presentation); manajemen; dan kemampuan untuk
mengontrol keuangan (financial control).
Dalam melaksanakan peran teknis, pekerja sosial masyarakat Tangerang
Selatan sangat aktif dalam peran mengumpulkan dan menganalisis data. Hal ini
terbukti dari laporan yang selalu mereka berikan kepada dinas sosial, dinas
kesehatan, dan pemerintah daerah Tangerang Selatan.14 Dalam setiap hasil
laporan perkembangan jumlah pekerja seks komersil misalnya, data yang
dihasilkan dan dianalisis oleh para pekerja sosial masyarakat ini, selalu mereka
kirimkan kepada dinas-dinas tersebut, dengan harapan agar dinas-dinas terkait
dapat lebih efektif dalam membantu mengeluarkan kebijakan bagi pembangunan
masyarakat di Tangerang Selatan, Seperti yang disampaikan oleh Aan Sunarya.
Meskipun ia sendiri juga mengakui bahwa apresiasi yang dibutuhkan oleh pekerja
sosial masyarakat seperti pelaksanaan program-program yang selalu mereka
13
14
Wawancara pribadi dengan Aan Sunarya. Tangerang Selatan, 27 Juni 2014.
Wawancara pribadi dengan GR 27 Juni 2014
81
ajukan melalui proposal kegiatan, masih saja belum mendapat apresiasi dari dinas
terkait. 15
Dalam kegiatannya para pekerja sosial masyarakat Tangerang Selatan juga
menggunakan perangkat komputer dan melakukan presentasi tertulis dan verbal,
ketika mengajukan proposal kegiatan dan menjelaskan hasil penelitian
perkembangan pekerja seks komersil kepada dinas sosial, sehingga kedua peran
ini mampu mereka laksanakan dengan baik.
Sementara untuk peran manajemen dan mengontrol keuangan, menurut
peneliti peran ini dilaksanakan dengan segenap perangkat organisasi yang rapi
seperti tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pekerja sosial
masyarakat Tangerang Selatan, dan juga tercermin dalam setiap kelompok
dampingan pekerja seks komersil yang sangat rapi dalam melaksanakan kegiatan
seperti penyuluhan.
15
Wawancara pribadi dengan Aan Sunarya. Tangerang Selatan, 27 Juni 2014.
81
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan teori, fakta, dan temuan dilapangan, maka peneliti mengambil
kesimpulan terkait peran pekerja sosial masyarakat Tangerang Selatan terhadap
para pekerja seks komersil Tangerang Selatan, adalah sebagai berikut:
1. Peran Fasilitatif
Dalam melaksanakan peran fasilitatif, para pekerja sosial masyarakat
Tangerang Selatan telah berhasil melaksanakan peran sebagai pemberi
dukungan (support), yang ditunjukkan dengan melakukan berbagai konsultasi
dengan para pekerja seks komersil dalam menghadapi kehidupan pekerjaan
mereka. Begitu pula dengan peran dalam membentuk fasilitasi kelompok
(group fasilitation), organisir (organizing), dan membentuk konsensus
(building consensus) yang dilakukan dengan membentuk berbagai kelompok
dampingan yang terdiri dari 15 hingga 20 orang pada masing-masing
kelompok dampingan. Sementara untuk peran animasi sosial (social
animation), mediasi dan negoisasi (mediation and negoation), pemanfaatan
sumberdaya dan keterampilan (utilization of skills and resources), hasil
temuan lapangan yang dilakukan peneliti tidak menunjukkan bahwa peran ini
telah dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan sikap yang kurang
82
peduli dari lingkungan masyarakat sekitar terhadap praktek prosritusi yang
ada dilingkungan mereka.
2. Peran Edukasional
Peran Edukasional yang dilakukan para pekerja sosial masyarakat
Tangerang Selatan terhadap pekerja seks komersil Tangerang Selatan,
terutama dalam melaksanakan peran mengampaikan informasi (informing),
dilaksanakan dengan memberikan berbagai infomasi terkait bahaya penyakit
menular seksual seperti HIV AIDS yang dilakukan dalam berbagai
penyuluhan. Sementara untuk peran pelatihan (training), para pekerja sosial
masyarakat melakukan berbagai kerjasama dengan puskesmas sekitar dalam
kegiatan pelatian pengguaan berbagai alat kontrasepsi. Sementara dalam
melaksanakan peran memebangkitkan kesadaran masyarakat (consciousness
raising) dan konfrontasi (conforting), peneliti tidak melihat temuan
dilapangan yang menunjukkan bahwa peran ini telah dilaksanakan dengan
baik.
3. Peran Representasional
Para pekerja sosial masyarakat Tangerang Selatan, berdasarkan hasil
analisis peneliti menunjukkan sangat tidak maksimal dalam melaksanakan
peran
mencari
sumberdaya
(obtaining
resources),
advocacy,
dan
memanfaatkan media (using media). Sementara dalam melaksanakan peran
83
hubungan
masyarakat
(public
relation)
dan
membangun
jaringan
(networking), para pekerja sosial masyarakat telah melaksanakan peran ini
dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hubungan baik antara pekerja sosial
masyarakat Tangerang Selatan dengan berbagai lembaga seperti puskesmas,
dinas sosial setempat, dan pemerintah daerah.
4. Peran Teknis
Berdasarkan berbagai hasil temuan lapangan, peneliti menemukan bahwa
peran ini sangatlah dilaksanakan dengan baik oleh para pekerja sosial
masyarakat
Tangerang
Selatan.
Dalam
peran
mengumpulaka
dan
menganalisis data (data collection dan analysis), para pekerja sosial
masyarakat Tangerang Selatan senantiasa memberikan data akurat terkait
perkembangan jumlah pekerja seks komersil kepada berbagai lembaga terkait
seperti dinas sosial dan pemerintah daerah Tangerang Selatan. Begitu pula
dengan pelaksanaan peran menggunakan komputer (computer using) dan
presentasi tertulis maupun verbal yang dilakukan oleh para pekerja sosial
masyarakat Tangerang Selatan ketika mereka memberikan penjelasan kepada
dinas sosial dan pemerintah daerah, yang juga dilaksanakan dengan maksimal.
Sementara peran manajemen dan mengontrol keuangan, dilaksanakan oleh
para pekerja sosial masyarakat Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disusun dan
disepakati.
84
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengemukakan berbagai saran yang
diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:
1. Kepada masyarakat umum terutama masyarakat Tangerang Selatan, agar ikut
andil dan peduli dalam membimbing para pekerja seks komersil agar mempu
melakukan dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kaidah agama dan
norma-norma yang berlaku di masyarakat.
2. Kepada dinas sosial Tangerang Selatan, agar memberikan dukungan lebih
maksimal kepada para pekerja sosial masyarakat agar melaksanakan berbagai
kegiatan guna menunjang berbagai pelaksanaan peran yang seharusnya
dilaksanakan oleh para pekerja sosial masyarat Tangerang Selatan.
3. Kepada pemerintah daerah Tangerang Selatan, agar juga menjadikan
permasalahan pekerja seks komersil ini sebagai salah satu fokus dari sekian
banyak permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan.
Lampiran
HASIL WAWANCARA
(APARAT KECAMATAN)
Nama informan (inisial)
Hari Tanggal
Tempat
Topik Wawancara
Kondisi Khusus
NO
1
2
3
: AK
: Jumat, 27 Juni 2014
: Kecamatan Pamulang
: Pandangan Kecamatan terkait peran Pekerja
Sosial Masyarakat (PSM)
:
PERTANYAAN
Peran Pekerja Sosial (PSM) Tangerang
Selatan Dalam Menanggulangi Masalah
Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Tangerang
Selatan
Bagaimana peran PSM sebagai pendidik?
Bagaimana PSM melakukan peran fasilitatif
PSM?
Bagaimana PSM melakukan peran
Edukasional?
4
Bagaimana PSM melakukan peran sebagai
perwakilan masyarakat?
5
Bagaimana PSM melakukan peran sebagai Tehnis?
JAWABAN
Cukup Baik, saya
dengar mereka sering
kasih penyuluhan ke
PSK
Mereka sering
berkoordinasi kesini.
Kalau dilihat dari
internsitanya, saya yakin
peran edukasionalnya
baik.
Kadang ke kita
menyampaikan
permasalahan yang
dihadapi PSK.
Setahu saya mereka
cukup sering kasih
edukasi ke PSK.
Lampiran
HASIL WAWANCARA
(PEKERJA SEKS KOMERSIAL 1)
Nama informan (inisial)
Hari Tanggal
Tempat
Topik Wawancara
Kondisi Khusus
NO
1
: AM
: Sabtu, 28 Juni 2014
: (Café Sahabat) Muncul, Tangerang Selatan.
: Pandangan Pekerja Seks Komersil (PSK)
terhadap Pekerja sosial masyarakat (PSM)
:
PERTANYAAN
Peran Pekerja Sosial (PSM)
Tangerang Selatan Dalam
Menanggulangi Masalah Pekerja Seks
Komersial (PSK) Di Tangerang
Selatan
Bagaimana peran PSM sebagai pendidik?
2
Bagaimana PSM melakukan peran
fasilitatif PSM?
3
Bagaimana PSM melakukan peran
Edukasional?
Bagaimana PSM melakukan peran
sebagai perwakilan masyarakat?
4
5
6
Bagaimana PSM melakukan peran sebagai
Tehnis?
Apakah anda mengetahui apa itu PSM?
7
Apakah pendapatan harian anda cukup untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari?
8
Berapa pendapatan anda dalam satu hari?
JAWABAN
Kadang-kadang sering kasih
arahan, cuma kadang saya
nya kurang mengerti.
Waktu itu pernah kasih tau
kalau ada kursus menjahit atau
apa gitu dari kelurahan.
Sering kasih ceramah gitu
bang.
Gak tau saya, bang. Kayaknya
sih waktu itu dia pernah
ngobrol-ngobrol sama RT,
sama RW, Cuma saya lupa
waktu itu dia bilang apa sama
RT RW. Kayaknya tentang
masalah tempat tinggal.
Kadang-kadang sering ke sini,
ajak kita ke tempat kursus gitu.
Kayaknya orang dari kelurahan
atau lembaga sosial gitu ya
bang.
Kalau buat sekedar makan
sama kirim uang buat anak di
kampung cukup lah bang.
Sekitar 300.000 sampai
500.000 kalau rame, tapi kalau
sepi kadang ya ngga ada sama
sekali.
9
Apakah anda memiliki keterampilan lainnya?
Bisa masak.
10
Apa pekerjaan anda sebelum menjadi PSK?
11
Apakah pekerjaan anda sebelumya cukup
untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari?
Apakah masyarakat disekitar anda
memberikan tekanan psikologis terhadap
profesi yang anda kerjakan?
Seberapa sering anda mendapatkan
pendidikan dari PSM?
Apakah PSM memberikan pendidkan yang
mampu meningkatkan keterampilan lainnya?
Gak ada bang, dulu pernah
buka warung di kampung.
Kurang bang, dari warung dulu
dapetnya cuma dikit.
12
13
14
15
16
17
Apakah anda mengetahui hak-hak anda
sebagai seorang warganegara yang baik?
Apakah anda mengetahui kewajihban anda
sebagai warganegara yang baik?
Profesi apa yang anda inginkan jika tidak
menjadi PSK?
18
Apakah masyarakat disekitar tempat anda
bekerja mendukung profesi yang anda
lakukan?
19
Permasalahan apa yang sering anda hadapi
dari masyarakat sekitar ketika anda bekerja?
20
Apakah anda bersedia meninggalkan profesi
sebagai PSK jika mendapatkan peluang
pendapatan yang lebih baik?
Berapa besar kebutuhan harian anda yang
harus dipenuhi?
21
22
Berapa besar pendapatan yang anda harapkan
di jika seandainya anda mendapatkan profesi
baru?
Pasti lah bang. Kadang saya
lewat aja orang-orang sering
liatny gitu ke saya.
Sekitar beberapa bulan sekali.
Waktu itu pernah ajak bang,
tapi saya lagi kurang enak
badan.
Paling hak nyoblos kalau lagi
pemilu.
Bayar pajak bukan ?
Kalau kepengennya ya kerja di
kantor, bang. Tapi kan yang
kerja di kantor kan biasanya
harus kuliah dulu.
Yang penting saya ikutin kata
ibu kos (mucikari) aja. Warga
kan kadang ibu kos yang
hadepin. Tapi kalau yang
tetangga sini gak masalah.
Kadang sering ada razia gitu,
bang. Saya juga namanya kerja
beginian harus sering-sering
cek ke dokter.
Ya mau lah, bang.
Sehari kalau di hitung-hitung
sama untuk tinggal sama kirim
anak di kampung sekitar
300.000
Sekitar 5.000.000. tapi kalau
ada yang 3.000.000an saya
juga mau.
Lampiran
HASIL WAWANCARA
(DENGAN PSM)
Nama Informan (inisial)
Hari/Tanggal
Topik Wawancara
Kondisi khusus
NO
1
: JM
: Jumat, 27 Juni 2014
: Kondisi Pekerja Seks Komersial (PSK) di
Tangerang Selatan
:
PERTANYAAN
Peran Pekerja Sosial (PSM)
Tangerang Selatan Dalam
Menanggulangi Masalah Pekerja
Seks Komersial (PSK) Di Tangerang
Selatan
Bagaimana peran formal Anda dalam
menangani PSK di Tangsel?
JAWABAN
Memberikan penyuluhan serta
pendidikan sesuai dengan
program yang
diselenggarakan KEMENSOS
Mengajak mereka sharing terkait
permasalahan pokok yang
mereka hadapi, dan pelan-pelan
mengajak untuk beralih ke
profesi yang lebih baik.
2
Bagaimana informal (Peran tertutup)
Anda menangani masalah PSK di
Tangsel?
3
Bagaimana peran Anda sebagai
pendidik?
Sekitar 3 sampai 4 kali
dalamsatu bulan memberikan
penyuluhan.
4
Bagaimana Bapak melakukan peran
fasilitatif PSM?
5
Bagaimana Bapak melakukan peran
Edukasional?
6
Bagaimana Bapak melakukan peran
sebagai perwakilan masyarakat?
7
Bagaimana Bapak melakukan peran sebagai
Tehnis
Memberikan fasilitasi jalan
keluar terhadap permasalahan
para PSK dengan programprogram PEMDA yang sudah
ada.
Memberikan pendidikan terkait
peningkatan kemampuan
individu, terkadang juga
memberikan pendidikan
keagamaan agar mereka
memiliki semangat untuk bisa
menjadi lebih baik.
Menyampaikan permasalahan
pokok yang dihadapi para PSK
kepada lembaga terkait.
Contoh??
Langsung turun kelapangan,
terus memeberikan pendidikan
8
9
10
11
12
13
14
Bagaimana teknis pelaksanaan bimbingan
terhadap para PSK di TANGSEL?
Berapa jumlah PSK yang ada di
TANGSEL?
Seberapa banyak jumlah PSK di TANGSEL
yang memiliki pendidikan hingga SD
sederajat?
Seberapa banyak jumlah PSK di TANGSEL
yang memiliki pendidikan hingga SMP
sederajat?
Seberapa banyak jumah PSK di TANGSEL
yang memliliki pendidikan hingga SMA
sederajat?
Seberapa banyak jumlah PSK di TANGSEL
yang memiliki pendidikan hingga S1
sederajat?
Pendidikan apa yang paling tepat untuk
diberikan kepada para PSK?
15
Apakah anda yakin para PSK di TANGSEL
dapat menemukan profesi yang lebih baik?
16
Apakah anda mendapatkan pendidikan
formal terkait cara menaggulangi
permasalahan PSK di TANGSEL ?
Apa yang melatarbelakangi pemilihan
sebagai profesi sebagai PSK ?
17
18
Apakah anda mengetahui PERMENSOS RI
mengenai PSK?
19
Apakah permasalahan PSK di TANGSEL
sudah ditanggulangi dengan baik?
20
Apakah menurut anda jumlah PSK di
TANGSEL semakin bertambah?
Apakah menurut anda jumlah PSK di
TANGSEL semakin berkurang?
21
secara langsung.
Lebih sering dilakukan dengan
diskusi kelompok.
Dalam satu kelompok ada
sekitar 10 sampai 20 orang. Di
dekat-dekat Muncul sini ada
sekitar 4 kelompok PSK.
Mayoritas Cuma sampai SD.
Cuma sedikit paling 10 sampai
15 orang.
Paling banyak 10 orang.
Setahu saya tidak ada.
Pendidikan keterampilan serta
pendidikan formal minimal
hingga SMA.
Jika mereka mau mengikuti
arahan dan program-program
yang ada, saya yakin bisa.
Dari KEMENSOS iya.
Menurut saya sebenarnya
mereka ini masih bisa menjadi
lebih baik, Cuma terkadang
mereka merasa menjadi PSK
sudah merupakan jalan untuk
memenuhi kehidupan ekonomi
mereka. Nah, saya melihat ada
peluang bagi mereka untuk
menjadi lebih baik. Inilah yang
menyemangati saya agar terus
mendidik mereka.
Tentu, karena ini yang menjadi
landasan saya sebagai seorang
PSM.
Masih perlu ada koordinasi yang
lebih baik antar lembaga daerah
agar menjadi lebih efektif dan
efisien
Tidak.
Memang kadang datang dari
jawa PSK baru, tapi saya yakin
semakin berkurang.
t
*n
cv
v
i\
i4,r..
c
*
J J J J
F F F P
(l,
Y
J J J J J
F F F t- F
-J
F
J J
F F F F
J J
F- tr F
J
F
J J
J
J
I
F
F
J
F
J
\- r
F
EL
(u
(!
ttl
o
Et
tt)
I
+( l l
.D
ttt
(!
-:.
o
s
-1 tr
o trol
I
.+- "+
( s
tk
\
G.
$
a.
:tl
.t)
g
(
:t
oo
S'
I
I
I
t
,lI J
Ef,lt9
,Jl
5
a,j
<l
'll
L
F
I
t+
\)
t
al|
cFl f.F
o l GT
I
TJ
o(
I
r s
t
(
f\
\
q
o
ll I
I
:
I
s
b
.o
E
I
crl o
+l
q,
UI
t
eo
{
N q\ q0' ta.
d {
J
{
..s\ ru U d
s
v
,'Yuu.k .la
l
5
rl
\l
\
\Ql I
(
I
ft
I
{f,
cl
I
sB
\q
.s)
\
\ l
\
s) ul
r.t
,s
u
q.
I g
Iq q
q
{
{
u
q
S)
$
:
l - - r l-il
t-\
v) $
t { l^
\^l\s (+. Os
eql oo m
oq
a0 !o 0o
Do
00
si I
9 P
I
6\
ds s
s
c
"A
.s
sL E
N
*l o : e \
\J
l\.
s{
rv
Q
Lq, SJ Lo,l
I
A .A - a l
1/)
I
s
6
.)
E I
.A
v
--\ | -'t
r:l t \
s g 3{ ${.t)
d ri E.t{ v
{t
o
s
g
a qa.
s U
EA &
s\
S\i so
eol
s''l I
-i
g
€
d.lcX.N
fF
.{)
s,
\|
AO
$
I
I
I
d
f,
U
h R
t
Sl
t
F
J
I
o
e( ( ct
\$
I
t{
s J\
a
d {
\) .\)
v v
.!
w\
>
\4
I
I
oo AD b
h
0c
9
Cll
I
I
9 tr, s \
s
I
I
I
+\
I
I
(
\
I
$
q,
b( t.s qqJ {
\
li\
sq ss . cB T
(+. q c) rL
co \
eo s
sr I
I
IJ
.4 rC
d
c
\$
.ql
'*r
\
I I
( :k(c \a
\ (, (
h
e\
\ I I
t4 l.
r+, s
d
d0
c
{r0
;
J
\
h s $o
t
I
s
.{
\
\9
o
(o
E
|!
z
(
J
Ef.). r
o
4
lE
c(o
go
1J
d
v) [$
$
vr
o
z
F{
a 's 3 z >'f
(
6l
(ft.,
s
)
F
lr
z
a? I 1
In
r€| F\
TD
tlD
lQ
q,
co
ol
O
rl
J 6 F 2
.t{r)
It)
u)
J J \- J
I
el
r-{
N
(n sf
Fl
Fl
t
ts
L
t,
f
(
I
q J
t
lq
L u
,{q LD ?
l)
,G
t
z ct
(o
t\
rl
Fl
d s
@
el
{
ctr c)
Fl
Fl
(\ (\
c
s
J
t4
v!
c\l
N
fi')
f!
I
(
F
q c
, F
sf
(\
tn
c\t
tJ
NJ
ul
I\J
5
N)
h
R
T
Gl ctl
{
u)
t\,
ts
3 U
r'
T
I/!
g
b
l\)
N)
o
ts ts
(o 6
P
F
Ol
{
z > 7.T F
ts
(,
!n, t
ct't
*
(- G, -l
T P?
{
{
l\)
=
>r
F.
5
ts
u)
P
t\,
P
ts
ts
o
(o
@
{
(tI
!
CJ 7
zI i)--l 1€
rD
\r'
D z 7T
tr {(I
?
f
zo
cn (,
5
Ll)
lv
H
7 t/A
(tI
o
f,l
t
^
r
7
-1 (
{
{
z
3
o,
!5
.l!
t
t
3
.N
rh
t
t
)3
F
+g w
fr\
I
t
s1 s ?, 1
s
t)
T
I
-l
|-
t-
I
I
I
\1
F
(s
Og
\s Y (s
a
i.9
(S
:
!,
\
F
9
B
s
.s
\ l,
s ! B B.
5--l
6-
\q
\
q
i\
(ts
I
Ir
t
+
s- t
3
Y
$
cp
\
}) \)
P a.J
+l
I
I
\
'!l
I
\
I
--
C^] \P
o
\
\
=li
-l
o) 1r TJ p
I ts -$ C . 9 .
1
I
+
\4
P
t
d
1
t
)
.D
t$ LD
aa
Oo F
s
I
s G .s
OO @
\$
I
)
s ap
\J
o
I
\
I
hl \
I
'l
o o l \r
+
;l
r ' g SrJP l
s
t.
).
,.
I
? {
I
-l
1
I
I
I
\s t\ s !>
s
B soo OA
\'J 4
e
l
,/-\
Ic
.>
s .!
5. 5
l.J(
s\ s
\
0/
6\
s
a
Tj*t(
1t
'7
i
o ?
lt1
(D
1l
|t a n vl
r'o ^ o o
f
- + /O {O r ar * dr ro (T7
c
l 3 A 3 o
s-' f v5 vo3
f
f
/t
f
A
ro -l
ur GO \s
.s s- $
}I
=l
.S
b
!
-t
-!
s \s\s .s ao s
tro
oo \) $c\
s ss r! +0-
h-)
$
=
e
t\
t
-t
I
,s s
€
B
I
t
(s G
qc
}D
g?
I
;
F
!
$
)
o
-o,
9.
\"
t
r
sg.
3
!
3
't
s
I
I
r
Jr s l 3
o
s
P
)a
I 5- s
5
.D I C'
t
C'
o
|\
A
\,
vr
o)
o
-{ -l -f {
C (- t
c
-\ { -{ _\ -l
(- (- tr
rr
r
-1 -l -{ -1
r
r' r c
-1 -1
J
rrrrI r t r r
-i -t 1
t-
"t
r
or
!
o
o ?
0,
\ry
rz
=0,
ol=
vr
o
lJ
s
J J J J J J
F, F. F F
q,
J J
J J J
F F
r
J
J ^)
J
J
!
\
J
cl,
(u
(!
vl
s.l\ ) ) [ \, (s \ c r( , , 9 ) q( \\) r s ' )e e e ct
c (
c
3
(s
EL
6
s
-S
s.
*s \s € \
s s
ltl < l
t r$
+ + $ \
K
s
s
\ \
q. a t \
I a
o
o
-
v,
|!
J
o
TIf
h\
t
t
t
I
I
\t
q
c(
t s c \
.[ -t-s'
\ a a "[\J
q el
(_ {
\( a{- E
(
$' s'
\ s $ d
r
I
p
rr),
I
s
I
ti
E
t\.
{
,'II
-nt
l
I
\
a
s c(
Fl
'II
I
qR
r}.l
t^
rt
(!
t
ts
\
\
$
It-
T
cb
I
I
I
a
0 rt s
cq tf
J
I
7
+/J
,"t
l.t
E
J
F
*) v')
r(
{L
(a
F
F
rn
to
E el_
F q J
t
t4
s( AL {. J(
a. z s
F el
s
t{.)
(-
(o
o
o
z
I
I
\s
\)
q[
tq
Et \:
I
I
d
rl ct A
cl
!
$l
c{
{
eL
(o
I
o)
I
I
E
z
z
I
I
I
B €ts)
(!
'-rtt
{,J
e
(o
e
a
I
\i)
I
,l
N
I
I
|u
C',
sl\ s )F't: N ) F q \s s ) [ )
)( { )( {
-sl+ s -ss
sq \ s.ss s s s) SJ g ,u-$ \ N .$
*s
*s
s l \ \ q q \t -s
{ q,
g R rY P N h- F $ N tr
g *
> c{t $ 6rl
cl l^ Oo o
c{
f\rt I cl- i>
t
t4 o Oo Co
q os
0o F H
Oo oa
e o l Os 00 aa qA 6
b
h gq oq e \0 o
o
$r
ao
c) I
s\
Sl s\
sr
\
$
srl
€
lu)
*l $
s - ] s $ s s s s) s t I
5 s: sI
I
t
t
I
t
I
I
I
I
\
!l t
I
L
q
qr
t
b
L
t
.o
b
-o
*
F c
.l I
d0 *$s
sD .as "a *a
l+J q
e
a
F \
IuJ
:i ct\ s
q {l
u
d l qr a
rF
S,
I
u e+
\ S\, {
lrp h f
s
s
\
\ s, N J
a.
E
\
s
1s
lb
t
El
s
s
s h
:
\ lt
<l t $
l,l
F tb fi (w) $
q
b
t\
o
c
ss
(_
$ al\ c(.$
c
(\l
co sl
r\ €
9)
o
el
Fl
-l
c\l
Fl
!
SLJ
*Lll
iTD{. d- e( s.x i d
z t\){ z F *. d { Fe \ E
El
(9
I
u1t
l F
J
Jl
L
m st rn
10
r\ (,
Cfl
o
F{
Fl
Fl
Fl
l\l
C\
Fl
Lb
t1
Fl
F{
q-
r-{
C\l
C\
cn sf rn
(\l
N
r\
J',
---r
- i '---i-
II
J
i
l
F
i
\ t - l\\ il
J
I
I
I
JI
J iJ
t-
I
i
I
.qrI
Fl
o
q
o
J
(+
eil
s
I
4t
9Jl
t-l
5l
51
$e
rul<l<
2lci)
o
CL
r!
fJ Zl r,
'A
=(!
2-3
€l* ^l-lsl.nl..o;n-
col(r)
r-{
| t{
<if
(\J
rn
(\
I
I
l-i--i
l
iI
eJ
El
l-ii
i
II
t\
rits
riJ
, lrt'
i
-l---r
lli
iil
lol
i
lFl
I
'ii
\:
ttl
o
o
d-
!
s
s
c,
q
s
JF
1S
s c-
4)
vl
(o
J
o
E
6\
p
(slU
€ Eo $ O r Q 3
s
s)ls
. l lI
q)
s
i
(s € i E
I
=ii-
(A
E6
I
'7
ip
i t^
t5
l$,
t<
I
._t_
Jlo)
Blz
J
to
-q
5)
I
-(\
r(
bls
.\)i s)
, \i$+t
3 9.o
ra a E
I
o
Oa
Sl
I
s
I
I
L
G)
J
sg-
E
.+
:l
o
g
;
"5
5
.'
lc F
h
g
G
st
{
sI
E
(!
z
tDi
o
o.
to'A
trftt
E!
d'q
!z
{-R
€l-,-
I
t(s
5
-s
t
tl'
6lx
90
s
q
t-
f\lco
Fl
lr{
x
,t
t
J J
o
J
J J J J J J J J
t--
t-
F J
J -l
J J J J
Y
t--
CI
(u
]ivl
c s c s s s s s s sl
ls F F
tr
c
rfi
q -S c -c - L ..s J Js
U
o
tl
s 6 s s
cl- c_ t
q (* s -s
{
o)
c)
+
PP N
-us
s
s ss s t
$
3 IT
o c_ s
t
:
s \ G \ st
\
R
|u s
E
G
s
s
$. € 0 sc
F
F
.$
s s \)
N
$
o s
F
P
r
o
CI
tt,
C
c
c
$a
{
;
1A
!
P
P b- h, P
sn
s
@
N
s
I s s
c€
t
I
t
s) s
ir (ts
\
q
s:
:
!
q,
3
E
v s
"4.
q,
o
\
t-
..o
I
\L
\
*9
rt\
sl
5 o s
g
t')
tt
E(g
(o;
z:j
'a
o
z
F{
4
I
U
-(
c
I
\
I
I
o
s,n cr\ r.t ir
oe ar 6 @
s
\
s s
,(
cts
co ct ct
E
(u
z
I
sr
F>'€
(g
d
s
\t
3t
l\)
E
3
S
.D
-q)
IAF
I
i*l
I
a
\) 5
h
fi:r
+
7l z
'v)
sJ
s\
I
I
1
(n
LN
r.o r\ co
q)
E -9k
s
-V
Q
s
o
A
t
u&
*
d
I
\)
t?
I
I
o cF .s a
a
cn tA c0 ct o c.( c(
a5
F
S'
J
o
F{
Fl
Fl
F )J
t- t{
6l
rl
tr J
2
1{
ro s
rl
F{
q
f0
s
\9
es
o
o
Oc
s
5
v)
?L
s
-^o
ix F
f
Fl
-{
a
{
c)
L
z
v,
F
ql
r{
o
r!
6)
-s
(F
€
\9
Oo
S!
I
I
I
( a)
ss -o
E
+
I
I
'3
el
t
I
I
s s
t^
q3
s
+
cl
$
S
s
s
o. L
q --o
c)
VJ
I
trl
I
A
rn \o r\ co
Fl
I
I
.F
s {9
$
A
c
3
s"s (
.-c
s ( .T -l
s0 sl
5
-e
3
3 -s
6
la
rb
L
a)
E -oo
c)
I
I
$ w5 t$
ctl
6
(1
I
I
(f
2
5
J
s
u ss
o
<a
S
3
+ +-
I
c)
-v
c:\
$
l
ac
t
3
x
-u
C) c9
g \}at a sG a0rr) s s s) s s St
d-) A ' o I
I
I
{
t
Y ( F E
G
$
ss
t
(p
c{ ct qr c\
c4 t{r
9 t- E
t\
S!
F
F
tJl
L
rs c!
3
f
g
q)
L
(!
I
Sr
J
o
a
!s
cl
d
AL
g
rl
J
(- e
o.
l)
o. f
'\<
I
6
\9
F
14)
s,
lr)
t
{
h,
\
o
cl
," {
:
J
1.5
z zt
J
F{
N
c!
cr1 I
CN (\l
6l
rn
(\
I
t-
I
IJ
IF
qi
t_l
ttul
tutl
l<l
tl
lt
ti
li
I
T-l-
lvi
tot
lt !ul t I
toi
L
1
I
t\l
lvrl
l(ol
JI
_9t
i,
i-
o
o(!
tr(!
E!
zo
t?
u)
'6
ict
t<
<1ts
z lt*<
$ld
lI ( }
o
z -\,(*
$e