Potensi Penggarapan Program KB di Wilayah GALCILTAS

Transcription

Potensi Penggarapan Program KB di Wilayah GALCILTAS
ANALISA LANJUT
Potensi Penggarapan Program KB di Wilayah Tertinggal, Terpencil dan
Perbatasan (GALCILTAS) Melalui Pemetaan Kwadran Unmetneed &
MOP, Proporsi PUSMUPAR Tidak Ber-KB, Proporsi PUSMUTI NonMKJP, dan Proporsi PUS Hamil
PUSLITBANG KB DAN KELUARGA SEJAHTERA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2011
ANALISA LANJUT MS 2011
Potensi Penggarapan Program KB di Wilayah Tertinggal, Terpencil dan
Perbatasan (GALCILTAS) Melalui Pemetaan Kwadran Unmetneed &
MOP, Proporsi PUSMUPAR Tidak Ber-KB, Proporsi PUSMUTI NonMKJP, dan Proporsi PUS Hamil
Penulis:
Oktriyanto, S.Si
Editor :
Dra. Flourisa Juliaan, M.Kes
PUSLITBANG KB DAN KELUARGA SEJAHTERA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2011
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................................................. ii
RINGKASAN ............................................................................................................................ iii
BAB I. PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
....................................................................................................................
1.2.
Perumusan Masalah
.............................................................................................................
1.3.
Tujuan Analisis
....................................................................................................................
1.4.
Manfaat Analisis
..................................................................................................................
1
3
3
3
4
4
5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Wilayah Tertinggal .............................................................................................................
2.2. Wilayah Terpencil ............................................................................................................. 6
2.3. Wilayah Perbatasan ........................................................................................................... 6
7
BAB III. METODE ANALISIS
8
3.1. Sumber Data ........................................................................................................................
3.2. Pengolahan Data dan Pemetaan ..........................................................................................
3.3. Definisi Operasional ............................................................................................................
3.4. Keterbatasan Pemetaan ....................................................................................................... 11
12
17
BAB IV. HASIL PEMETAAN
20
4.1. Penggarapan Program KB di Wilayah GALCILTAS Tahun 2011 ..................................... 23
4.2. Pemetaan Kwadran Unmet need dan MOP .........................................................................
4.3. Pemetaan Proporsi PUSMUPAR tidak ber-KB ..................................................................
4.4. Pemetaan Proporsi PUSMUTI Non MKJP .........................................................................
4.5. Pemetaan Proporsi PUS Hamil ........................................................................................... 26
27
27
BAB V. PEMBAHASAN HASIL
28
5.1. Pemetaan Kwadran Unmet need dan MOP ........................................................................
5.2. Pemetaan Proporsi PUSMUPAR tidak ber-KB .................................................................
5.3. Pemetaan Proporsi PUSMUTI Non MKJP .........................................................................
5.4. Pemetaan Proporsi PUS Hamil ........................................................................................... 29
30
BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
6.1. Kesimpulan ......................................................................................................................... 31
6.2. Rekomendasi .......................................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman iv
LAMPIRAN
RINGKASAN
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 telah ditetapkan salah satu
sasarannya adalah terlayaninya peserta KB baru sekitar 7,2 juta peserta, dimana 3,8 juta
diantaranya adalah peserta KB baru miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya, peserta KB
baru mandiri sebanyak 3,4 juta dan meningkatkan jumlah peserta KB aktif dari 26,7 juta
menjadi 27,5 juta, untuk mencapai target yang telah ditetapkan diperlukan suatu upaya dalam
pencapaiannya yaitu dengan cara perluasan wilayah program. Salah satu peluang yang sangat
potensial untuk digarap
adalah dengan menggarap program KB di wilayah tertinggal,
terpencil dan perbatasan (GALCILTAS). Setelah ditetapkan wilayah GALCILTAS sebagai
wilayah yang cukup potensial untuk dilakukan penggarapan program, hal selanjutnya yaitu
melihat potensi apa saja yang dapat dilakukan untuk dilakukan penggarapan program KB di
wilayah GALCILTAS. Potensi tersebut dapat berupa proporsi unmetneed, MOP,
PUSMUPAR yang tidak ber KB, PUSMUTI non MKJP, dan Proporsi PUS Hamil.
Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui proporsi unmet need tinggi dan MOP
yang masih rendah, proporsi PUSMUPAR tidak ber- KB, proporsi PUSMUTI non MKJP,
proporsi PUS Hamil di wilayah GALCILTAS dengan cara melakukan pemetaan. Dalam
melakukan pemetaan dilakukan pengkatagorian/ pengelompokan ke dalam beberapa
kelompok. Pemetaan
Unmetneed dan MOP dilakukan pengelompokan berdasarkan 9
kwadran, dimana kwadran I merupakan kwadran yang merupakan prioritas utama dalam
penggarapan program dan diikuti oleh kwadran
kwadran selanjutnya yaitu kwadran I, II, III,
IV, V, VI, VII, VIII, dan IX. Sedangkan untuk pemetaan proporsi PUSMUPAR tidak berKB, proporsi PUSMUTI non MKJP, proporsi PUS Hamil dilakukan pengelompokan menjadi
4 kelompok yaitu wilayah prioritas utama penggarapan program, wilayah prioritas kedua,
wilayah prioritas ketiga dan wilayah prioritas keempat.
Berdasarkan hasil dari pemetaan Terdapat 62 kabupaten yang masuk ke dalam kuadran 1
dengan unmetneed tertinggi dan MOP terendah yang merupakan wilayah prioritas/
penggarapan utama yaitu: NAD : Naganraya, Aceh Barat Daya, Aceh Besar , Aceh Singkil,
Simeulue,
Aceh Barat. Sumut : Nias, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Pakpak Bharat.
Sumbar : Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Solok. Jabar : Sukabumi. Jatim
: Bangkalan. NTB : Lombok Timur, Sumbawa. NTT : Ngada, Alor, Manggarai, Timor
Tengah Utara, Ende, Sumba Timur, Sumba Barat, Rotendao, Kupang, Sikka. Kalbar :
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman iv
Bengkayang, Sanggau. Kaltim : Nunukan, Kutai Barat. Sulteng : Banggai Kepulauan, Parigi
Mautong, Morowali, Toli-toli, Donggala. Sulsel : Pangkajene Kepulauan, Jeneponto. Sultra :
Wakatobi , Bombana , Buton, Kolaka Utara. Sulbar : Mamuju Utara, Mamuju,
Polewarimandar. Maluku : Maluku Tenggara Barat, Maluku tengah, Buru, Seram Bagian
Timur. Malut : Halmahera Utara. Papua Barat: Teluk Bintuni, Rajaampat, Kaimana,
Sorong. Papua: Yapen, Nabire, Mimika, Merauke, Biak Numfor, Puncakjaya, Jayawijaya.
Hasil pemetaan yang kedua adalah: terdapat 4 kabupaten yang masuk ke dalam persentase
tertinggi pusmupar tidak ber-KB yaitu: NTT : Ende, Flores Timur. Sultra : Wakatobi, dan
Papua: Jayawijaya. Hasil pemetaan yang ketiga adalah : terdapat 16 kabupaten yang masuk
ke dalam persentase tertinggi pusmuti KB Non MKJP yaitu: NAD: Aceh Selatan, Aceh Jaya.
Sumut: Nias. Sumbar: Pasaman Barat.
NTT: Belu, Alor. Sulteng:
Buol. Sulsel :
Pangkajene Kepulauan. Sultra: Buton, Kolaka Utara, Muna. Sulbar: Mamasa, Mamuju
Utara, Majene. Maluku: Maluku Tengah. Papua : Puncak Jaya. Hasil pemetaan yang
terakhir atau keempat adalah : terdapat 11 kabupaten yang masuk ke dalam persentase
tertinggi PUS hamil yaitu : Sumsel: Musirawas.
Kaltim: Malinau, Nunukan. Sulteng:
Morowali. Sulbar: Mamuju Utara. Maluku: Seram Bagian Timur. Papua Barat: Sorong
Selatan, Rajaampat, Sorong, Teluk Bintuni. Papua: Puncakjaya.
Meskipun wilayah prioritas utama dari masing
masing segmentasi telah diperoleh akan
tetapi kegiatan intervensi tidak hanya di lakukan pada kabupaten prioritas, tetapi secara
simultan kegiatan tersebut juga dilakukan pada kabupaten/ kelompok segmen lain meskipun
berbeda intensitas dalam hal penggarapannya.
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman iv
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Terbitnya Undang – undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan diikuti dengan terbitnya Perpres No. 62
Tahun 2010 mengenai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, menjadi
pondasi hukum pemerintah dalam menggiatkan pembangunan program kependudukan
dan keluarga berencana di Indonesia. Gencarnya program Kependudukan dan Keluarga
Berencana (KKB) di tingkat pusat maupun provinsi akhir – akhir ini, merupakan suatu
pertanda bangkitnya program Kependudukan dan KB di Indonesia yang sebelumnya
sempat meredup pasca otonomi daerah.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 telah ditetapkan salah satu
sasarannya adalah terlayaninya peserta KB baru sekitar 7,2 juta peserta, dimana 3,8 juta
diantaranya adalah peserta KB baru miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya, peserta
KB baru mandiri sebanyak 3,4 juta dan meningkatkan jumlah peserta KB aktif dari 26,7
juta menjadi 27,5 juta, untuk mencapai target yang telah ditetapkan diperlukan suatu
upaya dalam pencapaiannya yaitu dengan cara perluasan wilayah program. Salah satu
peluang yang sangat potensial untuk digarap adalah dengan menggarap program KB di
wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan (GALCILTAS).
Wilayah GALCILTAS merupakan wilayah yang rentan terhadap kemiskinan.
Meningkatkan kesertaan KB miskin merupakan prioritas dari upaya merevitalisasi
program KB melalui pelayanan KB secara optimal. Hal ini tak terkecuali wilayah
GALCILTAS, walaupun wilayah ini sangat sulit dalam penggarapan program, akan
tetapi wilayah GALCILTAS merupakan bagian dari NKRI yang tak bisa dipisahkan.
Daerah GALCILTAS dipahami sebagai daerah atau wilayah di kabupaten yang relatif
kurang berkembang dibanding daerah lain dan berpenduduk relatif tertinggal dalam skala
nasional, wilayah kabupaten digunakan sebagai unit terkecil daerah GALCILTAS karena
sesuai kewenangan otonomi daerah yang sepenuhnya diberikan kepada pemerintah
kabupaten. Penetapan daerah GALCILTAS memperhitungkan enam kriteria dasar yaitu
sumberdaya manusia (SDM), prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan (celah
fiskal), perekonomian masyarakat, aksesibilitas dan karakteristik daerah serta
berdasarkan keberadaannya di daerah perbatasan antarnegara dan gugusan pulau kecil,
daerah rawan bencana atau daerah rawan konflik.
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 1
Di Indonesia, daerah penggarapan KB GALCILTAS secara terfokus baru mulai
dicanangkan pada tahun 2011. Hal ini terbukti dengan dibentuknya biro khusus yang
menanganinya yaitu Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus
(DITJALSUS).
Menurut DIRJALSUS Penggarapan KB di wilayah GALCILTAS
diharapkan diprioritaskan di 187 kabupaten/kota, adapun pemilihan tersebut berdasarkan
kriteria yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).
BKKBN tahun 2011 baru melakukan penggarapan program KB di 45 Kabupaten yang
berada di 18 Kepulauan. Di dalam 45 kabupaten tersebut terdapat 4 kabupaten yang
berada di luar dari data KPDT yaitu Kabupaten Belitung, Belitung Timur, Sumenep dan
Bengkulu Utara.
Jika diperhatikan dari data SDKI, terjadi peningkatan unmet need KB dari 8,4
persen pada tahun 2002/03 menjadi 9,1 persen pada tahun 2007. SDKI juga
menunjukkan,
pencapaian peserta KB pria belum memenuhi harapan, untuk MOP
sempat mengalami stagnasi pada angka 0,4 persen pada tahun 2002/03 menurun menjadi
0,2 persen pada tahun 2007. Dua isu mengenai masih tingginya unmet need KB dan
rendahnya KB pria khususnya MOP menjadi indikator utama dalam upaya pembinaan
kesertaan KB di wilayah GALCILTAS. Masih tingginya angka unmet need KB dan
rendahnya
KB
pria
khususnya
MOP
memerlukan
strategi
khusus
dalam
penggarapannya, salah satunya adalah dengan melakukan pemetaan potensi daerah mana
saja yang strategis untuk diprioritaskan penggarapannya.
Selain unmet need dan MOP, penggarapan program KB harus juga
memperhatikan potensi apa saja yang dapat dilakukan penggarapan secara khusus.
Segmentasi sasaran yang lain diantaranya adalah penggarapan pada kelompok pasangan
usia subur dengan paritas rendah (PUSMUPAR) yang tidak ber-KB, penggarapan
kelompok pasangan usia subur muda dengan paritas tinggi (PUSMUTI) yang ber-KB non
MKJP, dan kelompok PUS hamil. Melihat fenomena tersebut penulis merasa tertarik
untuk melakukan analisis lanjut yang berjudul Potensi Penggarapan Program KB di
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS) Melalui Pemetaan Kwadran
Unmetneed &
MOP, Proporsi PUSMUPAR Tidak Ber-KB, Proporsi PUSMUTI Non-
MKJP, dan Proporsi PUS Hamil
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 2
1.2.
Perumusan Masalah
Dalam analisis ini penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan :
Bagaimanakah peta potensi penggarapan program KB di Wilayah GALCILTAS ?
1.3.
Tujuan Analisis
Tujuan Umum :
Memberikan gambaran tentang potensi penggarapan program KB di wilayah
GALCILTAS.
Tujuan Khusus :
1. Mengetahui wilayah GALCILTAS dengan proporsi unmet need tinggi dan MOP yang
masih rendah
2. Mengetahui wilayah GALCILTAS dengan proporsi PUSMUPAR tidak ber- KB
3. Mengetahui wilayah GALCILTAS dengan proporsi PUSMUTI non MKJP
4. Mengetahui wilayah GALCILTAS dengan proporsi PUS Hamil
1.4.
Manfaat Analisis
Hasil dari analisis ini diharapkan dapat digunakan sebagai:
1. Acuan dalam penggarapan program KB di wilayah GALCILTAS
2. Acuan dalam menyusun strategi penggarapan dalam meningkatkan penggunaan
kontrasepsi di wilayah GALCILTAS
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 3
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.Wilayah Tertinggal
Daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang
dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal.
Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah
yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan
fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak
jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah
tertinggal
ini
berbeda
dengan
penanggulangan
kemiskinan
dalam
hal
cakupan
pembangunannya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi,
tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan (bahkan menyangkut hubungan antara daerah
tertinggal dengan daerah maju). Di samping itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang
hidup di daerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari
pemerintah.
Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan program pembangunan daerah tertinggal
yang lebih difokuskan pada percepatan pembangunan di daerah yang kondisi sosial, budaya,
ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur masih tertinggal
dibanding dengan daerah lainnya. Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang
secara geografis terisolir dan terpencil seperti daerah perbatasan antarnegara, daerah pulaupulau kecil, daerah pedalaman, serta daerah rawan bencana. Di samping itu, perlu perhatian
khusus pada daerah yang secara ekonomi mempunyai potensi untuk maju namun mengalami
ketertinggalan sebagai akibat terjadinya konflik sosial maupun politik.
2.2.Wilayah Terpencil
Wilayah terpencil atau daerah terpencil adalah wilayah yang sulit dalam berbagai
aspek, seperti tidak/belum tersedia pelayanan umum, harga kebutuhan pokok yang sangat
mahal, tidak/belum tersedia sarana komunikasi yang memadai, sehingga menimbulkan
kesulitan yang tinggi bagi penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut (Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1996 tentang Pedoman dan Tatacara Penetapan
Wilayah Terpencil).
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 4
2.3.Wilayah Perbatasan
Kawasan perbatasan, baik di darat maupun di laut memiliki peran sangat
penting dan strategis karena selain merupakan batas kedaulatan, juga merupakan wilayah
yang mencerminkan halaman (beranda) depan suatu negara. Secara geografis, posisi Negara
Kesatuan Republik Indonesia diapit oleh dua benua, mempunyai batas wilayah internasional
dengan 10 (sepuluh) negara tetangga. Di darat Republik Indonesia berbatasan dengan 3 (tiga)
negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea, Republik Demokratik Timor Leste. Sebagai
negara kepulauan (Archipelagic state), Republik Indonesia mempunyai batas maritim
berupa batas laut wilayah (teritorial), batas landas kontinen dan
batas Zone Ekonomi
Eksklusif (ZEE) dengan 10 (sepuluh) negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura,
Vietnam, Filiphina, Palau, Papua New Guinea, Republik Demokratik Timor Leste dan
Australia. Pada kawasan perbatasan laut (maritim) pada umumnya berupa pulau-pulau terluar
yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil.
Kawasan perbatasan darat Indonesia tersebar di 3 (tiga) pulau (Kalimantan,
Papua, Timor), 4 (empat) Provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa
Tenggara Timur), dan 15 kabupaten/kota
karakteristik
dan
tipologi
yang
masing-masing
wilayahnya
memiliki
kawasan perbatasan yang berbeda-beda. Sedangkan kawasan
perbatasan laut Indonesia mencakup pulau-pulau terkecil terluar yang berjumlah 92 pulau
yang tersebar di 17 provinsi, mulai dari Aceh sampai ke Papua bagian utara. Pulaupulau kecil terluar tersebut berbatasan langsung dengan negara lain, yaitu dengan India
(3 pulau), Malyasia (22 pulau), Singapura (5 pulau), Malaysia dan Vietnam (1 pulau), India
dan Thailand (1 pulau), Filipina (11 pulau) Vietnam (2 pulau), Australia (24 pulau), Palau (8
pulau), dan RDTL (6 pulau) sementara 9 pulau lainnya berbatasan langsung dengan laut
lepas.
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 5
BAB III
METODE ANALISIS
3.1. Sumber Data
Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder mini survei (MS)
Pemantauan Pasangan Usia Subur tahun 2011. Mini Survei memiliki data yang besar untuk
menggambarkan kondisi program KB menurut tingkat kabupaten, misalnya data persentase
unmetneed, pencapaian MKJP, dan lain- lain. Jumlah responden pada survei ini adalah
253.725 wanita pasangan usia subur, tetapi yang dapat dilakukan analisis sejumlah 253.592
wanita PUS atau 99,9 persennya.
3.2. Pengolahan Data dan Pemetaan
Data sekunder dari MS 2011 diolah dengan menggunakan SPSS versi 15 untuk
mendapatkan cross tabulation data unmet need & MOP, data PUSMUPAR tidak ber- KB dan
data pusmuti non- MKJP. Sedangkan dalam melakukan pemetaan software yang digunakan
adalah Arc – View versi 3.3. Selanjutnya dilakukan pemetaan dengan cara mengelompokan/
pengkategorian wilayah garapan sebagai berikut:
Ø Dalam pembuatan peta Unmet need & MOP dilakukan pengelompokkan menjadi 9
kwadran yaitu:
Tabel 3.1
Unmet –
Need
MOP
0,0 – 0,3
0,31 – 0,4
‘> 0,4
I
II
III
5,1 – 8,6
IV
V
VI
0,0 – 5,0
VII
VIII
IX
‘> 8,6
Keterangan:
-
Kwadran I
: kabupaten dengan unmetneed > 8,6 dan MOP 0,0 - 0,3
-
Kwadran II
: kabupaten dengan unmetneed > 8,6 dan MOP 0,31 - 0,4
-
Kwadran III
: kabupaten dengan unmetneed > 8,6 dan MOP > 0,4
-
Kwadran IV
: kabupaten dengan unmetneed 5,1 - 8,6 dan MOP 0,0 - 0,3
-
Kwadran V
: kabupaten dengan unmetneed 5,1 - 8,6 dan MOP 0,31 - 0,4
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 6
-
Kwadran VI
: kabupaten dengan unmetneed 5,1 - 8,6 dan MOP > 0,4
-
Kwadran VII
: kabupaten dengan unmetneed 0,0 – 5,0 dan MOP 0,0 - 0,3
-
Kwadran VIII
: kabupaten dengan unmetneed 0,0 – 5,0 dan MOP 0,31 - 0,4
-
Kwadran IX
: kabupaten dengan unmetneed 0,0 – 5,0 dan MOP > 0,4
Wilayah/ kabupaten yang masuk ke dalam kwadran I merupakan wilayah prioritas
utama penggarapan, dengan unmetneed tertinggi dan MOP terendah, selanjutnya
penggarapan mengikuti Kwadran II, III, IV ..... dst dalam melakukan penggarapannya. Pada
kolom unmet need, berdasarkan pada target RPJM tahun 2014 dengan unmet need 5 dan
angka 8,6 merupakan angka nasional unmet meet pada mini survei tahun 2011. Sedangkan
pada kolom MOP angka 0,4 merupakan target dari RPJM tahun 2014, sedangkan 0,3
merupakan angka nasional MOP pada mini survei tahun 2011.
Ø Dalam pembuatan Peta Proporsi PUSMUPAR tidak Ber-KB , Peta Proporsi
PUSMUTI Non-MKJP, Peta Proporsi Pus Hamil dilakukan pengelompokkan menjadi
4 kategori yaitu:
1. Jauh di atas persentase nasional
: 50%-100% antara nilai nasional dan
nilai maksimal.
2. Di atas persentase nasional
: 0%-50% antara nilai nasional dan nilai
maksimal.
3. Di bawah persentase nasional
: 0%-50% antara nilai nasional dan nilai
minimal.
4. Jauh di bawah persentase nasional
: 50%-100% antara nilai nasional dan
nilai minimal.
3.3 Definisi operasional
Ø Daerah tertinggal: suatu daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif
kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.
Ø Daerah terpencil: kecamatan atau desa yang karena letak dan atau kondisi alam
memiliki kesulitan, kekurangan atau keterbatasan prasarana dan sarana perhubungan,
pelayanan kesehatan, persediaan kebutuhan 9 bahan pokok, serta kebutuhan sekunder
lain, yang menimbulkan kesulitan bagi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.
Ø Daerah perbatasan : daerah dalam wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan
wilayah kedaulatan negara tetangga, baik perbatasan darat dan laut.
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 7
Ø Daerah kepulauan: suatu gugusan pulau , termasuk bagian pulau dan perairan di
antara pulau – pulau tersebut, dan lain – lain wujud alamiahnya yang hubungannya
satu sama lain demikian erat.
Ø Unmet-need: Wanita PUS yang dalam keadaan tidak hamil dan tidak ber-KB saat
wawancara yang menyatakan ingin anak nanti (> 2 tahun) atau tidak ingin anak lagi,
dan mengemukakan alasan utama tidak ber-KB karena: jarang “kumpul”, suami atau
orang lain menentang, dilarang agama/ budaya, alasan kesehatan, efek samping,
kurang akses/jauh, biaya mahal, dan merasa tidak nyaman.
Ø Pusmupar: kelompok wanita pasangan usia subur yang berusia <35 tahun dan telah
mempunyai satu anak atau 2 anak.
Ø Pusmuti: kelompok wanita pasangan usia subur yang berusia <35 tahun dan telah
mempunyai lebih dari 2 anak.
3.4.
Keterbatasan Pemetaan
Ø Analisis dalam tulisan ini hanya mencakup 187 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,
yang merupakan wilayah prioritas penggarapan KB GACILTAS menurut Direktorat
Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus (DITJALSUS).
Ø Kabupaten yang tersedia dalam MS 2011 : 165 Kabupaten, sedangkan kabupaten
yang tidak tersedia dalam MS 2011 sebanyak 22 kabupaten yaitu:
Tabel 3.2
NO
PROVINSI
KABUPATEN
1
Maluku Utara
Halmahera Selatan, Halmahera timur
2
Papua
Paniai,
Boven
Digoel,
Mappi,
Asmat,
Yahukimo, Peg. Bintang, Tolikara, Sarmi,
Keerom, Waropen, Supiori, Deiyai, Dogiyai,
Intan Jaya, Lanny
Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Nduga, Puncak, Yalimo
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 8
Ø Kabupaten yang tidak tersedia pada Peta Dasar terdiri dari 32 kabupaten yaitu:
Tabel 3.3
NO
PROVINSI
KABUPATEN
1
NAD
Pidie Jaya
2
Sumatera Utara
Nias Barat, Nias Utara
3
Bengkulu
Bengkulu Tengah
4
Kep. Riau
Kep. Anambas
5
Nusa Tenggara Barat
Lombok Utara
6
Nusa Tenggara Timur
Nagekeo, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah,
Sabu Raijua, Manggarai Timur
7
Kalimantan Barat
Kayong Utara
8
Sulawesi Utara
Kep. Sitaro
9
Sulawesi Tengah
Sigi
10
Sulawesi Selatan
Toraja Utara
11
Sulawesi Tenggara
Konawe, Konawe Utara, Buton Utara
12
Gorontalo
Gorontalo Utara
13
Maluku
Maluku Barat Daya, Buru Selatan
14
Maluku Utara
Morotai
15
Papua Barat
Maybrat, Tambrau
16
Papua
Deiyai*, Dogiyai*, Intan Jaya*, Lanny Jaya*,
Mamberamo Raya*, Mamberamo Tengah*,
Puncak*, Yalimo*
*) kabupaten dengan peta dasar format (. Shp) yang tidak tersedia dan tidak masuk ke
dalam mini survei tahun 2011 , Jadi, secara keseluruhan kabupaten yang tidak dapat diolah
dengan menggunakan software ARC View versi 3.3 adalah sebanyak 46 kabupaten/kota.
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 9
Diagram Alur Analisis Pemetaan adalah sebagai berikut :
Keterangan :
1. Data unmet need dan MOP dilakukan cross tabulation, kemudian dilakukan
pengelompokkan berbentuk kwadran membentuk sembilan kwadran yang nantinya
akan menghasilkan peta unmet need dan MOP
2. Data PUSMUPAR tidak ber KB diperoleh dari pengolahan data select cases wanita
PUS usia < 35 tahun dengan kepemilikan anak 1 atau 2 anak yang tidak ber- KB
yang nantinya akan menghasilkan peta proporsi PUSMUPAR tidak ber-KB
3. Data PUSMUTI KB non – MKJP diperoleh dari pengolahan data select cases wanita
PUS usia < 35 tahun dengan kepemilikan anak lebih dari 2 anak yang ber KB, tetapi
menggunakan KB non- MKJP, data ini nantinya akan menghasilkan peta proporsi
PUSMUTI KB non- MKJP.
4. Data hamil diperoleh dari wanita PUS yang kemudian di olah menghasilkan peta
proporsi PUS hamil.
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 10
BAB IV
HASIL PEMETAAN
4.1. Penggarapan Program KB di Wilayah GALCILTAS Tahun 2011
Di bawah ini merupakan peta penggarapan program KB di wilayah GALCILTAS
yang telah dilakukan oleh BKKBN pada tahun 2011. Dalam peta tersebut warna merah dan
biru merupakan wilayah/ kabupaten yang masuk ke dalam wilayah GALCILTAS, dimana
warna merah merupakan wilayah GALCILTAS yang belum dilakukan penggarapan,
sedangkan warna biru merupakan wilayah yang sudah dilakukan penggarapan. Terdapat 187
kabupaten yang masuk ke dalam wilayah GALCILTAS dengan wilayah penggarapan pada 45
kabupaten yang terdapat di 18 kepulauan. Namun dalam pemetaan ini hanya 141 kabupaten
yang dapat terpetakan, dikarenakan terdapat 46 kabupaten tidak masuk ke dalam mini survei
tahun 2011 atau dikarenakan tidak terdapat di Peta dasar (format .shp).
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 11
4.2.
Pemetaan Kwadran Unmetneed dan MOP
Di bawah ini merupakan peta kwadran unmetneed & MOP, peta tersebut
menunjukkan bahwa kabupaten yang masuk ke dalam kwadran satu atau yang berwarna
hitam merupakan wilayah penggarapan program yang utama, dengan unmetneed tertinggi
dan MOP terendah, diikuti oleh Kwadran II,III,IV ... dan seterusnya. Terdapat 62 kabupaten
yang berada di 17 provinsi yang masuk ke dalam Kwadran I, 4 kabupaten yang berada di 3
provinsi yang masuk ke dalam Kwadran II, 3 kabupaten yang berada di 3 provinsi yang
masuk ke dalam Kwadran III, 29 kabupaten yang berada di 17 provinsi yang masuk ke dalam
Kwadran IV, 1 kabupaten yang berada di 1 provinsi yang masuk ke dalam Kwadran V, tidak
ada kabupaten yang masuk kedalam Kwadran VI, 35 kabupaten yang berada di 16 provinsi
yang masuk ke dalam Kwadran VII, 3 kabupaten yang berada di 3 provinsi yang masuk ke
dalam Kwadran VIII, dan 4 kabupaten yang berada di 4 provinsi yang masuk ke dalam
Kwadran IX. Selain dapat dilihat di peta kwadran unmetneed & MOP, nama – nama
kabupaten kwadran unmetneed & MOP dapat juga di lihat pada tabel 4.1.
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 12
Tabel 4. 1
NO
PROVINSI
KABUPATEN
KWADRAN I
1
NAD
KWADRAN II
KWADRAN III
KWADRAN IV
Naganraya,
Aceh
Aceh Jaya, Aceh
Barat
Aceh
Selatan, Aceh
Daya,
Besar , Aceh Singkil,
Simeulue,
KWADRAN V
KWADRAN VI
KWADRAN VII
Gayolues.
KWADRAN VIII
KWADRAN IX
Bener Meriah.
Timur.
Aceh
Barat.
2
Sumatera Utara
Nias, Nias Selatan,
Tapanuli
Tengah,
Pakpak Bharat.
3
Sumatera Barat
Padang
Pasaman
Pesisir
Pariaman,
Kepulauan
Barat,
Mentawai,
Selatan,
Solok.
4
Sumsel
Dharmasraya.
Solok Selatan.
Sawahlunto
Sijunjung.
Ogan Ilir.
Empat Lawang,
Ogan Komering
Ilir, Lahat,
Banyuasin, Ogan
Komering Ulu
Selatan, Musi
Rawas.
5
Bengkulu
Lebong, Seluma,
Bengkulu Utara,
Muko-Muko,
Kaur, Kepahiang.
6
Lampung
Lampung Barat,
Way Kanan.
7
Bangka
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Bangka Selatan,
Halaman 13
Pesawaran.
Lampung Utara.
Belitung
Belitung Timur,
Belitung.
8
Kepri
Natuna.
9
Jawa Barat
Sukabumi.
Garut.
10
Jawa Timur
Bangkalan.
Situbondo,
Sumenep.
Bondowoso.
Pamekasan,
Sampang.
11
Banten
Lebak,
Pandeglang.
12
13
Nusa Tenggara
Lombok
Timur
,
Lombok Tengah.
Bima , Lombok
Dompu.
Barat
Sumbawa.
Barat.
Sumbawa Barat.
Nusa Tenggara
Ngada, Alor,
Flores Timur,
Belu, Manggarai
Timor Tengah
Timur
Manggarai, Timor
Lembata.
Barat.
Selatan.
Tengah Utara, Ende,
Sumba Timur,
Sumba Barat,
Rotendao, Kupang,
Sikka
14
Kalimantan
Bengkayang,
Sintang,
Landak, Melawi,
Barat
Sanggau.
Sekadau,
Kapuas Hulu
Ketapang,
Sambas.
15
Kalimantan
Seruyan.
Tengah
16
Kalimantan
Hulu Sungai
Selatan
Utara, Barito
Kuala.
17
Kalimantan
Nunukan,
Kutai
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Malinau.
Halaman 14
Timur
18
19
Barat.
Sulawesi Utara
Kepulauan
Kepulauan
Sangihe.
Talauad.
Sulawesi
Banggai Kepulauan,
Tengah
Parigi Mautong,
Tojounauna,
Morowali, Toli-toli,
Banggai.
Poso.
Buol,
Donggala.
20
Sulawesi
Pangkajene
Selatan
Kepulauan,
Selayar.
Jeneponto.
21
Sulawesi
Wakatobi , Bombana
Tenggara
, Buton, Kolaka
Muna.
Konawe Selatan.
Utara.
22
Gorontalo
23
Sulawesi Barat
Boalemo.
Mamuju Utara,
Pohuwato.
Mamasa, Majene.
Mamuju,
Polewarimandar
24
Maluku
Maluku Tenggara
Seram Bagian
Barat, Maluku
Barat.
Kepulauan Aru.
tengah, Buru, Seram
Bagian Timur.
25
Maluku Utara
Halmahera Utara.
Kepulauan Sula.
Halmahera
Halmahera Barat.
Tengah.
26
Papua Barat
Teluk Bintuni,
Teluk Wondama.
Sorong Selatan.
Rajaampat, Kaimana,
Sorong.
27
Papua
Yapen, Nabire,
Mimika, Merauke,
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 15
Biak Numfor,
Puncakjaya,
Jayawijaya.
Jumlah
27 Provinsi
62 Kabupaten
4 kabupaten
3 kabupaten
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
29 kabupaten
1 kabupaten
Halaman 16
-
35 kabupaten
3 kabupaten
4 kabupaten
4.3. Pemetaan Proporsi PUSMUPAR tidak ber- KB
Di bawah ini merupakan peta proporsi PUSMUPAR tidak ber-KB, dalam peta
tersebut dapat menunjukkan bahwa proporsi PUSMUPAR tidak ber KB menurut data MS
2011 memiliki range : 0,25% - 25,6% dengan angka nasional 7,95%. Kabupaten dengan
proporsi PUSMUPAR tidak ber-KB jauh di atas persentase nasional ( 50% - 100% antara
nilai nasional dan nilai maksimal) yang merupakan prioritas penggarapan utama terdiri dari 4
kabupaten yang berada di 3 provinsi. Kabupaten dengan proporsi pusmupar tidak ber –KB di
atas persentase nasional ( 0% - 50% antara nilai nasional dan nilai maksimal) yang
merupakan prioritas penggarapan kedua terdiri dari 66 kabupaten yang berada di 18 provinsi.
Kabupaten dengan proporsi PUSMUPAR tidak ber-KB di bawah persentase nasional (0%50% antara nilai nasional dan nilai minimal) yang merupakan prioritas penggarapan ketiga
terdiri dari 52 kabupaten yang berada di 22 provinsi. Sedangkan Kabupaten dengan proporsi
PUSMUPAR tidak ber-KB jauh di bawah persentase nasional (50%-100% antara nilai
nasional dan nilai minimal) yang merupakan prioritas penggarapan keempat/terakhir terdiri
dari 19
kabupaten yang berada di 13 provinsi.
Selain dapat dilihat di peta proporsi
PUSMUPAR tidak ber- KB, nama – nama kabupaten dengan proporsi PUSMUPAR tidak
ber-KB dapat juga di lihat pada tabel 4.2.
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 17
Tabel 4.2.
NO
PROVINSI
KABUPATEN
Jauh Di Atas Persentase Nasional
1
NAD
Di Atas Persentase Nasional
Di Bawah Persentase Nasional
Aceh Barat, Aceh Singkil, Aceh
Aceh Timur, Naganraya,
Besar, Aceh Barat Daya, Simeulue,
Selatan, Bener Meriah
Aceh
Di Bawah Persentase Nasional
Gayolues
Aceh Jaya
2
Sumatera Utara
3
Sumatera Barat
Pakpak Barat, Tapanuli Tengah,
Nias Selatan,
Solok, Nias
Kepulauan
Mentawai,
Sawahlunto/Sijunjung,
Pariaman,
Pasaman
Pesisir Selatan
Solok Selatan
Ogan Komering Ilir, Lahat, Ogan
Banyu Asin.
Padang
Barat,
Dharmasraya,
4
Sumatera Selatan
Emapat Lawang, Ogan Ilir
Komering Ulu Selatan, Musi
Rawas
5
Bengkulu
Lebong
Bengkulu
Utara,
Kaur,
Muko-Muko, Seluma
Lampung
Utara,
Way Kanan
Kepahiyang
6
Lampung
Pesawaran,
Lampung Barat
7
Bangka Belitung
Belitung Timur
Belitung, Bangka Selatan
8
Kepulauan Riau
Natuna,
9
Jawa Barat
Sukabumi, Garut
10
Jawa Timur
Sumenep, Bangkalan, Sampang
Bondowoso,
Pamekasan
11
Banten
12
Nusa Tenggara Barat
Pandeglang, Lebak
Lombok Timur, Sumbawa Barat,
Lembata, Manggarai Barat, Bima,
Sumbawa, Lombok Tengah
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 18
Lombok Barat, Dompu
Situbondo,
13
Nusa Tenggara Timur
Ende, Flores Timur
Sikka, Manggarai, Sumba Barat,
Belu,
Rotendao, Ngada
Kupang, Alor, Sumba Timur,
Timur
Tengah
Utara,
Timur Tengah Selatan
14
Kalimantan Barat
Sekadau,
Bengkayang,
Sintang,
Sambas, Ketapang
15
Kalimantan Tengah
Seruyan
16
Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Utara,
17
Kalimantan Timur
18
Sulawesi Utara
Landak, Sanggau, Kapuas Hulu
Melawi
Barito Kuala,
Malinau, Nunukan, Kutai Barat.
Kepulauan Sangihe, Kepualaun
Talaud
19
Sulawesi Tengah
Toli-Toli,
Parigi
Moutong,
Morowali
Banggai Kepualauan, Tojo Una una, Donggala, Banggai, Buol,
Poso
20
Sulawesi Selatan
Jeneponto, Pangkajene Kepulauan,
Selayar
21
Sulawesi Tenggara
Wakatobi
Button,Bombana, Muna
Kolaka Utara, Konawe selatan
22
Gorontalo
23
Sulawesi Barat
Polewalimandar, Mamasa, Mamuju
24
Maluku
Maluku Tenggara
Boalemo
Pohuwato
Majene
Mamuju utara
Barat, Buru,
Maluku Tengah, Seram Bagian
Seram Bagian Barat
25
Timur, Kepulauan Aru
Maluku Utara
Halmahera
Utara,
Halmahera
Halmahera Barat, Kepulauan Sula
Tengah
26
Papua Barat
27
Papua
Kaimana, Teluk Bintuni, Teluk
Sorong Selatan
Wondama, Sorong, Rajaampat
Jaya Wijaya
Biaknumfor,
Yapen,
Nabire,
Puncak Jaya
Mimika, Merauke
Jumlah
27 Provinsi
4 Kabupaten
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
66 Kabupaten
52 Kabupaten
Halaman 19
19 Kabupaten
4.4. Pemetaan Proporsi PUSMUTI KB Non MKJP
Di bawah ini merupakan peta proporsi PUSMUTI non- MKJP, dalam peta tersebut
dapat menunjukkan bahwa proporsi PUSMUTI KB non- MKJP menurut data MS 2011
memiliki range : 1,11% - 19,52% dengan angka nasional 6,08%. Kabupaten dengan proporsi
PUSMUTI KB non MKJP Jauh di atas persentase nasional ( 50%-100% antara nilai nasional
dan nilai maksimal) yang merupakan prioritas penggarapan utama terdiri dari 16 kabupaten
yang berada di 10 provinsi. Kabupaten dengan proporsi PUSMUTI KB non MKJP di atas
persentase nasional ( 0% - 50% antara nilai nasional dan nilai maksimal) yang merupakan
prioritas penggarapan kedua terdiri dari 81 kabupaten yang berada di 23 provinsi. Kabupaten
dengan proporsi PUSMUTI KB non MKJP di bawah persentase nasional (0%-50% antara
nilai nasional dan nilai minimal) yang merupakan prioritas penggarapan ketiga terdiri dari 29
kabupaten yang berada di
18 provinsi. Kabupaten dengan proporsi jauh di bawah
persentase nasional (50%-100% antara nilai nasional dan nilai minimal) yang merupakan
prioritas penggarapan ke empat/ terakhir terdiri dari 15 kabupaten yang berada di 7 provinsi.
Selain dapat dilihat di peta proporsi PUSMUTI KB non MKJP, nama – nama kabupaten
dengan proporsi PUSMUTI KB Non MKJP dapat juga di lihat pada tabel 4.3.
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 20
Tabel 4.3.
NO
PROVINSI
KABUPATEN
Jauh di atas persentase nasional
1
NAD
Aceh Selatan, Aceh Jaya.
Di atas persentase nasional
Aceh
Timur,
Simelue,
Aceh
Di bawah persentase nasional
Di bawah persentase nasional
Aceh Barat
Singkil, Bener Meriah, Aceh Barat
Daya,
Gayolues,
Aceh
Besar,
Nagan Raya.
2
Sumatera Utara
Nias.
Nias Selatan, Tapanuli Tengah.
Pakpakbharat
3
Sumatera Barat
Pasaman Barat.
Solok
Dharmasraya.
Selatan,
Sawahlunto
Sijunjung, Padang Pariaman, Solok,
Pesisir
Selatan,
Kepulauan
Mentawai.
4
Sumatera Selatan
Musirawas, Empat Lawang, Lahat.
Banyuasin, Ogan Komering Ilir,
Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan
Ilir.
5
Bengkulu
Kepahiang,
Muko-Muko,Kaur,
Seluma, Bengkulu Utara.
Lebong.
6
Lampung
Pesawaran, Lampung Utara.
Lampung Barat, Way Kanan.
7
Bangka Belitung
Belitung, Bangka Selatan.
Belitung Timur
Sukabumi.
8
Kepulauan Riau
9
Jawa Barat
Garut.
Natuna.
10
Jawa Timur
Bangkalan, Sampang, Pamekasan.
11
Banten
Pandeglang, Lebak.
12
Nusa Tenggara Barat
Lombok Barat, Dompu, Sumbawa,
Situbondo, Bondowoso, Sumenep.
Sumbawa Barat, Lombok Timur.
Bima, Lombok Tengah.
13
Nusa Tenggara Timur
Belu, Alor.
Timor Tengah Utara, Timor Tengah
Selatan, Lembata, Kupang, Sumba
Timur,
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Manggarai
Barat,
Halaman 21
Ende, Sikka.
Manggarai,
Ngada,
Rotendao,
Sumba Barat, Flores Timur.
14
Kalimantan Barat
Landak,
Sintang,
Bengkayang,
Ketapang,
Sambas.
Melawi, Sanggau, Sekadau.
Kapuas
Hulu.
15
Kalimantan Tengah
16
Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Utara.
17
Kalimantan Timur
Nunukan.
18
Sulawesi Utara
19
Sulawesi Tengah
Seruyan.
Barito Kuala.
Malinau, Kutai Barat.
Kepulauan Sangihe.
Buol.
Parigi Moutong, Donggala, Poso,
Toli-Toli,
Tojounauna,
Kepulauan Talaud.
Morowali
Banggai
Kepulauan, Banggai.
20
Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan.
Selayar, Jeneponto.
21
Sulawesi Tenggara
Buton, Kolaka Utara, Muna.
Konawe
Selatan,
Bombana,
Wakatobi.
22
Gorontalo
23
Sulawesi Barat
Mamasa, Mamuju Utara, Majene.
Pohuwato, Boalemo.
Polewali Mandar, Mamuju.
24
Maluku
Maluku Tengah.
Seram Bagian Barat.
Buru, Kepulauan Aru.
Maluku Tenggara Barat, Seram
Bagian Timur.
25
Maluku Utara
Halmahera Barat, Kepulauan Sula,
Halmahera
Utara,
Halmahera
Tengah.
26
Papua Barat
Rajaampat, Sorong Selatan.
Teluk Bintuni, Teluk Wondama,
Kaimana, Sorong.
27
Papua
Puncak Jaya.
Nabire, Biak Numfor, Merauke.
Jayawijaya
Mimika, Yapen.
27 Provinsi
16 Kabupaten
81 Kabupaten
29 Kabupaten
15 Kabupaten
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 22
4.5. Pemetaan Proporsi PUS Hamil
Di bawah ini merupakan peta proporsi PUS Hamil, dalam peta tersebut dapat
menunjukkan bahwa proporsi PUS Hamil menurut data MS 2011 memiliki range : 1, 5% 34,9% dengan angka nasional 7%. Kabupaten dengan proporsi PUS hamil jauh di atas
persentase nasional (50%-100% antara nilai nasional dan nilai maksimal) yang merupakan
prioritas penggarapan utama terdiri dari 11 kabupaten yang berada di 7 provinsi. Kabupaten
dengan proporsi PUS hamil di atas persentase nasional ( 0%-50% antara nilai nasional dan
nilai maksimal) yang merupakan prioritas penggarapan kedua terdiri dari 80 kabupaten yang
berada 22 provinsi. Kabupaten dengan proporsi di bawah persentase nasional (0%-50%
antara nilai nasional dan nilai minimal) yang merupakan prioritas penggarapan ketiga terdiri
dari 32 kabupaten yang berada di 14 provinsi. Kabupaten dengan proporsi jauh di bawah
persentase nasional (50%-100% antara nilai nasional dan nilai minimal) yang merupakan
prioritas penggarapan keempat/ terakhir terdiri dari 18 kabupaten yang berada di 12 provinsi.
Selain dapat dilihat di peta proporsi PUS hamil , nama – nama kabupaten dengan proporsi
PUS Hamil dapat juga di lihat pada tabel 4.4.
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 23
Tabel 4.4.
NO
PROVINSI
Jauh Di Atas Persentase Nasional
1
NAD
KABUPATEN
Di Atas Persentase Nasional
Di Bawah Persentase Nasional
Gayolues,
Aceh
Besar,Aceh
Barat,
Timur,
Aceh
Bener Meriah, Nagan Raya, Aceh
Aceh
Barat
Jaya.
Di Bawah Persentase Nasional
Daya, Simelue, Aceh Selatan, Aceh
Singkil .
2
Sumatera Utara
Tapanuli Tengah, Nias Selatan,
Nias, Pakpakbharat.
3
4
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Dharmasraya,
Musirawas.
Sawahlunto
Solok Selatan, Padang Pariaman,
Sijunjung, Pesisir Selatan.
Solok, Pasaman Barat.
Ogan Komering Ilir, Banyuasin,
Lahat.
Kepulauan Mentawai.
Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan
Ilir, Empat Lawang.
5
Bengkulu
6
Lampung
7
Bangka Belitung
Kaur,
Seluma,
Lebong,
Muko-
Muko, Bengkulu Utara, Kepahiang.
Way Kanan
Lampung Barat.
Lampung Utara, Pesawaran
Bangka Selatan, Belitung Timur,
Belitung.
8
Kepulauan Riau
9
Jawa Barat
Sukabumi, Garut.
10
Jawa Timur
Sampang, Bangkalan, Pamekasan.
Situbondo, Bondowoso, Sumenep.
11
Banten
Lebak.
Pandeglang.
12
Nusa Tenggara Barat
13
Nusa Tenggara Timur
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Natuna.
Sumbawa
Barat,
Sumbawa,
Lombok Timur, Lombok Barat,
Dompu, Lombok Tengah.
Bima
Sumba Barat, Sumba Timur, Belu,
Lembata,
Kupang, Alor, Sikka, Flores Timur.
Manggarai Barat, Ngada, Timor
Halaman 24
Manggarai,
Rotendao,
Ende.
Tengah
Utara,
Timor
Tengah
Selatan.
14
Kalimantan Barat
Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas
Bengkayang.
Melawi, Ketapang.
Hulu, Sambas, Landak.
15
Kalimantan Tengah
Seruyan.
16
Kalimantan Selatan
Baritokuala, Hulu Sungai Utara.
17
Kalimantan Timur
18
Sulawesi Utara
19
Sulawesi Tengah
Malinau, Nunukan.
Kutai Barat.
Kepulauan Talaud.
Morowali
Kepualauan Sangihe.
Poso, Tojounauna, Donggala, Toli-
Parigi Moutong,
Toli
Kepulauan.
Buol,
Banggai
Banggai.
20
Sulawesi Selatan
Selayar, Pangkajene Kepualauan
Jeneponto.
21
Sulawesi Tenggara
Kolaka Utara, Bombana, Muna,
Buton.
Konawe Selatan.
22
Gorontalo
Pohuwato,
Boalemo.
23
Sulawesi Barat
Wakatobi.
Mamuju Utara
Polewari
Mandar,
Mamuju,
Majene, Mamasa.
24
Maluku
Seram Bagian Timur.
Buru, Maluku Tenggara Barat,
Seram
Bagian
Barat,
Maluku
Tengah, Kepualauan Aru .
25
Maluku Utara
Kep. Sula, Halmahera Tengah,
Halmahera Barat, Halmahera Utara
26
Papua Barat
27
Papua
Sorong Selatan, Rajaampat, Sorong,
Teluk Wondama, Kaimana.
Teluk Bintuni.
Puncakjaya.
Yapen,
Mimika,
Biak
Jayawijaya.
Numfor,Nabire, Merauke.
Jumlah
27 Provinsi
11 Kabupaten
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
80 Kabupaten
32 Kabupaten
Halaman 25
18 Kabupaten
BAB V
PEMBAHASAN HASIL
Keberhasilan program KB tentunya tidak pernah terlepas dari bagaimana cara dalam
melakukan penggarapan program. Dalam tulisan ini telah dilakukan analisis deskriptif
dengan menggunakan data Mini Suvei Tahun 2011 untuk mengetahui bagaimana persentase
pencapaian program KB di tingkat kabupaten. Selanjutnya dilakukan pemetaan untuk
memberikan gambaran pada pengelola program dalam menyusun strategi pelayanan
khususnya di wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan (GALCILTAS). Pemetaan yang
dilakukan terdiri dari : pemetaan kwadran unmetneed dan MOP, pemetaan proporsi
PUSMUPAR tidak ber-KB, pemetaan proporsi PUSMUTI KB non-MKJP, pemetaan
proporsi PUS hamil.
5.1. Pemetaan kwadran unmet need & MOP
Menurut grand desaign pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus,
dibuat karena alasan utama pada masih tingginya angka unmetneed KB dan masih rendahnya
kesertaan para suami dalam ber-KB khususnya metode operasi pria (MOP). Kebutuhan
pelayanan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) didefinisikan sebagai persentase wanita
kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi
tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Sedangkan MOP atau juga dikenal dengan vasektomi
merupakan prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan
melakukan oklukasi vasa deferensia sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses
fertilisasi (penyatuan dengan ovum) tidak terjadi. Dengan melihat dua isu tersebut sehingga
dirasa perlu dilakukan penggarapan unmet need dan MOP dengan melakukan pembuatan
kwadran antara unmetneed dan MOP.
Bila dilihat dari hasil pemetaan kwadran unmet need & MOP maka dapat terlihat
bahwa terdapat beberapa kabupaten yang memerlukan prioritas penggarapan utama. Pada
beberapa kabupaten tersebut, prioritas penggarapan utama terlebih dahulu dilakukan pada
kwadran pertama yaitu: NAD : Naganraya, Aceh Barat Daya, Aceh Besar , Aceh Singkil,
Simeulue,
Aceh Barat. Sumut : Nias, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Pakpak Bharat.
Sumbar : Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Solok. Jabar : Sukabumi.
Jatim : Bangkalan. NTB : Lombok Timur, Sumbawa. NTT : Ngada, Alor, Manggarai,
Timor Tengah Utara, Ende, Sumba Timur, Sumba Barat, Rotendao, Kupang, Sikka. Kalbar :
Bengkayang, Sanggau. Kaltim : Nunukan, Kutai Barat. Sulteng : Banggai Kepulauan, Parigi
Mautong, Morowali, Toli-toli, Donggala. Sulsel : Pangkajene Kepulauan, Jeneponto. Sultra
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 26
:
Wakatobi , Bombana , Buton, Kolaka Utara. Sulbar : Mamuju Utara, Mamuju,
Polewarimandar. Maluku : Maluku Tenggara Barat, Maluku tengah, Buru, Seram Bagian
Timur. Malut : Halmahera Utara. Papua Barat: Teluk Bintuni, Rajaampat, Kaimana,
Sorong. Papua: Yapen, Nabire, Mimika, Merauke, Biak Numfor, Puncakjaya, Jayawijaya.
Akan tetapi jika hanya ingin melakukan penggarapan unmet need nya saja maka dapat
dilakukan prioritas penggarapan di kwadran I,II dan III , karena ketiga kwadran ini angka
unmetneednya di atas angka nasional menurut Mini Survei 2011 (unmet need > 8,6 persen).
5.2. Pemetaan proporsi PUSMUPAR tidak ber-KB
Penggarapan program KB pada pasangan usia subur yang masih muda dengan paritas
rendah (PUSMUPAR) sangat penting sekali untuk dilakukan. Mengingat waktu subur mereka
yang masih panjang, selain itu mereka yang masih punya anak yang masih sedikit
berkecendrungan menginginkan anak lagi. Dalam tulisan ini kategori PUSMUPAR yang
ditetapkan berkaitan dengan umur potensial reproduksi wanita, khususnya pada kelompok
umur < 35 tahun yang telah mempunyai satu atau dua anak. Pengkategorian kelompok
PUSMUPAR tersebut dimaksudkan sebagai sasaran yang potensial untuk program KB,
dimana kelompok ini merupakan kelompok usia muda sehingga memerlukan intervensi yang
tepat yaitu agar mereka terlindungi dari kejadian kehamilan dengan cara menerima dan
mempraktekkan KB. Bila di lihat dari hasil pemetaan maka terlihat bahwa kabupaten yang
merupakan wilayah prioritas utama dalam penggarapannya adalah : NTT : Ende, Flores
Timur. Sultra : Wakatobi, dan Papua: Jayawijaya.
5.3. Pemetaan proporsi PUSMUTI KB non-MKJP
Pemakaian alat/cara kontrasepsi yang dilakukan oleh seseorang terkadang tergolong
tidak dilakukan secara rasional, selain itu pula masih banyak pasangan usia subur yang belum
mengetahui alat/cara kontrasepsi secara menyeluruh. Dengan kurang rasionalnya pemilihan
kontrasepsi dan pengetahuan yang masih rendah mengakibatkan alat/cara kontrasepsi yang
bersifat jangka panjang (MKJP) kurang diminati. Sasaran penerima manfaat dari adanya
MKJP ini sebaiknya dapat dilakukan pada PUS muda. Secara khusus dalam tulisan ini
dilakukan pada pasangan usia subur muda dengan paritas tinggi. Mengapa pada PUS muda
dengan paritas tinggi? Karena biasanya ibu muda masih mencoba-coba alat/cara kontrasepsi
yang sifatnya jangka pendek. Sehingga segmen yang lebih tepat diprioritaskan pada ibu
dengan jumlah anak lebih dari dua.
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 27
Jika di lihat dari hasil pemetaan proporsi PUSMUTI KB non –MKJP maka Kabupaten
dengan proporsi Jauh di atas persentase nasional yang merupakan prioritas penggarapan
utama terdiri dari 16 kabupaten yang berada 10 provinsi yaitu: NAD: Aceh Selatan, Aceh
Jaya. Sumut: Nias. Sumbar: Pasaman Barat. NTT: Belu, Alor. Sulteng: Buol. Sulsel :
Pangkajene Kepulauan. Sultra: Buton, Kolaka Utara, Muna. Sulbar: Mamasa, Mamuju
Utara, Majene. Maluku: Maluku Tengah. Papua : Puncak Jaya.
5.4. Pemetaan proporsi PUS hamil.
Proporsi PUS Hamil pada suatu wilayah/ kabupaten sangat penting untuk dicermati.
Proporsi PUS hamil dengan persentase yang besar memiliki beberapa indikasi jika suatu
wilayah tersebut apakah program KB tidak berjalan atau juga banyak pasangan yang banyak
menginginkan anak atau mungkin budaya masyarakat yang tidak menyetujui pembatasan
jumlah anak. Dengan persentase PUS Hamil yang tinggi memiliki potensi/ peluang bagi
program sebagai peserta KB baru (PB) dan dapat diarahakan pada iud post plasenta. Program
insersi IUD pascaplasenta adalah program dimana pasien mendapat insersi IUD pasca
placenta lahir, program tersebut sudah lama tidak dikembangkan lagi. Tekhnik ini cukup
aman, maka tekhnologi ini perlu ditawarkan, dan pasien hendaknya mendapat konseling
sebelum persalinan. Pemasangan IUD dapat dilakukan pada pasca persalinan spontan dan
pasca seksio sesarea. Adanya cara yang relatif baru yaitu insersi IUD pasca plasenta mungkin
mempunyai harapan dan kesempatan bagi banyak ibu yang tidak ingin hamil lagi.
Dilihat dari hasil pemetaan bahwa Kabupaten dengan proporsi Jauh di atas persentase
nasional yang merupakan prioritas penggarapan utama terdiri dari 11 kabupaten yang berada
di 7 provinsi yaitu: Sumsel: Musirawas. Kaltim: Malinau, Nunukan. Sulteng: Morowali.
Sulbar: Mamuju Utara. Maluku: Seram Bagian Timur. Papua Barat: Sorong Selatan,
Rajaampat, Sorong, Teluk Bintuni. Papua: Puncakjaya.
Pemetaan yang dilakukan pada tulisan ini memang dimaksudkan untuk memberikan
gambaran kabupaten mana yang penggarapannya dilakukan secara prioritas. Namun
demikian, kegiatan intervensi tersebut tidak hanya di lakukan pada kabupaten prioritas, tetapi
secara simultan kegiatan tersebut juga dilakukan pada kabupaten kelompok segmen lain
meskipun berbeda intensitas dalam hal penggarapannya. Kabupaten yang merupakan sasaran
prioritas akan mendapatkan intensitas kegiatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan
kabupaten yang bukan merupakan kabupaten prioritas.
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 28
BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
6.1. KESIMPULAN
1. Terdapat 62 kabupaten yang berada di 17 provinsi yang masuk ke dalam kwadran 1
dengan unmetneed tertinggi dan MOP terendah dan merupakan wilayah
utama/prioritas penggarapan program yaitu:
NAD : Naganraya, Aceh Barat Daya, Aceh Besar , Aceh Singkil, Simeulue, Aceh
Barat. Sumut : Nias, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Pakpak Bharat. Sumbar :
Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Solok. Jabar : Sukabumi. Jatim :
Bangkalan. NTB : Lombok Timur, Sumbawa. NTT : Ngada, Alor, Manggarai,
Timor Tengah Utara, Ende, Sumba Timur, Sumba Barat, Rotendao, Kupang, Sikka.
Kalbar : Bengkayang, Sanggau. Kaltim : Nunukan, Kutai Barat. Sulteng : Banggai
Kepulauan, Parigi Mautong, Morowali, Toli-toli, Donggala.
Sulsel : Pangkajene
Kepulauan, Jeneponto. Sultra : Wakatobi , Bombana , Buton, Kolaka Utara. Sulbar
: Mamuju Utara, Mamuju, Polewarimandar. Maluku : Maluku Tenggara Barat,
Maluku tengah, Buru, Seram Bagian Timur. Malut : Halmahera Utara. Papua Barat:
Teluk Bintuni, Rajaampat, Kaimana, Sorong. Papua:
Yapen, Nabire, Mimika,
Merauke, Biak Numfor, Puncakjaya, Jayawijaya.
2. Terdapat 4 kabupaten yang berada di 3 provinsi yang masuk ke dalam persentase
tertinggi pusmupar tidak ber-KB
dan merupakan wilayah utama/prioritas
penggarapan program yaitu:
NTT : Ende, Flores Timur. Sultra : Wakatobi, dan Papua: Jayawijaya.
3.
Terdapat 16 kabupaten yang berada di 10 provinsi yang masuk ke dalam persentase
tertinggi pusmuti KB Non MKJP dan merupakan wilayah utama/prioritas
penggarapan program yaitu:
NAD: Aceh Selatan, Aceh Jaya. Sumut: Nias. Sumbar: Pasaman Barat. NTT:
Belu, Alor. Sulteng: Buol. Sulsel : Pangkajene Kepulauan. Sultra: Buton, Kolaka
Utara, Muna. Sulbar: Mamasa, Mamuju Utara, Majene. Maluku: Maluku Tengah.
Papua : Puncak Jaya.
4.
Terdapat 11 kabupaten yang berada di 7 provinsi yang masuk ke dalam persentase
tertinggi PUS hamil dan merupakan wilayah utama/prioritas penggarapan program
yaitu:
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 29
Sumsel: Musirawas.
Kaltim: Malinau, Nunukan. Sulteng: Morowali. Sulbar:
Mamuju Utara. Maluku: Seram Bagian Timur.
Papua Barat: Sorong Selatan,
Rajaampat, Sorong, Teluk Bintuni. Papua: Puncakjaya.
6.2. REKOMENDASI
1.
Perlunya fokus penggarapan di 62 kabupaten yang masuk ke dalam kwadran I dengan
unmetneed tertinggi dan MOP terendah, dengan adanya pembagian ini sehingga
diperlukan strategi penggarapan berupa peta kerja. Selain pembuatan peta kerja, perlu
dicermati pula faktor-faktor utama penyebab tingginya unmet need dan faktor
penghambat rendahnya capaian MOP di wilayah tersebut, sehingga nantinya dapat
mempermudah dalam melakukan intervensi penggarapan.
2. Perlunya fokus penggarapan di 4 kabupaten dengan persentase PUSMUPAR tidak
ber-KB jauh di atas persentase nasional.
3. Perlunya fokus pengarapan di 16 kabupaten dengan persentase PUSMUTI KB Non
MKJP jauh di atas persentase nasional. Kelompok ini merupakan PUS muda dengan
paritas tinggi yang sangat potensial untuk diarahkan ke KB MKJP.
4. Perlunya pencermatan di 11 kabupaten dengan persentase PUS hamil jauh di atas
persentase nasional, kelompok ini merupakan kelompok
yang nantinya potensi
menjadi Peserta KB Baru dan dapat diarahkan ke MKJP seperti IUD-Pasca Plasenta.
5. Kegiatan intervensi tidak hanya di lakukan pada kabupaten prioritas, tetapi secara
simultan kegiatan tersebut juga dilakukan pada kabupaten kelompok segmen lain
meskipun berbeda intensitas dalam hal penggarapannya.
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 30
DAFTAR PUSTAKA
1.
-----. 2011. Grand Design Pembinaan Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus.
Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus, Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
2.
-----. 2011. Peta Kerja. Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran
Khusus, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
3.
-----. 2006. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi Edisi 2. Yayasan Bina Pustaka
Sarwono Prawirohardjo. Jakarta.
4.
----. 2011. Pemantauan Pasangan Usia Subur Melalui Mini Survei Indonesia Tahun
2011. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Puslitbang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera. Jakarta.
5.
Affandi , B; Samil, RS, Hanafiah MJ. , October 12-13, 1985.
Some Indonesian
Experiences with IUD. Presented at the first National Conference on IUD. New Delhi
India.
6.
Affandi,B. 1990. Pengalaman dengan AKDR MLCu 250.
7.
Endah Winarni dan Sri Wahyuni. 2009. Karakteristik PUSMUPAR Menurut Provinsi
dan Kabupaten (Analisa Lanjut) . Puslitbang KB dan Kesehatan Reproduksi, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jakarta.
8.
Flourisa Juliaan. 2009.
Unmet Need dan Kebutuhan Pelayanan KB di Indonesia
(Analisa Lanjut). Puslitbang KB dan Kesehatan Reproduksi, Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jakarta.
9.
Oktriyanto dan Endah Winarni . 2010. Penentuan Wilayah Prioritas Penggarapan
Pusmupar Unmetneed KB (Analisa Lanjut) . Puslitbang KB dan Kesehatan Reproduksi,
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jakarta.
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)
Halaman 31
LAMPIRAN :
PROPINSI
NAD
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
LAMPUNG
BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN RIAU
JAWA BARAT
DAFTAR KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL
NO
KABUPATEN
1
SIMEULUE*
2
ACEH SINGKIL
3
ACEH SELATAN
4
ACEH TIMUR
5
ACEH BARAT
6
ACEH BESAR
7
ACEH BARAT DAYA
8
GAYO LUES
9
NAGAN RAYA
10
ACEH JAYA
11
BENER MERIAH
12
PIDIE JAYA
13
NIAS*
14
TAPANULI TENGAH
15
NIAS SELATAN*
16
PAKPAK BHARAT
17
NIAS BARAT
18
NIAS UTARA
19
KEPULAUAN MENTAWAI*
20
PESISIR SELATAN
21
SOLOK
22
SIJUNJUNG
23
PADANG PARIAMAN
24
SOLOK SELATAN
25
DHARMAS RAYA
26
PASAMAN BARAT
27
OGAN KOMERING ILIR
28
LAHAT
29
MUSI RAWAS
30
BANYU ASIN
31
OKU SELATAN
32
OGAN ILIR
33
EMPAT LAWANG
34
KAUR
35
SELUMA
36
MUKOMUKO
37
LEBONG
38
KEPAHIANG
39
BENGKULU TENGAH
40
BENGKULU UTARA/ P. ENGGANO*
41
LAMPUNG BARAT
42
LAMPUNG UTARA
43
WAY KANAN
44
PESAWARAN
45
BANGKA SELATAN*
46
BELITUNG *
47
BELITUNG TIMUR*
48
NATUNA*
49
KEPULAUAN ANAMBAS *
50
SUKABUMI
51
GARUT
UNMET NEED
15,3
24,7
6,5
8
9,4
10,6
17
0,6
11,5
7,1
3,6
8,7
11,3
22,4
17,8
27,5
14,7
9,5
6,9
10,5
9,9
8,6
14,8
3,5
6,5
10,1
4,5
3,1
4,1
5
4,7
8,2
4,2
2,1
3,1
1,8
0,8
3,4
7,8
2,6
3
4,2
2
2,8
4,4
2,1
4,8
16,4
5,7
10,1
7,5
MOP
0
0
0
0,3
0,18
0
0
0
0
0
0,37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,79
0,77
0
0,25
0,27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,22
0
0
0
0,52
0
0,33
0
0
0
0,79
0
0
0,27
PUSMUPAR TIDAK
BER-KB
8,71
12,88
6,25
7,52
13,61
11,59
9,65
2,67
7,46
8,44
4,82
9,35
8,32
8,74
7,88
9,00
10,86
11,56
11,40
5,30
8,57
10,31
10,17
3,94
8,09
9,20
6,79
5,88
4,21
3,09
4,54
8,78
8,94
5,04
2,58
3,36
9,09
4,75
8,88
5,75
4,23
4,34
3,69
7,17
4,60
7,36
8,45
6,70
10,79
6,81
5,52
PUSMUTI NON
MKJP
11,49
11,23
15,04
12,39
4,78
7,87
8,32
8,02
7,85
14,29
11,13
10,69
17,83
7,09
8,16
4,50
16,29
16,95
6,56
7,95
8,18
10,02
9,02
11,03
5,78
13,16
5,80
7,22
8,42
5,85
5,63
5,56
7,45
6,53
6,01
6,73
6,49
7,12
7,35
5,36
5,92
7,98
5,23
9,12
7,55
10,22
5,63
5,12
4,91
5,69
8,20
PUS HAMIL
9,2
8,1
8,5
17,6
12,2
13,8
10,9
19,2
6,4
5,1
6,6
9,9
18,2
20,6
18,7
8,7
17,4
16,7
3,9
9,6
6,1
10,1
6,7
6,8
11,5
5,6
13,4
4,6
24,8
13,0
11,0
10,2
7,8
14,6
14,4
9,1
12,0
7,7
5,6
8,5
4,4
3,9
12,3
2,1
3,4
2,7
2,8
15,6
6,8
4,7
4,4
PROPINSI
JAWA TIMUR
BANTEN
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI UTARA
NO
KABUPATEN
52
BONDOWOSO
53
SITUBONDO
54
BANGKALAN*
55
SAMPANG*
56
PAMEKASAN*
57
SUMENEP*
58
PANDEGLANG
59
LEBAK
60
LOMBOK BARAT
61
LOMBOK TENGAH
62
LOMBOK TIMUR
63
SUMBAWA*
64
DOMPU
65
BIMA
66
SUMBAWA BARAT
67
LOMBOK UTARA
68
SUMBA BARAT*
69
SUMBA TIMUR*
70
KUPANG
71
TIMOR TENGAH SELATAN
72
TIMOR TENGAH UTARA
73
BELU
74
ALOR
75
LEMBATA
76
FLORES TIMUR*
77
SIKKA
78
ENDE
79
NGADA
80
MANGGARAI
81
ROTE NDAO
82
MANGGARAI BARAT
86
SUMBA BARAT DAYA*
87
SUMBA TENGAH*
83
NAGEKEO
84
MANGGARAI TIMUR
85
SABU RAIJUA*
88
KAYONG UTARA
89
SAMBAS
90
BENGKAYANG
91
LANDAK
92
SANGGAU
93
KETAPANG
94
SINTANG
95
KAPUAS HULU
96
SEKADAU
97
MELAWI
98
SERUYAN*
99
BARITO KUALA
100
HULU SUNGAI UTARA
101
KUTAI BARAT
102
MALINAU
103
NUNUKAN
104
KEPULAUAN SANGIHE*
105
KEPULAUAN TALAUD*
106
KEPULAUAN SITARO*
UNMET NEED
2,3
7,5
14,2
7,2
5,2
4,9
7,5
6,4
7,9
8,8
22,8
10,5
2,9
7
3,1
3,1
16,5
8,8
10,3
2,7
11,5
5,7
13,4
25,1
29
21,8
34,1
8,9
12,6
11,9
6
17,1
14,8
31,6
6,6
12,2
0,9
7,5
9,8
2,6
10,7
5,6
5,9
4,5
8
4,1
6
4,8
2,6
8,7
4,2
22,2
7,7
2,8
2,6
MOP
0,6
0,16
0
0
0
0
0
0
0
0,43
0
0
0
0
0
0
0
0,17
0
2,37
0
0,14
0
0,33
0,34
0
0
0
0
0
0
0
0
0,83
0
0
0
0
0
0
0
0
0,15
0
0
0
0
0
0,28
0
0
0
0
1,12
0
PUSMUPAR TIDAK
BER-KB
7,63
5,42
12,71
8,31
5,23
15,78
6,28
6,24
7,86
9,43
15,57
10,42
5,36
10,96
15,25
7,60
13,51
6,91
7,19
4,52
7,34
7,84
6,94
12,24
18,16
15,77
19,27
8,32
15,51
11,11
12,03
7,44
12,58
10,78
1,47
12,90
3,11
7,49
11,26
3,61
3,44
6,89
10,04
2,95
14,87
8,39
5,02
4,07
5,78
11,56
13,26
11,62
6,25
4,86
3,51
PUSMUTI NON
MKJP
2,09
2,30
9,36
7,08
6,82
1,57
9,84
9,36
9,99
7,00
4,98
7,59
9,05
7,09
5,49
5,29
8,32
10,28
10,70
11,20
12,78
17,40
13,22
10,92
6,56
4,78
4,95
9,51
9,56
9,05
10,15
4,65
6,92
6,64
8,61
16,30
6,23
7,49
8,72
12,03
4,01
10,34
11,43
7,12
3,72
5,04
3,25
5,13
10,19
1,97
2,49
10,28
5,00
3,37
1,76
PUS HAMIL
2,8
3,3
5,2
5,3
5,1
1,5
3,9
6,7
6,2
8,2
6,3
8,7
8,5
5,4
10,4
13,1
15,9
12,9
9,9
4,9
5,0
11,6
8,6
6,5
8,2
8,5
3,7
5,1
5,9
5,6
5,5
11,7
11,1
6,2
13,0
10,2
12,4
11,1
5,9
8,0
12,9
3,4
12,8
11,6
12,9
4,0
7,1
8,5
8,0
17,5
34,9
24,1
1,7
8,1
2,8
PROPINSI
SULAWESI TENGAH
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA BARAT
NO
KABUPATEN
107
BANGGAI KEPULAUAN*
108
BANGGAI
109
MOROWALI
110
POSO
111
DONGGALA
112
TOLI-TOLI
113
BUOL
114
PARIGI MOUTONG
115
TOJO UNA-UNA
116
SIGI
117
SELAYAR*
118
JENEPONTO
119
PANGKAJENE KEPULAUAN*
120
TORAJA UTARA
121
BUTON*
122
MUNA*
123
KONAWE
124
KONAWE SELATAN
125
BOMBANA
126
WAKATOBI*
127
KOLAKA UTARA
128
BUTON UTARA*
129
KONAWE UTARA
130
BOALEMO
131
POHUWATO
132
GORONTALO UTARA
133
MAJENE
134
POLEWALI MANDAR
135
MAMASA
136
MAMUJU
137
MAMUJU UTARA
138
BURU SELATAN*
139
MALUKU BARAT DAYA*
140
MALUKU TENGGARA BARAT*
141
MALUKU TENGAH*
142
BURU
143
KEPULAUAN ARU*
144
SERAM BAGIAN BARAT
145
SERAM BAGIAN TIMUR*
146
MOROTAI*
147
HALMAHERA BARAT
148
HALMAHERA TENGAH*
149
KEPULAUAN SULA*
150
HALMAHERA SELATAN
151
HALMAHERA UTARA
152
HALMAHERA TIMUR
153
KAIMANA
154
TELUK WONDAMA
155
TELUK BINTUNI
156
SORONG SELATAN
157
SORONG
158
RAJA AMPAT*
159
MAYBRAT
160
TAMBRAU
UNMET NEED
46,4
2,9
15,7
6,7
13,9
14,2
2,4
9,2
4,1
5,4
4,8
10
9,6
27
11,5
20,9
4
8,8
36,9
31,1
15,2
6,4
6,5
4,5
24,9
7,8
15,9
8,4
14,6
13,3
10,3
29,5
26,4
9
14,2
4,8
5,7
13,9
2,4
4,7
6,2
16,9
22,3
21,5
32,2
31,7
8,1
23,7
19,1
22
20,9
MOP
0
0
0
0
0,25
0
0
0,17
0
0
0
0
0
0
0
0,33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,27
0
0
0
0
0,36
0
0
0,69
0
0
0
0
0
0
PUSMUPAR TIDAK
BER-KB
6,56
5,79
8,00
4,66
5,80
10,47
5,32
8,04
6,38
5,52
8,37
11,49
9,36
13,05
15,74
9,27
6,50
12,41
16,81
6,90
6,59
7,79
5,76
1,67
7,78
6,58
10,19
8,08
7,97
2,67
14,26
14,17
14,59
2,42
14,51
0,25
8,41
0,41
0,47
3,88
6,46
3,56
6,63
11,70
10,99
11,24
3,22
9,23
8,97
12,19
18,74
PUSMUTI NON
MKJP
8,41
8,20
4,13
9,57
11,34
9,49
19,52
11,72
9,00
9,41
12,09
9,19
14,03
11,32
19,46
14,89
12,16
9,49
7,96
15,83
12,09
6,82
7,00
7,15
4,10
13,59
7,91
18,65
7,71
18,02
1,78
1,93
2,81
13,55
5,18
3,94
9,77
2,46
11,76
11,26
7,89
10,68
9,41
2,23
2,75
2,98
4,83
1,11
5,98
7,11
6,09
PUS HAMIL
6,1
3,6
30,9
13,0
7,9
7,3
6,2
6,7
9,2
3,1
13,4
5,3
7,3
7,4
5,1
11,0
1,6
14,0
8,3
17,9
6,4
16,3
3,7
5,8
7,8
11,5
15,5
9,0
13,5
22,4
20,7
21,6
10,2
8,6
14,8
7,1
9,8
24,1
1,8
10,5
14,4
18,6
9,4
8,5
18,6
21,3
34,9
21,8
24,3
22,2
19,9
PROPINSI
NO
KABUPATEN
UNMET NEED
MOP
PUSMUPAR TIDAK
BER-KB
PUSMUTI NON
MKJP
15,5
0
7,96
7,18
41,6
0
25,60
4,52
163
NABIRE*
15,5
0
9,74
10,96
164
YAPEN WAROPEN*
25
0
11,42
1,34
165
BIAK NUMFOR*
20,9
0
14,29
7,52
166
PANIAI
167
PUNCAK JAYA
12,4
0
14,36
3,85
168
MIMIKA
20,8
0
3,35
8,78
169
BOVEN DIGOEL
170
MAPPI
171
ASMAT
172
YAHUKIMO
173
PEGUNUNGAN BINTANG
PAPUA
174
TOLIKARA
175
SARMI
176
KEEROM
177
WAROPEN
178
SUPIORI
179
DEIYAI
180
DOGIYAI
181
INTAN JAYA
182
LANNY JAYA
183
MAMBERAMO RAYA
184
MAMBERAMO TENGAH
185
NDUGA
186
PUNCAK
187
YALIMO
NASIONAL
8,6
0,3
7,95
6,08
Sumber : 183 Kabupaten merupakan data dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT)
4 Kabupaten (Belitung, Belitung Timur, Bengkulu Utara & Sumenep) merupakan data tambahan dari DITJALSUS
161
MERAUKE
162
JAYAWIJAYA
KETERANGAN :
* 45 Kabupaten yang sudah dilakukan penggarapan program secara khusus dan penambahan dana khusus
Kabupaten tidak tersedia di MS 2011
Kabupaten tidak tersedia di peta dasar (format. Shp)
Kabupaten tidak tersedia di MS 2011 & Kabupaten tidak tersedia di peta dasar (format. Shp)
Jadi, terdapat 141 kabupaten yang dapat dianalisis / terpetakan dan terdapat 46 kabupaten yang tidak dapat dianalisis/terpetakan
PUS HAMIL
12,8
2,6
7,4
18,0
14,4
29,06
15,06
7,0
16
81
29
15
141

Similar documents

Rasio Kemampuan Ketersediaan Alat Kontrasepsi dan

Rasio Kemampuan Ketersediaan Alat Kontrasepsi dan fertilitas lainnya selain pemakaian kontrasepsi. Perhitungan perkiraan permintaan masyarakat menjadi KB tahun 2012 PA/PUS merupakan merupakan bagian (tahun ketiga) PPM-KB RPJM 2010-2014, PPM-KB tah...

More information