iuphhk-re

A R
L A
N
OUTLINE
•
•
•
•
•
•
I. “ INVESTOR SWASTA “....
II. RESTORASI EKOSISTEM (RE)
III. KEBIJAKAN RE DI HUTAN PRODUKSI (HP)
IV. PROSES PERIZINAN RE - HP
V. PENUTUP
VI. ILUSTRASI : PERHITUNGAN INVESTASI
I. INVESTOR SWASTA
•
•
•
•
•
•
BISNIS: Adalah Semua Aktifitas Dan Usaha Untuk Mencari Keuntungan Dengan
Menyediakan Barang atau Jasa ;
LABA/PROFIT adalah Imbalan bagi Pebisnis yang mengambil resiko dalam kaitannya dgn
orang, teknologi dan informasi untuk menciptakan dan memasarkan barang-barang dan Jasa
yang memuaskan kebutuhan;
ORGANISASI Yang Bergerak Dan Bersifat Profit Oriented disebut dengan
Organisasi Bisnis, namun sebaliknya Organisasi Nirlaba Yaitu Organisasi yang
serupa Dunia Bisnis yang memiliki tujuan utama selain mengembalikan Laba
kepada Para Pemiliknya ;
INVESTASI adalah Komitmen atas sejumlah dana atau sbr daya lainya yg
dilakukan pd saat ini, dg tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa depan;
INVESTOR; penanam uang atau modal: orang yg menanamkan uangnya dl usaha
dng tujuan mendapatkan keuntungan;
BUMS : Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan
dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33,
bidang- bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber
daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat
hidup orang banyak
•
Pledge : Jaminan, Kesanggupan, Barang gadaian (VS) Bonn Challenge …???
II. RESTORASI EKOSISTEM
Restorasi Ekosistem adalah upaya untuk membangun
kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang
memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan
fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan,
perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk
penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa,
pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur
hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim
dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli,
sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya
(PP 6 Tahun 2007 Jo. PP 3 Tahun 2008).
LUAS HUTAN PRODUKSI INDONESIA (75,4 JT HA)
HPK
23%
17,81 juta
30,18 juta ha
27,87 juta ha
HPT
37%
HP
40%
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun
2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan menyatakan
bahwa IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam adalah
izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan
dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki
ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi
dan
keterwakilannya
melalui
kegiatan
pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan
termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran
satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan
unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati
(tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis
yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan
ekosistemnya.
NILAI PENTING IUPHHK-RE
• Meningkatkan produktivitas, biodiversitas dan
pelestarian ekosistem penting hutan produksi;
• Dapat mengelola HHBK, Pemanfaatan Kawasan, Jasa
Lingkungan dan pengembangan ekonomi masyarakat
sekitar;
• Melestarikan populasi satwa endemik, langka dan satwa
bernilai ekonomis;
• Mengembangkan produk unggulan HHBK untuk obatobatan, tanaman
hias, holtikultura, kosmetika, pangan, dll
4-6/11/2013
7
III. KEBIJAKAN RE - HP
TATA
KELOLA
TEPAT
• TIGA PILAR
KEBIJAKAN
PEMANFAATAN
HUTAN
PRODUKSI
PELAYANAN
CEPAT
PENGENDALIAN
CERMAT
1. VISI & MISI DITJEN BUK
VISI :
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
YANG BERKEADILAN
Misi 1 :
Memantapkan
penataan kawasan
hutan produksi utk
usaha kawasan
hutan produksi dan
jasa lingkungan
Misi 2 :
meningkatkan
pengelolaan hutan
produksi di hutan
alam
Misi3 :
meningkatkan
pengelolaan hutan
produksi di hutan
tanaman
Misi 4 :
meningkatkan daya
saing industri
primer kehutanan
Misi 5 :
memantapkan
sistem
pengusahaan hasil
hutan
Misi 6 :
memantapkan
sistem
kelembagaan tata
kelola kehutanan
2. AZAS & TUJUAN PENYELENGGARAAN KEHUTANAN
1. MANFAAT &
LESTARI
2. KERAKYATAN
3. KEADILAN
4. KEBERSAMAAN
5. KETERBUKAAN
6. KETERPADUAN
PENGUASAAN
HUTAN OLEH
NEGARA
Memberi
Wewenang
kepada
Pemerintah
1. Mengatur,
mengurus
Hutan, Kawasan
Hutan dan Hasil
Hutan
2. Menetapkan status
wilayah tertentu
sbg kawasan hutan
atau kawasan
hutan sbg Bukan
Kawasan Hutan
3. Mengatur &
menetapkan hub
hukum antara
orang dg hutan
serta mengatur
perbuatan hukum
mengenai
kehutanan
KEMAKMURAN
RAKYAT YANG
BERKEADILAN
DAN
BERKELANJUTAN
3. ASPEK PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN BERAZASKAN
KEADILAN, PEMERATAAN DAN LESTARI
ASPEK KELESTARIAN
HUTAN
KEWAJIBAN
IUPHHK
ASPEK KEPASTIAN
USAHA
KEWAJIBAN
PEMERINTAH
KELESTARIAN PRODUKSI
KEPASTIAN KAWASAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN
KEPASTIAN WAKTU USAHA
KELESTARIAN SOSIAL BUDAYA
KEPASTIAN JAMINAN HUKUM
BERUSAHA
4. JAMINAN KEPASTIAN USAHA DLM
PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
Diamanahkan
Penataan ulang
IUPHHK
KEPASTIAN
KAWASAN
1.
PEMBATASAN LUAS
PEMBATASAN JUMLAH
IZIN USAHA
PENATAAN LOKASI USAHA
IUPK : 5 th
IUPHHK-HA : 55 th
KEPASTIAN WAKTU
USAHA
2.
3.
4.
Azas UU No 41 Th 1999
(Keadilan & Pemerataan)
PP. 26/2008 TTG RTWN
Inpres 6/2013 ttg PIPIB
Inpres No.2 Th 2013 ttg
Penanganan Gangguan
Keamanan Dl Negeri
diatur melalui
Arahan Pemanfaatan Kawasan
Hutan Produksi
MENTERI KEHUTANAN
IUPHHBK/ IPHHK LINTAS PROP
IUPK/ IUPJL LINTAS
KAB/KOTA
IUPHHK-RE : 60 th
IUPJL : 10 -50 th
KEPASTIAN
JAMINAN HUKUM
BERUSAHA
IUPK/IUPJL LINTAS PROP/
PADA IUPHHK-RE
IPHHK kap > 6.000
IUPHHK-HT/ HTR : 60 th
IUPHHBK: 25 th
IUPHHK-HA /HT/RE
GUBERNUR
IUPHHBK/ IPHHK LINTAS
KAB/ KOTA
IPHHBK LINTAS KAB/KOTA
Kewenangan Pemberi Izin :
IPHHK kap < 6.000 m3
BUPATI/WALIKOTA
IUPK/ IUPJL KAB/KOTA
IUPHHBK/ IPHHK/ IPHHBK
KAB/ KOTA
IV. PROSES PERIZINAN RE - HP
PEMBERIAN IZIN RESTORASI EKOSISTEM (IUPHHK-RE)
P.50/Menhut-II/2010 Jo. P.26/Menhut-II/2012
1. Areal
2. Pelaku
• diutamakan pada hutan produksi yang tidak produktif
dan dicadangkan/ditunjuk oleh Menteri sebagai areal
untuk pembangunan hutan tanaman atau untuk
restorasi ekosistem
• Pemohon yang dapat mengajukan permohonan
IUPHHK-RE adalah : Perorangan, Koperasi, Badan Usaha
Milik Swasta Indonesia (BUMSI), Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
3. Masa Berlaku
• Maksimal 60 tahun (dapat diperpanjang satu kali
selama 35 tahun)
Lanjutan…
4. Syarat Utama Izin
• Areal sesuai dengan areal yang dicadangkan oleh Menteri
• Adanya Rekomendasi Gubernur
atas Pertimbangan
Bupati/Walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, bahwa areal
dimaksud tidak dibebani hak-hak lain
• Analisis fungsi kawasan hutan dari Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan
5. Perluasan Areal
Perluasan areal kerja pada lokasi yang berada di
sekitarnya, sepanjang tidak dibebani izin usaha
pemanfaatan hutan dengan luasan tidak melebihi
izin yang telahdiberikan
6. Pemberian Izin Lainnya
Pemegang IUPHHK-RE, dapat diberikan IUPK atau IUPJL
di areal kerjanya
KEWAJIBAN PEMEGANG IUPHHK-RE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Melaksanakan kegiatan nyata dan tata batas paling lambat 1 tahun sejak
diberikan ijin
Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain
yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan
Menyusun RKU 10 tahunan dan Rencana Karya Tahunan
Membayar iuran DR dan PSDH apabila telah melakukan pemanfaatan hasil
hutan kayu dan bukan kayu, jasa lingkungan, dan jasa kawasan.
Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya
Melaksanakan sistem silvikultur sesuai kondisi setempat
Bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat
Melakukan penatausahaan hasil hutan, pengukuran atau pengujian hasil
hutan (pada masa pemanenan)
Melaporkan kinerja secara periodik kepada Menteri
Production Forest Utilization
Indicative allocation areas
Existing
License
IUPHHK-HA
IUPHHK-HT
Areas (Ha)
Alllocation
22.091.877
14,57
mil Ha
13.392.712
IUPHHK-HTR
853.900
IUPHHK-RE
377.428
36,61
mil Ha
Areas (Ha)
UPHHK-HA
5.221.939
UPHHK-HTI/HTR
5.953.571
UPHHK-RE
2.695.026
UPHHK-HD/HKm
708.710
ALOKASI AREAL IUPHHK-RE
A. Pencadangan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
No. SK.5040/MENHUT-VI/BRPUK/2013
terdiri dari :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P. Sumatera
P. Nusa Tenggara
P. Kalimantan
P. Sulawesi
P. Maluku
P. Papua
Total Luas
: 1. 437.923 ha
:
292.685 ha
:
275.657 ha
:
446.964 ha
:
40.086 ha
:
201.711 ha
:
2.695.026 ha
continue……
B. IUPHHK-RE yang sudah terbit SK ada 8 unit yaitu :
No
Nama
Provinsi
Luas (Ha)
1
PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (2007)
Sumatera Selatan
52.170
2
PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (2010)
Jambi
46.385
3
PT. Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (2010)
Kalimantan Timur
86.450
4
PT. Ekosistem Katulistiwa Lestari (2011)
Kalimantan Barat
14.080
5
PT. Gemilang Cipta Nusantara (2012)
Riau
20.265
6
PT. Rimba Raya Conservation (2013)
Kalimantan Tengah
37.151
7
PT. Sipef Biodiversity Indonesia (2013)
Bengkulu
12.672
8
PT. Rimba Makmur Utama (2013)
Kalimantan Tengah
Total Luas
108.255
377.428
V. PENUTUP
• PERAN SWASTA SANGAT BESAR DALAM UPAYA
PEMBANGUNAN RESTORASI EKOSISTEM, KHUSUSNYA
DI HUTAN PRODUKSI;
• PEMBANGUNAN RE-HP MEMERLUKAN KOMITMEN YG
TINGGI, BAIK BAGI PELAKU USAHA MAUPUN
PEMERINTAH;
• ALOKASI AREAL IUPHHK-RE SELUAS + 2,6 JUTA HA;
DAPAT MENJADI PENDORONG BAGI PELAKU USAHA;
• PERLU DUKUNGAN YG MAKSIMAL BAGI PEMDA
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA AGAR PEMOHON
IUPHHK-RE DAPAT MEWUJUDKAN PEMBAGUNAN RE.
Progres Investasi
IUPHHK-HA (HPH)
305 unit seluas 25,1 jt ha
Nilai Rp. 8,3 T
∑ TK : 29.095 org
IUIPHHK > 6.000 m ³/th
307 unit
Nilai Rp. 23,5 T
∑ TK : 252.860 org
IUPHHBK-HT SAGU
1 unit (21 ribu ha)
HPH-RE
Pencadangan RE :
... unit (2,6 jt ha)
PROGRES
INVESTASI
HTI
212 unit seluas 8,89 jt ha
Nilai Rp. 42 T
∑ TK : 10.942 org
HTR
Pencadangan : 583.403,73 ha
(26 Provinsi / 81 Kabupaten/kota)
HTR 44 unit (41.835,97 ha) (7,18 %)
KEMENTERIAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
Ilustrasi perhitungan investasi