Buku Kecil Pendorong Besar Deforestasi

Buku
Kecil
Pendorong
Besar
Deforestasi
24 katalis untuk mengurangi
deforestasi hutan tropis dari
“resiko komoditas hutan”
UCAPAN TERIMA KASIH
Global Canopy Programme adalah sebuah program pengkajian
di bidang hutan tropis yang bekerja untuk mendemonstrasikan
kasus melalui pendekatan sains, politik dan bisnis untuk menjaga
hutan sebagai modal alam yang mendukung keberadaan air,
makanan, energi, kesehatan, kemanan iklim untuk semua.
GCP bekerja melalui jaringan international yang dimiliki – yang
terdiri dari komunitas, pakar ilmuwan, pembuat kebijakan, dan
pemimpin keuangan dan perusahaan – untuk mendapatkan bukti,
pencerahan, dan aksi katalis untuk menghentikan hilangnya hutan dan
meningkatkan kualitas hidup manusia yang bergantung pada hutan.
Kunjungi www.globalcanopy.org untuk informasi selanjutnya.
Penulis utama: Mario Rautner, Matt Leggett, Frances Davis.
Dengan kontribusi siknifikan dari beberapa staff Global Canopy Programme.
Harap mengutip publikasi ini dengan Rautner, M., Leggett, M., Davis, F., 2013.
Buku Kecil Pendorong Besar Deforestasi, Global Canopy Programme: Oxford.
© Global Canopy Foundation 2013
Ini adalah cetakan pertama Buku Kecil Pendorong Besar Deforestasi,
dipublikasikan November 2013
Published by: Global Canopy Programme,
23 Park End Street, Oxford, OX1 1HU, UK.
Publikasi ini didanai dan diproduksi dengan dukungan penuh dari Pemerintah Australia
dan United Nations Environment Programme (UNEP). Publikasi dalam Bahasa Indonesia
difasilitasi United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia (UNORCID) dengan
pendanaan dari UN REDD Programme.
This activity received funding from the Australian Government
as part of the International Forest Carbon Initiative. The views
expressed herein are not necessarily the views of the Commonwealth
of Australia, and the Commonwealth does not accept responsibility
for any information or advice contained herein.
Kontribusi eksternal bagi buku ini diterima dari
Duncan Brack, Associate Fellow, Chatham House; Associate, Forest Trends
Rachel Butler, Independent Technical Advisor to the European Timber Trade Federation
Bruno Dorin, CIRAD and CIRED
EU FLEGT Facility
Global Witness
James Hulse, CDP
Shoana Humphries, Earth Innovation Institute
Katie McCann, Earth Innovation Institute
Dan Nepstad, Earth Innovation Institute
Claudia Stickler, Earth Innovation Institute
Nathalie Walker, National Wildlife Federation
Daphne Yin, Forest Trends’ Ecosystem Marketplace
Terima Kasih Kepada
Tim Christophersen, UNEP
Edward Davey, The International Sustainability Unit
Pipa Elias, Union of Concerned Scientists
Thomas Enters, UNEP
Iain Henderson, UNEP-FI
Steve Matzie, USAID Development Credit Authority
Kami akan terus menyempurnakan Buku Kecil Pendorong Besar Deforestasi dan umpan
balik dari Anda akan disambut baik. Kirimkan komentar ke: [email protected]
Desain Grafis oleh Georgina Lea dan Goldborough Studio.
3
© Katie Evans, CIFOR
© Geoff Gallice
Kuntoro Mangkusubroto
Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Indonesia
Sejarah memperlihatkan bahwa deforestasi terkait dengan pembangunan ekonomi
suatu negara. Hutan diubah menjadi barang seperti makanan, kayu, dan sumber
energi di tahap awal pertumbuhan ekonomi, serta dieksploitasi untuk mendapatkan
komoditas bernilai tinggi seperti mineral, bahan bakar hayati, serta minyak dan gas
di tahap akhir pembangunan. Semua tindakan ini mengakibatkan hilangnya 50%
hutan tropis dunia, yang berdampak pada penghidupan masyarakat yang bergantung
pada hutan, mengurangi keanekaragaman hayati, dan memperbanyak emisi gas
rumah kaca ke atmosfer.
Indonesia merupakan rumah bagi hutan alam tropis terbesar kedua di bumi ini.
Kehancuran sumber daya alam kita memberikan gelar yang tidak menyenangkan ke
negara kita sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia dari kegiatan
tata guna lahan, deforestasi, dan degradasi hutan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dengan berani menerima tantangan ini ketika membuat komitmen untuk menurunkan
emisi 41 persen dengan dukungan dari komunitas internasional, sehingga menjadikan
Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang dengan sukarela berkomitmen
untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya.
Oleh karena itu, Indonesia membentuk kemitraan dengan Pemerintah Kerajaan
Norwegia untuk reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Agar
Indonesia dapat mewujudkan sasaran penurunan emisi nasional yang ambisius ini
dan berhasil melaksanakan program REDD+ nasional, pendorong dasar deforestasi
harus diatasi. Saya berterima kasih atas upaya tanpa henti dari Sistem PBB, melalui
United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia (UNORCID) dalam
memfasilitasi penyebaran informasi penting dalam Bahasa Indonesia. Terima kasih
juga, kepada Global Canopy Programme yang telah membuat Buku Kecil Pendorong
Besar Deforestasi.
Semoga seri buku ini terus memberikan inspirasi kepada pembuat kebijakan
dan masyarakat Indonesia untuk memastikan bahwa masa depan bangsa kita
berkelanjutan, berkeadilan, dan sejahtera.
6
© Neil Palmer, CIAT
Memperluas akses ke informasi tentang pendorong deforestasi di tingkat global
memberikan pengetahuan kepada Indonesia untuk mengubah hubungan antara hutan
dengan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, tanpa pengelolaan hutan
dengan cara yang berkelanjutan, masyarakat tidak akan dapat bertahan hidup.
Publikasi buku ini dalam Bahasa Indonesia meningkatkan pemahaman semua pihak
tentang pendorong deforestasi, dan meningkatkan kemampuan pembuat keputusan
untuk melaksanakan solusi yang mengatasi inti dari persoalan deforestasi yang
kompleks ini.
Andrew Mitchell
PENDIRI DAN DIREKTUR, GLOBAL CANOPY PROGRAMME
Deforestasi hutan tropis terjadi pada skala industri selama beberapa dekade, yang
awalnya didorong adanya permintaan atas kayu. Namun, dampak dan kompleksitas
penyebabnya telah sangat berkembang karena semakin banyak hutan yang ditebang
selain untuk mendapatkan kayu, namun juga untuk lahan cocok-tanam komoditas lain.
Banyak wilayah di Amazon dibuka untuk peternakan dan produksi kedelai, dan di Asia,
hutan gambut dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Walaupun hutan tampak
tak punya nilai ekonomi namun jika dikonversi menjadi agribisnis dapat mendatangkan
pengembalian investasi yang sangat tinggi. Saat ini Afrika sedang menjadi target
investor yang lapar lahan murah; banyak hutan di kawasan ini ditebangi untuk
pertanian guna memberi makan penduduk dunia yang semakin banyak.
Banyak manfaat ekonomi seharusnya diperoleh negara yang terdeforestasi, tapi
manfaat tersebut belum merata, dan beberapa biaya terbesar belum dihitung. Biaya
terbesar ini mencakup biaya untuk ketahanan pangan, energi, kesehatan dan air.
Banyak kajian menduga nilai ekonomi jasa ekosistem yang hilang karena deforestasi
dapat mencapai US$ 2-4 triliun per tahun.
Apa yang mendorong proses ini? Pendorong deforestasi industri berperan di sepanjang
rantai pasokan global, dari petani dan peternak kecil hingga pengolah makanan
dan konsumen di lorong supermarket di seluruh dunia. Gelombang arus uang masuk
mendorong rantai pasokan ini, dari manajer keuangan di pasar modal hingga kepala
kehutanan di garis terdepan hutan tropis. Komoditas seperti daging, kedelai dan kelapa
sawit diperdagangkan dalam hitungan detik di pasar keuangan, dalam usaha global
senilai US$ 92 miliar per tahun, dipimpin pengelola dana yang menuntut pengembalian
dari perusahaan dalam rantai pasokan. Jauh dari tempat hutan dulu berada, konsumen
internasional mencari ayam, produk kulit, sampo atau coklat murah, semuanya
merupakan ‘komoditas yang beresiko mengancam hutan’, membeli produk ini tanpa
menyadari dampak dari pilihan mereka pada hutan dunia.
Walaupun pada saat ini belum diketahui bagaimana caranya memproduksi komoditas
yang disebut diatas tanpa mengakibatkan deforestasi, namun sedang diupayakan untuk
menemukan jawabannya. REDD+ muncul sebagai kemungkinan mekanisme untuk
memberikan penghargaan ke negara yang telah menurunkan emisi dari deforestasi.
Forum Consumer Goods telah menetapkan target, tidak ada net deforestation
(deforestasi bersih) dalam rantai pasokan 400 perusahaan tahun 2020. Program
kehutanan CDP, yang awalnya diciptakan GCP sebagai Forest Footprint Disclosure
Project telah melibatkan 800 perusahaan.
Saya harap buku ini akan membantu mempercepat kemajuan, dengan memberikan
pemahaman yang lebih baik kepada pembuat kebijakan dan pemimpin perusahaan
8
tentang driver of deforestation (pendorong deforestasi), dan beragam kemungkinan
solusi. Pada akhirnya, merekalah yang harus menggagas insentif dan kerangka kerja
baru untuk perubahan yang dibangun bukan hanya pada harapan pasar karbon
melainkan pada peralihan menuju pertanian berkelanjutan dan ketahanan lingkungan
yang lebih besar bagi semua pihak. Hutan, sebagai modal alam yang sangat penting
bagi masa depan kita, terlalu berharga untuk disia-siakan.
Isi
MEMBINGKAI TANTANGAN
Bagaimana Buku Ini Dapat Membantu
Hutan Tropis Dan Produksi Komoditas
Pengembangan Komoditas & Perannya
Dalam Deforestasi Tropis
Kecenderungan (Trends) Deforestasi
Konteks Internasional
KATALISATOR RANTAI PASOKAN
12
14
15
18
32
PENYEBAB DASAR DEFORESTASI
Pendahuluan
Pertumbuhan Penduduk Dan Permintaan
Untuk Komoditas
Tata Kelola
Perubahan Iklim
Kemiskinan
Prasarana
Keuangan
40
41
42
44
46
50
52
PENDORONG KOMODITAS BERBASIS LAHAN
Pendahuluan
Metodologi
Tahap Rantai Pasokan
Minyak Sawit Dan Bahan Bakar Hayati
Kedelai
Daging Sapi Dan Kulit
Kayu, Bubur Kertas Dan Kertas
Interaksi Antara Penyebab Dasar Dengan
Pendorong Komoditas Berbasis Lahan
58
59
60
68
80
92
104
116
KERANGKA KERJA ANALISIS
Pendahuluan
Petunjuk Ikon Dan Katalisator
Kunci Ikon
124
131
132
Produktivitas Dan Efisiensi Pertanian
Sertifikasi
Kampanye Pasar Konsumen
Penegakan Hukum Dan Pemantauan
Pengadaan Pemerintah
Strategi Penggunaan Lahan
Kode Etik Dan Standar
Bantuan Teknis
Moratoria
138
139
142
143
144
146
149
151
152
KATALISATOR KEUANGAN
Komitmen Pasar Lanjutan
(Advance Market Commitment)
Investasi Bersama (Co-investment)
Concessional Credit Lines (Kredit Konsesional)
Kriteria Pinjaman Lingkungan
(Environmental Lending Criteria)
Jaminan (Guarantee)
Asuransi
Aktivisme Pemegang Saham
156
158
159
160
161
164
168
KATALISATOR PERATURAN
Kejelasan Kepemilikan Lahan
Tarif Impor
Hukum Internasional Dan Perjanjian Bilateral
Undang-Undang Nasional
Perencanaan Dan Koordinasi Nasional
REDD+
Subsidi
Insentif Pajak
174
175
178
182
186
188
189
190
ANALISIS KESENJANGAN DAN KESIMPULAN
Rangkuman
Hambatan Untuk Pelaksanaan Efektif
194
196
LAMPIRAN
Catatan Akhir
Kontributor Eksternal Catatan Akhir
Akronim
10
202
217
222
11
MEMBINGKAI
TANTANGAN
Bagaimana Buku Ini Dapat Membantu
Selama satu dekade terakhir, permintaan atas hasil pertanian
untuk pangan, pakan ternak dan bahan bakar serta produksi
komoditas telah mengancam hutan dan menyebabkan lebih dari
50% deforestasi dan 60% degradasi hutan di negara tropis dan
subtropis1, memberikan dampak besar pada perubahan iklim,
jasa ekosistem (lingkungan), dan keberlanjutan pembangunan
ekonomi jangka panjang.
Untuk mengurangi dampak dari komoditas ‘yang mengancam
hutan’, sebagai pendorong deforestasi maka pembuat keputusan
di sektor pemerintah dan swasta harus memahami saling
ketergantungan berbagai pendorong deforestasi, dan hubungan
antara kebijakan dan pasar dengan perangkat perubahan tata guna
lahan di negara hutan tropis. Meningkatnya apresiasi terhadap
kompleksitas lanskap akan memungkinkan pembuat keputusan
terlibat dalam produksi, perdagangan dan pengaturan komoditas
yang mengancam hutan untuk mengidentifikasi dan melaksanakan
solusi guna mengatasi masalah yang mendesak ini.
Untuk menanggapi kebutuhan ini, Buku Kecil Pendorong Besar
Deforestasi (The Little Book of Big Deforestation Drivers)
menguraikan konteks global pendorong deforestasi, memberikan
gambaran terperinci tentang rantai pasokan komoditas terpenting
yang mengancam hutan, dan memberikan kerangka kerja jelas dan
nyata, yaitu 24 katalisator peraturan, pasar dan rantai pasokan
untuk mengurangi deforestasi karena komoditas ini.
© Credits
© Katie Evans, CIFOR
Penulis tidak berfokus pada katalisator tertentu, melainkan ingin
merangsang dialog, mendorong kolaborasi sektor pemerintah
dan swasta, dan berkontribusi bagi upaya global mengurangi
deforestasi dan degradasi di negara hutan tropis.
14
Hutan Tropis Dan Produksi Komoditas
Pengembangan Komoditas & Perannya Dalam
Deforestasi TropiS
Buku ini berfokus pada hutan dan ekosistem hutan di
wilayah tropis dan subtropis* – jejaring tumbuhan, satwa,
organisme mikro serta masyarakat adat dan lokal yang
saling bergantung, hidup bersama dan berinteraksi di lahan
hutan wilayah tropis khatulistiwa.
Kami mendefinisikan komoditas berbasis lahan sebagai barang
dan bahan mentah yang diperdagangkan secara global, berasal
dari ekosistem hutan tropis, baik langsung dari wilayah hutan,
atau dari wilayah yang sebelumnya berada dalam tutupan hutan,
yang ekstraksi atau produksinya sangat mendorong deforestasi
dan degradasi tropis dunia.
Luas hutan tropis sekitar 7% dari luas dunia, tapi menjadi habitat
bagi setidaknya setengah keanekaragaman hayati bumi ini2,
juga sangat berharga bagi manusia karena memberikan barang
ekonomi (seperti pangan, kayu dan kayu bakar), keanekaragaman
hayati, dan jasa ekosistem di tingkat lokal, regional dan global
(lihat halaman 24). Hamparan hutan tropis terluas ditemukan di
Amazon Basin, Congo Basin dan Asia Tenggara.
Hingga 50% dari hutan tropis dunia telah ditebang3, menjadi
salah satu perubahan guna lahan antropogenik terpenting dalam
sejarah. Pendorong utamanya adalah konversi dan eksploitasi
hutan untuk memenuhi naiknya permintaan global atas komoditas
dari hutan, seperti kayu dan kertas, mineral, minyak dan gas,
serta pangan dan bahan bakar hayati. Dalam mengidentifikasi
negara penghasil komoditas yang beresiko mengancam hutan dan
peran komoditas dimaksud diatas yang mendorong deforestasi,
juga pada saat menerapkan data perdagangan global pada
komoditas yang mengancam hutan, buku ini menggunakan
konsep fase peralihan hutan – urutan empat tahap berulang yang
melibatkan hutan dan perubahannya. Empat tahap ini merangkum
berubahnya hubungan sejarah antara hutan dengan masyarakat4.
* Buku ini menggunakan
definisi hutan dari
Food and Agricultural
Organisation (FAO) –
“dengan luas lebih dari
0,5 ha dengan tinggi
pepohonan lebih dari
lima meter dan tutupan
lebih dari 10%, atau
pohon asli dapat mencapai
ambang ini.”
16
Keempat tahap ini terdiri dari: tutupan hutan yang awalnya
tinggi dengan laju deforestasi rendah (pra-peralihan); deforestasi
meningkat, lalu meninggi (peralihan awal); setelahnya, deforestasi
melambat dan tutupan hutan mulai stabil (peralihan akhir); dan
tahap akhir reforestasi (pasca peralihan)5. Buku ini berfokus
pada tiga fase peralihan pertama karena deforestasi paling sering
terjadi pada tiga fase pertama ini. Negara dalam fase peralihan
keempat biasanya telah mulai aforestasi atau telah menjadi negara
pengolah komoditas dan industri, tidak terlibat dalam pembukaan
hutan tropis.
Hutan tropis merupakan sumber lebih dari 5.000 komoditas
yang diperdagangkan secara komersial6. Produksi dan
perdagangan komoditas ini memberikan banyak manfaat
ekonomi bagi negara penghasil. Misalnya, kelapa sawit merupakan
komoditas ekspor pertanian terbesar Indonesia dan punya potensi
membantu jutaan rakyat keluar dari kemiskinan7.
Di Brazil kedelai juga mengurangi kemiskinan dan mengangkat
nilai tengah pendapatan8. Kendati membantu perkembangan
ekonomi, permintaan global atas komoditas ini mendorong
konversi hutan tropis menjadi lahan pertanian. Degradasi
hutan dan deforestasi menghambat pemberian jasa ekosistem
penting yang mendukung ketahanan pangan, air, kesehatan
dan penghidupan (lihat halaman 24), sehingga mengancam
kelangsungan ekonomi produksi dan perdagangan komoditas
dalam jangka panjang sebagai jalur pembangunan.
Karena itu, buku ini berfokus pada komoditas yang
berdampakbesar pada hutan tropis dan jasa ekosistem. Komoditas
ini meliputi kelapa sawit, kedelai, daging dan kulit, bubur kertas,
dan kayu, serta dampaknya – melalui konversi hutan. Dalam
beberapa dekade terakhir, lebih dari 80% lahanperkebunan baru
yang sebelumnya adalah hutan utuh dan tak terjamah9.
Rantai penghubung komoditas mentah dengan konsumen dan
produk akhir industri sering melibatkan banyak aktor dan
sangat rumit. Akibatnya, perusahaan atau individu biasanya sulit
mengetahui asal-usul atau dampak produk yang mereka olah,
dagangkan, ecerkan atau konsumsi. Hal ini merepresentasikan
resiko reputasi, keuangan dan hukum bagi perusahaan dan
investor yang – tanpa sadar – memperdagangkan, membuat atau
mendanai produk yang mengandung komoditas ini.
17
PENDORONG DASAR DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI NEGARA
TROPIS DAN SUBTROPIS 2000-201011
Walaupun skema sertifikasi dan pelacakan, seperti Forest
Stewardship Council (FSC) dan Roundtable on Sustainable Palm
Oil (RSPO), memang ada, skema ini hanya mencakup sebagian
kecil dari total produksi komoditas beresiko (lihat halaman 139).
Semua aktor rantai pasokan, dari produsen hingga pengolah,
pedagang, pembuat, pengecer dan kosumen punya akuntabilitas
yang sama untuk memastikan produksi dan penggunaan secara
bertanggung -jawab komoditas beresiko dan mengurangi dampak
pada hutan tropis. Selain itu, badan legislatif dan pembuat
kebijakanlah yang saat ini telah mengeluarkan kebijakan yang
mendukung konversi hutan, dan perwakilan sektor keuangan yang
mendanai dan mendapatkan manfaat keuangan dari komoditas ini
juga mempunyai tanggung jawab yang sama.
Aktivitas Pertanian komersial merupakan pendorong langsung
terpenting deforestasi di negara tropis dan subtropis, diikuti
pertanian subsisten. Keduanya pendorong 80% deforestasi,
dengan penebangan untuk kayu dan kertas penyebab mayoritas
dampak degradasi hutan. Pengumpulan kayu bakar, produksi
arang, kebakaran tak terkendali juga merupakan faktor penting
degradasi hutan, tetapi hal ini tidak menjadi fokus buku ini.
Namun, ada perbedaan besar antar kawasan. di Afrika dan Asia
lebih dari 30% deforestasi disebabkan pertanian komersial, di
Amerika Latin angka ini naik menjadi hampir 70%. Di lain pihak,
lebih dari 80% degradasi hutan di Asia dan 70% di Amerika Latin
disebabkan penebangan, sedangkan di Afrika mayoritas degradasi
disebabkan pengumpulan kayu bakar10.
DEFORESTASI
% 100
PRASARANA KOTA
PRASARANA
80
PERTAMBANGAN
PERTANIAN (LOKAL/SUBSISTEN)
60
PERTANIAN (KOMERSIAL)
40
20
0
AFRIKA
AMERIKA
ASIA
SEMUA
BENUA
DEGRADASI HUTAN
% 100
TERNAK MERUMPUT DI HUTAN
KEBAKARAN TAK TERKENDALI
80
ARANG KAYU BAKAR
PENEBANGAN KAYU
60
40
20
0
AFRIKA
18
AMERIKA
ASIA
SEMUA
BENUA
19
Kecenderungan (TrendS) Deforestasi
Di era 1990-an liberalisasi pasar internasional melalui perjanjian
dagang mengakibatkan lonjakan perdagangan global, yang
menuntun pada kenaikan nilai pasar ekspor lima kali lipat dan
kenaikan ekspor hasil pertanian empat kali lipat12. Satu penelitian
menyiratkan deforestasi dipengaruhi harga output pertanian.
Ketika perdagangan mempengaruhi harga, laju deforestasi juga
akan terpengaruh. Saat liberalisasi perdagangan terjadi dan harga
hasil pertanian setempat naik, deforestasi juga diperlihatkan
meningkat dan mengakibatkan laju deforestasi tertinggi dalam
sejarah. Laju deforestasi cenderung turun jika harga hasil
pertanian setempat turun, walaupun ada liberalisasi perdagangan.
Namun, selain harga, ada banyak faktor lain yang mempengaruhi
peran perdagangan dalam deforestasi, meliputi kebijakan
konservasi (walaupun upaya ini mungkin dipicu laju deforestasi
yang lebih tinggi di tempat lain) dan hak kepemilikan, korupsi dan
sistem pengelolaan sumber daya13.
Kendati demikian, permintaan atas pasokan produk yang
mengandung komoditas beresiko masih tinggi dan diperkirakan
akan terus naik. Hal ini meningkatkan tekanan untuk mengonversi
wilayah hutan yang tersisa di negara penghasil komoditas
tradisional, dan juga merangsang konversi hutan di negara yang
saat ini bukan penghasil komoditas utama dan mempunyai hutan
yang relatif masih utuh. Walaupun laju deforestasi turun drastis di
beberapa negara yang melaksanakan kebijakan konversi yang kuat
atau moratorium komoditas, deforestasi terus terjadi di negara
lain atau diramalkan akan meningkat di masa depan14,15,16.
Kawasan Amazon Basin, Congo Basin dan Asia Tenggara adalah
kawasan yang masih punya hutan tropis utuh terbesar. Semuanya
lebih dari 1,3 miliar ha, hampir dua pertiganya masih dianggap
hutan primer. Namun, sejak tahun 2000 hutan primer berkurang
40 juta ha17, lebih besar dari luas Jerman. Hutan-hutan ini
juga berperan penting dalam wacana perubahan iklim karena
menyimpan 42% karbon yang terkandung dalam semua hutan
dunia walaupun luasnya hanya 33% dari luas hutan dunia. Yang
terpenting, ketiga kawasan ini juga merepresentasikan garis depan
konversi dan eksploitasi hutan saat ini dan di masa depan untuk
produksi komoditas berbasis lahan.
20
Sejauh ini, laju deforestasi daerah Amazon adalah yang tertinggi
di dunia, didorong oleh konversi hutan menjadi lahan pertenakan
dan perluasan perkebunan kedelai18. Dalam beberapa tahun
terakhir, deforestasi Amazon di Brazil turun karena semakin
banyak wilayah yang dilindungi, prakarsa penegakan kebijakan
dan hukum, dan moratorium yang disepakati pemain industri
besar dan masyarakat sipil yang menjamin kedelai dan produk
daging berasal dari wilayah yang telah terdeforestasi (lihat
halaman 152). Namun, laju deforestasi di negara lain yang punya
bioma seperti Amazon tidak turun – seperti yang terlihat di
Kolombia, Peru dan Venezuela19. Amazon juga sangat penting
karena menyimpan 65% karbon yang terkandung dalam hutan
hujan di ketiga kawasan hutan tropis besar20.
Hutan tropis di Asia Tenggara mengalami perubahan guna
lahan yang cepat karena dikonversi untuk produksi tanaman
komersial dan untuk hutan tanaman. Lebih dari 40% hutan
di kawasan ini (dan sekitar lima kali lebih besar dari hutan
di Thailand atau Malaysia) berada di Indonesia, dimana laju
deforestasinya merupakan salah satu yang tercepat di dunia.
Pulau Sumatra misalnya, tempat banyak spesies langka dan
terancam, telah kehilangan 70% hutannya yang dikonversi
menjadi perkebunan kelapa sawit sebagai pendorong utamanya21.
Pada Mei 2011 moratorium pemberian izin baru untuk membuka
atau mengonversi hutan alam diumumkan di Indonesia dan
diperpanjang pada Mei 2013, tapi masih harus dilihat sejauh
mana hal ini akan efektif mengurangi deforestasi, karena proses
pengembangan moratorium rumit dan bukannya tanpa cacat dan
kritik22. Deforestasi juga sangat cepat di wilayah Mekong (lihat
halaman 30) yang telah kehilangan hampir sepertiga tutupan
hutannya (22% di Kamboja, 24% di Laos dan Myanmar, dan 43%
di Thailand dan Vietnam) antara tahun 1973 hingga tahun 200923.
Sejauh ini Congo Basin masih punya ekosistem yang relatif
utuh dibandingkan dengan sebagian besar Amazon atau Asia
Tenggara. Wilayah ini punya sekitar 70% tutupan hutan Afrika24
dan menyimpan sekitar 21% dari total karbon di ketiga kawasan
hutan tropis25. Congo Basin sejauh ini telah lolos dari deforestasi
cepat yang terjadi di Amazon Basin dan Asia Tenggara, yang
21
umumnya didorong pasar hasil pertanian global. Ketidakstabilan
politik dan buruknya prasarana yang berkepanjangan membuat
deforestasi relatif rendah, namun tapi permintaan atas komoditas
dan bahan bakar hayati telah meningkatkan tekanan pada hutan
Afrika. Tahun 2009, proyek kelapa sawit 1,6 juta ha diumumkan26,
dan dengan 12% lahan dunia yang cocok untuk dikembangkan di
negara-negara Congo Basin27, tekanan pada hutan diperkirakan
akan meningkat (lihat halaman 30).
Pertanyaan kunci terkait dengan komoditas berbasis lahan
adalah apakah mungkin untuk melestarikan hutan dan mengatasi
kemiskinan penduduk yang semakin banyak dalam paradigma
produksi dan perdagangan pertanian saat ini (lihat halaman 22).
Amazon
KEDELAI
DAGING
KAYU
Congo Basin
KAYU
ASIA TENGGARA
KELAPA SAWIT
Kayu, Bubur Kertas
Dan Kertas
© Credits
© Yayan Indriatmoko, CIFOR
KOMODITAS UTAMA YANG MENGANCAM HUTAN
DARI KAWASAN HUTAN TROPIS
22
MASA DEPAN PERTANIAN
Bagaimanakah cara memberikan beragam
makanan bergizi kepada 9 miliar orang pada
tahun 2050, dengan tetap melestarikan
hutan dan jasa ekosistem, memenuhi naiknya
permintaan atas bahan bakar hayati dan
biomassa non-pangan lainnya, memberikan
lapangan kerja dan pendapatan ke lebih dari
satu miliar pekerja yang saat ini hidup dari
pertanian? Persamaan pertukaran masih
sulit diselesaikan. Foresight Report dari
pemerintah Inggrisi dan kajian proyeksi masa
depan “Agrimonde”ii dari Perancis berupaya
mengatasi masalah rumit ini.
Foresight Report menyimpulkan bahwa
perancangan ulang seluruh sistem pangan
akan dibutuhkan guna mengatasi perubahan
iklim dan mencapai keberlanjutan, dan “tidak
akan ada lagi hutan yang dikonversi, terutama
hutan hujan, untuk produksi pangan.”
Dua skenario Agrimonde yang bertentangan
memperlihatkan kebutuhan pangan penduduk
dunia tahun 2050 dapat dipenuhi dengan
lahan dan sumber daya yang ada, tapi
menekankan isi piring dan cara memproduksi
makanan mendorong isu besar lain,
seperti : tata guna lahan dan perdagangan
internasional; jasa ekosistem; penghidupan
pedesaan dan penyakit gizi.
Skenario “Agrimonde GO” (AGO) diinspirasi
skenario “Global Orchestration” Millennium
Ecosystem Assessmentiii: tahun 2050,
pertumbuhan ekonomi dan perdagangan
bebas sangat mengurangi kemiskinan, tapi
meningkatkan permintaan atas produk
makanan hewani seperti daging dan susu.
Akibatnya produksi makanan nabati harus
naik 85%, biasanya kedelai dan jagunglah
yang dipakai untuk pakan hewan. Walaupun
ada kenaikan bersih perdagangan antar benua
sebanyak 325%, konsumsi makanan hewani
per kapita masih sangat tidak merata antara
24
negara kaya dengan negara miskin. Panen
juga terus meningkat, dengan asumsi irigasi,
pupuk kimia, pestisida dan teknologi pertanian
mempertahankan kecenderungan masa lalu.
Tapi karena besarnya permintaan atas pakan
ternak, lahan pertanian juga akan diperluas
bersama dengan perluasan ladang merumput.
Dalam AGO, emisi karbon dari perubahan guna
lahan diperkirakan tetap terjadi, dan emisi
lain seperti N2O, CH4 dan CO2 dari manufaktur
dan penggunaan input industri, peternakan,
transportasi dan pengolahan akan memburuk.
Skenario “Agrimonde 1” (AG1) melihat ke
depan, membayangkan masa depan dunia
yang sangat berbeda tahun 2050, terinspirasi
ekologi pertanian atau intensifikasi ekologiiv.
Tantangan utama dunia skenario ini adalah
pengembangan teknologi dan pasar,
agar pertanian dapat memenuhi naiknya
permintaan, melindungi ekosistem dan
kesehatan manusia, memberikan lapangan
pekerjaan di pedesaan dan mengurangi
ketidaksetaraan di dunia. Di sisi persediaan,
AG1 berfokus pada gabungan berbagai
ekosistem pertanian yang sangat produktif
tapi rumit, (termasuk agroforestri) yang hemat
modal, input dan air dengan mengeksploitasi
sinergi terbaik biologi setempatv di antara
banyak spesies tanaman dan hewan, di
atas maupun di bawah tanah. Dan bukan
berfokus pada sistem produksi pangan
yang bergantung pada input dengan ekologi
sederhana dan hemat tenaga kerja (AGO).
Ekosistem pertanian seperti ini memerlukan
reformasi mendalam dan jangka panjang di
seluruh sektor. Hasil AG1 2050 dibayangkan
hampir sama dengan yang teramati di awal
era 2000-an, namun mampu menyimpan jauh
lebih banyak karbon dan keanekaragaman
hayati di lahan pertanian daripada saat ini.
Lahan pertanian harus diperluas (+0,7% per
tahun antara 2003 sampai 2050), tanpa
kehilangan lebih banyak hutan tropis guna
memenuhi permintaan pangan dari 9 miliar
orang. Namun, permintaan ini diasumsikan
jauh lebih rendah daripada skenario AGO jika
beberapa masalah kurang gizi atau kelebihan
gizi terselesaikan sekaligus: tahun 2050,
pangan harian per kapita dibayangkan akan
tersedia 3000 kcal, dengan 500 kcal dari
hewan (rata-rata dunia di awal era 2000an). Asumsi ini melibatkan penurunan tajam
konsumsi kalori di negara-negara OECD (4000
kcal saat ini, lebih dari 1000 kcal di antaranya
dari makanan hewani) berkat penurunan tajam
makanan yang tercecer di sepanjang rantai
makanan, dan pola makan lebih didasarkan
pada makanan nabati kaya protein, serat dan
mikronutrien. Ketersediaan makanan nabati
dan hewani juga diramalkan akan lebih tinggi
di kawasan seperti Afrika Sub-Sahara (2400
kcal tahun 2003, 150 kcal di antaranya
makanan hewani). Secara keseluruhan,
pada AG1, produksi kalori makanan nabati
dunia bagi manusia dan hewan naik hanya
30% dibandingkan dengan 85% pada
AGO 2050. Skenario ini diperkirakan akan
lebih bijak sehubungan dengan kesehatan
manusia (kurang gizi hingga kelebihan
berat badan, penyakit kardiovaskular, dan
kanker), ketahanan (terhadap goncangan
iklim atau ekonomi), konservasi (tanah,
air dan keanekaragaman hayati) dan emisi
GRK, kecuali dari transportasi antar benua
yang diperkirakan akan naik lebih tinggi lagi
daripada yang ada pada AGO antara kawasan
surplus pangan (OECD, Bekas Uni Soviet,
Amerika Latin) dengan kawasan defisit pangan
(Asia, Afrika dan Timur-Tengah).
Kendati demikian, di negara tropis defisit
pangan, hasil ekologi pertanian mungkin
akan lebih tinggi daripada yang diasumsikan
pada AG1. Dalam beberapa dekade terakhir,
penelitian dan pengembangan pertanian
berfokus pada monokultur (gandum, beras,
jagung, kedelai, tebu, kelapa sawit), yang
produksinya meningkat tajam sebagai
makanan bagi manusia dan hewan, walaupun
biaya input naik dan ada dampak eksternal
lingkungan selain pembukaan hutan tropisvi.
Karena harga per unit turun, hanya petani
dengan lahan luas yang dapat meningkatkan
produktivitas, sehingga mengakibatkan
terjadinya kemiskinan. Hal ini menjadi fokus
kebanyakan negara berkembang, di masa
kini maupun di masa depanvii. Alternatif dari
sistem produksi pangan yang hemat tenaga
kerja, bergantung pada input dan dengan
ekologi sederhana dapat mencakup:
•
•
•
lebih sedikit input industri untuk
menurunkan biaya lingkungan dan produksi;
sinergi biologi yang lebih sesuai konteks
antara banyak spesies tanaman dan
hewan, di atas dan di bawah tanah,
guna meningkatkan hasil dan ketahanan
terhadap goncangan alam dan ekonomi;
harga lebih tinggi bagi petani, yang
dapat: i) merangsang pengadaan
makanan bergizi dan barang lain seperti
bahan bakar, serat, obat-obatan dan
bahan bangunan; ii) mempertahankan
jasa ekosistem penting di tingkat lokal
dan global (air aman, karbon dan
keanekaragaman hayati, kesuburan
tanah, daur ulang nutrien, penyerbukan,
kontrol penyakit dan banjir, mitigasi/
adaptasi iklim); iii) membalikkan inflasi
jaring pengaman sosial yang memakan
biaya di pendesaan dan perkotaan.
Alternatif ini dapat mulai memperjelas
beberapa pertanyaan sulit seperti pertukaran
dua kewajiban: melindungi hutan tropis dan
menyediakan komoditas pertanian global,
ketahanan pangan, serta pendapatan dan
lapangan kerja di negara tropis.
Bruno Dorin
CIRAD & CIRED
25
DAMPAK DEFORESTASI
Hutan tropis mengandung lebih dari setengah
keanekaragaman hayati dunia28. Misalnya
Indonesia saja, misalnya, dengan sedikit
lebih dari 1% luas lahan dunia, merupakan
rumah bagi 10% spesies tanaman dunia, 12%
mamalia, 16% reptil dan amfibi, dan 17%
spesies burung29. Keanekaragaman hayatinya,
selain nilai intrinsiknya, berfungsi sebagai
simpanan modal alam yang memberikan
beragam jasa ekosistem yang vital. Jasa
ekosistem ini mendukung ketahanan air,
energi, pangan dan kesehatan pada skala
lokal hingga global, dan fundamental bagi
kesejahteraan dan ketahanan masyarakat
dan ekonomi di masa depan. Deforestasi dan
degradasi hutan mengancam pasokan jasa
ekosistem ini, dengan estimasi 15% spesies
hutan tropis telah punah, dan 85% sisanya
semakin terancam30. Pengakuan nilai ini
dan penggabungannya sebagai modal alam
bersama dengan modal keuangan merupakan
tantangan besar sekaligus peluang bagi sistem
ekonomi abad 21. Karena itu, kebijakan
dan mekanisme sektor swasta dibutuhkan,
yang mengakui saling ketergantungan yang
menghubungkan jasa-jasa ekosistem ini,
dan kemungkinan dampak deforestasi pada
keberlanjutan ketersediaannya.
KETAHANAN AIR
Air bersih merupakan sumber daya global
yang penting dan semakin langka – penduduk
saat ini menggunakan lebih dari 50% aliran
air siap akses di dunia ini31. Hutan menjadi
penyaring dan sistem penyimpanan alami
yang sangat penting, memasok sekitar
75% air bersih dunia yang dapat diakses32
dan Amazon saja, berkontribusi bagi 15%
aliran air dunia33. Hutan dan tanah di hutan
mengumpulkan dan memurnikan air hujan
selama musim hujan dan secara perlahan
melepaskan air selama musim kemarau,
yang membantu mengatur siklus banjir
dan kekeringan34.
26
Jasa penyediaan, pengaturan dan pemurnian
ini langsung memberikan air minum bagi
lebih dari 60 juta anggota masyarakat adat
yang tinggal di hutan tropis, dan setidaknya
sepertiga kota besar dunia bergantung pada
hutan lindung untuk pasokan air35,36. Selain
itu, daur ulang uap air di hutan melalui
evapotranspirasi kembali ke udara membantu
mempertahankan curah hujan di tingkat
lokal dan regional37,38. Misalnya, banyak
air hujan di Andes yang diserap glasier
dan digunakan penduduk di dataran tinggi
telah mengalami daur ulang melalui hutan
Amazonia dataran rendah39.
bakar, sumber utama energi (dan penghasilan)
bagi sekitar 2 miliar orang44, terutama di
negara berkembang. Di Afrika, kayu bakar
memberikan 90% konsumsi energi primer di
beberapa kawasan45. Hutan juga dieksploitasi
untuk produksi arang bagi industri, yang
merupakan pendorong utama deforestasi
di Afrika46.
Walaupun tidak pasti, penelitian menyiratkan
deforestasi di Amazon dapat mengakibatkan
penurunan presipitasi 12% di musim hujan,
dan 21% di musim kemarau tahun 205040.
Hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan air
minum bersih dan pengendalian penyebaran
penyakit melalui air (ketahanan kesehatan).
Dampak ekonomi dari deforestasi pada PLTA
dan kapasitas produksi pertanian juga penting.
Misalnya, hampir seperlima hujan yang
turun di La Plata Basin41, kawasan penghasil
70% PDB bagi lima negara yang berbagi
wilayah tersebut42, berasal dari Amazon.
Sebaliknya, pertanian dan pembangkit energi
juga mempengaruhi ketahanan air melalui
polusi dan terganggunya arus air. Selain itu,
hilangnya kelembaban tanah dan vegetasi
yang terkait dengan deforestasi dan degradasi
juga meningkatkan kerentanan hutan pada
umumnya terhadap kebakaran dan hilangnya
vegetasi serta pelepasan CO243, yang semakin
membahayakan ketahanan air.
Hutan tropis juga penting untuk PLTA,
dengan ketersediaan air hujan, pengaturan air
permukaan, dan pengurangan sedimentasi di
waduk dan sungai pada skala regional. Lebih
dari 65% pasokan listrik Brazil dihasilkan
PLTA dan hanya 15% dari persentase ini
dihasilkan di Amazonia, rencananya akan
ada 30 waduk di kawasan ini tahun 202047.
Waduk besar juga diusulkan atau sedang
dibangun di banyak negara hutan tropis
lainnya, termasuk Guyana (Proyek Amaila
Hydropower), Republik Demokratis Kongo
(Grand Inga Hydropower) dan Mekong Bagian
Bawah (serangkaian waduk direncanakan di
Laos dan Kamboja). Deforestasi tampaknya
akan menurunkan perkiraan produksi energi
dari pembangunan ini – bukti menunjukkan
kapasitas produksi waduk Belo Monte baru
di Brazil, Amazon, dapat berkurang menjadi
hanya 25% dari output maksimal PLTA,
atau 60% dari proyeksi yang diberikan
industri, sebagai akibat dari penurunan curah
hujan yang didorong deforestasi regional48.
Hal ini akan sangat berdampak pada
ketahanan energi serta memberikan dampak
sosial dan lingkungan setempat yang berat,
termasuk kemungkinan dampak negatif pada
ketahanan air.
KETAHANAN ENERGI
Permintaan energi global diproyeksikan akan
segera naik, dan hutan tropis yang sehat dapat
berperan penting dalam mendukung energi
yang lebih stabil di masa depan. Di tingkat
lokal dan regional, hutan memberikan kayu
KETAHANAN PANGAN
Di tingkat global, sekitar satu miliar orang
bergantung pada hutan untuk penghidupan
dasar49, dan lebih banyak lagi adalah
konsumen komoditas pangan yang dihasilkan
di dalam atau d sekitar hutan. Walaupun
produk makanan hutan tropis non-kayu,
seperti daging hewan liar, kacang-kacangan
dan buah-buahan sangat penting bagi
ketahanan pangan di tingkat lokal, komoditas
berbasis lahan seperti kelapa sawit dapat
ditemukan di setengah dari semua produk
makanan kemasan50, dan produk kedelai
dapat ditemukan di 60% dari semua makanan
olahan di supermarket51. Sebagian besar
komoditas ini ditanam di lahan hutan tropis
yang dibuka dalam 20 tahun terakhir. Banyak
petani juga bergantung pada serangga hutan
seperti lebah untuk menyerbuki tanaman52
dan sepertiga dari jumlah ikan yang ditangkap
tiap tahun di Asia Tenggara bergantung
pada hutan bakau pesisir53. Selain itu,
keanekaragaman hayati tanaman di hutan
tropis juga berfungsi sebagai cadangan
simpanan gen untuk banyak produk makanan,
menjamin keanekaragaman hayati genetik
sebagian besar tanaman pertanian54.
Deforestasi dan degradasi hutan
mempengaruhi hasil panen dengan
berkurangnya presipitasi, dan meningkatkan
ketidakamanan pangan dan kemiskinan
mereka yang bergantung pada
keanekaragaman hayati hutan tropis untuk
penghidupan subsisten. Namun, walaupun
pertanian saat ini merupakan pendorong
utama, penelitian menyimpulkan kebutuhan
produksi pangan global dapat terpenuhi
sambil mengurangi deforestasi di negara tropis
(lihat halaman 22)55,56.
KETAHANAN KESEHATAN
Hutan merupakan kontributor penting produk
kesehatan di tingkat lokal dan global. Antara
75% hingga 90% masyarakat di negara
berkembang bergantung pada hasil alam
(umumnya dari hutan) sebagai sumber utama
obat-obatan57. Di akhir 1990-an, sepuluh
dari 25 obat terlaris di dunia bersumber
dari alam58, dan perdagangan obat-obatan
27
dan tanaman yang berasal dari hutan tropis
mencapai US$108 miliar per tahun59.
Namun, kurang dari 1% spesies tanaman
hutan tropis telah dikaji kandungan
obatnya60. Beberapa tanaman obat terancam
komersialisasi, dan masyarakat hutan sering
dianggap mendapatkan kompensasi yang
tidak sepadan dengan pengetahuan mereka
tentang tanaman obat61.
Deforestasi juga mengancam potensi
penemuan obat baru, dan mengganggu akses
penduduk setempat – misalnya di Belem,
Brazil, lima spesies tanaman obat terlaris
ditebang secara komersial untuk tujuan
lain62. Pengaturan penyakit63 merupakan
jasa ekosistem hutan yang penting, dan
bahkan perubahan kecil tutupan hutan dapat
dikaitkan dengan naiknya insiden penyakit,
dengan beberapa wilayah yang sangat
terdeforestasi memperlihatkan kenaikan 300
kali lipat risiko penularan malaria64. Kenaikan
frekuensi munculnya penyakit menular ini
(seperti HIV, Ebola, SARS, demam berdarah)
juga dikaitkan dengan naiknya laju deforestasi
tropis dan perubahan guna lahan65. Dengan
naiknya dan meratanya tingkat insiden, biaya
sosial dan ekonomi juga meningkat baik bagi
negara ekonomi baru maupun negara ekonomi
maju – bahkan dengan dampak perubahan
iklim marjinal, biaya rawat inap malaria di
beberapa negara mungkin akan naik lebih dari
20%66, dengan dampak lanjutan negatif pada
kemiskinan dan ketahanan penghidupan.
KETAHANAN PENGHIDUPAN
Sekitar 1,6 miliar orang cukup bergantung pada
hutan dan hasil hutan67, dengan 350 juta sangat
bergantung pada sumber daya hutan untuk
penghidupan dan 60 juta anggota masyarakat
adat sepenuhnya bergantung pada hutan68. Nilai
perdagangan global hasil hutan diperkirakan
mencapai US$ 270 miliar tapi kurang dari 5%
hutan tropis dikelola secara lestari69.
28
Hubungan antara hutan, deforestasi dan
penghidupan kompleks. Penghidupan
masyarakat yang bergantung pada hutan
dapat terancam deforestasi70 atau, jika
penghasilan naik karena pertanian, dapat
didukung. Walaupun dampak deforestasi pada
penghidupan tergantung pada interaksi antara
banyak faktor yang saling terkait, dan sulit
diramalkan, potensi dampak yang mengarah
pada kemiskinan pedesaan harus menjadi
pertimbangan kritis dalam perencanaan sosial
dan ekonomi.
KETAHANAN PENGATURAN IKLIM
Hutan tropis berperan sangat penting dalam
mengatur iklim dunia. Berfungsi sebagai
‘penyerap karbon’, menahan banyak karbon
dioksida (CO2) dari atmosfer, yang disimpan
dalam tanah dan hasil tanaman. Perubahan
iklim antropogenik dapat memperbesar
ancaman deforestasi terhadap ketahanan air,
energi, pangan, dan kesehatan dengan biaya
sosial, lingkungan dan ekonomi yang tinggi.
Tiap tahun hutan tropis mengolah karbon
enam kali, melalui fotosintesis dan respirasi,
yang dikeluarkan manusia dari penggunaan
bahan bakar fosil71, dan hutan tropis (yang
berdiri dan tumbuh kembali) menyimpan
sekitar 2,8 miliar ton karbon tiap tahun72 –
setara dengan dua kali emisi CO2 tahunan
A.S 73. Hutan tropis juga menguapkan sangat
banyak air yang menyejukkan permukaan bumi
dan menciptakan awan yang memantulkan
cahaya matahari kembali ke angkasa,
berkontribusi bagi pengaturan iklim lokal
dan global74,75. Selain mengurangi insiden
banjir di tingkat lokal dengan memperlambat
mengalirnya air di atas permukaan tanah76.
menghasilkan sekitar 10% emisi CO2 tahunan
global77. Perubahan guna lahan di hutan tropis
saat ini mengakibatkan emisi bersih 1,3 miliar
ton karbon tiap tahun78. Perubahan iklim
dapat meningkatkan frekuensi insiden ekstrim
seperti kekeringan dan banjir, mempengaruhi
ketahanan air, dengan dampak pada
ketahanan energi, pangan dan kesehatan.
Kenaikan suhu dibarengi perubahan lama
musim tanam juga akan berdampak besar
pada produktivitas pertanian. Ketika suhu
rata-rata tahunan naik di atas 30oC, banyak
tanaman pangan, termasuk jagung dan
beras, memberikan hasil yang sangat rendah
sedangkan tanaman lain, seperti buncis, tidak
dapat dibudidayakan79.
Menurut Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) tidak ada strategi mitigasi iklim
lain yang mempunyai potensi memberikan
dampak yang lebih besar dan lebih langsung
pada stok karbon global daripada pengurangan
dan pencegahan deforestasi80.
Namun, jasa pengaturan iklim ini terancam,
karena deforestasi dan perubahan guna
lahan,. Deforestasi dan degradasi hutan
tropis, termasuk hilangnya lahan gambut,
merupakan penyebab utama emisi GRK global,
29
© Credits
© Neil Palmer, CIAT
© Credits
MUNCULNYA PENDORONG DI AFRIKA DAN MEKONG
INDUSTRIALISASI HUTAN HUJAN AFRIKA
Perebutan sumber daya alam Afrika meluas
ke hutan dan lahan. Perusahaan kayu tropis
dan kelapa sawit internasional, umumnya
berasal dari Asia, memperbesar skala operasi
di Afrika, tempat hutan tropis terbesar kedua
di dunia dan tempat lahirnya jenis kelapa
sawit paling umum. Hal ini mendorong alokasi
hutan dan lahan dengan cepat dan terkadang
diam-diam di negara-negara di Afrika Barat
dan Tengah dimana korupsi merajalela,
kerangka hukum sering tidak mengakui hak
masyarakat pedesaan atas lahan, dan hukum
lingkungan lemah dan kurang ditegakkan.
Persoalan ini terjadi secara dramatis di
negara kecil di Afrika Barat seperti Liberia,
yang masih punya 40% hutan hujan Guinea
Bagian Atas. Penduduk Pedesaan Liberia
sangat bergantung pada hutan dan lahan
untuk subsisten, dan pangan untuk sepertiga
penduduk dunia tidak terjaminviii. Kendati
demikian, sejak tahun 2007 pemerintah
Liberia telah memberikan izin penebangan
industri dan perkebunan kelapa sawit yang
meliputi sepertiga luas wilayah Liberia dan
70% dari hutannyaix.
Desakan pemberian izin atas hutan dan lahan
akan melemahkan upaya rentan Liberia untuk
meningkatkan tata kelola. Audit pemerintah
baru-baru ini mengungkapkan undang-undang
kerap diabaikan dalam pengalokasian konsesi
hutan dan pertanianx. Tahun 2012, Global
Witness dan LSM-LSM di Liberia membongkar
kasus banyaknya izin penebangan dikeluarkan
secara ilegal dengan tujuan memanipulasi
undang-undang yang dimaksudkan untuk
melindungi hak masyarakat dan lingkunganxi.
Wilayah berizin itu – lebih dari setengahnya
dikontrol satu perusahaan penebangan
Malaysia – akan mengakibatkan pembukaan
40% hutan hujan Liberia.
32
Kasus serupa ditemukan di Afrika Tengah. Di
Republik Demokratis Kongo (DRC) tahun
2012, Global Witness membongkar alokasiizin
illegal untuk penebangan guna dimanfaatkan
warga Kongoxii. Setidaknya 146 izin
dikeluarkan di satu provinsi, terutama bagi
industri penebangan asing, sering dengan
pembeli dari Cina Kegagalan aturan hukum
juga terlihat jelas dalam konsesi penebangan
besar di DRC. Pemantau independen
mengidentifikasi banyaknya penebangan liar
dalam waktu tiga tahunxiii. Kayu dari izin ilegal
di Liberia dan DRC diekspor antara lain ke
Eropa, India, dan Cina. Akhirnya digunakan
konsumen yang tidak bertanya tentang
dampak sosial dan lingkungan produk yang
mereka beli.
Di seluruh hutan hujan besar di Liberia dan
Congo Basin, konsesi penebangan industri
yang tidak teratur saat ini mencakup lebih
dari 50 juta ha – dua kali lebih besar dari
luas Inggris – sedangkan proyek kelapa sawit
diusulkan atau dilakukan pada setidaknya 2,7
juta ha lahan dan hutanxiv,xv. Jika tidak ingin
hutan hujan kawasan ini mengalami nasib
yang sama dengan hutan hujan Asia Tenggara,
pemerintah harus mencari solusi internal,
bukan investasi eksternal dalam proyek
industri, dan mulai dengan memperbaiki tata
kelola: mengatasi korupsi, mengamankan
penguasaan lahan bagi penduduk desa,
menegakkan hukum, dan meminta
pertanggungjawaban pelanggar hukum.
BARON KARET BARU DI MEKONGxvi
Harga tinggi dan naiknya permintaan atas
karet alam meningkatkan permintaan atas
lahan di seluruh Asia Tenggara, dengan
konsekuensi sosial dan lingkungan yang
merusak. Hal ini sangat jelas di Kamboja dan
Laos. Lebih dari 3,7 juta ha lahan diserahkan
ke berbagai perusahaan sejak tahun 2000,
40% dari angka ini untuk perkebunan
karet. Perhatian internasional berfokus
pada pengambilalihan lahan untuk produksi
pangan dan bahan bakar, tapi di kawasan
ini potensi keuntungan dari produksi karet
menjadi pendorong deforestasi dan desakan
permintaan atas lahan.
Karet alam merupakan tanaman asli hutan
hujan Amazon, tapi karet umumnya diproduksi
di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kenaikan
permintaan atas karet, terutama dari Cina,
menimbulkan perkiraan kekurangan global
tahunan sebanyak 2,5 juta ton tahun 2020xvii.
Pasokan yang terbatas telah mengakibatkan
kenaikan harga karet alam sepuluh kali
lipat tahun 2001 hingga tahun 2011, yang
semakin meningkatkan permintaan atas
lahanxviii. Saat ini Vietnam adalah produsen
karet terbesar ketiga di dunia. Tapi dengan
keterbatasan lahan yang tersedia di negera ini,
banyak perusahaan Vietnam beralih ke negara
tetangga, yaitu Kamboja dan Laos, dimana
pemerintahnya mengalokasikan lahan dan
hutan yang sangat luas untuk agro-industri,
mengabaikan undang-undang yang dirancang
untuk melindungi HAM dan lingkungan. Laju
deforestasi di kedua negara ini lebih tinggi
daripada rata-rata di negara Asia Tenggara
lainnya. Di Kamboja, tutupan hutan berkurang
dari 73% massa lahan di era 1990-an
menjadi 57% tahun 2010xix. Hanya 3% dari
hutan negara ini yang masih diklasifikasikan
sebagai hutan primerxx.
Perusahaan karet tertangkap membabat
hutan utuh di dalam dan di luar batas konsesi
mereka, tampaknya bekerja sama dengan
perusahaan dan elit politik Kamboja. Tapi ini
tak hanya terjadi di Asia. Lembaga keuangan
internasional juga berperan dalam mendanai
pengambilalihan lahan dan kerusakan hutanxxii.
Dan dengan ban dan produk ban terhitung
lebih dari setengah dari semua karet yang
dikonsumsi di dunia, ada kemungkinan karet
yang tumbuh di Kamboja dan Laos dapat
dikaitkan dengan mobil yang kita kendarai.
Jika desakan permintaan atas karet tetap tidak
diatur dan dengan kecepatan laju saat ini,
hutan Kamboja atau Laos akan segera hilang.
Selain itu, reformasi politik dan ekonomi saat
ini membuka sumber daya lahan dan hutan
di Myanmar untuk eksploitasi. Pemerintah
sedang mempromosikan perkebunan karet
skala besar, jika mereka abaikan pembelajaran
dari Kamboja dan Laos, beberapa hutan Asia
yang tersisa akan menjadi sejarah.
Global Witness
Desakan baron karet Vietnam untuk
membuka wilayah tertinggal memberikan
dampak merusak pada penduduk desa
dan hutan. Masyarakat yang terdampak
perkebunan karet mengalami kekurangan
pangan dan air, dan menerima sedikit atau
sama sekali tidak menerima kompensasi.
Hutan dan tanah pemakaman masyarakat
adat minoritas rusakxxi.
33
Konteks Internasional
Menanggapi peran komoditas berbasis lahan dalam deforestasi
adalah inti tujuan yang dinyatakan beberapa prakarsa multilateral
pemerintah dan konvensi internasional. Beberapa halaman berikut
merangkum strategi kunci, keputusan dan indikator lima prioritas
lima perjanjian penting yang terkait (langsung ataupun tidak) ke
lanskap rumit ini.
UN FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC)
United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) mengakui deforestasi dan degradasi antropogenik
sebagai kontributor signifikan emisi gas rumah kaca (GRK)
dunia, maka hutan punya peran inti dalam mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim. UNFCCC langsung terlibat dengan hutan melalui
program kerja reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan
(REDD+), fungsi lahan, perubahan fungsi lahan dan kehutanan
(LULUCF), serta proyek aforestasi dan reforestasi di bawah Clean
Development Mechanism (CDM).
Mengatasi pendorong hilangnya hutan sangat penting dalam
REDD+. Pada pertemuan ke-13 Konferensi Para Pihak
(COP13), Para Pihak didorong untuk “menggali beragam aksi,
mengidentifikasi opsi dan melakukan upaya, termasuk kegiatan
demonstrasi, guna mengatasi pendorong deforestasi...”*.
Keputusan tambahan COP16 (2010) dan COP17 (2011)
kembali menyatakan ini, dan meminta negara berkembang
mengatasi pendorong deforestasi dan degradasi hutan ketika
mengembangkan dan melaksanakan strategi dan rencana aksi
REDD+ nasional**.
* Keputusan 2/CP.13
(2007)
** Keputusan 1/CP.16
(2010) – paragraf 68,72
dan 76
*** Draft keputusan
3/CP.19 (2013)
34
Pertemuan Subsidiary Body for Scientific and Technological
Advice (SBSTA) tahun 2013 merekomendasikan draft keputusan
untuk diadopsi COP19 (2013) yang “mendorong Para Pihak,
organisasi dan sektor swasta untuk melakukan aksi guna
mengurangi pendorong deforestasi dan degradasi hutan***”.
Walaupun mengacu pada pentingnya sektor swasta, masih belum
jelas apakah UNFCCC akan memberikan pedoman tentang apa
yang harus dilakukan selanjutnya, atau apakah akan ada hubungan
yang lebih kuat antara upaya memastikan REDD+ dengan upaya
mengatasi pendorong deforestasi dari pertanian.
UN CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (CBD)
Convention on Biological Biodiversity (CBD) mengakui hubungan
antara keanekaragaman hayati, jasa ekosistem dan kesejahteraan
manusia, termasuk di hutan tropis, dan menekankan nilai
keanekaragaman hayati masih tidak cukup tercerminkan dalam
kebijakan umum dan struktur insentif yang dirancang guna
mengatasi pendorong deforestasi*,**.
Pada COP10, Para Pihak sepakat mengadopsi Rencana Strategi
Keanekaragaman Hayati untuk 10 tahun (2011-2020), guna
mengatasi pendorong dasar hilangnya keanekaragaman
hayati (termasuk deforestasi), dan memberikan insentif untuk
melindungi manfaat dari berfungsinya ekosistem. Sasarannya
adalah “aksi efektif dan mendesak untuk menghentikan hilangnya
keanekaragaman hayati guna memastikan ketahanan ekosistem
tahun 2020 punya ketahanan dan terus memberikan jasa penting,
yang akan mengamankan keragaman hidup planet ini, dan
berkontribusi bagi kesejahteraan manusia, dan pemberantasan
kemiskinan***”. Rencana Strategi ini mencakup 20 target pokok
di bawah lima sasaran strategis, disebut Target Keanekaragaman
Hayati Aichi. Semua target Aichi terkait dengan upaya mengurangi
dampak pendorong komoditas global pada deforestasi tropis, tapi
beberapa dari target ini sangat relevan.
Penyelesaian pendorong deforestasi dan pencapaian Target Klaster
Hutan (target 5, 7, 11 dan 15 Aichi) mengandalkan pencapaian
target 1-4, yang secara umum masuk dalam Sasaran Strategis A,
guna mengatasi penyebab dasar hilangnya keanekaragaman hayati
dengan mengarusutamakan keanekaragaman hayati di pemerintah
dan masyarakat. Target Klaster Hutan saling terkait dan saling
bergantung. Penurunan hilangnya habitat dan degradasi, termasuk
hilangnya dan degradasi hutan (target 5) merupakan prasyarat
pengelolaan hutan lestari (target 7). Kedua target ini turut
meningkatkan persentase lahan yang dilindungi untuk konservasi
keanekaragaman hayati (target 11), yang dipengaruhi tingkat
kemajuan restorasi bentang hutan (target 15).
* Kerja CBD lintas
sektor dalam langkah
ekonomi, perdagangan
dan insentif berupaya
memperbaiki insentif
individu, pemerintah
dan perusahaan
menuju konservasi
keanekaragaman hayati
yang lebih efektif
dan pemanfaatan
keanekaragaman hayati
yang lebih berkelanjutan,
seperti mendorong
perdagangan barang
keanekaragaman
hayati yang dihasilkan
secara berkelanjutan.
Kerja ini juga berupaya
memastikan aturan
perdagangan internasional
dan tujuan Konvensi
saling mendukung.
** Keputusan X/2/CP.10
*** Keputusan X/2/
CP.10 – Rencana Strategi
Keanekaragaman Hayati
2011-2020 dan Target
Keanekaragaman Hayati
Aichi
35
UN CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION (UNCCD)
UN GLOBAL COMPACT (UNGC)
Hutan sangat penting dalam mencegah penggurunan dan kekeringan,
dan hutan lahan kering merupakan sumber jasa ekosistem penting
di lahan kering. Oleh karena itu, hutan merupakan tema inti United
Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). Unsur
hutan dari Rencana Strategi 10 tahun UNCCD sejalan dengan
Target Aichi CBD, terutama tujuan strategi kedua dan ketiga,
dimana masing-masing bertujuan meningkatkan kondisi ekosistem
yang terdampak dan memberikan manfaat global, seperti melalui
pengelolaan hutan dan sistem pertanian lestari. Juga ada sinergi
antara Program Aksi Nasional UNCCD dengan National Biodiversity
Strategies and Action Plans (NBSAPs) CBD, terutama sehubungan
dengan hutan lahan kering dan agroforestri.
Diluncurkan pada tahun 2000, UN Global Compact (UNGC)
adalah prakarsa kebijakan yang bertujuan mendorong sektor
usaha dalam menyelaraskan operasi mereka dengan 10 prinsip
‘praktik terbaik’ untuk HAM, tenaga kerja, lingkungan hidup dan
anti korupsi. UNGC berupaya mengarusutamakan kesepuluh
prinsip strategi usaha ini di tingkat global dan “mengatalisasi
aksi sektor usaha dalam mendukung sasaran dan isu UN,
dengan penekanan pada kolaborasi dan aksi bersama”. Prinsip
lingkungan UNGC adalah sektor usaha harus mendukung
pendekatan pencegahan terhadap tantangan lingkungan (Prinsip
7); menjalankan prakarsa guna memperbesar tanggung jawab
lingkungan (Prinsip 8); dan mendorong pengembangan dan
penyebaran teknologi ramah lingkungan (Prinsip 9).
UN FORUM ON FORESTS (UNFF)
Kerja United Nations Forum on Forests (UNFF) didasarkan
pada Deklarasi Rio, Prinsip Hutan, Bab 11 Agenda 21 dan hasil
akhir Intergovernmental Panel on Forests (1995-1997) dan
Intergovernmental Forum on Forests (1997-2000). UNFF di masa
depan dipandu empat Tujuan Global bersama berikut ini yang
sangat terkait dengan mengatasi pendorong global deforestasi
dan degradasi: (1) membalikkan hilangnya tutupan hutan dunia
melalui pengelolaan hutan lestari (PHL); (2) meningkatkan
manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan berbasis hutan; (3)
memperluas wilayah hutan yang dikelola secara lestari, dan
meningkatkan persentase hasil dari hutan yang dikelola secara
lestari; dan (4) membalikkan penurunan bantuan pembangunan
resmi untuk PHL dan menggalang sumber daya pendanaan baru
dan tambahan bagi PHL.
Pada pertemuan ke-7 UNFF tahun 2007 Forum ini mengadopsi
Non-Legally Binding Instrument (NBLI) on All Types of Forests,
perangkat internasional pengelolaan hutan lestari yang akan
mepermudah kerja-sama internasional dan aksi nasional guna
mengurangi deforestasi, mencegah degradasi hutan, mendorong
penghidupan berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan semua
orang yang bergantung pada hutan (UNFF, 2012). UNFF juga
telah memfasilitasi diskusi masa depan hutan dalam ekonomi
hijau serta peluang untuk mencerminkan dengan lebih baik nilai
hutan dalam pembangunan berkelanjutan.
36
Karena naiknya produksi berbagai komoditas yang beresiko
mengancam hutan merupakan pendorong utama deforestasi dan
degradasi hutan, UNGC dapat menjadi alat guna meningkatkan
dukungan dan mengkoordinasikan upaya sektor pemerintah
dan swasta untuk mengurangi jejak hutan pada rantai pasokan
dunia. Saat ini ada sekitar 7.000 perusahaan penanda tangan
UNGC, diharapkan akan mensosialisasikan pencapaian prinsip
inti dua tahun sekali. Perusahaan yang tidak melakukannya
akan dikeluarkan dari prakarsa ini, dengan 99 perusahaan telah
dikeluarkan pada paruh pertama tahun 2013*.
GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY (GEF)
Dibentuk tahun 1991, GEF adalah pendana terbesar proyek
lingkungan tingkat global, yang mendukung investasi
transformasional dalam banyak proyek termasuk antara lain
keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan degradasi lahan**.
Sejak pembentukannya, GEF telah memberikan US$11,5 miliar
hibah dan memanfaatkan $57 miliar pendanaan bersama untuk
lebih dari 3.215 proyek di lebih dari 165 negara81.
Tahun 2013 Arahan Penyusunan Program GEF-6*** mengakui
penanganan pendorong deforestasi sebagai sasaran utama
dalam prioritas strategis Pengelolaan Hutan Lestari82. Program
11 (Mengeluarkan Deforestasi dari Rantai Pasokan Komoditas
Daging, Kedelai, Kelapa Sawit, Bubur Kertas dan Kertas untuk
* ‘UN Global Compact
Expels 99 Companies
in First Half of 2013’
www.unglobalcompact.
org/news/339-07-01-2013
** Juga perairan
internasional, polutan
organik tetap, dan lapisan
ozon.
*** Sumber daya
untuk GEF diberikan
kembali tiap empat
tahun ketika negara
kontributor menjanjikan
sumber daya melalui
proses yang disebut
‘GEF Replenishment.’
Pertemuan pertama
GEF-6 – putaran
keenam pemberian
kembali sumber daya
diselenggarakan April
2013.
37
Mengamankan Manfaat Keanekaragaman Hayati Dunia)
khususnya bertujuan mendukung aksi katalitik dengan lembaga
keuangan global, regional dan nasional; pembeli (misalnya
pedagang, pengolah, merk dagang, pengecer dan kosumen); dan
produsen untuk mengurangi dampak pada keanekaragaman hayati
melalui hilangnya hutan.
HASIL 11.1 GEF 6
MEMUNGKINKAN LINGKUNGAN YANG
KONDUSIF GUNA MENDUKUNG RANTAI
NILAI RAMAH KEANEKARAGAMAN
HAYATI DALAM PRODUKSI KOMODITAS
HASIL 11.2 GEF 6
PERLUASAN BIDANG KOMODITAS
YANG DIPRODUKSI DENGAN PRAKTIK
BERSERTIFIKAT YANG RAMAH
KEANEKARAGAMAN HAYATI
HASIL 11.3 GEF
PENURUNAN LAJU DEFORESTASI
BERDASARKAN PRODUKSI KOMODITAS
CBD
Sasaran rencana strategi
keanekaragaman hayati CBD untuk
mengatasi penyebab dasar hilangnya
keanekaragaman hayati dengan
mengarusutamakan keanekaragaman
hayati di pemerintah dan
masyarakat.
Target 5 Aichi – penurunan
hilangnya dan degradasi habitat
alam; 14 – memastikan restorasi
dan perlindungan ekosistem dan
jasa ekosistem terkait dan; 15 –
mendorong ketahanan ekosistem
dan peningkatan stok karbon, dan
memerangi penggurunan.
Target 7 dan 11 Aichi – berfokus
pada perlindungan dan
pengelolaan lahan lestari, termasuk
lahanpertanian dan lahanhutan
UNFCCC
Langkah UNFCCC untuk mendorong
partisipasi dalam pelaksanaan
mekanisme REDD+ yang mendukung
integritas lingkungan dan konservasi
keanekaragaman hayati.
Ketetapan UNFCCC untuk
mendorong Para Pihak, organisasi
dan sektor swasta untuk ambil aksi
mengurangi pendorong deforestasi
dan degradasi hutan.
Upaya UNFCCC menurunkan emisi
dari deforestasi dan degradasi.
UNFF
Persyaratan UNFF demi
meningkatkan manfaat ekonomi,
sosial dan lingkungan berbasis
hutan.
Tujuan UNFF untuk memperluas
wilayah hutan yang dikelola secara
lestari dan meningkatkan persentase
hasil hutan yang berasal dari hutan
yang dikelola secara lestari.
UNGC
Ketetapan UNGC bagi sektor usaha
Prinsip praktik terbaik lingkungan
untuk ambil pendekatan pencegahan dari UNGC untuk sektor usaha.
dan tanggung jawab yang lebih
besar terkait dengan tantangan
lingkungan.
Prinsip praktik terbaik lingkungan
dari UNGC untuk sektor usaha.
UNCCD
Tujuan Strategi 2 dan 3 UNCCD,
masing-masing bertujuan
meningkatkan kondisi ekosistem
yang terdampak dan menghasilkan
manfaat global, seperti melalui
pengelolaan hutan lestari dan sistem
pertanian.
Tujuan Strategi 2 UNCCD yang
bertujuan meningkatkan kondisi
ekosostem dengan mengurangi
degradasi lahan.
SINERGI PROGRAM
Ada saling ketergantungan dan sinergi antara prakarsa-prakarsa
ini. Masing-masing diselaraskan dengan draft hasil akhir Program
11 GEF-6 – Mengeluarkan Deforestasi dari Rantai Pasokan
Komoditas Daging, Kedelai, Kelapa Sawit, Bubur Kertas dan
Kertas untuk Mengamankan Keanekaragaman Hayati Dunia.
Seperti mekanisme pendanaan ketiga Konvensi Rio – CBD,
UNFCCC dan UNCCD – GEF berada dalam posisi unik untuk
merespons pedoman gabungan Konvensi Rio, UNFF dan UNGC,
dan mengatalisasi pelaksanaan aksi guna mengatasi deforestasi
dari rantai pasokan komoditas berbasis lahan di seluruh negara
dan organisasi mitra.
Upaya kolaborasi antara prakarsa-prakarsa ini juga tersedia,
seperti Collaborative Partnership on Forests*, prakarsa
Sekretariat Konvensi Rio, dan prakarsa Peduli Iklim – program
bersama UNGC, UN Environment Programme (UNEP) dan
program UNFCCC yang bertujuan memajukan peran sektor usaha
dalam mengatasi perubahan iklim. Yang sangat relevan dengan
pendorong pengurangan pendorong, prakarsa ini didukung 350
perusahaan tingkat global, memberikan kerangka kerja bagi
pemimpin sektor usaha untuk memajukan solusi praktis yang
terkait dengan perubahan iklim, dan mendorong penetapan target
penurunan emisi, dan pengungkapan informasi emisi.
Tujuan Strategi 2 dan 3 UNCCD,
masing-masing bertujuan
meningkatkan kondisi ekosistem
yang terdampak dan menghasilkan
manfaat global, seperti melalui
pengelolaan hutan lestari dan sistem
pertanian.
* Collaborative
Partnership on Forests
(CPF) terdiri dari 14
organisasi internasional,
badan dan sekretariat
konvensi yang punya
program kehutanan yang
penting. www.cpfweb.org
38
39
PENYEBAB
DASAR
DEFORESTASI
Pendahuluan
Pertumbuhan Penduduk Dan Permintaan
Untuk Komoditas
Mayoritas deforestasi dan degradasi hutan dari komoditas
berbasis lahan yang beresiko merusak hutan didorong serangkaian
interaksi kompleks dengan beberapa faktor ekonomi, demografi,
dan kelembagaan dasar atau tidak langsung. Oleh karena itu,
guna memahami dinamika pendorong komoditas utama, penting
untuk mempertimbangkannya dalam konteks yang lebih luas. Bab
berikut ini menguraikan dengan singkat hubungan yang kompleks
dan saling ketergantungan antara faktor dasar dengan deforestasi,
serta menyoroti bidang perdebatan dan konsensus yang ada.
Dalam mengembangkan kebijakan untuk mengatasi deforestasi
dari komoditas, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan
korelasi kuat antara pertumbuhan penduduk dan permintaan
komoditas dengan deforestasi, serta pengaruh kompleks faktor
demografi, politik dan sosial-ekonomi lainnya. Pada tahun 2050
jumlah penduduk diperkirakan akan naik lebih dari sepertiga,
mencapai lebih dari 9 miliar orang. Diperkirakan, guna memenuhi
permintaan dari semakin banyak penduduk yang semakin kaya,
serta mengakomodasi perubahan preferensi makanan, produksi
pangan harus naik 70%, dan lahan garapan harus diperluas 70 juta
ha, atau sekitar 5%84 (lihat halaman 22).
Contohnya, pembangunan jalan sesuai dengan berkembangnya
kota, atau meningkatkan akses ke pasar guna mengurangi
kemiskinan pedesaan, dapat memfasilitasi dan mendorong
ekstraksi kayu atau perluasan pertanian. Perluasan ini sering
didukung faktor kelembagaan (seperti pemerintahan terbatas),
dan faktor sosial dan ekonomi (seperti investasi dari sektor
keuangan internasional) yang dapat memberikan pengaruh dari
luar daerah83.
Dinamika penyebab dasar ini, dan interaksinya dengan produksi dan
perdagangan komoditas berbasis lahan, juga sesuai dengan tingkat
regional dan nasional. Hal ini semakin mempersulit pendefinisian
konsensus dan dalam pengembangan kebijakan dasar, terutama
mengingat sifat global rantai pasokan komoditas ini.
Walaupun keterbatasan lingkup bagian ini tidak dapat mencakup
rangkuman menyeluruh akan berbagai bukti yang berhubungan
dengan bidang-bidang ini, namun beberapa pesan luas dapat
didukung, yang sangat penting bagi pembuat keputusan yang
berupaya memberikan dampak berkurangnya deforestasi tropis.
42
Produksi sereal diproyeksikan naik (40 % atau 900 juta ton),
demikian pula dengan daging (75 % atau 200 juta ton)85,86.
Terbatasnya lahan garapan yang tersedia tidak diragukan lagi
akan memberikan tekanan tambahan pada hutan dunia.
Diperkirakan juga akan ada perluasan 120 juta ha lahan garapan
di negara berkembang (sebagian besar di Amerika Latin dan
Afrika Sub-Sahara) dan penyewaan 50 juta ha lahan garapan
untuk pemanfaatan lain di negara maju87. Proyeksi menunjukkan,
agar dapat menghasilkan pakan ternak guna membantu kenaikan
produksi daging dunia, produksi kedelai harus naik 140 % tahun
2050,tidak termasuk kenaikan tambahan produksi bahan bakar
hayati88. Tebu dan kedelai saja diramalkan akan mengakibatkan
perluasan 20 juta ha lahan pertanian di Brazil selama 40 tahun
ke depan (lebih dari dua kali luas Hungaria)89. Permintaan
produksi kelapa sawit, termasuk untuk bahan bakar hayati,
juga naik dan produksi diperkirakan akan naik dua atau bahkan
tiga kali lipat tahun 2050 –memenuhi permintaan ini dapat
mengakibatkan tambahan tiga juta ha perkebunan kelapa sawit
di Indonesia90,91. Serta, permintaan dunia atas produk kayu dan
kertas juga diprediksi akan naik92, dengan permintaan produk
energi hayati, kertas dan kayu cenderung naik tiga kali lipat
tahun 2050 dari jumlah kayu yang sekarang diambil dari
perkebunan dan hutan alam93.
43
Tata Kelola
Banyak negara hutan tropis mengidentifikasi tata kelola yang
lemah, kebijakan yang tidak memadai atau bertentangan, dan
kegiatan ilegal terkait dengan kurangnya penegakan hukum
sebagai penyebab dasar deforestasi94,95. Namun, mendefinisikan
tata kelola yang ‘baik’ merupakan tantangan. Meliputi kualitas dan
tujuan dari proses pengambilan keputusan, melibatkan aktor dan
pemangku kepentingan di luar pemerintah dan sektor kehutanan,
dan bersifat kontekstual, dengan berbagai negara menghadapi
hambatan dan peluang unik guna mencapai dan mendefinisikan
tata kelola yang baik96.
penggunaan bahan bakar hayati bahkan dapat mengakibatkan
peningkatan deforestasi di negara seperti Indonesia106. Beberapa
bab berikut menguraikan kebijakan dan tindakan yang dapat
mengatalisis pengurangan deforestasi, biasanya melalui upaya
untuk meningkatkan tata kelola secara sistematis.
Rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam
pengambilan keputusan, rendahnya kapasitas manusia dan
buruknya pengetahuan teknis, keterbatasan sumber daya dan
koordinasi pengelolaan dan manajemen hutan sering menandai
lemahnya tata kelola. Indikator isu-isu tersebut meliputi korupsi
merajalela, konflik kepemilikan hutan dan hak akses, dan lazimnya
konversi hutan ilegal atau tak terencana97,98.
Oleh karenanya, kebijakan yang berupaya meningkatkan
tata kelola hutan sering menargetkan perbaikan penerapan
dan kapasitas penegakan undang-undang kehutanan,
menetapkan penguasaan lahan dan hak guna yang jelas dan
adil, dan mengembangkan sistem guna memantau kinerja
dan meningkatkan akuntabilitas di tingkat nasional dan
daerah99,100,101,102. Bahkan keberadaan sumber daya, kebijakan
atau kemauan politik untuk memerangi deforestasi menjadi
tidak cukup untuk memerangi kekuatan ekonomi dan politik
dari pendorong langsung ketika digerogoti lemahnya tata
kelola103,104. Misalnya, kerugian tahunan pendapatan dan aset
akibat penebangan liar di lahan publik saja diperkirakan mencapai
sekitar US$10-18 miliar di seluruh dunia105.
Bukan hanya negara hutan tropis yang punya tanggung jawab
memperbaiki tata kelola yang mencegah deforestasi akibat
komoditas berbasis lahan. Pemerintah negara konsumen
umumnya tidak memiliki regulasi yang dapat meningkatkan
pasar untuk produk dari sumber legal atau diproduksi secara
berkelanjutan (untuk contoh lihat halaman 178 dan 184).
Kebijakan yang ada di negara-negara ini, seperti target wajib
44
45
Perubahan Iklim
Meskipun deforestasi dan degradasi hutan tropis menghasilkan
emisi GRK yang signifikan, dan merupakan salah satu kontributor
utama perubahan iklim, terdapat juga bukti yang menunjukkan
bahwa perubahan iklim sendiri juga dapat berkontribusi
mendorong deforestasi dan degradasi melalui sejumlah cara.
deforestasi, dan pemeliharaan penyerapan karbon yang ada
untuk mendukung pengaturan iklim, akan meningkatkan
ketahanan hutan terhadap kekeringan dan kebakaran serta
perubahan suhu116.
Kenaikan suhu dunia dikaitkan dengan peningkatan tekanan air
serta kekeringan parah tanah dan vegetasi hutan tropis, dengan
degradasi hutan dan erosi di beberapa kawasan hutan107,108.
Misalnya, prediksi menunjukkan, kenaikan 2°C di Amazon Basin
dapat dikaitkan dengan pengurangan 11% curah hujan di kawasan
tersebut dan semakin parah dan seringnya kekeringan terjadi,
yang dapat mengakibatkan tumbuhan muda hutan mati109,110,*.
Matinya tumbuhan muda di hutan dapat mengakibatkan hutan
berhenti menyerap karbon, bahkan mulai mengeluarkannya111,
yang diperkirakan akan lebih sering terjadi dalam beberapa
dekade mendatang akibat lebih rutin dan parahnya iklim yang
menimbulkan kekeringan112. Bukti juga menunjukkan adanya
titik puncak ketika dampak iklim mulai mendorong deforestasi
– beberapa model menunjukkan hal ini dapat terjadi jika 40%
wilayah Amazon telah terdeforestasi113.
Namun, bukti terbaru membantah hipotesis ini, dan
memproyeksikan tingkat ketahanan hutan tropis yang lebih
tinggi. Data ini menunjukkan meskipun kenaikan suhu 1°C yang
relatif sedang dapat mengubah komposisi spesies hutan tropis
dan mempengaruhi tingkat degradasi dan regenerasi hutan, hal
ini mungkin tidak akan meningkatkan angka tanaman muda
yang mati di hutan. Alasannya mungkin karena pelepasan
CO2 tambahan yang dapat bertindak sebagai pupuk hutan,
meningkatkan pertumbuhan pohon dan penyerapan CO2114.
* Diartikan di sini sebagai
kematian pohon jauh di
atas tingkat kematian
biasa.
46
Kenaikan rata-rata suhu kawasan dan perubahan tingkat
presipitasi juga terkait dengan deforestasi dan cenderung
memberikan pengaruh negatif pada hasil dan daerah yang cocok
untuk produksi tanaman. Hal ini mungkin memerlukan transisi
dari lahan pertanian ke wilayah hutan baru dan perubahan pola
deforestisasi115. Meskipun banyak perdebatan seputar mekanisme
matinya hutan akibat iklim, dan ketidakpastian tentang
mekanisme perubahan, ada konsensus ilmiah bahwa mengurangi
47
Kemiskinan
Ada interaksi yang rumit antara hutan, ketidakberdayaan politik
masyarakat adat dan masyarakat setempat, dengan kesulitan
menanggulangi kemiskinan di negara hutan tropis117. Tingkat di
mana deforestasi dan degradasi hutan dapat dihubungkan secara
kausal dengan kemiskinan sangat bervariasi, dan bergantung pada
skala analisis serta konteks sosial, ekonomi dan kelembagaan118.
Meskipun studi ini tidak mencakup rangkuman menyeluruh
berbagai bukti yang terkait dengan hubungan ini, beberapa
kesimpulan umum dapat ditarik.
48
© Credits
Demikian pula, walaupun perluasan pertanian dapat mengurangi
kemiskinan masyarakat di wilayah hutan, terutama dikaitkan
dengan budidaya komoditas oleh petani kecil125,126, hal sebaliknya
juga mungkin terjadi. Misalnya, pembukaan dan kebakaran
hutan di Sumatera mengakibatkan turunnya pendapatan dan
peluang pendapatan karena degradasi hutan127. Ada juga bukti
kuat, manfaat ekonomi dari kegiatan yang terkait dengan
deforestasi dan degradasi hutan (misalnya pembukaan lahan
untuk perkebunan kelapa sawit) umumnya cenderung dilakukan
oleh perusahaan menengah hingga besar, atau kaum elit dalam
masyarakat, yang memperkuat ketimpangan pendapatan128,129.
© Brasil2, iStockPhoto
Masyarakat yang tinggal di daerah dengan tutupan hutan
tinggi cenderung punya tingkat kemiskinan tinggi, dan tingkat
ketergantungan pada hutan relatif tinggi dan hasil hutan untuk
subsisten dan penghidupan119. Meskipun beberapa penelitian
menunjukkan hubungan antara kemiskinan dengan perubahan
fungsi lahan dan deforestasi yang lebih tinggi120, dan peringatan
bahwa opsi kebijakan yang menurunkan laju deforestasi
dapat meningkatkan kemiskinan dengan membatasi output
pertanian121, bukti lain sangat menentang hipotesis ini. Penelitian
memperlihatkan bahwa komoditas berbasis lahan yang berisko
merusak umumnya dimanfaatkan mereka yang hidup layak di
kota-kota negara maju dan berkembang122, dengan laju deforestasi
semakin meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan
perkotaan dan ekspor pertanian, tapi tidak berkorelasi dengan
peningkatan penduduk miskin pedesaan123. Selain itu, beberapa
kajian juga memperlihatkan deforestasi disebabkan keluarga
terkaya dalam masyarakat hutan mencapai 30% lebih tinggi
daripada yang disebabkan keluarga termiskin124, menyiratkan
kemiskinan saja tidak mendorong deforestasi.
PETANI KECIL DAN DEFORESTASI
Petani kecil, dengan jumlah jutaan di seluruh
dunia, bertani di lahan milik seluas mulai
dari di bawah satu ha di daerah pedesaan
padat penduduk Afrika hingga lahan seratus
ha di pemukiman yang disponsori pemerintah
di Amazon Brazil. Kebanyakan keluarga
petani kecil punya jejak karbon kecil karena
keterbatasan akses ke kredit, buruh tani, dan
modal lainnya. Sebagai kelompok mereka
dicap sebagai pelaku dan korban deforestasi,
berubah-ubah tergantung pada wacana
yang sedang dominan. Banyak deforestasi
yang disebabkan petani kecil, didorong
oleh produksi tanaman pangan pokok untuk
subsisten atau skala kecil dimasukkan ke
pasar perkotaan terdekat. Namun, mereka juga
berhubungan erat dengan komoditas berbasis
lahan yang diuraikan dalam buku ini, dan
terkadang digantikan pemain yang lebih besar
yang sedang mencari lahan untuk pertanian
komersial. Tapi di waktu lain, mereka
adalahpemain penting, walaupun skala kecil,
dalam rantai komoditas.
PERAN DAN ARTI PENTING
Relatif pentingnya petani kecil sebagai
aktoir deforestasi dan degradasi sangat
bervariasi di seluruh benua dan negara.
Banyak negara di Amerika Latin dan
Asia memperlihatkan pergeseran menuju
peningkatan dominasi komoditas berbasis
lahan dan hasil panen yang dieksporxxiii,
tapi deforestasi di Afrika sebagian besar
masih didorong pertanian subsisten petani
kecil dan panen kayu bakarxxiv.
Di Afrika Sub-Sahara, meskipun setiap
keluarga dapat bertani di lahan seluas
kurang dari satu hektar, tingginya
kepadatan penduduk dan terbatasnya
peluang ekonomi non-pertanian bagi
masyarakat miskin pedesaan mengakibatkan
petani menjadi pendorong utama
deforestisasixxv. Meskipun beberapa orang
50
percaya kenaikan produksi minyak dan
mineral akan membantu mengurangi
tekanan pada hutan tropis Afrika, umumnya,
peningkatan permintaan atas tanaman pangan
pokok dan arang dari penduduk perkotaan
dengan pendapatan yang lebih tinggi berarti
kelanjutan deforestasi dan degradasi akibat
petani kecil, terutama di pinggiran kota dan
sepanjang koridor transportasixxvi.
Di Asia tropis, pertanian komersial
mendominasi, tapi sekitar 40% deforestasi
dapat dikaitkan dengan pertanian subsisten
skala kecilxxvii. Mengingat peran mereka
dalam rantai komoditas lain (lihat di bawah),
total jejak petani kecil Asia menjadi
lebih besar lagi.
Di Amerika Latin, ada beragam konteks
negara. Di Brasil, walaupun aktor komersial
mendominasi, pemukiman yang disebabkan
oleh reformasi agraria, yang membawa petani
tanpa lahan ke Amazon mulai era 1970-an,
didapati sebagai lokasi 18% deforestasi
Amazon hingga tahun 2010xxviii. Sebaliknya,
petani subsisten mendorong deforestasi
di banyak negara di Amerika Tengah serta
Kolombia dan Peruxxix. Di Peru, misalnya, 75%
deforestasi hingga tahun 2012 terjadi di <0,5
ha lahan dan pertanian petani kecil dianggap
sebagai pendorong utama deforestasi di
tingkat nasionalxxx.
PETANI KECIL, SUBSISTEN, DAN
LADANG BERPINDAH
Banyak deforestasi yang diakibatkan petani
kecil, didorong budidaya tanaman pangan
pokok (misalnya jagung, ubi kayu, beras)
dan budidaya tanaman komersial skala kecil
(misalnya kopi, coklat, kapas). Transmigrasi
dan bedol desa di beberapa daerah
mengakibatkan pertumbuhan penduduk
miskin perkotaan yang bergantung pada petani
kecil setempat guna memasok makanan pokok
ke pasar kota yang semakin berkembang.
Dengan demikian, produksi dari petani
kecil terkait erat dengan ketahanan pangan
penduduk pedesaan maupun perkotaan.
Penting untuk melihat seberapa permanennya
deforestasi yang disebabkan petani kecil
yang sering becocok tanam dengan sistem
ladang berpindah, menyebabkan lahan yang
telah dibuka dibiarkan tak tergarap dan
pertumbuhan kembali hutan terjadi dengan
cepat, membentuk potongan-potongan
hutan berbagai usia yang tidak terjadi pada
pertanian komersial dengan pembukaan
lahan besar-besaran. Oleh karenanya,
ladang berpindah yang dilakukan petani
kecil tidak mengakibatkan hilangnya hutan
secara permanen, melainkan penggantian
hutan primer dengan hutan sekunder
terdegradasixxxi sehingga emisi GRK dari
pertanian petani kecil mungkin lebih kecil
daripada yang dibayangkanxxxii.
PETANI KECIl dAN RANTAI PASOKAN KOMOdITAS
Yang terpenting harus diingat, produksi
komoditas sering mengakibatkan perpindahan
penduduk setempat, menyebabkan petani
kecil berpindah di sepanjang perbatasan
pertanian dan masuk ke wilayah hutan. Hal
ini terlihat pada peternak sapi dan petani
kedelai yang membeli lahan dari petani
kecil di Brazilxxxiii atau perkebunan kelapa
sawit yang merambah lahan masyarakat di
Indonesiaxxxiv,xxxv. Jalan yang dibangun industri
kayu dapat memudahkan pergerakan petani
kecil ke arah perbatasan, dengan jalan
penebangan sering menjadi pemicu invasi
lahan dan kemudian menyebabkan deforestasi
oleh petani kecil dan tuan tanah besarxxxvi.
penting untuk kelapa sawit, ternak, dan
kayu. Di Indonesia, sepertiga lahan dikuasai
kelapa sawit yang digarap petani kecilxxxvii.
Di negara lain, petani memperlihatkan
peningkatan ketertarikan untuk masuk ke
pasar minyak sawit dan beberapa negara
memberikan insentif ekonomi dan bantuan
teknis guna memudahkan transisi tersebut
(misalnya Peru). Untuk ternak, banyak petani
kecil memelihara ternak yang kemudian
dijual ke peternakan penggemukan yang
menjadi bagian tak terpisahkan dalam rantai
pasokanxxxviii. Petani kecil juga berpartisipasi
dalam rantai pasokan kayu: biasanya mereka
memasok pasar setempat atau menyediakan
bahan baku untuk penebang komersialxxxix,
menjual kayu tegakan dari lahan hutan mereka
dengan harga rendahxl atau melalui kemitraan
yang lebih adil maupun skema penanamxli.
RANGKUMAN
Petani kecil perorangan membuka bidangbidang hutan kecil pada dasarnya guna
memenuhi kebutuhan mendesak keluarga
mereka. Namun, mengingat jumlahnya
sebagai suatu kelompok mereka bertanggung
jawab atas banyak deforestasi di seluruh
daerah tropis dan berperan penting dalam
rantai pasokan untuk komoditas pertanian
utama. Dengan demikian, mekanisme yang
efektif dan berkeadilan untuk mengurangi
deforestasi tropis harus mempertimbangkan
implikasi bagi petani kecil, baik sebagai
pelaku maupun korban perubahan dinamika
guna lahan.
Mary Menton
Global Canopy Programme
Para petani kecil juga berperan aktif
dalam memasok bahan baku untuk banyak
komoditas. Kedelai membutuhkan mekanisasi
dan membatasi partisipasi petani kecil dalam
rantai pasokannya, tapi berperan peran
51
Prasarana
Pembangunan prasarana, seperti prasarana energi dan jaringan
transportasi, dapat menjadi pendorong tidak langsung deforestasi
dan juga memberikan dampak sosial yang signifikan, seperti
perpindahan masyarakat adat dan masyarakat setempat.
Pembangunan jalan di kawasan hutan cenderung memberikan
dampak terbatas pada tutupan hutan, tapi pembukaan akses ke
daerah yang sebelumnya tidak dapat diakses dapat memudahkan
penebangan legal dan ilegal, dan konversi hutan menjadi lahan
pertanian. Misalnya, pembangunan dan pembuatan jalan raya
Trans-Amazon sejauh 4.800 km disebut Brazilian Institute of
Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA) sebagai
faktor kunci deforestasi130; jalan Douala Bangui sepanjang 1.400
km yang melintasi Congo Basin bagian utara selesai dikerjakan
tahun 2003, dan mengakibatkan penebangan, perburuan dan
hilangnya hutan; dan jalan raya Samling (dinamakan seperti
Perusahaan Kayu Samling) di Pulau Borneo - Malaysia untuk
penebangan industri131.
Bendungan skala besar semakin menonjol dalam strategi energi
negara hutan tropis. Di Malaysia di Pulau Borneo, misalnya dua
belas bendungan besar saat ini sedang dibangun132, meningkatkan
kekhawatiran atas banyak dampak lingkungan dan sosial133.
Bendungan besar di kawasan hutan tropis tidak hanya menyebabkan
deforestasi langsung dari lembah-lembah yang terkena banjir,
melainkan juga dapat memperburuk perubahan iklim. Secara global,
bendungan hidro diperkirakan menyumbang setidaknya 4% dari
total dampak pemanasan oleh manusia dengandikeluarkannya
jutaan ton metan GRK134. Pada saat yang sama, meningkatnya
deforestasi dari sumber lain dapat mengakibatkan berkurangnya
curah hujan dan dengan demikian berkurangnya energi yang
dihasilkan bendungan (lihat halaman 24)135.
52
TAMBANG DAN DEFORESTASI
Ekstraksi minyak, gas dan mineral berlangsung
di beberapa ekosistem hutan tropis yang
paling terpencil dan penting di seluruh dunia,
dan pertambangan diperkirakan menyumbang
7% dari total deforestasi dunia di daerah subtropisxlii. Sedikit data tentang dampak industri
minyak dan gas pada deforetasi yang tersedia,
namun dampak langsung pertambangan pada
tutupan hutan relative kecil dibandingkan
dengan dampak tidak langsung dan berjangka
panjang pada ekosistem hutan yang
disebabkan polusi, pembangunan prasarana
dan meningkatkan kegiatan manusia dan
ekonomi di daerah hutan terpencil.
Lebih dari seperempat tambang logam aktif
dunia dapat ditemukan dalam 10 km dari
wilayah terlindungxkuuu serta pertambangan
rakyat dan skala kecil (ASM) umumnya
beroperasi di wilayah terlindung di seluruh
duniaxliv.Konsesi juga sering tumpang tindih
dengan wilayah adatxlv,xlvi. Hampir 15% (1,08
juta km2) Amazon dikuasai konsesi minyak
aktif dan terencana dan sekitar 8% (636.670
km2) ekstraksi tambang mineral dan konsesi
eksplorasixlvii. Peru mengambil hampir semua
(92%) gas alamnya dari Amazonxlviii, dimana
pembangunan prasarana dan jalur pipa sangat
mengganggu bentang alam dan merubah
sistem pengairan yang berdampak pada
regenerasi hutanxlix.
Dampak penting tidak langsung dari
pertambangan adalah polusi. Air limbah yang
sangat beracun merupakan produk sampingan
dari ekstraksi minyak. Kebocoran ke dalam
sistem air tanah berisiko mencemari tanah
dan seluruh ekosistem, membunuh vegetasi
dan menurunkan kemampuan untuk tumbuh
kembalil. Pertambangan juga memerlukan
banyak air dan bahan kimia yang digunakan
untuk memisahkan mineral dari bijih besili.
Dalam sektor ASM penggunaan merkuri untuk
memisahkan emas bertanggung jawab atas
sepertiga dari semua merkuri yang
dilepaskan ke lingkungan di seluruh
dunia (727 ton per tahun)lii,liii, serta polusi
merkuri dan pembuangan limbah juga
umum terjadi pada tambang skala besarliv.
Misalnya, tambang emas OK Tedi di Papua
Nugini telah menghancurkan lebih dari
1.600 km2 hutan akibat kebocoran merkuri
dan ampas tambang yang masuk ke dalam
sistem sungai. Total hutan mati diperkirakan
akan mencapai 3.000km2 lv.
Pembangunan prasarana yang mendukung
ekstraksi mineral (misalnya jalan, jalur pipa)
juga memberikan akses kepada pendatang dan
masyarakat setempat ke kawasan hutan baru
untuk penebangan liar, perluasan ASM, dan
pertanian (lihat halaman 48). Migrasi dapat
terjadi secara cepat dan tiba-tiba, dengan
banyak konsekuensi sosial dan lingkungan –
misalnya, satu desa yang berbatasan langsung
di sebelah atas Cagar Alam Amani di Tanzania,
semula hanya ada beberapa ratus penambang
ASM tahun 2003 menjadi lebih dari 40.000
penambang tahun 2005lvi.
Kenaikan harga minyak dan mineral terpantau
selama dekade terakhir diproyeksikan akan
terus terjadilvii, dengan pasokan mineral
terbesar di masa depan diperkirakan berasal
dari negara berkembanglviii. Hal ini tampaknya
menambah tekanan pada hutan tropis
dan daerah baru seperti Congo Basin juga
membuka diri untuk pembangunan.
Anna Bolin
Global Canopy Programme
53
Keuangan
Dana dapat mengalir ke negara hutan tropis dari perusahaan
multinasional, bank, dan investor sektor swasta, serta pemerintah,
lembaga keuangan pemerintah dan bank pembangunan di
sektor publik, mulai dari: lembaga-lembaga seperti Bank Dunia,
hingga dana sub-regional; dan dana program terfokus seperti
International Fund for Agricultural Development (IFAD).
pertanian pedesaan di kawasan tersebut juga mengakibatkan
deforestasi142. Seringkali merupakan hasil dari fakta
bahwa sektor publik harus melakukan pertukaran antara
pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan kepedulian
terhadap lingkungan.
Keragaman produk keuangan dan investasi yang tersedia,
dan lingkup geografis dari lembaga yang menyediakannya,
berarti keuangan memberikan dampak yang rumit, luas dan
multi sektoral di banyaki daerah hutan tropis. Dampaknya
tidak sepenuhnya dipahami, tapi keuangan dapat bermanfaat
secara ekonomis, sosial atau lingkungan, misalnya program
kredit pedesaan terkait dengan perlindungan lingkungan dan
pembangunan sosial; atau dapat merusak hutan tropis. Yang
dibahas secara singkat di sini adalah potensi dampak negatif
keuangan pada deforestasi dan degradasi hutan – beberapa bagian
selanjutnya (dari halaman 155) menganalisis kapasitas keuangan
untuk mengatalisasi berkurangnya deforestasi.
Sektor Keuangan dapat terkait langsung ataupun tidak
langsung dengan deforestasi. Bank komersial* misalnya telah
dituduh mendanai perusahaan yang terlibat langsung dalam
kegiatan yang mengakibatkan deforestasi136. Di sisi lain, pinjaman
dapat diberikan untuk pengembangan proyek prasarana skala
besar (misalnya bendungan atau jalan - lihat halaman 50) yang
secara tidak langsung dapat memudahkan deforestasi di kawasan
hutan baru137.
* HSBC, misalnya,
dituduh memberikan
pinjaman hingga
US$25 juta (dari tahun
2004 sampai 2012) ke
perusahaan-perusahaan
kayu terbesar di Sarawak,
yang dikaitkan dengan
tingginya laju deforestasi
(Global Witness, 2012).
54
Dalam hal ini, dana dari sektor publik juga berperan dalam
deforestasi dengan merangsang pertumbuhan produksi pertanian
di kawasan hutan tropis. Dengan memberikan modal untuk
pembebasan lahan dan peningkatan teknologi, terutama bahan
bakar hayati dan bahan baku138, dana dari sektor publik berperan
dalam perubahan guna lahan dan berakibat pada deforestasi139,140.
Di Brazil, misalnya, perluasan budidaya kedelai di lahan padang
rumput, yang terjadi karena adanya investasi dalam pertanian
mekanik, menggusur produksi ternak yang ada ke perbatasan
hutan, serta meningkatkan laju deforestasi di Amazon141. Demikian
pula, ketersediaan kredit pedesaan untuk meningkatkan kegiatan
55
© luoman, iStockPhoto
PENDORONG
KOMODITAS
BERBASIS LAHAN
Pendahuluan
Metodologi
Permintaan atas dan produksi komoditas yang dijelaskan dalam
bab ini - minyak sawit, kedelai, daging sapi/kulit, kayu dan bubur
kertas/kertas - bertanggung jawab atas mayoritas deforestasi dan
degradasi hutan di negara tropis. Total nilai ekspor komoditas
tersebut dari negara hutan tropis yang berada dalam fase
transisi satu hingga tiga (lihat halaman 14) mencapai US$ 134
miliar tahun 2011, yang lebih dari gabungan produk domestik
bruto (PDB) 29% dari seluruh perekonomian negara di dunia143,144.
PETA PERDAGANGAN
Dalam tiga dekade terakhir, ada perubahan besar dalam cara
produksi komoditas berbasis lahan dihasilkan. Liberalisasi pasar
dalam periode ini, ditambah dengan kemajuan teknologi produksi
dan layanan informasi, serta peningkatan logistik dan layanan
transportasi, memberikan sektor swasta banyak insentif yang
lebih besar untuk memecah proses produksi dan menyebarkannya
ke banyak wilayah geografi145. Menurunnya pengawasan oleh
produsen beberapa barang konsumen atas bahan baku dan produk
antara, juga dibarengi risiko dan tanggung jawab, termasuk
perlunya memastikan komponen dan bahan yang digunakan
dalam produk berasal dari sumber legal dan tidak bertentangan
dengan kebijakan pengadaan perusahaan yang berkelanjutan.
Pemetaan aliran komoditas berbasis lahan, kegiatan dan aktor
di sepanjang rantai pasokan dapat meningkatkan pemahaman
tentang berbagai tahap rantai pasokan, sehingga membantu
mengidentifikasi intervensi pendorong efektif, baik oleh sektor
swasta maupun sektor publik, untuk mengurangi deforestasi
dan degradasi hutan tropis146.
Pada bab ini, tiap bagian membahas salah satu komoditas
utama, beserta penjelasan tahap rantai pasokan terkait dengan
komoditas itu, sekumpulan gambar informasi, ilustrasi tentang
rantai pasokan sederhana, dan peta alur perdagangan yang
memperlihatkan pasar ekspor negara tropis dan subtropis utama
di mana deforestasi terjadi untuk komoditas ini. Ilustrasi ini
disertakan guna menunjukkan perdagangan komoditas di dunia
awalnya dilakukan sejumlah kecil negara hutan, dan menunjukkan
potensi risiko terhadap sektor publik dan swasta jika dikaitkan
dengan deforestasi tropis melalui perdagangan dan pengadaan
komoditas ini.
60
Peta perdagangan pada bab ini bertujuan memberikan
gambaran tentang alur perdagangan komoditas. Semua peta ini
dibuat menggunakan nilai ekspor komoditas, dari Basis Data
Statistik United Nations Commodity Trade (Comtrade). Karena
keterbatasan data untuk menghitung dampak tiap komoditas pada
deforestasi dan degradasi hutan di negara hutan tropis, angka
ekspor dan produksi yang digunakan mewakili seluruh negara,
bukan hanya wilayah hutannya saja. Hal ini dapat dibenarkan
karena rantai pasokan dunia jarang memisahkan antara komoditas
dari hutan dengan komoditas dari luar hutan.
Negara utama eksportir komoditas disertakan dalam analisis ini
hanya jika 10% atau lebih dari produksi komoditas berbasis lahan
bertanggung jawab atas deforestasi hutan tropis negara tersebut.
Persentase ini teridentifikasi melalui peninjauan pustaka dan data
pemerintah masing-masing negara.
Selain itu, negara eksportir disertakan hanya jika negara tersebut
dalam fase transisi hutan satu147 (pra-transisi), dua (transisi awal)
atau tiga (transisi akhir). Negara dalam fase empat (pasca-transisi)
tidak disertakan karena laju deforestasi negara-negara ini biasanya
rendah dan negara-negara ini umumnya merupakan pangkalan
utama pengolah komoditas berbasis lahan, bukan negara eksportir
yang menghasilkan komoditas tersebut (misalnya Cina).
GAMBAR INFO
Data produksi dalam negeri dan konsumsi dunia diambil dari basis
data statitik United Nations Food and Agriculture Organization
(FAOSTAT148) jika tersedia. Perhatian, angka untuk konsumsi
dalam negeri lebih lama (2009) daripada angka dalam data
perdagangan (2011). Data ekspor terkait dengan komoditas berasal
dari Comtrade.
61
Tahap Rantai Pasokan
Tahap rantai pasokan bervariasi berdasarkan industri, komoditas,
dan wilayah, tapi biasanya meliputi produksi, pengolahan,
distribusi, manufaktur, perdagangan eceran dan konsumsi.
Beberapa perusahaan besar juga mempunyai operasi terpadu,
sehingga mampu mengendalikan banyak tahap rantai pasokan.
Guna membantu menggambarkan bagaimana katalisator yang
teridentifikasi dalam buku ini dapat berlaku bagi rantai pasokan
dunia, kerangka kerja sederhana yang terdiri dari tahap-tahap
dasar ini ditetapkan dan digambarkan di sini. Kerangka kerja
ini digunakan untuk menjelaskan tiap rantai pasokan komoditas
berbasis lahan yang dibahas pada bab ini.
KONVERSI / PRODUKSI
KONVERSI /
PRODUKSI
Produksi dapat diartikan sebagai proses mengubah sumber daya
atau komponen menjadi produk. Dalam konteks rantai pasokan,
produksi hanya merupakan salah satu tahap dan biasanya
mengacu pada penciptaan bahan baku149, dan biasanya merupakan
tahap dimana terjadi dampak langsung pada hutan150. Pada rantai
pasokan minyak sawit, tahap ini mencakup pembukaan dan
konversi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.
PENGOLAHAN
PENGOLAHAN
62
Pengolahan dapat ditandai sebagai serangkaian kegiatan
penambahan nilai guna menghasilkan produk akhir. Dalam
analisis ini, pengolahan meliputi kegiatan transformasi awal.
Misalnya, kelapa sawit diolah di prabrik dekat lokasi panen, buah
digiling untuk menghasilkan minyak sawit mentah. Kegiatan
pengolahan selanjutnya dalam bentuk penyulingan dan pemisahan
yang mengubah minyak sawit mentah menjadi berbagai produk
turunan berada dalam tahap Manufaktur. Kapasitas internal
negara produsen untuk mengolah bahan baku sebelum diekspor
bervariasi, tapi pengolahan awal biasanya terjadi di negara asal
karena perubahan menuju investasi yang lebih besar dalam
kapasitas pengolahan dalam negeri negara hutan.
TRANSPORTASI / PERDAGANGAN / DISTRIBUSI
Komoditas berbasis lahan dipasok ke pasar dalam negeri
ataupun pasar ekspor. Faktor-faktor seperti harga bahan
bakar, perubahan permintaan, dan harga komoditas dunia
menentukan keseimbangan antara konsumsi dalam negeri
dengan pasar ekspor.
TRANSPORTASI /
PERDAGANGAN /
DISTRIBUSI
Transportasi terutama mengacu pada pengiriman komoditas di
tingkat internasional dari negara asal ke negara manufaktur dan
pengguna akhir.
Pedagang pertanian dunia merupakan aktor penting dalam
rantai pasokan komoditas. Sektor ini ditandai dengan sedikitnya
jumlah pemain yang memperdagangkan mayoritas komoditas
pertanian. Dalam analisis ini, yang dinilai hanya pedagang yang
mengendalikan stok fisik dan bertanggung jawab atas pengalihan
banyak komoditas dan produk turunannya dari pemasok ke
pembeli151. Pedagang pasar keuangan tidak disertakan.
Distribusi mengacu pada transportasi fisik produk dari aktor
seperti distributor, importir dan eksportir, agen, pialang,
penggrossir dan pedagang ke manufaktur konsumen akhir dan
produk industri. Aktor-aktor ini biasanya lebih kecil dan lebih
banyak daripada pedagang pertanian besar tingkat dunia, dan
menjalankan beragam fungsi distribusi152. Pada rantai pasokan
minyak sawit, tahap ini meliputi pengiriman minyak sawit
mentah ke pelabuhan negara asing oleh pedagang komoditas dan
pengiriman selanjutnya produk ke penyulingan.
63
MANUFAKTUR
MANUFAKTUR
HIPOTESIS RANTAI PASOKAN
Manufaktur mencakup produksi bahan akhir untuk antara
lain sektor pangan, pakan dan bahan bakar, serta manufaktur
barang akhir untuk konsumen atau industri. Pada tahap ini juga,
ada kecenderungan peningkatan peran pasar pada sejumlah
perusahaan yang aktif di sejumlah tahap rantai pasokan melalui
model usaha terpadu. Untuk minyak sawit, model ini dapat
meliputi penyulingan minyak sawit mentah menjadi lemak dan
pemanfaatannya sebagai bahan dalam pembuatan produk roti.
Pada contoh realistis namun tidak spesifik ini, tentang rantai pasokan burger
sapi, setidaknya 75 tahap di berbagai negara teridentifikasi untuk sebagian
kecil kemungkinan bahan. Tahap rantai pasokan ini disederhanakan berdasarkan
kebutuhan dan tidak menggambarkan kompleksitas sebenarnya. Negara eksportir
dan importir dipilih hanya sebagai gambaran, bukan untuk menggambarkan
kecenderungan tertentu atau hubungan dagang rantai pasokan sebenarnya.
Namun, rantai pasokan produk makanan serupa di negara besar lainnya yang
juga mengkonsumsi komoditas hutan, seperti AS, Cina atau Australia, akan sama
dengan yang digambarkan di sini.
ECERAN / KONSUMSI
ECERAN /
KONSUMSI
Pengecer memberikan kepada produsen, akses ke
konsumen153. Kecenderungan belakangan ini menunjukkan
konsolidasi antara produk konsumsi sektoral dan produk
konsumsi utama memberikan pengaruh besar di sepanjang
rantai pasokan komoditasnya hingga ke produksi. Misalnya 15
supermarket terbesar dunia berkontribusi 30% dari seluruh
makanan yang dijual supermarket di dunia154. Bagian ini mengacu
pada penjualan barang ke konsumen swasta namun juga ke
pengguna produk industri.
Konsumsi merupakan tahap akhir rantai pasokan dan mengacu
pada penggunaan produk manufaktur yang mengandung
komoditas berbasis lahan, oleh pribadi atau industri. Pada minyak
sawit, tahap ini terdiri dari pembelian produk akhir roti oleh
konsumen di supermarket.
64
65
DARI HUTAN KE MAKANAN: HIPOTESIS RANTAI PASOKAN
GAMBAR INI MENUNJUKKAN KOMPLEKSITAS HIPOTESIS RANTAI PASOKAN DUNIA
YANG DAPAT MENGARAHKAN HUTAN TROPIS KE PRODUK MAKANAN YANG DIBELI DI AUSTRIA.
DAGING SAPI
KEDELAI
HUTAN
BRAZIL
LAHAN KEDELAI
TRANSPORTASI
SILO / ELEVATOR
TRANSPORTASI
PABRIK
PENGHANCUR
PELABUHAN
TRANSPORTASI
TEMPAT
PEMOTONGAN
HEWAN
HUTAN
PARAGUAY
PETERNAKAN
DAGING SAPI
TRANSPORTASI
BRAZIL
PARAGUAY
INGGRIS
TRANSPORTASI
PENYULINGAN
TRANSPORTASI
PELABUHAN
PELABUHAN
BELANDA
TRANSPORTASI
TRANSPORTASI
PELABUHAN
BELGIA
TRANSPORTASI
TRANSPORTASI
PENGOLAH
DAGING
POLANDIA
URUGUAY
MANUFAKTUR
MAKANAN
TRANSPORTASI
POLANDIA
TRANSPORTASI
PENGECER
KONSUMEN
KONSUMEN
PENGECER
MANUFAKTUR
MAKANAN
TRANSPORTASI
DISTRIBUSI MAKANAN
DIS
TRANSPORTASI
CEPAT SAJI
CINA
BUBUR KERTAS DAN
HUTAN
INDONESIA
AUSTRIA
AUSTRIA
DISTRIBUSI MAKANAN
CEPAT SAJI
TRANSPORTASI PELABUHAN TRANSPORTASI
TRANSPORTASI PABRIK
BUBUR KERTAS
TRANSPORTASI
MINYAK SAWIT
PELABUHAN
TRANSPORTASI
INDONESIA
PELABUHAN
MINYAK
KELAPA SAWIT
HUTAN
GHANA
PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT
TRANSPORTASI
GHANA
BELANDA
TRANSPORTASI
ITALIA
PEDAGANG TRANSPORTASI PELABUHAN TRANSPORTASI
KERTAS
PELABUHAN
PELABUHAN TRANSPORTASI
PABRIK
KERTAS
TRANSPORTASI
LITHUANIA
JERMAN
PABRIK MINYAK
SAWIT
TRANSPORTASI
MANUFAKTUR
MAKANAN
TRANSPORTASI
HUNGARIA
PERCETAKAN &
PENGEMASAN
KEDELAI
POLANDIA
TRANSPORTASI DISTRIBUSI MAKANAN
CEPAT SAJI
AUSTRIA
AUSTRIA
TRANSPORTASI
PENGECER KONSUMEN
DIGUNAKAN UNTUK ROTI, DAGING SAPI (JUGA PAKAN
TERNAK) SEBAGAI PROTEIN KEDELAI ATAU TEPUNG KEDELAI
DALAM ROTI, SAUS DAN KEJU SEBAGAI LESITIN. JUGA
DIGUNAKAN DALAM SAUS, ACAR DAN KENTANG GORENG
SEBAGAI MINYAK \ KEDELAI.
DAGING
SAPI
KONSUMEN
DIGUNAKAN DALAM ROTI
BAHAN DASAR DAN
KENTANG GORENG SEBAGAI
LAPISAN ATAU LEMAK
MINYAK
SAWIT
DIGUNAKAN DALAM ROTI DAN
JUGA SEBAGAI MINYAK UNTUK
MENGGORENG KENTANG.
PENGECER
POLANDIA
TRANSPORTASI
BUBUR KERTAS
& KERTAS
TRANSPORTASI
DISTRIBUSI MAKANAN
CEPAT SAJI
DIGUNAKAN DALAM
PENGEMASAN DAN TISU.
© Nafise Motlaq, World Bank
Minyak Sawit Dan Bahan Bakar Hayati
PENDAHULUAN
Kelapa sawit Elaeis guineensis merupakan spesies tropis yang asli
dari Afrika Barat dan dibawa ke Asia Tenggara tahun 1848155,156.
Memberikan hasil panen tertinggi dengan biaya per hektar
terendah dari biji penghasil minyak manapun dan juga merupakan
minyak konsumsi terbesar berdasarkan volume produksinya157,158.
Minyak sawit ditemukan dalam beragam produk di banyak
industri, termasuk pangan, pakan hewan, kosmetik, farmasi,
kimia, dan, semakin banyak ditemukan di bahan bakar hayati.
Selama satu dekade terakhir, produksi minyak sawit naik lebih
dari dua kali lipat dan menjadi pendorong utama deforestasi,
terutama di Asia Tenggara159,160.
Perluasan kelapa sawit berdampak pada hilangnya
keanekaragaman hayati dan kebakaran hutan, dan berbagai
implikasi sosial161. Implikasi konversi hutan menjadi perkebunan
kelapa sawit pada perubahan iklim sangat besar, terutama untuk
perkebunan yang dibuka pada lahan gambut yang kaya karbon,
mengakibatkan produksi minyak sawit menjadi sumber utama
emisi CO2 di Indonesia162.
KONVERSI / PRODUKSI
KONVERSI /
PRODUKSI
Indonesia dan Malaysia berkontribusi atas sekitar 90% produksi
dan ekspor minyak sawit dunia163, yang sangat berkontribusi bagi
perekonomian mereka. Produksi sawit juga meluas ke wilayah
lain di dunia, termasuk ke Afrika Barat dan Afrika Tengah,
Amerika Latin dan Papua Nugini164. Sebagian besar perluasan
industri minyak sawit ini dilakukan dengan memperluas lahan
produksi, bukan dengan peningkatan hasil panen165 dan sebagian
dari perubahan tata guna lahan yang terkait dengan meluasnya
perkebunan kelapa sawit ditandai dengan hilangnya hutan166. Dari
tahun 1990 sampai 2005, lebih dari 50% perluasan perkebunan
kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia terjadi setelah deforestasi
hutan tropis dataran rendah untuk pengembangan pertanian167.
Perkebunan kecil, dan perkebunan besar (milik swasta ataupun
negara), memasok ke pabrik dekat perkebunan karena buah kelapa
sawit harus diolah dalam waktu 24 jam setelah dipanen agar tidak
busuk168. Perkebunan kecil bisa bersifat independen, sehingga
bebas menjual ke penggilingan manapun yang ingin membeli
70
hasil kebun mereka, atau disponsori, dan terkait resmi dengan
pabrik tertentu169. Perkebunan kelapa sawit dapat memberikan
peluang ekonomi bagi ratusan ribu petani perkebunan kecil, yang
bersama-sama, menguasai wilayah tanam yang cukup luas dan
berkontribusi sekitar 35-45% dari total produksi di Indonesia
dan Malaysia170,171. Terkait dengan perkebunan milik perusahaan,
konsolidasi umum dilakukan, serta penggabungan perusahaan
dan akuisisi menghasilkan beberapa perusahaan perkebunan dan
pengolahan yang sangat besar, seperti Sime Darby Berhad dan
Wilmar International Ltd172.
PENGOLAHAN
Kelapa sawit dipanen sebagai tandan buah segar (TBS) sepanjang
tahun sebelum diangkut ke penggilingan untuk diolah, dimana
buah kelapa sawit dihancurkan guna menghasilkan minyak
sawit mentah (CPO) dan minyak biji sawit mentah (CPKO),
sebagai bahan utama banyak produk makanan olahan di seluruh
dunia. Bungkil sawit (PKM) merupakan produk sampingan
proses penghancuran dan digunakan industri pakan ternak
dan pembangkit listrik173. Industri di Malaysia ditandai dengan
tingginya kapasitas internal penyulingan dan pengolahan,
sedangkan Indonesia berfokus pada perluasan (ekstensifikasi)
perkebunan kelapa sawit, dan pengiriman bahan baku ke
pabrik pengolahan luar negeri, meskipun belakangan ini ada
banyak investasi guna meningkatkan kapasitas penyulingan dan
pengolahan dalam negeri dan sekitar 60% ekspor dari negara
tropis terdiri dari minyak sawit sulingan dan produk turunannya
(lihat halaman 70)174,175,176.
PENGOLAHAN
TRANSPORTASI / PERDAGANGAN / DISTRIBUSI
Tahun 2009, sekitar tiga perempat produk minyak sawit di
Indonesia dan Malaysia diekspor, dan Indonesia mengungguli
Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia
tahun 2005177,178. Seperti produk pertanian lainnya yang juga
diperdagangkan di tingkat internasional, minyak sawit diangkut
dan diperdagangkan melalui berbagai metode dan tahap
rantai pasokan, dari perkebunan ke penggilingan dan pabrik
penghancuran, hingga ke penyulingan (dalam dan luar negeri),
dan akhirnya ke manufaktur dan konsumen dunia - mempersulit
daya lacak179. Pedagang internasional punya pengaruh cukup
TRANSPORTASI /
PERDAGANGAN /
DISTRIBUSI
71
besar atas pasar komoditas biji penghasil minyak di dunia.
Mereka mempengaruhi harga, menyeimbangkan penawaran
dan permintaan, dan mengendalikan pergerakan minyak sawit
dan produk turunannya di tingkat internasional, dan beberapa
perusahaan yang mendominasi perdagangan internasional
tersebut meliputi Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill
dan Louis Dreyfus180. Mereka umumnya punya hubungan erat
dengan bagian lain pada rantai pasokan. Hubungan ini tergambar
melalui kepemilikan pedagang komoditas Archer Daniels Midland
(ADM) dalam Wilmar Group – salah satu pemilik perkebunan
kelapa sawit terbesar – dan melalui kepemilikan langsung Cargill
atas perkebunan dan penggilingan di Indonesia181,182.
MANUFAKTUR
MANUFAKTUR
Penyulingan CPO dan CKPO terdiri dari netralisasi, bleaching dan
deodorising. Minyak ‘dipecah’ guna menghasilkan bahan-bahan
seperti olein (pecahan cair) dan stearin (pecahan padat) untuk
digunakan dalam berbagai produk akhir, seperti minyak pangan
dan sabun183. 70% minyak sawit dunia digunakan dalam produk
makanan olahan untuk konsumsi, sisanya digunakan untuk
keperluan industri, termasuk biodiesel184. Di antara manufaktur
barang konsumsi akhir yang menggunakan produk minyak sawit
terbanyak dan melaporkan kebijakan minyak sawit mereka adalah
Unilever, BASF dan Nestlé185. Sejumlah manufaktur barang
konsumsi, terutama di Uni Eropa, berkomitmen menggunakan
atau secara bertahap mulai menggunakan minyak sawit dengan
sertifikasi Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), tapi
skema ini bukannya tanpa kritik dan hanya setengah dari minyak
sawit bersertifikat yang ada di dunia ini yang dijual di pasar
internasional186,187.
utama yang mengandung minyak sawit meliputi margarin, minyak
goreng, biskuit, makanan ringan, produk roti dan pengganti
susu189. Konsumsi minyak sawit per kapita dunia naik dari kurang
dari 0,5kg di awal era 1970-an menjadi 2,5kg tahun 2009190.
PERSOALAN LAINNYA
Industri bahan bakar hayati juga tumbuh pesat, didorong
amanat kebijakan dan sasaran energi terbarukan di seluruh
dunia, dan minyak sawit dipertimbangkan karena potensinya
dalam pengembangan sumber bahan bakar alternatif
dalam bentuk biodiesel. Belum lama ini, Indonesia dan
Malaysia mengembangkan kapasitas penyulingan fleksibel
untuk memproduksi biodiesel untuk dieskpor dengan
mempertimbangkan harga komoditas191.
ECERAN / KONSUMSI
ECERAN /
KONSUMSI
72
Negara importir utama produk minyak sawit utama dari Indonesia
dan Malaysia adalah India dan China, yang volumenya mencapai
lebih dari sepertiga ekspor, dengan negara-negara Uni Eropa
mengimport jumlah yang cukup besar188. Selain minyak sawit dan
produk turunannya, negara konsumen juga mengimpor minyak
sawit dalam bentuk produk akhir olahan untuk konsumen. Di
Inggris, misalnya, diperkirakan 30-50% total minyak sawit yang
digunakan masuk dalam bentuk ini. Produk makanan konsumsi
73
Rantai Pasokan Minyak Sawit
HUTAN
PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT
KONVERSI /
PRODUKSI
PENGGILINGAN
AWAL
MINYAK SAWIT
MENTAH & MINYAK
BIJI SAWIT MENTAH
BUNGKIL SAWIT
PENYULINGAN &
PEMECAHAN
PENGOLAHAN
EKSPOR /
PEDAGANG
TRANSPORTASI /
PERDAGANGAN /
DISTRIBUSI
EKSPOR /
PEDAGANG
PENYULINGAN &
PENCAMPURAN
LANJUTAN
OLEOKIMIA
MINYAK PANGAN
PRODUSEN
PAKAN
© Yayan Indriatmoko, CIFOR
MANUFAKTUR
ECERAN /
KONSUMSI
INDUSTRI BAHAN
BAKAR HAYATI
INDUSTRI KIMIA
& PERAWATAN
PRIBADI
INDUSTRI
PANGAN
INDUSTRI
TERNAK
BIODIESEL DAN
PEMBANGKIT
LISTRIK
SABUN, LILIN,
KOSMETIK,
DETERGEN,
PELUMAS,
PELARUT, DLL.
LEMAK, MARGARIN,
MINYAK GORENG,
ES KRIM,
SHORTENING, DLL.
SUSU DAN
DAGING
75
JUTA HEKT
NEGARA NON-TROPIS
NEGARA TROPIS
NILAI EKSPOR PRODUK MINYAK
SAWIT DARI NEGARA TROPIS 2011
NEGARA NON-TROPIS
JUTA HEKTAR
JUTA HEKTAR
WILAYAH PANEN KELAPA SAWIT
TAHUN
NEGARA NON-TROPIS
NEGARA TROPIS
EKSPOR PRODUK MINYAK SAWIT DARI NEGARA TROPIS 2011
NEGARA TROPIS
MINYAK SAWIT SULING
US$40,111,038,755
MINYAK SAWIT MENTAH
BUNGKIL SAWIT
TAHUN
EKSPOR PRODUK MINYAK SAWIT DARI NEGARA TROPIS 2011
EKSPOR PRODUK MINYAK SAWIT DARI NEGARA TROPIS 2011
KONSUMSI MINYAK SAWIT DAN MINYAK INTI SAWIT PER KAPITA DUNIA
MINYAK SAWIT SULING
MINYAK SAWIT MENTAH
MINYAK SAWIT MENTAH
BUNGKIL SAWIT
BUNGKIL SAWIT
MINYAK SAWIT & MINYAK INTI SAWIT
KILOGRAM
MINYAK SAWIT SULING
KONSUMSI MINYAK SAWIT DAN MINYAK INTI SAWIT PER KAPITA DUNIA
KILOGRAM
KILOGRAM
TAHUN
MINYAK SAWIT & MINYAK INTI SAWIT
MINYAK SAWIT & MINYAK INTI SAWIT
PERDAGANGAN MINYAK SAWIT DARI
NEGARA HUTAN UTAMA 2011
IMPORTIR UTAMA (LEBIH DARI 1% TOTAL NILAI
EKSPOR DARI NEGARA HUTAN UTAMA)
IMPORTIR LAIN (KURANG DARI 1% EKSPOR
TAPI BERNILAI LEBIH DARI 1 JUTA USD)
EKSPORTIR
INDONESIA
MALAYSIA
IMPORTIR
(PERSENTASE DARI SELURUH
EKSPOR DARI NEGARA HUTAN UTAMA)
UAE (1.4%)
INDIA (18.2%)
CINA & HK (16.1%)
BELANDA (7.4%)
PAKISTAN (6.0%)
NIGERIA (1.4%) UKRAINA (1.4%)
MESIR (4.0%)
SINGAPURA (3.2%)
SPANYOL
FEDERASI RUSIA
BRAZIL
(1.3%)
(1.2%)
(1.1%)
AS (3.2%)
MYANMAR (1.1%)
BANGLADESH (2.8%) JEPANG (2.1%)
JERMAN
REP KOREA (1.0%)
(1.1%)
ITALIA (1.9%)
IRAN (1.6%) VIETNAM (1.6%)
FILIPINA (1.6%)
© Mario Rautner
Kedelai
PENDAHULUAN
Kacang kedelai merupakan komoditas asli dari Asia Tenggara
dan komoditas yang sangat serbaguna, salah satu sumber protein
dan minyak nabati penting di dunia untuk dikonsumsi manusia.
Dapat ditemukan sebagai bahan berbagai makanan olahan192, dan
dipasarkan dalam bentuk kacang kedelai maupun dua produk
turunan utamanya, yaitu minyak kacang kedelai dan makanan
dari kedelai193. Makanan dari kedelai terutama digunakan sebagai
bahan membuat pakan ternak dan unggas194. Pemanfaatan kedelai
yang tidak terkait dengan makanan juga semakin umum, termasuk
untuk cat, tinta, lilin dan biuh berbasis kedelai serta berbagai
produk plastik.
KONVERSI / PRODUKSI
KONVERSI /
PRODUKSI
Produksi dunia meningkat dengan cepat, belakangan ini didorong
pertumbuhan permintaan di Cina, dan negara produsen kedelai
utama adalah A.S, Brazil dan Argentina, yang total volumenya
mencapai 80% pasokan dunia195,196. Sebagian besar di Brazil dan
banyak juga di Paraguay dan Bolivia, kedelai terkait langsung
dengan deforestasi hutan tropis selama 20 tahun terakhir.
Kedelai biasanya ditanam di perkebunan industri skala besar197,
dengan sebagian kecil penanam merupakan petani kecil,
terutama jika dibandingkan dengan sektor kelapa sawit198.
Hasil panen kedelai disimpan di lumbung besar, dicampur
dengan sumber lain, sehingga sulit untuk menelusuri asal
produk dalam rantai pasokan ini199.
Selama awal era 2000-an, budidaya kedelai di Amazon mengalami
perubahan dramatis, didorong rendahnya harga lahan, suburnya
tanah dan rendahnya upah tenaga kerja. Misalnya di Mato Grosso,
luas area yang ditanami kedelai meningkat 80 persen antara tahun
1980 dan 2004, dan merupakan bagian penting dari apa yang
disebut ‘kurva deforestasi’ (di sepanjang Para dan Rondonia) di
mana 85% dari seluruh deforestasi di Amazon terjadi dari tahun
1996 hingga 2005200,201. Mayoritas perluasan kedelai dilakukan
pada lahan yang awalnya dibuka guna memelihara ternak,
mendorong peternak masuk ke lahan hutan, sehingga secara
tidak langsung lebih mendorong deforestasi202, dengan area yang
lebih kecil dibuka untuk perkebunan kedelai203,204. Puncaknya,
82
deforestasi untuk produksi kedelai di Mato Grosso mencapai
sekitar 18,5% dari total deforestasi tahunan nasional antara tahun
2001 hingga 2005, didorong naiknya permintaan pakan ternak
di Eropa dan Asia, serta didukung intervensi pemerintah205.
Kenaikan permintaan juga meningkatkan kepedulian atas hutan
lain, termasuk Cerrado di Brazil, dan kawasan hutan dataran
rendah di Bolivia206,207.
Moratorium diberlakukan di Brazil tahun 2006, yang secara drastic
membantu pengurangan laju deforestasi (lihat halaman 115), dan
memastikan kedelahi yang dihasilkan di daerah yang terdeforestasi
setelah Juli 2006 tidak dapat dipasarkan perusahaan yang terkait
dengan Brazilian Association of Vegetable Oil Industries (ABIOVE)
atau National Association of Cereal Exporters (ANEC). Kedua
lembaga ini mewakili sekitar 90% pasar kedelai Brazil208. Di
Paraguai, yang hingga 8 tahun lalu laju deforestasinya tertinggi
kedua di dunia sebagian besar karena perubahan guna lahan untuk
produksi kedelai, ada respons politik kuat terhadap deforestasi yang
didorong komoditas berbasis lahan. Sejak tahun 2004, moratorium
melarang konversi lahan hutan di hutan Atlantik sebelah timur
Paraguai, dan mengurangi laju deforestasi di kawasan tersebut
sebesar 90% dibandingkan dengan kondisi tahun 2002209. Pada
September 2013 moratorium diperpanjang 5 tahun lagi210.
PENGOLAHAN
Penghancuran kedelai untuk menghasilkan minyak kedelai
dan makanan dari kedelai merupakan tahap awal pengolahan.
Sekitar 67% tanaman kedelai dunia diolah menjadi makanan
dari kedelai, yang sebagian besarnya diolah lebih lanjut menjadi
pakan ternak. Dari 16% produksi kedelai dunia yang diolah
menjadi minyak kedelai211, diperkirakan 95% dikonsumsi sebagai
minyak pangan, dan sisanya digunakan untuk produk industri
seperti sabun dan biodiesel212.
PENGOLAHAN
TRANSPORTASI / PERDAGANGAN / DISTRIBUSI
Sekitar 34% produksi kedelai dunia diekspor dan diperdagangkan
di tingkat internasional213. Perdagangan dan pengolahan kedelai
di semua negara eksportir besar didominasi perusahaan dagang
komoditas internasional besar yang sama yang juga mendominasi
perdagangan minyak sawit dan meliputi ADM, Bunge, Cargill dan
TRANSPORTASI /
PERDAGANGAN /
DISTRIBUSI
83
Louis Dreyfus214. Setelah panen, pedagang besar ini mengumpulkan,
menyimpan dan mengangkut kedelai untuk dihancurkan atau
diekspor. Petani kedelai sering meng-ijon ke pedagang komoditas
yang ditukar dengan benih, pupuk dan bahan kimia pertanian, yang
memberikan kendali tak langsung atas produksi kepada pedagang215.
Cina muncul sebagai aktor utama industri kedelai dan tujuan
ekspor utama untuk Brazil, menyumbangkan hampir 67% dari
total ekspor kedelai tahun 2011216. Seperti beberapa negara di
Asia Selatan, Afrika Utara dan Timur Tengah dengan kapasitas
internal yang terbatas untuk memperluas produksi, Cina banyak
berinvestasi dalam kapasitas penghancuran kedelai dalam negeri.
Akibatnya, permintaan kedelai meningkat dengan cepat melebihi
permintaan produk kedelai lain. Sekarang Cina merupakan
importir kedelai terbesar dunia untuk industri peternakan mereka
yang tumbuh pesat, dan diperkirakan di masa depan Cina akan
semakin mendominasi import kedelai dunia217,128.
PERSOAlAN LAIN
Minyak kedelai merupakan bahan utama produksi biodiesel
di Brazil, mengkontribusikan 75% produksi tahun 2011224
dan di Mato Grosso biodiesel dari budidaya kedelai mungkin
berkontribusi atas hampir 6% deforestasi langsung tahunan
di negara tersebut225. Berdasarkan proyeksi produksi biodiesel
di masa depan dari negara berkembang, minyak sawit dan
minyak kedelai akan tetap menjadi komoditas terpenting, yang
mengakibatkan kenaikan produksi dengan tajam226.
MANUFAKTUR
MANUFAKTUR
Kedelai digunakan dalam pembuatan beragam produk mulai
dari kue/roti dan margarin hingga kosmetik, tinta, biodiesel dan
bahkan bahan bangunan seperti kayu lapis219. Hanya ada sedikit
pemain dominan dalam industri pangan dan kosmetik, termasuk
Unilever, Procter and Gamble, Kraft dan Nestlé220,221.
ECERAN / KONSUMSI
ECERAN /
KONSUMSI
84
Konsumsi kedelai dan produk turunannya di Brazil sekitar
setengah dari produksinya, meskipun semakin banyak yang
diekspor guna memenuhi meningkatnya permintaan dunia222.
Tumbuhnya konsumsi di Asia, terutama di Cina dan India, dan
meningkatnya kapasitas produksi biodiesel di Eropa meningkatkan
permintaan dunia atas minyak kedelai. Eropa masih menjadi
pasar konsumen utama makanan dari kedelai, walaupun pasar ini
mengalami kemandegan selama beberapa tahun terakhir akibat
penurunan konsumsi daging. Asia Tenggara merupakan pasar
yang berkembang paling pesat untuk makanan dari kedelai guna
memenuhi permintaan pakan hewan, menunjang meningkatnya
konsumsi daging223.
85
RANTAI PASOKAN KEDELAI
HUTAN
PERKEBUNAN
KEDELAI
ELEVATOR /
PENYIMPANAN
KONVERSI /
PRODUKSI
FASILITAS PENGHANCUR KEDELAI
TRANSPORTASI /
PERDAGANGAN /
DISTRIBUSI
MINYAK KEDELAI
MAKANAN
DARI KEDELAI
EKSPOR /
PEDAGANG
EKSPOR /
PEDAGANG
PENYULING &
PENGOLAH
MANUFAKTUR
ECERAN /
KONSUMSI
86
PENGOLAH
MAKANAN DARI
KEDELAI
INDUSTRI
BIODIESEL
INDUSTRI BAHAN
KIMIA, PANGAN
& PERAWATAN
PRIBADI
INDUSTR KIMIA
& PANGAN
PRODUSEN
PAKAN / INDUSTRI
TERNAK
BIODIESEL
FATS, MARGARINES,
COOKING OIL,
SHORTENINGS,
ECITHIN, DETERGENTS,
ETC.
PROTEIN,
TEPUNG, SEREAL,
KOSMETIK, PLASTIK,
CAT, DLL.
SUSU DAN DAGING
© Neil Palmer, CIAT
PENGOLAHAN
JUTA HEKT
JUTA HEKTAR
NEGARA TROPIS
JUTA HEKTAR
WILAYAH PANEN KEDELAI
NILAI EKSPOR PRODUK KEDELAI
DARI NEGARA TROPIS 2011
JUTA HEKTAR
JUTA HEKTAR
WILAYAH PANEN KEDELAI
TAHUN
JUTA HEKTAR
NEGARA TROPIS
ESKPOR PRODUK KEDELAI DARI NEGARA TROPIS 2011
NEGARA TROPIS
KEDELAI
US$48,890,663,330
MINYAK KEDELAI
BUNGKIL & TEPUNG KEDELAI
TAHUN
FAOSTAT 2013
ESKPOR PRODUK KEDELAI DARI NEGARA TROPIS 2011
TAHUN
KONSUMSI KEDELAI DAN MINYAK KEDELAI PER KAPITA DUNIA
ESKPOR PRODUK KEDELAI DARI NEGARA TROPIS 2011
KEDELAI
MINYAK KEDELAI
MINYAK KEDELAI
BUNGKIL & TEPUNG KEDELAI
BUNGKIL & TEPUNG KEDELAI
MINYAK KEDELAI
KILOGRAM
KEDELAI
KEDELAI
FAOSTAT 2013
FAOSTAT 2013
KONSUMSI KEDELAI DAN MINYAK KEDELAI PER KAPITA DUNIA
KILOGRAM
KILOGRAM
KONSUMSI KEDELAI DAN MINYAK KEDELAI PER KAPITA DUNIA
MINYAK KEDELAI
KEDELAI
TAHUN
MINYAK KEDELAI
KEDELAI
PERDAGANGAN KEDELAI DARI
NEGARA HUTAN UTAMA 2011
IMPORTIR UTAMA (LEBIH DARI 1% TOTAL
NILAI EKSPOR DARI NEGARA HUTAN UTAMA)
IMPORTIR LAIN (KURANG DARI 1% EKSPOR
TAPI BERNILAI LEBIH DARI 1 JUTA USD)
EKSPORTIR
BRAZIL
PARAGUAY
BOLIVIA
IMPORTIR
(PERSENTASE DARI SELURUH EKSPOR
DARI NEGARA HUTAN UTAMA)
IRAN (1.4%)
TURKI (1.3%)
VENEZUELA (1.3%)
JEPANG (1.2%)
PERU (1.2%)
FEDERASI
KOLOMBIA (1.2%)
RUSIA (1.2%)
CINA & HK (42.3%)
BELANDA (8.7%)
SPANYOL (6%)
JERMAN (6%)
THAILAND (4.1%)
PERANCIS (3.9%)
REP KOREA (2.1%)
ITALIA (1.8%)
VIETNAM (1.6%)
INGGRIS (1.5%)
© Adam Kuban
Daging Sapi Dan Kulit
PENDAHULUAN
Sekitar 57 juta ton daging sapi dihasilkan per tahun di seluruh
dunia, melalui beragam sistem produksi227. Sejak tahun 2003
ternak di negara tropis lebih banyak daripada di negara nontropis228. Guna memenuhi permintaan daging sapi dari penduduk
dunia yang lebih besar dan lebih makmur229, populasi ternak dunia
diperkirakan akan naik 70% menjadi 2,6 miliar tahun 2050230.
KONVERSI / PRODUKSI
KONVERSI /
PRODUKSI
Perluasan ternak merupakan pendorong utama deforestasi di
sejumlah negara tropis, terutama di Amerika Latin, tapi juga
kontributor utama kesejahteraan dan lapangan kerja231,232,233.
Brazil saat ini punya peternakan terbesar di antara seluruh
negara hutan tropis, sedangkan Uruguay punya jumlah ternak
terbesar per kapita234. Di Brazil, 75% deforestasi terkait dengan
industri peternakan235, namun produksi Brazil untuk diekspor
relatif baru. Dari awal 1990-an, pembukaan hutan untuk
peternakan meningkat cepat, dan dari tahun 1990 hingga
2003, penggembalaan ternak di Amazon tumbuh 140%236.
Nilai ekspor produk ternak Brazil naik tiga kali lipat antara
2001 hingga 2009237. Peternakan juga diidentifikasi sebagai
pendorong deforestasi di kawasan hutan kering Argentina dan
Chaco Paraguay238. Di Chaco Paraguay, ada peningkatan daerah
merumput 70% dari tahun 1990 hingga 2008239.
Sektor peternakan juga menjadi kontributor penting emisi GRK240,
dengan emisi dari peternakan bertanggung jawab atas sekitar
setengah dari seluruh emisi Brazil241. Daging juga memerlukan
lebih banyak lahan dan air per unit yang punya nilai nutrisi
daripada komoditas pertanian lainnya242. Misalnya, satu kilogram
daging sapi memerlukan 15.000 liter air, sedangkan 1 kilogram
kacang polong hanya butuh 600 liter air243.
Industri di Argentina dan Brazil didasarkan pada ternak dengan
pakan rumput sepanjang tahun244. Namun, ada peningkatan
penggunaan sistem ‘feedlot’, ternak dipelihara dengan intensif,
dan diberi pakan ternak yang dapat meliputi produk kedelai, guna
meningkatkan efisiensi produksi245,246. Rantai pasokan ternak
Amazon Brazil, dari peternakan ke tempat pemotongan hewan,
sangat rumit, dengan banyak peternakan anak sapi sebagai
94
pemasok tak langsung, yang menjual ke peternakan penggemukan
besar dan peternakan jenis lainnya, yang kemudian memasok
langsung ke tempat pemotongan hewan247. Ternak juga dapat
melalui pelelangan sebelum mencapai tempat pemotongan
hewan248.
Ada juga pasar gelap* di Brazil dengan sekitar seperempat
jumlah ternak yang disembelih. Kegiatan seperti ini tampaknya
kurang merespon tanda-tanda pasar249. Tahun 2009, setelah
laporan LSM yang menarik perhatian pada deforestasi ilegal
atas peternakan, dan tindakan hukum dari Kantor Kejaksaan
Umum di negara bagian Para di Amazon, moratorium daging
sapi yang disebut perjanjian ternak G4 diberlakukan di Brazil
(lihat halaman 92). Pengemas daging terbesar di Brazil sepakat
untuk membeli hanya dari peternakan di Amazon Brazil yang
belum pernah dihubungkan dengan deforestasi sejak tanggal
perjanjian tersebut250.
PENGOLAHAN
Mayoritas ternak yang dipelihara di Amazon disembelih di
kawasan tersebut. Daging, kulit dan produk sampingan lalu
diangkut ke seluruh penjuru negeri dan diekspor ke negara
lain251. Dalam rantai pasokan daging di Brazil, sektor pengolahan
daging sangat terkonsolidasi, dengan tiga perusahaan – JBS dan
Marfrig (dua produsen protein terbesar dunia), dan Minerva
- menyumbang hampir 70% dari nilai ekspor, dengan JBS
saja mengirimkan hampir 40% dari total daging sapi252,253,254.
Ketiganya, serta beberapa pengolah besar lainnya yang berkantor
pusat di Brazil, juga bergerak di negara hutan tropis lain di
Amerika Latin235.
Industri kulit merupakan industri utama dunia, dengan kulit mentah
dan produk kulit olahan yang diperdagangkan luas dan permintaan
terus tumbuh. Kulit terutama berasal dari ternak yang dipelihara
untuk diambil dagingnya256, dan nilai kulit ternak memberikan
kurang dari 20% nilai pasar suatu hewan257. Industri penyamakan
melibatkan pengolahan kulit mentah menjadi kulit, untuk digunakan
dalam manufaktur beragam produk konsumen. Pengolahan kulit
mentah juga menghasilkan produk sampingan yang dimanfaatkan
sektor lain, seperti produksi pupuk dan pakan ternak258.
PENGOLAHAN
* Didefinisikan Walker
dkk., 2013 sebagai seluruh
daging yang dihasilkan
di fasilitas tanpa kode
pemeriksaan resmi.
95
TRANSPORTASI /
PERDAGANGAN /
DISTRIBUSI
TRANSPORTASI / PERDAGANGAN / DISTRIBUSI
ECERAN / KONSUMSI
Diperkirakan 80% daging di Brazil dan Argentita dikonsumsi
di dalam negeri, sedangkan di Paraguay dan Nikaragua
persentasenya jauh lebih rendah, sedikit di atas 20%259. Daging
sapi dari tempat pemotongan hewan yang dijual di pasar dalam
negeri biasanya melalui penggrosir, distributor atau pengecer
sebelum mencapai konsumen akhir. Sektor pengecer di Brazil
sangat terkonsolidasi260, dengan tiga jaringan supermarket –
Wal-Mart, Carrefour dan Pão de Açúcar – bertanggung jawab atas
banyak daging yang dijual di negera ini261.
Konsumsi daging sapi per kapita dunia sekarang mencapai 9,6kg
per tahun268 dan ada banyak produk makanan di dunia yang
mengandung daging sapi. Selain daging sapi dan kulit, ada juga
permintaan atas produk turunan dari ternak. Produk sampingan ini
digunakan di beragam industri, termasuk kosmetik, pangan, pakan,
farmasi dan industri lainnya, dan dapat ditemukan dalam banyak
produk. Lemak hewani, terutama lemak sapi, banyak digunakan
pada beragam produk, khususnya pada industri produk kosmetik
dan perawatan pribadi. Lemak hewani juga penting dan sumber
yang semakin banyak digunakan untuk biodiesel di Brazil269.
Rantai pasokan ekspor kulit Brazil sangat rumit, mencakup
beragam produk dan jenis kulit untuk diekspor262. Mayoritas
ekspor adalah kulit mentah dengan dua pertiga produk kulit yang
diekspor ke Cina dan Italia263. JBS dan Euro America Assessoria
merupakan dua eksportir kulit terbesar di Brazil, bersama-sama
menyumbang hampir separuh dari nilai ekspor264.
ECERAN /
KONSUMSI
MANUFAKTUR
MANUFAKTUR
Pergerakan dan perdagangan produk ternak diatur dengan ketat,
jauh lebih ketat daripada komoditas lainnya yang juga mengancam
hutan. Hal ini berdampak pada manufaktur produk yang
mengandung daging sapi, dan impornya ke negara konsumen.
Di beberapa negara seperti negara anggota Uni Eropa, impor
seperti ini harus berasal dari tempat di negara asing yang telah
disetujui265. Namun, skandal seperti daging kuda mencemari
produk daging sapi di Eropa mencerminkan sulitnya melacak
produk dan bahan pembuat di sepanjang rantai pasokan.
Cina dan Italia adalah dua manufaktur produk kulit terbaik
dunia266 tapi produksi semakin tersebar ke banyak negara dan
kawasan, dan produk kulit dari Brazil, Argentina, Paraguay dan
negara hutan lain di Amerika Selatan menyelinap masuk melalui
berbagai merk terkenal yang dijual ke seluruh dunia melalui
negara pengolah utama. Alas kaki menyumbang lebih dari
setengah dari seluruh kulit dengan industri pakaian, kendaraan
dan perabot juga banyak menggunakan kulit267.
96
97
RANTAI PASOKAN DAGING
DAN KULIT SAPI
HUTAN
PETERNAKAN
TEMPAT
PEMOTONGAN
HEWAN SETEMPAT
KONVERSI /
PRODUKSI
PENGOLAHAN
LEMAK
PENYAMAKAN
KULIT
PENGOLAHAN DAGING
SAPI & PRODUK
SAMPINGAN
PEDAGANG &
EKSPORTIR
PEDAGANG &
EKSPORTIR
PENGOLAHAN
TRANSPORTASI /
PERDAGANGAN /
DISTRIBUSI
PENYAMAKAN ULANG
& MANUFAKTUR
MANUFAKTUR
PRODUK
DAGING SAPI
© Neil Palmer, CIAT
MANUFAKTUR
BIODIESEL
LOKAL, SABUN,
KOSMETIK, DLL.
ECERAN /
KONSUMSI
ALAS KAKI,
PAKAIAN, FESYEN,
AKSESORIS,
PENUTUP PERABOT
& MOBIL
PRODUK SAMPINGAN
DAGING SAPI
TERMASUK GLISERIN,
GELATIN DLL UNTUK
BARANG KONSUMSI
(PRODUK KESEHATAN
& KECANTIKAN) DAN
UNTUK INDUSTRI
PRODUK DAGING
ECERAN, MAKANAN
CEPAT SAJI,
MAKANAN OLAHAN
99
JUTA KEPALA (TERNA
NEGARA NON-TROPIS
NEGARA TROPIS
JUTA KEPALA (TERNAK)
JUMLAH TERNAK DAN PRODUKSI KULIT (MENTAH)
NILAI EKSPOR PRODUK DAGING & KULIT SAPI
DARI NEGARA TROPIS 2011
NEGARA NON-TROPIS
NEGARA TROPIS
JUTA KEPALA (TERNAK)
JUMLAH TERNAK DAN PRODUKSI KULIT (MENTAH)
TAHUN
NEGARA NON-TROPIS
NEGARA TROPIS
EKSPOR PRODUK DAGING & KULIT SAPI DARI NEGARA TROPIS 2011
DAGING & KOTORAN SAPI
US$10,787,004,970
KULIT
DAGING SAPI OLAHAN
KULIT MENTAH
TAHUN
COMTRADE 2013
EKSPOR PRODUK DAGING & KULIT SAPI DARI NEGARA TROPIS 2011
TAHUN
EKSPOR PRODUK DAGING & KULIT SAPI DARI NEGARA TROPIS 2011
EKSPOR PRODUK DAGING & KULIT SAPI DARI NEGARA TROPIS 2011
DAGING & KOTORAN SAPI
KULIT
KULIT
DAGING SAPI OLAHAN
DAGING SAPI OLAHAN
DAGING SAPI
KULIT MENTAH
KILOGRAM
DAGING & KOTORAN SAPI
KULIT MENTAH
COMTRADE 2013
COMTRADE 2013
EKSPOR PRODUK DAGING & KULIT SAPI DARI NEGARA TROPIS 2011
TAHUN
KILOGRAM
KILOGRAM
EKSPOR PRODUK DAGING & KULIT SAPI DARI NEGARA TROPIS 2011
DAGING SAPI
DAGING SAPI
PERDAGANGAN DAGING DAN KULIT SAPI
DARI NEGARA HUTAN UTAMA 2011
IMPORTIR UTAMA (LEBIH DARI 1% TOTAL
NILAI EKSPOR DARI NEGARA HUTAN UTAMA)
IMPORTIR LAIN (KURANG DARI 1% EKSPOR
TAPI BERNILAI LEBIH DARI 1 JUTA USD)
EKSPORTIR
DAGING
SAPI
KULIT
BRAZIL
PARAGUAY
ARGENTINA
NIKARAGUA
KOLOMBIA
IMPORTIR
(PERSENTASE DARI SELURUH EKSPOR
DARI NEGARA HUTAN UTAMA)
BELANDA (3.7%)
FEDERASI RUSIA (14.1%)
CINA & HONG KONG (13.2%)
IRAN (7.3%)
ISRAEL (3.0%)
CHILI (6.8%)
INGGRIS (2.2%)
ARAB SAUDI (1.5%)
ITALIA (6.6%)
VENEZUELA (6.6%)
THAILAND (1.3%)
JERMAN (5.9%)
LIBANON (1.1%)
AS (5.5%)
MESIR (4.7%)
© Syahmir
Kayu, Bubur Kertas Dan Kertas
PENDAHULUAN
Rantai pasokan untuk kayu, bubur kertas dan kertas terdiri dari
sangat banyak operasi dan operator serta jauh lebih rumit dan
terpecah-pecah daripada rantai pasokan komoditas lainnya yang
juga berisiko mengancam hutan270. Antara tahun 1992 hingga
tahun 2012 nilai ekspor dunia produk ini naik lebih dari dua
kali lipat, dari US$104 miliar menjadi US$233 miliar271, dan
permintaan dunia atas produk kayu diperkirakan akan lebih
naik lagi, memberikan tekanan tambahan pada hutan tropis272.
Tingginya permintaan juga mendorong pasar kayu gelap,
menghasilkan hingga sekitar US$15 miliar per tahun pendapatan
ilegal, dan dengan royalti yang tidak dibayar dan pajak atas
penebangan resmi memberikan tambahan US$5 miliar273.
Produksi dan perdagangan produk kayu sangat rentan terhadap
pelanggaran: kayu merupakan produk yang dapat berjamur yang
mudah digelapkan, berasal dari wilayah yang jarang berpenghuni
serta jauh dari penegakan hukum, dan bergerak dalam rantai
pasokan dunia dengan banyak celah untuk korupsi274.
KONVERSI / PRODUKSI
KONVERSI /
PRODUKSI
Negara hutan tropis hanya menyumbang sedikit untuk produksi
dan perdagangan produk kayu dunia275. Namun, dengan naiknya
permintaan, tekanan pada hutan tropis di negara berkembang
akan terus meningkat, diperburuk biaya produksi yang lebih
rendah, dan iklim yang mendukung pertumbuhan cepat tanaman,
semakin mendorong konversi hutan alam menjadi perkebunan276.
Penebangan sebagai pendorong degradasi hutan paling sering
terjadi di Amerika Latin dan Asia Tenggara, terutama di
Indonesia277,278, yang punya laju deforestasi tertinggi di dunia.
Sebagian besar didorong pembukaan hutan untuk perkebunan
kelapa sawit, yang dapat didanai penjualan kayu yang ditebang279.
Panen kayu melibatkan rubuhnya pohon secara acak ataupun
terpilih di hutan dan perkebunan. Tidak seperti industri kertas,
hanya sedikit spesies pohon yang dianggap layak digunakan secara
ekonomi pada industri kayu. Penebangan terpilih melibatkan
penebangan pohon tertentu (misalnya spesies bernilai tinggi)
dan degradasi hutan yang ditimbulkan dapat membuat wilayah
tersebut lebih rentan terhadap kebakaran dan eksploitasi dari
industri ekstraksi lain280.
106
Luas hutan tanaman produksi sangat meningkat dalam dua
dekade terakhir281 tapi mengganti hutan primer dengan
perkebunan produksi monokultur dapat dikaitkan dengan dampak
negatif pada lingkungan, termasuk pada emisi CO2282, sumber daya
air283 dan keanekaragaman hayati284. Di Afrika, terutama di Congo
Basin, produksi kayu juga jadi ancaman besar bagi hutan tropis,
dengan konsesi penebangan dialokasikan untuk areal hutan yang
luas285,286. Selain itu, pemungutan kayu bakar, terutama di Afrika,
dapat menjadi pendorong utama degradasi hutan287.
Area hutan bersertifikat di dunia dperkirakan mencapai sekitar
400 juta ha, tapi di negara tropis, persentase hutan yang
disertifikasi sebagai hutan yang dikelola secara lestari masih
sangat rendah288. 87% dari seluruh hutan bersertifikat berada di
belahan bumi utara, sedangkan hanya 2% hutan tropis yang saat
ini bersertifikasi289.
Industri bubur kertas dan kertas lebih terkonsolidasi daripada
industri kayu dan di Indonesia, di mana deforestasi hutan tropis
yang terkait dengan produksi bubur kertas dan kertas terjadi,
dua perusahaan mendominasi sektor ini: Asia Pulp and Paper
(APP), anak perusahaan Sinar Mas Group Indonesia, yang juga
punya operasi minyak sawit besar, dan Asian Pacific Resources
International Holdings Limited (APRIL) yang berkantor pusat di
Singapura. Keduanya bertanggung jawab atas 80% produksi bubur
kertas di Indonesia290.
PENGOLAHAN
Setelah ditebang dari hutan, kayu dipilah sesuai potensi
penggunaan akhir dan biasanya diangkut dalam jarak pendek
dari lokasi panen untuk diolah, baik langsung ke penggilinggan
ataupun melalui tempat penyimpanan antara di terminal291.
Eskpor kayu gelondongan sudah tidak banyak dilakukan, dengan
beberapa negara hutan tropis memberlakukan larangan ekspor di
berbagai masa guna mengatasi penebangan liar dan merangsang
perekonomian setempat292. Kayu gelondongan berkualitas
tinggi biasanya dikirim ke penggergajian untuk produksi kayu,
sedangkan kayu gelondongan kecil digunakan untuk membuat
kertas, bahan bakar biomassa dan panel kayu. Sayangnya, ketika
PENGOLAHAN
107
kayu panenan masuk ke penggergajian, perlindungan identitas
dan daya lacak produk mudah hilang293 - tapi lebih mudah
dipertahankan daripada komoditas lainnya yang juga mengancam
hutan dan kertas. Ekspor kayu yang tidak diolah dan produk
kayu olahan primer menjadi kurang penting di perdagangan
internasional. Ini mencerminkan perubahan menuju peningkatan
eskpor produk sekunder bernilai tambah lebih tinggi (misalnya
bahan lantai)294.
TRANSPORTASI / PERDAGANGAN / DISTRIBUSI
TRANSPORTASI /
PERDAGANGAN /
DISTRIBUSI
ECERAN / KONSUMSI
Rantai produk Rakit Sendiri (DIY), pemasok bahan bangunan
dan pengecer perabot mewakili beberapa titik penjualan produk
kayu ke konsumen swasta dan profesional303. Jaringan pengecer
besar menguasai sebagian besar pasar nasional dan mampu
memberikan pengaruh besar pada struktur rantai pasokan304.
Sangat banyak produk kertas (senilai sekitar US$80 miliar)
dijual sebagai tisu melalui berbagai jalur pengecer termasuk
jaringan supermarkets305.
ECERAN /
KONSUMSI
Rantai pasokan produk kayu meliputi jalur distribusi
berbagai tingkat. Produk dapat masuk dari penggergajian
ke pasar melalui berbagai perantara, termasuk penggrosir,
pengecer, distributor, agen, eskportir, dan importir295.
Demikian pula, kertas melalui banyak tahap perdagangan
dan produksi, termasuk penggergajian bubuk kertas dan
kertas, pedagang kertas, percetakan, dan pengecer.
Negara importir terbesar kayu tropis gergajian adalah Cina,
yang biasanya menggunakannya untuk manufaktur perabot dan
perbaikan rumah di pasar yang juga terkait erat dengan eskpor Cina.
Cina juga importir terbesar kayu tropis gelondongan296 dan importir
terbesar bubur kertas dari Indonesia. Importir utama kayu lapis
tropis adalah Jepang, Korea Selatan, A.S, Taiwan, dan Inggris297.
Produk kayu olahan, terutama perabot, dikirim dari negara tropis
ke pasar di A.S, Jepang dan Uni Eropa298, yang juga merupakan
pasar impor utama produk kertas. Dalam beberapa tahun
terakhir, import ini terhambat mandeg bahkan turun, sebagian
karena meningkatnya popularitas produk elektronik alternatif299.
Permintaan atas produk ini beralih ke pasar baru di Asia300.
MANUFAKTUR
MANUFAKTUR
108
Proses manufaktur mengubah kayu menjadi berbagai produk
termasuk perabot, lantai, kayu lapis dan papan serta produk
kayu rangka dan bahan bangunan. Lebih dari 60% perdagangan
dunia produk kayu olahan sekunder terdiri dari perabot dan
bagian-bagian perabot301. Bubur kertas biasanya diubah menjadi
kertas cetak dan tulis, kertas koran, tisu, kardus, dan produk
kertas lain dan karton di lebih dari 4000 penggilingan bubur
kertas di dunia302.
109
KAYU, BUBUR
KERTAS DAN KERTAS
HUTAN
KAYU KERAS
GELONDONGAN &
PERKEBUNAN BARU
KONVERSI /
PRODUKSI
KAYU
BAKAR
PENGOLAHAN
PENGGERGAJIAN,
KAYU LAPIS
& VENEER
SISA
PENGOLAHAN
PABRIK BUBUR
KERTAS & KERTAS
KAYU POTONG,
VENEER, KAYU
SERPIHAN
ESKPORTIR,
PEDAGANG,
DISTRIBUTOR &
IMPORTIR
TRANSPORTASI /
PERDAGANGAN /
DISTRIBUSI
PEMBANGKIT
LISTRIK DARI
BIOMASSA
MANUFAKTUR
PAPAN, KAYU
LAPIS, KAYU
OLAHAN
PERABOT, LANTAI,
MANUFAKTUR
ESKPORTIR,
PEDAGANG,
DISTRIBUTOR &
IMPORTIR
PABRIK KERTAS,
PABRIK
PENGUBAHAN
MANUFAKTUR
ECERAN /
KONSUMSI
110
ENERGI,
PEMANAS,
PENGGUNAAN
UNTUK MASAK
& PENGGUNAAN
LOKAL LAINNYA
BAHAN
BANGUNAN
PERABOT,
KAYU LANTAI
SURAT KABAR, BUKU,
KERTAS FOTO KOPI,
TISU & PRODUK
KESEHATAN, KEMASAN
© Raul Lieberwirth
PERCETAKAN &
PENERBIT
JUTA METER KUBIK
KAYU GELONDONGAN NON-TROPIS
KAYU GELONDONGAN TROPIS
JUTA METER KUBIK
PRODUKSI KAYU GELONDONGAN
NILAI EKSPOR PRODUK KAYU,
BUBUR KERTAS & KERTAS DARI NEGARA TROPIS 2011
KAYU GELONDONGAN NON-TROPIS
JUTA METER KUBIK
PRODUKSI KAYU GELONDONGAN
KAYU GELONDONGAN NON-TROPIS
TAHUN
KAYU GELONDONGAN TROPIS
EKSPOR PRODUK KAYU DARI NEGARA TROPIS 2011
KAYU GELONDONGAN TROPIS
US$34,592,171,583
BUBUR KERTAS & KERTAS
PAPAN & PANEL
KAYU GERGAJIAN & KAYU POTONG
SAMBUNGAN, TIANG, PERALATAN, DLL
KAYU BAKAR
LAINNYA
TAHUN
EKSPOR PRODUK KAYU DARI NEGARA TROPIS 2011
TAHUN
BUBUR KERTAS & KERTAS
PAPAN & PANEL
KONSUMSI KERTAS PER KAPITA DUNIA
EKSPOR PRODUK KAYU DARI NEGARA TROPIS 2011
KAYU GERGAJIAN & KAYU POTONG
PAPAN & PANEL
KONSUMSI KERTAS
SAMBUNGAN,
TIANG, PERALATAN, DLL
KILOGRAM
BUBUR KERTAS & KERTAS
KAYU BAKAR
LAINNYA
KAYU GERGAJIAN & KAYU POTONG
SAMBUNGAN, TIANG, PERALATAN, DLL
KAYU BAKAR
LAINNYA
KILOGRAM
KONSUMSI KERTAS PER KAPITA DUNIA
KILOGRAM
KONSUMSI KERTAS PER KAPITA DUNIA
TAHUN
KONSUMSI KERTAS
TAHUN
KONSUMSI KERTAS
PERDAGANGAN MINYAK SAWIT DARI
NEGARA HUTAN UTAMA 2011
IMPORTIR UTAMA (LEBIH DARI 1% TOTAL NILAI
EKSPOR DARI NEGARA HUTAN UTAMA)
IMPORTIR LAIN (KURANG DARI 1% EKSPOR TAPI
BERNILAI LEBIH DARI 1 JUTA USD)
EKSPORTIR
BUBUR
KERTAS
DAN
KERTAS
KAYU
INDONESIA
BRAZIL
KAMERUN
GHANA
IMPORTIR
(PERSENTASE DARI SELURUH EKSPOR
DARI NEGARA HUTAN UTAMA)
UAE (2.4%)
FRANCE (2.3%)
NETHERLANDS
UK (1.9%)
SINGAPORE (1.8%)
ITALY (1.8%) THAILAND (1.1%)
NIGERIA (1.1%)
PHILIPPINES (1.0%)
(2.0%)
JEPANG (14.8%)
CINA & HK (14.3%)
AS (9.0%)
KOREA (4.5%)
INDIA (4.4%)
MALAYSIA (3.4%)
AUSTRALIA (3.2%)
VIETNAM (3.0%)
ARAB
SAUDI (2.8%)
JERMAN (2.5%)
BELGIA (2.5%)
SINERGI KEBIJAKAN GUNA MENGATASI PENDORONG DEFORESTASI:
STUDI KASUS DARI INDUSTRI TERNAK AMAZON
Naiknya permintaan internasional atas
komoditas pertanian meningkatkan tekanan
pada hutan di seluruh negara tropislix.
Kebijakan yang efektif untuk mencegah
deforestasi sementara mendorong peningkatan
produktivitas tanaman dan lahan merumput
yang ada merupakan kebutuhan utama dunialx.
Hutan mencakup wilayah yang sangat luas
dan seringkali lahan pemerintah dan swasta
terpencil, dan penguasaannya sering tidak
pastilxi. Sepanjang hutan dapat dibuka tanpa
sepengetahuan dan hak atas tanah diabaikan,
langkah efektif guna mengendalikan deforestasi
akan sulit diwujudkan.
Brazil punya sistem pemantauan deforestasi
nasional, Prodes, yang memberikan data
deforestasi tahunan sejak 1988lxii. Sistem untuk
mendaftarkan properti pedesaan diundangkan
tahun 2009, Rural Environmental Registry
(CAR), yang menyimpan informasi batas properti
pribadi dan tutupan vegetasi berdasarkan
geografilxiii. Jika diterapkan secara luas oleh
pemilik lahan, sistem ini memungkinkan adanya
identifikasi lahan siapa yang sedang dibuka dan
terbukti dapat menjadi kombinasi kuat untuk
memerangi deforestasi dan mendukung rantai
pasokan komoditas yang terbuka dan bebas dari
deforestasi.
Padang rumput untuk ternak ditemukan di
sekitar tiga perempat lahan yang dibuka di
Amazon Brazillxiv,lxv sehingga menjadi prioritas
dalam menanggulangi deforestasi di Brazil.
Pada Juni 2009, Kantor Kejaksaan Federal
di negara bagian Pará di Amazon mengajukan
tuntutan terhadap tempat pemotongan hewan
yang membeli dari peternakan gelap dan
memperingatkan supermarket agar tidak
membeli dari tempat pemotongan hewan
tersebutlxvi. Sementara itu, Greenpeace
mengeluarkan laporan yang dipublikasikan luas
yang menghubungkan deforestasi dengan rantai
pasokan pengemas daging terbesar di Brazil
116
dan produk akhir yang dijual supermarket besar
dan merk produk kulit di Brazil dan di dunialxvii.
Akibatnya, supermarket di Brazil menghentikan
pembelian dari tempat pemotongan hewan
yang dituntut dan banyak merk produk kulit
internasional memberlakukan “kebijakan
deforestasi nol”. Hal ini mengakibatkan
pengemas daging menandatangani perjanjian
dengan Jaksa Federal dan Greenpeace.
Pengemas daging mengeluarjan “Ketentuan
Penyesuaian Praktik”, menyepakati untuk
memastikan semua peternakan tempat mereka
membeli produk, terdaftar di CAR negara
bagian. Dalam perjanjian bulan Oktober 2009
dengan Greenpeace, empat pengemas daging
terbesar di Brazil menyepakati rencana bertahap
menghentikan semua pemasok di bioma Amazon
yang peternakannya melakukan deforestasi baru
atau tidak terdaftar di CAR negara bagianlxviii.
Jumlah properti yang terdaftar di negara
bagian Pará naik menjadi lebih dari 70.000lxix,
mewakili mayoritas lahan milik pribadilxx. Sejak
2009, negara bagian lainnya di Amazon Brazil
mengambil tindakan serupa dan perusahaan
di sepanjang rantai pasokan daging sapi dan
kulit mengambil langkah guna mendukung
rantai pasokan bebas deforestasilxxi,lxxii. Namun,
tidak semua tempat pemotongan hewan telah
menandatangani TAC, ketentuan untuk membeli
dari peternakan yang terdaftar di CAR negara
bagian hanya berlaku bagi peternakan pemasok
langsung, bukan peternakan anak sapi dan
jumlah properti di CAR negara bagian lain lebih
sedikit daripada di Pará. Keputusan guna lahan
dipengaruhi berbagai faktor ekonomi, sosial dan
politik, termasuk permintaan pasar internasional
dan kebijakan pemerintahlxxiii, tapi langkah yang
berlaku di Brazil memberikan peluang untuk
mengatasi beberapa faktor utama sekaligus.
Nathalie Walker
National Wildlife Federation
MORATORIUM KEDELAI
Moratorium kedelai, diluncurkan tahun
2006, merupakan contoh menarik tentang
kemungkinan risiko pada reputasi untuk
mendorong aksi bersama dari perusahaan
agro-industri yang memecahkan masalah
lingkungan. Melalui Moratorium ini,
kebanyakan industri kedelai di Brazil sepakat
untuk berhenti membeli kedelai yang ditanam
di lahan yang sebelumnya adalah hutan yang
dibuka setelah 25 Juli 2006. Selama 7 tahun,
Moratorium ini sangat berhasil, membantu
menurunkan 76% deforestasi di Amazon Brazil.
Moratorium ini diilhami oleh kenaikan tajam
laju deforestasi di kawasan Amazon Brazil
tahun 2003 dan 2004, ketika lebih dari
25.000 kilometer persegi hutan dibuka
tiap tahun (bandingkan dengan rata-rata
19.500km2 tahun 1996-2005)lxxiv. Kenaikan
tajam deforestasi ini sebagian diakibatkan oleh
desakan perluasan kedelai di mana mata uang
Brazil yang lemah mendukung ekspor kedelai
dibarengi dengan peningkatan permintaan
internasional atas protein nabatilxxv. Lahan
kedelai meluas ke hutan sebelah tenggara
kawasan Amazon, terutama di negara bagian
Mato Grossolxxvi, dan membuat Greenpeace
meluncurkan kampanye dengan sasaran
rumah makan Eropa yang membeli ayam yang
dipelihara dengan pakan yang mengandung
kedelai dari Amazonlxxvii. Produsen dan pengolah
kedelai yang beroperasi di Amazon merespon,
bersemangat menyingkirkan pelaku deforestasi
Amazon dari rantai pasokan mereka.
Moratorium ini mengembangkan inovasi penting.
Sistem pemantauan lahan kedelai di Mato Grosso
dikembangkan, mengidentifikasi wilayah produksi
kedelai baru yang tidak sesuai dengan tanggal
akhir Moratorium, dan mempublikasikan nama
pemilik lahan yang tidak mematuhi. Kelompok
kerja LSM Brazil dibentuk untuk mengawal
proses ini dan dialog yang kuat dikembangkan di
antara masyarakat sipil dan aktor industri.
Namun, Moratorium ini bukan instrumen
yang sempurna untuk mengatasi
deforestasi. Moratorium ini tidak mengatasi
deforestasi vegetasi hutan Cerrado yang
didorong perluasan kedelai, juga tidak
memperhitungkan dampak tak langsung
produksi kedelai pada hutan yang dibuka
untuk lahan merumput ternak. Lahan
merumput ternak yang cocok untuk dikonversi
menjadi lahan kedelai harganya mahal, dan
penjualan lahan ini mendorong peternak untuk
masuk lebih dalam ke hutanlxxviii. Moratorium
ini juga diperbarui tiap tahun, dan hampir
berakhir di masa lalu. Sebagian yang jadi
kerentanannya adalah kurangnya insentif
positif bagi petani kedelai yang melakukan
pembukaan hutan resmi pada lahan mereka.
Dampak Moratorium pada deforestasi Amazon
sangat sulit dinilai, dengan tepat. “Badai”
perluasan kedelai berakhir tahun 2005,
dan total luas area produksi kedelai turun di
negara bagian ini ketika Moratorium mulai
diberlakukanlxxix. Ketika produksi mulai naik
lagi tahun 2007, peningkatan hasil produksi
ternak memungkinkan produksi daging sapi
dan kedelai naik di Mato Grosso sementara
deforestasi terus turun drastislxxx,lxxxi. Inisiatif
lainnya turut berperan dalam penurunan lebih
lanjut deforestasi, termasuk pembatasan akses
kredit peternakan bagi produsen yang berlokasi
di wilayah dengan tingkat deforestasi tinggi,
Moratorium Daging Sapi diluncurkan tahun
2009, dan penegakan yang lebih kuatlxxxii.
Moratorium Kedelai ini paling baik dipandang
sebagai satu elemen penting dari serangkaian
intervensi yang, bersama-sama, telah menekan
deforestasi di Amazon Brazil.
Daniel Nepstad dan Claudia Stickler
Earth Innovation Institute
117
Interaksi Antara Penyebab Dasar Dengan
Pendorong Komoditas Berbasis Lahan
Deforestasi adalah proses rumit yang biasanya tidak dapat diwakili
oleh satu dimensi hubungan sebab-akibat. Bahkan, penyebab
dasar dan komoditas yang langsung mendorong deforestasi dan
degradasi hutan ini saling terkait erat dan tergantung dalam
serangkaian interaksi kompleks berbagai faktor. Pada umumnya,
merepresentasikan dengan baik keseluruhan sistem dan faktor
yang terlibat dalam proses deforestasi sangat sulit dilakukan306.
Penelitian menunjukkan di kebanyakan wilayah dengan laju
deforestasi tinggi ada interaksi antara tiga atau empat penyebab
dasar, yang mempengaruhi dua atau tiga pendorong langsung.
Misalnya, dalam suatu pola yang sering terlihat, pembangunan
jalan (yang terkait dengan ekstraksi kayu atau perluasan
pertanian) biasanya didorong kebijakan dan faktor kelembagaan,
juga faktor ekonomi dan budaya. Sementara itu, kebijakan prodeforestasi seperti insentif untuk tanaman komersial, pajak rendah
dan lainnya dengan sasaran guna lahan dan pengembangan
ekonomi, juga menuntun pada perluasan tanaman komersial dan
lahan merumput, digabungkan dengan perluasan jaringan jalan307.
Interaksi antara pendorong komoditas langsung juga dapat
terjadi, seperti pada kasus kedelai dan daging sapi di Amazon
Basin. Perluasan peternakan ke Amazon umumnya didorong
pertumbuhan produksi kedelai, terutama di kawasan Cerrado309.
Selain itu, dengan peningkatan penggunaan teknik pemeliharaan
ternak intensif (peternakan) di Brazil, kedelai sekarang
juga digunakan sebagai komponen pakan ternak, sehingga
menghasilkan lingkaran produksi yang saling bergantung310, 311.
© Credits
© Tomas Munita, CIFOR
Demikian pula, diperkirakan jika prasarana dan akses ke hutan
ditingkatkan di Congo Basin, proyeksi pertumbuhan penduduk
kawasan 110% (tahun 2030), bersama dengan kenaikan
permintaan komoditas (termasuk bahan bakar hayati), perubahan
pola makan di negara ekonomi baru, dan liberalisasi perdagangan
akan mengakibatkan meningkatnya deforestasi untuk pertanian308.
118
PERAN CINA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL KOMODITAS
Cina adalah importir berbagai komoditas
berbasis lahan terbesar di dunia. Sekarang,
Cina berada di urutan pertama importir kayu
gelondongan, kayu gergajian, dan bubur
kertas, dan eksportir terbesar panel kayulxxxiii.
Tahun 2011, Cina membeli hampir 50%
kedelai, 40% kulit dan 11% daging sapi
yang diekspor Brazil (dalam nilai). Selain itu,
lebih dari 12% dari total minyak sawit yang
diekspor Indonesia dan 20% minyak sawit
yang diekspor Malaysia dikirim ke Chinalxxxiv.
Banyak komoditas berbasis lahan, seperti
kulit dan kayu, diekspor kembali setelah
diolah di Cina, tapi lainnya, termasuk minyak
sawit, kedelai dan daging sapi untuk pasar
dalam negeri. Oleh karenanya, keberhasilan
mengatasi deforestasi yang didorong produksi
dan perdagangan komoditas ini akan sangat
sulit tanpa keterlibatan Cina.
EKSPOR KOMODITAS UTAMA KE CINA DALAM
JUTA DOLLAR AMERIKA (2011)lxxxv
Peringkat menunjukkan posisi Cina di antara
negara tujuan komoditas tersebut.
NILAI
11,753
3,829
2,430
804
EKSPORTIR
BRAZIL
MALAYSIA
INDONESIA
INDONESIA
535
438
347
BRAZIL
INDONESIA
BRAZIL
272
203
INDONESIA
ARGENTINA
94
39
KAMERUN
GHANA
120
KOMODITAS PERINGKAT
KEDELAI
1
MINYAK SAWIT 1
MINYAK SAWIT 2
BUBUR
1
KERTAS
DAGING SAPI 3
KAYU / PAPAN 2
KULIT / KULIT 1
MENTAH
KERTAS
3
KULIT / KULIT 1
MENTAH
KAYU / PAPAN 1
KAYU / PAPAN 3
Peran Cina sebagai importir terbesar kayu
ilegal menjadi fokus banyak perdebatan.
Tahun 2011 Cina mengimpor setidaknya 18,5
juta meter kubik kayu gelondongan dan kayu
gergajian ilegal dari seluruh dunia, senilai
sekitar $3,7 miliar (belum termasuk produk
kayu olahan)lxxxvi. Mengakui masalah ini,
Pemerintah Cina mengembangkan “Panduan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Asing
Lestari oleh Pengusaha Cina” bekerja sama
dengan sekelompok LSM internasional,
termasuk World Wildlife Fund (WWF), The
Nature Conservancy (TNC), the International
Union for Conservation of Nature and Natural
Resources (IUCN), dan Forest Trends.
Cina juga menandatangani inisiatif bilateral
dengan Uni Eropa, A.S dan Indonesia guna
menanggulangi impor penebangan liar dan
sedang mengembangkan dan menguji Skema
Verifikasi Legalitas Kayu Chinalxxxvii,lxxxviii.
Namun, masih banyak yang perlu dilakukan
untuk menjamin kayu untuk pasar dalam
negeri, atau kayu yang nantinya akan diekspor
kembali ke pasar lain di Asia atau lainnya,
berasal dari sumber sah. Cina mengeskpor
banyak perabot kayu ke A.S, Jepang dan
Eropalxxxix, tapi walaupun ada peraturan
untuk mengatasi masalah ini, seringkali sulit
menjamin legalitas kayu yang digunakan
setelah diolah.
Juga ada kekhawatiran tentang praktik
operasional beberapa perusahaan Cina yang
langsung terlibat dalam operasi kehutanan di
luar negeri, dan dikaitkan dengan ekspor hasil
penebangan liar atau praktik ekstraksi yang
sangat merusak di Indonesia, Myanmar, Papua
Nugini dan negara hutan lainnyaxc.
Ada beberapa inisiatif dari Cina yang
terkait dengan produksi berkelanjutan,
bukan ilegalitas, komoditas berbasis lahan.
Industri bubur kertas dan kertas memberikan
peluang penting untuk tindakan dalam
ruang ini, dengan perusahaan seperti Asia
Pulp and Paper (APP) dan Asia Pacific
Resources International Limited (APRIL)
yang menjalankan pabrik bubur kertas dan
kertas yang sangat besar di Cina, beberapa
diantaranya terbukti menggunakan bahan
baku dari Indonesia untuk menghasilkan
beragam produk kertas yang kemudian
diekspor ke negara lainxci.
Cina juga mengalami kenaikan tajam impor
kedelai dan Brazil merupakan pemasok
utama. Separuh dari kedelai yang diekspor
ditujukan untuk Cina, dan diperkirakan tahun
2020, hingga 90% ekspor kedelai Brazil
dikirim ke Cina yang butuh tambahan sekitar
5 juta ha lahan untuk ditanami kedelaixcii.
Selain itu, perusahaan Cina juga berinvestasi
banyak dalam produksi kedelai di luar negeri.
Banyak laporan menyiratkan Chongqing Grain
Group Co Ltd (CGG) milik negara, berencana
menginvestasikan hingga $2 miliar dalam
pabrik pengolahan dan perkebunan kedelai
di Brazil, dengan perusahaan Cina lainnya
juga dilaporkan berinvestasi di kawasan
tersebutxciii,xciv. Saat ini, upaya Cina untuk
mewujudkan kedelai berkelanjutan masih
pada tahap awal, tapi tahun 2013, negara
ini menyelenggarakan pertemuan tahunan
Round Table on Responsible Soya (RTRS)
Association.
Walaupun jejak lingkungan per kapita
Cina masih jauh lebih kecil daripada
banyak negara lainxcvii, pengolahan dan
perdagangan komoditas berbasis lahan oleh
perusahaan Cina, serta impor komoditas
ilegal ke negara ini memberikan dampak
besar pada hutan tropis dan perubahan
iklim. Meskipun keterlibatan Cina dalam
inisiatif yang menanggapi legalitas dan
keberlanjutan komoditas berbasis lahan
patut dihargai, tingkat komitmen perlu
diperlihatkan, yang sama dengan yang
diperlihatkan negara ini terkait dengan
persoalan lain seperti pembangkit energi
terbarukan dan transportasixcviii. Penguatan
peraturan nasional, turut serta dalam upaya
internasional, menciptakan pasar untuk
komoditas bersertifikat dan menerapkan
alat guna memastikan transparansi rantai
pasokan semuanya dapat menjadi bagian dari
solusi guna mengurangi peran Cina dalam
deforestasi hutan tropis.
Mario Rautner
Global Canopy Programme
Cina adalah konsumen minyak sawit terbesar
ketiga dunia dengan sebagian besar produk
digunakan untuk makanan, terutama minyak
goreng. Perusahaan Cina berinvestasi banyak
dalam operasi minyak sawit luar negeri,
terutama di Afrika dan Congo Basinxcv. Sejauh
ini, tidak ada permintaan minyak sawit
berkelanjutan bersertifikat di Cinaxcvi dan
masih akan dilihat apa dampak investasi ini
pada perubahan guna lahan di Afrika nantinya.
121
© Sergio Morchon
© Credits
KERANGKA KERJA
ANALISIS
Pendahuluan
Bab ini menyajikan serangkaian perangkat atau ‘katalisator’ yang
dapat dilaksanakan guna mengurangi deforestasi atau degradasi
hutan akibat produksi atau perdagangan komoditas. Guna
memperjelas dan memudahkan analisis, katalisator-katalisator
ini dapat dikelompokkan menjadi tiga fokus utama dan bidang
dampak:
menetapkan karakteristik definitif dan kaku untuk tiap katalisator
yang digambarkan. Tujuannya adalah untuk menekankan
kecenderungan utama dan ciri yang cenderung mengkarakterisasi
katalisator yang dipersoalkan, menilai interaksinya dengan tahap
rantai pasokan komoditas berbasis lahan, dan memudahkan aksi
dari pengambil keputusan.
Katalisator Rantai Pasokan yang memengaruhi operasi
rantai pasokan;
Katalisator Keuangan yang memengaruhi perilaku melalui harga;
Katalisator Peraturan yang memengaruhi perilaku melalui
legalitas.
Tiap katalisator dikaji dalam kerangka lima kriteria, masingmasing diwakili ikon yang relevan, guna memungkinkan
pengambil keputusan untuk cepat mengidentifikasi dan
membandingkan karakteristik utama dan penerapan tiap
instrumen. Kriteria ini adalah:
Tahap: Ikon ini menggambarkan tahap rantai pasokan yang
terutama menjadi sasaran katalisator tersebut.
Skala Waktu: Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk
melaksanakan katalisator.
Pelaksana: Sektor yang biasanya menuntun pada pelaksanaan
katalisator.
Tingkat: Tingkat geografi dimana katalisator biasanya
dilaksanakan.
Ketahanan: Kemampuan tiap katalisator yang dilaksanakan
untuk menahan perubahan yang dapat mengakibatkan penarikan
atau pembalikan katalisator di masa depan.
Misalnya, seorang pengambil kebijakan yang mencari katalisator
yang dapat cepat dilaksanakan yang menanggapi produksi
komoditas dalam rantai pasokan dan beroperasi di tingkat
lokal dapat menggunakan ikon untuk menavigasi bab ini, serta
membandingkan berbagai opsi yang diberikan. Banyak kriteria
saling terkait dan saling tergantung, dan dalam beberapa kasus
katalisator dapat dipertimbangkan dalam lebih dari satu kategori.
Variasi-variasi ini digambarkan di tiap halaman katalisator.
Harus ditekankan, bab berikut tidak dimaksudkan untuk
126
127
Konversi /
Produksi
Pengolahan
Transportasi /
Perdagangan /
Distribusi
Manufaktur
Eceran /
Konsumsi
128
Tahap
Ketahanan
Ikon ini menggambarkan tahap rantai pasokan yang menjadi
sasaran utama katalisator.
Kemampuan tiap katalisator yang dilaksanakan untuk menahan
perubahan yang dapat mengakibatkan penarikan atau pembalikan
katalisator tersebut di masa depan.
Opsi: Hutan, Konversi/Produksi, Pengolahan,
Transportasi/Perdagangan/Distribusi, Manufaktur,
Eceran/Konsumsi
Tiap katalisator pada bab berikut punya dampak yang berbeda
pada tahap-tahap tertentu rantai pasokan. Misalnya, memahami
bagaimana berbagai bentuk peraturan berinteraksi dengan dan
mempengaruhi perubahan perilaku di tiap tahap sangat penting
dalam menentukan kelayakan atau kesesuaian pelaksanaan
katalisator tertentu. Rangkuman kerangka yang lebih rinci tentang
tahapan rantai pasokan umum komoditas berbasis lahan yang
diuraikan pada bab sebelumnya diberikan di bawah ini.
Tahap
1. Konversi/Produksi: Tahap pertama dalam transformasi
sumber daya hutan menjadi komoditas.
2. Pengolahan: Pengolahan komoditas berbasis lahan.
3. Transportasi/Perdagangan/Distribusi: Pengiriman,
perdagangan dan distribusi produk atau komoditas.
4. Manufaktur: Pengolahan akhir komoditas guna menciptakan
produk konsumen atau industri.
5. Eceran/Konsumsi: Pengeceran produk melalui berbagai titik
jual dan konsumsinya oleh konsumen atau pengguna industri.
Dampak katalisator yang beroperasi dalam bagian-bagian tertentu
rantai pasokan tidak terisolasi dan dapat sangat berpengaruh
pada bagian lain rantai pasokan dari arah manapun. Misalnya,
peraturan yang membatasi produksi komoditas akan turun
ke sepanjang rantai pasokan yang akhirnya menghasilkan
berkurangnya konsumsi komoditas itu. Sebaliknya, katalisator
seperti pembatasan impor komoditas berbasis lahan dapat
menyebabkan kurangnya permintaan, sehingga dapat
mempengaruhi produksi komoditas itu. Selain tiap individu,
katalisator juga dapat menargetkan beberapa tahap dalam rantai
pasokan, atau diharuskan untuk melakukannya agar berhasil.
TINGGI
Opsi: Tinggi, Sedang, Rendah
Pengambil keputusan harus menilai ketahanan relatif tiap
katalisator ketika mempertimbangkan kelayakan intervensi
dan memahami potensi pertukaran yang terlibat dalam
pelaksanaannya. Hal ini sangat penting karena katalisator dan/
atau perubahan perilaku terkait dapat menghadapi berbagai
tantangan politik, sosial dan ekonomi setelah dilaksanakan.
Beberapa katalisator yang dibahas butuh komitmen jangka
panjang dan keterlibatan tingkat tinggi untuk pelaksanaan
(misalnya hukum internasional). Katalisator ini juga kompleks,
butuh waktu lama untuk diundangkan (lihat halaman 129), dan
mungkin butuh keterlibatan dari banyak pemangku kepentingan
sektor publik atau swasta. Akibatnya, katalisator ini cenderung
punya ketahanan tinggi terhadap perubahan atau pembalikan
negatif.
SEDANG
RENDAH
Namun, beberapa katalisator yang mengandalkan modal politik
untuk pelaksanaannya (misalnya UU nasional perubahan tata
guna lahan) mungkin terancam pembalikan karena perubahan
prioritas pemerintah atau politik. Di sektor swasta, prioritas
investasi juga dapat berubah akibat perubahan situasi ekonomi
(seperti resesi), yang dapat berdampak negatif pada komitmen
sebelumnya. Karena itu, katalisator yang punya risiko pembalikan
yang relatif seimbang dapat dikatakan punya ketahanan sedang
terhadap perubahan.
Sebaliknya, katalisator yang pelaksanaannya tergantung pada
komitmen pemangku kepentingan yang relatif rendah atau
tidak didukung perundang-undangan (misalnya moratorium
sukarela), mungkin dapat lebih cepat dilaksanakan, tapi juga lebih
mudah dibalikkan atau dihapus potensi konsekuensi negatif bagi
deforestasi. Katalisator ini dapat dianggap punya ketahanan yang
relatif rendah terhadap perubahan.
129
Tingkat
Skala Waktu
Tingkat geografis dimana katalisator biasanya dilaksanakan.
Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan
katalisator.
Opsi: Lokal, Nasional, Internasional
Lokal
Nasional
Internasional
Katalisator pada bab berikut cenderung dilaksanakan di tingkat
geografi tertentu. Memahami bagaimana tiap katalisator
berinteraksi dengan dan mempengaruhi perubahan perilaku di
tingkat ini sangat penting untuk menentukan kelayakan atau
kesesuaian pelaksanaan katalisator tertentu. Misalnya, bentuk
katalisator peraturan dapat dilaksanakan di tingkat nasional,
tapi dapat mempengaruhi perubahan perilaku internasional
(misalnya subsidi dapat menurunkan biaya produksi nasional,
dan meningkatkan permintaan produk yang lebih berkelanjutan
di tingkat internasional). Tingkat geografi pelaksanaan dapat
berimplikasi bagi faktor utama lainnya, seperti skala waktu yang
dibutuhkan guna memulai katalisator (lihat halaman 129), dan
ketahanan relatif perubahan yang dibuat (lihat halaman 127).
Katalisator yang beroperasi di tingkat lokal (subnasional)
cenderung dikembangkan dan dilaksanakan lebih cepat tapi lebih
terbatas cakupannya, dan karena itu sering hanya dapat mengatasi
pendorong deforestasi di tingkat lokal.
Katalisator yang dilaksanakan di tingkat nasional mempengaruhi
daerah yang jauh lebih besar, tapi sering lebih kompleks untuk
dilaksanakan, terutama katalisator yang menargetkan perubahan
peraturan di negara berkembang. Namun, di negara hutan tropis
dengan tingkat pertumbuhan tinggi seperti Brazil atau Indonesia,
atau di pasar utama Uni Eropa, India dan Cina, katalisator yang
menargetkan perubahan tingkat nasional tetap sangat kuat.
Katalisator yang beroperasi di tingkat internasional (seperti
perjanjian atau sertifikasi internasional) sering memiliki lingkup
global, sehingga berpotensi melibatkan perubahan besar yang
diperlukan untuk mengatasi deforestasi di beberapa rantai
pasokan dunia. Namun, katalisator ini jarang cepat dilaksanakan
dan mungkin sulit dilaksanakan.
130
Opsi: 0-2 tahun, 3-5 tahun, 5+ tahun
Pengambil keputusan harus menilai waktu yang dibutuhkan untuk
melaksanakan tiap katalisator. Selain sebagai faktor penting untuk
mengevaluasi penerapan opsi kebijakan secara umum, waktu
inisiasi juga berimplikasi pada keseluruhan biaya pelaksanaan,
dan terkait erat dengan ketahanan relatif (lihat halaman 127)
katalisator. Penundaan solusi juga berimplikasi pada deforestasi
- diperkirakan 10,4 juta ha hutan tropis hancur selamanya tiap
tahun antara 2000-2005312.
Waktu pelaksanaan yang diperlukan tergantung pada sejumlah
faktor, seperti kompleksitas hukum nasional atau internasional,
tingkat kemitraan kolaboratif yang diperlukan, atau modal
politik. Katalisator yang dapat dipicu perusahaan atau investor
swasta dan yang beroperasi dalam kerangka hukum yang ada
cenderung relatif cepat dilaksanakan. Sebaliknya, tindakan yang
perlu perubahan sistem hukum, kemitraan politik yang kompleks
atau konsensus internasional cenderung lebih lambat untuk
dilaksanakan.
0-2 TAHUN
3-5 TAHUN
5+ TAHUN
Tiap katalisator pada bab berikut dialokasikan ke dalam satu atau
lebih dari ketiga kategori skala waktu: katalisator yang biasanya
dilaksanakan dalam jangka pendek (0-2 tahun), katalisator yang
biasanya dilaksanakan dalam jangka sedang (3-5 tahun), dan
katalisator yang biasanya dilaksanakan dalam jangka panjang
(5+ tahun). Harus dicatat, skala waktu ini bersifat indikatif dan
dapat bervariasi sesuai dengan kondisi nasional, sumber daya dan
kapasitas.
131
PELAKSANA
Petunjuk Ikon Dan Katalisator
Sektor yang biasanya memimpin pelaksanaan katalisator.
Beberapa halaman berikut memuat 24 katalisator yang dapat
dilaksanakan guna mengurangi deforestasi atau degradasi
hutan akibat produksi atau perdagangan komoditas berbasis
lahan. Karakteristik tiap kriteria yang diuraikan pada halaman
sebelumnya diwakili dalam gambar, menggunakan ikon di
halaman sebelah.
Opsi: Publik, Swasta, Masyarakat Sipil
PUBLIK
SWASTA
MASYARAKAT SIPIL
Tiap katalisator pada bab berikut cenderung dilaksanakan
lembaga dalam berbagai sektor. Memahami bagaimana sektor ini
dapat melaksanakan tiap katalisator dapat memperjelas jalur yang
mungkin paling sukses untuk pengembangan perangkat itu, dan
membantu mengidentifikasi peluang kemitraan baru dan upaya
bersama guna mengurangi deforestasi.
Sektor publik terutama menetapkan kerangka peraturan untuk
pelaksanaan dan penegakan katalisator khusus; sektor swasta,
meliputi perusahaan dan investor, dapat melaksanakan katalisator
yang menangani deforestasi dengan menekankan perbaikan
produksi, efisiensi rantai pasokan, dan harga; dan walaupun peran
mereka biasanya tidak langsung, masyarakat sipil juga dapat
berdampak langsung pada sejumlah kecil katalisator, seperti
dalam pengembangan standar sertifikasi, kampanye konsumen
atau bahkan dalam perjanjian penangguhan sukarela atau
kawasan lindung.
Selain itu, jumlah dan jenis kemitraan yang terbentuk antara aktor
sektor publik dengan swasta, yang dapat mengurangi deforestasi
dari komoditas berbasis lahan, menunjukkan peningkatan yang
menjanjikan. Walaupun cenderung ditandai dengan kemitraan
pemerintah-swasta (PPP) (seperti investasi bersama), ada juga
beberapa kemitraan antara masyarakat sipil dengan sektor swasta
(misalnya sertifikasi). Kemitraan ini sering ditandai dengan
pembagian pengetahuan teknis, investasi, risiko, tanggung jawab
atau penghargaan, berkisar dari kesepakatan longgar hingga
perusahaan joint venture resmi.
Ikon ditampilkan pada bar ikon seperti yang terlihat di sebelah
kiri. Hanya ikon yang berlaku untuk katalisator tertentu yang
digambarkan yang diberi warna, sedangkan ikon yang tidak
berlaku ditampilkan dalam warna abu-abu.
Pada contoh hipotetis sebelah kiri, katalisator menargetkan
tahap Konversi/Produksi dan Pengolahan pada rantai pasokan,
butuh waktu 3 dan 5 tahun untuk dilaksanakan, dan pelaksana
utamanya adalah sektor publik dan swasta (atau kemitraan
antara keduanya). Katalisator itu dilaksanakan di tingkat nasional
dan sangat tahan terhadap perubahan. Halaman di sebelah
kanan merangkum semua ikon yang disertakan dalam penilaian
katalisator.
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
Beberapa halaman berikut menampilkan matriks sebagai panduan
cepat untuk menavigasi bab katalisator, dan alat identifikasi
katalisator dengan karakteristik tertentu - misalnya semua
katalisator yang dapat dilaksanakan sektor swasta.
Katalisator yang dapat dilaksanakan melalui kemitraan sering
mendapatkan manfaat dari peningkatan ketahanan (lihat halaman
127), dan dapat diberlakukan dalam skala waktu singkat (lihat
halaman 129) daripada yang dilaksanakan sendiri.
132
133
Kunci Ikon
TAHAP
KONVERSI /
PRODUKSI
PENGOLAHAN
TRANSPORTASI /
PERDAGANGAN /
DISTRIBUSI
SEDANG
RENDAH
NASIONAL
INTERNASIONAL
3-5 TAHUN
5+ TAHUN
SWASTA
MASYARAKAT
SIPIL
MANUFAKTUR
ECERAN /
KONSUMSI
KETAHANAN
TINGGI
TINGKAT
LOKAL
SKALA WAKTU
0-2 TAHUN
PUBLIK
134
© Luke Mackin
PELAKSANA
135
TAHAP
KONVERSI /
PRODUKSI
HALAMAN
PENGOLAHAN
MANUFAKTUR
ECERAN /
KONSUMSI
TINGGI
TINGKAT
SEDANG
RENDAH
LOKAL
SKALA WAKTU
NASIONAL
INTERNASIONAL
0-2 TAHUN
3-5 TAHUN
PELAKSANA
5+ TAHUN
PUBLIK
SWASTA
MASYARAKAT
SIPIL
KATALISATOR
138
PRODUKTIVITAS DAN EFISIENSI PERTANIAN
139
SERTIFIKASI
142
KAMPANYE PASAR KONSUMEN
143
PENEGAKAN HUKUM DAN PEMANTAUAN
144
PENGADAAN PEMERINTAH
146
STRATEGI PENGGUANAAN LAHAN
149
KODE ETIK DAN STANDAR
151
BANTUAN TEKNIS
152
MORATORIUM
156
KOMITMEN PASAR LANJUTAN
158
INVESTASI BERSAMA
159
GARIS KREDIT KONSESIONAL
160
KRITERIA PINJAMAN LINGKUNGAN
161
JAMINAN
164
ASURANSI
168
AKTIVISME PEMEGANG SAHAM
174
KEJELASAN KEPEMILIKAN LAHAN
175
TARIF IMPOR
178
HUKUM INTERNASIONAL DAN PERJANJIAN BILATERAL
182
UNDANG-UNDANG NASIONAL
186
PERENCANAAN DAN KOORDINASI NASIONAL
188
REDD+
189
SUBSIDI
190
INSENTIF PAJAK
136
KETAHANAN
TRANSPORTASI /
PERDAGANGAN /
DISTRIBUSI
137
KATALISATOR
RANTAI PASOKAN
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
Produktivitas Dan Efisiensi Pertanian
Sertifikasi
Mencapai peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian
untuk memberi makan semakin banyak penduduk menjadi
tantangan serius dunia dengan sumber daya terbatas (lihat
halaman 23). Selain penggunaan lahan terdegradasi, yang masih
diperdebatkan, lingkup memperluas lahan yang ada untuk
produksi masih terbatas. Guna mencegah perluasan ke kawasan
hutan dan lingkungan alam lainnya, kemampuan produksi pada
lahan pertanian yang ada harus ditingkatkan313, tapi juga harus
dipisahkan dari penggunaan air, energi, tanah dan bahan kimia
yang tidak berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan314.
Sertifikasi adalah perangkat berbasis pasar yang digerakkan sektor
swasta dan masyarakat sipil dan biasanya sukarela*. Produk
bersertifikasi memenuhi sejumlah kriteria lingkungan atau sosial
khusus dan telah diverifikasi memenuhi standar oleh pihak ketiga
independen. Sertifikasi sukarela dapat berdampak pada semua
tahap rantai pasokan, dan juga meningkatkan profitabilitas
relatif suatu produk dengan peningkatan efisiensi, peningkatan
pengelolaan rantai pasokan, persyaratan kredit preferensi, dan
akses pasar lebih besar dan harga premium320,321. Standar yang
paling efektif umumnya adalah yang dikembangkan melalui proses
multi pihak. Meskipun standar ini biasanya butuh waktu minimal 3
tahun untuk dikembangkan, proses berbasis konsensus memastikan
standar ini juga memiliki ketahanan yang relatif tinggi.
Peningkatan produktivitas dan efisiensi perlu gabungan
pendekatan yang dipimpin sektor pemerintah dan swasta,
termasuk: penggunaan lebih baik pengetahuan dan teknologi
yang ada; inovasi teknologi; pengurangan limbah (diperkirakan
30-50% dari semua pangan yang ditanam di dunia315); perbaikan
tata kelola dan pengurangan konsumsi intensif sumber daya316.
Semua inisiatif ini biasanya membahas tahap produksi dan
konversi rantai pasokan, dan dapat dilaksanakan di tingkat lokal
dan nasional.
Satu pendekatan yang dapat berperan sentral dalam mencapainya
adalah agro-ekologi. Prinsip agro-ekologi didasarkan pada
pemanfaatan keanekaragaman hayati pertanian untuk mencapai
produktivitas dan keuntungan lingkungan. Data menunjukkan
agro-ekologi dapat “jika cukup didukung... melipatgandakan
produksi pangan di seluruh daerah dalam 10 tahun”, dan prinsip
agro-ekologi berhasil diterapkan di banyak daerah317. Misalnya,
perbaikan tanaman, pengendalian hama, dan inisiatif agroforestri
di Afrika, yang sering dilaksanakan sektor swasta, rata-rata
menghasilkan panen lebih dari dua kali lipat318. Namun, sektor
publik juga berperan penting dalam membantu menanggung
biaya transisi untuk inisiatif seperti ini, dan meningkatkan upaya
ke tingkat nasional319. Investasi sektor publik sangat penting
ketika ada biaya sangat besar dan/atau biaya berkelanjutan untuk
meningkatkan efisiensi yang tidak akan diambil sektor swasta.
Karena itu, aksi bersama sektor publik dan swasta sangat penting.
140
Peran skema sertifikasi sebagai alat untuk mengatasi deforestasi
pada rantai pasokan pun meluas. Misalnya, banyak perusahaan
internasional membuat komitmen untuk mengambil hanya
komoditas bersertifikat melalui standar ini, dan inisiatif utama,
seperti Consumer Goods Forum (CGF) (lihat halaman 148),
menganjurkan anggotanya untuk menggunakan standar multi
pihak sebagai langkah menuju deforestasi nol pada tahun 2020322.
Namun, sejauh ini permintaan barang bersertifikasi tidak selalu
sesuai dengan tingkat produksi. Misalnya, permintaan atas Minyak
Sawit Bersertifikat Berkelanjutan (RSPO) gagal menyesuaikan
dengan produksi (serapan pasar 52% tahun 2012)323, dan tahun
2004 FSC memperkenalkan sertifikasi produk kayu (terkontrol)
dari berbagai sumber guna mengatasi kemacetan pasokan dan
permintaan tinggi324.
Namun, tidak ada cukup informasi tentang dampak langsung
sertifikasi pada turunnya deforestasi (lihat halaman 140), dan
biaya sertifikasi cenderung tinggi, terutama bagi produsen325.
Akibatnya, skema sertifikasi dikritik karena tidak menyertakan
produsen kecil yang umumnya tidak punya pengetahuan teknis
dan keuangan untuk memenuhi standar yang diperlukan326. Kredit
dan bantuan teknis sektor publik (lihat halaman 151 dan 159)
dapat dimanfaatkan untuk mendukung produsen kecil mengatasi
hambatan itu.
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
* Sertifikasi juga dapat
bersifat wajib, seperti
program sertifikasi
Indonesia Sustainable
Palm Oil (ISPO) yang
didukung pemerintah.
141
DAMPAK SERTIFIKASI PADA DEFORESTASI
Standar sukarela untuk komoditas pertanian
dan hutan (misalnya kelapa sawit, kedelai,
kayu) dikembangkan melalui proses multi
pihak guna mengurangi dampak negatif
produksi komoditas pada lingkungan dan
sosialxcix. Pendekatan awal, disederhanakan
Forest Stewardship Council (FSC) dan
diluncurkan tahun 1993 untuk kayu dan
kertas, menilai konsumen akan lebih
memilih produk berlabel dan bersertifikat,
dan prospek harga premium mendorong
pengembangan sertifikasiawal. Gelombang
standar baru yang disederhanakan dalam
proses perundingan komoditas pertanian,
seperti Roundtable on Responsible Palm Oil
(RSPO) yang diluncurkan pada tahun 2007,
menggunakan pendekatan “pra-kompetitif “
yang mencari transformasi pasar - misalnya,
tidak menyertakan produsen non-sertifikasi
dalam rantai pasokan. Pendekatan ini
mengasumsikan biaya sertifikasi ditanggung
dengan menaikkan harga komoditas dalam
pasar yang berubah. Praktiknya, produsen
bersertifikat terus mengharapkan harga
premium dan pasar belum berubah.
Pendekatan pra-kompetitif menjadikan
adopsi standar menjadi lebih cepat dan lebih
luas. Misalnya, RSPO telah memberikan
sertifikasi ke hampir dua kali lipat produksi
dunia (14%) dibandingkan FSC (8% dunia,
dan sebagian kecil di daerah tropis) dalam
waktu seperempat lebih cepatci,cii. Kemajuan
agak lambat untuk perundingan soya (RTRS)
dan tebu (Bonsucro)ciii,civ,cv,cvi. IPerbedaan
penting mempengaruhi tingkat penyerapan.
Standar “pilihan konsumen”, seperti FSC,
menetapkan garis kinerja yang lebih tinggi
di awal, sedangkan perundingan ini memulai
di garis lebih rendah dan terus naik, dengan
memudahkan penyerapan awal yang lebih
luas. Juga, untungnya, beberapa komoditas
pertanian (misalnya, minyak sawit dan
kedelai) dikendalikan sejumlah kecil pedagang
142
dan pengolah industri kayucvii,cviii.
Sertifikasi sangat berdampak pada deforestasi,
namun biasanya tidak langsung. Perundingan
FSC dan komoditas lainnya menetapkan
batasan konversi hutancix,cx, tapi dampak
langsungnya sulit diukurcxi,cxii,cxiii. Sebagian
karena produsen bersertifikat masih
pengecualian, bukan aturan. Sulitnya, batas
hutan tropis, dimana sertifikasi memberikan
dampak terbesar pada deforestasi, sering
dikuasai ekonomi informal, dimana
perusahaan atau petani yang taat hukum
merupakan ancaman terhadap ekonomi dan
sistem penyuapan yang menopang ekonomi
informal. Dalam hal ini, kriteria kepatuhan
hukum umum bagi semua standar dapat
menimbulkan risiko baru bagi operasi
bersertifikat dan bertanggung jawab. Beberapa
perusahaan pertama yang bersertifikat adalah
perusahaan yang telah menerapkan praktik
pengelolaan bertanggung jawab, sehingga
biaya dan dampak positif sertifikasi relatif
kecil. Dampak akan lebih mudah diukur
dengan kenaikan area yang bersertifikat dan
penelitian baru. Dampak tidak langsung
terlihat dari peningkatan kesadaran
masyarakat dan industri tentang hubungan
produksi komoditas dan deforestasi. Misalnya,
sektor kedelai Brazil menerapkan Moratorium
Kedelai (lihat halaman 115) sebagai alternatif
pencegahan pada standar Roundtable for
Responsible Soya dan permintaan kuat atas
sumber kedelai nol deforestasi dari Eropa.
kebijakan publik yang kuat diperlukan guna
menciptakan insentif bagiperusahaan dan
sektor pertanian untuk mencapai produksi
berkelanjutan, dan melemahkan sektor
informal yang menghambat produksi legal
dan bersertifikat. Kedua, sistem sertifikasi
perlu menambahkan kriteria yang mengakui
penurunan deforestasi di seluruh kawasan
dan yurisdiksi. Terakhir, perusahaan dan
negara dengan komitmen membeli dari
sumber bersertifikat perlu meningkatkan dan
melaksanakan komitmen mereka.
Daniel Nepstad
Shoana Humphries
Katie McCann
Earth Innovation Institute
Dengan batasan ini, skema sertifikasi
menjadi titik masuk utama petani, agroindustri dan perusahaan kehutanan untuk
berdialog tentang deforestasi hutan tropis, dan
keterlibatan sektor swasta ini sangat penting.
Agar sertifikasi dapat mendukung transisi
menuju model pembangunan pedesaan yang
memperlambat dan mengakhiri deforestasi
sementara meningkatkan produksi, kerangka
143
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
Kampanye Pasar Konsumen
Penegakan Hukum Dan Pemantauan
Kampanye kepada konsumen terkait dengan deforestasi dipimpin
organisasi masyarakat sipil, dan sering menggunakan penelitian
investigatif guna mengungkap jalur rantai pasokan antara kegiatan
deforestasi di negara tropis dengan merk terkenal di negara
konsumen. Pada kampanye yang berhasil, reputasi terkait dengan
deforestasi berdampak negatif pada penjualan, pangsa pasar atau
harga saham, dan menekan pemilik merk untuk mengubah perilaku
(meningkatkan sumber bahan baku). Ancaman pembatalan kontrak
dan kehilangan pasar ekspor sebaliknya menekan perusahaan di
negara produsen untuk bertindak mengurangi deforestasi. Misalnya
kampanye memprotes Asia Pulp and Paper membuat perusahaan
kehilangan puluhan jutaan dolar akibat pembatalan kontrak327.
Keberadaan kerangka perundang-undangan yang komprehensif
atau komitmen industri yang kuat saja tidak cukup untuk
menjamin aktor sektor swasta dan publik dalam rantai pasokan
komoditas mematuhi kebijakan atau peraturan yang dirancang
untuk mengurangi deforestasi. Kepatuhan terhadap kebijakan
dan peraturan tersebut harus dipantau, dan jika pelanggaran
ditemukan, hukum harus ditegakkan329.
Contoh kampanye sukses lainnya adalah hubungan produk
McDonalds dengan kedelai dari Amazon, Nestlé dengan minyak
sawit tidak berkelanjutan, dan kemasan Mattel dengan hutan tropis
di Indonesia (semua oleh Greenpeace). Di tiap kasus, perusahaan
yang reputasinya berisiko dikaitkan dengan deforestasi melakukan
perbaikan dengan rantai pasokan yang relevan. Meskipun
kampanye konsumen cenderung singkat, kampanye seperti ini
dapat mendukung langsung perubahan kebijakan jangka panjang
di seluruh sektor. Misalnya, moratorium sukarela perluasan kedelai
dan ternak di Amazon merupakan produk langsung kampanye
konsumen oleh Greenpeace (lihat halaman 92 dan 115).
Kampanye tidak terbatas pada produsen atau pemasok makanan
– keberhasilan kampanye menentang Citibank (oleh Rainforest
Action Network) memaksa bank itu mengubah drastis kebijakan
investasi mereka. Selain itu, tahun 2012 pasca kampanye
Rainforest Foundation, Norwegian Government Pension Fund
menjual saham mereka di 23 perusahaan kelapa sawit yang
dianggap memproduksi minyak sawit tak berkelanjutan328.
Perubahan perilaku pada skala ini berdampak luas pada investor
lain - dana pensiun Norwegia merupakan dana kekayaan terbesar
di dunia, dan berinvestasi di lebih dari 7.000 perusahaan, dengan
total nilai sekitar 650 miliar USD. Namun, ketahanan kampanye
konsumen terhadap perubahan pasar dan politik, serta efektivitas
jangka panjang dalam menciptakan penurunan deforestasi
permanen, bukan pergeseran pasar ke wilayah yang kurang
kesadaran dan pengawasan, masih harus ditentukan.
144
Walaupun penting pada tahap produksi/konversi rantai pasokan,
inisiatif penegakan hukum dan pemantauan sangat penting di semua
tahap. Misalnya, memastikan pengolah atau produsen mematuhi
komitmen keberlanjutan mereka, skema sertifikasi mematuhi
undang-undang dan prinsip mereka sendiri, dan kebijakan
pengadaan diterapkan secara efektif pada tahap eceran/konsumsi,
semuanya penting bagi pembentukan rantai pasokan berkelanjutan.
Namun, inisiatif penegakan hukum dan pemantauan sangat penting
untuk memastikan kepatuhan di bidang yang tidak diatur undangundang, dan melibatkan banyak pemangku kepentingan (misalnya
skema sertifikasi330 komitmen industri sukarela). Penegakan hukum
efektif dapat meliputi ancaman tindakan hukum (misalnya Proyek
Leaf Interpol*), atau ancaman kehilangan kontrak atau pangsa
pasar (misalnya FSC memutus hubungan dengan APRIL merespons
deforestasi tidak berkelanjutan di Indonesia331).
Meskipun kegiatan lapangan selalu penting dalam penegakan dan
pemantauan, penggunaan teknologi semakin penting perannya.
Mencakup penggunaan citra satelit real-time untuk mengidentifikasi
perubahan tutupan hutan dan upaya penegakan hukum langsung332.
DNA barcode, sidik jari dan penelitian isotop stabil juga digunakan
untuk melacak jenis kayu tertentu dan melawan penebangan
liar dan tidak berkelanjutan333; dan alat-alat online bergerak dan
teknologi seperti identifikasi frekuensi radio (RFID) memungkinkan
pengelolaan rantai pasokan baru dan transparan. Keterlibatan
masyarakat sipil dan penggunaan keahlian sektor swasta juga
semakin penting dalam pengawasan dan penegakan334. Meliputi,
misalnya, platform pemantauan progresif seperti Terra-i and Global
Forest Watch (GFW), yang menggunakan citra satelit pengindera
jauh untuk memantau perubahan guna lahan. Proyek Community
Measurement, Reporting and Verification (MRV) berperan penting
dalam memantau dan menegakkan REDD+**.
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
* Law Enforcement
Assistance for Forests
(2012) - kemitraan antara
UNEP dan Interpol yang
bertujuan memerangi
semua aspek kejahatan
kehutanan di dunia.
** Contoh, penggunaan
tim masyarakat dan
teknologi ponsel pintar
untuk memantau
perubahan guna lahan di
Guyana terkait dengan
REDD+ (Global Canopy
Programme).
145
Pengadaan Pemerintah
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
Pemerintah pusat, regional dan lokal di negara maju merupakan
konsumen utama produk komoditas berbasis lahan. Kebijakan
pengadaan pemerintah menentukan kriteria dan spesifikasi pasti
yang harus dipenuhi ketika badan pemerintah membeli produk.
Sejumlah negara punya kebijakan pengadaan untuk memastikan
produk kayu yang dibeli berasal dari sumber yang sah atau
berberkelanjutan (lihat halaman 184)335. Contoh, Inggris bersama
negara lain, termasuk Belanda, berkomitmen menggunakan 100%
sumber minyak sawit berkelanjutan bagi pemerintah pusat tahun
2015336.
Kebijakan pengadaan pemerintah dapat ditetapkan dengan
memenuhi prinsip dan pedoman World Trade Organisation
(WTO) (lihat halaman 176). Misalnya, aturan pengadaan Uni
Eropa didasarkan pada undang-undang nasional, mengikuti
seluruh kerangka hukum Uni Eropa secara keseluruhan,
memungkinkan lingkup memasukkan kriteria lingkungan dan
keberlanjutan. Meskipun ada perdebatan tentang implikasi hukum
dan ekonomi dari interaksi antara kebijakan perdagangan dengan
lingkungan, tidak satupun kebijakan pengadaan Uni Eropa pernah
ditolak337.
Kebijakan pengadaan juga dapat dikembangkan dan dilaksanakan
lebih cepat daripada banyak kebijakan lainnya. Penelitian dampak
pasar kebijakan kayu (di Inggris dan Belanda) menunjukkan
impor bersertifikat terus meningkat pasca perubahan kebijakan
publik338. Persyaratan bukti keabsahan atau keberlanjutan
sebelum pembelian yang ditetapkan pemerintah juga berdampak
pada pasar melampaui efek langsung belanja pemerintah.
Pemasok yang punya sistem ketertelusuran untuk menjamin
produknya bersertifikat legal dan/atau berkelanjutan untuk
kontrak pemerintah cenderung memasok pelanggan lain
dengan rantai pasokan yang sama. Dengan cara ini, kebijakan
pengadaan pemerintah dapat menciptakan efek tambahan,
meningkatkan pasar hingga 25% (dibandingkan 10% untuk
pembelian langsung)339. Penggunaan daya beli sebagai mekanisme
kontrol rantai pasokan untuk mengatasi produksi ilegal dan tidak
berkelanjutan juga dapat diterapkan pada berbagai komoditas
berbasis lahan.
146
Strategi Penggunaan Lahan
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
* Lihat Project POTICO
(Palm Oil, Timber, Carbon
Offsets)
148
Pengembangan proses perencanaan nasional yang terkoordinasi
dan koheren (lihat halaman 186) serta berkontribusi bagi
pengurangan deforestasi dari rantai pasokan komoditas
tergantung pada pelaksanaan strategi penggunaan lahan nasional
yang inovatif.
efektif. Namun, setelah diterapkan, pertukaran lahan memberikan
dampak ketahanan di tingkat bentang alam guna mengurangi
deforestasi dari rantai pasokan komoditas berbasis lahan.
Misalnya, rencana zonasi dapat meningkatkan intensifikasi
produksi komoditas dan mengurangi perluasan ke wilayah hutan.
Di Acre, Brasil, rencana zonasi sub-nasional mengharuskan
pemilik tanah mempertahankan tingkat minimal tutupan hutan,
dan mematuhi standar manajemen kehutanan berkelanjutan,
pembangunan pertanian dan pengambilan hasil hutan non-kayu340.
Selain itu, sekitar 200 juta ha hutan terdegradasi atau lahan
terlantar di daerah tropis dapat dipulihkan untuk pertanian atau
kehutanan341. Hal ini dapat menjadi opsi bagi beberapa negara
hutan tropis untuk meningkatkan produksi pertanian, tanpa
perluasan ke wilayah hutan alam. Misalnya, untuk memenuhi
target produksi minyak sawit Indonesia sebesar 40 juta ton tahun
2020, proyek bersama antara pemerintah dengan WRI telah
mengidentifikasi dan memetakan 7 juta ha lahan terdegradasi
di Provinsi Kalimantan Barat dan Tengah. Bantuan teknis,
investasi bersama publik dan akses kredit semua penting untuk
memudahkan dan mempromosikan penyerapan proyek di daerah
yang terdegradasi.
‘Pertukaran lahan (land swap)’ yang inovatif juga memungkinkan
produksi pertanian intensitas tinggi di daerah kaya karbon (hutan
alam dan lahan gambut) direlokasi ke lahan terdegradasi342.Proyek
WRI di Indonesia menguji coba inisiatif ini*. Jika perlindungan
sosial dan lingkungan yang kuat diterapkan, terbuka peluang
menggunakan skenario ‘pertukaran’ lahan untuk mengurangi
deforestasi hutan alam - perusahaan dapat mengembangkan
konsesi baru di lahan terdegradasi dengan ketentuan kawasan
hutan yang lebih luas, keanekaragaman hayati lebih tinggi atau
lebih kaya karbon dibayar dan dilindungi perusahaan tersebut.
Strategi penggunaan lahan biasanya makan biaya dan menuntut
pengembangan paralel tata guna lahan, koordinasi kerangka
hukum dan kejelasan hak kepemilikan lahan (lihat halaman
174), serta penegakan hukum dan pengawasan yang efisien agar
149
TROPICAL FOREST ALLIANCE 2020
Tropical Forest Alliance 2020 (TFA 2020)
adalah kemitraan pemerintah-swasta yang
inovatif, bertujuan mengurangi deforestasi
hutan tropis terkait dengan komoditas
utama dunia, seperti kelapa sawit, kedelai,
daging sapi, kulit serta kertas dan bubur
kertas. Inisiatif ini lahir dari diskusi antara
pemerintah AS dengan Consumer Goods
Forum (CGF), organisasi industri yang
mewakili lebih dari 400 pengecer dan
produsen, dan resmi diluncurkan di Rio+20
tahun 2012. Perusahaan anggota CGF
menggabungkan penjualan sebesar EUR 2,5
triliun, dan langsung mempekerjakan hampir
10 juta orang, dengan perkiraan ada 90 juta
pekerjaan tambahan di sepanjang rantai nilai.
Mitra pemerintah meliputi negara donor utama
seperti AS, Belanda, Norwegia, dan Inggris.
TFA 2020 punya 4 tujuan utama: peningkatan
perencanaan dan pengelolaan yang terkait
dengan konservasi hutan tropis, penggunaan
lahan pertanian, dan penguasaan lahan;
berbagi praktik terbaik untuk konservasi
hutan tropis dan ekosistem, serta produksi
komoditas, termasuk bekerja sama dengan
petani kecil dan produsen lain untuk
intensifikasi pertanian berkelanjutan,
mempromosikan penggunaan lahan
terdegradasi, dan reboisasi; memberikan
keahlian dan pengetahuan untuk membantu
pengembangan komoditas dan pasar
komoditas olahan yang mempromosikan
konservasi hutan tropis; dan meningkatkan
pemantauan deforestasi tropis dan degradasi
hutan untuk mengukur kemajuan.
Pada dasarnya, yang menjadikan TFA 2020
alat paling menjanjikan dan mempengaruhi
perubahan perilaku dunia untuk mengatasi
deforestasi tropis yang didorong komoditas
bagi perusahaan dan pemerintah di dunia
adalah skala dan luas inisiatif pemerintahswasta ini. Namun, TFA 2020 tidak
150
Kode Etik Dan Standar
dimaksudkan sebagai badan pengatur, dan
tidak akan mengatur pembelian atau rantai
pasokan, menciptakan atau mengesahkan
standar sertifikasi khusus atau jasa verifikasi,
menciptakan kewajiban yang mengikat secara
hukum, atau berusaha untuk membuat definisi
baru atau tambahan untuk deforestasi atau
keberlanjutancxiv. Akibatnya, kontribusi TFA
2020 bagi pengurangan deforestasi hanya
dapat diukur dalam jumlah inisiatif yang
diatur industri yang menghasilkan perubahan
kuantitatif pada kegiatan usaha seperti biasa.
Sebaliknya, TFA 2020 mewajibkan
anggotanya mendukung sasaran Aliansi ini,
dan sepakat melakukan aksi khusus untuk
mengatasi deforestasi tropis yang didorong
komoditas, serta mengakui tindakan yang
diperlukan akan bervariasi tergantung pada
daerah, produk yang terlibat, UU konservasi
nasional, peraturan pertanian, dan sasaran
pembangunan ekonomi.
Tantangan bagi TFA 2020 adalah terus
mendorong dan meningkatkan inkubasi cepat
pendekatan yang dipimpin sektor swasta
dengan dampak besar yang nyata, tanpa fokus
yang tak terkait dengan peraturan, sehingga
anggota TFA membuat komitmen tapi tidak
memenuhinya, atau membatasi kontribusi
mereka pada aksi yang relatif kecil dengan
dampak terbatas untuk menghilangkan
deforestasi dari rantai pasokan komoditas.
Matt Leggett
Global Canopy Programme
Banyak inisiatif telah digalang perusahaan untuk mengurangi atau
menghentikan deforestasi dari rantai pasokan komoditas berbasis
lahan, yang sukarela dan mandiri. Pengaturan mandiri ini secara
khusus membedakan inisiatif ini dari sertifikasi s (lihat halaman
139) serta hukum dan kebijakan internasional (lihat halaman 178).
Walaupun dapat melibatkan masyarakat sipil atau pemerintah,
inisiatif ini biasanya dipimpin satu perusahaan tertentu, sektor
dalam suatu industri tertentu, atau kelompok perusahaan yang
bergerak dalam rantai pasokan komoditas.
Inisiatif yang dipimpin sektor terkait meliputi Leather Working
Group (LWG), yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan
standar lingkungan industri kulit. LWG Audit Protocol untuk
penyamakan kulit menetapkan tingkat penelusuran kulit, dan kulit
yang bersumber dari Amazon Brazil dinilai apakah dapat dilacak
ke peternakan pemasok tanpa deforestasi pasca-2009343, sejalan
dengan G4 Cattle Agreement*.
Tiap perusahaan juga telah menyusun pedoman dan standar
internal komprehensif untuk membatasi atau menghentikan
deforestasi di rantai pasokan mereka. Salah satu yang terdepan
adalah Nestlé, yang telah menyusun ‘Komitmen Deforestasi dan
Pengelolaan Hutan’. Komitmen ini menetapkan standar internal
untuk memastikan semua bahan baku dari kawasan hutan
tidak menyebabkan deforestasi atau hilangnya kawasan bernilai
konservasi tinggi. Nestlé juga menjadi anggota Consumer Goods
Forum**, organisasi industri yang berkomitmen untuk menggalang
sumber daya dalam usaha tiap anggota untuk membantu mencapai
nol deforestasi tahun 2020 (lihat halaman 148).
Karena tidak tunduk pada peraturan eksternal, kode etik sukarela
dapat berdampak relatif cepat di sepanjang rantai pasokan. Seperti
disebutkan, masyarakat sipil juga dapat mendukung inisiatif
tersebut. Misalnya, Conservation International telah menyusun
“Pedoman Deforestasi untuk Sumber Komoditas”, memberikan
data khusus ke Nestlé guna membantu memprioritaskan
komitmen sumber berkelanjutan344. Pemerintah juga berperan
penting dalam menyediakan data, membangun kapasitas dan
mendorong pemimpin perusahaan untuk memudahkan replikasi
inisiatif-inisiatif tersebut.
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
* Setelah laporan yang
dikeluarkan Greenpeace
tahun 2009, dan
tindakan hukum Kantor
Kejaksaan Umum negara
bagian Pará, Amazon, 4
pengemas daging besar
yang menguasai sepertiga
abattoir Amazon (JBS,
Bertin, Marfrig dan
Minerva), menandatangani
G4 Cattle Agreement’.
Hal ini menetapkan
kerangka waktu untuk
membeli hanya dari
peternakan yang dapat
memperlihatkan nol
deforestasi.
** CGF mewakili lebih
dari 400 pengecer dan
produsen besar, banyak
dari mereka memproduksi
atau memperdagangkan
produk dari negara hutan
tropis.
151
PENDORONG PENGUNGKAPAN PERUBAHAN PERUSAHAAN
Disclosure (pengungkapan) atau keterbukaan
informasi perusahaan mencakkup : (1) bersifat
wajib, memuat informasi yang harus diungkap
oleh otoritas terkait seperti Securities and
Exchange Commission (SEC), dan (2) sukarela,
yang terdiri dari informasi yang tidak diharuskan
undang-undang, tapi diberikan perusahaan
kepada pemangku kepentingan untuk
transparansi dan komunikasi yang lebih baik.
Pengungkapan sukarela meluas dalam 15
tahun terakhir, bersama Global Reporting
Initiative (GRI) yang diluncurkan tahun
1997 untuk memberikan kerangka bagi
perusahaan untuk melaporkan strategi
lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) dan
menjelaskan relevansi dan kepentingannya.
Kini banyak perusahaan kini membuat laporan
keberlanjutan tahunan, dengan rincian tugas
mereka untuk strategi ini. Tahun 2002, ada
peluncuran CDP, yang dulu dikenal sebagai
Carbon Disclosure Project, yang awalnya
meminta perusahaan untuk mengungkap jejak
karbon dari kegiatan mereka dan rantai pasokan
mereka. Permintaan itu lalu meluas sehingga
mencakup komoditas yang mengancam air dan
hutan seperti kedelai, sawit, produk ternak dan
kayu, dan CDP sekarang membuat basis data
terbesar di dunia tentang penggunaan modal
alam oleh perusahaan.
Banyak bukti menunjukkan CDP telah
mendorong perubahan perilaku perusahaan
dengan memberikan peluang untuk mengukur
dan mengelola emisi dan kemudian
mengidentifikasi hotspot untuk meningkatkan
efisiensi dan keuntungan. Pengungkapan
penilaian mendorong perusahaan tersebut
meningkatkan kinerja mereka melebihi
rekan-rekan mereka, sementara aktivisme
pemegang saham menekan perusahaan untuk
mengungkapkan, kemudian mengurangi
emisi mereka.
152
Dalam program hutan CDP, juga terdapat
banyak bukti tentang pengajuan resolusi
pemegang saham ke perusahaan yang meminta
mereka mengembangkan kebijakan sumber
berkelanjutan (terutama untuk kayu dan
minyak sawit), menetapkan target berpindah
ke komoditas berkelanjutan yang bersertifikat
dan mengungkapkan kemajuan mereka secara
terbuka. Proyek ini juga memberikan umpan
balik ke perusahaan pengungkap tentang
kekuatan dan kelemahan mereka, serta saran
perbaikan di masa depan. Proyek ini sangat
berhasil pada perusahaan yang berurusan
langsung dengan konsumen, karena kesadaran
tentang risiko reputasi dan adanya komitmen
keberlanjutan yang lebih maju dan sumber
daya yang lebih baik. Namun, dengan semakin
banyaknya produsen dan pengolah yang kini
lebih terbuka mengungkapkan informasi ke
CDP tekanan dari perusahaan pada pemasok
untuk mengungkap rantai pasokan mungkin
akan semakin besar.
Program pengungkapan lain dalam ruang
hutan mencakup Palm Oil Scorecard
oleh WWF, program dua tahunan yang
membagi perusahaan dengan berbagai
kriteria keberlanjutan menurut informasi
yang diungkap pada publik. RSPO juga
mengharuskan anggota mereka menyelesaikan
komunikasi publik kemajuan tahunan.
Karena itu, pengungkapan (disclosure) jelas
berperan dalam mendorong dan memantau
produksi dan sumber komoditas yang lebih
bertanggung jawab oleh perusahaan. Respons
terbuka dapat dianalisis masyarakat sipil,
yang dapat menjadi pemeriksa independen di
lapangan, sementara penilaian dan tekanan
pemilik saham dapat mendorong perbaikan
kinerja dan mempublikasikan praktik terbaik.
Bantuan Teknis
Bantuan Teknis (TA) adalah transfer pengetahuan atau keahlian
dari satu organisasi ke yang lain, atau individu tertentu. TA
bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi
atau individu dalam mencapai tujuan. TA umumnya diberikan
badan publik atau LSM ke badan publik lainnya, perusahaan atau
individu di tingkat lokal dan nasional. Di skala yang lebih kecil,
TA diberikan sektor swasta, kerap bermitra dengan masyarakat
umum atau sipil, dan di beberapa wilayah Amerika Selatan TA
berperan penting dalam pengembangan industri kedelai345. LSM
juga berperan dalam memberikan TA ke organisasi swasta yang
berusaha mengurangi penggunaan komoditas berbasis lahan.
Pemberian TA merupakan bagian penting terhadap keberhasilan
pelaksanaan banyak katalisator untuk mengurangi deforestasi
yang didorong komoditas, termasuk insentif keuangan (misalnya
kredit), REDD+ dan PES, serta sertifikasi. Namun, pemberian
dan penyerapan TA sering terhambat terbatasnya ketersediaan
bantuan keuangan (misalnya hibah atau pinjaman) dan kapasitas
teknis yang rendah. Contoh, Bantuan Teknis dan Penyuluhan
Pedesaan di Brasil yang merupakan layanan346.
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
Terutama perangkat sisi penawaran, TA dapat menjadi katalisator
penting bagi produsen, terutama produsen kecil, untuk beralih
ke produksi komoditas berkelanjutan yang besar. TA dapat
mengurangi biaya sertifikasi dan kepatuhan undang-undang
lingkungan, memperbaiki akses pembiayaan, dan meningkatkan
produktivitas (lihat halaman 138). Penelitian terbaru
menunjukkan TA dapat menaikkan hasil pertanian 2-3 kali lipat
di beberapa negara Afrika347,348. TA dapat membantu pengecer
dan pedagang menerapkan praktik terbaik dalam mencari
komoditas berkelanjutan dengan penyediaan informasi sertifikasi,
kebijakan pengadaan publik, dan produk berkelanjutan. TA
juga punya manfaat lain, termasuk perbaikan tata kelola proyek
dan transparansi. Juga, mendorong dan mengkoordinasikan
penyampaian TA melalui kemitraan pemerintah, swasta, dan
masyarakat sipil yang penting dalam mendorong produksi
komoditas berkelanjutan349.
James Hulse
CDP
153
MoratorIA
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
Moratorium adalah penghentian sementara suatu kegiatan. Di
buku ini moratorium digunakan sebagai perangkat kebijakan guna
menghentikan sementara kegiatan ilegal atau tidak berkelanjutan
yang mengakibatkan deforestasi. Moratorium dapat diberlakukan
pemerintah dan peraturan, atau sukarela dan ditetapkan melalui
perjanjian antar perusahaan swasta.
Moratorium pengaturan telah banyak digunakan sektor publik di
negara berkembang untuk mengatasi deforestasi. Moratorium saat
ini ada di Indonesia (HPH350), Papua Nugini (sewa pertanian351),
dan Nigeria (penebangan di Cross River State352). Dengan
moratorium, pemerintah dapat meninjau undang-undang,
menetapkan protokol pemantauan, atau meningkatkan penegakan
hukum, sambil memastikan deforestasi tidak terjadi lagi.
Sebaliknya, moratorium sukarela cenderung dipimpin oleh sektor
swasta menanggapi kampanye masyarakat sipil (lihat halaman
142), ditandai dengan perusahaan menyepakati komitmen terikat
waktu untuk tidak membeli produk dari area tertentu yang
terdeforestasi (misalnya moratorium kedelai di Amazon).
Penanda tangan moratorium menuntut produsen memenuhi
kriteria yang ditetapkan dengan ancaman pembatalan kontrak
dan hilangnya pangsa pasar. Karena itu, moratorium sukarela
paling mudah diterapkan pada rantai pasokan dengan konsentrasi
beberapa perusahaan pada tahap tunggal dengan pangsa pasar
besar, dan pada komoditas berbasis lahan dengan konsentrasi
geografi produksi.
© Credits
© Neil Palmer, CIAT
Namun, secara definisi moratorium bukan opsi kebijakan yang
kuat untuk mengurangi deforestasi. Walaupun moratorium
sering diperbarui - ‘Zero Deforestation Law’’ Hutan Atlantis dari
Paraguay, tahun 2004 untuk dua tahun awal, telah berulang kali
diperpanjang sampai Desember 2018353 - prioritasnya adalah
memastikan perpanjangan ini tidak menggantikan perubahan
perundang-undangan permanen.
154
KATALISATOR
KEUANGAN
Komitmen Pasar Lanjutan
(Advance Market Commitment)
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
Advance Market Commitment (AMC) adalah mekanisme
pendanaan yang digunakan badan pemberi hibah pemerintah
atau swasta untuk menyediakan pendanaan jangka panjang dan
terprediksi kepada produsen barang. Komitmen keuangan dibuat
badan pemberi hibah pemerintah atau swasta untuk membeli
barang guna merangsang produksi jangka pendek. Tujuan akhir
AMC adalah merangsang pertumbuhan di pasar atau sektor
barang tersebut, dan cenderung digunakan ketika pasar untuk
barang tersebut kecil, lemah atau tidak ada.
Misalnya, Global Alliance for Vaccination and Immunisation
(GAVI) adalah kemitraan pemerintah-swasta yang menggalang
dana untuk pembelian vaksin imunisasi anak-anak. Dengan
membuat komitmen keuangan pembelian vaksin, GAVI
memberikan dua dampak pada pasar vaksin: menciptakan insentif
keuangan yang jelas bagi produsen untuk meningkatkan produksi
vaksin, dan selanjutnya mendorong yang lain - seperti yayasan
amal dan sektor swasta - juga membuat komitmen keuangan
dengan GAVI.
Model AMC dapat diterapkan di sektor kehutanan dan
penggunaan lahan untuk mendorong penurunan deforestasi
(lihat halaman 188). Permintaan penurunan emisi saat ini lemah,
tapi pemerintah dapat merangsang pasar dan meningkatkan
permintaan penurunan emisi terverifikasi dari proyek REDD+
dengan menciptakan dan mendanai mekanisme AMC. AMC dapat
menciptakan insentif keuangan berbasis kinerja yang jelas bagi
masyarakat hutan, yurisdiksi dan negara untuk mengikat kontrak
berdasarkan hasil jangka panjang. Selain itu, hal ini menciptakan
kondisi pendukung investasi bagi investor sektor swasta dan
publik lainnya yang ingin berinvestasi dalam berbagai peningkatan
kegiatan guna lahan dan hutan terkait dengan REDD+.
PERTUKARAN KONTRAK DAGANG
Dalam sejarahnya, pangan ditanam untuk
konsumsi lokal, tetapi dengan kemajuan
transportasi massal dan meningkatnya
urbanisasi di banyak daerah di dunia, pasar
pangan dunia telah berkembang. Awalnya,
berupa ‘perjanjian berjangka’ antara pembeli
dengan penjual, tapi ada masalah kelayakan
kredit dan keamanan pengiriman. Tahun
1864, kontrak homogen pertama diciptakan
yang menentukan kualitas, kuantitas dan
rincian spesifik produk, membuat kontrak ini
dapat diperdagangkan di dunia pada bursa
komoditas seperti Chicago Board of Trade
(CBOT). Saat ini, sebagian besar komoditas
pangan diperdagangkan di bursa ini, termasuk
komoditas berbasis lahan seperti kedelai,
bungkil kedelai, minyak kedelai, minyak inti
sawit, minyak sawit dan ternak hidup.
banyak: membuat perbedaan harga antara
bersertifikat dan tidak-bersertifikat transparan
dan mendorong lebih banyak penyerapan
komoditas bersertifikat karena pembeli
akan mampu menjamin jumlah yang cukup
untuk kebutuhan masa depan mereka dan
mengalihkan risiko gagal kirim ke bursa. Hal
ini juga akan menciptakan pasar yang kuat
untuk produk-produk bersertifikat secara
terpisah, karena rantai penjamin sertifikasi
diperlukan untuk memverifikasi komoditas,
dan ini akan mengalihkan sinyal permintaan
langsung melalui rantai pasokan.
James Hulse
CDP
Komoditisasi produk pangan memberikan
banyak manfaat bagi perekonomian dunia,
menurunkan harga dan meningkatkan
efisiensi. Namun ada beberapa kelemahan,
salah satunya adalah pembeli sulit mencari
sumber produk hasil berkelanjutan di pasar
dunia, karena saat ini tidak ada kontrak untuk
komoditas bersertifikat. Pembeli yang ingin
mencari produk bersertifikat harus mengikat
perjanjian pengadaan bilateral dengan
pedagang atau produsen untuk memastikan
produk memenuhi standar mereka. Perjanjian
ini mempunyai masalah yang sama dengan
kontrak berjangka, karena perjanjian ini
bergantung pada kelayakan kredit dari
pembeli (terutama untuk pengaturan tahun
jamak) dan kemampuan pemasok untuk
mengirimkan jumlah yang disepakati, yang
dapat dipengaruhi pola cuaca, penyakit,
masalah transportasi dll.
Bursa jelas berperan dalam membuat kontrak
khusus bagi produk bersertifikat, dengan
menggunakan skema sertifikasi utama
seperti RSPO dan RTRS. Keuntungannya
158
159
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
Investasi Bersama (Co-investment)
Concessional Credit Lines (Kredit Konsesional)
Terdapat banyak proyek pertanian dan kehutanan di negara
hutan tropis dinilai mempunyai risiko komersial atau politik
yang tinggi (lihat halaman 162 dan 164). Demikian pula, ketika
proyek mencakup konservasi hutan atau tujuan penggunaan
berkelanjutan, pengembalian investasi sering dianggap terlalu
rendah. Jika dipadu, faktor-faktor ini mengurangi investasi
sektor swasta pada proyek yang dapat mengurangi deforestasi
dibandingkan dengan kondisi business-as-usual. Namun,
ketika proyek menghasilkan manfaat publik, pemerintah,
LSM atau badan multilateral dapat menawarkan modal, yaitu
investasi bersama.
Pemberian kredit, seperti pinjaman, dapat menjadi persyaratan
untuk memenuhi standar lingkungan tertentu. Pola kredit ini
dapat diperluas pada perusahaan di rantai pasokan komoditas
yang terkait dengan deforestasi melalui program pinjaman yang
ditargetkan. Untuk mendorong penyerapan kredit ini, kredit harus
dapat diakses dan terjangkau. Memberikan pinjaman lunak adalah
salah satu cara untuk mencapainya.
Investasi bersama dapat mengurangi profil risiko proyek, sehingga
lebih menarik bagi sektor swasta. Investasi bersama publik dapat
membantu mengurangi risiko dengan mengambil beberapa
persyaratan modal, memberikan pinjaman lunak atau keuangan
ekuitas, menyediakan penyangga untuk menyerap kerugian atau
pembayaran bagi investor swasta, atau dengan menawarkan
keahlian khusus, bantuan teknis dan kondisi pendukung354,355.
Investasi bersama dapat menjadi katalisator pada berbagai
tahap rantai pasokan, meningkatkan ketahanan proyek, dan
dilaksanakan dalam waktu singkat.
Alat utama untuk melakukan investasi bersama adalah dengan
menawarkan jaminan kredit (lihat halaman 161) dan pinjaman
lunak (lihat halaman 159). Lembaga keuangan sektor publik
juga dapat memberikan investasi bersama ekuitas dengan
bunga khusus; tapi kurang dipraktikkan dibandingkan dengan
menyediakan jaminan kredit atau pinjaman lunak. Di Brazil
misalnya, CPFLR Energias Renovaveis SA, perusahaan energi
terbarukan yang ingin menghasilkan listrik dari angin, air kecil
dan biomassa, telah menerima investasi ekuitas dari International
Finance Corporation (IFC) senilai US$74 juta dan mewakili
sekitar 2,7% saham perusahaan. Ini akan digunakan untuk
membantu membiayai pembangkit listrik 530 MW dari proyek
energi terbarukan. IFC berharap partisipasinya dapat mendukung
penggalangan dana dengan memberikan keyakinan kepada
investor potensial lainnya356.
160
Pinjaman lunak biasanya disediakan lembaga keuangan publik
dengan persyaratan yang lebih mudah daripada pinjaman lembaga
keuangan swasta. Pinjaman ini cenderung memiliki bunga lebih
rendah (misalnya pembayaran bunga berkala lebih rendah),
masa jatuh tempo lebih lama (misalnya masa pembayaran lebih
lama), atau kombinasi keduanya. Perubahan struktural di rantai
pasokan komoditas pendorong deforestasi kerap menuntut
banyak modal (misalnya menerapkan sistem ketelusuran), yang
dapat mendorong perusahaan beralih ke moda produksi lebih
berkelanjutan. Pinjaman lunak memberikan kesempatan bagi
perusahaan untuk melakukannya dengan biaya yang terjangkau,
tanpa harus memenuhi pembayaran hutang yang berat. Pinjaman
lunak dapat mendukung perubahan transisi di semua tahap dan
di semua tingkat rantai pasokan. Pinjaman ini juga kerap disertai
dengan pemberian bantuan teknis (lihat halaman 151).
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
Namun, kredit lunak yang ada tidak selalu dimanfaatkan
sepenuhnya. Di Brazil, misalnya, pemerintah mengalokasikan
banyak pinjaman lunak untuk kegiatan seperti intensifikasi ternak
berkelanjutan dan restorasi hutan, namun serapan terbatas
karena kapasitas pemilik tanah rendah357. Kendati demikian, ini
tidak mengurangi fakta bahwa kredit pedesaan sebagai suatu
mekanisme kebijakan dalam membantu mengurangi deforestasi.
Terakhir, pinjaman lunak biasanya mendanai proyek yang
berjuang untuk mendapatkan pembiayaan dari sumber pasar
tradisional. Akibatnya, pinjaman lunak mungkin tidak dapat
mengangkat banyak investasi swasta tambahan dari pihak
ketiga358. Misalnya GEF Earth Fund - penyedia pinjaman lunak tidak menarik dana swasta di tingkat yang diharapkan atau dengan
jumlah kemitraan sektor swasta yang diharapkan359.
161
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
Kriteria Pinjaman Lingkungan
(Environmental Lending Criteria)
Jaminan (Guarantee)
Meskipun aktivisme pemegang saham (lihat halaman 168)
dapat menjadi alat efektif untuk mendorong perubahan perilaku
perusahaan publik, banyak perusahaan dalam rantai pasokan
komoditas merupakan milik swasta atau pribadi walaupun
terdaftar di publik. Mengingat keterbatasan pengaruh pemegang
saham pada keadaan ini, metode alternatif untuk mempengaruhi
perilaku perusahaan dapat memasukkan kriteria tertentu
deforestasi ke dalam keputusan pemberian kredit dari sektor
swasta dan bank pembangunan multilateral.
Jaminan kredit adalah janji pihak ketiga (penjamin), untuk
membayar kreditur (sebagai ganti biaya komitmen atau penelusuran
asal di muka), jika organisasi peminjam gagal untuk melakukannya
(misalnya tidak mampu melaksanakan tugas). Meskipun jaminan
dapat diterapkan untuk berbagai transaksi, jaminan biasanya
berhubungan dengan struktur hutang dari beberapa jenis.
Banyak bank yang mempunyai kriteria lingkungan yang luas - misalnya
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
punya amanat yang mengikatnya untuk membiayai proyek ramah
lingkungan dan berkelanjutan’360, sedangkan World Bank Group punya
strategi lingkungan 10 tahun mempromosikan pembangunan ‘yang
mendukung pertumbuhan dengan lebih fokus pada keberlanjutan dan
memastikan lingkungan menjadi pendukung kunci bagi pertumbuhan
yang lebih inklusif dan hijau’361. Namun, sangat sedikit organisasi yang
punya kriteria khusus yang mentargetkan penurunan deforestasi.
Pengenalan kriteria ini dapat mempromosikan praktik pinjaman yang
lebih berkelanjutan dan mempersulit akses pembiayan bagi perusahaan
yang rantai pasokan dan proyeknya terkait dengan deforestasi.
Rabobank Group, bank Belanda yang berfokus pada agribisnis,
mempunyai salah satu kebijakan pinjaman paling bertanggung jawab.
Grup ini mempunyai kebijakan khusus untuk produk kehutanan,
kelapa sawit dan kedelai, yang aktif mempromosikan sertifikasi dan
terlibat dengan perusahaan untuk mengatasi potensi risiko yang terkait
dengan deforestasi, legalitas, HAM, persetujuan atas dasar informasi
awal tanpa paksaan dan pengelolaan hutan lestari. Grup juga menuntut
perusahaan menunjukkan kemajuan dalam mengatasi isu-isu ini untuk
mendapat pinjaman, dan menyarankan perusahaan hilir meminta
komoditas bersertifikat dari pemasok362,363.
Kebijakan seperti ini dapat diterapkan di seluruh industri
perbankan relatif cepat dan akan memiliki ketahanan relatif tinggi
pada risiko atau perubahan mendatang. Meski secara khusus
dapat mentargetkan perbaikan di tahap produksi/konversi dengan
mengirim pesan yang jelas kepada perusahaan produsen tentang
harapan lembaga pemberi pinjaman, kebijakan ini juga dapat
berdampak positif di sepanjang rantai pasokan.
162
Jaminan kredit langsung mengurangi risiko bagi investor, membuat
investasi lebih menarik dan memudahkan suatu proyek atau
organisasi untuk mengakses modal. Jaminan biasanya ditawarkan
organisasi dana publik untuk mendorong investasi sektor swasta di
area yang melayani kepentingan publik namun sedang mengalami
pinjaman terbatas. Banyak negara membuat jaminan kredit
parsial “bagian sentral strategi mereka untuk meniadakan kendala
pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM)364”. Garansi
dari lembaga keuangan multilateral atau internasional dapat
diperluas untuk mendukung organisasi di sektor pertanian yang
berusaha berpindah dari produksi bisnis biasa (BAU) ke metode
dengan dampak pada tutupan hutan alam berkurang, atau langsung
mendukung proyek-proyek yang melestarikan atau melindungi
tutupan hutan yang ada (misalnya REDD + - lihat halaman 188)365.
Proyek ini cenderung terkena risiko politik untuk gagal (default)
lebih tinggi, dan ketidakpastian lebih besar karena ketergantungan
pada penyediaan layanan ekosistem.
Jaminan juga dapat ditawarkan bersama dengan produk-produk
asuransi (lihat halaman 162 dan 164) untuk mengurangi risiko
investor. Development Credit Authority* dari USAID merupakan
inovator utama dalam ruang ini dan sejak 2012 telah berupaya
mengembangkan jaminan pinjaman untuk kegiatan REDD +,
serta proyek-proyek pasar karbon lainnya. Jaminan USAID
mencakup risiko lebih luas selain risiko politik, termasuk risiko
yang terkait verifikasi, cuaca, dan produksi kredit karbon366.
Jaminan kredit parsial, seperti jaminan dari International Finance
Corporation, adalah alat lain yang dapat dimanfaatkan untuk
mendukung pembangunan pintar-iklim di negara-negara hutan
tropis. Untuk mengurangi biaya bagi pengembang proyek dan
mendorong penyerapan jenis inisiatif khusus, sektor publik juga
dapat menawarkan untuk menyubsidi premi jaminan penuh atau
sebagian, yang merupakan kasus untuk program jaminan USAID.
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
* www.usaid.gov/dca
163
ASURANSI RESIKO POLITIK
Asuransi risiko politik melindungi pemegang
polis dari tindakan gangguan politik atau
sosial yang menyebabkan hilangnya nilai
investasi, dan mencakup dua kategori luas
risiko: pengambilalihan dan kekerasan politik.
Cakupan pengambilalihan melindungi dari
nasionalisasi, penyitaan dan pengambilalihan
merayap oleh pemerintah, yang
mengakibatkan hilangnya investasi. Cakupan
resiko politik melindungi properti investor
dari kerusakan (misalnya hutan penghasil
karbon memicu aksi kekerasan politik yang
menghancurkan hutan.
Asuransi resiko politik dapat mengurangi
banyak aspek risiko negara, yang tinggi di
negara-negara hutan tropis dengan peluang
investasi di sektor agro-kehutanan. Tapi ada
dua risiko khusus yang mengkhawatirkan
calon investor dalam ruang itu yang juga
dapat diminimalkan dengan asuransi risiko
politik: 1) tindakan penolakan pemerintah;
dan 2) perubahan hukum. Risiko ini sangat
penting bagi proyek-proyek yang beroperasi
dengan cara yang inovatif, atau berkembang
ruang hukum (misalnya karbon hutan dan
pembayaran untuk jasa ekosistem).
Overseas Private Investment Corporation
(OPIC) dan World Bank Group’s Multilateral
Investment Guarantee Agency (MIGA) saat
ini menawarkan produk-produk asuransi
yang menanggung risiko proyek kompensasi
karbon berkembang. Di antara keduanya
ada perbedaan. OPIC mengharuskan
partisipasi mayoritas AS di setiap investasi
dan cenderung fokus di negara-negara yang
memiliki hubungan bilateral erat dengan
AS. MIGA terbuka bagi semua dari 179
negara anggotanya, dan biasanya kompetitif
di negara ‘berisiko’ di mana investor ingin
memanfaatkan efek penolakan Bank Dunia.
MIGA saat ini menyediakan sampai USD220
juta pertanggungan asuransi per proyek,
164
sedangkan OPIC dapat memberikan hingga
USD250 juta - dengan kedua lembaga dapat
menyediakan tanggungan tambahan melalui
reasuransi. Juga ada pasar asuransi resiko
politik swasta, tetapi tidak jelas apakah
pengembang proyek pengganti karbon
khususnya telah memanfaatkan pasar ini.
Kontrak asuransi resiko politik REDD +
pertama ditanggung oleh OPIC pada investasi
yang dibuat oleh Terra Global Capital pada
proyek karbon hutan di Kamboja pada
bulan Juni 2011. Pada tahun 2012, MIGA
memberikan jaminan resiko politik pertamanya
untuk penggantian proyek karbon di
Nikaragua, di mana EcoPlanetBamboo (EPB)
adalah menghijaukan lahan padang rumput
kritis dengan guadua aculeate, spesies bambu
asli. Jaminan USD27 juta MIGA mendukung
investasi perusahaan dalam pembelian dan
konversi lahan kritis menjadi perkebunan
bambu komersial untuk penjualan dan ekspor
serat bambu untuk industri pengolahan
kayu, yang pada gilirannya mengurangi
tekanan terhadap hutan alam. Dalam hal
ini, EPB mendapat manfaat ganda - akses
asuransi MIGA yang menurunkan biaya modal
mereka secara signifikan (sekitar 40%), dan
penurunan risiko pengambilalihan karena efek
penolakan keterlibatan Bank Dunia.
Biaya asuransi bervariasi sesuai dengan resiko
operasi di setiap negara, tetapi pengembang
proyek juga harus mematuhi kebijakan
lingkungan dan anti-korupsi yang merupakan
prasyarat untuk mendapatkan asuransi
MIGA dan OPIC, yang dapat menjadi biaya
tambahan yang sangat besar jika pengembang
proyek belum memenuhi persyaratan sosial
dan lingkungan standar karbon yang tumpang
tindih.
premi kepada pengembang proyek, yang
dapat memberikan kesempatan utama bagi
pemerintah untuk mempercepat transisi
luas-sektor menuju proyek-proyek berdampak
rendah pada tutupan hutan alam. Juga
ada ruang bagi donor untuk mentargetkan
dana yang dicari pengembang proyek untuk
menutupi biaya dalam memenuhi kriteria
ini, atau untuk menanggung biaya premi
asuransi. Beberapa preseden telah tersedia
- OPIC dapat melakukan evaluasi itu sebagai
bagian dari proses due diligence, dan juga
menyediakan potongan harga bagi usaha kecil,
sementara MIGA menyediakan harga subsidi
untuk investasi USD10 juta atau kurang
dengan diskon rata-rata 25%.
Meskipun ada kegiatan perpindahan awal,
kesadaran tentang ketersediaan asuransi
resiko politik untuk proyek-proyek karbon
hutan tetap rendah, dan sulit untuk
mengatakan apakah pasar mungkin melihat
adopsi meningkat. Namun, keberhasilan
penerapan asuransi resiko politik pada proyek
karbon hutan menunjukkan adanya potensi
untuk mengembangkan produk- produk serupa
yang mendukung inisiatif yang mendorong
pengurangan deforestasi tropis. Salah satu
produk itu dapat ditiru setelah program
asuransi pertanian yang didukung indeks yang
ditawarkan Global Index Insurance Facility
Bank Dunia.
Daphne Yin
Forest Trends’ Ecosystems Marketplace
Badan sektor publik memiliki peluang
untuk mensubsidi biaya asuransi atau
harga kenaikan untuk mengurangi biaya
165
Asuransi
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
Jika suatu peristiwa berisiko menyebabkan organisasi kehilangan
uang (misalnya bencana alam, atau pelanggaran kontrak dll.),
organisasi itu dapat mengambil asuransi untuk melindungi dirinya
dari potensi kerugian. Dua jenis asuransi memiliki relevansi khusus
untuk rantai pasokan komoditas berbasis lahan: asuransi komersial,
yang disediakan untuk perusahaandan biasanya mencakup kerugian
keuangan akibat masalah operasional, seperti kekeringan atau banjir;
dan asuransi risiko politik, yang meliputi kerugian keuangan karena
keputusan politik (lihat halaman 162). Keduanya penting karena
negara hutan tropis dan kegiatan dengan produksi atau tujuan
penggunaan berkelanjutan kerap dianggap sebagai investasi berisiko
relatif tinggi367. Asuransi dapat mempercepat pengurangan deforestasi
dalam beberapa cara. Pertama, perusahaan pembeli asuransi
mengurangi risiko investasi usaha mereka sehingga meningkatkan
akses organisasi ke modal. Jika produk asuransi ini juga memiliki
kriteria lingkungan terkait deforestasi (terutama dicapai dalam
produk asuransi yang disediakan sektor publik), dan mendukung
kegiatan yang berdampak rendah pada hutan, ketersediaan asuransi
itu memperluas penyerapan kegiatan semacam itu.
Sektor publik dapat memberikan dukungan tambahan dengan subsidi
premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi swasta, membayar
premi sendiri untuk kegiatan yang memenuhi kriteria lingkungan
mereka sendiri, atau membangun produk asuransi yang didanai publik
yang meningkatkan kegiatan pertanian / kehutanan berdampak rendah.
166
© Jane Boles
Kedua, ketika organisasi tahu bahwa potensi kerugian akan
dikompensasi, investasi internal dalam teknologi atau peningkatan
metode yang menjaga model usaha lebih berkelanjutan (misalnya
peningkatan efisiensi yang mengurangi deforestasi) lebih
dapat dilakukan. Data menunjukkan para petani tertanggung
berinvestasi 19% lebih banyak di pertanian mereka dan mendapatkan
pendapatan 16% lebih banyak368. Karena itu, inisiatif asuransi yang
ada seperti Global Index Insurance Facility (GIIF) dapat diubah
agar mendukung pengurangan deforestasi. GIIF mengembangkan
asuransi bagi petani berbasis indeks statistik untuk berbagai
parameter, seperti hasil panen atau tingkat kematian ternak.
Penyimpangan dari kisaran normal memicu pembayaran untuk
klien tertanggung. Pengenalan kriteria ‘deforestasi’ dapat memastikan
para petani pelakunya dapat dikeluarkan dari skema itu369.
DEKLARASI MODAL ALAM (Natural Capital Declaration)
Alam mendasari penciptaan kekayaan
global. Arus barang terbarukan dan jasa
yang disediakan aset bumi menopang
perekonomian kita dan menghasilkan manfaat
bagi bisnis. Namun cadangan ekosistem ini juga dikenal sebagai “modal alam” - sebagian
besar tidak terlihat dalam pengambilan
keputusan keuangan atau perusahaan.
Akibatnya, degradasi terus berlanjut. Para
ekonom memperkirakan bahwa biaya ekonomi
tersembunyi penggunaan modal alam untuk
produksi global dan pengolahan industri
total USD7,3 triliun per tahun. Risiko tidak
teralokasi ini setara dengan 13% dari output
ekonomi globalcxv.
Natural Capital Declaration (NCD) adalah
inisiatif sektor keuangan yang diluncurkan
pada 2012 untuk mengatasi tantangan
ini. Lebih dari 40 CEO lembaga keuangan
telah meneken NCD, berkomitmen untuk
mengintegrasikan pertimbangan modal alam
ke dalam pinjaman, investasi dan produk
asuransi, serta akuntansi, pengungkapan
dan laporan. Hutan termasuk bentuk modal
alam terkaya dan paling berharga di dunia,
dan risiko deforestasi menjadi isu-isu
yang dipertimbangkan dalam NCD. Hutan
memompa air, menghilangkan CO2 dari
atmosfer, mendukung mata pencaharian dan
membentuk perekonomian daerah. Deforestasi
memberikan keuntungan jangka pendek untuk
sebagian, tapi biayanya pada ekonomi global
diperkirakan antara $ 2-5 triliun per tahun.
Eksploitasi hutan dan modal alam lainnya
secara berlebihan oleh perusahaan memicu
degradasi lingkungan.
Biaya deforestasi dan perubahan iklim
mempengaruhi perusahaan dalam banyak hal,
termasuk melalui gejolak harga komoditas,
peningkatan biaya input, gangguan usaha dan
kehilangan lisensi operasi. Penyedia modal
keuangan terekspos risiko kredit tak terduga,
168
aset tercerai, arus kas bergolak dan hasil yang
lebih rendah di seluruh kelas aset termasuk
pendapatan tetap, ekuitas publik dan swasta
dan pembiayaan korporasi dan proyek.
•
Berupaya membangun konsensus global
untuk integrasi modal alam ke dalam
akuntansi dan pengambilan keputusan
sektor swasta.
Seorang investor di London atau Meksiko
dapat membiayai skema pengembangan
kelapa sawit di Indonesia atau Afrika,
sehingga mengakibatkan deforestasi. Biaya
investasi ini dalam hal keamanan iklim,
makanan, energi dan air tidak mungkin
disertakan dalam biaya modal, peringkat
kredit, harga saham atau premi asuransi.
Namun, biaya ini akan masuk lembar neraca
perusahaan, dengan efek tambahan pada
risiko kredit dan pengembalian portofolio.
Contoh hal seperti ini menggambarkan
perlunya lembaga keuangan untuk
mengungkap risiko lingkungan yang menyertai
produk dan layanan.
•
Mengembangkan metode untuk
mengungkapkan dan melaporkan
modal alam menggunakan pendekatan
Integrated Report.
Liesel van Ast
Global Canopy Programme
NCD bekerja sama dengan lembaga keuangan
dalam memberikan panduan praktis untuk
mengatasi risiko ini. Bersama-sama,
Sekretariat NCD, yanf dibentuk UNEP FI dan
Global Canopy Programme, Komite Pengarah,
dan empat kelompok kerja bertujuan
mendukung pengembangan metodologi bagi
para profesional pengelolaan aset, keuangan
perusahaan, treasury, dan departemen lain
untuk mengintegrasikan faktor modal alam
dalam penataan produk baru dan pengelolaan
risiko produk baru dan lama. Kelompok kerja
bertujuan:
•
Membangun pemahaman tentang
dampak dan ketergantungan modal alam
yang relevan dengan rantai nilai lembaga
keuangan.
•
Mendukung pengembangan metodologi
untuk mengintegrasikan pertimbangan
modal alam ke dalam produk dan jasa
keuangan.
169
Aktivisme Pemegang Saham
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
Aktivisme pemegang saham didefinisikan secara luas sebagai
penggunaan hak suara untuk memengaruhi manajemen
perusahaan. Bentuknya ada beberapa, termasuk rapat-rapat
pribadi antara pemegang saham dan manajemen untuk membahas
masalah yang menjadi perhatian, pertanyaan publik di rapat
umum tahunan perusahaan atau pertemuan investor, dan
pengajuan resolusi pemegang saham untuk meminta aksi tertentu
dari tim manajemen. Di AS, proses sering dimulai dengan resolusi
pemegang saham, diikuti dengan dialog yang dapat menghasilkan
resolusi dan tindakan yang diminta berlangsung. Di daerah lain
umumnya percakapan pribadi menjadi titik awal, dengan resolusi
pemegang saham dilihat sebagai langkah terakhir. Itu adalah
di AS, tempat dimana paling sering terjadi aktivisme pemegang
saham publik.
Di semester pertama 2013, pemegang saham AS mengajukan
sembilan resolusi terkait deforestasi, naik dari enam pada 2012.
Delapan resolusi meminta perusahaan menerapkan kebijakan
sumber minyak sawit berkelanjutan, dan satu meminta kebijakan
yang lebih luas mengenai deforestasi terkait komoditas370. Enam
dari sembilan resolusi dibahas perusahaan (termasuk produsen
pangan utama seperti Starbucks dan Dunkin ‘Brands), yang
bersedia melaksanakan permintaan itu371. Ini menjadi bukti jelas
kekuatan pemegang saham aktivis untuk memengaruhi perubahan
dan substantif yang cepat dalam organisasi multi-nasional.
170
© Credits
Aktivisme dapat dalam bentuk aksi pemegang saham individu atau
kelompok investor. Contoh aksi individu yang paling menonjol
adalah keputusan Government Pension Fund of Norway, salah
satu pengelola dana terkaya di dunia, pada awal 2013 untuk
memperkenalkan kebijakan deforestasi dalam dana investasinya,
yang memicu divestasi dari 23 perusahaan kelapa sawit yang
dianggap memproduksi kelapa sawit tidak berkelanjutan372.
Contoh aksi kelompok adalah aksi Sustainable Palm Oil Investor
Working Group di dalam koalisi investor UN Principles for
Responsible Investment (UNPRI), organisasi yang mewakili aset
lebih dari USD 2 triliun, yang melihat bagaimana investor dapat
mengajak perusahaan untuk mendukung pengembangan industri
minyak sawit yang berkelanjutan373.
© Baron Visuals
TAHAP
SPEKULASI KOMODITAS PANGAN DAN HUBUNGAN DENGAN DEFORESTASI
PENDAHULUAN
Spekulasi adalah pembelian dan penjualan
suatu aset (misalnya komoditas berbasis
lahan) untuk mendapatkan keuntungan dari
perubahan harga aset. Spekulan bertujuan
mendapatkan keuntungan dari perubahan
harga aset antara ketika aset dibeli dan
ketika dijual kembali ke peserta pasar laincxvi.
Spekulan berkontribusi dalam penentuan
harga aset. Mereka membeli ketika aset murah
dan menjualnya ketika aset mahal.
SPEKULASI DENGAN MENGGUNAKAN DERIVATIF
Kegiatan spekulatif memiliki hubungan
dengan deforestasi melalui perdagangan jenis
keamanan finansial tertentu yang dikenal
sebagai derivatif. Ini adalah kontrak antara
pembeli dan penjual sehingga keduanya dapat
mengurangi (atau menghindari) risiko tidak
mampu membeli atau menjual aset dengan
harga tertentu dan/atau waktu tertentu di
masa depan.
Nilai kontrak derivatif berasal dari aset dasar.
Misalnya, derivatif membuat produsen dapat
menjamin harga aset yang dibayar oleh
pembeli pada tanggal tertentu di masa depan.
Tetapi untuk melakukannya, kontrak memiliki
harga yang sebagian ditentukan oleh nilai aset
di pasar terbuka.
Dengan menggunakan nilai kontrak, produk
derivatif dapat dibeli dan dijual oleh beragam
pelaku pasar, sehingga menciptakan pasar
dalam kontrak itu. Beberapa peserta pasar
keuangan membeli dan menjual derivatif
dengan tanpa niat mengambil pengiriman
aset yang mendasari (misalnya jagung), tetapi
hanya berniat untuk mendapatkan keuntungan
dari perubahan jangka pendek dalam nilai
kontrak. Ini adalah kegiatan spekulatif, dan
dapat memiliki efek pada harga komoditas
yang mendasarinya. Hal ini karena hubungan
antara harga aset yang mendasari dan nilai
172
kontrak derivatif dapat bekerja di kedua arah.
Harga komoditas dapat ditingkatkan oleh
perubahan derivatifcxvii, misalnya spekulasi di
pasar derivatif dapat menyebabkan kenaikan
harga komoditas yang mendasari.
EVOLUSI AKTIVITAS SPEKULATIF
Jenis pasar tempat aset dibeli dan dijual
beragam, misalnya pasar keuangan (saham,
obligasi, dll.) atau pasar komoditas.
Deforestasi terutama didorong oleh sektor
pertanian, dan karena produk pertanian adalah
komoditas yang dijual di pasar komoditas,
pasar inilah yang menjadi perhatian buku
ini. Derivatif komoditas dulunya hanya boleh
diperdagangkan untuk memitigasi risiko
(dikenal sebagai hedging), pedagang diminta
untuk mengungkap kepemilikan aset ini,
dan perilaku berisiko terbatas (satu metode
untuk mengurangi pengambilan risiko, di
antaranya adalah sesuatu yang dikenal sebagai
penetapan batas posisi).
Pada 2000, suatu jenis derivatif tertentu yang
dikenal sebagai derivatif Over-the-Counter
(OTC) dibebaskan dari pengawasan di semua
pasar AS, termasuk pasar komoditas. Ini
mendorong kehadiran bursa tidak diatur dan
pintu masuk hedge fund, dana pensiun dan
bank investasi tidak terkendali. Peserta tidak
lagi harus memiliki aset dasar atau membatasi
posisi merekacxviii.
Sementara itu, krisis keuangan yang dimulai
pada 2008 mengurangi daya tarik investasi
di sektor perumahan, investor masih terus
mencari sumber hasil alternatif. Akibatnya
(dan alasan lainnya), komoditas mulai
dipandang sebagai kelas aset lain bagi
manajer portofolio. Ini ditunjukkan dari
pertumbuhan dana indeks komoditas, yang
memberikan investor kesempatan berinvestasi
di komoditas pangan dan mengambil posisi
harga pangancxix.
KENAIKAN HARGA PANGAN DAN HUBUNGANNYA
DENGAN DEFORESTASI
Harga pangan meningkat drastis pada 20072008 dan 2010. Lonjakan ini sebagian
diperkirakan akibat peningkatan aktivitas
spekulatif pasar komoditas turunan. Penyebab
lainnya termasuk yang dikenal sebagai
fundamental pasar, misalnya perbedaan
antara penawaran dan permintaan komoditas
pangancxx,cxxi. Spekulan kerap mengambil
posisi besar pada komoditas pangan yang
menggunakan derivatif (yaitu membuat
taruhan besar pada perubahan harga),
sehingga dapat menekan harga pasar dari
komoditas pangan dasarcxxii,cxxiii.
Peningkatan harga pada gilirannya
menciptakan keuntungan lebih tinggi dan
mendorong peningkatan produksi komoditas
pangan, yang sering berarti pembukaan hutan
alam untuk dijadikan perkebunancxxiv. Minyak
sawit misalnya, mengalami kenaikan harga
yang signifikan pada 2008 dan 2010, hingga
di atas USD 1.000/ton.
Bagaimanapun, tidak ada bukti konklusif
bahwa spekulasi di pasar derivatif komoditas
telah mendorong perubahan harga komoditas
pangan, dan tidak dapat dinyatakan dengan
pasti bahwa spekulasi merupakan pendorong
deforestasi. Beberapa pelaku pasar melihat
kenaikan harga komoditas sebagai akibat dari
perbedaan antara penawaran dan peningkatan
permintaan komoditas pangancxxv,cxxvi. Namun,
mereka mengakui spekulasi yang berlebihan di
pasar dapat meningkatkan gejolak dan untuk
sementara mendistorsi fungsi pasar yang
sebenarnya.
Nick Oakes
Global Canopy Programme
173
KATALISATOR
PERATURAN
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
Kejelasan Kepemilikan Lahan
Tarif Impor
Kepemilikan lahan dapat ditetapkan sebagai seperangkat hak yang
menentukan akses, penggunaan, pengelolaan, ekslusi dan pengasingan
(hak menjual atau mengalihkan kepemilikan) tanah dan sumber daya374.
Kepemilikan lahan yang jelas dan aman dapat berdampak positif atau
negatif terhadap deforestasi tergantung keadaan ekonomi dan sosial.
Bea masuk atas impor disebut tarif impor381. Menerapkan tarif
impor diferensial sebagai ukuran sisi permintaan pada komoditas
berbasis lahan yang diproduksi tidak berkelanjutan dapat
mengurangi perdagangan dan konsumsinya. Ini dapat dicapai dengan
menurunkan tarif komoditas berkelanjutan dan/atau menaikkan
tarif komoditas tidak berkelanjutan. Meski tidak ada preseden jelas
yang telah ditetapkan untuk menerapkan tarif impor diferensial pada
komoditas, keberadaan tarif Uni Eropa preferensial untuk impor dari
negara-negara berkembang tertentu dan kriteria keberlanjutan untuk
biofuel dalam Renewable Energy Directive * Uni Eropa menunjukkan
bahwa tarif impor diferensial tidak akan memicu sengketa WTO (lihat
halaman 176)382,383, selama pemerintah memenuhi prinsip-prinsip
WTO ketika menetapkan produk yang berkelanjutan dan tidak
berkelanjutan. Setiap potensi sengketa juga harus dihindari dengan
membentuk perjanjian perdagangan multilateral atau bilateral
antara produsen utama dan negara-negara pengimpor dan dengan
membatasi perdagangan antara negara-negara itu pada definisi
produk berkelanjutan yang disepakati384. Perjanjian ini berpotensi
dijadikan model di sepanjang jalur ‘perjanjian kemitraan sukarela’
yang digunakan menurut FLEGT ( lihat halaman 180).
Misalnya, menjamin kepemilikan membuat pemilik tanah dapat
memperhitungkan nilai-nilai potensi lahan mendatang ke dalam
pengambilan keputusan saat ini. Seringkali ini dapat menyebabkan
manajemen lebih berkelanjutan sumber daya hutan, tetapi di lain hal
dapat menyebabkan investasi dalam pembangunan pertanian, yang
sering dikaitkan dengan dampak negatif pada tutupan hutan375,376.
Meski secara seimbang jaminan kepemilikan lahan dikaitkan
dengan penurunan hilangnya hutan377,378, yang menentukan apakah
peningkatan kepastian kepemilikan berdampak positif atau negatif
terhadap hutan adalah kompleks dan spesifik. Misalnya, penelitian
menunjukkan dalam jangka pendek, jaminan kepemilikan kerap
memicu peningkatan persaingan untuk tanah, konflik dan perilaku
cari sewa379. Karena itu sikap pemilik tanah, batasan budaya, peraturan
yang ada dan insentif yang tersedia merupakan faktor penting dalam
menentukan dampak akhir perbaikan jaminan kepemilikan dan
menjamin kepemilikan saja tidak cukup untuk melindungi hutan.
Sebaliknya, kepemilikan lahan yang jelas dan pasti menjadi faktor
penting yang memungkinkan pelaksanaan banyak katalisator lain
secara efektif, yang memicu efek pengali terhadap dampak dan
kelayakan pengembangan proyek REDD + (lihat halaman 188) dan
inisiatif produktivitas pertanian, misalnya (lihat halaman 138 ).
Ini terutama karena kejelasan dan keamanan kepemilikan lahan
menurunkan risiko keuangan investasi sektor publik dan swasta
dalam strategi lahan dan penggunaan lahan, dan memungkinkan
perencanaan strategis jangka panjang, dan manajemen sumber
daya yang lebih efektif380.
Namun, klarifikasi kepemilikan lahan dapat menjadi proses yang
panjang dan mahal dan menuntut komitmen politik yang kuat.
Setelah tercapai, biasanya melalui reformasi legislatif atau cara
lain klarifikasi lainnya, investasi sangat besar diperlukan dalam
penegakan hukum dan pemantauan untuk memastikan bahwa
hak-hak ditegakkan dalam prakteknya.
176
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
Kurangnya kemauan politik dapat menjadi hambatan bagi
keberhasilan dan ketahanan jangka panjang tarif impor diferensial di
pasar yang menuntut kenaikan pajak pada komoditas berkelanjutan.
Karena bea masuk Uni Eropa pada komoditas berbasis lahan sangat
rendah385, cakupan terbesar bagi dampak pengurangan tarif
pada komoditas berkelanjutan adalah pada pasar impor komoditas
hutan yang luas seperti India dan China, di mana tarif untuk
komoditas yang lebih tinggi. Namun, kedua negara konsisten
menentang langkah-langkah lingkungan yang terkait dengan
perdagangan dalam WTO386. Membedakan antara komoditas
‘berkelanjutan’ dan ‘tidak berkelanjutan’ juga menuntut pemisahan
penuh dan ketertelusuran komoditas berbasis lahan di sepanjang
rantai pasokan. Ini mungkin akan melampaui sistem yang ada,
misalnya minyak sawit keseimbangan massal (campuran minyak
sawit bersertifikat dan tidak bersertifikat), yang saat ini diizinkan
dalam sertifikasi RSPO , kemungkinan harus dikecualikan . Faktorfaktor ini, bersama dengan UU dan perbaikan ketertelusuran,
dapat membatasi seluruh ukuran dan akses produsen ke pasar
komoditas berkelanjutan, dan membatasi pelaksanaan yang cepat.
177
INTERAKSI ATURAN WTO DENGAN TINDAKAN UNTUK MEMBATASI
PERDAGANGAN KOMODITAS BERKELANJUTAN
Implikasi hukum dan ekonomi dari interaksi
antara kebijakan lingkungan dan perdagangan
telah banyak diperdebatkan, khususnya sejak
dibentuk Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO) pada 1995. Perjanjian lingkungan
multilateral (MEA) yang ada, misalnya United
Nations Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(CITES), dan berbagai tindakan yang diadopsi
pemerintah beberapa tahun terakhir untuk
mengecualikan kayu ilegal dari perdagangan
internasional, menunjukkan kebijakan
lingkungan yang mempengaruhi perdagangan
dapat diterapkan tanpa memicu sengketa
WTO. Meski pemerintah memiliki kebebasan
untuk memperkenalkan langkah-langkah
pembatasan perdagangan, mereka harus
menyadari hambatan-hambatan akibat
aturan WTO.
Perjanjian WTO mengatur prinsip-prinsip luas
untuk menghapus hambatan perdagangan
internasional. Tantangan dan perselisihan
WTO berpusar pada penafsiran yang
berkembang mengenai prinsip-prinsip kunci
ini. Anggota WTO terutama tidak diizinkan
untuk membedakan antara ‘produk serupa’
yang diperdagangkan produksi anggota
WTO lainnya, atau antara ‘produk serupa’
domestik dan internasional (‘produk serupa’
tidak dijelaskan dalam perjanjian WTO, dan
definisinya dapat kontroversial). Pembatasan
selain bea masuk, pajak dan biaya- biaya lain
atas impor dari dan ekspor ke anggota WTO
lainnya dilarang.
Namun, perjanjian WTO memberikan
pengecualian atas prinsip-prinsip ini pada
situasi tertentu, termasuk ‘tindakan yang
diperlukan untuk melindungi manusia, hewan
atau tanaman kehidupan atau kesehatan’
dan ‘langkah-langkah yang berkaitan dengan
konservasi sumber daya alam yang dapat
habis jika langkah-langkah itu dilakukan
178
efektif bersama dengan pembatasan produksi
atau konsumsi dalam negeri’. Secara
umum, langkah-langkah perdagangan yang
menyimpang kurang dari prinsip inti nondiskriminasi WTO dalam perdagangan tidak
mungkin memicu sengketa. Persoalan utama
adalah apakah komoditas berkelanjutan
dan tidak berkelanjutan dapat dipisahkan
berdasarkan proses dan metode produksinya,
atau apakah sebenarnya ‘produk serupa’
sehingga tidak dapat dipisahkan.
Secara teori, langkah-langkah berikut ini dapat
diadopsi oleh pemerintah untuk mengatasi
penggerak deforestasi terkait komoditas:
1.
Kebijakan pengadaan publik yang
mewajibkan pemerintah membeli
komoditas berkelanjutan (misalnya
target pemerintah Inggris menggunakan
penawaran makanan dan katering
100% dari sumber minyak kelapa sawit
berkelanjutan pada akhir 2015).
2.
Perjanjian bilateral atau multilateral
antara negara pengimpor dan pengekspor
untuk membatasi perdagangan pada
produk ‘berkelanjutan’ (misalnya
Voluntary Partnership Agreements dalam
mekanisme Forest Law Enforcement,
Governance and Trade (FLEGT) EU yang
dirancang untuk memerangi perdagangan
kayu ilegal).
3.
Tarif impor diferensial untuk komoditas
berkelanjutan dan tidak berkelanjutan.
4.
Peraturan pemerintah lainnya, misalnya
untuk biofuel, membedakan antara
komoditas atas dasar dampaknya pada
lingkungan.
perusahaan swasta memiliki kebebasan penuh
untuk mengontrol rantai pasokan mereka.
Pemerintah dapat memainkan peran penting
dalam mendukung inisiatif sektor swasta dan
industri yang mempromosikan produksi dan
konsumsi komoditas berkelanjutan tanpa
berimplikasi pada WTO. Ini termasuk antara
lain, komitmen sukarela untuk mengurangi
deforestasi (misalnya tujuan Consumer
Goods Forum nol deforestasi pada 2020),
inisiatif sertifikasi, dan pengembangan dan
penyebaran praktek-praktek terbaik.
Duncan Brack
Associate Fellow, Chatham House;
Associate, Forest Trends
Aturan WTO hanya berlaku untuk pemerintah
nasional dan oleh karena itu perusahaan179
Hukum Internasional Dan Perjanjian Bilateral
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
* Forest Law
Enforcement, Governance
and Trade.
** Berdasarkan Pasal
18(4) EU-RED.
180
Hukum dan perjanjian internasional dapat memberikan arsitektur
regulasi untuk memandu upaya global dalam mengurangi
produksi atau perdagangan komoditas hutan ilegal atau tidak
berkelanjutan pada sisi permintaan maupun penawaran pasar.
Perjanjian lingkungan multilateral (MEA) utama yang relevan
seperti CITES, dapat mengikat Negara Penanda Tangan secara
hukum untuk meratifikasi. Meskipun UN Framework Convention
on Climate Change (UNFCCC) tidak mengikat, ‘protokol’ traktat
seperti Protokol Kyoto, yang menetapkan batas emisi wajib,
mengikat secara hukum. MEA tidak hanya alat hukum - biasanya,
negara-negara peratifikasi menawarkan bimbingan teknis yang
jelas disertai dukungan keuangan untuk melaksanakan tindakan
untuk mencapai tujuan traktat (seperti pada REDD+).
Perjanjian perdagangan bilateral, seperti Voluntary Partnership
Arrangements (VPA) dari rencana aksi EU Forest Law
Enforcement Governance and Trade * (FLEGT), menyajikan
opsi kebijakan lain untuk mengatasi deforestasi dari komoditas
berbasis lahan. FLEGT VPA berusaha untuk mengecualikan kayu
ilegal dari pasar Uni Eropa sambil meningkatkan akses negara
mitra ke pasar Uni Eropa untuk kayu legal (lihat halaman 180).
Implementasi perjanjian bilateral juga sering dikaitkan dengan
provisi Bantuan Teknis tambahan (lihat halaman 151) untuk
negara-negara mitra. Dalam kasus FLEGT, Bantuan Teknis telah
membangun kapasitas nasional, dan mendukung review atau
reformasi UU nasional yang relevan untuk mengurangi deforestasi
dari rantai pasokan komoditas, termasuk pengembangan sistem
ketertelusuran untuk mendukung penegakan hukum dan
pemantauan kegiatan387.
Hingga kini, FLEGT VPA hanya mengatasi masalah ilegalitas di
sektor perkayuan. Namun, mungkin ada opsi untuk menggali
penerapan mekanisme jenis VPA dalam perjanjian bilateral baru
untuk menaikkan permintaan komoditas hutan berkelanjutan, seperti
minyak sawit dan kedelai388. Beberapa pertimbangan telah diberikan
mengenai kelayakan perjanjian bilateral dalam memenuhi kriteria
keberlanjutan EU Renewable Energy Directive (EU-RED)**,389.
Namun, pemerintah juga harus menyadari kendala- kendala oleh
aturan WTO, terutama ketika menerapkan ‘keberlanjutan’ kriteria
untuk komoditas hutan (lihat halaman 176))390.
© Steven Worster
TAHAP
PENGUATAN TATA KELOLA HUTAN DI NEGARA EKSPORTIR KAYU
MELALUI FLEGT VPA
Voluntary Partnership Agreement (VPA)
merupakan salah satu instrumen Rencana
Aksi Forest Law Enforcement, Governance and
Trade (FLEGT) 2003, inisiatif Uni Eropa untuk
mengatasi kayu ilegal dan perdagangan terkait
dan mempromosikan tata kelola di sektor
kehutanan. EU Timber Regulation, instrumen
lainnya, diperkenalkan pada halaman 184.
Instrumen lain termasuk kegiatan yang terkait
dengan kebijakan pengadaan publik, inisiatif
sektor swasta, pembiayaan dan investasi,
langkah legislative yang ada, dan kayu konflik.
VPA merupakan perjanjian perdagangan
bilateral antara Uni Eropa dan negaranegara eksportir kayu. VPA bersifat sukarela,
namun mengikat secara hukum setelah
disetujui. Sejak 2004, enam negara * telah
menyelesaikan VPA dengan Uni Eropa dan
tujuh** sedang dalam proses negosiasi
lainnya. Sejumlah Negara lain sedang
mempertimbangkan terlibat.
VPA terbukti efektif dalam menciptakan
ruang untuk perbaikan tata kelola hutan.
Dengan mandat membangun konsensus di
negara terkait, VPA telah mendorong para
pemangku kepentingan untuk berunding dan
menyediakan forum diskusi tentang reformasi
sektor kehutanan.
•
Di Republik Kongo, proses VPA memicu
penciptaan platform masyarakat sipil
yang tidak memiliki tradisi terlibat dalam
masalah hutan.
•
Di Kamerun dan Ghana, pejabat
mengatasi keengganan pemangku
kepentingan untuk memulai terlibat,
dan perdebatan sengit tentang tata
kelola hutan di antara semua pemangku
kepentingan berlanjut saat VPA
diterapkan.
182
•
Di Indonesia, para pejabat pemerintah,
pemimpin sektor swasta dan jaringan
organisasi masyarakat sipil telah
membentuk sistem verifikasi legalitas
kayu nasional terpercaya.
Negara Mitra VPA telah menggunakan proses
negosiasi untuk mempercepat perubahan
dalam isu-isu sulit yang melampaui legalitas
ekspor kayu:
makin meningkat. Promosi keterlibatan
semua pemangku kepentingan dalam proses
pengambilan keputusan yang transparan
dan inklusif bertujuan untuk meningkatkan
tata kelola hutan dan menghentikan praktekpraktek ilegal adalah langkah pertama menuju
pembicaraan yang lebih besar tentang rencana
penggunaan lahan yang menghentikan
deforestasi. VPA menyediakan model untuk
melakukan ini.
•
Di Republik Kongo, UU itu telah
melewati Hukum Masyarakat Adat, yang
merupakan persyaratan sebelum otoritas
mengeluarkan lisensi FLEGT.
EU FLEGT Facility
•
Di Liberia, VPA telah menjadi saluran
untuk mengekspos penyalahgunaan
izin penebangan penggunaan pribadi,
sementara di Kamerun pemerintah dan
masyarakat sipil telah menyusun rencana
anti-korupsi.
•
Studi terbaru oleh Mary Hobley dan
Marlene Buchycxxvii menyimpulkan bahwa
VPA dapat berkontribusi penting untuk
mengentaskan kemiskinan, dan juga
untuk tujuan pembangunan di banyak
negara penghasil kayu.
Komoditas lain yang mempengaruhi
deforestasi di mana praktek-praktek ilegal atau
tidak berkelanjutan menimbulkan tantangan
dapat melihat pelajaran dan pengalaman VPA
dalam mempromosikan dialog dalam negeri
tentang isu-isu ini. Pembukaan hutan illegal
untuk produksi minyak sawit dan kedelai, atau
untuk memelihara ternak, merupakan contoh
nyata, dan akan dibahas pada bagian lain dari
buku ini.
Perubahan penggunaan lahan diduga
akan terus meningkat karena permintaan
konsumen di negara berkembang dan maju
*
**
Kamerun, Republik Afrika Tengah, Ghana, Indonesia,
Liberia dan Republik Kongo.
Republik Demokratik Kongo, Gabon, Guyana, Honduras,
Malaysia, Vietnam dan Pantai Gading.
183
Undang-Undang Nasional
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
UU nasional untuk mengurangi deforestasi dapat menjangkau
beragam regulasi, insentif dan kebijakan yang dapat memiliki
dampak besar pada semua tahap rantai pasokan komoditas
berbasis lahan. UU dapat beroperasi di semua tingkatan , dari ‘sisi
penawaran’ ( di mana komoditas ditanam atau bersumber), ke
‘sisi permintaan ‘ (biasanya di negara pememakan atau pengolah
komoditas) . UU sisi permintaan sering menargetkan produksi
komoditas ilegal. Misalnya , amandemen Lacey Act AS pada 2008
menyatakan illegal terhadap perdagangan tanaman atau produk
satwa liar yang sumbernya melanggar hukum negara bagian AS
atau hukum domestik asing 391,392. Negara-negara lain memiliki
larangan legislatif serupa, misalnya Illegal Logging Prohibition
Act Australia (2012) , dan EU Timber Regulation ( lihat halaman
184). UU sisi permintaan juga dapat mencakup pedoman label
atau larangan impor produk yang tidak memenuhi kriteria
keberlanjutan, namun potensi efek hambatan prinsip Organisasi
Perdagangan Dunia harus dipertimbangkan (lihat halaman 176).
Sebaliknya, penurunan penawaran komoditas berbasis lahan dapat
dicapai melalui sejumlah langkah, seperti penetapan kawasan
lindung atau cadangan ekstraktif393,394. Inisiatif tersebut seringkali
paling efektif jika diberlakukan bersama dengan reformasi yang
lebih luas. Misalnya, pengurangan deforestasi yang cepat di Kosta
Rika didorong oleh larangan perubahan tutupan lahan di hutan,
dikombinasikan dengan insentif hukum dan fiskal untuk reboisasi,
dan skema pembayaran jasa lingkungan (PES)395.
Low Carbon Agriculture Plan di Brasil bertujuan membatasi
deforestasi dan menjamin pembangunan pertanian terencana
dengan menolak akses kredit petani sampai kepatuhan mereka
pada Brazilian Forest Code terbukti396. Inisiatif lain, seperti
program sertifikasi Sustainable Palm Oil (ISPO) di Indonesia,
juga berupaya untuk menetapkan dan menegakkan standar
keberlanjutan produksi nasional. Akhirnya, efektivitas dan
ketahanan UU itu dihubungkan dengan penegakan hukum dan
pemantauan kepatuhan (lihat halaman 143). Akibatnya, dukungan
internasional diperlukan untuk membangun dan menerapkan
undang-undang sisi penawaran, dan meskipun tahan terhadap
perubahan nanti, reformasi legislatif biasanya butuh skala waktu
menengah dan panjang untuk implementasi.
184
© Neil Palmer, CIAT
TAHAP
PENYELARASAN PASAR INTERNASIONAL:
KEMUNCULAN UNDANG-UNDANG ANTI-PENEBANGAN LIAR
Supaya perusahaan mematuhi UU ini, akses
informasi terpercaya tentang asal usul kayu
sangat penting. Saat ini, informasi yang
diperlukan perusahaan untuk menilai risiko
kayu ilegal dalam rantai pasokan mereka
(misalnya spesies dan negara asal) sulit dicari,
sumber sentral tidak ada. Dalam EUTR , jika
suatu perusahaan mencurigai mereka terpapar
risiko kayu ilegal mereka diminta melakukan
langkah-langkah mitigasi risiko. Langkahlangkah ini mulai dari melakukan verifikasi
independen untuk mengumpulkan buktibukti sumber penawaran kayu. Memutuskan
tindakan yang diterapkan adalah tanggung
jawab masing-masing perusahaan. Yang
keliru, banyak perusahaan meminta supplier
memberikan dokumen “bukti legalitas”
resmi, namun penilaian keabsahan dokumendokumen inilah sebagai bagian dari due
diligence yang diharuskan dalam EUTR.
Meminta informasi tambahan dari supplier
merupakan langkah penting, akan tetapi
meminta informasi kepada supplier jarang
mendapat jawaban yang jelas, sehingga
perusahaan harus menerapkan pengetahuan
dan penilaian mereka sendiri mengenai
informasi yang mereka harus serahkan.
Bagi penyuplai ke pasar ini, jelas bahwa meski
tindakan memverifikasi kontrol rantai pasokan
maupun praktek-praktek pengelolaan hutan
186
bukan jaminan untuk menghindari kayu ilegal,
keduanya merupakan opsi terbaik dan paling
logis.
Akhirnya ada perbedaan di antara ketiga UU;
terutama dalam bentuk kontrol perbatasan
dan penegakan hukum. Lacey Act AS
mengharuskan deklarasi perbatasan dalam
banyak kasus sementara EUTR tidak. Namun
dalam aturan EUTR cara operator menilai
risiko ilegalitas (due diligence) juga harus
mendapat pengawasan. Konsekwensinya,
suatu perusahaan dapat membeli kayu seluruh
kayu legal, akan tetapi jika perusahaan belum
melakukan penilaian risiko, itu merupakan
pelanggaran menurut EUTR.
Namun, UU Uni Eropa, AS dan Australia
pokoknya memiliki kesamaan; semua
mempertimbangkan legalitas dari segi hukum
di negara asal, dan menetapkan perdagangan
kayu ilegal di pasar sebagai pelanggaran. UU
itu benar-benar bertujuan menjamin pembeli
tahu rantai pasokan mereka, yang bagi
setiap perusahaan harus praktek bisnis yang
sehat. Apakah UU itu langsung mengatasi
deforestasi? Mungkin, jika pasokan tertentu
terbukti bersumber dari konversi ilegal, atau
melebihi laju penebangan. Namun, dampak
tidak langsung yang lebih besar akan tercapai
ketika perusahaan cerdas melakukan due
diligence pada semua komoditas berdampak
hutan, termasuk produk-produk minyak sawit
dan kedelai - langkah logis untuk mengetahui
rantai pasokan Anda di dunia sumber daya
yang aman, pasti?
Rachel Butler
Independent Technical Advisor to the
European Timber Trade Federation
© Mokhammad Edliadi, CIFOR
Pengenalan EU Timber Regulation (EUTR,
Maret 2013) baru-baru ini mengikuti
amandemen Lacey Act AS (2008). Hukum
ketiga, Illegal Logging Prohibition Act di
Australia (2012), akan berlaku penuh mulai
November 2014. Undang-undang ini berusaha
untuk membatasi akses produk kayu dan kayu
penebangan liar ke pasar mereka dengan
menjadikan penjualan kayu hasil penebangan
liar sebagai pelanggaran, dan menuntut
perhatian pada risiko bahwa kayu telah
ditebang secara liar.
Perencanaan Dan Koordinasi Nasional
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
Perencanaan nasional terkoordinasi meliputi integrasi kebutuhan
sumber daya masa depan di semua departemen pemerintah dan
badan-badan publik terkait untuk mencapai sasaran lingkungan,
sosial dan ekonomi. Seringkali banyak rencana nasional yang
menyasar prioritas berbeda, misalnya keanekaragaman hayati,
energi, dan perubahan iklim. Namun, kapasitas teknis yang
rendah, komunikasi antar pemerintah yang buruk , dan akses
terbatas pada data terpercaya di banyak negara hutan tropis,
dikombinasikan dengan tumpang tindih mandat departemen
dan sumber daya terbatas, dapat mendorong perumusan rencana
nasional yang dapat mengghasilkan strategi pembangunan
yang saling bertolak belakang, dan menunjukkan prioritas
yang bertentangan. Salah satu hasil dari konflik ini adalah
tumpang tindih dan pertentangan rencana penggunaan lahan,
yang dapat mengurungkan perusahaan dan investor terlibat di
sektor kehutanan dan pertanian, dan dapat menunjukkan risiko
keuangan signifikan. Contoh, studi terbaru menunjukkan 31%
konsensi tambang komersial, kayu dan pertanian (menurut
wilayah) kerap tumpang tindih dalam banyak hal dengan lahan
adat, sehingga memicu risiko pada nilai produksi pertanian yang
bernilai USD 5 miliar397.
emisi, keamanan pangan, dan target ekspor komoditas). Di Brasil,
misalnya, zonasi agroekologi tebu, yang bertujuan memberi
manfaat sosial dan ekonomi sambil meminimalkan dampak
lingkungan, menggunakan kriteria ekologi untuk menentukan
daerah budidaya tebu - ini tidak termasuk Amazonia. Akses
produsen ke pinjaman juga tergantung kepatuhan pada zonasi399.
Karena itu, untuk mengurangi deforestasi, sangat dibutuhkan
perencanaan nasional yang terkoordinasi yang menggabungkan
masukan dari semua departemen pemerintah terkait (misalnya
pertambangan, kehutanan, pertanian, transportasi , energi,
lingkungan dll.) di tingkat nasional dan sub-nasional, dan
melibatkan konsultasi luas pemangku kepentingan dengan
masyarakat sipil, sektor swasta melalui proses persetujuan atas
dasar informasi awal dan tanpa paksaaan/Padiatapa (FPIC) dari
masyarakat. Inisiatif ‘One Map’ di Indonesia, misalnya, berusaha
untuk membuat peta penggunaan lahan nasional tunggal yang
menggunakan metodologi standar dan basis data tunggal , untuk
secara radikal memperbaiki perencanaan pembangunan398. Untuk
mengurangi deforestasi dari rantai pasokan komoditas berbasis
lahan, pendekatan ini dapat diperluas di sektor kehutanan dan
pertanian di negara-negara hutan tropis lainnya supaya produksi
komoditas dapat memenuhi tujuan yang beragam dan berpotensi
bertentangan (misalnya, penurunan kemiskinan, penurunan
188
189
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
REDD+
Subsidi
Mekanisme UNFCCC untuk mengurangi emisi dari deforestasi
dan degradasi serta untuk menjaga dan meningkatkan stok karbon
hutan (REDD+) memberikan peluang unik untuk membalikkan
tren deforestasi dan degradasi hutan yang sedang berlangsung
dan meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan di negaranegara hutan tropis. Untuk menerapkan strategi REDD+ nasional,
memprioritaskan tindakan untuk mengatasi deforestasi dan
degradasi hutan akibat rantai pasokan komoditas pertanian hutan
sangat penting400.
Subsidi adalah bentuk insentif ekonomi terarah yang disediakan
pemerintah - atau badan publik - yang dapat menguntungkan
produsen atau konsumen melalui transfer dana langsung, provisi
barang dan jasa (misalnya input produksi), atau melalui pendapatan
terdahulu (misalnya pembebasan pajak - lihat halaman 190)405.
Ketersediaan dan provisi subsidi kedelai, ternak, minyak sawit, dan
bahan bakar nabati dapat berdampak langsung pada profitabilitas,
dan karenanya tingkat dan intensitas, komoditas ini diproduksi406.
Pembayaran untuk penurunan emisi terverifikasi dari REDD+
dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi para pemilik hutan
untuk mencari keuntungan ekonomi dari hutan tegak, khususnya di
daerah yang terancam penebangan kayu serta memiliki nilai ekonomi
untuk konversi pertanian. Namun, masih diperdebatkan apakah
estimasi hasil REDD+ per hektar, meskipun berfluktuasi, akan sesuai
dengan potensi keuntungan dari produksi minyak sawit401. Meski
demikian, ketika jasa ekosistem lain seperti provisi air bersih dan
keanekaragaman hayati dipertimbangkan, pembayaran dari REDD+
yang relatif rendah membuat pengembangan proyek REDD+ sebagai
alternatif menarik dan jelas untuk konversi pertanian atau penebangan
kayu402. Pembayaran REDD+ dari proyek-proyek karbon sukarela juga
dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan untuk membangun
atau memelihara kawasan hutan lindung dan mendukung inisiatif
pengelolaan hutan yang lebih baik. Selain itu, pendanaan internasional
dari sektor publik untuk kegiatan persiapan REDD + dapat mendukung
perbaikan penegakan hukum dan pemantauan, hak kepemilikan lahan
yang jelas, dan pembangunan kapasitas kelembagaan. Perbaikan ini
nantinya berkontribusi pada upaya sektor publik yang mendukung
peralihan ke produksi komoditas pertanian berkelanjutan dan
pengurangan emisi gas rumah kaca nasional.
Karena itu, REDD+ dapat menjadi kontributor signifikan untuk
mengurangi perluasan pertanian ke area hutan baru, terutama ketika
diterapkan bersama katalis keuangan dan kelembagaan lainnya403.
Potensi dampak REDD+ akan menguat jika perjanjian dibuat oleh
UNFCCC yang menyelesaikan arsitektur untuk mekanisme REDD+
global, terjadi sebelum 2020. Supaya benar-benar efektif, strategi
mitigasi REDD+ dan rencana pertanian harus terintegrasi dalam
skala lanskap dan jalur pembangunan pertanian ‘climate smart’404.
190
Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada petani berdasarkan
jumlah tanaman yang dihasilkan, supaya petani tetap bekerja dan
harga pangan rendah. Subsidi produksi dapat ditargetkan pada
perusahaan yang bergerak dalam proyek pertanian atau kehutanan
berdampak rendah, atau diarahkan jauh dari kegiatan konversi/
produksi dan pengolahan yang tidak berkelanjutan dalam rantai
pasokan untuk mendorong penurunan deforestasi. Misalnya,
dalam rantai pasokan daging sapi subsidi dapat digunakan untuk
meningkatkan produktivitas di lahan rumput yang ada, atau
untuk mengurangi biaya produksi pada lahan kritis, sehingga
mengurangi permintaan pembukaan hutan. Begitu juga, subsidi
kepada produsen yang terlibat dalam sistem produksi yang lebih
berkelanjutan (misalnya komoditas “hijau”) dapat meningkatkan
pendapatan, dan karenanya mempromosikan komoditas itu.
TAHAP
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
Subsidi juga dapat diberikan kepada lembaga keuangan untuk
mendukung pembayaran premi asuransi atau jaminan kredit
(lihat halaman 161 dan 164), atau pembayaran bunga pinjaman.
Dimasukkannya kriteria ‘pencegahan deforestasi’ dalam alokasi
subsidi ini dapat memastikan bahwa subsidi hanya ditujukan
pada proyek-proyek yang berdampak rendah terhadap hutan
tropis. Penghapusan subsidi yang ada juga dapat berdampak tidak
langsung terhadap tutupan hutan. Misalnya, pemerintah dapat
mengurangi insentif untuk membuka jalan baru yang digunakan
untuk mengakses sumber daya alam. Penerapan subsidi juga
dapat memiliki dampak yang tidak diinginkan. Contoh, di AS,
subsidi untuk bioetanol jagung mempercepat pergeseran produksi
dari kedelai ke jagung di banyak pertanian AS. Namun karena
permintaan kedelai global tetap tinggi, produksi hanya bergeser
ke daerah tropis, seperti Brasil, ini menjadi pendorong utama
deforestasi di Cerrado dan bioma Amazon407.
191
Insentif Pajak
KETAHANAN
TINGKAT
SKALA WAKTU
PELAKSANA
Pajak lingkungan diterapkan untuk mempromosikan perilaku
lingkungan yang positif408, sementara insentif pajak lingkungan,
seperti kredit pajak dan pembebasan pajak, adalah pengurangan
jumlah pajak yang harus dibayar kepada pemerintah sebagai
imbalan perbaikan perilaku409.
Insentif pajak positif umumnya diberikan kepada individu atau
perusahaan, dan untuk tujuan yang berbeda. Misalnya, untuk
mendukung pertumbuhan di pasar kayu bersertifikat , pemerintah
dapat memberikan insentif pajak kepada pemilik tanah yang
menghasilkan kayu bersertifikat. Insentif pajak positif dapat
mendukung profitabilitas rantai pasokan komoditas hutan yang
berdampak rendah pada tutupan hutan dan/atau akses organisasi
terhadap modal dengan mengurangi pajak yang dibayar untuk
input fisik (misalnya bahan baku, bantuan teknis, dll.) dan output
dari kegiatan organisasi (misalnya kayu bersertifikat, pengurangan
emisi karbon dll.). Ini akan mengurangi biaya operasi kegiatan
ramah hutan, sehingga mengurangi risiko suatu kegiatan tidak
menguntungkan. Atau, insentif pajak dapat mengurangi pajak yang
dibayar oleh investor dalam proyek (misalnya pajak atas pembayaran
bunga kepada kreditur yang menawarkan pinjaman). Ini pada
gilirannya menurunkan biaya modal sumber dan mengurangi risiko
hasil lebih rendah ke investor dari yang diharapkan. Pajak lingkungan
juga dapat meningkatkan biaya produk tertentu bagi konsumen dan
pengecer untuk menurunkan permintaan.
Selain biasanya mengalir ke dana pemerintah umum410, penerimaan
pajak juga dapat diperuntukkan untuk mendanai aksi lingkungan
yang positif. Misalnya 3,5% dari pajak bahan bakar fosil Kosta Rika
digunakan untuk skema Payment for Environmental Services (PSA)
yang difokuskan pada pelestarian hutan411. Agar pajak lingkungan
efektif dan tahan dalam menurunkan deforestasi, pajak itu harus
dikenakan secara langsung pada penggerak deforestasi; harus ada
alternatif yang hemat biaya untuk industri dan konsumen (seperti
produksi komoditas berkelanjutan), yang membutuhkan investasi
dalam inovasi (misalnya subsidi, lihat halaman 189) dan ketersediaan
kredit (lihat halaman 159) untuk menutupi biaya transisi ke rantai
pasokan yang berkelanjutan; pajak harus ditegakkan; dan upaya
untuk mengurangi potensi kebocoran melalui kerjasama dan
perundang-undangan internasional harus dilakukan.
192
© Neil Palmer, CIAT
TAHAP
ANALISIS
KESENJANGAN
DAN KESIMPULAN
Rangkuman
Produksi dan perdagangan komoditas utama berbasis lahan kelapa sawit, kedelai, daging sapi dan kayu, bubur kertas dan kertas
- merupakan pendorong langsung deforestasi dan degradasi tropis
terbesar di dunia. Hilangnya hutan mengancam keanekaragaman
hayati dunia dan ketahanan jasa ekosistem. Komoditas yang
mendorong langsung deforestasi dipengaruhi interaksi yang
kompleks dan sesuai dengan konteks dengan serangkaian
penyebab dasar, seperti pertumbuhan penduduk dunia, tata
kelola yang buruk, dan kemiskinan. Dalam lanskap ini, perubahan
iklim bertindak sebagai kemungkinan pendorong deforestasi dan
pengganda ancaman terhadap penyebab dasar lainnya.
dapat ditemukan di seluruh dunia. Kendati demikian pasar
Uni Eropa, dan AS, serta Cina dan India sangat penting
terkait dengan pelaksanaan solusi sisi permintaan terhadap
deforestasi.
PELUANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN
Analisis katalisaator yang ada dalam kerangka yang digambarkan
dalam buku ini juga menekankan beberapa peluang untuk
melakukan tindakan.
•
Sebagian besar katalisator mengatasi tahap produksi/
konversi atau eceran/konsumsi pada rantai pasokan. Sangat
sedikit inisiatif yang khusus berfokus pada mendorong
keberlanjutan dan memastikan transparansi dalam tahap
pengolahan atau perdagangan/distribusi, atau keseluruhan
rantai pasokan. Hal ini menyoroti peluang untuk berfokus
pada menguji dan memperluas katalisator yang terkait
dengan tahap ‘bayangan’ ini.
•
Selain itu, katalisator dengan ketahanan tertinggi terhadap
perubahan biasanya adalah katalisator yang butuh waktu
paling lama untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, perhatian
khusus harus diberikan untuk meningkatkan ketahanan
katalisator yang dapat cepat dilaksanakan (misalnya
moratorium), sementara mengupayakan solusi jangka
panjang, misalnya dengan mengkaitkan inisiatif ini dengan
reformasi perundang-undangan jangka panjang.
•
Selain itu, ada beberapa katalisator keuangan, peraturan
atau rantai pasokan yang diarahkan dan dilaksanakan
hanya oleh sektor swasta. Dalam sektor ini, lebih sedikit
perangkat yang digambarkan mengandalkan kepemimpinan
investor dan lembaga keuangan untuk mempengaruhi
perubahan. Mayoritas katalisator sedang dilaksanakan, dan
sebagian besar didanai oleh aktor sektor pemerintah. Hal ini
merupakan peluang besar bagi sektor swasta untuk ambil
tindakan guna secara proaktif mengatasi masalah ini, serta
risiko utama bagi keberlanjutan model usaha mereka dalam
jangka panjang.
KARAKTERISTIK DAN KECENDERUNGAN SAAT INI
Untuk sepenunya memahami ketergantungan dan interaksi dalam
dan di antara penyebab dasar dan komoditas yang mendorong
deforestasi, karakteristik rantai pasokan komoditas berbasis lahan
yang terlibat harus dikenali terlebih dahulu.
•
Rantai pasokan komoditas berbasis lahan sangat kompleks
dan tidak transparan. Sebelum produk akhir yang
mengandung salah satu komoditas ini mencapai konsumen
akhir, baik itu pembeli di supermarket atau pengguna
industri, produk tersebut telah berubah dan diangkut
beberapa kali, melewati puluhan tahap, dan melintasi
berbagai negara dan benua.
•
Mayoritas produksi dan deforestasi akibat komoditas
berbasis lahan saat ini sangat terkonsentrasi di sejumlah kecil
negara di Amerika Latin dan Asia Tenggara. Namun, tanpa
intervensi, produksi industri kemungkinan akan menyebar
ke kawasan lain seperti Congo Basin. Sejumlah pedagang
komoditas internasional juga mendominasi perdagangan
global sebagian besar komoditas pertanian berbasis lahan.
Meskipun pengolahan dan manufaktur berlangsung di
seluruh dunia, Cina punya peran yang relevan sebagai
penghubung pengolahan komoditas berbasis lahan.
•
196
Bertentangan dengan sangat terkonsentrasinya produksi
dan perdagangan tersebut, pasar konsumen komoditas
berbasis lahan dan produk yang mengandung komoditas ini
197
Hambatan Untuk Pelaksanaan Efektif
Mayoritas dari 24 katalisator yang dijelaskan dalam buku ini
sedang digunakan aktor sektor pemerintah dan swasta, dan
sebagian besar digunakan khusus untuk menangani deforestasi
dan degradasi hutan. Oleh karena itu, pertanyaan pentingnya
adalah, mengapa penggunaan katalisator ini belum menghasilkan
banyak keuntungan dalam mengurangi deforestasi global dari
rantai pasokan komoditas berbasis lahan?
Salah satu alasannya adalah, kompleksitas rantai pasokan ini dan
interaksinya dengan pendorong dasar dan berbagai yurisdiksi
yang terlibat telah menyebabkan pelaksanaan katalisator
yang terfragmentasi, terputus-putus dan relatif terisolasi. Jika
diterapkan bersamaan dan terkoordinasi dengan baik, katalisator
ini dapat bertindak secara sinergis, menghasilkan momentum yang
jauh lebih besar dan menyebabkan perubahan transformasional.
Walaupun ada kisah keberhasilan yang memperlihatkan kekuatan
tindakan bersama untuk menciptakan ‘momentum perubahan’
guna mengatasi deforestasi, jumlahnya relatif sedikit.
Salah satu contoh upaya sinergis yang menghasilkan momentum
perubahan tersebut adalah kampanye konsumen yang menyoroti
deforestasi yang disebabkan perluasan kedelai di Amazon.
Kampanye ini langsung mengakibatkan perubahan perilaku
di perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan kedelai
(misalnya McDonalds), yang kemudian membantu mendorong
moratorium perluasan kedelai dari sektor swasta, yang
mendukung upaya perundingan tentang sertifikasi soya, dan
ditegakkan serta dipantau dengan inovasi teknologi yang dipimpin
pemerintah Brasil. Diharapkan, perubahan ini akhirnya akan
mengarah pada perundang-undangan nasional yang kuat yang
secara permanen akan menjaga perbatasan hutan dari perluasan
kedelai yang tidak berkelanjutan.
Namun, pembentukan momentum penting ini di berbagai
katalisator yang saat ini terhambat sejumlah hambatan utama
yang berlaku di semua kategori katalisator (peraturan, rantai
pasokan dan harga) dan merupakan hambatan terbesar terhadap
solusi permanen bagi deforestasi tropis. Beberapa halaman
berikut dengan singkat merangkum hambatan-hambatan ini dan
menyoroti serangkaian rekomendasi mendesak untuk tindakan.
198
TRANSPARANSI DAN INFORMASI
Aksesibilitas, transparansi dan kegunaan informasi adalah
penentu kunci keterlibatan efektif sektor pemerintah dan swasta
dan, akhirnya, menjadi penentu kecepatan, efektivitas dan ekuitas
diadopsinya katalisator untuk mengatasi pendorong deforestasi
dan degradasi tropis. Oleh karena itu, kurangnya transparansi dan
terbatasnya ketersediaan informasi lengkap yang terkait dengan
rantai pasokan komoditas berbasis lahan, merupakan hamabatan
penting dalam menargetkan upaya guna mengurangi deforestasi.
Prioritas Tindakan
1. Ada kebutuhan mendesak untuk akses yang lebih luas ke
informasi real-time atau hampir real-time yang terkait
dengan interaksi antara rantai pasokan komoditas berbasis
lahan dengan deforestasi di negara hutan tropis.
2. Pengembangan sistem untuk mewujudkan transparansi
rantai pasokan sangat penting dalam melaksanakan sejumlah
katalisator (misalnya berbagai tarif impor, subsidi, aktivisme
pemegang saham, penegakan hukum dan pemantauan, serta
standar industri) dan dalam mengalokasikan secara merata
biaya transisi dan memberlakukan insentif (lihat di bawah).
Sistem penelusuran yang efektif, yang memungkinkan
penelusuran komoditas berbasis lahan di sepanjang rantai
pasokan dan memberikan transparansi dari hutan ke produk
akhir, sangat dibutuhkan.
3. Transparansi dan keterbukaan harus dirangsang dan
diatur, dan harus diperluas ke sektor keuangan untuk
memastikan akuntabilitas lembaga keuangan dan pemegang
sahamnya dalam keterlibatannya di rantai pasokan komoditas
berbasis lahan.
Biaya Transisi dan Insentif
Penyediaan informasi saja tidak akan cukup untuk mendorong
perubahan pada tingkat dan skala yang diperlukan. Oleh karena
itu, perlu dilengkapi dengan penerapan insentif, serta pendanaan
untuk melaksanakan katalisator yang dijelaskan dalam buku
ini. Untuk memenuhi biaya tersebut dan melaksanakan banyak
katalisator, butuh kombinasi mekanisme dan kegiatan dari
berbagai sektor.
199
Prioritias Tindakan
1. Informasi yang lebih baik tentang rantai pasokan akan
memungkinkan terciptanya metodologi untuk menghitung
biaya produksi komoditas, dengan memperhitungkan dampak
negatif dan positif pada modal alam dan penghidupan
manusia. Metodologi ini harus dikembangkan secara
kolaboratif oleh sektor swasta dan pemerintah, dan
didukung masyarakat sipil. Ketersediaan estimasi akurat
biaya yang sebenarnya akan memungkinkan semua pihak
untuk mencapai pemahaman yang lebih menyeluruh
tentang besarnya masalah dan cepat mengidentifikasi serta
melaksanakan peluang yang secara ekonomi dapat dilakukan
untuk perbaikan.
2. Saat ini pasar untuk komoditas berkelanjutan atau
bersertifikat terbatas, sehingga sinyal harga yang ada
tidak cukup untuk mendorong produksi dan perdagangan
komoditas berbasis lahan secara berkelanjutan, sebagai
alternatif berdaya saing atas business as usual. Pemberlakuan
katalisator seperti berbagai tarif impor dan jaminan dapat
memberikan sinyal pasar tersebut.
3. Sektor pemerintah, dan khususnya lembaga multilateral,
harus menerima bahwa mereka harus menanggung sebagian
besar biaya untuk mendukung transisi menuju produksi
komoditas pertanian berkelanjutan pada semua tahap rantai
pasokan, yang akan membutuhkan peningkatan sumber daya
keuangan. Penyediaan keuangan ini harus dibarengi dengan
perundang-undangan dan insentif, dan tergantung pada
perubahan perilaku perusahaan swasta dalam mengurangi
deforestasi.
4. Pengenalan kriteria lingkungan yang khusus menargetkan
penurunan deforestasi ke dalam produk keuangan seperti
concessional credit, jaminan dan asuransi, dapat mendukung
biaya transisi ke produksi dan perdagangan komoditas
berbasis lahan secara berkelanjutan. Untuk mencapainya,
kelayakan untuk mengakses produk keuangan tersebut harus
dikaitkan dengan kepatuhan terhadap kriteria lingkungan dan
penggunaan sistem yang komprehensif untuk memantau dan
menegakkannya.
200
INOVASI DAN PENGAMBILAN RESIKO
Agar katalisator berhasil dilaksanakan dan menghasilkan
momentum perubahan, harus ada pengakuan perlunya mengambil
risiko dan solusi inovatif di setiap sektor. Hambatan yang terkait
dengan biaya transisi, insentif, transparansi dan akses informasi
yang tidak cukup, terkait dengan risiko dan inovasi. Meskipun
beberapa risiko terkait dengan sektor, penerimaan risiko harus
dimiliki semua sektor agar solusi berhasil dilaksanakan dan
mendorong perubahan dalam kerangka waktu yang diperlukan.
Prioritas Tindakan
1. Untuk memaksimalkan sinergi antar katalisator, kolaborasi
yang inovatif antara semua sektor perlu dibentuk, atau
diperkuat jika telah ada. Sektor swasta harus memperlihatkan
kepemimpinan dan komitmen keuangan dalam mendanai
kolaborasi tersebut dan harus memperlihatkan penerimaan
risiko sehingga inisiatif ini dapat memberikan hasil nyata.
2. Peran masyarakat sipil sebagai inovator teknologi sangat
penting dan harus diperkuat, yang juga akan berkontribusi
bagi efektivitas dalam memantau dan menegakkan inisiatif
dan komitmen sektor pemerintah dan swasta.
3. Solusi politik inovatif, yang dapat memperlihatkan
kepemimpinan dan lebih cepat meniru keberhasilan strategi
mengurangi deforestasi (seperti perjanjian bilateral antar
negara hutan tropis), harus dijajaki.
4. Skema sertifikasi yang ada belum berhasil mengurangi
deforestasi pada skala besar atau dengan cepat. Skema
sertifikasi perlu ditingkatkan, sehingga memberikan
dampak yang lebih nyata pada laju deforestasi, dan sistem
inovatif yang mendukung pasar produksi berkelanjutan
perlu dikembangkan.
Singkatnya, pergeseran transformasional sangat dibutuhkan yang
meningkatkan kerjasama antara aktor-aktor pemerintah, sawsta
dan masyarakat sipil dalam rantai pasokan komoditas berbasis
lahan. Transparansi dan mekansime penelusuran akan perlu
diciptakan dalam rantai pasokan, dan untuk menemukan solusi
yang mencakup biaya transisi menuju produksi dan perdagangan
berkelanjutan, inovasi dan penerimaan risiko yang menyertai
pelaksanaan solusi untuk deforestasi akan menjadi sangat penting.
201
LAMPIRAN
Catatan Akhir
1.
HOSONUMA, N. ET AL. (2012) An assessment of
deforestation and forest degradation drivers in developing
countries. Environmental Research Letters, 7(4), 044009.
15.
MEGEVAND, C.ET AL. (2013) Deforestation Trends in the
Congo Basin: Reconciling Economic Growth and Forest
Protection. Washington DC: The World Bank.
2.
DUPUY, B. ET AL. (1999) Tropical forest management
techniques: a review of the sustainability of forest
management practices in tropical countries. FAO. Forestry
Policy and Planning Division. Rome.
16.
ASIA-PACIFIC FORESTRY COMMISSION. (2010)
Southeast Asian Forests And Forestry to 2020.Subregional
Report of the Second Asia-Pacific Forestry Sector Outlook
Study. Food and Agriculture Organization. p143ff.
LEWIS, S.L. (2006) Tropical forests and the changing earth
system. Philosophical Transactions of the Royal Society.
Vol. 361 no. 1465 195-210.
17.
3.
4.
RUDEL, T.K. ET AL.. (2010) Forest transitions: An
introduction. Land Use Policy 27 (2010) 95–97.
5.
ANGELSEN, A. (2007) Forest Cover Change in Space and
Time: Combining the von Thünen and Forest Transition
Theories. World Bank Policy Research Working Paper 4117,
February 2007. The World Bank.
6.
7.
SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL
DIVERSITY. (2009) Sustainable Forest Management,
Biodiversity and Livelihoods: A Good Practice Guide.
GOENARDI, D. (2008) Prospective on Indonesian Palm Oil
Production, Paper presented on the International Food &
Agricultural Trade Policy Council’s Spring 2008 Meeting, 12
May 2008, Bogor, Indonesia.
8.
WEINHOLD, D. ET AL. (2013) Soybeans, Poverty and
Inequality in the Brazilian Amazon. World Development
Vol. 52, pp. 132–143.
9.
GIBBS, H.K. ET AL. (2010) Tropical forests were the
primary sources of new agricultural land in the 1980s and
1990s. PNAS Vol. 107 no. 38.
10.
HOSONUMA, N. ET AL. (2012) An assessment of
deforestation and forest degradation drivers in developing
countries. Environ. Res. Lett. 7 044009.
18.
NEPSTAD, D. ET AL. (2009) The End of deforestation in
the Brazilian Amazon. Science Vol. 326 4 December 2009.
19.
INFOAMAZONIA & TERRA-I. (2013) Incremento de 24%
en la deforestación de la Amazonía. [Online] Available
from: http://www.oeco.org.br/mapas/27291-incrementode-24-en-la-deforestacion-de-la-amazonia
20.
21.
22.
23.
11.
KISSINGER, G. ET AL. (2012) Drivers of Deforestation
and Forest Degradation: A Synthesis Report for REDD+
Policymakers. Lexeme Consulting, Vancouver Canada.
Based on: HOSONUMA, N ET AL.. (2012) An assessment of
deforestation and forest degradation drivers in developing
countries. Environ. Res. Lett. 7 044009.
12.
WTO. (2013) Statistics Database. The World Trade
Organisation.
13.
ROBALINO, J & HERRERA, L.D. (2010) Trade and
Deforestation: A literature review.Staff working paper.
ERSD. No. 2010-04.
14.
204
INFOAMAZONIA & TERRA-I. (2013) Incremento de 24%
en la deforestación de la Amazonía. [Online] Available
from: http://www.oeco.org.br/mapas/27291-incrementode-24-en-la-deforestacion-de-la-amazonia
FAO & ITTO. (2011) The State of Forests in the Amazon
Basin, Congo Basin and Southeast Asia. A report prepared
for the Summit of the Three Rainforest Basins Brazzaville,
Republic of Congo. 31 May–3 June, 2011.
FAO & ITTO. (2011) The State of Forests in the Amazon
Basin, Congo Basin and Southeast Asia. A report prepared
for the Summit of the Three Rainforest Basins Brazzaville,
Republic of Congo. 31 May–3 June, 2011.
MARONGO, B.A. ET AL. (2012) Mapping and monitoring
deforestation and forest degradation in Sumatra
(Indonesia) using Landsat time series data sets from
1990 to 2010. Environmental Research Letters Volume 7
Number 3.
KEMEN, A. (2012) Indonesia’s moratorium on new forest
concessions: key findings and next steps. World Resources
Institute. Working paper.
and Trends. Washington, District of Columbia: Island Press.
29.
FAO. (2000) Asia and the Pacific National Forestry
Programmes Update 34.
30.
PIMM, S. & RAVEN P. (2000) Biodiversity: Extinction by
numbers. Nature 403, 843-845.
31.
POSTEL, S.L. ET AL. (1996) Human appropriation of
renewable freshwater. Science 271, 785-788.
32.
SHVIDENKO, A. ET AL. (2005) Forest and woodland
systems. In: HASSAN, R., SCHOLES, R. and ASH, N. (Eds).
Ecosystems and Human Well-being: Volume 1: Current State
and Trends. Washington, District of Columbia: Island Press.
33.
6 POSTEL, S.L. ET AL. (1996) Human appropriation of
renewable freshwater. Vol 271.No. 5250. 785-788.
34.
CHIVIAN, E. (2002) Biodiversity: Its Importance to Human
Health. Center for Health and the Global Environment,
Harvard Medical School, Cambridge, MA.
35.
DUDLEY, N. & STOLTON, S. (eds.) (2003) Running pure:
the importance of forest protected areas to drinking water.
Gland, Switzerland: WWF/World Bank Alliance for Forest
Conservation and Sustainable Use.
36.
SHVIDENKO, A. ET AL. (2005) Forest and woodland
systems. In: HASSAN, R., SCHOLES, R. and ASH, N. (Eds).
Ecosystems and Human Well-being: Volume 1: Current State
and Trends. Washington, District of Columbia: Island Press.
37.
ARAGÃO, L.E.O.C. (2012) Environmental Science: The
rainforest’s water pump. Nature. Citing ELTAHIR, E. A.
& BRAS, R. L. (1996) Precipitation Recycling. Reviews of
Geophysics 34, 367-378.
WWF. (2013) Ecosystems in the Greater Mekong: Past
trends, current status, possible futures.
38.
24.
MEGEVAND, C. ET AL. (2013) Deforestation Trends in the
Congo Basin: - Reconciling Economic Growth and Forest
Protection. Washington DC: The World Bank.
KUMAGAI, T. ET AL. (2004) Water cycling in a Bornean
tropical rain forest under current and projected precipitation
scenarios. Water Resources Research, Vol. 40, W01104.
39.
25.
FAO & ITTO. (2011) The State of Forests in the Amazon
Basin, Congo Basin and Southeast Asia. A report prepared
for the Summit of the Three Rainforest Basins Brazzaville,
Republic of Congo. 31 May–3 June, 2011.
POVEDA, G. ET AL. (2008) Sobre La Necesidad De Un
Programa De Investigacion Para ElSistema AndesAmazonia. Revista Colombia Amazonica, 1.
40.
SPRACKLEN, D.V. ET AL. (2012) Observations of increased
tropical rainfall preceded by air passage over forests.
Nature. 489. p.282-285.
26.
27.
28.
THE RAINFOREST FOUNDATION UK. (2013) Seeds of
Destruction. Expansion of industrial oil palm in the Congo
Basin: Potential impacts on forests and people.
MEGEVAND, C. ET AL. (2013)Deforestation Trends in the
Congo Basin: - Reconciling Economic Growth and Forest
Protection. Washington DC: The World Bank.
SHVIDENKO, A. ET AL. (2005) Forest and woodland
systems. In: HASSAN, R., SCHOLES, R. and ASH, N. (Eds).
Ecosystems and Human Well-being: Volume 1: Current State
41.
SUDRADJAT, A. ET AL. (2002) Precipitation source/sink
connections between the Amazon and La Plata River basins.
American Geophysical Union, Fall Meeting 2002, abstract
#H11A–0830.
42.
WWAP/ (2007) World Water Assessment Programme La
Plata Basin Case Study: Final Report, April 2007.
43.
SPRACKLEN, D.V. ET AL. (2012) Observations of increased
tropical rainfall preceded by air passage over forests.
Nature. 489. p.282-285.
44.
FAO. (2012) State of the World’s Forests. Rome: FAO.
45.
FAO. (2010) Forests and energy: regional perspectives:
opportunities and challenges for forests and forestry.
African Forestry and Wildlife Commission. Sixteenth
Session. Near East Forestry Commission, Khartoum, Sudan,
18-21 February 2008.
46.
KISSINGER, G. ET AL. (2012) Drivers of Deforestation
and Forest Degradation: A Synthesis Report for REDD+
Policymakers. Lexeme Consulting, Vancouver Canada.
Based on: HOSONUMA, N. ET AL. (2012) An assessment of
deforestation and forest degradation drivers in developing
countries. Environ. Res. Lett. 7 044009.
47.
FEARNSIDE, P. (2012) Belo Monte Dam: A spearhead
for Brazil’s dam-building attack on Amazonia? [Online]
Available from: http://www.globalwaterforum.
org/2012/03/19/belo-monte-dam-a-spearhead-for-brazilsdam-building-attack-on-amazonia/. Data from: MME/
EPE (2011) Brazil, Plano Decenal de Expansão de Energia
2020. Ministério de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa
Energética. Brasília.
48.
STICKLER, C.M. ET AL. (2013) Dependence of hydropower
energy generation on forests in the Amazon Basin at local
and regional scales. PNAS vol. 110 (23) p. 9601–9606.
49.
SUNDERLAND, T. ET AL. (2013) Food security and
nutrition: The role of forests. Discussion Paper. Bogor,
Indonesia: CIFOR.
50.
RSPO. (2008) Promoting the growth and use of sustainable
palm oil. Fact Sheets.
51.
GILES, J. (2004) Organic food contaminated with
GM. News Item. Nature. doi:10.1038/news04020215 [Online] Available from: http://www.nature.com/
news/2004/040206/full/news040202-15.html
52.
RICKETTS, T. H., ET AL. (2004) Economic value of tropical
forest to coffee production. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America, 101,
12579-12582.
53.
HILLEL, D. & ROSENZWEIG, C. (2008) Biodiversity and
Food Production. In: CHIVIAN, E. & BERNSTEIN, A.
(eds.) Sustaining Life: How Human Health Depends On
Biodiversity. New York, NY: Oxford University Press.
54.
FAO. (2011)Forests for improved nutrition and food security.
55.
THE GOVERNMENT OFFICE FOR SCIENCE. (2011)
Foresight. The Future of Food and Farming. Final Project
Report. London: The Government Office for Science.
56.
INRA-CIRAD. (2009) Agrimonde. Scenarios and
Challenges for Feeding the World in 2050.
205
57.
UNFF COLLABORATIVE PARTNERSHIP ON FORESTS.
(2012) SFM, Food Security and Livelihoods. SFM Fact Sheet 3.
58.
HOOD, L. (2010) Biodiversity: Facts and figures. [Online]
Available from: http://www.scidev.net/global/biodiversity/
feature/biodiversity-facts-and-figures-1.html . Citing UNEP
Global Environmental Outlook. 2003.
59.
60.
SIMULA, M. (1999) Trade & Environmental Issues In
Forest Production. Environment Division Working Paper.
Inter-American Development Bank.
CONTE, L.A. (1996) Shaman pharmaceuticals’ approach to
drug development. In: BALICK, M.J. ET AL. (eds.) (1996)
Medicinal resources of the Tropical Forest biodiversity
and its importance to human health. New York: Columbia
University Press.
61.
PIERCE COLFER, C.J. ET AL. (2006) Forests and Human
Health Assessing the Evidence. CIFOR. Occasional Paper No.45.
62.
SHANLEY, P. & LUZ, L. (2003) The impacts of forest
degradation on medicinal plant use and implications for health
care in Eastern Amazonia . BioScience 53 (6) :573-584.
63.
HASSAN, R. ET AL.(eds.) (2005) Ecosystems and Human
Wellbeing: Current State & Trends Assessment. Millennium
Ecosystem Assessment (MEA), Volume 1. Washington DC:
Island Press.
64.
65.
66.
67.
FOLEY, J.A. ET AL. (2007) Amazonia revealed: forest
degradation and loss of ecosystem goods and services in the
Amazon Basin. Frontiers in Ecology and the Environment,
5(1), 25-32.Citing VITTOR, A. ET AL. (2006) The effect
of deforestation on the human-biting rate of Anopheles
darlingi, the primary vector of falciparum malaria in the
Peruvian Amazon. American Journal of Tropical Medicine
and Hygiene, 74(1), 3-11.
71.
LEWIS, S.L. (2006) Tropical forests and the changing earth
system. Philosophical Transactions of the Royal Society B:
Biological Sciences,361(1465), 195-210.
72.
PAN, Y. ET AL. (2011) A Large and Persistent Carbon Sink
in the World’s Forests. Science. 333, 988-993.
73.
UNITED NATIONS. (2013) Millennium Development goals
Indicators. Carbon dioxide emissions (CO2).
74.
BETTS, R.A. (2007) Biogeophysical effects of land use
on climate: Model simulations of radiative forcing and
large-scale temperature change. Agricultural and Forest
Meteorology, 142, pp.216-233.
75.
76.
77.
87.
FAO. (2009) How to Feed the Word in 2050. Discussion
paper prepared for Expert Forum: 12–13 October 2009,
released 23 September 2009.
88.
BRUINSMA, J. (2009) The resource outlook to 2050: By
how much do land, water and crop yields need to increase
by 2050? Paper presented at the FAO Expert Meeting, 2426 June 2009, Rome on “How to Feed the World in 2050”.
forests? A review of the relationship between land tenure
and tropicaldeforestation. CGIAR Research Program on
Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS).
Working paper No. 7.
102.
ROBINSON, B.E. (2011) Does secure land tenure save
forests? A review of the relationship between land tenure
and tropicaldeforestation. CGIAR Research Program on
Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS).
Working paper No. 7.
103.
MUELLER, B. & ALSTON, L. J. (2007) Legal reserve
requirements in Brazilian forests: Path dependent evolution
of de facto legislation. ANPEC-Associação Nacional
dos Centros de Pósgraduação em Economia [Brazilian
Association of Graduate Programs in Economics].
89.
BONAN, G. B. (2008) Forests and Climate Change:
Forcings, Feedbacks, and the Climate Benefits of Forests.
Science, 320, pp.1444-1449.
KRUSE, J. (2011) Estimating Demand for Agricultural
Commodities to 2050. Global Harvest Initiative.
90.
104.
VAN DIJK, A.I.J.M. & KEENAN, R.J. (2007) Planted
forests and water in perspective. Forest Ecology and
Management, 251:1-10.
KONGSAGER, R. & REENBERG, A. (2012) Contemporary
land-use transitions: The global oil palm expansion. GLP
Report No. 4. GLP-IPO, Copenhagen.
KOYUNCU, C. & YILMAZ, R. (2013) Deforestation,
corruption, and private ownership in the forest sector.
Quality & Quantity, 47(1), 227-236.
91.
KRUSE, J. (2011) Estimating Demand for Agricultural
Commodities to 2050. Global Harvest Initiative.
105.
MEGEVAND, C. ET AL. (2013) Deforestation Trends in the
Congo Basin: - Reconciling Economic Growth and Forest
Protection. Washington DC: The World Bank.
92.
DAMETTE, O. & DELACOTE, P. (2011) Unsustainable
timber harvesting, deforestation and the role of
certification. Ecological Economics 70 (2011) 1211–1219.
106.
GAO, Y. ET AL. (2011) A global analysis of deforestation
due to biofuel development. CIFOR Working paper 68.
IPCC (2013) Intergovernmental Panel on Climate Change.
The Physical Science Basis. Contribution of Working Group
I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change.
PAN, Y. ET AL. (2011) A Large and Persistent Carbon Sink
in the World’s Forests. Science. 333, 988-993.
93.
TAYLOR, R. (2012) Living Forest Report. WWF – World
Wide Fund for Nature.
107.
IPCC. (1995) Intergovernmental Panel on Climate Change.
Second Assessment Report.
79.
ERICKSEN, P. ET AL. (2011) Mapping hotspots of climate
change and food insecurity in the global tropics. CCAFS Report
no. 5. CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture
and Food Security (CCAFS). Copenhagen, Denmark.
94.
RADEMAEKERS, K. ET AL. (2010) Study on the evolution
of some deforestation drivers and their potential impacts
on the costs of an avoiding deforestation scheme. Prepared
for the European Commission by ECORYS and IIASA.
Rotterdam, Netherlands.
108.
COX, P. ET AL. (2000) Acceleration of global warming
due to carbon-cycle feedbacks in a coupled climate model.
Nature, 408, 184-187.
109.
80.
NABUURS, G.J. ET AL. (2007) Forestry. In METZ, B. ET
AL. (eds.) Climate Change 2007: Mitigation. Contribution
of Working Group III to the Fourth Assessment Report
of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, U.S.A:
Cambridge University Press.
95.
KISSINGER, G. ET AL. (2012) Drivers of Deforestation
and Forest Degradation: A Synthesis Report for REDD+
Policymakers. Lexeme Consulting, Vancouver Canada.
MARENGO, J.A.ET AL.(2011) Dangerous Climate Change
in Brazil. Centro de Ciência do Sistema Terrestre (CCST)
of the Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),
Brazil, and the Met Office Hadley Centre, UK.
110.
96.
BRITO, B. ET AL. (2009) The Governance of Forests
Toolkit (Version1). World Resources Institute.
ALLEN, C.D. (2009). Climate-induced forest dieback: an
escalating global phenomenon? Unasylva 231/232, Vol. 60.
GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY. (2013) Areas of
Work. [Online] Available from: http://www.thegef.org/gef
111.
97.
BRITO, B. ET AL. (2009) The Governance of Forests
Toolkit (Version1). World Resources Institute.
COX, P. ET AL. (2000) Acceleration of global warming
due to carbon-cycle feedbacks in a coupled climate model.
Nature, 408, 184-187.
82.
GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY. (2013) Draft GEF-6
Programming Directions.
98.
GEIST, H.J. & LAMBIN, E.F. (2002) Proximate Causes
and Underlying Driving Forces of Tropical Deforestation.
BioScience Vol. 52 No. 2.
FOOD AND AGRICULTURE ASSOCIATION. (2011)
Framework for Assessing and Monitoring Forest
Governance. Rome: FAO.
112.
83.
ANDEREGG, W.R.L. ET AL. (2012) Consequences of
widespread tree mortality triggered by drought and
temperature stress. Nature Climate Change 3, 30–36.
99.
SAUNDERS, J. ET AL. (2008) Reduced Emissions from
Deforestation and Forest Degradation (REDD) Lessons
from a forest governance perspective. Oxford: Proforest.
113.
FAO. (2009) How to Feed the Word in 2050. Discussion
paper prepared for Expert Forum: 12–13 October 2009,
released 23 September 2009.
FAO. (2009) How to Feed the Word in 2050. Discussion
paper prepared for Expert Forum: 12–13 October 2009,
released 23 September 2009.
100.
KOYUNCU, C. & YILMAZ, R. (2013) Deforestation,
corruption, and private ownership in the forest sector.
Quality & Quantity, 47(1), 227-236.
114.
MARENGO, J.A. ET AL.(2011) Dangerous Climate Change
in Brazil. Centro de Ciência do Sistema Terrestre (CCST)
of the Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),
Brazil, and the Met Office Hadley Centre, UK.
COX, P. M. ET AL. (2013) Sensitivity of tropical
carbon to climate change constrained by carbon dioxide
variability. Nature.
101.
ROBINSON, B.E. (2011) Does secure land tenure save
115.
81.
THE WORLD BANK. (2008) Forests sourcebook : practical
guidance for sustaining forests in development cooperation.
68.
THE WORLD BANK. (2008) Forests sourcebook : practical
guidance for sustaining forests in development cooperation.
69.
THE WORLD BANK. (2008) Forests sourcebook : practical
guidance for sustaining forests in development cooperation.
84.
70.
ANGELSEN, A. & WUNDER, S. (2012) Exploring the
Forest- Poverty Link – Key concepts, Issues and Research
Implications. CIFOR. Occasional Paper No.40.
85.
206
BRUINSMA, J. (2009) The resource outlook to 2050: By
how much do land, water and crop yields need to increase
by 2050? Paper presented at the FAO Expert Meeting, 2426 June 2009, Rome on “How to Feed the World in 2050”.
78.
WILCOX, B.A. & ELIIS, B. (2006) Forests and emerging
infectious diseases of humans. FAO. Unasylva 224, Vol. 57.
EGBENDEWE-MONDZOZO, A. ET AL. (2011) Climate
change and vector-borne diseases: an economic impact
analysis of malaria in Africa. Int J Environ Res Public
Health. Mar; 8(3):913-30.
86.
ROCHA, J. (2013) Brazil faces drop in crop productivity.
207
[Online] Available from: http://wwwp.dailyclimate.org/
tdc-newsroom/2013/09/brazil-crops-climate
116.
117.
118.
Panacea or Red Herring. Asia Pacific East West Centre.
No.13. [Online] Available from: http://scholarspace.
manoa.hawaii.edu/bitstream/handle/10125/3777/api013.
pdf?sequence=1
IPCC. (1995) Intergovernmental Panel on Climate Change.
Second Assessment Report.
SUNDERLIN, W.D. ET AL. (2007) Poverty and forests:
multi-country analysis of spatial association and proposed
policy solutions. Bogor, Indonesia: CIFOR.
131.
145.
NICITA, E. ET AL. (2013) UNCTAD. Global Supply Chains:
Trade and economic policies for developing countries.
Policy issues in international trade and commodities. Study
series no. 55.
161.
KERR, S. ET AL. (2004) Effects of poverty on deforestation:
Distinguishing behavior from location. FAO. ESA Working
Paper No. 04-19.
LAWRENCE, W.F. ET AL. (2009) Impacts of roads and
linear clearings on tropical forests. Trends in Ecology and
Evolution Vol.24 No.12.
SHEIL, D. ET AL. (2009) The impacts and opportunities
of oil palm in Southeast Asia: what do we know and what
do we need to know? Occasional Paper No. 51. Bogor,
Indonesia: CIFOR.
132.
SOVACOO, B. K. & BULAN, L. C. (2012) Energy security
and hydropower development in Malaysia: The drivers
and challenges facing the Sarawak Corridor of Renewable
Energy (SCORE). Renewable Energy, 40(1), 113–129.
146.
SUN, C. ET AL. (2008) Global Forest Product Chains:
Identifying challenges and opportunities for China
through a global commodity chain sustainability analysis.
International Institute for Sustainable Development.
162.
CARLSON, K. ET AL. (2012) Carbon emissions from forest
conversion by Kalimantan oil palm plantations. Nature
Climate Change, 3(3), 283-287.
163.
147.
HOSONUMA, N. ET AL. (2012) An assessment of
deforestation and forest degradation drivers in developing
countries. Environmental Research Letters,7(4), 044009.
UN COMTRADE. (2013) [Online] Available from: http://
comtrade.un.org
164.
IFC. (2011) The World Bank Group Framework and IFC
strategy for engagement in the palm oil sector: Draft for
consultations.
165.
KONGSAGER, R. & REENBERG, A. (2012) Contemporary
land-use transitions: The global oil palm expansion. GLP
Report No. 4. Copenhagen: GLP-IPO.
166.
WICKE, B. ET AL. (2011) Exploring land use changes and
the role of palm oil production in Indonesia and Malaysia.
Land Use Policy, 28(1), 193-206.
167.
KOH, L. P. & WILCOVE, D. S. (2008) Is oil palm agriculture
really destroying tropical biodiversity?Conservation Letters,
1(2), 60-64.
168.
KONGSAGER, R. & REENBERG, A. (2012) Contemporary
land-use transitions: The global oil palm expansion. GLP
Report No. 4. Copenhagen: GLP-IPO.
169.
IFC. (2011) The World Bank Group Framework and
IFC strategy for engagement in the palm oil sector:
Draft for consultations.
133.
125.
126.
127.
128.
129.
208
KONGSAGER, R. & REENBERG, A. (2012) Contemporary
land-use transitions: The global oil palm expansion. GLP
Report No. 4. Copenhagen: GLP-IPO.
UNITED NATIONS. (2013) GDP Breakdown. United
Nations Statistics Division.
KERR, S. ET AL. (2004) Effects of poverty on deforestation:
Distinguishing behavior from location. FAO. ESA Working
Paper No. 04-19.
124.
160.
144.
120.
123.
UN COMTRADE. (2013)[Online] Available from: http://
comtrade.un.org
FAO. (2011) Southeast Asian forests and forestry to 2020:
Subregional report of the second Asia-Pacific forestry sector
outlook study. Bangkok: FAO.
AFP. (2012) Brazil sets up special security force to protect
Amazon. [Online].
SUNDERLIN, W.D. ET AL. (2007) Poverty and forests:
multi-country analysis of spatial association and proposed
policy solutions. Bogor, Indonesia: CIFOR.
122.
143.
159.
130.
119.
121.
Policy Initiative.
SOVACOO, B. K. & BULAN, L. C. (2011) Settling the Score:
The Implication of the Sarawak Corridor of Renewable
Energy (SCORE) in Malaysia. Energy Governance Case
Study #04.
HUSSEIN, Z ET AL. (2013) Climate change mitigation
policies and poverty in developing countries Environ.
Res. Lett. 8. Center for Global Trade Analysis, Purdue
University, U.S.A.
134.
UNION OF CONCERNED SCIENTISTS (2010)
Deforestation Today – It’s just business. Briefing 7.
Washington D.C.
135.
DEFRIES, R.S. ET AL. (2010) Deforestation driven by
urban population growth and agricultural trade in the
twenty-first century. Nature Geoscience. 3, 178 - 181 (2010).
Letters.
136.
ANGELSEN, A. (2011) The economic contributions
of forests to rural livelihoods: a global analysis. Oral
presentation at the PEN Science Workshop: ‘Exploring the
forest-poverty link: new research findings’. University of
East Anglia, Norwich, UK. June 13-14, 2011.
137.
KANNINEN, M., D. ET AL. (2007) Do Trees Grow on
Money? Implications of deforestation research for policies
to promote REDD. Bogor, Indonesia: CIFOR.
138.
PACHECO, P. ET AL. (2011) Avoiding deforestation in the
context of biofuel feedstock expansion: an analysis of the
effectivenss of market-based instruments. Working Paper
73. Bogor, Indonesia: CIFOR.
LIMA, I. ET AL. (2007) Methane Emissions from Large
Dams as Renewable Energy Resources: A Developing
Nation Perspective. Mitigation and Adaptation Strategies
for Global Change. Volume 13, Issue 2, pp 193-206.
STICKLER, C.M. ET AL. (2013) Dependence of hydropower
energy generation on forests in the Amazon Basin at local
and regional scales. PNAS 110(23), 9601-9606.
GLOBAL WITNESS. (2012) In the future, there will be
no forest left. [Online] Available from: http://www.
globalwitness.org/sites/default/files/library/HSBC-loggingbriefing-GW.pdf
148.
FAOSTAT (2013). The statistics division of the FAO. .
[Online] Available from: http://faostat.fao.org
149.
KAPLINSKY, R. & MORRIS, M. (2001) A handbook for
value chain research (Vol. 113). IDRC.
150.
WWF. (2012) The 2050 Criteria: Guide to responsible
investment in agricultural, forest, and seafood commodities.
151.
ZSL. (2013) Sustainable Palm Oil Platform.[Online]
Available from: http://www.sustainablepalmoil.org
152.
153.
SUNDERLIN, W.D. ET AL. (2007) Poverty and forests:
multi-country analysis of spatial association and proposed
policy solutions. Bogor, Indonesia: CIFOR.
GUAN, W. (2010) Developments in Distribution Channels
- A Case Study of a Timber Product Distribution Channel.
Linköping Studies in Science and Technology, Thesis No.
1458, LiU-TEK-LIC 2010:29.
LEVY, M. & WEITZ, B. (2008) Retailing Management. 7th
Ed. New York: McGraw Hill.
154.
USDA. (2012) Global Food Industry. Economic Research
Service.
170.
139.
KANNINEN, M., D. ET AL. (2007) Do Trees Grow on
Money? Implications of deforestation research for policies
to promote REDD. Bogor, Indonesia: CIFOR.
155.
SANTOSA, S. J. (2008) Palm oil boom in Indonesia: from
plantation to downstream products and biodiesel. CLEAN–
Soil, Air, Water, 36 (5-6), 453-465.
RSPO. (2013) Roundtable on Sustainable Palm Oil Website.
[Online] Available from: http://www.rspo.org
171.
140.
156.
RSPO. (2013) Factsheet Palm Oil. [Online] Available
from: http://www.rspo.org/files/pdf/Factsheet-RSPOAboutPalmOil.pdf
ZSL. (2013) Sustainable Palm Oil Platform. Smallholders.
[Online] Available from: http://www.sustainablepalmoil.
org/growers-millers/growers/smallholders
CHOKKALINGAM, U. ET AL. (2007) Community fire use,
resource change, and livelihood impacts: the downward
spiralin the wetlands of southern Sumatra. Mitigation and
Adaptation Strategies for Global Change. 12(1): 75–100.
KISSINGER, G. ET AL. (2012) Drivers of Deforestation
and Forest Degradation: A Synthesis Report for REDD+
Policymakers. Lexeme Consulting, Vancouver Canada.
172.
141.
157.
ZIMMER, Y. (2010) Competitiveness of rapeseed, soybeans
and palm oil. Journal of Oilseed Brassica, 1(2), 84-90.
IFC. (2011) The World Bank Group Framework and IFC
strategy for engagement in the palm oil sector: Draft for
consultations.
IVERSEN, V. ET AL. (2006) High value forests, hidden
economies and elite capture: Evidence from forest user
groups in Nepal’s Terai. Ecological Economics, 58(1), 93-107.
ARIMA,E.Y. ET AL. (2010) Statistical confirmation
of indirect land use change in the Brazilian Amazon.
Enivronment Research Letters, No. 6.
173.
158.
142.
ASSUNÇÃO, J. ET AL. (2013) Does Credit Affect
Deforestation? Evidence from a rural credit policy in
the Brazilian Amazon. CPI Technical Report. Climate
PRODUCT BOARD MVO. (2010) Fact sheet Palm Oil 2010.
[Online] Available from: http://www.mvo.nl/LinkClick.
aspx?fileticket=jsFVMZwZzkc%3D
PROFOREST. (2011) Mapping and understanding the
UK palm oil supply chain. London: Department for
Environment, Food and Rural Affairs.
174.
SANTOSA, S. J. (2008) Palm oil boom in Indonesia: from
PALMER, C. & DI FALCO, S. (2012) Biodiversity, poverty,
and development. Oxford Review of Economic Policy,
Volume 28, Number 1, 2012, pp. 48–68.
DOVE, M. (1994) Marketing the Rainforest – Green
209
OECD Publishing.
plantation to downstream products and biodiesel. CLEAN–
Soil, Air, Water, 36(5-6), 453-465.
175.
176.
REUTERS. (2012) Insight: Top palm oil producer Indonesia
wants to be more refined. [Online] Available from: http://
www.reuters.com/article/2012/07/15/us-indonesia-palmidUSBRE86E0HV20120715
UN COMTRADE. (2013) [Online]Available from: http://
comtrade.un.org
177.
FAO. (2013) FAOSTAT [Online] Available from: http://
faostat.fao.org/
178.
USDA. (2008) Oilseeds: World Markets and Trade. [Online]
Available from: http://usda01.library.cornell.edu/usda/fas/
oilseed-trade//2000s/2008/oilseed-trade-12-11-2008.pdf
179.
ZSL. (2013) Sustainable Palm Oil Platform. Smallholders.
[Online] Available from: www.sustainablepalmoil.org
180.
MURPHY, S. ET AL. (2012) Cereal secrets: the world’s
largest grain traders and global agriculture. Oxfam.
181.
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION. (2011) Archer-Daniels-Midland Company.
[Online] Available from: http://sec.gov/Archives/edgar/
data/7084/000000708411000028/adm10kfy11.htm
182.
CARGILL. (2013) Palm oil. [Online] Available from: http://
www.cargill.co.id/en/products/palm-oil
183.
SANTOSA, S. J. (2008) Palm oil boom in Indonesia: from
plantation to downstream products and biodiesel. CLEAN–
Soil, Air, Water, 36(5-6), 453-465.
184.
MURPHY, S. ET AL. (2012) Cereal secrets: the world’s
largest grain traders and global agriculture. Oxfam.
192.
WWF. (2002) Corporate actors in the South American soy
production chain.
193.
WWF. (2012) The 2050 Criteria: Guide to Responsible
Investment in Agricultural, Forest, and Seafood
Commodities. Washington D.C.: World Wildlife Fund.
194.
195.
PACHECO, P. (2012) Soybean and oil palm expansion in
South America: A review of main trends and implications.
Working Paper 90. Bogor, Indonesia: CIFOR.
196.
USDA. (2013) Oilseeds: World Markets and Trade. USDA
Economic Research Service. [Online] Available from:
www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf.
197.
PACHECO, P. (2012) Soybean and oil palm expansion in
South America: A review of main trends and implications.
Working Paper 90. Bogor, Indonesia: CIFOR.
198.
MURPHY, S. ET AL. (2012) Cereal secrets: the world’s
largest grain traders and global agriculture. Oxford: Oxfam.
199.
THE DUTCH SOY COALITION. (2008) Soy big business,
big responsibility: Addressing the social- and environmental
impact of the soy value chain. Amsterdam: Ruparo.
186.
187.
WWF. (2012) Palm Oil Buyers’ Scorecard 2011 - Measuring
the Progress of Palm Oil Buyers. [Online] Available from:
www.panda.org
202.
WWF. (2012) Palm Oil Buyers’ Scorecard 2011 - Measuring
the Progress of Palm Oil Buyers. [Online] Available from:
www.panda.org
203.
GREENPEACE. (2013) A dirty business. [Online] Available
from: www.greenpeace.org
188.
UN COMTRADE. (2013) [Online]Available from:
www.comtrade.un.org
189.
PROFOREST. (2011) Mapping and understanding the
UK palm oil supply chain. London: Department for
Environment, Food and Rural Affairs.
190.
FAO. (2013) FOSTAT.
191.
OECD-FAO. (2012) OECD-FAO Agricultural Outlook 2012.
210
MACEDO, M.N. ET AL. (2012) Decoupling of deforestation
and soy production in the southern Amazon during the late
2000s. Proceedings of the National Academy of Sciences,
vol. 109, issue 4, pp. 1341-1346.
PACHECO, P. (2012) Soybean and oil palm expansion in
South America: A review of main trends and implications.
Working Paper 90. Bogor, Indonesia: CIFOR.
KRUGLIANSKAS, I. (2011) Soy production in South
America: key issues and challenges. Proforest. [Online]
Available from: www.proforest.net/objects/news-objects/
soy-production-in-south-america-key-issues-andchallenges/at_download/file
209.
HUTCHINSON, S. (2011) Making a pact to tackle
deforestation in Paraguay. World Wildlife Fund.
210.
WWF. (2013) Paraguay extends Zero Deforestation Law to
2018. [Online] Available at: wwf.panda.org
211.
VUOHELAINEN, A. (2011) Soy production and trade.
Proforest. [Online] Available from: www.proforest.
net/objects/news-objects/soy-production-and-tradevuohelainen
212.
MURPHY, S. ET AL. (2012) Cereal secrets: the world’s
largest grain traders and global agriculture. Oxford: Oxfam.
213.
MURPHY, S. ET AL. (2012) Cereal secrets: the world’s
largest grain traders and global agriculture. Oxford: Oxfam.
214.
PACHECO, P. (2012) Soybean and oil palm expansion in
South America: A review of main trends and implications.
Working Paper 90. Bogor, Indonesia: CIFOR.
215.
PACHECO, P. (2012) Soybean and oil palm expansion in
South America: A review of main trends and implications.
Working Paper 90. Bogor, Indonesia: CIFOR.
216.
ALICEWEB. (2013) [Online] Available at: www.aliceweb2.
mdic.gov.br
217.
USDA. (2012) Agricultural Projections to 2021. Outlook No.
(OCE-121) 102 pp
218.
USDA. (2010) USDA Soybean Baseline, 2010-19. [Online]
Available from: www.ers.usda.gov/topics/crops/soybeansoil-crops/market-outlook/usda-soybean-baseline,-2010-19.
aspx#.UehqzI1J4tQ
PACHECO, P. (2012) Soybean and oil palm expansion in
South America: A review of main trends and implications.
Working Paper 90. Bogor, Indonesia: CIFOR.
219.
BARONA, E. ET AL. (2010) The role of pasture and soybean
in deforestation of the Brazilian Amazon. Environmental
Research Letters, 5(2), 024002.
NORTH CAROLINA SOYBEAN PRODUCERS
ASSOCIATION. (2013) How soybeans are used. [Online]
Available from www.ncsoy.org
220.
205.
GARRETT, R. D. ET AL. (2012) Land institutions and
supply chain configurations as determinants of soybean
planted area and yields in Brazil. Land Use Policy.
THE DUTCH SOY COALITION. (2008) Soy big business,
big responsibility: Addressing the social- and environmental
impact of the soy value chain. Amsterdam: Ruparo.
221.
206.
MÜLLER, R. ET AL. (2012) Proximate causes of
deforestation in the Bolivian lowlands: an analysis of spatial
dynamics. Regional Environmental Change, 12(3), 445-459.
RABOBANK. (2008) The soy supply chain policy: striking
a CSR balance in financial decisions. [Online] Available
from: www.banktrack.org/manage/ems_files/download/
soy_supply_chain_policy/080115_rabobank_soy_supply_
chain_policy.pdf
204.
222.
PACHECO, P. (2012) Soybean and oil palm expansion in
South America: A review of main trends and implications.
Working Paper 90. Bogor, Indonesia: CIFOR.
223.
U. S. SOYBEAN EXPORT COUNCIL. (2011) How the
Global Oilseed and Grain Trade Works. [Online] Available
from: http://www.soyatech.com/userfiles/file/tradeflow_
manual(1).pdf
224.
PACHECO, P. (2012) Soybean and oil palm expansion in
South America: A review of main trends and implications.
Working Paper 90. Bogor, Indonesia: CIFOR.
225.
GAO, Y. ET AL. (2011) A global analysis of deforestation
due to biofuel development. Working Paper 68. Bogor,
Indonesia: CIFOR.
226.
OECD-FAO. (2011) Agricultural Outlook 2011-2020.
Chapter 3: Biofuels. [Online] Available from: www.oecd.
org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/48178823.pdf.
227.
WWF. (2012) The 2050 Criteria: Guide to Responsible
Investment in Agricultural, Forest, and Seafood
Commodities. Washington D.C.: World Wildlife Fund.
228.
FAO. (2013). FAOSTAT.
229.
GOVERNMENT OFFICE FOR SCIENCE. (2011) Foresight.
The Future of Food and Farming: Challenges and choices
for global sustainability. London: The Government Office
for Science.
230.
GOVERNMENT OFFICE FOR SCIENCE. (2011) Foresight.
The Future of Food and Farming: Challenges and choices
for global sustainability. London: The Government Office
for Science.
231.
ETTER, A. ET AL. (2006) Modelling the conversion of
Colombian lowland ecosystems since 1940: Drivers,
patterns and rates. Journal of Environmental Management,
79(1), 74-87.
232.
PIU, H.C. & MENTON, M. (2013) In press. Contexto de
REDD+ en Perú: motores, actores e instituciones.
233.
MÜLLER, R. ET AL. (2012) Proximate causes of
deforestation in the Bolivian lowlands: an analysis of spatial
dynamics. Regional Environmental Change, 12(3), 445-459.
234.
GUEVARA, J.C. &GRÜNWALDT, E.G. (2012) Status of beef
cattle production in Argentina over the last decade and its
prospects. Chapter 6 in Livestock Production, edited by
Javed, K. ISBN 978-953-51-0814-6.
235.
BUSTAMANTE, M. M. ET AL. (2012) Estimating
greenhouse gas emissions from cattle raising in Brazil.
Climatic change, 115(3-4), 559-577.
236.
BARRETO, P. ET AL. (2005) Cattle ranching and challenges
for environmental conservation in the Amazon. Belém,
208. RUDORFF, B. F. ET AL. (2012) Remote Sensing Images
to Detect Soy Plantations in the Amazon Biome - The Soy
Moratorium Initiative. Sustainability, 4(5), 1074-1088.
200. WWF. (2004)Mato Grosso a hot spot of soy expansion –
and deforestation. WWF Forest Conversion News No. 3.
201.
185.
PACHECO, P. (2012) Soybean and oil palm expansion in
South America: A review of main trends and implications.
Working Paper 90. Bogor, Indonesia: CIFOR.
207.
211
Brazil: Imazon.
237.
WALKER, N.F. ET AL. (2013) From Amazon pasture to the
high street: deforestation and the Brazilian cattle product
supply chain. Tropical Conservation Science. [Online]
Special Issue Vol. 6(3):446-467. Available from: www.
tropicalconservationscience.org
238.
GRAU, R. ET AL. (2008) Balancing food production and
nature conservation in the Neotropical dry forests of
northern Argentina. Global Change Biology (2008) 14,
985–997.
239.
CALDAS, M. (2013) Land-cover change in the Paraguayan
Chaco: 2000–2011. Journal of Land Use Science.
10.1080/1747423X.2013.807314.
240.
WESTHOEK, H. ET AL. (2011) The Protein Puzzle. The
Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency.
241.
BUSTAMANTE, M. M. ET AL. (2012) Estimating
greenhouse gas emissions from cattle raising in Brazil.
Climatic change, 115(3-4), 559-577.
242.
WIRSENIUS, S. ET AL. (2011) Greenhouse gas taxes on
animal food products: rationale, tax scheme and climate
mitigation effects .Climatic Change, 108(1-2), 159-184.
Special Issue Vol. 6(3):446-467. Available from: www.
tropicalconservationscience.org
250.
251.
252.
253.
254.
255.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
212
MEKONNEN, M.M. & HOEKSTRA, A.Y. (2011) The green,
blue and grey water footprint of crops and derived crop
products, Hydrology and Earth System Sciences, 15(5):
1577-1600.
WALKER, N.F. ET AL. (2013) From Amazon pasture to the
high street: deforestation and the Brazilian cattle product
supply chain. Tropical Conservation Science. [Online]
Special Issue Vol. 6(3):446-467. Available from: www.
tropicalconservationscience.org
WALKER, N.F. ET AL. (2013) From Amazon pasture to the
high street: deforestation and the Brazilian cattle product
supply chain. Tropical Conservation Science. [Online]
GIBBS, H. ET AL. (2013) Policy Revolution in the Brazilian
Amazon. [Submitted].
265.
EUROPEAN COMMISSION. (2013) TRACES.
266.
WALKER, N.F. ET AL. (2013) From Amazon pasture to the
high street: deforestation and the Brazilian cattle product
supply chain. Tropical Conservation Science. [Online]
Special Issue Vol. 6(3):446-467. Available from: www.
tropicalconservationscience.org
267.
INTERNATIONAL COUNCIL OF TANNERS. (2013)
Perspective on Leather. [Online] Available from:
www.tannerscouncilict.org/perspective.htm
268.
FAO. (2013) FAOSTAT.
269.
WALKER, N.F. ET AL. (2013) From Amazon pasture to the
high street: deforestation and the Brazilian cattle product
supply chain. Tropical Conservation Science. [Online]
Special Issue Vol. 6(3):446-467. Available from:
www.tropicalconservationscience.org
FERRAZ, J. B. S. & FELÍCIO, P. E. D. (2010) Production
systems–An example from Brazil. Meat Science, 84(2),
238-243.
WALKER, N.F. ET AL. (2013) From Amazon pasture to the
high street: deforestation and the Brazilian cattle product
supply chain. Tropical Conservation Science. [Online]
Special Issue Vol. 6(3):446-467. Available from: www.
tropicalconservationscience.org
GIBBS, H. ET AL. (2013) Policy Revolution in the Brazilian
Amazon. [Submitted].
GUEVARA, J.C. & GRÜNWALDT, E.G. (2012) Status of
beef cattle production in Argentina over the last decade and
its prospects. Chapter 6 in Livestock Production, edited by
Javed, K. ISBN 978-953-51-0814-6.
INTERNATIONAL COUNCIL OF TANNERS. (2013)
Perspective on Leather. [Online] Available from:
www.tannerscouncilict.org/perspective.htm
257.
WALKER, N.F. ET AL. (2013) From Amazon pasture to the
high street: deforestation and the Brazilian cattle product
supply chain. Tropical Conservation Science. [Online]
Special Issue Vol. 6(3):446-467. Available from: www.
tropicalconservationscience.org
MILLEN, D. D. ET AL. (2011) Current outlook and future
perspectives of beef production in Brazil. Animal Frontiers,
1(2), 46-52.
264.
WALKER, N.F. ET AL. (2013) From Amazon pasture to the
high street: deforestation and the Brazilian cattle product
supply chain. Tropical Conservation Science. [Online]
Special Issue Vol. 6(3):446-467. Available from: www.
tropicalconservationscience.org
256.
FERRAZ, J. B. S. & FELÍCIO, P. E. D. (2010) Production
systems–An example from Brazil. Meat Science, 84(2),
238-243.
GUEVARA, J.C. & GRÜNWALDT, E.G. (2012) Status of
beef cattle production in Argentina over the last decade and
its prospects. Chapter 6 in Livestock Production, edited by
Javed, K. ISBN 978-953-51-0814-6.
WALKER, N.F. ET AL. (2013) From Amazon pasture to the
high street: deforestation and the Brazilian cattle product
supply chain. Tropical Conservation Science. [Online]
Special Issue Vol. 6(3):446-467. Available from: www.
tropicalconservationscience.org
BARRIONUEVO, A. ( 2009) Giants in Cattle Industry Agree
to Help Fight Deforestation. The New York Times. [Online]
Available from: www.nytimes.com/2009/10/07/world/
americas/07deforest.html
www.comtrade.un.org
270.
GUAN, W. (2010) Developments in Distribution Channels
- A Case Study of a Timber Product Distribution Channel.
Linköping Studies in Science and Technology, Thesis No.
1458, LiU-TEK-LIC 2010:29.
271.
FAO. (2013) Faostat.
272.
UNEP. (2009) Vital Forest Graphics. Nairobi,
Kenya: UNEP.
273.
WORLD BANK. (2012) Justice for Forests: Improving
Criminal Justice Efforts to Combat Illegal Logging.
Washington, D.C: World Bank.
274.
BROWN, M.L. (2010). Limiting corrupt incentives in a global
REDD regime. Ecology Law Quarterly 37(237):237–266.
RUDEL, T. K. ET AL. (2009) Changing drivers of
deforestation and new opportunities for conservation.
Conservation Biology, 23(6), 1396-1405.
UNEP. (2009) Vital Forest Graphics. Nairobi,
Kenya: UNEP.
258.
EENPACT. (2013) Leather Sector Report. The
Leather Industry.
275.
259.
FAO. (2013) FAOSTAT.
276.
260.
SMERALDI, R. & MAY, P. H. (2008) O Reino do Gado: uma
nova fase da pecuarização da Amazônia. São Paulo, Brazil:
Amigos da Terra-Amazônia Brasileira.
277.
FAO. (2009) State of the World’s Forests. Rome: FAO.
278.
HOSONUMA, N. ET AL. (2012). An assessment of
deforestation and forest degradation drivers in developing
countries. Environmental Research Letters,7(4), 044009.
261.
GREENPEACE. (2009) Slaughtering the Amazon.
262.
WALKER, N.F. ET AL. (2013) From Amazon pasture to the
high street: deforestation and the Brazilian cattle product
supply chain. Tropical Conservation Science. [Online]
Special Issue Vol. 6(3):446-467. Available from: www.
tropicalconservationscience.org
263.
UN COMTRADE. (2013) [Online] Available from:
279.
FISHER, B. ET AL. (2011) The high costs of conserving
southeast Asia’s lowland rainforests. Frontiers in Ecology
and the Environment. 9: 329–334.
280. UNION OF CONCERNED SCIENTISTS (2011) The root
of the problem: What’s driving tropical deforestation
today? [Online] Available from: www.ucsusa.org/assets/
documents/global_warming/UCS_RootoftheProblem_
DriversofDeforestation_FullReport.pdf
281.
ITTO. (2011) Status of tropical forest management 2011.
ITTO Technical Series 38.
282.
LIAO, C. ET AL. (2010) Ecosystem carbon stock influenced
by plantation practice: implications for planting forests
as a measure of climate change mitigation. PloS one, 5(5),
e10867.
283.
KENNAN, R. & VAN DIJK, A. (2010) Planted forests and
water. In BAUHUS, P. ET AL.(eds.) Ecosystem goods and
services from plantation forests. London, UK: Earthscan Ltd.
284.
BROCKERHOFF, E. G. ET AL. (2008) Plantation forests
and biodiversity: oxymoron or opportunity? Biodiversity
and Conservation, 17(5), 925-951.
285.
FISHER, B. (2010) African exception to drivers of
deforestation. Nature Geoscience 3: 9-10.
286.
NDOYE, O. & TIEGUHONG, J. C. (2004) Forest Resources
and Rural Livelihoods: The Conflict Between Timber
and Non-timber Forest Products in the Congo Basin.
Scandinavian Journal of Forest Research, 19 (Suppl. 4): 1_/9.
287.
HOSONUMA, N. ET AL. (2012) An assessment of
deforestation and forest degradation drivers in developing
countries. Environmental Research Letters,7(4), 044009.
288.
FAO. (2009) State of the World’s Forests. Rome: FAO.
289.
FERNHOLZ, K. (2012) Certified forest products markets,
2011-2012. In: UNECE/FAO Forest Products Annual
Market Review, 2011-2012. United Nations. Geneva.
290.
GREENPEACE. (2013) Major breakthrough in protection
for Indonesia’s remaining rainforests. [Online] Available
from: www.greenpeace.org/international/en/press/
releases/Major-breakthrough-in-protection-for-Indonesiasremaining-rainforests
291.
CARLSSON, D. ET AL. (2006) Supply chain management
in the pulp and paper industry. Working Paper DT-2006AM-3. Interuniversity Research Center on Enterprise
Networks, Logistics and Transportation (CIRRELT),
Université Laval, Québec, Canada.
292.
FOREST LEGALITY ALLIANCE. (2012)National
export bans and restrictions. [Online] Available from:
http://risk.forestlegality.org/files/fla/Export_bans_
restrictions_2012_06.pdf
293.
AULISI, A. ET AL. (2008) Trees in the greenhouse: Why
Climate Change is Transforming the Forest Products
Business. Washington, D.C: World Resources Institute.
213
294.
ITTO. (2002) Tropical timber products: Development of
further processing in ITTO producer countries. Geneva:
ITC/ITTO.
309.
295.
GUAN, W. (2010) Developments in Distribution Channels
- A Case Study of a Timber Product Distribution Channel.
Linköping Studies in Science and Technology, Thesis No.
1458, LiU-TEK-LIC 2010:29.
WWF. (2009) Keeping Amazon forests standing: a matter
of values. [Online] Available from: www.wwf.se/source.
php/1229304/Keeping%20the%20Amazon%20forests%20
standing.pdf
323.
310.
DEBLITZ, C. (2010) Feedlots: A new tendency in global
beef production? Working Paper 2/2011 updated in July
2012. agri benchmark.
RSPO. (2013) Market data. [Online] Available from: www.
rspo.org/en/Market_Data_-_as_at_3rd_August
324.
FSC. (2011) FSC evaluation of the impacts and
implementation of the Controlled Wood System
SOYBEAN AND CORN ADVISOR, INC. (2011) Feedlots
Consuming More Grain Domestically in Mato Grosso.
325.
JAKARTA POST. (2010) Sharing the burden of producing
sustainable biofuels. [Online] Available from: www.
thejakartapost.com/news/2010/01/12/sharing-burdenproducing-sustainable-biofuels.html
ISEAL ALLIANCE. (2011) Improving small-scale producer
access to certification. [Online] Available from: www.
isealalliance.org/online-community/blogs/new-reportimproving-small-scale-producer-access-to-certification
296.
UNECE/FAO. (2011) Forest products annual market review
2010-2011. Geneva Timber and Forest Study Paper 27.
297.
ITTO. (2012) Annual Review and Assessment of the World
Timber Situation. [Online] Available from: www.itto.int/
annual_review
298.
ITTO. (2012) Annual Review and Assessment of the World
Timber Situation. [Online] Available from: www.itto.int/
annual_review
World Bank.
311.
299.
312.
FAO. (2005) Global Forest Resources Assessment.
Rome: FAO.
313.
GOVERNMENT OFFICE FOR SCIENCE. (2011) Foresight.
The Future of Food and Farming: Challenges and choices
for global sustainability. London: The Government Office
for Science.
326.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOLUTIONS NETWORK.
(2013) Opportunities and Solutions for Sustainable Food
Production. Background paper for the High-Level Panel
of Eminent Persons on the Post-2015 Development
Agenda. [Online] Available from: www.unsdsn.org/
files/2013/05/130112-HLP-TG7-Solutions-for-sustainablefood-production.pdf
327.
UNECE/FAO. (2013) Forest products annual market review
2012-2013. Geneva Timber and Forest Study Paper 33.
314.
300. WRI. (2008) Trees in the greenhouse: Why Climate Change
is Transforming the Forest Products Business. [Online]
Available from: pdf.wri.org/trees_in_the_greenhouse.pdf
301.
ITTO. (2012) Annual Report [Online] Available from:
www.itto.int/annual_report
302.
IBISWORLD. (2012) Global Paper & Pulp Mills Market
Research Report.
303.
NORD, T. (2005) Structure and Developments in the solid
wood value chain: Dominant saw milling strategies and
industrialized housing. Licentiate Thesis, Luleå University
of Technology.
304.
305.
306.
307.
NORD, T. (2005) Structure and Developments in the solid
wood value chain: Dominant saw milling strategies and
industrialized housing. Licentiate Thesis, Luleå University
of Technology.
RISI. (2013) Tissue Retailers and Distributors Insight
Forum to focus on retail and distribution channels at Tissue
World Americas 2014 in Miami, March 18-21.
GEIST, H.J. & LAMBIN, E. (2001) What drives tropical
deforestation? A meta-analysis of proximate and underlying
causes of deforestation based on subnational case study
evidence. Land-Use and Land-Cover Change (LUCC)
Project, International Geosphere-Biosphere Programme
(IGBP). LUCC Report Series: 4.
315.
GOVERNMENT OFFICE FOR SCIENCE. (2011) Foresight.
The Future of Food and Farming: Challenges and choices
for global sustainability. London: The Government Office
for Science.
317.
DE SCHUTTER, O. (2010) Report submitted by the Special
Rapporteur on the right to food, Olivier De Schutter.
Human Rights Council, Sixteenth Session. A/HRC/16/49.
GOVERNMENT OFFICE FOR SCIENCE. (2011) Foresight.
The Future of Food and Farming: Challenges and choices
for global sustainability. London: The Government Office
for Science.
318.
319.
320.
GEIST, H.J. & LAMBIN, E.F. (2002) Proximate Causes
and Underlying Driving Forces of Tropical Deforestation
BioScience Vol. 52 No. 2.
214
MARTINET, A. ET AL. (2009) REDD Reference Levels and
Drivers of Deforestation in Congo Basin Countries. The
GOVERNMENT OFFICE FOR SCIENCE. (2011) Foresight.
The Future of Food and Farming: Challenges and choices
for global sustainability. London: The Government Office
for Science.
316.
321.
308.
322.
DE SCHUTTER, O. (2010) Report submitted by the Special
Rapporteur on the right to food, Olivier De Schutter.
Human Rights Council, Sixteenth Session. A/HRC/16/49.
PFAFF, A ET AL. (2010) Policy impacts on deforestation:
lessons learned from past experiences to inform new
initiatives. Nicholas Institute for Environmental Policy
Solutions, Duke University, NI R 10-02.
IIED. (2013) Demand-side interventions to reduce
deforestation and forest degradation. Workshop Report 21st
February 2013. London.
328.
329.
330.
331.
ISEAL ALLIANCE. (2013) Consumer Goods Forum cites
FSC and RSPO in net zero deforestation pledge. [Online]
Available from: www.isealalliance.org/online-community/
news/consumer-goods-forum-cites-fsc-and-rspo-in-netzero-deforestation-pledge
BUTLER, R. (2013) The beginning of the end of
deforestation in Indonesia? Mongabay. [Online] Available
from: news.mongabay.com/2013/0205-app-forest-policy.
html
RAINFOREST FOUNDATION. (2012) The world’s biggest
sovereign wealth fund joins battle against rainforest
destruction. [Online] Available from: http://www.regnskog.
no/languages/english/the-worlds-biggest-sovereignwealth-fund-joins-battle-against-rainforest-destruction
MAGRATH, B. & GRANDALSKI, R. (2002) Policies,
strategies and technologies for forest resource protection.
In: Enters ET AL. (eds). Applying Reduced Impact Logging
to Advance Sustainable Forest Management. FAO.
BROWN, D. & LUTTRELL, C. (2005) Review of
independent forest monitoring. Overseas Development
Institute (ODI), Forest Policy and Environment Group. 67p.
London: ODI.
FSC. (2013) FSC Ends Association with the APRIL Group.
[Online] Available from: ic.fsc.org/newsroom.9.454.htm
332.
ASSUNÇÃO, J. ET AL. (2013) DETERring Deforestation in
the Brazilian Amazon: Environmental Monitoring and Law
Enforcement. Climate Policy Initiative.
333.
GLOBAL TIMBER TRACKING NETWORK.
(2013) Why GTTN. [Online] Available from: www.
globaltimbertrackingnetwork.org/about_us/why_gttn.html
334.
BROWN, D. ET AL. (2004) Forest Law Enforcement &
Governance: The role of independent monitors in the
control of forest crime. ODI.
335.
BRACK, D. & SAUNDERS, J. (2004) Public Procurement of
Timber: EU Member state initiatives for sourcing legal and
sustainable timber. Discussion paper for workshop on public
procurement of timber. London, UK: Chatham House.
336.
DEFRA. (2012) Sustainable production of palm oil:
UK statement. [Online] Available from: www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/69607/uk-statement-palm-oil-20121025.pdf
337.
LEGGETT, M. (2013) Drivers of deforestation and
WTO rules: Conflicts and Solutions. Oxford: Global
Canopy Programme.
338.
DE BOER, A. & HENTSCHEL, G. (2011) European Timber
Trade Federation Annual Survey: The European Market for
Verified Legal and Sustainable Timber (April 2011), p.6.
339.
BRACK, D. (2008) Controlling illegal logging using public
procurement policy. Energy, Environment and Development
Programme. June 2008, EEDP LOG BP 08/02.
340.
EDF. (2013) Ready for REDD: Acre’s State Programs for
Sustainable Development and Deforestation Control.
[Online] Available from: www.edf.org/sites/default/files/
Acre_Ready_for_REDD_EDF.pdf
341.
GLOBAL PARTNERSHIP FOR FOREST LANDSCAPE
RESTORATION. (2009) A world of opportunity.
Edinburgh, UK.
342.
FOREST CARBON PORTAL (2013). Indonesian palm
oil industry would support land swaps to protect forest,
while expanding production. [Online] Available from:
www.forestcarbonportal.com/news/indonesian-palm-oilindustry-would-support-land-swaps-protect-forest-whileexpanding-production
343.
LEATHER WORKING GROUP. (2013) [Online] Available
from: www.leatherworkinggroup.com
344.
CONSERVATION INTERNATIONAL. (2013) Deforestation
Guides for Commodity Sourcing. [Online] Available from:
www.conservation.org/how/science/Pages/deforestationguides-for-commodity-sourcing.aspx
FAO. (2007) Future expansion of soybean 20052014 Implications for food security, sustainable rural
development and agricultural policies in the countries
of Mercosur and Bolivia, Synthesis Document, Policy
Assistance Series 3 ISSN 1819-4591, Santiago October 2007.
345.
346.
ASBRAER/ABER. (2010) Serviços de ATER para o Brasil
contemporâneo: “Contribuição da Extensão Rural Estatal
aos candidatos à Presidência da República”. Associação
Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica
e Extensão Rural (ASBRAER) e Academia Brasileira de
Extensão Rural (ABER).
347.
CLAY, J. ET AL. (2005) Leverage points for encouraging
sustainable commodity production. Agricultural
commodities, trade and sustainable development. London:
International Institute for Environment and Development.
215
348.
349.
350.
351.
352.
GOVERNMENT OFFICE FOR SCIENCE. (2011) Foresight.
The Future of Food and Farming: Challenges and choices
for global sustainability. London: The Government Office
for Science.
CLAY, J. ET AL. (2005) Leverage points for encouraging
sustainable commodity production. Agricultural
commodities, trade and sustainable development. London:
International Institute for Environment and Development.
WRI. (2013) Indonesia Extends its Forest Moratorium:
What Comes Next? [Online] Available from: http://insights.
wri.org/news/2013/05/indonesia-extends-its-forestmoratorium-what-comes-next
POST COURIER. (2013) SABL Inquiry Commission
Slammed By PNG Government. [Online] Available
from: http://pidp.eastwestcenter.org/pireport/2013/
March/03-28-09.htm
TROPICAL FOREST GROUP. (2013) Reducing Emissions
from Deforestation, Cross River State, Nigeria. [Online]
Available from: http://www.tropicalforestgroup.org/
logging-moratorium-cross-river-state-nigeria
[Online] Available from: http://web.worldbank.org/
WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/0,,conte
ntMDK:22276657~pagePK:210058~piPK:210062~theSite
PK:244381,00.html
374.
362.
RABOBANK GROUP. (2013) Sustainable banking policy.
[Online] Available from: www.rabobank.com/en/group/
sustainability/policies.html
SCHLAGER, E. & OSTROM, E. (1992) Property rights
regimes and natural resources: a conceptual analysis. Land
Economics Vol. 68 (3) pp. 249-262.
375.
363.
RABOBANK GROUP. (2012) Rabobank Brazil - CSR Policy.
[Online] Available from: www.rabobank.com.br/en/
images/CSR%20Policy%20version.pdf
364.
BECK, T. ET AL. (2008) The Typology of Partial Credit
Guarantee Funds around the World. Washington, DC: The
World Bank.
365.
GAINES, A. & GRAYSON, J. (2009) Chapter Four: The
potential of risk mitigation mechanisms to facilitate private
sector investment in REDD projects. In Forest Investment
Review. London: Forum for the Future.
366.
YIN, D. (2013) How Forest Carbon Projects Protect Themselves
From Political Risk. Ecosystem Marketplace. [Online] Available
from: www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/article.
page.php?page_id=9916&section=news_articles&eod=1
353.
WWF. (2013) Paraguay Extends Zero Deforestation Law to
2018. [Online] Available from: wwf.panda.org/?210224/
Paraguay-extends-Zero-Deforestation-Law-to-2018
367.
OAKES, N. & LEGGETT, M. (eds.) (2012) The Little Forest
Finance Book. Oxford: Global Canopy Programme.
354.
OAKES, N. & LEGGETT, M. (eds.) (2012) The Little Forest
Finance Book. Oxford: Global Canopy Programme.
368.
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION ADVISORY
SERVICES. (2013) Global Index Insurance Facility.
[Online] Available from: http://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/b72e85804f36187a88a1ce032730e94e/GIIF_
Global_Factsheet_April+12.pdf?MOD=AJPERES.
355.
FORUM FOR THE FUTURE. (2009) Forest Investment
Review. London: Forum for the Future.
356.
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION. (2013)
IFC Projects Database. [Online] Available from:
ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/651aeb16abd09c1f852
5797d006976ba/a8f1bd7744b6da1485257bc800701226?o
pendocument.
357.
TRIVEDI, M. ET AL. (2012) Think PINC: Securing Brazil’s
food, water and energy with Proactive Investment in
Natural Capital. Oxford, UK: Global Canopy Programme.
358.
GRIFFITHS, J. (2012) Leveraging private sector finance:
how does it work and what are the risks? London:
Bretton Woods Project. [Online] Available from: www.
brettonwoodsproject.org/doc/private/leveraging.pdf
359.
360.
361.
216
GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY. (2011) Review of the
Global Environment Facility Earth Fund. Evaluation Report
No. 62. [Online] Available from: http://www.thegef.org/
gef/sites/thegef.org/files/documents/Earth-Fund_2011.pdf
EBRD. (2008) Environmental and Social Policy. [Online]
Available from: http://www.ebrd.com/downloads/
research/policies/2008policy.pdf
WORLD BANK. (2011) 2012 Environment Strategy.
369.
370.
371.
372.
373.
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION ADVISORY
SERVICES. (2013) Global Index Insurance Facility.
[Online] Available from: http://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/b72e85804f36187a88a1ce032730e94e/GIIF_
Global_Factsheet_April+12.pdf?MOD=AJPERES.
CERES. (2013) Shareholder Resolutions – Forests. [Online]
Available from:http://www.ceres.org/investor-network/
resolutions#!/subject=Forests&year=2013&company=&file
r=&sector=&status=&memo=&all=.
producers-to-adhere-to-rspo-principles-as-next-phase-ofengagement-begins
388.
WALKER, N. ET AL. (2013) Demand-side interventions
to reduce deforestation and forest degradation.
London: International Institute for Environment and
Development (IIED).
ROBINSON, B.E (2011) Does secure land tenure save
forests? A review of the relationship between land tenure
and tropical deforestation. CCAFS Working Paper 7.
Copenhagen, Denmark: CCAFS.
389.
WESTBERG, C.J. & JOHNSON, F. X. (2013) The path not
yet taken: Bilateral agreements to promote sustainable
biofuels under the EU Renewable Energy Directive. SEI
Working Paper No. 2013-02.
376.
ANGELSEN, A. (2010) Policies for reduced deforestation
and their impact on agricultural production. PNAS, 107
(46), 19639–19644.
390.
BRACK, D. (2013) Controlling imports of Palm-Oil:
interaction with WTO rules. A report commissioned by
Global Canopy Programme.
377.
ROBINSON, B.E (2011) Does secure land tenure save
forests? A review of the relationship between land tenure
and tropical deforestation. CCAFS Working Paper 7.
Copenhagen, Denmark: CCAFS.
391.
USDA ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION
SERVICE.(2008) Amendments to the Lacey Act from
H.R.2419, Sec. 8204.
392.
378.
KISSINGER, G. ET AL. (2012) Drivers of deforestation
and forest degradation: a synthesis report for REDD+
policymakers. Vancouver, Canada: Lexeme Consulting.
US DEPARTMENT OF JUSTICE. (2012) Gibson
Guitar Corp. Agrees to Resolve Investigation into Lacey
Act Violations.
393.
379.
DEACON, ET AL. (2006) Political economy and natural
resource use. Economic development and environmental
sustainability: new policy options, 122.
CLARK, S. ET AL. (2008) Protected areas: an effective tool to
reduce emissions from deforestation and forest degradation
in developing countries? Working Paper. Cambridge, U.K :
UNEP WorldConservation Monitoring Centre.
394.
JOPPA, L.N. ET AL. (2008) On the protection of “protected
areas”. PNAS May 6, 2008 vol. 105 no. 18 6673-6678.
395.
RODRICKS, S. (2010) TEEBCase: Enabling the legal
framework for PES, Costa Rica. 2010. [Online] Available
from: TEEBweb.org. Mainly based on BENNET, K. &
HENNINGER, N. (2009) Payments for Ecosystem Services
in Costa Rica and Forest Law No. 7575: Key Lessons for
Legislators. World Resources Institute.
396.
IPAM. (2012) Brazil’s “Low-Carbon Agriculture”Program:
Barriers To Implementation. [Online] Available from:
http://www.gcftaskforce.org/documents/brazil’s_lowcarbon_agriculture_program.pdf
397.
RRI. (2013) Global Capital, Local Concessions: A DataDriven Examination of Land Tenure Risk and Industrial
Concessions in Emerging Market Economies.
398.
DTE. (2012) Indonesia’s ‘One Map Policy’. [Online]
Available from: http://www.downtoearth-indonesia.org/
story/indonesia-s-one-map-policy
399.
LEOPOLD, A. (2010) TEEBcase: Agroecological Zoning in
Brazil incentivises more sustainable agricultural practices.
380. MUNDEN PROJECT. (2012) The financial risks of insecure
land tenure: an investment view. Prepared for the Rights
and Resources Initiative. [Online] Available from: www.
rightsandresources.org/documents/files/doc_5715.pdf
381.
BRACK, D. & BAILEY, R. (2013) Ending global
deforestation: policy options for consumer countries.
London: Chatham House.
382.
BRACK, D. & BAILEY, R. (2013) Ending global
deforestation: policy options for consumer countries.
London: Chatham House.
LEGGETT, M. (2013) Drivers of Deforestation and
WTO Rules: Conflicts and Solutions. Oxford : Global
Canopy Programme.
383.
384.
LEGGETT, M. (2013) Drivers of Deforestation and
WTO Rules: Conflicts and Solutions. Oxford: Global Canopy
Programme.
385.
BRACK, D. (2013) Controlling Imports of Palm Oil:
Interaction with WTO Rules. A report commissioned by
Global Canopy Programme.
386.
BRACK, D. & BAILEY, R. (2013) Ending global
deforestation: policy options for consumer countries.
London: Chatham House.
387.
PURVIS, N. ET AL. (2013) Breaking the link between
commodities and climate change. Report prepared by
Climate Advisers, Washington D.C. [Online] Available from:
CERES. (2013) Dunkin’ Palm Oil Resolution. [Online]
Available from: http://www.ceres.org/investor-network/
resolutions/dunkin-palm-oil-resolution-2013
RAINFOREST FOUNDATION. (2012) The world’s biggest
sovereign wealth fund joins battle against rainforest
destruction. [Online] Available from: http://www.regnskog.
no/languages/english/the-worlds-biggest-sovereignwealth-fund-joins-battle-against-rainforest-destruction
UN PRI. (2013) Institutional investors call on palm oil
producers to adhere to RSPO principles as next phase of
engagement begins. [Online] Available from: http://www.
unpri.org/press/institutional-investors-call-on-palm-oil-
http://www.climateadvisers.com/pdf/Breaking.pdf
400. FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITY. (2009)
Drivers of deforestation and degradation. Conference
presentation, August, 13 – 14, 2009.
401.
BUTLER, R ET AL. (2009) REDD in the red: palm oil
217
Kontributor Eksternal Catatan Akhir
could undermine carbon payment schemes. Conservation
Letters 1–7.
402.
403.
HEIN, L. ET AL. (2012) REDD+ in the context of ecosystem
management. Current Opinion in Environmental
Sustainability. 4,6: 604–611.
ANGELSEN, A. (2010) Policies for reduced deforestation
and their impact on agricultural production. Proceedings
of the National Academy of Sciences of the United States of
America (PNAS). Vol. 107, no. 46 pp. 19639-19644.
v.
ALTIERI, M.A (1999) The ecological role of biodiversity in
agroecosystems. Agriculture Ecosystems & Environment
74, 19-31.
vi.
FOLEY, J.A. ET AL. (2005) Global consequences of land
use. Science 309, 570-574.
xix.
FAO. (2010) Forest Resources Assessment data
for Cambodia.
vii.
DORIN, B. ET AL. (2013) A World without Farmers? The
Lewis Path Revisited. CIRED Working Paper 47-2013.
xx.
viii.
THE WORLD BANK. (2013) Country Partnership Strategy,
July 2013.
FAO. (2010) Assessment of land use, forest policy and
governance in Cambodia. [Online] Available from:
http://www.unredd.net/index.php?option=com_
docman&task=doc_download&gid=6040&Itemid=53
xxi.
ix.
GLOBAL WITNESS. (2013) GIS estimates.
Interviews conducted by Global Witness with villagers in
Kratie and Ratanakiri Provinces, Cambodia, 2012-2013.
x.
xxii.
FULLERTON, D. ET AL. (2010) Environmental taxes.
MIRRLEES, J. ET AL. (eds.). Dimensions of Tax Design.
The Mirrlees Review. Oxford: Oxford University Press.
LEITI. (2013) LIBERIA EXTRACTIVE INDUSTRIES
TRANSPARENCY INITIATIVE (LEITI) Post Award Process
Audit Final Report.
GLOBAL WITNESS. (2013) Rubber Barons. [Online]
Available from: http://www.globalwitness.org/
rubberbarons
xi.
OECD. (2011) Environmental Taxation. A Guide for Policy
Makers. [Online] Available from: www.oecd.org/env/toolsevaluation/48164926.pdf
GLOBAL WITNESS. (2012) Signing Their Lives Away:
Liberia’s Private Use Permits and the Destruction of
Community-Owned Rainforest.
xxiii. DEFRIES, R. S. ET AL. (2010) Deforestation driven by
urban population growth and agricultural trade in the
twenty-first century. Nature Geoscience, 3(3), 178-181.
xii.
GLOBAL WITNESS. (2012) The art of logging industrially
in the Congo: how loggers are abusing artisanal permits to
exploit the Democratic Republic of Congo.
xxiv. RUDEL, T. K. ET AL. (2009) Changing drivers of
deforestation and new opportunities for conservation.
Conservation Biology, 23(6), 1396-1405.
xiii.
REM. (2013) Final report. Independent Monitoring of
Forest Law Enforcement and Governance (IM-FLEG) in the
Democratic Republic of Congo.
xxv.
xiv.
GLOBAL WITNESS. (2013) Estimate for Liberia.
xv.
THE RAINFOREST FOUNDATION UK. (2013) Seeds of
Destruction. Expansion of industrial oil palm in the Congo
Basin: Potential impacts on forests and people.
WOLOSIN, M. ET AL. (2011) A Whole-of-Government
Approach to Reduce Tropical Deforestation. Discussion
Paper. Climate Advisors. pp. 11-28. [Online] Available from:
http://www.climateadvisers.com/pdf/RFF-DP-11-28.pdf
WOLOSIN, M. ET AL. (2011) A Whole-of-Government
Approach to Reduce Tropical Deforestation. Discussion
Paper. Climate Advisors. pp. 11-28. [Online] Available from:
http://www.climateadvisers.com/pdf/RFF-DP-11-28.pdf
408. OECD. (2011) Environmental Taxation. A Guide for Policy
Makers. [Online] Available from: http://www.oecd.org/
env/tools-evaluation/48164926.pdf
411.
PAGIOLA, S. (2008) Payments for environmental services
in Costa Rica. Ecological economics, 65(4), 712-724.
xvi.
218
xviii. ASSOCIATION OF NATURAL RUBBER PRODUCING
COUNTRIES (2008) Quarterly NR Market Review, Kuala
Lumpur, Q1 and Q2. [Online] Available from: www.anrpc.
org/html/filedownload.aspx?file=QUARTERLY%20NR%20
MARKET%20REVIEW/MARKET%20REVIEW%20
Q1_Q2%20%202008.PDF
ADNAN, H. (2010) Rubber prices reach new highs. The
Star, 26 April 2010, [Online] Available from: http://
biz.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2010/4/26/
business/6120041&sec=business\
INTERNATIONAL RUBBER STUDY GROUP (IRSG) &
FAO. (2003) Recent Developments in Natural Rubber
Prices. [Online] Available from: http://www.fao.org/
docrep/006/Y4344E/y4344e0d.htm; Teo Ser Luck, op.
GRIFFON, M. (2013) Qu’est ce que l’agriculture
écologiquement intensive ? Quae, Versailles.
BULL, G. Q. ET AL. (2006) Industrial forest plantation
subsidies: Impacts and implications’. Forest Policy and
Economics 9, pp. 13-31.
410.
PAILLARD, S. TRÉYER, S. & DORIN, B. (Coord.) (2011)
Agrimonde: scenarios and challenges for feeding the world
in 2050. Quae, Versailles.
INTERNATIONAL RUBBER STUDY GROUP (IRSG).
(2003) The future of tyre and rubber sector of China and
consequences for the world rubber industry: a multi-client
study. [Online] Available from: www.iisrp.com/RelatedlinksDoc/IRSGChinaStudy.pdf
iv.
405.
409.
ii.
xvii.
MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT. (2005)
Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Millennium
Ecosystem Assessment, World Resources Institute,
Washington D.C.
FAO. (2012) Building Bridges Between REDD+ And
Sustainable Agriculture: Addressing Agriculture’s Role As A
Driver Of Deforestation.
407.
GOVERNMENT OFFICE FOR SCIENCE. (2011) Foresight.
The Future of Food and Farming: Challenges and choices
for global sustainability. London: The Government Office
for Science.
iii.
404.
406.
i.
This article is based on Global Witness’ May 2013
report “Rubber Barons: how Vietnamese companies
and international finance are driving a land grabbing
crisis in Cambodia and Laos” [Online] Available from:
www.globalwitness.org/rubberbarons
FISHER, B. (2010) African exception to drivers of
deforestation. Nature Geoscience, 3(6), 375-376.
xxvi. RUDEL, T. K. (2013) The national determinants of
deforestation in sub-Saharan Africa. Philosophical
Transactions of the Royal Society B: Biological
Sciences,368(1625).
xxvii. KISSINGER, G. ET AL. (2012) Drivers of deforestation
and forest degradation: a synthesis report for REDD+
policymakers. Lexeme Consulting, Vancouver, Canada.
xxviii. BRANDÃO, A. ET AL. (2012) Inquérito Civil Público no
1.23.000.002382/2011-17. Belém, Brazil: Imazon.
219
xxix. KISSINGER, G. ET AL. (2012) Drivers of deforestation
and forest degradation: a synthesis report for REDD+
policymakers. Lexeme Consulting, Vancouver, Canada.
xlii.
HOSONUMA, N ET AL. (2012) An assessment of
deforestation and forest degradation drivers in developing
countries. Environ. Res. Lett. 7 044009.
xxx.
xliii.
DURAN, A.P. ET AL. (2013) Global spatial coincidence
between protected areas and metal mining activities.
Biological Conservation, Vol. 160 p. 272-278.
xliv.
VILLEGAS, C. ET AL. (2012) Artisanal and small-scale
mining in protected areas and critical ecosystems
programme: a global solutions study. WWF-World Wide
Fund for Nature & Estelle Levin, Ltd.
MINAM PERÚ. (2013) Plan de Inversión Forestal
(Documento de Trabajo)-Versión 15.03.2013 - Elaborado
por el Comité Directivo Nacional del FIP, integrado por el
MEF, MINAM, MINAG y CIAM. Lima, Perú : Ministerio
del Ambiente.
xxxi. BROWN, D. & SCHRECKENBERG, K. (1998) Shifting
cultivators as agents of deforestation: assessing the
evidence. Overseas Development Institute.
xlv.
xxxii. BRUUN, T. B. ET AL. (2009) Environmental consequences
of the demise in swidden cultivation in Southeast Asia:
Carbon storage and soil quality. Human Ecology, 37(3),
375-388.
xlvi.
xxxiii. LIMA, M. ET AL. (2011) Deforestation and the social
impacts of soy for biodiesel: perspectives of farmers in the
South Brazilian Amazon. Ecology and Society, 16(4), 4.
xxxiv. RIST, L. ET AL. (2010) The livelihood impacts of oil palm:
smallholders in Indonesia. Biodiversity and Conservation,
19(4), 1009-1024.
xxxv. COLCHESTER, M. ET AL. (2006) Promised land: Palm oil
and land acquisition in Indonesia: Implications for local
communities and indigenous peoples. Bogor: Forest Peoples
Programme (FPP), Perkumpulan Sawit Watch (SW).
xlix.
l.
xl.
xli.
220
MEDINA, G. ET AL. (2009) Loggers, development agents
and the exercise of power in Amazonia. Development and
Change, 40(4), 745-767.
MAYERS, J. & VERMEULEN, S. (2002) Companycommunity forestry partnerships: From raw deals to
mutual gains. International Institute for Environment and
Development, London.
lvi.
WWF. (2013) The many faces of the Camisea natural gas
project. [Online]. Available from: wwf.panda.org/what_
we_do/where_we_work/amazon/problems/other_threats/
oil_and_gas_extraction_amazon/camisea_amazon
SOSYASUNI. (2013) Forseeable impacts of oil industry
activity in Yasuní. [Online] Available from: http://www.
sosyasuni.org/en/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=39&Itemid=26
li.
MEGEVAND, C. ET AL. (2013) Deforestation Trends in the
Congo Basin: Reconciling Economic Growth and Forest
Protection. Washington DC: The World Bank.
lii.
SWENSON, J.J. ET AL. (2011) Gold mining in the Peruvian
Amazon: global prices, deforestation, and mercury imports.
PloS one, 6 (4), e18875.
liii.
UNEP. (2013) Global Mercury Assessment 2013: Sources,
Emissions, Releases and Environmental Transport. Geneva,
Switzerland: UNEP Chemicals Branch.
liv.
EARTHWORKS AND MININGWATCH CANADA. (2012)
Troubled waters: how mine waste dumping is poisoning
our oceans, rivers, and lakes. [Online]. Available from:
www.earthworksaction.org/files/publications/TroubledWaters_FINAL.pdf
UNEP. (2011) Decoupling Natural Resource Use and
Environmental Impacts from Economic Growth. [Online]
Available from: http://www.unep.org/resourcepanel/
decoupling/files/pdf/decoupling_report_english.pdf
lviii.
PWC. (2011) Mine 2011 — The game has changed: review
of global trends in the mining industry. [Online] Available
from: http://www.pwc.com/en_GX/gx/mining/pdf/mine2011-game-has-changed.pdf
lix.
DEFRIES, R. ET AL. (2013) Export-oriented deforestation
in Mato Grosso: harbinger or exception for other tropical
forests? Phil. Trans. R. Soc. B 368, 20120173.
lx.
SEARCHINGER, T. ET AL. (2011) The Food, Forest and
Carbon Challenge. National Wildlife Federation.[Online]
Available from: www.nwf.org/~/media/PDFs/GlobalWarming/Reports/TheFoodForestandCarbonChallenge.
ashx .
lxi.
MARSHALL, A.R. (2007) Lower Ok Tedi and Middle Fly
vegetation dieback monitoring summary report. Ok-Tedi
GEIST, H. & LAMBIN, E. (2002) Proximate causes
and underlying driving forces of tropical deforestation.
Bioscience 52, 143–150.
lxii.
PRODES. (2013) [Online] Available from: http://www.obt.
inpe.br/prodes/index.php
lxiii.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. (2009) DECRETO Nº
7.029, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009. [Online] Available
from: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2009/Decreto/D7029impressao.htm .
lxiv.
lxv.
lxvi.
lv.
MWANYOKA, I. R. (2005) Payment for Water Services as
a Mechanism for Watershed Management: The Case of the
Sigi River Catchment, Tanga, Tanzania. [Online] Report
prepared for WWF Tanzania. Available from:
www.cepf.net/Documents/wwf.pse.report.pdf
lvii.
xlviii. MINEM PERÚ. (2011) Anuario Estadístico de
Hidrocarburos 2010. Lima, Peru: MINEM.
xxxvii. RIST, L. ET AL. (2010) The livelihood impacts of oil palm:
smallholders in Indonesia. Biodiversity and Conservation,
19(4), 1009-1024.
xxxix. POKORNY, B. ET AL. (2010) A produção familiar como
alternativa de um desenvolvimento sustentável para a
Amazônia: Lições aprendidas de iniciativas de uso florestal
por produtores familiares na Amazônia boliviana, brasileira,
equatoriana e peruana. Bogor, Indonésia: CIFOR.
SWENSON, J.J. ET AL. (2011) Gold mining in the Peruvian
Amazon: global prices, deforestation, and mercury imports.
PloS one, 6(4), e18875.
xlvii. RAISG. (2012) Amazonía bajó presión. Red Amazónica
de Información Socioambiental Georreferenciada;
coordinación. general Beto Ricardo (ISA) . São Paulo:
Instituto Socioambiental.
xxxvi. NEPSTAD, D. ET AL. (2001) Road paving, fire regime
feedbacks, and the future of Amazon forests. Forest ecology
and management 154.3: 395-407.
xxxviii.WALKER, N.F. ET AL. (2013) From Amazon pasture to the
high street: deforestation and the Brazilian cattle product
supply chain. Tropical Conservation Science. Special Issue
Vol. 6(3):446-467.
FINER, M. & ORTA-MARTINEZ, M. (2010) A second
hydrocarbon boom threatens the Peruvian Amazon: trends,
projections, and policy implications. Environmental
research letters, 5(1), 014012.
Mining Environment Department. [Online]. Available
from: http://www.oktedi.com/attachments/238_070920_
FY07%20Dieback%20Monitoring_Marshall_summary.pdf
BUSTAMANTE, M. M. ET AL. (2012) Estimating
greenhouse gas emissions from cattle raising in Brazil.
Climatic Change, DOI: 10.1007/s10584-012-0443-3.
MACEDO, M. N. ET AL. (2012)Decoupling of deforestation
and soy production in the southern Amazon during the late
2000s. Proceedings of the National Academy of Sciences,
doi:10.1073/pnas.1111374109.
BARRETO, P & SILVA, D. (2010) Will Cattle Ranching
Continue to Drive Deforestation in the Brazilian Amazon?
Paper presented at the International Conference:
Environment and Natural Resources Management in
Developing and TransitionEconomies, November 1.
lxvii. GREENPEACE. (2009) Slaughtering the Amazon.
lxviii. GREENPEACE. (2009) Brazil cattle industry giants unite
in banning Amazon destruction. [Online] Available from:
http://www.greenpeace.org/usa/en/media-center/newsreleases/brazil-cattle-industry-giants
lxix.
SIMLAM. (2013) Sistema Integrado de Monitoramento e
Licenciamento Ambiental. [Online] Available from: http://
monitoramento.sema.pa.gov.br/simlam
lxx.
GIBBS, H. (2013) University of Wisconsin-Madison, pers
comm. 25th July 2013.
lxxi.
WALLKER, N.F. (2013) From Amazon pasture to the high
street: deforestation and the Brazilian cattle product supply
chain. Tropical Conservation Science 6:446-467.[Online]
Available from: http://tropicalconservationscience.
mongabay.com/content/v6/TCS-2013_Vol_6(3)_446-467Walker_et_al.pdf
lxxii. CONSUMER GOODS FORUM. (2010) Consumer Goods
Industry Announces Initiatives on Climate Protection Press
Release. [Online] Available from: http://sustainability.
mycgforum.com/images/sustainability-pic/Press_
Release_-_2010-11-29-ClimateProtection.pdf
lxxiii. BRANDO, P.M. ET AL. (2013) Ecology, economy and
management of an agroindustrial frontier landscape in the
southeast Amazon. Phil. Trans. R. Soc. B 368, 20120152.
lxxiv. INPE. (2013) Projeto Desmatamento (PRODES):
Monitoramento da Floresta Amazonica por Satelite.
[Online] Available from: http://www.obt.inpe.br/prodes
lxxv. NEPSTAD, D. C. ET AL. (2006) Globalization of the
Amazon soy and beef industries: opportunities for
conservation. Conservation Biology 20:1595-1603.
lxxvi. MORTON, D. C. ET AL. (2006) Cropland Expansion
Changes Deforestation Dynamics in the Southern Brazilian
Amazon. Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United States of America 103:14637-14641.
lxxvii. GREENPEACE. (2006) Eating Up the Amazon.
Greenpeace International.
lxxviii.NEPSTAD, D. C. ET AL. (2006) Globalization of the
Amazon soy and beef industries: opportunities for
conservation. Conservation Biology 20:1595-1603.
lxxix. NEPSTAD, D. ET AL. (2009) The End of Deforestation in
the Brazilian Amazon. Science 326:1350-1351.
lxxx. MACEDO, M. N. ET AL. (2012) Decoupling of deforestation
and soy production in the southern Amazon during the late
2000s. Proceedings of the National Academy of Sciences of
the United States of America 109:1341-1346.
lxxxi. NEPSTAD, D. C. ET AL. (2013) Responding to climate
change and the global land crisis: REDD+, market
transformation and low-emissions rural development.
Philosophical Transactions of the Royal Society B-Biological
Sciences 368.
221
lxxxii. NEPSTAD, D. C. ET AL. (2011) Systemic Conservation,
REDD, and the Future of the Amazon Basin. Conservation
Biology 25:1113-1116.
lxxxiii.UNECE. (2009) The importance of china’s forest Products
markets to the UNECE region. Geneva timber and forest
discussion paper 57.
Report. WWF.
xcviii. MCKINSEY & COMPANY. (2009) China’s green
revolution – Prioritizing technologies to achieve energy and
environmental sustainability.
xcix.
lxxxiv. UN COMTRADE. (2013) [Online] Available from: http://
comtrade.un.org
lxxxv. UN COMTRADE. (2013) [Online] Available from: http://
comtrade.un.org
c.
lxxxvi. ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY. (2012)
Appetite for destruction - China’s trade in illegal timber.
lxxxvii.JIANGUAN, F. (2013) China’s Effort to Tackle the Trade in
Illegal Timber. Presentation - 22nd Illegal Logging Update
and Stakeholder Consultation meeting. Chatham House
London. Department of Development Planning and Assets
Management, State Forestry Administration of China.
lxxxviii.STATE FORESTRY ADMINISTRATION OF CHINA.
(2012) China’s Forest Resources Management and Forest
Products Trade Policies. Presentation - UNFF CLI Vietnam.
ci.
cii.
ciii.
lxxxix. UN COMTRADE. (2013) [Online] Available from: http://
comtrade.un.org
xc.
ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY. (2012)
Appetite for Destruction – China’s trade in Illegal Timber.
New York.
xci.
GREENPEACE. (2012) The Ramin Paper Trail Asia Pulp &
Paper Under Investigation - Part 2.
xcii.
BROWN-LIMA, C. ET AL. (2010) An overview of the BrazilChina soyabean trade and its strategic implications for
conservation. The Nature Conservancy.
xciii. CHINA DAILY. (2011) CGG is setting up a soyabean base
in Brazil. [Online] Available from: http://www.chinadaily.
com.cn/business/2011-11/24/content_14153948.htm
xciv.
xcv.
xcvi.
BLOOMBERG. (2012) Brazil Seen Beating U.S. in Soyabean
Trade as China Buys. [Online] Available from: http://www.
bloomberg.com/news/2012-10-31/brazil-seen-beating-u-sin-soyabean-trade-as-china-demand-surges.html
PUTZEL, L. ET AL. (2011) Chinese trade and investment
and the forests of the Congo Basin. Synthesis of scoping
studies in Cameroon, Democratic Republic of Congo and
Gabon. Working Paper 67. Bogor, Indonesia: CIFOR.
NORMAN, B. (2013). GreenPalm: China and India. [Online]
Available from: http://www.sustainablepalmoil.org/
standards-certfication/certification-schemes/case-studies/
greenpalm-kick-starting-sustainability-in-china-and-india
xcvii. GAODI, X. ET AL. (2012) China Ecological Footprint
222
STEERING COMMITTEE OF THE STATE-OFKNOWLEDGE ASSESSMENT OF STANDARDS AND
CERTIFICATION. (2012) Toward sustainability: the
roles and limitations of certification. Washington, DC:
RESOLVE, Inc.
NEPSTAD, D. ET AL. (2013) Responding to climate change
and the global land crisis: REDD+, market transformation
and low-emissions rural development. Philosophical
Transactions of the Royal Society B-Biological Sciences, 368.
RSPO. (2013) Market data performance 11 June 2013.
[Online] Available from: http://www.rspo.org/file/MarketData-Performance-May2013_11June_LATESTiii.pdf
FSC. (2013) Global FSC certificates: type and distribution.
[Online] Available from: https://ic.fsc.org/download.factsand-figures-august-2013.a-2271.pdf
WWF. (2012) The 2050 criteria: guide to responsible
investment in agricultural, forest, and seafood commodities.
Washington, DC: WWF.
civ.
BONSUCRO. (2013) Fact sheets. [Online] Available from:
http://bonsucro.com/site/fact-sheets
cv.
RTRS. (2013) Certified volumes and producers. [Online]
Available from: http://www.responsiblesoy.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=297&Itemid
=181&lang=en
cvi.
MASCOTENA, A. (2013) Personal communication.
cvii.
MASCOTENA, A. (2013) Personal communication.
cviii. GRIMARD, A. (2013) Personal communication.
cix.
FSC. (2012) FSC principles and criteria for forest
stewardship. Bonn, Germany: FSC International Center.
cx.
STICKLER, C. ET AL. (2012) Global rules for sustainable
farming. A comparison of social and environmental
safeguards for REDD+ and principles and criteria for
commodity roundtables. San Francisco, U.S.A: IPAM
International Program.
cxi.
cxii.
AULD, G. ET AL. (2008) Certification schemes and
the impacts on forests and forestry. Annual Review of
Environment and Resources, 33, 187-211.
DAMETTE, O. & DELACOTE, P. (2011) Unsustainable
timber harvesting, deforestation and the role of
certification. Ecological Economics, 70, 1211-1219.
cxiii. VISSEREN-HAMAKERS, I.J. & PATTBERG, P. (2013) We
can’t see the forest for the trees: the environmental impact
of global forest certification is unknown. Gaia, 22, 25-28.
cxiv.
USAID. (2013) Tropical Forest Alliance 2020. [Online]
Available from: http://www.usaid.gov/sites/default/files/
documents/1865/TFA2020FACTSHEET.pdf
cxv.
TRUCOST PLC. (2013) Natural Capital at Risk: The Top
100 Externalities of Business. [Online] Available from:
http://www.teebforbusiness.org/js/plugins/filemanager/
files/TEEB_Final_Report_v5.pdf
cxvi.
IRWIN, S. H. & SANDERS, D. R. (2010) The Impact of
Index and Swap Funds on Commodity Futures Markets.
OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers
No. 27.
the European Forest Institute.
cxvii. GHOSH, J. (2010) The Unnatural Coupling: Food and
Global Finance. Journal of Agrarian Change, Volume 10,
pp. 72-86.
cxviii. GHOSH, J. (2010) The Unnatural Coupling: Food and
Global Finance. Journal of Agrarian Change, Volume 10,
pp. 72-86.
cxix.
JONES, T. (2010) The Great Hunger Lottery: How
Banking Speculation Causes Food Crises, s.l.: World
Develpment Movement.
cxx.
SCHAFFNIT-CHATTERJEE,C. (2009) The Global Food
Equation: Food security in an environment of increasing
scarcity, Frankfurt am Main: Deutsche Bank Research.
cxxi.
SCHAFFNIT-CHATTERJEE,C. (2011) Where are the
food prices heading? Short-term drivers, trends and
implications, Frankfurt am Main: Deutsche Bank Research.
cxxii. JONES, T. (2010) The Great Hunger Lottery: How
Banking Speculation Causes Food Crises, s.l.: World
Develpment Movement.
cxxiii. IRWIN, S. H. & SANDERS, D. R. (2010) The Impact of
Index and Swap Funds on Commodity Futures Markets.
OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers
No. 27.
cxxiv. BLOCK, B. (2009) Global Palm Oil Demand Fueling
Deforestation. [Online] Available from: http://www.
worldwatch.org/node/6059.
cxxv. SCHAFFNIT-CHATTERJEE,C. (2009) The Global Food
Equation: Food security in an environment of increasing
scarcity, Frankfurt am Main : Deutsche Bank Research.
cxxvi. SCHAFFNIT-CHATTERJEE,C. (2011) Where are the
food prices heading? Short-term drivers, trends and
implications, Frankfurt am Main: Deutsche Bank
Research.
cxxvii.HOBLEY, M. & BUCHY, M. (2011) FLEGT and poverty
alleviation: the role of VPAs. Internal report prepared for
223
Akronim
Advanced Market Commitment
BAU
Business-as-usual
CBD
CITES
COP
United Nations Convention on Biodiversity
Conventions on International Trade in Endangered Species
Conference of the Parties
EM ES
EU
Enforcement and Monitoring
Ecosystem services
European Union
FAO
FI
FLEGT
FSC
Food and Agriculture Organisation of the United Nations
Financial Institutions
Forest Law Enforcement Governance and Trade action plan
Forest Stewardship Council
GEF
GHG
The Global Environment Facility
Green House Gas Emissions
IFC
International Finance Corporation
MEA
Multilateral Environmental Agreements
NGO
Non Governmental Organisation
OECD
OPIC
Organisation for Economic Co-operation and Development
Overseas Private Investment Corporation
PES PPP
Payment for Ecosystem Services
Public Private Partnership
REDD+
RSPO
RTRS
Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
Roundtable for Sustainable Palm Oil
Round Table on Responsible Soy
SFM
Sustainable Forest Management
TA
TFA
Technical Assistance
Tropical Forest Alliance
UN
UNCCD
UNFCCC
UNFF
UNGC
United Nations
United Nations Convention to Combat Desertification
United Nations Framework Convention on Climate Change
United Nations Forum on Forests
UN Global Compact
VPA
Voluntary Partnership Arrangements
WRI
WTO
World Resources Institute
World Trade Organisation
© Neil Palmer, CIAT
AMC
224
Untuk mengikuti perkembangan silahkan kunjungi:
www.globalcanopy.org